Biaya Pembuatan SIM Bagi Masyarakat Miskin Adalah Gratis

Presiden Jokowi membuka ruang biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat miskin gratis. Ruang tertuang dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI.

Dalam Pasal 1 pp yang diteken Jokowi pada 21 Desember lalu itu, ia mengatur ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI.

Jenis PNBP itu antara lain, 

1. Pengujian untuk penerbitan SIM baru
2. Penerbitan perpanjangan SIM
3. Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi
4. Penerbitan STNK
5. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor
6. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor
7. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor
8. Penerbitan BPKB
9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah
10. Penerbitan SKCK

Nah, ruang biaya SIM gratis tertuang dalam Pasal 7. Dalam pasal itu dijelaskan tarif atau jenis PNBP yang diatur dalam Pasal 1 bisa ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0 persen.

"Dengan pertimbangan tertentu, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0 persen," kata pp tersebut seperti dikutip Kamis (31/12).

Dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan 'pertimbangan tertentu' antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa/ pelajar, dan UMKM.

Aturan itu menambahkan layanan yang mendapatkan prioritas gratis yakni penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Nantinya, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, "Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp0 atau 0 persen harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan," imbuh aturan itu.

Kemenparekraf Beri Bantuan Digital Untuk UKM Dengan #BeliKreatifLokal

 Dampak pandemi Covid-19 begitu signifikan terlihat di sektor ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia. Dalam hitungan bulan, terjadi penurunan omzet besar-besaran yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan tak sedikit pemilik harus menutup usaha.

Menyadari hal itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan program #BeliKreatifLokal guna mendukung para pelaku ekraf agar dapat kembali produktif di masa sulit. Program ini mendampingi 500 usaha kreatif dari sub sektor kuliner, fesyen, dan kriya.

#BeliKreatifLokal sendiri merupakan turunan dari program Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei silam. Para pelaku ekraf yang terkurasi akan mendapat sejumlah fasilitas, seperti pendampingan secara daring, wawasan dan menyusun strategi promosi digital, dukungan untuk membangun jaringan penjualan, serta cara bersinergi dengan mitra platform.

Selain itu, juga pendampingan dalam pendirian badan hukum UMKM, pengurusan sertifikat HAKI, penyediaan dan pelatihan aplikasi pembukuan berbayar, sampai pengurusan sertifikat cuti bayar pajak.

Program #BeliKreatifLokal dirancang dengan sesuai kondisi, yakni di tengah era digital. Pelaku usaha diarahkan berfokus pada kenaikan omzet lewat berbagai platform, sembari diberikan pendampingan secara daring leh praktisi dan mentor berpengalaman.

Tak sampai di sana, pelaku usaha juga dilibatkan dalam prosesnya, melalui banyak diskusi untuk menyusun strategi sesuai pasar masing-masing. Pendaftaran program dibuka mulai April-Mei lalu, dengan aktivasi sejak Juli sampai Desember ini.

Adapun syarat yang harus dipenuhi peserta adalah memiliki usaha di bidang kuliner, fesyen, atau kriya; berdomisili di Jabodetabek; memiliki merek sendiri; tidak boleh mengunci akun media sosial; tidak memiliki pengikut lebih dari 10 ribu akun di media sosial; serta mendaftar ke situs resmi Kemenparekraf.

Program #BeliKreatifLokal pun mencatat pertumbuhan omzet peserta yang cukup besar mulai Juli sampai Oktober lalu, dengan total mencapai Rp16 miliar lebih. Kemenparekraf mendata bahwa sub sektor terbesar dikuasai oleh kuliner, diikuti oleh fesyen, lalu kriya.

Pada Juli 2020, total omzet peserta program adalah sebesar Rp1,9 miliar. Di bulan September, omzet mengalami peningkatan hingga Rp4,1 miliar, sedangkan pada Oktober mencapai Rp6,5 miliar. Seiring dengan hal itu, program turut menciptakan serapan tenaga kerja di tengah pandemi.

Dari lima gelombang aktivasi program, sebanyak 2.713 tenaga kerja terserap. Gelombang kedua menunjukkan grafik tertinggi sebesar 30,11 persen, sementara 420 orang dilaporkan terserap di gelombang kelima. Dari seluruh peserta yang terdata, terdapat 1.216 pekerja laki-laki, dan 1.497 pekerja perempuan.

Kemenparekraf mendorong masyarakat untuk mendukung program #BeliKreatifLokal. Demi perputaran roda ekonomi, masyarakat diajak bangga mengenakan produk dalam negeri yang secara kualitas tak kalah dari merek luar negeri. Misalnya, membeli oleh-oleh di perajin lokal ketika berwisata di Indonesia.

Merger Grab dan Gojek Akan Ciptakan Monopoli Karena Perlindungan Tarif Atas dan Bawah

 Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengaku tak terlalu mempermasalahkan 

Pasalnya Kemenhub hanya mengatur regulasi terkait penataan transportasi online mulai dari jumlah hingga tarifnya. Di samping itu, hingga saat ini, dirinya mengaku tak mengetahui isu merger tersebut.

"Kemenhub dari sisi regulasi mengatur terkait penggunaan transportasinya. Jadi enggak mempermasalahkan bisnis bagaimana," ucap Budi.

Terkait kekhawatiran terjadi monopoli di pasar transportasi online, ia menuturkan bahwa hal tersebut merupakan ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lagi pula, sebagai regulator, tugas Kemenhub adalah membuat aturan agar transportasi online tertib dan memenuhi standar pelayanan minimal seperti transportasi lainnya.

"Kalau monopoli pun saya kira enggak di kami urusannya. Kelihatannya juga enggak monopoli karena ada perusahaan lain, Maxim, dan sebagainya," terang Budi.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya belum menerima notifikasi merger antara Gojek dan Grab. Jika sudah ada, notifikasi tersebut akan jadi dasar KPPU untuk menilai merger yang akan dilakukan.

Penilaian merger itu diantaranya terkait potensi pelanggaran persaingan usaha ke depan dan nilai konsentrasi market dari hasil gabungan tersebut.

"Hal-hal yang harus diperhatikan mayoritasnya bagaimana potensi pelanggaran persaingan usaha ke depan dan bagian mana konsentrasi market dari kerjasama tersebut," ujar Guntur beberapa waktu lalu.

Guntur mengatakan KPPU bisa juga melakukan proses inisiatif kemungkinan merger. Dalam hal ini, ada beberapa merger korporasi yang dilakukan atas inisiatif KPPU maupun dari laporan.

Untuk diketahui, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Kata Guntur, proses notifikasi merger dan akuisisi di Indonesia menganut sistem post merger notification. Artinya, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, baru dilakukan setelah transaksi merger dilakukan.

Hal ini berbeda dengan sistem notifikasi yang dianut di negara-negara lain yakni pre merger notification. Yakni sebelum dilakukannya transaksi merger dan akuisisi, perusahaan-perusahaan harus melapor terlebih dahulu kepada otoritas persaingan usaha untuk mendapat persetujuan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengaku tak terlalu mempermasalahkan 

Pasalnya Kemenhub hanya mengatur regulasi terkait penataan transportasi online mulai dari jumlah hingga tarifnya. Di samping itu, hingga saat ini, dirinya mengaku tak mengetahui isu merger tersebut.

Terkait kekhawatiran terjadi monopoli di pasar transportasi online, ia menuturkan bahwa hal tersebut merupakan ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lagi pula, sebagai regulator, tugas Kemenhub adalah membuat aturan agar transportasi online tertib dan memenuhi standar pelayanan minimal seperti transportasi lainnya.

"Kalau monopoli pun saya kira enggak di kami urusannya. Kelihatannya juga enggak monopoli karena ada perusahaan lain, Maxim, dan sebagainya," terang Budi.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya belum menerima notifikasi merger antara Gojek dan Grab. Jika sudah ada, notifikasi tersebut akan jadi dasar KPPU untuk menilai merger yang akan dilakukan.

Penilaian merger itu diantaranya terkait potensi pelanggaran persaingan usaha ke depan dan nilai konsentrasi market dari hasil gabungan tersebut.

"Hal-hal yang harus diperhatikan mayoritasnya bagaimana potensi pelanggaran persaingan usaha ke depan dan bagian mana konsentrasi market dari kerjasama tersebut," ujar Guntur beberapa waktu lalu.

Guntur mengatakan KPPU bisa juga melakukan proses inisiatif kemungkinan merger. Dalam hal ini, ada beberapa merger korporasi yang dilakukan atas inisiatif KPPU maupun dari laporan.

Untuk diketahui, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Kata Guntur, proses notifikasi merger dan akuisisi di Indonesia menganut sistem post merger notification. Artinya, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, baru dilakukan setelah transaksi merger dilakukan.

Hal ini berbeda dengan sistem notifikasi yang dianut di negara-negara lain yakni pre merger notification. Yakni sebelum dilakukannya transaksi merger dan akuisisi, perusahaan-perusahaan harus melapor terlebih dahulu kepada otoritas persaingan usaha untuk mendapat persetujuan.

KFC Kentucky Fried Chicken Rugi Rp 158 Milyar pada Semester I 2020

 Kinerja keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk berdarah-darah pada semester I 2020. Pengelola restoran ayam siap saji KFC tersebut mencatat rugi bersih sebesar Rp153,82 miliar.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perseroan masih mengantongi keuntungan sebesar Rp157,52 miliar. Kerugian disebabkan penurunan pendapatan perusahaan dengan kode saham FAST.

Berdasarkan kinerja keuangan perseroan yang dilaporkan kepada BEI, pendapatan turun 25,42 persen dari Rp3,37 triliun pada semester I 2019 menjadi Rp2,51 triliun semester I 2020.

Imbasnya, arus kas perseroan juga ikut berkurang 81,82 persen dari Rp191,91 miliar menjadi hanya Rp34,87 miliar. Namun, total liabilitas bertambah 21,71 persen dari Rp1,74 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp2,12 triliun pada Juni 2020.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Fast Food Indonesia J.D Juwono mengatakan peningkatan liabilitas tersebut karena penerapan PSAK Nomor 73 yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Implementasi ini menyebabkan penyesuaian nilai-nilai yang diakui pada laporan keuangan.

"Hal ini berarti data yang disajikan pada tahun 2019 tidak dapat dibandingkan," tuturnya.

Dalam laporannya, jumlah karyawan maupun gerai KFC juga berkurang. Pada 30 Juni 2020, jumlah karyawan sebanyak 16.830 orang. Jumlah itu berkurang dari posisi 31 Desember 2019 sebanyak 16.968 karyawan tetap.

Serupa, jumlah gerai berkurang dari 748 pada Desember 2019 menjadi 737 gerai pada Juni 2020.

Sebelumnya pada Mei lalu, perseroan sudah pernah menyampaikan perihal penutupan gerai. Fast Food Indonesia menutup 115 gerai di berbagai wilayah karena pandemi virus corona.

Akibatnya, nyaris 10 ribu karyawan terdampak. Lebih rinci, sebanyak 4.988 karyawan dirumahkan, sedangkan 4.847 karyawan lainnya harus rela dipotong gaji.

"Hingga saat ini terdapat 115 gerai yang ditutup karena mal/plaza harus tutup karena dampak covid-19 di berbagai kota di Indonesia, bukan hanya di Jakarta," tulis surat manajemen pada Mei lalu.

Ridwan Kamil Luncurkan Program Rumah Subsidi untuk Guru

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil benar-benar serius memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Bertepatan peringatan Hari Guru Nasional, (25/11) kemarin, Ridwan Kamil meluncurkan program rumah bersubsidi.

Program bernama Bakti Padamu Guru, menawarkan rumah dengan cicilan Rp 900 ribu per bulan. Ditujukan bagi para guru, baik PNS maupun honorer. Termasuk pegawai sekolah lainnya se-Jawa Barat.  

“Semoga para guru semakin sejahtera. Bisa tinggal di rumah sendiri. Tidak mengontrak lagi,” kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu di sela-sela penandatanganan kerja sama antara bank bjb dan Pengembang Indonesia, selaku developer rumah bersubsidi, Rabu (25/11).

Kang Emil mengingatkan, para guru yang tertarik dengan program rumah bersubsidi ini bisa langsung menghubungi Dinas Pendidikan (Disdik) di tiap kota/kabupaten. Saat ini, perumahan bersubsidi itu tengah disiapkan di 17 lokasi di Jawa Barat.

“Tetap semangat. Sekaligus saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-75,” ucap pemimpin muda, 49 tahun tersebut. “

Ketua Pengembang Indonesia Jawa Barat Rayhan Nuradithia W. mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Mencapai 49,94 juta jiwa. Jawa Barat juga menjadi provinsi terbanyak menyerap fasilitas rumah subsidi. Sebesar 32,76 persen dari jumlah KPR subsidi yang disalurkan secara nasional.

“Tetapi, masih ada backlog, kebutuhan rumah yang belum terpenuhi, sebanyak 3,5 juta unit,” jelasnya.

Atas dasar ini, lanjut Rayhan, Pengembang Indonesia Jawa Barat bertekad merealisasikan 20.000 unit rumah pada 2021. Mereka optimistis karena selalu berinovasi memenuhi kebutuhan semua pihak. Terutama menyangkut ekosistem bisnis perumahan. 

“Menuju target program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Pengembang Indonesia juga mempunyai program unggulan ‘Satu Hektare Satu Kecamatan’. Fokus kepada pasar di daerah. Sebagai upaya pemerataan pembangunan. 

“Program ‘Rumah Bakti Padamu Guru’ adalah sumbangsih kita semua terhadap pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru yang telah berkontribusi memajukan generasi bangsa,” ucap dia.

Sementara itu, realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) bagi guru menawarkan uang muka ringan. Sekitar 1-5 persen dari harga jual. Subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta. Suku bunga rendah, yakni 5 persen. Angsuran kisaran Rp 800 ribu – Rp 900 ribu. Jangka waktu 20 tahun. Maksimal debitur bergaji Rp 8 juta.

“Rumah yang disediakan mulai tipe 21 sampai 36. Luas tanah maksimal 72 meter persegi. Harga jual per unit maksimal Rp150 juta,” beber Rayhan.

Sebanyak 17 lokasi perumahan meliputi Kota Banjar, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Pangandaran

Cara Mengajukan Kredit Modal Usaha Saat Pandemi

-Pandemi covid-19 atau virus corona telah mengubah banyak hal. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena kantor tempat mereka bekerja melakukan efisiensi atau bahkan bangkrut.

Bagi seorang kepala keluarga, situasi ini tentu berat. Mereka harus memutar otak agar tetap dapat menafkahi keluarganya.

Menjadi wirausaha bisa menjadi salah satu opsi untuk bertahan hidup di tengah pandemi covid-19. Terlebih, pemerintah memiliki beberapa program yang memudahkan pelaku usaha ultra mikro atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mencari modal usaha.

Gayung bersambut. Sejumlah perbankan mengaku tak memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang hendak mengajukan pinjaman ke bank guna memulai usaha di masa pandemi covid-19.

Semua cara dan syarat sama seperti sebelum ada pandemi. Direktur PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Santoso Liem mengungkapkan masyarakat bisa langsung ke cabang BCA untuk mengajukan modal usaha.

Pilihan lainnya, masyarakat bisa mengajukan lewat laman resmi BCA di bca.co.id.

"Untuk modal kerja langsung datang ke bank atau melalui laman resmi BCA," ucap Santoso

Untuk syarat, ia menjelaskan masyarakat yang hendak mengajukan kredit harus menyertakan bukti memiliki usaha, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia (BI), memiliki dokumen identitas diri berupa KTP dan NPWP, dokumen perizinan usaha, dokumen jaminan, serta data rekening koran minimal tiga bulan.

"Ini untuk usaha kecil, sementara kalau untuk usaha menengah butuh diteliti lebih jauh karena menyangkut risiko keuangan, kapasitas, dan bisnis model," tutur Santoso.

Dengan kata lain, syarat pengajuan kredit modal kerja untuk usaha kelas menengah lebih banyak ketimbang usaha kecil. Santoso bilang masyarakat bisa langsung datang ke cabang BCA untuk mendapatkan informasi lebih detail.

"Kalau usaha kecil biasa dokumennya sedikit berbeda dengan usaha menengah. Untuk lebih jelasnya langsung ke cabang," jelas Santoso.

Sementara itu mengutip laman resmi BCA, perusahaan menawarkan empat jenis kredit modal kerja kepada masyarakat. Itu adalah kredit lokal, installment loan, time loan, dan kredit ekspor.

Di sini, masyarakat bisa mengajukan pinjaman kredit modal di laman resmi BCA. Sebelum itu, masyarakat bisa membaca syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi kartu susunan keluarga, fotokopi KTP pasangan, fotokopi akta nikah, fotokopi akta cerai, fotokopi KTP dewan direksi dan komisaris, serta fotokopi KTP pemegang saham.

Selain itu, masyarakat juga harus menyiapkan dokumen agunan. Beberapa dokumen itu seperti fotokopi sertifikat agunan properti, fotokopi KTP dan NPWP pemilik agunan properti, fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB), fotokopi tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) terakhir, fotokopi bukti bayar PBB terakhir, fotokopi bilyet deposito, fotokopi laporan keuangan audited, fotokopi laporan keuangan internal, dan fotokopi rekening bank lain minimal empat bulan terakhir.

Persyaratan untuk mendapatkan modal usaha di bank pelat merah pun tak jauh berbeda. Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Aestika Oryza mengatakan ada beberapa syarat yang berbeda untuk mengajukan modal usaha bagi usaha kecil dan menengah.

"Persyaratan modal tentu berbeda antara usaha bisnis segmen mikro, kecil, dan menengah," terang Aestika.

BRI memiliki program untuk kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan KUR super mikro. Beberapa syarat untuk mendapatkan KUR mikro dengan plafon pinjaman sampai Rp50 juta, antara lain memiliki usaha minimal enam bulan, melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

Sementara, syarat-syarat mendapatkan KUR super mikro dengan plafon sampai Rp10 juta, yakni memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang valid, diutamakan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja dari perbankan, belum pernah menerima KUR, legalitas usaha dapat berupa surat keterangan usaha dari RT atau RW, tidak ada pembatasan waktu pendirian usaha, dan tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

"Agar tidak ditolak perbankan tentu masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan," ujar Aestika.

Selain itu, perbankan juga akan menilai reputasi dari setiap masyarakat yang mengajukan pinjaman modal usaha. Perusahaan juga akan mengecek kelayakan usaha dari setiap calon debitur.

"Pihak bank pasti akan melakukan pengecekan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait riwayat nasabah dalam menikmati fasilitas pinjaman sebelumnya serta analisa kelayakannya," kata Aestika.

Mengutip informasi dari laman resmi bri.co.id, bagi korporasi atau non UMKM yang hendak mengajukan kredit harus menyiapkan dokumen, seperti KTP, NPWP, kartu keluarga (KK), slip gaji, slip gaji, fotokopi buku tabungan BRI, surat rekomendasi dari atasan debitur, dan formulir permohonan pengajuan pinjaman.

Di sini, BRI juga tak memberikan batas nilai kredit untuk korporasi. Sementara, jangka waktu kredit korporasi ditentukan hingga 15 tahun atau usia debitur saat jatuh tempo maksimal 75 tahun.

Calon debitur, kata Aestika, bisa langsung mendatangi kantor cabang BRI untuk mendapatkan informasi lebih detail jika ingin mengajukan kredit modal kerja.

Bank lainnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memiliki beberapa program kredit, baik untuk korporasi hingga UMKM. Mengutip laman resmi bankmandiri.co.id, perusahaan menawarkan program kredit usaha mikro (KUM).

Program itu ditujukan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif. Kredit ini memiliki batas hingga Rp200 juta dengan jangka waktu lima tahun.

Syarat yang harus dimiliki masyarakat untuk mengajukan kredit tersebut, antara lain warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, usaha minimal dua tahun, usia minimal 21 tahun, belum pernah memperoleh fasilitas kredit, menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi NPWP, surat kelurahan usaha dari kelurahan, dan fotokopi buku tabungan Bank Mandiri.

Sementara, bagi korporasi atau usaha kelas menengah ke atas yang ingin mengajukan kredit modal kerja bisa langsung menghubungi kantor Bank Mandiri atau datang ke cabang terdekat.

Sebab, syarat untuk korporasi yang ingin mengajukan kredit modal kerja tak dijelaskan rinci di laman resmi Bank Mandiri. Hal yang pasti, korporasi bisa mengajukan kredit untuk jangka waktu maksimal satu tahun, pembiayaan akan diberikan maksimal 70 persen dari kebutuhan modal kerja, jaminan utama berupa usaha yang dibiayai, dan harus ada jaminan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan.

Pemkot Depok Dampingi UMKM Rebranding dan Perluas Pasar

 Pemerintah Kota Depok menggelar Pameran Pasar Industri Kreatif bertajuk 'Ragam Cita Rasa Lokal' di Trans Studio Mall Cibubur, Jumat (27/11). Pameran dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Depok Ahcmad Kafrawi didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Zamrowi Hasan.

Sebanyak 30 tenan UMKM turut serta dalam pameran ini. Mayoritas dari UMKM yang hadir bergerak di industri makanan. Zamrowi menyatakan kegiatan ini digagas sebagai sinergitas pelaku UMKM dan Pemkot Depok.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi pemerintah dengan pelaku usaha industri kreatif. Hal ini merupakan bentuk respon pemerintah kepada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Zamrowi, Jumat (27/11).

Lebih lanjut ia menjelaskan melalui acara ini ia berharap UMKM dapat kembali aktif untuk berjualan kembali, usai terdampak pandemi Covid-19 yang sudah bergulir lebih dari 8 bulan.

"Kesempatan untuk berdagang di mall saya yakin hal ini dapat membuat semangat para UMKM untuk aktif dan bangkit kembali untuk berjualan." tambahnya.

Program ini juga bertujuan untuk me-rebranding dan memperbaiki kemasan produk UMKM, agar mudah diterima dan laku dijual kepada masyarakat serta memberikan teori desain terutama tentang fungsi dan tujuan utama membuat logo. Banyak sekali pada industri UMKM yang belum memiliki pengertian tentang penting membuat logo dan branding dalam memenangkan persaingan.

UMKM yang dilibatkan dalam program ini telah diseleksi oleh Pemerintah Kota Depok sejak Oktober lalu. Terdapat 136 UMKM yang berpartisipasi dalam program ini.

"Terpilihlah 30 UMKM yang ikut program namanya rebranding. Kita lihat bagaimana kemasan dan logo. Dari situ kita dampingi bagaimana cara membuat logo atau kemasan yang lebih praktis, lebih ekonomis dan diterima oleh pasar," ujar Zamrowi.

UMKM Kota depok menggelar pameran pasar industri kreatif di Trans Studio Mall Cibubur (27/11).

Pameran ini dibuka langsung oleh asisten Ekonomi dan pembangunan Kota Depok, Ahcmad Kafrawi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Zamrowi Hasan.

Tak hanya pelatihan kemasan produk saja, para UMKM juga diberi pendampingan dalam mengurus perizinan usaha, pendaftaran merek dan label halal.

Sementara itu Achmad Kafrawi yang datang mewakili Wali Kota Depok menyampaikan bahwa UMKM harus lebih maju dan bisa berkompetisi di pasar yang luas.

"Saya yakin mereka akan menjadi pelaku usaha yang lebih maju, dan bisa memperkenalkan prodok2 nya di pasar modern. sehingga masyarakat tahu bahwa produk2 kita ini sudah layak untuk berkompetisi," kata Achmad.

Pameran ini merupakan pameran perdana di Trans Studio Mall di era kenormalam baru. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 juga diterapkan pada pameran tersebut. Para pengujung terus diingatkan untuk tetap menjaga jarak. Pameran Industri Kreatif Kota Depok ini berlangsung selama 15 hari, hingga 11 Desember 2020.

Kisah Sukses Ayam Geprek Bensu Yang Berakhir Tragis

 Belum lama ini, jagat maya Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai bisnis yang dimiliki oleh salah satu selebritis fenomenal, Ruben Onsu. Bukan kabar baik, berita yang menerpa bisnis artis yang akrab disapa Bensu ini adalah polemik mengenai hak milik dari nama brand bisnis ayam geprek Bensu.

Ruben Onsu memang dikenal memiliki bisnis kuliner ayam geprek pedas dengan nama Geprek Bensu. Namun, di waktu yang bersamaan, ada bisnis serupa yang juga memiliki nama brand yang mirip, yaitu I Am Geprek Bensu. Kedua brand kuliner tersebut diketahui memiliki jenis makanan, serta logo brand yang sekilas tidak memperlihatkan perbedaan sama sekali.

Hal inilah yang menjadi sumber polemik tentang siapa pemilik sah dari nama brand Bensu tersebut di mata hukum. Akhirnya, keputusan hukum menyatakan bahwa hak milik dari nama Bensu tersebut jatuh ke lawan Ruben Onsu, yakni Benny Sujono, selaku pemilik dari brand I Am Geprek Bensu.

Nah, meski berujung polemik dan kehilangan nama brand kulinernya, perjuangan Ruben Onsu dalam merintis bisnis tersebut bukan tanpa keringat dan usaha. Berawal dari fokus usaha ternak telur ayam, Ruben Onsu memberanikan diri berputar haluan dan menjual ayam pedaging dan juga bisnis kuliner ayam Geprek.

Tentunya, ada sejumlah pelajaran berharga dari kisah Ruben Onsu menjalankan bisnis kulinernya tersebut. Untuk itu, simak ceritanya berikut ini. 

Sebelum dikenal sebagai pebisnis kuliner ayam geprek, Ruben Onsu awalnya tengah merintis usaha telur ayam. Sebagai supplier, Ruben membeli telur ayam dari sejumlah peternak lalu menyuplainya ke hotel yang beroperasi di area Pulau Jawa serta Bali. Sebenarnya, bisnis telur ayam yang dijalankan tersebut bisa dibilang cukup berhasil.

Kisah Ruben Onsu sebagai supplier telur ayam ini diceritakan pada kanal Youtube milik Helmi Yahya. Meski terbilang lancar, Ruben mengakui bahwa usahanya tersebut mengalami sebuah kendala. Para peternak ayam memintanya untuk sekalian membeli ayamnya juga, bukan hanya telur.

Nah, dari permintaan itulah Ruben Onsu mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk mengolah ayam pedaging tersebut dengan tujuan membantu peternak langganannya. Pasalnya, Ruben juga berpikiran jika ayam petelur tidak akan selamanya bisa mengeluarkan telur. Akan ada saat di mana ayam petelur tersebut tidak lagi produktif dan menjadi ayam pedaging.

Menjawab permintaan peternak telur ayam langganannya itu, ia terpikir untuk membuka bisnis kuliner yang memang sedang gempar pada saat itu, yakni ayam geprek. Inilah yang menjadi cikal-bakal presenter kondang tersebut ingin mendirikan bisnis kuliner yang kini dikenal dengan nama Geprek Bensu. 

Ternyata, sebelum memutuskan untuk membuka usaha kulinernya sendiri, Ruben Onsu pernah dimintai menjadi duta promosi sebuah bisnis, yaitu I Am Geprek Bensu yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Brand bisnis yang menjadikan Ruben Onsu sebagai figur promosi tersebut berada di bawah naungan PT Ayam Geprek Benny Sujono dan sudah terdaftar di HAKI. 

Karena sebenarnya merupakan singkatan dari nama Benny Sujono, kata Bensu banyak dianggap oleh masyarakat sebagai nama panggilan untuk Ruben Onsu yang menjadi duta promosi brand tersebut. Belum lagi Ruben juga sering menunjukkan panggilan Bensu tersebut ketika sedang menjalani profesinya di dunia entertainment. 

Setelah sekitar 4 bulan menjalin kerjasama, Ruben akhirnya hengkang menjadi duta promosi brand kuliner tersebut. Tidak lama setelah memutuskan keluar, Ruben mendirikan bisnis franchisenya sendiri dan diberi nama Geprek Bensu. 

Seperti yang banyak diketahui saat ini, bisnis waralaba baru tersebut memiliki nama yang mirip dengan brand yang bekerjasama dengan Ruben sebelumnya. Bahkan, jika dilihat dari logo brand, baik bisnis milik Ruben Onsu maupun Benny Sujono mempunyai kemiripan yang mungkin juga sulit untuk disadari oleh konsumen. Kemiripan ini sangat tidak memenuhi syarat dalam teori desain yaitu tujuan utama membuat logo perusahaan.

Seiring waktu berjalan, bisnis yang dikelola oleh Ruben Onsu semakin berkembang dengan pesat. Bahkan, bisnis waralaba tersebut mampu menjamur dan membuka cabang di banyak tempat di seluruh Indonesia. Respons masyarakat pun terbilang cukup tinggi.

Akan tetapi, seiring dengan semakin populernya brand bisnis tersebut, mulai muncullah kebingungan di masyarakat karena ada dua bisnis kuliner yang memiliki nama dan logo yang serupa. Brand l Am Geprek Bensu yang memiliki kemiripan dengan brand kuliner ayam Geprek Bensu ternyata juga cukup populer di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pelanggan. 

Tidak hanya itu, harga paket makanan yang ditawarkan oleh kedua brand kuliner ayam geprek tersebut juga dikenal bersaing. Kisah tak biasa dari kemiripan kedua merek bisnis kuliner tersebut juga dirasa mampu mendongkrak popularitasnya masing-masing. Tak sedikit influencer, seperti Youtuber dan pecinta kuliner yang mulai membeli dan membandingkan cita rasa serta perbedaan dari kedua produk makanan ayam geprek di dua merek berbeda ini. 

Karenanya, terjadilah sengketa brand bisnis Geprek Bensu milik Ruben Onsu dengan l Am Geprek Bensu milik Benny Sujono yang keduanya sama-sama mempertahankan hak nama Bensu. Akhirnya, keputusan pengadilan mengenai hasil sengketa hak nama Bensu tersebut dimenangkan oleh Benny Sujono. Oleh sebab itu, mau tidak mau Ruben Onsu harus rela mengganti nama brand bisnis kulinernya yang sudah cukup populer agar tidak menimbulkan kebingungan di mata masyarakat umum.

Citra positif yang dimiliki Ruben Onsu di dunia entertainment memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali program televisi yang sukses dibawakan oleh suami Sarwendah tersebut dan terus eksis hingga saat ini. Bahkan, Ruben mengakui bahwa briefing acara seakan tidak perlu lagi dilakukan sebab ia sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam program tersebut. 

Meski begitu, kesuksesan dalam industri entertainment belum cukup untuk memenuhi kepuasan di dirinya. Oleh karena itulah ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga mampu meraih kesuksesan sebagai seorang pebisnis. Keinginan inilah yang menjadi alasan Ruben Onsu kini juga memfokuskan diri mengembangkan bisnis kulinernya tersebut. 

Ruben Onsu juga mengatakan bahwa membuka bisnis baru tersebut seakan membuat dirinya memiliki semangat yang baru. Menurutnya, bisnis yang sedang dijalankan saat ini memiliki rasa yang selaras dengan saat ia mengawali karier artisnya dulu. 

Walaupun sedang terkendala masalah sengketa penggunaan nama Bensu pada brand bisnis kulinernya, tidak dapat dipungkiri jika Ruben Onsu adalah seorang pebisnis yang sukses. Pertama kali didirikan pada 17 April, 3 tahun silam di Jakarta, brand Geprek Bensu sudah memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pada awalnya, Ruben mengonsepkan penjualan bisnis kulinernya dengan menggunakan gerobak saja. Namun, pada tahun 2018, artis papan atas tersebut mengubah konsepnya dengan menjajakan makanan pada sebuah ruko, dan diubah lagi di tahun 2019 dengan konsep 2 ruko. Kemudian, kini setiap gerai dari brand Geprek Bensu sudah dikembangkan sebagai makanan restoran dengan dapur yang berkonsep serba stainless, layaknya standar restoran ternama. 

Setidaknya ada 139 cabang Geprek Bensu yang beroperasi dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, terdapat satu cabang yang beroperasi di Hongkong. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan bisnis rintisan artis Ibu Kota tersebut tidak main-main. 

Kesuksesan Ruben Onsu sebagai public figure memang tidak bisa dibantahkan. Eksistensinya yang seakan tidak pernah berhenti muncul di layar televisi dan beragam program entertainment adalah bukti bahwa Ruben telah mendulang sukses di dunia hiburan.

Meski begitu, ia tetap mengejar peluang kesuksesan lainnya, yaitu di dunia bisnis kuliner. Walaupun banyak tantangan dan halangan yang menerpa, presenter ternama tersebut tetap berusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Terbukti Ruben Onsu berhasil mendapat kesuksesan lainnya dari bisnis kuliner ayam Geprek Bensu.

DC Comics Bukan Pemegang Logo dan Merek Superman Setelah Kalah Di TIngkat MA

 Siang itu, toko grosir sekaligus swalayan sembako Tri Wijaya yang berlokasi di Jalan Aria Putra Ciputat, Tangerang Selatan, tampak dipenuhi pengunjung. Salah satu konsumen yang berdesak-desakan di toko grosir jelang Lebaran ini adalah Ci Rita, perempuan asal Medan yang tampak antusias menyomot berbagai bahan makanan termasuk dua karton (kardus) wafer Superman.

Pemilik toko kelontong bernama Harapan Baru di salah satu perumahan kelas menengah Ciputat itu mengaku dua karton Wafer Superman merupakan persediaan barang dagangan untuk satu bulan, bahkan bisa habis lebih cepat. “Satu karton wafer coklat Superman paling lambat habis terjual sekitar dua minggu dan paling cepat satu minggu. Jadi dua karton memang untuk persediaan jualan selama dua minggu sampai satu bulan saja,” cerita perempuan berusia 28 tahun ini.

Menurut Ci Rita, wafer coklat Superman ini membawa nostalgia bagi dirinya. Saat duduk di sekolah dasar di Medan, ia kerap jajan wafer coklat yang dulunya berbentuk lebih kecil ini dengan harga yang jauh lebih murah. “Ini memang jajanan jaman dulu dan rasanya coklatnya memang bikin nostalgia. Dulu harganya masih murah, ya. Sekarang per bungkus saya jual Rp1.000,” ungkap Rita ramah.

Wafer Superman memang lebih dikenal utamanya bagi generasi 90an. Adalah PT Marxing Fam Makmur yang merupakan pemegang merek dan logo yang mendapat sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pertama pada 1993 untuk kode kelas 30 dan 34. Sebagaimana tercantum di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham.

Kode kelas 30 dan 34 merupakan kategori untuk jenis biscuit, wafer, roti, kerupuk, bihun, mie, kopi, teh, sereal, serta kembang gula. “Sertifikat merek itu diperbarui setiap 10 tahun,” ungkap Sururi El-Haque, Kuasa Hukum PT Marxing Fam Makmur dari kantor hukum Elque & Co kepada Tirto.

PT Marxing kemudian bekerja sama dengan PT Siantar Top untuk memproduksi wafer cokelat merek Superman itu. Sejak 1993, tidak ada masalah berarti terkait merek dagang wafer cokelat Superman. Di Indonesia, nama wafer Superman semakin melegenda.

Pada 2017, DC Comics, perusahaan penerbit buku komik asal Amerika Serikat (AS) melayangkan permohonan pendaftaran merek terkait Superman. Sebagai tambahan informasi, DC Comics merupakan unit penerbitan dari DC Entertainment yang merupakan anak perusahaan Warner Bros Entertainment Inc., yang bermarkas di Burbank, California, AS. DC Comics menerbitkan tokoh pahlawan Superman.

Putusan Mahkamah Agung

DC Comics melayangkan gugatan terhadap Marxing Fam Makmur dan menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemilik dari merek Superman, Logo S, dan Superman beserta Lukisan. Oleh karenanya, mereka mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. DC Comics dalam gugatannya juga menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Atas gugatan ini, Mahkamah Agung dalam pertimbangan kasasinya menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan DC Comics kabur dan tidak jelas. Ini karena, gugatan merupakan gabungan atau kumulasi dari pembatalan merek "Superman" dan pencoretan permintaan pendaftaran merek "Superman".

Selain itu, dalam pertimbangannya MA juga menilai bahwa penerima kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh DC Comics selaku pemberi kuasa. Kuasa hukum tidak memberikan kuasa untuk melakukan permintaan diterbitkannya sertifikat baru atas nama DC Comics.

Dalam surat kuasa, DC Comics selaku penggugat hanya bertujuan untuk melakukan pembatalan merek saja tanpa meminta penerbitan sertifikat baru. Atas pertimbangan tersebut, MA menyatakan tidak dapat menerima gugatan DC Comics terhadap Marxing Fam Makmur serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi,DC Comics. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5 juta,” tulis MA dalam kutipan putusannya dengan H. Hamdi sebagai Ketua Majelis Kasasi dan Hakim Anggota Panji Widagdo serta Sudrajad Dimyati.

Atas putusan MA tersebut, maka menurut Sururi telah jelas dan tegas jika PT Marxing Fam Makmur merupakan pihak yang berhak memakai dan menggunakan merek ‘Superman’ di Indonesia. “Di Indonesia, Superman dikenal sebagai tokoh kartun dan bukan produk makanan. Jadi klien kami tidak mendompleng keterkenalan DC Comics,” imbuh Sururi.

Selain itu, meski penyebutan sama, tapi etiket, logo dan lainnya berbeda. “Klien kami (PT Marxing Fam Makmur) juga tidak pernah menuliskan merek ini adalah merek dari DC Comics. Jadi tidak ada hubungannya,” jelas Sururi.

Sengketa Merek Dagang

Pertikaian merek dagang yang melibatkan produsen wafek cokelat lokal dan juga perusahaan penerbitan kelas dunia, DC Comics ini sejatinya adalah terkait merek dagang dan juga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau intellectual property rights (IPRS). Perlu diketahui bahwa, prinsip pendaftaran merek adalah first to file atau siapa yang pertama kali mendaftar maka menjadi pihak pertama yang ditangani pengurusan mereknya.

Selain itu, prinsip pendaftaran merek didasarkan pada teritorialias yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan. Artinya, perlindungan merek tidak berlaku di negara lain yang tidak didaftarkan.

Kedua prinsip ini berlaku secara internasional dan diakui di seluruh dunia sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris atau Paris Convention Artikel 6, Artikel 6 ayat 3, dan juga Artikel 16 ayat 1 TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (PDF). Aturan internasional itu kemudian diadopsi di dalam negeri menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 (PDF) dan Indikasi Geografis terdaftar.

Dengan begitu, PT Marxing Fam Makmur yang mendaftarkan merek Superman untuk kelas 30 dan 34 sejak 1993, merupakan pihak yang dianggap sebagai pemegang merek Superman untuk kelas tersebut di Indonesia. Perlindungan merek perusahaan itu tidak berlaku di negara lain jika tidak mendaftarkannya.

“Begitu juga dengan DC Comics, yang mendaftarkan di AS dan tidak mendaftarkan di negara lain. Jadi DC Comics bisa mendaftarkan perlindungan merek Superman di Indonesia sepanjang tidak sama kelas, barang dan jasanya dengan wafer Superman,” jelas Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf RI.

Tak hanya di Indonesia, kasus sengketa merek berbeda kelas juga jamak terjadi di berbagai negara seluruh dunia. Salah satu kasus sejenis yang terkenal adalah Apple Corps versus Apple Computer. Saat menamakan perusahaannya Apple Computer, Steve Jobs sudah meramal bahwa ia akan menarik perhatian Apple Corps, perusahaan induk yang didirikan musisi The Beatles pada akhir 1960-an.

Apple Corps pemilik label rekaman Beatles, Apple Records, menuntut Apple Computer pada 1978 atau dua tahun setelah Steve Jobs mendirikan perusahaan tersebut. Tahun 1981, kedua perusahaan sepakat bahwa Apple Computer tidak akan pernah merambah industri musik. Perselisihan memuncak pada 2003 saat Apple Computer meluncurkan iTunnes sampai perseroan bersalin nama menjadi Apple Inc.

Apple Inc. kemudian membeli seluruh merek dagang terkait ‘Apple’ dan melisensikan merek dagang tertentu kembali ke Apple Corps, termasuk logo smith Apple Corps. Steve Jobs sebagai penggemar The Beatles menggambarkan keseluruhan perjalanan merek dagang Apple sebagai jalan panjang dan berliku, hingga akhirnya tersedia katalog The Beatles di iTunes pada 2010 setelah bertahun-tahun negosiasi, mengutip The Guardian.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait sengketa merek adalah tentang prinsip Merek Terkenal. Prinsip ini mengatur bahwa jika sebuah merek sudah terdaftar di berbagai negara, dipromosikan dan memiliki investasi besar-besaran, dapat meminta ditetapkan sebagai Merek Terkenal yang telah memenuhi syarat sebagai tujuan utama membuat logo.

Dalam kasus ini, seandainya DC Comics meminta kepada Pengadilan Niaga di Indonesia untuk ditetapkan sebagai Merek Terkenal, maka perusahaan AS tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih solid untuk menggugat perusahaan Indonesia agar membatalkan merek Superman, meski sebelumnya DC Comics belum mendaftarkan mereknya di Indonesia.

“Secara teori DC Comics meminta pembatalan merek Superman pada perusahaan Indonesia jika pengadilan di Indonesia memutuskan bahwa DC Comics merupakan Merek Terkenal. Jadi minta pengakuan merek terkenal terlebih dahulu di pengadilan, baru kemudian bisa meminta pembatalan merek,” rinci Ari.

Kasus pembatalan merek dengan menggunakan prinsip Merek Terkenal sebelumnya juga pernah terjadi di Indonesia di mana produsen mobil Italia, Ferrari S,p.A Modena menggugat PT Bali Nirwana Garments yang memproduksi berbagai jenis barang konveksi seperti pakaian pria, wanita, anak-anak, sampai dengan sol sepatu. Ferrari asal Italia memenangkan gugatan baik di Pengadilan Niaga maupun putusan MA, yang menyatakan bahwa Ferrari S.p.A Modena merupakan pemegang merek Ferrari yang sah.

Jika DC Comics akhirnya menempuh langkah yang sama dengan Ferari, maka bersiap jika suatu saat nanti wafer merek Superman pun bisa menghilang dari warung-warung di Indonesia.

Daftar Gaji PNS ... Yang Tertinggi Ternyata Rp. 5,9 Juta

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) segera mengesahkan aturan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Diperkirakan, gaji pegawai honorer yang berpeluang jadi pegawai negeri itu akan sama dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Lantas berapa gaji rata-rata PNS dan kementerian/lembaga mana saja yang menawarkan bayaran tertinggi?

Plt Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan secara umum gaji pokok PNS di seluruh kementerian/lembaga se-Indonesia sama.

Besarannya, secara berjenjang per golongan, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji terendah diperoleh oleh PNS golongan Ia sebesar Rp1.560.900 per bulan dan tertinggi golongan IVe sebesar Rp5.901.200 per bulan.

Adapun yang membedakan besar kecilnya pendapatan PNS adalah tunjangan masing-masing kementerian/lembaga yang diatur tersendiri melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Kalau tunjangan kinerja, setiap instansi berbeda besarannya, dan itu diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres)," ucapnya.

Hingga saat ini, instansi dengan tunjangan tertinggi masih dipegang Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Besaran tunjangan direktorat tersebut diatur lewat Perpres Nomor 96/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Beleid tersebut mengatur tunjangan terendah pegawai DJP ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana, sementara tertinggi sebesar Rp99.720.000 untuk jabatan struktural Eselon I.

Selanjutnya, tunjangan kinerja pada Kementerian Keuangan yang diatur Perpes Nomor 111 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam beleid tersebut, jabatan eselon tertinggi di Kementerian Keuangan kecuali DJP mencapai Rp46.950.000. Sementara tunjangan kinerja kelas jabatan I atau terendah ditetapkan sebesar Rp2.575.000.

Lalu, ada instansi Kepolisian RI yang besarannya diatur dalam Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tunjangan kinerja tertinggi di instansi Polri diberikan untuk kelas Wakapolri yakni sebesar Rp34.902.00 sementara tunjangan terendah untuk kelas jabatan I adalah sebesar Rp1.968.000.

Kemudian, tunjangan kinerja untuk pegawai di lingkungan Tentara Nasional RI juga termasuk salah satu yang terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lain.

Untuk kelas jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan KSAU mencapai Rp37.810.5000 sementara untuk golongan I atau terendah sebesar Rp1.968.000.

Jasa Marga Naikan Tarif Tol Ditengah Krisis

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar PT Jasa Marga (Persero) menunda kenaikan tarif tol Cipularang. Menurutnya, menaikkan tarif tol di situasi ekonomi sulit sangat tidak bijak.

Kang Emil mengatakan, kenaikan tarif tol di tengah situasi ekonomi yang berpotensi resesi ini hanya akan memperparah kondisi ekonomi. Sebab, menurut dia, sub sektor ekonomi turunannya akan ikut mengalami kenaikan.

"BUMN yang lain-lain berlomba menurunkan, menggratiskan, mensubsidi, ini malah menaikan beban ongkos ekonomi," kata Ridwan dalam unggahannya di akun Instagram, @ridwankamil, Sabtu (5/9).

"Mohon ditunda dan ditinjau ulang sampai situasi ekonomi membaik, karena itu bagian dari bela negara Anda," ujarnya menambahkan.

Ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) akan mengalami penyesuaian tarif tol. Tarif tol beberapa golongan kendaraan akan naik, sedangkan golongan lainnya menikmati penurunan tarif.

Penyesuaian tarif baru Tol Cipularang ini mulai berlaku pada 5 September 2020, pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

Golongan I Rp42.500 yang semula Rp39.500, Gol II Rp71.500 yang semula Rp59.500, Gol III Rp71.500 dari semula Rp79.500, Gol IV Rp103.500 dari semula Rp99.500, dan Gol V Rp103.500 dari semula Rp119.000.

Sementara itu, ruas Jalan Tol Padaleunyi sepanjang 35,15 km mengalami besaran tarif yang disesuaikan per 5 September 2020 pukul 00.00 WIB, dengan contoh besaran tarif jarak terjauh sebagai berikut.

Golongan I Rp10.000 yang semula Rp9.000, Gol II Rp17.500 yang semula Rp15.000, Gol III Rp17.500 yang semula Rp17.500, Gol IV Rp 23.500 dari semula Rp21.500, dan Gol V Rp23.500 dari semula Rp26.000.

Dalam penyesuaian tarif tol ini terdapat penurunan tarif pada angkutan logistik dengan golongan kendaraan III dan V.

Pada Ruas Tol Cipularang penurunan berlaku untuk Golongan III yang turun sebesar sebesar 10,06 persen dan Golongan V turun sebesar 13,02 persen. Sementara itu, pada Ruas Padaleunyi penurunan tarif berlaku pada Golongan V sebesar 9,61 persen.

Pemprov DKI Dukung UMKM Yang Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia Saat Pandemi

 Wakil Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Irwandi menyiapkan sembilan titik lokasi kios sementara untuk pedagang berjualan di trotoar dan fasilitas umum. Kios yang akan didirikan itu bersifat semi permanen.

"Sudah sembilan titik yang disiapkan. Kemarin itu diminta dijadikan loksem (lokasi sementara) kalau loksem kan Walkot SK nya supaya cepat. Kalau itu pemanfaatan aset oleh BPAD itu harus panjang, kontrak MoU, kita ni mau cepat. Jadi kemarin putusan dari Dinas UKM loksem aja gitu," kata Iwandi saat dihubungi, Sabtu (5/9/2020).

"Cuma semi permanen, jadi kapanpun itu nggak boleh ada gali-galian. Semi permanen kan nempel aja, pokoknya semi permanen kapanpun bisa dibuka," lanjutnya.

Sembilan titik lokasi tersebut berada di Jalan Pamekasan 1 titik, Jalan Kendal 3 titik, Jalan Gedung Kesenian 1 titik, Lapangan Banteng 2 titik (di dalam gedung) sebelah pintu barat dan pintu timur dan Jalan Sudirman 2 titik.

Irwandi menuturkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya nantinya akan menentukan siapa saja yang dapat berjualan di sana. Dikatakan Irwandi, pihaknya hanya memfasilitasi tempat.

"Nanti yang kurasi pedagangnya dari BUMD Pasar Jaya sama Dinas UKM, kalau kita wilayah cuma ketempatan aja sama tim TGUPP," tuturnya.

Sementara, untuk bentuk kios itu sendiri disampaikan Irwandi saat ini masih dalam proses pembahasan. Namun, dia mengatakan, bentuk kios tidak jauh berbeda dengan kios Thamrin 10.

"Belum, nanti masih dalam pembahasan. Ya nggak jauh dari Thamrin 10 lah. Nah kalau liat kayak yang di Sarinah tuh ada satu kedai kopi nah kayak itu.

Irwandi menjamin tidak akan ada kerumunan di lokasi kios. Dia memastikan jarak antar satu kios dengan kios lainnya berjauhan.

"Oh nggak ada kerumunan. Kan memfasilitasi orang sambil jalan kan di Thamrin adanya di deket Grand Hyat trus sekitar situ Thamrin Bundaran HI sama Lapangan Banteng, lokasinya satu-satu. Satu kios ada lagi jaraknya 500 meter atau 1 kilo. Nggak kayak Thamrin 10 numpuk, kan trotoar ini," imbuhnya.

Irwandi mengatakan, pemasangan kios diperkirakan akan mulai dipasang pada akhir bulan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan tujuh dinas dan pihak terkait lain soal pembangunan kios tersebut.

"Ya diusahakan secepatnya, September ini minggu ke 4 sudah bisa. (Sudah Koordinasi) Dengan Badan Aset Daerah, Dinas UKM, dengan UKPD pendukung, Kehutanan, Bina Marga, SDA. Kita kan harus liat mengganggu nggak ni ada program Dinas Kehutanan kan gitu ada pohon yang ditebang. Apa di bawah ada galian ada saluran gitu, nah ini trotoar kan ini Bina Marga. Jadi ada 7 yang kita koordinasi kan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta punya rencana memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berjualan di trotoar. Ide itu sontak menuai kritik anggota DPRD DKI Jakarta.

Ide UMKM berjualan di trotoar ini awalnya disampaikan oleh Kadis Bina Marga Provinsi DKI Hari Nugroho. Hari menjelaskan trotoar bisa dijadikan sebagai tempat berjualan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014.

"Trotoar kan hak pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki sudah merasa tidak terganggu, di Permen PUPR 3/2014 menyebutkan bahwasanya boleh digunakan untuk PKL, tapi dengan ketentuan a, b, c, d, e, f, g. Selama itu dipenuhi, ya clear," ujar Hari di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin 31 Agustus 2020.

Hanson International Tbk Dinyatakan Bangkrut Karena Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya

 PT Hanson International Tbk, perusahaan Benny Tjokrosaputro, tersangka kasus gagal bayar Jiwasraya, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pernyataan pailit merupakan hasil sidang permusyawaratan hakim yang digelar pada 12 Agustus 2020.

Hal itu disampaikan dalam surat laporan informasi atau fakta material putusan pailit yang disampaikan perusahaan kepada pemegang saham melalui keterbukaan informasi, dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (31/8).

Sekretaris Perusahaan Hanson Rony Agung Suseno mengatakan, bersamaan dengan informasi mengenai kelanjutan proses Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Hanson International, berdasarkan sidang di PN Jakarta Pusat memutuskan, yaitu pertama, menyatakan PKPU Hanson International selaku termohon berakhir.

Kedua, menyatakan Hanson International selaku termohon PKPU/debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan sidang telah diumumkan oleh kurator pada 21 Agustus 2020.

"Atas putusan tersebut, perseroan akan melakukan langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," ujarnya.

Emiten berkode MYRX tersebut adalah induk dari banyak perusahaan, di antaranya PT Mandiri Mega Jaya, PT Binadaya Wiramaju, dan PT De Petroleum International. MYRX sendiri bergerak di bidang properti.

Benny Tjokrosaputro dalam hal ini merupakan pendiri Hanson. Ia adalah cucu dari pendiri grup usaha Batik Keris, Kasom Tjokrosaputro.

Nama Benny atau dikenal Bentjok tidak asing di kalangan investor pasar modal. Ia semakin dikenal setelah terseret dalam skandal investasi yang menyeret BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

5 Cara Beli Rumah Murah Kemudian Menikah di Tengah Pandemi Corona

 Pandemi virus corona telah mengubah gaya hidup serta cara masyarakat beraktivitas. Istilah work from home (WFH) pun kian lumrah di telinga.

Bagi sebagian pekerja, pandemi corona mengharuskan segalanya dikerjakan dari rumah. Tak jarang, kamar sepetak harus dialihfungsikan menjadi kantor, ruang rapat, dan tempat beristirahat.

Tak ayal, banyak pekerja yang mulai melirik tempat tinggal baru yang lebih luas dan mulai meninggalkan perumahan di pusat kota. Namun, apa saja yang harus diperhatikan sebelum memutuskan membeli hunian baru?

Berikut adalah tip untuk mendapatkan deal hunian terbaik di engah pandemi corona.

1. Cek Kesehatan Keuangan

Hal pertama yang harus dilakukan calon pembeli properti ialah membedah kemampuan finansialnya. Perencana Keuangan Oneshildt Financial Planning Lusiana Darmawan menyebut idealnya total cicilan KPR dan utang lainnya tak melebihi 35 persen dari pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk mengecek rasio-rasio utama keuangan.

Jika rasio pendapatan berbanding beban tak sesuai, sebaiknya tahan pembelian hunia. Apalagi, di tengah pandemi covid-19.

2. Tentukan Fungsi Hunian

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menekankan sebelum melakukan pembelian, tentukan lebih dulu fungsi dari hunian Anda. Apakah akan dijadikan tempat tinggal permanen, atau akan disewakan nantinya.

Sebab, dengan mengetahui fungsi hunian, Anda dapat membuat keputusan yang tepat soal lokasi.

"Penting juga untuk mengetahui apakah yang akan dibeli ini akan dihuni langsung atau hanya akan disewakan nantinya. Karena akan beda jenis yang dicari," ungkap Wendy.

Contoh sederhana, jika hunian bertujuan untuk disewakan, maka Anda harus memperhatikan jarak hunian yang dipilih dari pusat kota. Sebab, perumahan atau apartemen yang berada di jantung kota akan lebih mudah menggaet peminat.

Belum lagi soal infrastruktur dan konektivitas transportasi. Jika fasilitas penunjang tak dimiliki, pembelian mungkin tak cocok dilakukan.

Tapi, jika hunian diambil untuk keperluan pribadi, maka masalah lokasi, infrastruktur, dan fasilitas penunjang lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Untuk mereka yang bekerja dari rumah dan tak suka hiruk pikuk kota disarankan untuk membeli di daerah suburban.

Selain lebih murah, kualitas hidup pun bisa jadi jauh lebih tinggi.

3. Cek Fasilitas yang Disediakan

Setiap calon pembeli tentu ingin mendapatkan harga dan kualitas hunian terbaik. Maka, jangan terburu-buru memutuskan selama belum melakukan survei yang memadai.

Jangan hanya tergiur dengan harga murah hunian yang ditawarkan. Kalau tak dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan, bisa jadi dompet Anda jebol untuk membayar pengeluaran rutin.

Misal saja, untuk pekerja yang mengandalkan transportasi umum, tanyakan fasilitas transportasi yang tersedia kepada pengembang. Perumahan yang paling ideal adalah yang terintegrasi secara sempurna dengan transportasi massal dengan konsep TOD. Salah satunya adalah perumahan Modernland Cilejit yang berada dikawasan Serpong. Tak semua hunian menyediakan semua fasilitas yang diinginkan, namun pastikan fasilitas pokok yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Apalagi untuk hunian murah yang jauh dari pusat kota.

"Penting untuk diperhatikan, karena ini biasanya agak jauh dari pusat ekonomi, supaya para penghuni mendapatkan opsi untuk dapat beraktivitas di dalam area itu, security, lahan hijau atau taman, fasilitas publik seperti area komersil yang disediakan," kata Wendy.

4. Pilih Pengembang Bereputasi Baik

Secara prinsip, setiap unit hunian memiliki prinsip yang sama, pastikan developer (pengembang) properti yang dipilih memiliki rekam jejak yang bagus.

Karena, reputasi pengembang biasanya bergerak searah dengan kualitas hunian yang ditawarkan. Mereka yang memiliki reputasi baik akan berusaha untuk menjaga nama baiknya. Ini termasuk soal menyelesaikan proyek dan mempertahankan misi serta visi perusahaan.

Lusi menyebut, reputasi pengembang dapat dicek secara daring di situs web PUPR 

5. Teliti Ketentuan Pembelian

Jangan tergiur dengan iklan bombastis dan rayuan pengembang. Jika tak teliti, bisa jadi calon pembeli malah gigit jari. Sebelum membubuhkan tanda tangan, pastikan Anda menanyakan segala pertanyaan teknis dan teliti setiap klausal pembelian. Jangan sampai ada yang terlewat.

Ini termasuk soal bunga cicilan. Kerap kali, pengembang tak merinci segala beban yang harus ditanggung pembeli. Soal bunga cicilan, menurut Wendy sulit untuk mematok persentase angka pantas, namun cicilan bunga seharusnya tak terlalu memberatkan. Jika terlalu besar, bisa jadi yang dibayarkan kemahalan.

Lusi memperingatkan untuk meneliti panjar (down payment/DP) yang ditawarkan. Jangan terlena dengan diskon awal pembayaran karena sering kali pengembang memberikan keringanan cicilan untuk 1-2 tahun pertama.

Selanjutnya Anda dikenakan biaya aslinya yang bisa jadi tak seimbang dengan kemampuan finansial Anda.

"DP rendah artinya cicilan per bulan akan lebih besar. Lalu promo bayar bunga saja 2 tahun pertama, artinya setelah itu akan dihadapkan dengan cicilan bunga dan pokok," katanya.

Karenanya, mintalah bank untuk membuat simulasi KPR setelah masa promo berlaku atau setelah bunga menjadi normal untuk memastikan pendapatan masih mencukupi untuk bayar cicilan.

Pastikan memilih lembaga pembiayaan/penyedia dana pinjaman yang terpercaya jika mengajukan KPR. Pelajari semua syarat yang harus dipenuhi. Perhatikan ketentuan bunga, seperti fixed rate hingga berapa lama pembayaran, acuan suku bunga floating, penalti untuk pelunasan lebih awal, dan ketentuan teknis lainnya.

Bandara Internasional Yogyakarta Mampu Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga Dua Digit

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta mampu membangkitkan industri hotel dan restoran di wilayah itu.

"Bandara Internasional Yogyakarta menjadi salah satu pemicu tumbuhnya bisnis perhotelan dan restoran di wilayah Kulon Progo, seiring dengan makin beragamnya fasilitas dan layanan yang dapat menjadi pilihan masyarakat," kata Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Joko Mursito di Kulon Progo, Sabtu.

Ia mengatakan, salah satu persoalan sektor pariwisata di Kulon Progo adalah lama tinggal wisatawan yang masih minim atau idak lebih dari satu hari, sehingga dirasa kurang mendongkrak perekonomian masyarakat.

"Dengan demikian, persoalan lama tinggal (long stay) mulai  dapat teratasi, karena dengan fasilitas yang baik akan membuat wisatawan lebih betah tinggal lebih lama," kata Joko Mursito.

Selain itu, lanjut Joko Mursito keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta para turis  juga  dapat memanfaatkan potensi lokal sebagai destinasi wisata di Kulon Progo.

Pertumbuhan objek wisata berbasis kemandirian masyarakat berkembang pesat, sedikitnya ada 30 objek wisata, selain objek wisata yang dikelola oleh pemkab. Pertumbuhan objek wisata ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di wilayah ini.

"Namun demikian, masih banyak destinasi wisata yang harus berbenah dengan bertambahnya volume dan intensitas kunjungan," katanya.

Ia mengatakan khusus di Pantai Glagah, ada penambahan aksen daya tarik karena saat ini sudah mulai banyak wisatawan yang datang ke Glagah untuk melihat pesawat "landing" maupun "take off".

Dinas Pariwisata koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo menyiapkan pelebaran dan perbaikan jalan dari Pasar Plono menuju Nglinggo dan tembus D'Loano.

"Tahun 2021, ada pembangunan Plaza Kuliner di Glagah dan penambahan sarana dan prasarana  pendukung protokol kesehatan," katanya.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga menyiapkan sumber daya manusia bidang pariwisata supaya lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kulon Progo.

Untuk itu, Dinas Pariwisata memberikan pelatihan untuk pengelola destinasi wisata dan usaha jasa pariwisata agar paham penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, membangun sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

"Kami juga merangsang kreativitas pengelola agar ada penguatan dan ikon di masing-masing destinasi wisata. Sehingga ke depan menu kunjungan lebih variatif dan inovatif," katanya.

Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarya, Sutedjo memperkirakan pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis dan ekonomi di wilayah ini hingga di atas dua digit.

Sutedjo di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan sebelum 2018 pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo berkisar antara 4 persen hingga 5,2 persen, tapi dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta bisa tumbuh menjadi 11,3 persen pada 2018 atau di atas DIY yang pertumbuhannya sebesar 7 persen.

Selanjutnya, pada 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 10,83 persen, sedangkan pada masa pandemi COVID-19 ini tetap pada pertumbuhan ekonomi yang mengarah positif.

"Kabupaten Kulon Progo sebelumnya tercatat sebagai daerah angka kemiskinannya lebih tinggi dari lima kabupaten/kota di DIY. Namun sejak 2018, Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo yang berada di atas dua digit atau tertinggi di DIY," kata Sutedjo.

Ia menjelaskan pada awal pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, banyak penolakan warga yang tidak merelakan lahannya untuk pembangunan bandara. Namun setelah dilihat dalam perkembangannya, banyak dampak positif yang didapat oleh masyarakat.

Meski begitu, Pemkab Kulon Progo memiliki pekerjaan berat dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha atas pengoperasian  Bandara Internasional Yogyakarta. Masyarakat harus mampu menangkap peluang adanya bandara untuk berusaha sesuai kemampuan dan potensi lokal.

Ia berharap masyarakat jangan hanya menjadi penonton, namun dengan harus mampu menangkap peluang usaha.

"Kami selalu mengajak dan mengingatkan masyarakat Kulon Progo memanfaatkan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai potensi untuk menangkap peluang di semua sektor sesuai kemampuan. Jangan jadi penonton," katanya.

Kabag Perekonomian Setda Kulon Progo Adnan Widodo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada masa pandemi COVID-19 masih positif berkisar di atas 3 persen meski di DIY pada triwulan pertama minus 0,17 persen.

Ia mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen, yakni pada 2019 pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 7,51 persen, sedangkan di Kulon Progo mencapai 10,84 persen, sedangkan pada triwulan pertama di DIY minus 0,17 persen atau turun 7,68 persen.

Ia mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini disebabkan berhentinya pembangunan infrastruktur dalam mega proyek di Kulon Progo, seperti perhotelan hingga pembangunan jalur kereta bandara, serta proyek infrastruktur daerah yang anggarannya terkena refocusing untuk penanganan COVID-19.

"Pada triwulan ketiga III 2020 proyek infrastruktur mulai berjalan kembali. Kami berharap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo supaya tidak minus," katanya.

Adnan juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo bisa diproyeksikan positif dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Program bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan non tunai (BPNT), hingga bantuan sosial lainnya dapat mempertahankan daya beli masyarakat pada masa pandemi COVID-19.

"Kami optimistis berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat hingga kabupaten dapat menstabilkan daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat positif, begitu juga laju inflasi dapat dikendalikan," katanya.

Namun, beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta belum sepenuhnya mampu memulihkan pertumbuhan pada sektor jasa transportasi.

"Meskipun jumlah penumpang  atau pengguna jasa penerbangan di Bandara Internasional Yogyakarta sudah terjadi lonjakan, namun belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena jasa transportasi belum berkembang sesuai harapan," katanya.

Pengusaha Ogah Lakukan Swab Test Tanpa Mendapatkan Subsidi

 Pengusaha berharap pemerintah bisa memberikan subsidi penyelenggaraan swab test kepada pekerja pabrik di tengah maraknya kasus positif virus corona (Covid-19) di lingkungan industri.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan subsidi diperlukan karena kasus covid di industri merupakan sebuah dilema. Sebab, apabila pabrik tidak berjalan, beban dunia usaha semakin berat.

Sementara pemerintah pun ingin dunia usaha mulai beraktivitas agar bisa berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun, di sisi lain, pembukaan pabrik memunculkan kasus-kasus baru dan membutuhkan dana untuk penanganan, seperti disinfeksi dan swab test.

"Kami tentu bersyukur kalau pemerintah mau memberikan untuk swab test. Sampai saat ini belum ada, tapi kami berharap ke depan rasanya perlu," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/8).

Tak hanya subsidi swab test, Sarman menilai apabila nanti vaksin Covid-19 sudah ditemukan, pemerintah diharapkan juga memberikan prioritas distribusi vaksin ke pekerja pabrik. Sebab, mereka merupakan motor penggerak ekonomi Tanah Air.

"Tentu nanti akan ada prioritasnya siapa dulu, mungkin yang ada di zona merah dulu, lalu daerah yang paling berperan terhadap ekonomi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Tapi perlu juga ke pekerja pabrik atau pelaku industri, ini patut dipertimbangkan jadi sasaran prioritas vaksin," tuturnya.

Lebih lanjut, Sarman mengatakan dunia usaha sejatinya terus menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang ketat di lingkungan pabrik. Misalnya, melakukan penyemprotan disinfektan kepada pekerja sebelum masuk ke kawasan pabrik.

Kemudian, selalu mengingatkan pekerja untuk menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Hanya saja, aktivitas pekerja mau tidak mau bukan hanya tanggung jawab perusahaan.

Sebab, begitu ke luar pabrik, masing-masing pekerja menjalani kehidupannya masing-masing di lingkungan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penerapan protokol kesehatannya.

"Dengan begitu, kami harap pekerja bisa lebih disiplin untuk juga menerapkan protokol kesehatan di luar pabrik. Pemerintah daerah juga perlu memperketatnya di ruang-ruang publik," katanya.

Sarman pun mengatakan dampak tingginya kasus positif virus corona tentu akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan perusahaan. Hanya saja, besarannya tergantung dengan seberapa banyak pekerja yang terpapar, lama penutupan pabrik, dan lainnya.

6 Ribu Mobil Mewah Di Aceh Rela Dipasangi Stiker Agar Dapat Subsidi Untuk Orang Tidak Mampu

 Sekitar 6000-an kendaraan roda empat keluaran terbaru di Aceh yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, rela diberi tanda stiker BBM bersubsidi.

Program stickering (pemasangan stiker) BBM bersubsidi ini merupakan program Pemprov Aceh yang bertujuan untuk mencegah konsumsi BBM berlebihan. Dalam program ini rata-rata mobil yang ditempel stiker yaitu merek Toyota Kijang Innova Reborn, Honda Jazz hingga Pajero Sport.

Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, Roby Hervindo menyebutkan, selama sepekan terakhir jumlah kendaraan pengguna BBM bersubsidi yang ditempel stiker di Aceh mencapai 74.049 unit.

Untuk yang khusus premium terpasang di 29.359 unit, sedangkan untuk pengguna BBM jenis solar sebanyak 44.690 unit. Namun, dari jumlah itu, ada sekitar 2 ribuan pemilik kendaraan mewah keluaran terbaru yang turut mencicipi premium dan 4 ribu unit lainnya yang menggunakan solar bersubsidi.

"Sekitar 2 ribuan pemilik kendaraan mewah tetap rela memasang stiker yang bertuliskan 'Bukan Untuk Masyarakat Yang Pura-Pura Tidak Mampu' itu. Diantaranya mobil jenis Toyota Innova dan Honda Jazz. Sedangkan stiker solar, sekitar 4 ribuan terpasang di kendaraan modern masa kini seperti Mitsubishi Pajero dan Toyota Innova," kata Roby Hervindo kepada wartawan, Jumat (28/8).

Pun, kata dia, berkat program stiker ini adapula sebagian pengguna kendaraan mewah yang dulu menggunakan BBM bersubsidi, kini urung dipasangi stiker. Mereka beralih pakai Pertalite, Pertamax, Dex atau Dexlite.

Ia menilai program ini berdampak pada konsumsi BBM. Dalam sepekan masa sosialisasi dan pemasangan stiker, tercatat penyaluran premium dan solar subsidi mengalami penurunan.

Konsumsi rata-rata harian premium pada tanggal 19 hingga 25 Agustus mencapai 454 ribu liter, turun dibanding rata-rata harian normal bulan Juli sejumlah 456 ribu liter.

Sebaliknya, konsumsi BBM berkualitas menunjukkan peningkatan. Konsumsi rata-rata harian Pertalite mencapai 1.083.000 liter per hari. Meningkat dibanding rata-rata harian normal bulan Juli sejumlah 1.039.000 liter. Pertamax juga naik, sebanyak 264 ribu liter per hari dibanding harian normal bulan Juli yang mencapai 234 ribu liter.

Kenaikan konsumsi ikut terjadi pada Dexlite. Pada sepekan pelaksanaan sosialisasi, konsumsinya mencapai 30 ribu liter per hari. Naik dibanding rata-rata harian normal bulan Juli sejumlah 15 ribu liter. Untuk Dex, konsumsi sebanyak 4 ribu liter per hari, sedangkan harian normal bulan Juli sebanyak 3 ribu liter.

Program pemasangan stiker BBM subsidi di Aceh menargetkan bisa memasang stiker pada 156 ribu kendaraan roda empat di Provinsi Aceh.

 Pemerintah Daerah Aceh memberikan tanda pada 156 ribu kendaraan roda empat di Provinsi Aceh yang menggunakan BBM bersubsidi seperti biosolar dan premium. Tanda berbentuk stiker bertuliskan 'kendaraan pengguna premium' yang ditempel pada kendaraan.

Stikering ini bertujuan untuk menghindari konsumsi BBM yang melebihi kuota.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa pihaknya turut mengawasi dan menjaga kuota BBM Premium dan BBM Subsidi Biosolar yang telah ditetapkan oleh BPH Migas.

"Selanjutnya Pemerintah Aceh bersama Pertamina menerapkan program 'Stiker BBM Bersubsidi'. Melalui program ini, kendaraan roda empat yang mengkonsumsi Biosolar dan Premium wajib ditempeli stiker sebagai alat kontrol," ujar Nova, Rabu (19/8).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Aceh nomor 540/9186 tahun 2020 tentang Program Stikering pada kenderaan sebagai strategi untuk penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang tepat sasaran.

Program 'Stiker BBM Bersubsidi' ini, kata Nova, tidak menambah aturan baru. Program ini memperkuat Perpres Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Unit Manager Comm, Rel dan SCR Mor I Pertamina, Roby Hervindo menyebutkan ada sekitar 156 ribu stiker yang bakal ditempel di kendaraan roda empat, yang khusus menggunakan BBM bersubsidi.

"Total sekitar 156 ribu stiker, itu selama sosialisasi selama 7 hari ke depan. Jadi hanya yang tertempel stiker bbm bersubsidi yang akan dilayani," ujar Roby.

Selain itu, penempelan stiker itu tidak terlepas dari konsumsi biosolar dan premium di Aceh melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Ia merinci, pada 2018 konsumsi biosolar mencapai 359 juta liter, melebihi kuota 351 juta liter.

Di tahun yang sama, konsumsi premium menembus 377 juta liter sedangkan kuotanya hanya 337 juta liter. Sementara untuk Juli tahun 2020, sudah sebanyak 97 juta liter penggunaan biosolar dan 198 juta liter untuk premium.

"Atau sebesar 51 persen untuk premium dan 55 persen untuk biosolar dari kuota 2020. Sehingga aturan ini dapat menjadi salah satu cara untuk menghindar konsumsi yang melebihi kuota," ucapnya. 

Bantuan Pemerintah Pada UMKM Tidak Serius Hanya 0.05 Persen Modal

 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hibah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta terlalu kecil di tengah pandemi covid-19. Sebelumnya, bantuan itu diberikan pemerintah dalam bentuk modal kerja. Nilai itu hanya sebesar 0.05 persen dari modal. Ini sangat berbeda dengan insentif bebas pajak yang diterima konglemerat dan pengusaha besar.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan rata-rata UMKM memiliki aset sekitar Rp50 juta. Karenanya, jika dibandingkan dengan nilai aset maka bantuan tersebut menurutnya terlalu kecil.

"Jadi ini kecil sekali. Relatif rendah kalau kita hitung persentase Rp2,4 juta dibandingkan Rp50 juta itu sangat kecil sekali, sehingga tidak relevan dengan bantuan sebesar itu sebagai modal kerja," ujarnya dalam sebuah diskusi, Kamis (27/8).

Oleh sebab itu, ia menduga pelaku UMKM justru akan memanfaatkan bantuan itu sebagai konsumsi alih-alih modal kerja. Mengingat, situasi pandemi ini telah memukul omset UMKM secara signifikan.

"Jadi, saya kira ini sekali akan habis tidak akan efektif dorong UMKM untuk kembali normal," imbuhnya.

Selain itu, ia menyayangkan kebijakan pemerintah mengurangi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM dari Rp123,47 triliun menjadi hanya Rp48,8 triliun tahun depan.

Padahal, serapan anggaran UMKM merupakan paling besar kedua setelah perlindungan sosial. Tercatat, serapan dana UMKM sebesar Rp44,63 triliun, setara 37,2 persen dari total anggaran Rp123,47 triliun.

Pasalnya, sektor UMKM memiliki kontribusi besar kepada Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 100 juta pekerja.

"Ini patut disayangkan karena penyerapannya relatif tinggi sampai saat ini. UMKM ini penting karena sumbangan ke PDB juga besar secara total itu hampir 60 persen," katanya.

Pos Indonesia Berikan Jaminan Uang Kembali Jika Paket Telat Sampai

 PT Pos Indonesia menjamin pengembalian uang jika paket barang yang dikirim terlambat sampai kepada pelanggan. Direktur Komersial PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengungkapkan garansi tersebut diberikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diluncurkan PT Pos seperti Quick 9 atau Q9.

"Kami memastikan begitu barang itu telat sampainya kami kembalikan barangnya," ucapnya dalam Setroom bertajuk Jejak Pak Pos di Era Digital, Kamis (27/8).

Sebagai catatan, Q9 merupakan layanan pengiriman paket dalam kota yang ditargetkan dapat sampai dalam waktu 9 jam pada hari yang sama.

Menurutnya, saat ini aspek kecepatan, keamanan dan kepraktisan pengiriman barang menjadi bagian penting dari kesuksesan usaha dan karena itu perusahaan berusaha semaksimal mungkin memastikan hal tersebut dapat dinikmati para pelanggan.

Saat ini, layanan Q9 sendiri telah hadir di lebih dari 60 kota dan dapat dinikmati dengan biaya Rp12 ribu untuk per kilogram (Kg) dengan maksimal pengiriman 5 kilogram (Kg).

Pada September mendatang, perusahaan juga akan meluncurkan layanan baru bernama Q Internasional Express yang memungkinkan pengiriman lebih cepat terutama untuk barang ke luar negeri.

Layanan ini juga akan melengkapi inovasi pengiriman barang via Pos Indonesia selain Q9 dan juga Quick commerce atau QCOMM yang diluncurkan November tahun lalu.

"Ini lah komitmen kami dengan teknologi sekarang kami bisa lebih banyak berbicara dengan partner kami di luar tanpa harus membangun jaringan sendiri," tandas Charles.

Bosowa Corporindo Tuduh OJK Jual Saham Bank Bukopin Pada Korea Dibawah Harga Pasar

 PT Bosowa Corporindo menduga penjualan saham PT Bank Bukopin Tbk kepada KB Kookmin Bank lewat mekanisme penyetoran modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement terlalu murah.

Direktur Keuangan Bosowa Corporindo Evyana Mukti mengingatkan harga pembelian saham Bukopin melalui Penerbitan Umum Terbatas (PUT) ke-V sebesar Rp180 per lembar sudah berada di bawah harga pasar.

"Dasar harga yang dipakai oleh Kookmin masuk itu kan Rp180, tapi di market itu kalau enggak salah sekitar Rp280 atau Rp260," ucap Evyana saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Di samping itu, berdasarkan keterbukaan informasi pada saat pelaksanaan atau rencana PMTHMETD yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bukopin pada 25 Agustus lalu, tak disebutkan berapa harga per lembar saham yang akan dibeli oleh Kookmin.

Hal ini memunculkan spekulasi apakah nantinya harga saham akan sama dengan PUT V atau dibeli dengan harga lain.

"Tidak ada valuasi independen yang menyebutkan berapa harga per lembar, tidak ada fairness opinion yang menyebutkan berapa harga per lembar sahamnya," imbuhnya.

Padahal, lanjut Evyana, untuk menjadi pengendali tunggal harusnya pihak investor membeli saham dengan nilai beberapa kali di atas nilai buku (book value).

Lantaran itu lah, hingga saat ini Bosowa tak setuju langkah penyelamatan Bukopin dengan cara private placement. Evyana menegaskan bukan karena pihaknya ingin menjegal Kookmin sebagai pengendali mayoritas, tetapi karena hal tersebut justru bisa merugikan pemegang saham lain termasuk pemerintah.

"Kalau kita hitung Rp180 lah sama dengan PUT V, Korea ini masuk dengan 0,2 kali book value, enggak sampai 1 kali book value. Padahal, historical transaksi di mana pun kalau membeli pengendalian, rata-rata itu premium base bukan sekedar book value," terangnya.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo merespons rencana gugatan PT Bosowa Corporindo terkait sejumlah langkah penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk.

Salah satunya soal perintah kepada Bosowa untuk mendukung penambahan porsi saham Kookmin Bank pada Bukopin melalui penambahan modal tanpa memberikan hak pemesanan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Anto memastikan pihaknya tak melakukan pelanggaran apa pun karena berpedoman terhadap ketentuan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh manajemen dan pemegang saham.

"OJK melakukan langkah mengutamakan perlindungan deposan. Saya mengajak untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan antara lain dengan menyampaikan perkembangan positif mengenai Bukopin," ujar Anton

Sebagai otoritas pengawas, OJK juga terus memantau perkembangan terkait permodalan dan likuiditas Bukopin untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan yang tepat.

Ia membantah pandangan Bosowa bahwa langkah private placement yang dilakukan tak tepat lantaran permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) Bukopin sudah cukup aman setelah Penerbitan Umum Terbatas (PUT) ke-V yang diselesaikan akhir Juli lalu.

Sebab menurutnya, tambahan modal lebih besar diperlukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. "CAR salah satu faktor, tetapi tentunya juga mencakup kebutuhan likuiditas dan bagaimana sustainaibilitas bank ini sehingga bisa memerikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," tandasnya.

Selain soal private placement, OJK juga bakal digugat terkait Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan Bosowa Corporindo tidak lulus dalam rangka penilaian kembali selaku pemegang saham BPKP.

Penilaian itu menyebabkan Bosowa selaku pemegang saham Bukopin tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Bank (RUPS) Bukopin.

Bosowa juga dilarang melakukan tindakan sebagai pihak utama pengendali dan diwajibkan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lambat satu tahun. Namun Anton enggan menanggapi wacana gugatan tersebut lebih jauh mengingat hal itu merupakan keputusan yang disampaikan kepada internal perusahaan.

"Ditanya ke Bosowa atau Bukopin. Karena kami sebagai otoritas menyurati ke mereka dan tidak elok kalau kami sampaikan ke publik," tandasnya.

Cara Cek dan Verifikasi Nomer Rekening Para Penipu Online

  Penipuan yang berujung permintaan transfer uang ke nomor rekening bank tertentu kerap terjadi seiring maraknya transaksi daring (online). Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati dengan melakukan pengecekan rekening sebelum melakukan transaksi.

Cara melakukan pengecekan rekening yang dicurigai penipuan atau terindikasi pidana dapat dilakukan dengan mudah lewat situs www cekrekening dot id yang dilucurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Lewat portal yang mengudara sejak 2018 tersebut, masyarakat dapat melakukan cek rekening apabila menerima SMS permintaan transfer atau saat ingin membayar transaksi belanja online.

Dengan demikian masyarakat mendapatkan informasi mengenai nomor rekening yang berindikasi tindakan penipuan.

Mengutip situs resmi Kominfo, masyarakat juga dapat melaporkan nomor rekening berikut modus penipuan tersebut serta rekening lain yang terkait dengan tindak pidana, seperti penipuan, investasi palsu, terorisme, narkotika dan obat terlarang, serta kejahatan-kejahatan lainnya.

Nomor rekening yang dilaporkan berulang-ulang akan dilakukan pengecekan ke bank bersangkutan. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara online dan offline.

Pelaporan online dilakukan melalui aplikasi atau situs. Sementara, pelaporan offline dapat dilakukan dengan datang langsung ke call center Kemenkominfo dengan membawa salinan bukti dugaan tindak pidana.Meski demikian, pelaporan tak terbatas hanya dilakukan oleh masyarakat melainkan juga oleh aparat penegak hukum, bank serta pengelola situs e-Commerce.

Para penyelenggara telekomunikasi juga dapat mendorong kewaspadaan kepada pengguna layanannya serta melaporkan kepada Kemenkominfo apabila ada indikasi operasional SMS oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan merugikan masyarakat secara materiil.

Penerapan PSBB Turunkan Omzet Pedagang Pasar Tradisional Sebesar 70 Persen

 Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan omzet pedagang pasar tradisional anjlok ke kisaran 40 hingga 70 persen akibat melambatnya aktivitas perkonomian selama pandemi covid-19.

"Melambatnya perekonomian nasional juga tergambar dari hasil pantauan kami di pasar-pasar rakyat yang umumnya menunjukkan kondisi yang relatif sepi dan adanya penurunan omset dari 40 persen hingga 70 persen," ucap Agus di Jakarta, Selasa (25/8).

Penurunan aktivitas di pasar juga terlihat dari data Indeks Harga Konsumen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Juli lalu, tingkat harga deflasi sebesar 0,1 persen.

"Salah satunya didorong oleh deflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0, 73 persen. Pada kelompok tersebut hampir semua komoditas barang dan kebutuhan pokok menyumbang deflasi," tuturnya.

Menurut Agus, pasar merupakan salah satu denyut perekonomian daerah. Karenanya, pedagang harus tetap mencari nafkah dengan berdagang selama pandemi.

Di sisi lain, petani harus menyalurkan hasil pertanian, nelayan perlu mendistribusikan hasil tangkapannya dan masyarakat perlu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam rangka membantu pemulihan aktivitas ekonomi, Kementerian Perdagangan tetap membuka pasar rakyat saat pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara tertib dan dengan disiplin yang tinggi

"Kementerian Perdagangan juga menyiapkan stimulus bantuan untuk tetap menjaga roda kegiatan pelaku usaha salah satunya melalui refocusing anggaran untuk program pasar rakyat dan UMKM," imbuhnya.

Guna memastikan pelaksanaan teknis kebijakan pembukaan pasar di tengah covid-19, kementeriannya juga menerbitkan regulasi dalam hal pemulihan aktivitas perdagangan dengan menetapkan protokol adaptasi kebiasaan baru di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan modern.

"Kami juga melakukan pengaturan jam kerja dan menghimbau para retailer melakukan sosial distancing serta mendorong pelayanan pesan antar atau online. Hal tersebut diharapkan dapat membantu roda perekonomian tetap aktif di tengah pandemi," tandasnya.

Pemegang Saham Bukopin Setuju Private Placement Kookmin Bank

Setelah kisruh dan viral akibat membatasi penarikan dana nasabah. Permasalah tersebut muncul karena belum disetujuinya private placement oleh para pemegang saham. Hari selama kemarin akhirnya para pemegang saham Bukopin setuju.

Pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk menyetujui aksi korporasi melalui skema Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement KB Kookmin Bank. Persetujuan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung pada Selasa, 25 Agustus 2020.

Sekretaris Perusahaan Meliawati mengatakan Bank Bukopin berhasil mendapat restu dari para pemegang saham yang hadir dalam rapat untuk segera melaksanakan aksi korporasi ini.

"Sebanyak 96,12 persen suara dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas aksi tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (25/8).

Dalam aksi tersebut, kata dia, perseroan menerbitkan sejumlah saham baru yang akan diserap langsung oleh Kookmin Bank. Dengan demikian, kepemilikan saham bank asal Korea Selatan itu mencapai 67 persen, sekaligus menjadi pemegang saham pengendali (PSP) perseroan.

"Hal tersebut sejalan dengan komitmen KB Kookmin Bank dalam memberikan kontribusinya terhadap penguatan fundamental Bank Bukopin, sehingga kinerja perseroan dapat tumbuh berkelanjutan," imbuhnya.

Selain itu, rapat juga menyetujui mengenai perubahan susunan anggota direksi dan komisaris perseroan. Sebelumnya, Bank Bukopin melalui Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan delapan nama baru untuk menggantikan jabatan sejumlah tersebut. Dari beberapa nama yang diajukan terdapat lima nama yang berasal dari KB Kookmin Bank.

"Kelima nama tersebut akan menduduki posisi komisaris dan direksi perseroan," katanya.

Sementara itu, tiga nama lainnya berasal dari masing-masing perwakilan manajemen Bank Bukopin, KB Kookmin Bank, dan PT BNI (Persero) Tbk sebagai perwakilan pemerintah.

Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi Bank Bukopin untuk periode 2019-2024:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama Independen: Mustafa Abubakar
• Komisaris : Nanang Supriyatno
• Komisaris : Deddy SA Kodir
• Komisaris : Susiwijono
• Komisaris : Chang Su Choi
• Komisaris Independen : Sapto Amal Damandari
• Komisaris Independen : Bo Youl Oh
• Komisaris Independen : Hae Wang Lee

Direksi

• Direktur Utama : Rivan A. Purwantono
• Direktur : Adhi Brahmantya
• Direktur : Ji Kyu Jang
• Direktur : Euihyun Shin
• Direktur : Hari Wurianto
• Direktur : Helmi Fahrudin
• Direktur : Jong Hwan Han
• Direktur : Dodi Widjajanto
• Direktur : Sheng Hyup Shin

Ditangani Ahok ... Pertamina Langsung Rugi 11 Triliun Rupiah

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ramai dibahas di Twitter. Hal itu menyusul kinerja Pertamina yang mencatat rugi US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun (kurs Rp 14.500).

PT Pertamina (Persero) mencatatkan rugi US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun (kurs Rp 14.500/US$) pada semester I-2020. Catatan tersebut terungkap dalam laporan keuangan yang diunggah di situs resmi perusahaan.

Bila ditarik dalam rentang satu tahun, catatan keuangan Pertamina ini berbanding terbalik dengan kinerja di periode yang sama di tahun 2019. Kala itu, produsen minyak pelat merah ini masih membukukan laba sebesar US$ 659,96 juta atau setara Rp 9,56 triliun.

Penurunan drastis pada laporan keuangan Pertamina ini tak lepas dari kinerja penjualan perusahaan pada semester I-2020 yang anjlok 19,84% menjadi US$ 20,48 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat US$ 25,55 miliar.

Padahal total beban pokok penjualan dan beban langsung Pertamina berhasil turun 14,15% menjadi US$ 18,87 miliar, sayang, itu belum bisa menutupi kerugian dari penurunn penjualan tadi.

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region III mencatatkan kenaikan konsumsi BBM hingga pertengahan Agustus 2020. Konsumsi BBM pada masa transisi tatanan baru tahap II di wilayah MOR III (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) mencapai 91% dari konsumsi pada masa normal atau periode bulan Januari-Februari 2020 sebelum pandemi.

Unit Manager Communication Relations & CSR MOR III Eko Kristiawan menyebut untuk wilayah MOR III hingga pertengahan Agustus 2020, konsumsi rata-rata harian masyarakat terhadap BBM jenis Gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) mencapai 23.808 KL per hari.

Keyword Ahok sempat trending di jagat maya bersanding dengan narasi atau berita soal kerugian Pertamina tersebut. "Kondisi normal adalah konsumsi rata-rata harian pada periode Januari-Februari 2020, yakni kondisi sebelum pandemi COVID-19 diumumkan di Indonesia dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengharuskan masyarakat beraktivitas dari rumah," jelasnya.

Sedangkan, konsumsi BBM jenis Gasoil (Biosolar, Dexlite dan Pertamina Dex) telah mencapai 8.281 KL per hari atau telah mencapai 85% dari konsumsi harian rata-rata pada kondisi normal periode bulan Januari-Februari sekitar 9.811 Kl.

"Sejak Pemerintah memberlakukan masa transisi tatanan baru tahap I pada Juni 2020, terutama untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, konsumsi BBM baik gasoline maupun gasoil berangsur meningkat," ujar Eko.

Eko menjelaskan konsumsi BBM sudah mulai menggeliat di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) yang konsumsi rata-rata hariannya terhadap BBM jenis Gasoline pada bulan Agustus sudah mencapai 109% dari konsumsi normal.

"Yakni, konsumsi normal sekitar 1.700 KL, sementara pada Agustus sudah mencapai 1.900 KL. Sementara untuk BBM jenis Gasoil, kenaikan konsumsi di Ciayumajakuning sudah mencapai 93% dari konsumsi kondisi normal," tutur Eko.

Hal serupa terjadi untuk wilayah Sukabumi dan Cianjur. Eko mengatakan konsumsi BBM jenis Gasoline, yakni Premium dan Pertamax Series mencapai 1.200 KL atau sekitar 106% dari kondisi normal, sedangkan Gasoil hampir mencapai 300 KL atau 90% dari kondisi normal.

Sementara di wilayah Ibu Kota, Bogor, dan Depok, konsumsi BBM jenis Gasoline telah mencapai lebih dari 7 ribu KL atau sebesar 81% dari konsumsi normal. Sedangkan Gasoil mencapai 79% dari konsumsi sebelum pandemi atau masih berkisar 2.000 KL per hari.

"Dalam kondisi pandemi saat ini, kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan bahan bakar berkualitas yang memiliki kandungan oktan tinggi, sehingga memiliki kandungan zat buang lebih sedikit dan lebih bersih untuk lingkungan," jelas Eko.

Lebih lanjut Eko mengatakan pada momen libur panjang dan cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 H, Pertamina memastikan kesiapan BBM dan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari pantauan Senin (24/8/2020), kinerja Ahok pun disorot netizen. Sejumlah netizen menyindir, salah satunya akun @Prof_Blusukan. "Waktu Ahok masuk Pertamina dia bilang gini : "Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina" Setelah Ahok masuk, Pertamina justru 'KEHILANGAN UANGNYA' Teman Ahok Indonesia (TAI) mana suaranya?" cuit akun tersebut.

Lalu ada juga Agung nusanjaya dengan akun @AcgungN. Ia mengatakan, Ahok hanya biasa-biasa saja.

"Terbukti Ahok bkan siapa2 ( biasa2 aja )," katanya.

Selain itu ada juga aLy_Benzema dengan akun @BintangTimur27. Ia mempertanyakan kenapa Pertamina rugi.

"Padahal Rakyat Sudah Di Peras Kenapa Masih Rugi Koh @basuki_btp, Katanya Dengan Adanya Ente Di Pertamina Semua Mafia Bakal Di Babat Abis?" cuitnya. Namun, ada juga yang membela Ahok. Salah seorang netizen mengatakan, jika tidak ada Ahok rugi Pertamina semakin besar.

"Untung ada Ahok. Kalau tidak ada beliau, mungkin kerugian Pertamina bakal melonjak jadi 44 T," cuti akun @TofaTofa_id.

Hal senada juga diungkapkan akun @Ferysplace. Menurutnya, tanpa Ahok kerugian Pertamina semakin besar. "Klo bukan Ahok komisarisnya, ruginya bisa 110T," cuitnya. Dalam situs resmi perusahaan disebutkan, Pertamina rugi US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. Bila ditarik dalam rentang satu tahun, catatan keuangan Pertamina ini berbanding terbalik dengan kinerja di periode yang sama di tahun 2019. Kala itu, produsen minyak pelat merah ini masih membukukan laba sebesar US$ 659,96 juta atau setara Rp 9,56 triliun.

Penurunan drastis pada laporan keuangan Pertamina ini tak lepas dari kinerja penjualan perusahaan pada semester I-2020 yang anjlok 19,84% menjadi US$ 20,48 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat US$ 25,55 miliar.

Padahal total beban pokok penjualan dan beban langsung Pertamina berhasil turun 14,15% menjadi US$ 18,87 miliar, sayang, itu belum bisa menutupi kerugian dari penurunan penjualan tadi.

Shell Keluar dari Blok Masela ... Rejeki Nomplok Buat Pertamina

 Pemerintah Indonesia kecewa terhadap sikap Shell Upstream Overseas Ltd hengkang dari Blok Masela. Shell akan melepas kepemilikan 35% sahamnya di proyek yang berada di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Shell memilih meninggalkan Blok Masela karena ingin mencari proyek investasi yang lebih menguntungkan di negara lain. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan pemerintah kecewa dengan keputusan Shell yang cabut atau meninggalkan proyek pengembangan Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kekecewaan itu disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Shell.

Dwi Soetjipto mengaku, isu hengkangnya Shell sudah datang sejak pertengahan 2019 atau pada saat mendiskusikan rencana pengembangan (POD).

"Shell langsung menghadap ke Menteri (ESDM) dan kami langsung dapat arahan kirim surat ke Shell barangkali 2-3 kali, menyampaikan bahwa pemerintah kecewa dengan langkah yang diambil Shell," kata Dwi dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Senin (24/8/2020).

Dwi mengatakan proses mundurnya Shell melalui divestasi participating interest (PI) atau hak kelolanya harus dilakukan secepat mungkin. Dia menyebut, butuh waktu 18 bulan untuk merealisasikan pelepasan 35% saham di Blok Masela.

"Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Shell, divestasi butuh waktu 18 bulan," jelasnya.

Meski begitu, Mantan Direktur Utama Pertamina ini mengungkapkan, Shell masih memiliki komitmen penuh untuk mendukung pengembangan proyek Blok Masela sebelum sahamnya resmi dilepas.

Selain itu, Dwi mengatakan usulan divestasi Shell dari Blok Masela juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Shell telah mengajukan izin pembukaan data Ditjen Migas telah menyetujui permohonan pembukaan data dan ini kemarin kami menyiapkan tulisan ini yang belum mendapat persetujuan dari BKPM tapi laporan pagi tadi sudah menyetujui sehingga pembukaan data sudah tidak ada masalah," ungkapnya.

Mengenai progres pembangunan, Dwi mengaku ada keterlambatan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membuka ruang terhadap PT Pertamina (Persero) jika berminat menggarap Blok Masela. Pasalnya, Shell Upstream Ltd cabut dari proyek Blok Masela.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan Pertamina pernah menyatakan minat untuk terlibat dalam pengembangan proyek lapangan abadi yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

"Kalau Pertamina berminat, ya tentu saja dipersilakan open data, analisa, dan serahkan proposal. Kita juga tidak memaksa Shell untuk jual ke Pertamina," kata Dwi Soetjipto dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Senin (24/8/2020).

"Secara detail kami diundang untuk melaporkan bahwa saat ini sampai dengan Juli 2020 actual adalah 2,2% dan ini memang dengan adanya COVID, harga minyak yang rendah dan sebagainya terjadi keterlambatan di target 10,5%, terlambat sekitar 8,3% terlambat ya," kata Dwi.

Permasalahan lainnya yang membuat progres pengembangan proyek Blok Masela terhambat yaitu Health, Safety, and Environment (HSE) di tengah pandemi Corona. Inpex Corporation terpaksa menunda beberapa pekerjaan seperti survei AMDAL.

Kedua, ketidakpastian ekonomi dunia. Menurut dia penurunan minyak dan penurunan permintaan gas secara global berdampak pada rencana pembangunan (POD) yang sebelumnya sudah disepakati. Ketiga, keputusan Shell hengkang sebagai operator di Blok Masela.

Meski begitu, Mantan Direktur Utama Pertamina ini masih optimistis pengoperasian Blok Masela bisa direalisasikan pada 2027. "Seperti tadi yang menyampaikan bahwa ini targetnya adalah 2027 onstream dan kami juga masih sepakat dengan kontraktor untuk berusaha untuk mengikuti tetap jadwal," katanya.

"Jujur kami dulu pernah di Pertamina berminat untuk masuk ke Masela. Saya sendiri yang tanda tangan waktu itu bahwa kami berminat masuk ke Masela, tapi waktu itu dari Inpex nggak ada respons karena masih ribut dengan on shore dan off shore," tambahnya.

Menurut Dwi, Pertamina harus menyampaikan minatnya untuk mengikuti tender divestasi 35% saham yang akan dilepas oleh Shell.

"Tapi kalau Pertamina diharapkan masuk, ya harus didorong untuk sampaikan ini, bukan penugasan yang terjadi tapi proses tender sebagai investor," katanya.

Sebagai informasi, Shell Upstream Overseas Ltd cabut atau meninggalkan proyek pengembangan gas Lapangan Abadi di Blok Masela yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proses pelepasan participating interest (PI) atau hak kelola Shell sebagai operator di Blok Masela sedang berlangsung.

Hal itu diungkapkan oleh Vice President Corporate Services Inpex, Henry Banjarnahor dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (24/8/2020).

"Sebenarnya proses divestasi dalam kegiatan hulu migas itu suatu hal yang biasa, partner datang dan pergi. Mereka datang ke Inpex mengatakan mereka ingin divestasikan working interest-nya di Blok Masela," katanya.

Henry mengatakan salah satu alasan Shell keluar dari proyek pengembangan di Blok Masela lantaran ingin mencari proyek investasi yang lebih menguntungkan di negara lain. Hal itu berbeda dengan Inpex yang masih berkomitmen pada proyek Masela.