10 Provinsi Yang Habiskan Sebagian Besar Anggaran Untuk Gaji PNS dan Bukan Pembangunan Rakyat

 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyentil pemerintah daerah(pemda) lantaran mayoritas anggaran-nya untuk membayar gaji dan bonus pegawai. Padahal, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat.

Menurut Tito, daerah yang berkekuatan fiskal lemah paling boros menggunakan dananya untuk pegawai, mulai dari gaji, bonus, hingga operasional.

"Daerah yang fiskalnya tidak kuat ini, itu uangnya sudah dapat dari pusat, transfer (TKD), uangnya habis sebagian besar untuk belanja pegawai, untuk gaji pegawai ditambah bonus, dan operasional pegawai," ujar Tiko dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024.

Berdasarkan data Tito, pemerintah pusat menyalurkan transfer kedaerah(TKD) sekitar 26 persen-47 persen untuk wilayah yang fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD)-nya kuat dan 52 persen-60 persen kepada pemda yang fiskalnya sedang.

Sementara, untuk wilayah yang fiskalnya rendah diberikan 63-90 persen. Adapun wilayah yang menerima TKD sebesar 90 persen ini lah yang paling boros menggunakan dana untuk pegawai.

Besaran belanja pegawai mencapai 60 persen dari anggaran yang diterima sehingga pemanfaatan untuk masyarakat berkurang.

Berdasarkan portal data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), berikut daftar sepuluh daerah dengan anggaran belanja pegawai tertinggi tahun ini:

1. Jawa Timur - Rp49,56 triliun

2. Jawa Barat - Rp49,13 triliun

3. Jawa Tengah - Rp45,49 triliun

4. Sumatra Utara - Rp23,39 triliun

5. DKI Jakarta - Rp20,06 triliun

6. Sulawesi Selatan - Rp18,80 triliun

7. ⁠Sumatra Selatan - Rp15,39 triliun

8. ⁠Kalimantan Timur - Rp14,93 triliun

9. ⁠Aceh - Rp14,83 triliun

10. ⁠Banten - Rp14,13 triliun

Sri Mulyani Siapkan Aturan Untuk Mempersulit Penghindaraan Pajak

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki senjata baru untuk mencegah penghindar pajak di Indonesia. Masalah itu menjadi salah satu tantangan pada ekonomi makro.

Untuk itu Indonesia melalui Sri Mulyani telah menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Penandatanganan ini dilakukan pada 19 September 2024 lalu.

Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR sendiri berperan memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar. Selain itu,

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut partisipasi Indonesia dalam MLI STTR juga untuk mengatasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat.

"Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," tulisnya di Instagram @smindrawati, Jumat.

Sebagai salah satu organisasi internasional yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial di seluruh dunia, terang Sri Mulyani, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dari berbagai negara di seluruh dunia untuk menjawab persoalan itu.

"Salah satunya adalah melalui Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang semalam saya tandatangani bersama-sama dengan 42 negara dan yurisdiksi lainnya. MLI STTR ini merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two yang merupakan bagian kesepakatan global untuk meminimalisir kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," paparnya.

Dalam keterangannya, MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral. Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra, sehingga pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh Pemerintah.

Zulkifli Hasan Tutup Pabrik Karena Buruh Sering Demo

 Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan ceritanya sebagai pengusaha yang menutup bisnisnya. Salah satu alasannya, banyak pekerja yang protes.

Zulhas mengatakan sempat mempunyai pegawai sebanyak 3.000 orang. Dia bilang tiap hari ada demo dari serikat pekerja. Apalagi waktu itu bertepatan dengan era reformasi.

"Saya juga punya pengalaman baru jadi saya kan ada di industri juga, 3.000 pegawai saya dulu. Tiap hari demo, baru reformasi kan, ya 20 tahun yang lalu, saya pusing juga, ya saya tutup aja gitu," kata Zulhas di Kawasan Industri Jatake, Tangerang, Banten.

Zulhas menilai salah satu penyebab banyak pabrik yang pindah lokasi produksi lantaran banyak serikat pekerja, misalnya, serikat pekerja di Karawang sampai 10-11 serikat pekerja dalam satu industri. Berbeda dengan di Jawa Tengah, Zulhas menyebut situasi pekerja lebih kondusif. Selain itu, biaya untuk membayar tenaga kerjanya juga lebih murah dibandingkan di kota industri.

"Di sini katanya, di sini, Karawang, itu satu industri serikat pekerjanya bisa 10, bisa 11 itu juga. Di Jawa Tengah kan tahu sendiri, (pekerjanya) tenang, serikat pekerjanya itu dalam satu industri yang punya 20.000 pegawai cuma satu. Kadang-kadang malah nggak bikin mereka. Jadi, suasana pekerjaan lebih kondusif," jelasnya.

Menurutnya, penyebab industri manufaktur merosot karena sudah tidak kompetitif lagi, seperti mesinnya tua, ada yang pindah pabrik, hingga gempuran produk impor ilegal.

"Ya banyak hal (penyebab industri manufaktur merosot), (produk impor ilegal) salah satu saja. Jadi kalau manufaktur itu macam-macam sebabnya, ada yang mesinnya tua, sudah mulai tidak kompetitif, ada juga yang pindah, yang Tangerang ini juga banyak yang pindah. Jadi, tutup sebetulnya belum tentu tutup, pindah, banyak yang pindah ke Jawa Tengah," tambahnya.

Lagi ... 6 Juta Data Wajib Pajak Indonesia Bocor di Hack Peretas

 Direktorat Jenderal Pajak mengklaim telah menyelesaikan penelitian mereka terkait dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan dari hasil penelitian itu, pihaknya menyampaikan bahwa data log acces di Direktorat Jenderal Pajak dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami kebocoran data secara langsung dari sistem informasi di instansinya.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta

Dwi tidak menyebut secara tegas, apakah hasil penelitian itu menyatakan tidak ada kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi hingga Sri Mulyani. 

Yang pasti katanya, terhadap dugaan kebocoran data NPWP yang ramai belakangan ini sudah dikoordinasikan instansinya dengan Kemenkominfo, BSSN, Kepolisian.

"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan

terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," katanya.

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk diantaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pejabat negara lainnya.

Menurutnya, sampai saat ini dugaan itu masih dicek kebenarannya.

Pendalaman dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kementerian Keuangan. Ia berharap evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya.

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya di Gedung DPR RI

"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," kata dia.

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

4 Perusahaan Besar Di Indonesia Yang Bangkrut Mendadak

 Menjalankan sebuah bisnis memang perlu perhitungan yang matang. Jika tidak, perusahaan sebesar apapun bisa mengalami kebangkrutan. Dahulu, ada sejumlah perusahaan raksasa yang hadir di Indonesia. Namun sayangnya, perusahaan tersebut tak bertahan lama karena mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh sejumlah hal.

Salah satu faktor yang membuat perusahaan bangkrut karena adanya utang yang besar. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang membuat bisnis harus gulung tikar.

Lantas, apa saja perusahaan besar yang bangkrut di Indonesia? Simak daftar dan sejumlah penyebabnya dalam artikel ini.

Perusahaan Besar yang Bangkrut di Indonesia

Dalam catatan detikcom, ada sejumlah perusahaan raksasa yang mengalami bangkrut di Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut di antaranya:

1. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA)

PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) merupakan perusahaan teh yang telah berdiri sejak 1973. Perusahaan yang terkenal dengan produk teh celupnya ini dinyatakan pailit pada 2018 silam. Sariwangi dinyatakan pailit karena tak mampu membayar cicilan kredit utang ke Bank ICBC Indonesia. Diketahui total utang Sariwangi ke Bank ICBC saat itu mencapai US$ 20.505.166 atau sekitar Rp 316 miliar. Unilever sendiri hanya membeli merek Sariwangi, bukan perusahaannya pada 1989 lalu. Meski sebagai pemegang merek Sariwangi, Unilever masih mengambil pasokan dari SAEA.

2. Nyonya Meneer

Nyonya Meneer adalah perusahaan jamu terkenal di Tanah Air. Meski bisnisnya sudah besar, sayangnya Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 2017 lalu. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan bisnis Nyonya Meneer goyah, mulai dari perselisihan internal keluarga penerus, beban utang yang sangat besar, hingga kurangnya inovasi dalam produk-produknya. Pada 8 Juni 2015 lalu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Dalam perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan salah satu kreditur asal Sukoharjo, menggugat pailit Nyonya Meneer karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp 118 juta dari total utang sebesar Rp 7,04 miliar.

3. 7-Eleven

Bagi anak muda Jakarta, tentu sudah tak asing dengan 7-Eleven atau sering disebut Sevel. Convenience store ini begitu terkenal di era 2010-an karena menyajikan berbagai makanan dan minuman, salah satunya Slurpee. Namun sayang, Sevel tak bertahan lama di Tanah Air. Pada 2017 lalu, 7-Eleven resmi dinyatakan pailit. Anak usaha PT Modern Internasional Tbk (MDRN) itu menutup seluruh gerai Sevel di Indonesia. Alasan utamanya karena besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan.

4. Kodak

Bagi kamu pecinta fotografi tentu sudah tidak asing dengan merek yang satu ini. Kodak telah berdiri sejak 1892 dan merupakan salah satu perintis di industri fotografi. Sayangnya, nama besar Kodak harus sirna karena resmi dinyatakan pailit sejak 2012 lalu. Kodak tak mampu bersaing dengan para kompetitor yang menawarkan produk digital di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Selain itu, Kodak juga enggan berinovasi untuk bisnisnya agar bisa meraih cuan.

Penyebab Umum Perusahaan Bangkrut

Ada sejumlah faktor umum yang membuat perusahaan mengalami bangkrut, baik itu perusahaan kecil ataupun besar. Dilansir situs OCBC, berikut penyebabnya:

1. Utang yang Menggunung

Faktor yang pertama dan paling banyak dialami perusahaan yakni karena terlilit utang. Terlalu banyak utang dengan tingkat bunga yang tinggi dapat membebani perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan pembayaran bunga yang besar, sehingga sangat menyulitkan perusahaan dalam mencapai keuntungan (laba) yang cukup untuk menutupi utang tersebut.

2. Manajemen yang Buruk

Faktor lainnya bisa disebabkan oleh manajemen perusahaan yang buruk. Soalnya, manajemen yang kurang kompeten dalam menyusun manajemen strategis, termasuk perencanaan keuangan, operasional, dan pengelolaan sumber daya dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian hingga berujung bangkrut.

3. Angka Penjualan Menurun

Perusahaan sebesar apapun bisa mengalami bangkrut jika angka penjualan terus menurun secara signifikan. Hal tersebut bisa mengganggu perusahaan dalam mencapai target laba bersih. Menurunnya angka penjualan juga bisa disebabkan oleh sejumlah hal, seperti persaingan bisnis yang ketat, kurangnya promosi, tidak mau berinovasi, hingga perubahan lingkungan.

4. Ekonomi Global sedang Tidak Stabil

Selain faktor internal, perusahaan bisa mengalami bangkrut karena ekonomi global yang sedang tidak stabil. Saat perekonomian global menurun maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga bisnis ikut melemah. Dalam kondisi itu, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyimpan uang di tabungan daripada membelanjakannya. Contohnya saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, efeknya terhadap perekonomian sangat besar sehingga banyak perusahaan gulung tikar.

Bos Animasi dan Game PT Brandonville Studios Makmur Diduga Siksa Karyawan

 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta telah menerjunkan tim untuk mengusut kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi karyawan yang dilakukan perusahaan game art dan animasi di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Hasilnya, perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan.

"Pengawas Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat terkait dugaan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 terkait dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan berupa tidak membayar upah lembur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta, Hari Nugroho dalam keterangannya.

Berdasarkan pemeriksaan, perusahaan tersebut terakhir melaporkan kondisi ketenagakerjaan pada 12 Juli 2024 atas nama PT Brandonville Studios Makmur. Hari menyebut ditemukan nama perusahaan dengan nama serupa di kawasan Jakarta Selatan.

"Selain itu ditemukan juga nama perusahaan yang mirip namun lokasinya berada di daerah Jakarta Selatan. Terkait dengan temuan tersebut, akan dikonfirmasi kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya.

Hari menambahkan, perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan yang ada. Pihak Disnakertransgi pun berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Dalam hal perusahaan terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait ketenagakerjaan maka tim PPNS Dinas Nakertransgi akan menindaklanjuti ke tingkat penyidikan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 bahwa Tindakan Represif Pro Justitia dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan apabila perusahaan melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas," jelasnya.

olisi mengungkap ada dua laporan atas bos perusahaan game art dan animasi 'BS' di Menteng, Jakarta Pusat, yang diduga melakukan kekerasan dan eksploitasi karyawan. Bos perusahaan dipolisikan terkait pengancaman dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Ada dua LP (laporan polisi). Satu LP di Polda terkait tindak pidana pengancaman, satu LP di Polres (Jakpus) terkait tindak pidana ketenagakerjaan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus saat dihubungi.

Firdaus mengatakan kedua laporan polisi tersebut masih berjalan. Hari ini tiga orang saksi akan diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat.

"Tiga saksi (diperiksa). Saksi korban kemarin sudah diperiksa. Setelah periksa saksi-saksi, akan diperiksa terlapor," ujarnya.

Polisi mengungkap identitas bos pemilik perusahaan animasi itu berinisial CL warga negara Hong Kong.

"CL warga negara Hong Kong," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus

Polisi juga turut mendalami peran KL, yakni suami CL, yang merupakan pemilik perusahaan tersebut. Firdaus mengatakan pihak kepolisian sudah mengecek perusahaan game art dan animasi di Menteng, Jakarta Pusat, yang diduga melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap karyawan.

Saksi di lokasi mengatakan perusahaan tersebut memiliki kurang lebih 80 orang karyawan.

"Didapatkan informasi bahwa perusahaan BS bergerak di bidang industri game dan animasi. Beroperasi sekitar 2019 dan setahu saksi, pemilik tempat tersebut milik orang asing. Untuk karyawan laki-laki dan perempuan kurang lebih berjumlah 80 karyawan," tuturnya.

Firdaus mengatakan jam kerja karyawan di perusahaan tersebut tidak menentu. Bahkan saksi kerap mendapati karyawan perusahaan baru pulang bekerja pada pukul 04.00 WIB.

"Untuk jam pulang karyawan tidak sama, paling cepat pukul 18.00 WIB dan paling lama pukul 04.00 WIB," ujarnya.

Profil Arsjad Rasjid Ketua KADIN Yang Ditumbangkan Oleh Anindya Bakrie

 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid digantikan oleh Anindya Bakrie dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta. Berikut ini profilnya.

Sebanyak 21 Kadin daerah menolak digelarnya munaslub tersebut. Menurut mereka, munaslub ini merupakan upaya mendongkel kepemimpinan Arsjad dari kursi ketum Kadin.

Arsjad disebut masih punya tanggung jawab jadi ketum hingga 2026 meskipun sempat berhenti sementara karena ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Munaslub dinilai tak sesuai AD/ART Kadin.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Lantas siapa sebenarnya Arsjad Rasjid?

Dilansir dari laman resmi Arsjadrasjid.com, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat atau lebih dikenal dengan nama beken Arsjad Rasjid.

Ia merupakan lulusan teknik komputer University of Southern California pada 1990 dan memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang administrasi bisnis pada 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, AS.

Pada 2012, pria kelahiran Jakarta, 16 Maret 1970 itu menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, AS. Lalu, ia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk para pemimpin global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Setahun setelahnya, Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris.

Nama Arsjad sudah malang melintang di dunia bisnis Tanah Air. Ia merupakan Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk.

Indika Energy merupakan perusahaan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia. Di perusahaan itu, Arsjad sebelumnya menjabat sebagai Group CEO dari 2005 hingga 2013, dan Wakil Presiden Direktur/Group CFO dari 2013 hingga 2016.

Dilansir dari laman Indika Energy, Arsjad juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering sejak April 2021.

Selain itu, ia juga merupakan komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Tak berhenti sampai di situ, ia juga menjabat komisaris di berbagai perusahaan terkemuka, sebut saja PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), dan Kideco (sejak Februari 2017).

Lalu, PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan PT Rukun Raharja Tbk. (sejak Juni 2014). Arsjad juga menjabat sebagai Chairman Indika Foundation (sejak Februari 2017).

Ia memimpin Indika Energy Group dengan lebih dari 10 ribu karyawan. Ia bersama anak buahnya melakukan turnaround dari kinerja perusahaan yang menurun karena terkena dampak dari penurunan harga batu bara antara 2013 hingga 2016. Hingga akhirnya, perusahaan berhasil berbalik positif.

Profil Anindya Bakrie Yang Berhasil Gulingkan Arsjad Rasjid Sebagai Ketua KADIN Lewat Munaslub

 Pengusaha Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta menggantikan Arsjad Rasjid.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi.

Pengangkatan Anindya ini kemudian memicu kontroversi. Pasalnya, pelaksanaan Munaslub Kadin yang memutuskan Anindya sebagai ketum dianggap telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sah.

Sementara, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan mengatakan terpilihnya Anin sebagai Ketum Kadin sah dan tidak menyalahi AD/ART organisasi.

Menurutnya, dalam AD/ART organisasi disebutkan, pemilihan Ketua Umum dalam Munaslub sudah bisa ditetapkan bila daerah memang membutuhkan ketua baru, tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat.

Sementara itu, 21 Kadin daerah menolak digelarnya munaslub. Menurut mereka, munaslub ini merupakan upaya mendongkel kepemimpinan Arsjad Rasjid dari kursi Ketum Kadin.

Lantas siapa sebenarnya Anindya Bakrie?

Anindya Novyan Bakrie atau yang akrab disapa Anin ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie.

Pria kelahiran 10 November 1974 itu adalah pengusaha Indonesia di bidang teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik.

Saat ini ia adalah pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir. Ia menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group yang mengendalikan sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar US$15 miliar atau setara Rp230,72 triliun (asumsi kurs Rp15.381 per dolar AS).

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Anin mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Triguna, lulus pada 1986 sebelum melanjutkan pendidikan menengah di Pangudi Luhur, yang keduanya berlokasi di Jakarta. Ia kemudian belajar di Phillips Academy di Andover, Massachusetts, sebuah sekolah menengah atas di Amerika Serikat (AS).

Atas ketertarikannya di bidang keuangan dan teknologi, juga keinginan mengikuti jejak bisnis sang ayah dan kakeknya, Anin mulanya hendak mengambil ekonomi sebagai jurusan utama di bangku perkuliahan. Ia meraih gelar sarjana di bidang teknik industri dari Northwestern University, Illinois pada 1996.

Ia kemudian mendapatkan gelar master dari program Global Management Immersion Experience (GMIX) di Stanford Graduate School of Business pada 2001. Ia kemudian berusaha menjembatani mahasiswa untuk dapat mengenyam pendidikan di Stanford Business School melalui Bakrie Center Foundation.

Kakak Anindhita Bakrie dan Anindira Ardiansyah Bakrie itu memulai kariernya sebagai banker investasi di Salomon Brothers, Wallstreet, AS pada 1996. Setahun setelahnya, sang ayah memintanya untuk kembali ke Indonesia pasca kerusuhan 1998.

Ketika baru mendapatkan gelar master dari Stanford, ia kemudian menjabat sebagai Deputy to Chief Operating Officer dan Managing Director di PT Bakrie & Brothers Tbk.

Anin pertama kali berkecimpung di bidang media di perusahaan Cakrawala Andalas Televisi (ANTV). Pada 2002, ia mengirim proposal restrukturisasi ke lebih dari 200 kreditor dan membujuk mereka untuk merestrukturisasi utang mereka menjadi ekuitas.

Pada 2007, ia membeli stasiun TV kedua yakni Lativi Media Karya, dari pebisnis sekaligus Mantan Menteri Ketenagakerjaan Abdul Latief. Stasiun ini berganti nama menjadi tvOne dan direkonstruksi untuk fokus pada berita untuk pemirsa kelas menengah.

Pada 2011, dirinya bekerja sama dengan pengusaha sekaligus Mantan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengambil kedua stasiun TV tersebut, ditambah portal berita online Vivanews. Di VIVA Group, Anindya menjabat ketua dan Erick Thohir menjabat presiden direktur.

Pada 2014, Bakrie Global Group yang dipimpin olehnya menginvestasikan Series C di Path, sebuah jaringan sosial pribadi, dengan jumlah pengguna aktif dari Indonesia yang mencapai 4 juta orang. Namun, situs jejaring sosial Path pada akhirnya ditutup pada Oktober 2018.

Perbedaan Retribusi Parkir dan Pajak Parkir Yang Akan Segera Diberlakukan

 Kebutuhan akan lahan parkir di perkotaan membuat pemerintah perlu mengambil peran terkait pengaturan dan pengelolaan, antara lain dengan pengklasifikasian pajak parkir sebagai bagian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny menegaskan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir merupakan dua hal yang berbeda.

"Antara retribusi parkir dan pajak parkir terdapat perbedaan yang signifikan, baik dari segi objek maupun ketentuan pengecualiannya," kata Morris.

Adapun PBJT adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, sesuai Pasal 1 ayat (35) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Pasal yang sama menetapkan bahwa Jasa Parkir adalah pajak atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan terkait pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Dengan merujuk Pasal 48 Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, jasa parkir yang dikenakan PBJT mencakup penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau termasuk tempat parkir yang dimiliki oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI,dan pemerintah daerah lainnya, yang penyelenggaraan dan/atau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

Lalu, penyediaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran, yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri dengan dipungut bayaran.

Jasa parkir yang dikenakan PBJT itu juga termasuk pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet), yang merupakan jenis objek pajak baru dalam UU HKPD dan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Morris mengingatkan, tak semua penyelenggaraan parkir dikenai PBJT atas Jasa Parkir. Pasal 48 Ayat (3) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, pengecualian tersebut meliputi jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemprov DKI, serta jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pengecualian juga diberikan pada jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor berkapasitas sampai 10 kendaraan roda empat atau lebih dan/atau kapasitas sampai dengan 20 kendaraan roda dua; dan penyelenggaraan tempat parkir yang hanya digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Retribusi Parkir

Adapun jenis retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan retribusi parkir digolongkan sebagai jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

Pasal 67 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir ini ditentukan oleh Pemprov DKI, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan," kata Morris.

Pada saat bersamaan, retribusi parkir juga masuk dalam jenis pelayanan objek Retribusi Jasa Usaha, seperti tercantum pada Pasal 74 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Pelayanan itu adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, yang merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemprov DKI.

Secara khusus, tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan, seperti tempat parkir yang disediakan di gedung, bangunan atau area lainnya, yang dimiliki atau dikelola oleh Pemprov DKI, misalnya di rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya.

Sementara, Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, terkait pemberian izin kepada individu atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha.

Dengan demikian, retribusi adalah pemasukan daerah yang berasal dari usaha pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana guna memenuhi kepentingan masyarakat, baik individu, badan maupun korporasi.

"Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, maka masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi diwajibkan memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah," kata Morris.

Morris menjelaskan, retribusi parkir antara lain bertujuan memaksimalkan pengaturan lahan parkir, di mana saat ini hampir setiap individu atau keluarga memiliki kendaraan. Fungsi retribusi parkir sendiri adalah serupa pajak, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan daerah.

Beda PBJT atas Jasa Parkir dan Retribusi Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pungutan atas penyediaan atau pengadaan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau layanan parkir valet, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak swasta.

Sementara itu, Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah, misalnya pelayanan parkir di tepi jalan umum, atau tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dimiliki pemerintah.

Tujuan retribusi parkir adalah untuk mengatur lahan parkir dan meningkatkan pendapatan daerah, dengan pengecualian yang lebih sedikit dibandingkan PBJT Jasa Parkir. Adapun tempat parkir yang dikenai PBJT Jasa Parkir antara lain pelataran parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan bermotor, serta garasi kendaraan yang memungut pembayaran, atau tempat usaha yang berkaitan dengan pokok usaha.

Di sisi lain, tempat parkir yang dikenai retribusi parkir misalnya parkir di tepi jalan umum, dan di tempat khusus parkir yang disediakan pemerintah daerah.

Morris menyampaikan, PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir memiliki dasar hukum, tujuan, objek, dan pengecualian yang berbeda, dengan kesamaan dalam fungsi sebagai sumber pendapatan daerah dan instrumen mengatur penggunaan lahan parkir.

Melalui pemahaman di atas, Bapenda DKI berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah mengelola lahan parkir di perkotaan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sistem parkir yang teratur dan efisien.

Sumber Daya Manusia Yang Baik Jadi Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

 - Inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia tidak hanya mendorong pengembangan dalam negeri. Namun, juga mendorong peluang investasi yang berdampak pada jangka panjang.

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menyatakan berkomitmen mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan swasta untuk menghadirkan berbagai inovasi di berbagai bidang, meliputi lingkungan, pendidikan, kesehatan, energi, teknologi, hingga manufaktur jelang World Expo 2025 Osaka.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menegaskan kolaborasi pemerintah dan swasta ini menjadi kunci untuk memperkuat citra Indonesia sebagai yang terdepan dalam inovasi berkelanjutan dan mampu bersaing secara global.

"Dukungan para mitra strategis, baik dalam bentuk finansial maupun inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya akan mendongkrak pengembangan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang investasi dan memberikan dampak positif jangka panjang," jelas Vivi dalam keterangan tertulis.

Mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future, Paviliun Indonesia akan menampilkan berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti teknologi hijau dan energi terbarukan, pengembangan smart city, infrastruktur berkelanjutan, serta kemajuan di industri kreatif.

Bidang teknologi hijau dan energi terbarukan akan mengedepankan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan jejak karbon, seperti panel surya, turbin angin, dan sistem bioenergi, serta sistem manajemen limbah dan pengolahan air limbah yang efisien sebagai upaya melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Sementara itu, smart city akan menampilkan model kota pintar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem transportasi cerdas, manajemen lalu lintas berbasis data, dan jaringan energi pintar. Platform digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan administrasi juga akan dipamerkan di Paviliun Indonesia.

Selain itu, desain dan konstruksi bangunan ramah lingkungan yang mengutamakan prinsip berkelanjutan yang meliputi penggunaan bahan bangunan daur ulang dan teknik konstruksi yang efisien energi, serta sistem transportasi berkelanjutan seperti kendaraan listrik yang mengurangi emisi karbon akan mewakili pameran infrastruktur berkelanjutan.

Kemajuan di industri kreatif akan terlihat dari sentuhan kontemporer dan teknologi modern di Paviliun Indonesia dan didukung melalui pameran interaktif dengan pengunjung yang ingin mengeksplorasi keunikan dan kekayaan budaya Indonesia.

"World Expo 2025 Osaka merupakan kesempatan penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menghadapi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran inisiatif hasil sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi cerminan dari kekuatan dan potensi besar yang kita miliki," jelas Vivi.

PwC Kembali Terkena Skandal Pemalsuan Laporan Audit

 Otoritas China menjatuhkan hukuman berat kepada unit audit PwC di negara itu. Sanksi tersebut buntut dari keterlibatan unit audit PwC yang membuat raksasa properti Evergrande Group bangkrut.

Dikutip dari CNN Business, unit audit PwC mendapat sanksi larangan operasi selama enam bulan dan denda sebesar 441 juta yuan atau Rp 957,95 miliar (kurs Rp 2.172). Hukuman ini merupakan yang terberat yang pernah diterima oleh firma akuntansi 'Big Four' di Tiongkok.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) mendapati PwC Zhong Tian LLP (unit audit PcW di China) melakukan pembiaran hingga ikut membantu menutupi penipuan yang dilakukan oleh Evergrande. Hal ini terjadi saat mengaudit hasil tahunan unit usaha utama Evergrande, yakni Hengda Real Estate, pada 2019 dan 2020.

"PwC, sampai batas tertentu telah menutupi dan bahkan membiarkan penipuan keuangan Evergrande dan penerbitan obligasi perusahaan yang curang," ujar CSRC 

Terpisah, jaringan PwC melalui situs resminya mengungkapkan kekecewaan terhadap hasil audit PwC Zhong Tian (atau "PwC ZT") atas Hengda yang jauh di bawah standar yang diharapkan firma anggota jaringan PwC. Mereka megatkan PwC ZT bekerja sama sepenuhnya dengan regulatornya, menghormati keputusan mereka, dan akan sepenuhnya mematuhi sanksi administratif.

"Pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit Hengda PwC Zhong Tian jauh di bawah ekspektasi tinggi kami dan sama sekali tidak dapat diterima. Pekerjaan tersebut tidak mencerminkan apa yang kami perjuangkan sebagai sebuah jaringan dan tidak ada ruang untuk hal ini di PwC," Ketua Global PWC, Mohamed Kande.

"Itulah sebabnya, setelah penyelidikan menyeluruh, kami memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab dan program perbaikan yang komprehensif akan membangun perusahaan PwC China yang lebih kuat di masa mendatang. China tetap menjadi bagian penting dari jaringan PwC dan saya tetap yakin dengan mitra dan staf perusahaan China saat kita bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan dengan para pemangku kepentingan," sambungnya.

Kemudian, PwC China dan Dewan Tata Kelola, dengan dukungan dari jaringan PwC, telah mengambil sejumlah tindakan akuntabilitas dan perbaikan untuk mengatasi masalah ini. Antara lain pemutusan hubungan kerja dengan 6 mitra dan 5 staf yang terlibat langsung dengan proyek audit Hengda.

Lalu, jaringan PwC sudah mengambil tindakan pertanggungjawaban dan memulai proses pemberian sanksi finansial kepada pimpinan perusahaan saat ini dan sebelumnya yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut.

Sebagai tambahan, Daniel Li setuju untuk mengundurkan diri sebagai Territory Senior Partner (TSP) PwC China. Mengingat sebelumnya ia bertanggung jawab sebagai Head of Assurance PwC China. Ia akan terus mendukung bisnis dalam perannya sebagai Chief Accountant di PwC Zhong Tian.

Global Risk & Regulatory Leader PwC, Hemione Hudson, telah ditunjuk untuk menjabat sebagai TSP sementara dan akan pindah setelah proses pemindahannya ke PwC China telah selesai. Lalu, Head of Assurance Kevin Wang akan memiliki peran yang lebih tinggi dalam memimpin bisnis audit dan assurance untuk PwC China.

Sementara Dewan Manajemen PwC China akan memanfaatkan para ahli jaringan PwC yang berpengalaman dalam memberikan peningkatan dalam manajemen kualitas dan aktivitas perbaikan. Para pemimpin ini akan memiliki prioritas tertinggi untuk menunjukkan komitmen PwC terhadap kepercayaan dan integritas di pasar modal.

PwC China memiliki sejarah panjang dalam audit berkualitas tinggi dan tidak meyakini perilaku sejumlah kecil anggota tim mencerminkan pekerjaan sebagian besar dari 18.000 profesional PwC China. Namun, mereka menyadari bahwa perlu mengambil tindakan yang terus-menerus memperkuat nilai dan harapan di seluruh jaringan PwC. Ini merupakan prioritas bagi semua pemimpin PwC.

Live Streaming di Market Place Tingkatkan Penjualan Hingga 5 Kali Lipat

  Gelaran kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berjalan pada 9 September lalu kembali menjadi momentum bagi para UMKM dan brand lokal untuk mendongkrak bisnis, dengan peningkatan penjualan hingga 5 kali lipat saat menggunakan fitur live streaming Shopee Live pada hari puncak kampanye.

Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna menjelaskan, dampak signifikan itu dirasakan oleh penjual di berbagai kota, termasuk Jember, Bandar Lampung, hingga Lombok.

"Bagi Shopee, semua inisiatif yang kami lakukan selalu didasari oleh komitmen kami untuk memberikan lebih banyak peluang dan kemudahan berbelanja bagi seluruh ekosistem, termasuk brand lokal dan UMKM," kata Monica.

Dirinya menyebut, Shopee merasa senang dan bangga atas sambutan terhadap kampanye 9.9 Super Shopping Day. Monica berharap, kampanye 9.9 Super Shopping Day dapat menjadi mendorong pertumbuhan bisnis dan berkontribusi positif pada perkembangan ekonomi digital Indonesia.

"Sebagai kampanye yang menjadi pembuka rangkaian festival belanja akhir tahun, kami harap kampanye 9.9 telah menjadi destinasi untuk memenuhi kebutuhan melalui ragam promo dan produk yang variatif," ujar Monica.

Shopee 9.9 Super Shopping Day dirancang menjadi wadah bagi penjual, pembeli, serta konten kreator, di mana penjual memberikan layanan terbaik, konten kreator menghadirkan konten paling menarik yang juga membantu meningkatkan penjualan, dan konsumen yang memenuhi kebutuhan dengan beragam penawaran spesial.

Untuk mendorong pertumbuhan ekosistem, Shopee menyediakan fitur Shopee Live guna mengembangkan pengalaman live shopping. Fitur ini memudahkan penjual terhubung dengan pembeli melalui interaksi real time yang lebih menarik, personal, dan efektif.

Selain itu, fitur video pendek Shopee Video juga bisa menjadi ruang kreasi bagi UMKM, brand lokal, dan konten kreator untuk memasarkan produk, ataupun menyajikan informasi yang dapat menjangkau lebih banyak pembeli.

Monica mengungkapkan, fitur ini akan memudahkan pengguna mendapatkan rekomendasi produk lokal berkualitas, sambil menikmati konten visual yang informatif dan relevan dengan kebutuhan.

Efektivitas Shopee Video sebagai kanal promosi pun tercermin dari peningkatan penjualan produk lokal yang melonjak hingga lebih dari 13 kali lipat selama masa puncak kampanye 9.9.

Ditegaskan Monica, setiap pencapaian positif yang terjadi pada kampanye 9.9 tak dapat terealisasikan tanpa dukungan dan kepercayaan penjual, pengguna, dan konten kreator kepada Shopee.

"Untuk itu, kami sangat berterima kasih dan berharap 9.9 Super Shopping Day bukan hanya menjadi kampanye yang memulai festival belanja akhir tahun, namun juga memberikan dampak positif yang signifikan dengan membuka peluang bagi seluruh ekosistem untuk senantiasa bertumbuh, berkreasi, dan berdaya bersama Shopee," kata Monica.

Bangun Rumah Akan Kena Pajak 2,4 Persen Tahun 2025

  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor bakal naik dari saat ini sebesar 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

Kenaikan PPN membangun rumah sendiri ini sejalan dengan rencana kenaikan PPN secara umum dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025," tulis Pasal 7 UU HPP.

Adapun tarif PPN membangun rumah sendiri saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Dalam beleid itu, besaran tarif pajak apabila membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20 persen dari PPN secara umum. Artinya, apabila PPN naik menjadi 12 persen di 2025, maka tarif pajak membangun rumah sendiri jadi 2,4 persen.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," tulis beleid tersebut.

Kegiatan membangun yang dimaksud dalam aturan ini, termasuk perluasan bangunan lama, bukan hanya yang baru. Namun, tak semua dikenakan PPN, hanya yang memenuhi syarat saja, yakni:

1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;

2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin membangun sendiri tapi luasnya di bawa 200 meter persegi, tak perlu khawatir karena tak akan dikenakan PPN.

Hary Tanoesoedibjo Beli MNC Senilai 309 Milyar

 PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) akan mengakuisisi PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi melalui pembelian 619,42 juta saham senilai Rp309,71 miliar.

Perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo itu membeli 9,09 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh RAAM dalam skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Jadwal pelaksanaan penambahan modal ditetapkan oleh manajemen RAAM pada 23 September 2024 mendatang. Saham RAAM akan dibeli MSIN pada harga pelaksanaan Rp500 per saham.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan akuisisi RAAM oleh emitennya merupakan pencapaian penting dalam upaya memperluas operasi perusahaannya di sektor media dan hiburan Indonesia.

"Saya, dalam beberapa kesempatan memiliki pengalaman yang baik dalam berkolaborasi dengan Raam Punjabi, membangun kemitraan yang kuat selama bertahun-tahun," tulis Hary dalam keterangan resmi seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Bersama-sama, perusahaan kami akan berusaha untuk lebih meningkatkan kepemimpinan kami tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri," tulisnya lebih lanjut.

Menurutnya, Multivision Plus terkenal karena selalu menetapkan tren dan dapat mengantisipasi masa depan hiburan. Maka dari itu, MNC Group ingin terus mendorong pertumbuhan industri kreatif bersama perusahaan milik Raam Punjabi itu.

Pasca akuisisi, ada sejumlah kolaborasi atau sinergi strategi yang akan dilakukan kedua perusahaan. Pertama, MSIN dan RAAM berencana mendominasi pembuatan dan distribusi konten di seluruh platform media.

Kedua, dalam hal efisiensi biaya, Hary berencana untuk memanfaatkan Movieland sebagai fasilitas produksi utama yang akan mengurangi biaya produksi secara signifikan. Ketiga, dengan strategi shared expertise, kedua perusahaan akan meningkatkan kualitas penawaran mereka ke depannya.

Keempat, monetisasi yang beragam seperti MSIN menawarkan peluang monetisasi tambahan konten RAAM di sejumlah channel. Sebaliknya, bioskop milik RAAM di Indonesia akan memberikan MSIN lebih banyak peluang untuk memonetisasi film-filmnya melalui perilisan film.

Kelima, kolaborasi lebih lanjut dalam pemasaran, promosi, dan operasi yang akan menghasilkan manfaat bagi kedua perusahaan media dan hiburan tersebut.

Dua Perusahaan Asuransi Indonesia Gulung Tikar Karena Kurang Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat dua perusahaan asuransi bermodal cekak yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usaha. Mengingat batas waktu pemenuhan ekuitas minimum semakin dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kedua perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk mundur karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi.

"Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut," kata Ogi dalam jawaban tertulis

Ogi menilai saat ini cukup banyak jumlah pelaku asuransi dengan modal terbatas. Maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di industri perbankan.

"Sejalan dengan roadmap yang menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan. Sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada tahun 2026 dan 2028," tutur Ogi.

Sebagai informasi, modal inti asuransi tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa modal disetor bagi perusahaan asuransi yang baru berdiri minimum Rp 1 triliun, sementara untuk perusahaan reasuransi yakni Rp 2 triliun.

Lalu untuk perusahaan asuransi yang telah berdiri, wajib memiliki ekuitas minimum Rp 250 miliar dan Rp 100 miliar untuk perusahaan asuransi syariah paling lambat 31 Desember 2026. Bagi perusahaan reasuransi wajib memiliki ekuitas minimum Rp 500 miliar dan Rp 250 miliar untuk perusahaan reasuransi syariah.

Pada tahap kedua, OJK mengelompokkan dua perusahaan asuransi. Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 paling lambat 31 Desember 2028 wajib memiliki ekuitas minimum paling sedikit Rp 500 miliar dan asuransi syariah Rp 200 miliar.

Perusahaan reasuransi konvensional yang masuk KPPE 1 wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1 triliun dan reasuransi syariah Rp 400 miliar.

Perusahaan asuransi KPPE 2 wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1 triliun dan asuransi syariah Rp 500 miliar. Bagi perusahaan reasuransi KPPE 2, ekuitas minimumnya adalah Rp 2 triliun dan Rp 1 triliun untuk reasuransi syariah. 

Penyebab Utama Kelas Menengah Di Indonesia Turun Tajam Setelah Pandemi

 Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Yorga Permana menilai kurangnya lapangan kerja di sektor formal menjadi penyebab menurunnya jumlah kelas menengah.

Ia mengatakan banyak pekerja di sektor formal yang beralih ke sektor informal, terutama pasca pandemi covid-19. Kemudian banyak juga angkatan kerja baru yang langsung masuk ke sektor informal karena minimnya pekerjaan di sektor formal.

Padahal, sektor informal cenderung tidak layak karena tak mendapatkan pendapatan yang memadai dan tak memiliki jaminan sosial.

"Saya percaya bahwa middle class (kelas menengah) yang bertumbuh tidak bisa hadir, tidak bisa ada terus, tanpa adanya akses pada pekerjaan yang baik dan stabil. Inilah yang membuat pekerjaan yang layak semakin mendesak untuk kelas menengah karena ini yang bisa membuat mereka stabil dan tidak turun kelas," katanya dalam Diskusi Publik INDEF "Kelas Menengah Turun Kelas", Senin (9/9).

Yorga mengatakan penurunan jumlah pekerja di sektor formal mulai terlihat pada 2014, di mana pekerjaan sektor formal tetap tumbuh 2 juta per tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi pekerja mandiri (self employment) juga meningkat, hingga kemudian terjadi fenomena gig economy.

Gig economy ini adalah kondisi saat pasar tenaga kerja didominasi oleh pekerjaan sementara, lepas, dan kontrak, seperti driver ojek online (ojol). Fenomena itu terus terjadi hingga pekerja informal mendominasi.

"Dan ketika covid hadir akhirnya baru kita tahu ekonomi kita rentan, ada 10 juta pekerjaan baru di sektor informal dan pekerja formal hanya meningkat 2 juta. Di sini masalahnya mengapa kelas menengah turun, artinya memang banyak pekerja yang asalnya formal pindah ke informal," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta orang pada 2024, turun dibandingkan 2023 yang mencapai 48,27 juta orang.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini adalah pandemi Covid-19. Tercermin dari data yang dimiliki, penurunan jumlah penduduk kelas menengah berkurang sejak 2019.

Menurutnya, efek pandemi pada 2020 lalu masih terasa sampai saat ini, terutama kepada perekonomian. Masyarakat kelas menengah pun turut merasakan dampaknya.

"Kan tadi sudah dilihat dari 2014 ke 2019 kan naik (kelas menengah) dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, dia turun bertahap, itu yang saya tadi bilang, ada long covid buat perekonomian," ujarnya dalam konferensi pers,

harga TIket Pesawat Mahal Karena Harga Avtur Indonesia Paling Tinggi Sedunia

CEO AirAsia Tony Fernandes buka-bukaan soal biang kerok yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal. Ia mengatakan setidaknya ada tiga biang kerok utama. Pertama, harga avtur yang mahal.

Berdasarkan website PT Pertamina (Persero), harga avtur periode 1-30 September 2024 di Bandara Soekarno Hatta (CGK) tercatat sebesar Rp13.211,31 per liter.

"Bahan bakar di Indonesia lebih tinggi dibanding negara manapun atau tertinggi di dunia," ujarnya dalam bincang media di Hotel Fairmont

Belum lagi maskapai juga harus menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah. Apabila rupiah melemah, maka daya saing Indonesia juga ikut turun.

"Jadi banyak orang menyalahkan maskapai untuk tarif tiket. Kenyataannya kita harus membayar bahan bakar, kita harus menghadapi nilai tukar," pungkasnya.

Penyebab kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlipat baik untuk maskapai, turis, hingga pembelian suku cadang. Padahal maskapai, sambung Tony, telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor suku cadang.

Ketiga, adanya kebijakan tarif batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Menurutnya, kebijakan tersebut bukannya membuat harga tiket pesawat murah, tapi malah jadi mahal karena maskapai cenderung menggunakan tarif paling tinggi.

"Pembatasan justru membuat harga tiket menjadi lebih mahal. Jadi sebaiknya menghapus batas atas tarif," pungkasnya.

Mahalnya harga tiket pesawat Indonesia pernah disinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, harga tiket pesawat Indonesia menjadi termahal kedua di dunia, hanya kalah dari Brasil. Bahkan, di negara Asean harga tiket pesawat dalam negeri paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ujar dia dalam unggahan di Instagram resmi.

Karenanya, Luhut menilai pemerintah harus mencari cara untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan cara mengevaluasi komponen pembentuk harga.

Komponen pembentuk harga yang akan dievaluasi paling awal adalah Cost Per Block Hour (CBH) karena porsinya paling besar dalam membentuk tarif. Ia menilai perlu diidentifikasi kembali rincian pembentuknya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," kata Luhut.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu. Sebab, untuk kebutuhan penerbangan porsi perawatannya mencapai 16 persen.

Luhut juga akan mengevaluasi mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," imbuhnya.

Evaluasi juga dilakukan pada kontribusi pendapatan kargo terhadap pemasukan perusahaan. Hal ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Di samping itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat sebagai upaya menciptakan harga tiket yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya. 

BRICS Pay Dibuat Hindari Dolar Yang Dijadikan Senjata

 Negara anggota blok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, semakin mantap untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan internasionalnya.

Salah satu langkahnya dengan membangun BRICS Pay yang telah berlangsung dalam beberapa tahun.

Sistem ini nantinya akan menjadi wadah bagi anggota negara blok tersebut untuk bisa melakukan transaksi menggunakan mata uang negara masing-masing.

Namun, ini tak hanya berlaku bagi negara anggota, tapi juga bisa untuk siapa saja. Sampai saat ini sudah banyak negara yang tertarik seperti Mesir, Iran hingga Arab Saudi.

Mengutip laman resmi BRICS Pay pada Kamis (12/9), BRICS Pay merupakan platform pembayaran digital yang dikembangkan bersama oleh negara-negara anggota blok ekonomi BRICS. Awalnya hanya untuk tujuan mereka saja, namun sekarang berkembang ke negara lain.

BRICS Pay bertujuan untuk mewadahi transaksi berupa pembayaran digital yang memungkinkan pelaku usaha dan konsumen bisa melakukan kerja sama dalam mata uang lokal mereka masing-masing dengan aman dan lancar. Sehingga tak perlu lagi mata uang internasional seperti dolar AS.

Platform ini juga dirancang untuk mengurangi biaya dan kompleksitas pembayaran internasional, sekaligus menyediakan cara yang aman dan andal untuk membayar barang dan jasa.

BRICS Pay memanfaatkan kombinasi sistem pembayaran tradisional dan teknologi baru seperti mata uang digital bank sentral (CBDC), keuangan terdesentralisasi, dan aset tokenisasi (uang aman).

BRICS Pay merupakan perluasan opsi pembayaran bagi perusahaan dan warga negara peserta, serta bagi seluruh dunia dan semua solusi pembayaran yang ada atau yang sedang berkembang.

Generasi Milenial Suka Ngemplang Hutang dan Sumbang Sepertiga Kredit Macet Pinjol

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, Generasi Z (Gen Z) dan Milenial menyumbang sepertiga kredit macet pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman menyebutkan pada Juli 2024, kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di perusahaan pinjol atau peer to peer (P2P) lending mencapai 2,53 persen secara year on year (YoY).

Angka TWP90 pada Juli 2024 terbilang menurun atau membaik, jika dibandingkan dengan posisi Juni 2024 yang sebesar 2,79 persen.

Agusman mengatakan, untuk porsi Gen Z dan Milenial dalam kategori di usia 19 tahun - 34 tahun yang menjadi penyebab utama TWP90 pada Juli 2024, mencapai 37,17 persen secara YoY.

“Meski begitu, kredit macet di pinjol sudah mulai berangsur turun dibandingkan dengan data pada Juli 2023 lalu,” ucap dia dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta

Adapun tingkat kredit macet fintech pada tahun lalu mencapai 3,47 persen secara tahunan. Dengan kata lain, saat ini sudah turun sekitar 0,94 persen. “Terlihat bahwa kualitas pendanaannya semakin membaik," kata Agusman.

Lebih jauh lagi, Agusman menyampaikan, OJK juga terus memitigasi risiko kredit macet di pinjol. Salah satunya yaitu dengan membuat peringatan khusus untuk calon peminjam di website maupun aplikasi resmi pinjol.

“Jadi kami meminta penyelenggara P2P lending alias pinjol untuk membuat peringatan khusus tersebut,” kata Agusman.

Agusman menyatakan, hal tersebut ditujukan langsung kepada konsumen yang berniat melakukan pinjaman online, termasuk Gen Z hingga Milenial.

“Adapun kalimat peringatannya berbunyi 'Peringatan! Hati-hati transaksi ini berisiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang dengan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi'," tuturnya.

Dengan begitu, Agusman berharap pendekatan atau peringatan tersebut akan membantu untuk menyeleksi Gen Z, Milenial, dan siapapun yang ingin bertransaksi di P2P lending (pinjol) untuk lebih sadar sejak awal terhadap risiko yang akan dihadapi ke depannya. 

Indonesia Alami Deflasi 4 Bulan Berturut Turut Karena Daya Beli Melemah

 Alarm darurat ekonomi Indonesia kembali menyala. Kali ini, alarm berbunyi dari fenomena deflasi yang melanda ekonomi Indonesia selama empat bulan beruntun belakangan ini.

Deflasi merupakan salah satu penyakit yang menggerogoti negara di tengah ancaman jatuh ke jurang krisis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia sering berada di fase tersebut. Setidaknya ada tiga waktu berbeda di mana fenomena deflasi selama beberapa bulan beruntun melanda ekonomi Indonesia dan semua berkaitan dengan krisis.

Fenomena dimulai dari masa krisis moneter (krismon) 1998, krisis ekonomi global 2008, dan saat pandemi covid-19 menyerang.

Saat krisis moneter misalnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut, mulai dari Maret 1999-September 1999. Ini imbas depresiasi nilai tukar dan penurunan harga sejumlah barang.

"Periode deflasi lainnya terjadi pada Desember 2008 dan Januari 2009. Selama krisis finansial global, kemudian deflasi karena penurunan harga minyak dunia, dan juga permintaan domestik yang melemah," kata Pudji dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/9).

Deflasi beruntun kembali terulang saat Indonesia mengalami covid-19 sehingga daya beli masyarakat turun. Pada 2020 terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2020 sampai September 2020.

Pudji merinci ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi kala itu. Ini mencakup kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; transportasi; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

"Pada 2024 fenomenanya (deflasi) didukung sisi penawaran atau supply side. Andil deflasi disumbang karena penurunan harga pangan, seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan baik karena biaya produksinya yang turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun," tuturnya.

"Untuk menjaga daya beli, khususnya untuk konsumsi makanan, maka diduga rumah tangga akan menahan konsumsi non-makanannya. Sehingga seharusnya terlihat pada turunnya permintaan atau demand dari konsumsi non-makanan," prediksi Pudji.

Deflasi pada Agustus 2024 sebesar 0,03 persen secara bulanan (month to month/mtm) menjadi yang keempat sepanjang tahun ini. Fenomena ini sudah terjadi sejak Mei 2024 sebesar 0,03 persen, semakin dalam di Juni 2024 ke level 0,08 persen, dan tambah parah pada Juli 2024 yang menembus 0,18 persen.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut harus ada perlakuan berbeda menyikapi fenomena deflasi pada 2024 ini. Menurutnya, fenomena ini punya perbedaan dengan kondisi deflasi di tahun-tahun lalu.

Huda melihat kondisi deflasi sekarang lebih banyak dipengaruhi faktor domestik. Ia menegaskan ini berbeda dengan krisis ekonomi yang menimpa dunia beberapa waktu lalu.

Misalnya, pada deflasi beruntun di 2008-2009, ada faktor krisis global sebagai biang kerok. Begitu pula saat pandemi covid-19 melanda, tak hanya Indonesia yang terdampak wabah tersebut.

"Saat ini, faktor deflasi banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli yang disebabkan kebijakan pemerintah kurang tepat," kata Huda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/9).

Ia menyebut pemulihan ekonomi sudah berlangsung usai sempat dijangkiti pandemi. Perdagangan global pun sudah dibuka normal kembali.

Huda juga melihat kondisi harga komoditas masih terbilang oke. Walau, ia tak menampik adanya tren penurunan.

"Sedangkan pada 2022 pemerintah menaikkan harga pertalite yang pada akhirnya menggerus daya beli," kritiknya kepada pemerintah.

"Selain itu, kondisi pelemahan daya beli kelas menengah juga disebabkan faktor pelemahan industri dan investasi yang seret," tambah Huda.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti turut menangkap fenomena anjloknya daya beli masyarakat. Ia melihat perekonomian Indonesia lesu, bahkan melambat karena permintaan berkurang sekitar 4,8 persen-5 persen.

Ia menegaskan ada tekanan terhadap daya beli. Bukan hanya di sisi supply atau penawaran, termasuk dari demand alias permintaan.

Pada sisi supply terjadi kenaikan biaya produksi sebagai akibat naiknya harga faktor input. Esther menyebut ini menyebabkan harga produk menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif.

Sedangkan dari sisi permintaan terlihat nilai pendapatan riil yang turun. Ini imbas dari harga barang yang naik.

"Hal ini saling terkait, produsen mengurangi produksinya dan layoff tenaga kerja juga terjadi. Ke depan, adanya tekanan dari sisi fiskal, yaitu naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) dan subsidi dikurangi dengan adanya pembatasan penggunaan pertalite," jelas Esther.

Di lain sisi, masyarakat kelas menengah tak punya pilihan selain makan tabungan. Banyaknya cicilan utang membuat kelas menengah jauh dari asa untuk terus menabung.

Esther menyebut jumlah dana pihak ketiga di sektor perbankan pada akhirnya terus tergerus. Ia mewanti-wanti bahaya yang mengintai Indonesia di kemudian hari.

"Deflasi berdampak pada dana pihak ketiga dan non-performing loan perbankan. Jika hal ini terus dibiarkan akan terjadi kepercayaan masyarakat menurun dan efek spiral ke mana-mana. Ini early warning bagi ekonomi Indonesia karena kondisinya mirip krisis 1997-1998," tegasnya.

ACE Hardware Resmi Ganti Nama Menjadi Aspirasi Hidup Indonesia

  Kawan Lama Group mengganti nama ACE Indonesia menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES).

Pergantian nama ini telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mereka laksanakan pada 7 Juni 2024. Pergantian nama dilakukan  sejalan dengan keputusan mereka untuk tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd.

Perjanjian lisensi itu rencananya berakhir 31 Desember 2024 setelah menjalin kerja sama yang baik selama 29 tahun.

Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk Gregory S. Widjaja mengatakan keputusan ini sejalan dengan fokus dan rencana pengembangan bisnis perusahaan di masa mendatang. Keputusan juga diambil untuk menjawab tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berevolusi.

"Kami sangat yakin bahwa persiapan matang yang sedang kami upayakan ini mampu mempertahankan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, mempertahankan daya saing yang kuat di industri ritel, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan," kata dia dalam keterangannya resmi Senin (2/9).

Dia juga menerangkan perusahaan berkomitmen menjadi lebih dari sekadar home improvement dengan menghadirkan ragam inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hidup pelanggan di Indonesia.

Perusahaan katanya optimis dapat melangkah lebih jauh menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih relevan dan berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan menjadi sumber inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik.

Aspirasi Hidup Indonesia kini tengah mempersiapkan peluncuran identitas merek baru yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan pelayanan terbaik, yang dijadwalkan akan diperkenalkan kepada seluruh pelanggan pada awal 2025.

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) mencetak kinerja keuangan yang solid pada semester I-2024 dengan kenaikan laba bersih sebesar 21 persen menjadi Rp366 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan bersih juga mengalami pertumbuhan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun.

Selain itu, peningkatan SSSG sebesar 10,7 persen juga diraih perusahaan di semester pertama 2024. Lebih lanjut, hingga awal semester II tahun 2024 Perusahaan berhasil membuka 10 toko dengan menjangkau enam wilayah baru yakni Banyuwangi. Garut, Banda Aceh, Tanjungpinang, Ternate, dan Palopo.

Profil Ekonomi Negara Vatikan

Kekuatan ekonomi Vatikan di bawah pimpinan Paus Fransiskus tak bisa dipandang remeh. Padahal, Vatikan adalah salah satu negara terkecil di dunia.

Paus Fransiskus selaku pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia sekaligus kepala negara Vatikan duduk di Takhta Suci sejak 2013. Ia merupakan suksesor Paus Benediktus XVI yang mundur karena alasan kesehatan dan tutup usia pada awal 2023 lalu.

Presiden Joko Widodo bakal menyambut langsung kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Ia akan tiba Selasa siang ini untuk melakukan serangkaian agenda kenegaraan dan keagamaan hingga 6 September 2024.

Vatikan adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Roma bagian barat. Sejak 2002, negara ini menggunakan mata uang euro, walau juga menerbitkan uang koin untuk cendera mata.

Berdasarkan situs Vatican.va, mereka punya sejumlah institusi khusus untuk mengelola perekonomian negara.

Ada Segreteria per l'Economia atau Secretariat for the Economy yang dipimpin kardinal dan bertanggung jawab atas masalah keuangan Vatikan. Selain itu, ada The Council for the Economy yang terdiri dari para kardinal dan pakar untuk mengoperasikan keuangan.

Penjaga keuangan di Vatikan juga ada, yakni Supervisory and Financial Information Authority (ASIF). Tugas utamanya adalah mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Jika mengacu The World Factbook buatan Central Intelligence Agency (CIA), gerak ekonomi Vatikan disebut terbatas pada pariwisata. Misalnya, pendapatan dari tiket masuk museum, tur, hingga penjualan cendera mata berupa perangko dan uang koin.

Namun, agak sulit melacak pendapatan yang dihasilkan dari geliat ekonomi Vatikan. Tidak ada publikasi rutin secara tahunan tentang pemasukan yang mereka dapatkan.

Sedangkan perkiraan jumlah tenaga kerja di negara tersebut mencapai 4.822 orang. Namun, ini adalah data 2016 lalu.

Beda Vatikan dengan Holy See

Holy See atau Takhta Suci adalah pemerintahan di negara tersebut. Sedangkan Vatikan menjadi wilayah fisik tempat Holy See berada.

Pendapatan yang diperoleh Holy See bersumber dari Peter's Pence. Berdasarkan sejarahnya, ini dimaknai sebagai sumbangan yang sudah eksis sejak abad ketujuh.

Menurut Investopedia, Holy See juga melakukan investasi. Portofolio investasi ini umumnya tersebar di industri Italia, baik dalam bentuk saham, obligasi, serta kepemilikan di perusahaan yang tak lebih dari 6 persen.

"Holy See juga berinvestasi dalam bidang real estate di seluruh dunia, terutama dalam bentuk tanah dan gereja," tulis penjelasan di situs tersebut.

Vatikan juga punya lembaga perbankan yang bernama Institute for the Works of Religion (IOR). Berdasarkan laporan Vatican News, IOR mencatatkan laba bersih sekitar 30,6 juta euro atau Rp526 miliar (asumsi kurs Rp17.197 per dolar AS) pada 2023 lalu. 

Validus Start Up Fintech Singapura Siap Investasi 776 Milyar di UMKM Indonesia

Perusahaan rintisan di bidang fintech yang berbasis di Singapura, Validus, meraih pinjaman senilai US$ 50 juta (Rp 776 miliar) dari HSBC. Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk pinjaman ke UMKM di Indonesia.

HSBC memberikan pinjaman ke Validus lewat kendaraan pendanaan khusus yang diberi nama Asean Growth Fund. Selain HSBC, Validus juga menerima pendanaan dalam bentuk kredit dari Citi, Credit Saison, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri.

Di Indonesia, Validus menyalurkan pinjaman lewat entitas lokal yang bernama Batumbu. Triputra Group, perusahaan milik TP Rachmat, sebelumnya diberitakan sebagai salah satu pemegang saham di Batumbu.

Mayoritas entitas penerima pinjaman dari Validus adalah UMKM yang membutuhkan modal kerja jangka pendek. 

Model bisnis perusahaan adalah penyaluran pendanaan yang berfokus kepada pinjaman rantai pasok memanfaatkan data non-tradisional lewat kerja sama dengan bank dan institusi internasional.

"Saat ini kami menyalurkan rata-rata US$ 150 juta (Rp 2,33 triliun) pinjaman baru setiap bulan," kata CEO Validus Nihkilesh Goel kepada TechCrunch.

Selain Indonesia, Validus juga beroperasi di dua negara lain yaitu Thailand lewat Siam Validus dan Vietnam lewat Validus Vietnam.

Validus telah berdiri sejak 2015 dan telah menerima total pendanaan ekuitas senilai US$ 75 juta (Rp 1,16 triliun). Investor pemegang saham Validus antara laina dalah Vertex Ventures, Norinchukin Bank, Aizawa Asset Management, dan Lotte F&L.

Harga Emas Dunia Terus Melemah Akibat Perekonomian Amerika Serikat

 Harga emas terpantau berada di jalur negatif, akan tetapi harga emas masih berada di area konsolidasinya dan bertahan di level US$2.500 per troy ons. Harga emas turun setelah indeks dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil treasury AS sama-sama menguat.

Pada perdagangan harga emas di pasar spot ditutup melemah 0,72%% di level US$ 2.503,03 per troy ons.

Sementara, hingga pukul 06.53 WIB Senin (2/9/2024), harga emas di pasar spot bergerak lebih rendah atau turun 0,02% di posisi US$ 2.502,49 per troy ons.

Harga emas merosot nyaris 1% pada perdagangan Jumat karena penguatan indeks dolar AS dan imbal hasil Treasury AS setelah data inflasi AS sesuai dengan ekspektasi. Namun, emas batangan diprediksi tetap berada di jalur yang tinggi karena optimisme pemangkasan suku oleh The Federal Reserve (The Fed) pada bulan ini.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (309/8/2024), indeks dolar AS menguat ke 101,698 atau rekor terkuatnya sejak 19 Agustus 2024. Begitu juga dengan imbal hasil Treasury AS 10 tahun yang melesat 3,91% di level 3,91% atau terkuat sejak 9 Agustus 2024.

Penguatan dolar AS dan imbal hasil US Treasury berdampak negatif ke emas. Pembelian emas dikonversi ke dolar sehingga kenaikan dolar AS membuat emas menjadi makin mahal untuk dibeli sehingga mengurangi pembelian.

Emas juga tidak menawarkan imbal hasil sehingga kenaikan imbal hasil US Treasury membuat emas kurang menarik.

Dolar dan imbal hasil US Treasury naik mengikuti indikator ekonomi AS.

Departemen Perdagangan melaporkan pada Jumat mengumumkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS naik 0,2% secara bulanan tersebut dan naik 2,5% dari periode yang sama tahun lalu, namun tidak berubah dari periode Juni 2024 sebesar 2,5%. Angka tersebut persis sesuai dengan estimasi konsensus Dow Jones.

Tidak termasuk harga pangan dan energi yang fluktuatif, PCE inti juga naik 0,2% untuk bulan tersebut tetapi naik 2,6% dari tahun lalu, akan tetapi sedikit lebih rendah dari estimasi 2,7%.

Dalam beberapa hari terakhir, para pembuat kebijakan seperti Ketua bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell telah menyatakan keyakinannya bahwa inflasi kembali ke target 2% yang ditetapkan The Fed.

The Fed kini diharapkan beralih fokus dari data inflasi ke data pasar tenaga kerja. Meskipun tingkat pengangguran AS masih rendah di angka 4,3%, angka tersebut telah meningkat selama setahun terakhir, dan survei menunjukkan perlambatan dalam perekrutan dan persepsi di antara para pekerja bahwa pekerjaan semakin sulit didapat.

Selain itu, saat ini investor menantikan laporan penggajian nonpertanian AS yang akan dirilis pada pekan ini.

"Minggu depan kita akan menjadi saksi apakah The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga sebesar 50 atau 25 basis poin pada pertemuan bulan September," seru Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures, kepada Reuters.

Adapun, menurut alat CME FedWatch, para pelaku pasar sedikit menaikkan taruhan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed pada bulan ini menjadi 69%, dengan kemungkinan pemotongan sebesar 50 basis poin turun menjadi 31% setelah rilisnya laporan inflasi.

Permintaan fisik tetap lesu di antara konsumen utama Asia karena kuota impor menggagalkan peningkatan permintaan China.

Ciri Ciri Investasi Bodong Agar Tidak Tertipu 15 Milyar Seperti Bunga Zainal

 Kasus investasi bodong kian marak dari hari ke hari. Terbaru, aktris Bunga Zainal menjadi korbannya.

Ia melaporkan kasus dugaan penipuan investasi bodong dengan kerugian senilai Rp6,2 miliar. Dugaan penipuan tersebut bermula saat Bunga dan terlapor menjalin kerja sama investasi pengadaan kopernik, di mana dalam investasi tersebut terlapor menjanjikan keuntungan.

Karena percaya, kemudian Bunga mengikuti dan mentransfer sejumlah uang secara bertahap dengan total keseluruhan Rp6,2 miliar.

Awalnya kerja sama investasi itu berjalan mulus. Namun hingga Juni 2024, terlapor tak lagi memberikan keuntungan dan tak mengembalikan modal milik Bunga.

Merespons hal tersebut, Bunga lantas meminta penjelasan kepada terlapor dengan melayangkan somasi. Namun, menurut Bunga, korban tak memiliki itikad baik.

Kemudian, Bunga akhirnya mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam kerja sama tersebut diduga palsu. Buntutnya, Bunga pun melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib.

"Dengan kata lain, investasi yang diberikan terlapor itu tidak ada alias fiktif. Kerugiannya sekitar Rp6,2 miliar," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya.

Pelaku investasi bodong memang biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem investasi dan menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu mengenal bentuk hingga ciri-ciri investasi bodong.

Bentuk investasi bodong

Melansir laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, berikut bentuk-bentuk investasi bodong:

1. Investasi online (robot trading)

Dalam modus ini, biasanya pelaku menarik korbannya melalui iklan di media sosial yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan iming-iming mendapatkan keuntungan besar. Kemudian para korban akan diberikan laman situs palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Setelah semuanya sudah selesai, maka laman situs tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan.

2. Koperasi bodong

Koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok dari investasi bodong dengan skema Ponzi. Dalam modus ini, para korban yang ingin menyimpan uangnya di koperasi akan dijanjikan sejumlah bunga besar setiap bulannya. Selain itu, anggota koperasi diminta untuk mencari orang untuk menyimpan dana dan akan mendapat sejumlah bonus.

3. Arisan bodong

Arisan bodong dilakukan dalam satu kelompok yang menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Akan tetapi, dalam arisan bodong, para pelaku menawarkan keuntungan yang besar setiap kali ada yang mendapat giliran menang. Dalam hal ini, para pelaku akan berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyimpan dana arisan.

Ciri-ciri investasi bodong

Melansir akun Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri investasi bodong:

1. Informasi terkait proses bisnis investasi tidak jelas

2. Menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru

3. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat dan tanpa risiko

4. Menjanjikan aset yang diinvestasikan aman dan memberikan jaminan pembelian kembali (buyback)

5. Menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan foto artis, tokoh agama, atau publik figur

6. Entitas yang menawarkan investasi tidak memiliki izin dari otoritas berwenang.

Diskon 70% Tiket MotoGP Mandalika Di Bank Mandri Livin

  Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sport tourism di Indonesia, dengan menjadi banking partner sekaligus mitra penjualan tiket resmi MotoGP Mandalika.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, kini para pencinta balap dapat membeli tiket dengan lebih mudah dan cepat di Livin' by Mandiri melalui fitur Sukha.

Bukan hanya itu, Bank Mandiri juga memberikan penawaran khusus berupa potongan harga hingga 50% untuk kategori Premium Grandstand dan 70% untuk kategori Regular Grandstand, yang berlaku selama periode pembelian dari 2 hingga 8 September 2024.

"Kami bersyukur dapat kembali memfasilitasi masyarakat dalam menyaksikan ajang MotoGP Mandalika secara langsung," kata Ali dalam keterangan resminya

Ali melanjutkan, dukungan ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk terus memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui inovasi layanan. "Termasuk Livin' Sukha yang memudahkan akses ke berbagai layanan hiburan dan gaya hidup," ujar Ali

Ali menjelaskan, Livin' Sukha, fitur andalan Livin' by Mandiri, dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan hiburan, termasuk pembelian tiket acara olahraga.

Dengan berbagai opsi tiket yang tersedia, nasabah dapat menikmati penawaran spesial untuk berbagai kategori di rangkaian MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada Jumat - Minggu, 27 - 29 September 2024.

Kemudian, termasuk tiket Friday Pass untuk Festival General Admission (GA) hanya seharga Rp1, serta potongan harga hingga 70% untuk tiket Weekend Pass di berbagai zona.

"Kami berharap dengan adanya penawaran spesial ini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati pengalaman terbaik dalam menyaksikan MotoGP di Sirkuit Mandalika," ujar Ali.

Dia menjelaskan, nasabah cukup mengklik banner Motogp Grand Prix of Indonesia di fitur Livin' Sukha, lalu klik Livin Super Sale. Setelah membaca syarat dan ketentuan pada homepage MotoGP Indonesia, nasabah lalu memilih kategori tiket, jumlah tiket dan klik pesan sekarang.

Setelah melengkapi data diri, nasabah tinggal memilih metode pembayaran yang disediakan, antara lain melalui virtual account Bank Mandiri yang dapat mengambil sumber dana dari tabungan, kartu kredit dan paylater.

"Semua pembelian dapat dilakukan dengan mudah di super app Livin' by Mandiri, kapan saja dan dimana saja," tuturnya.

Profil Konglomerat Berharta Rp 621 Triliun Pemilik Kratingdaeng

 Mark Mateschitz adalah konglomerat asal Austria yang mendapatkan warisan saham minuman penambah energi 'Red Bull'.

Per Sabtu (31/8), Forbes mencatat total kekayaan pria berusia 32 tahun ini mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp621,3 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS). Tumpukan hartanya itu membuatnya duduk di peringkat ke-40 orang terkaya di dunia.

Sang ayah, Dietrich Mateschitz, mendirikan Red Bull Gmbh pada 1984. Ia menggandeng pengusaha Chalei Yoovidhya, yang telah lebih dulu memproduksi minuman energi sejenis di Thailand, Kratingdaeng.

Lantas bagaimana sepak terjang Mark sebelum mendapatkan warisan dari sang ayah?

Dilansir dari berbagai sumber, Mark lahir pada 7 Mei 1992. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Dietrich Matesschitz dan Anita Gerhardrter.

Tak banyak informasi mengenai masa kecil Mark. Maklum, keluarganya jarang disorot media. Mark pun juga lebih kerap menggunakan nama belakang sang ibu dibandingkan nama ayahnya.

Setelah menyelesaikan SMA di Salzburg, Austria, Mark diketahui melanjutkan studi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Salzburg. Selepas lulus perguruan tinggi, ia mulai terjun ke dunia bisnis dengan bekerja di perusahaan sang ayah.

Di bawah kepemimpinan Dietrich, Red Bull berhasil merajai pasar minuman penambah energi di Eropa dan AS. Perusahaan pun melebarkan sayap ke berbagai industri dengan mendirikan sejumlah anak usaha di bidang musik, sepakbola hingga balap F1.

Selain bekerja di Red Bull, Mark meluncurkan perusahaan produsen minumannya sendiri pada 2018. Perusahaan itu ia beri nama Thalheimer Heilwasser GmbH yang memproduksi bir dan minuman limun menggunakan air yang berasal dari mata air tertua di Austria.

Usai Dietrich meninggal dunia pada 22 Oktober 2022 lalu, Mark mendapat warisan 49 saham Red Bull GmBh. Setelah itu, Mark pelan-pelan melepas jabatan di manajemen dan memilih untuk mengoptimalkan perannya sebagai pemegang saham.

Per 2023, Red Bull berhasil menjual 12,1 juta kaleng minuman berenergi dengan total penjualan mencapai US$10,4 miliar.

Direktur Garuda Salahkan Pajak Dan Avtur Karena Jual Tiket Kemahalan

 Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengungkap sejumlah komponen pembentuk harga tiket pesawat saat bicara mengenai harga tiket ke Indonesia timur yang disebut-sebut mahal. Irfan mengatakan, harga tiket pesawat ditentukan oleh banyak faktor.

"Harga kan ditentukan sama banyak faktor," katanya.

Dia mengatakan, beberapa hal yang menentukan harga tiket pesawat di adalah jarak dan harga bahan bakar. "Salah satunya jarak dan harga avtur," ujarnya.

Tak hanya, itu juga mengatakan, harga tiket juga dipengaruhi oleh biaya bandara, serta pajak.

"Plus pajak-pajak," kata Irfan.

Harga tiket ke Indonesia timur yang mahal sendiri tengah menjadi salah satu topik yang hangat di media sosial. Disebutkan, Indonesia timur memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, salah satunya di bidang pariwisata.

Namun, pengembangan Indonesia timur menghadapi tantangan yakni tiket pesawat yang relatif mahal. Tiket yang mahal ini juga dinilai membuat turis mancanegara enggan datang mengeksplorasi Indonesia.

 Indonesia timur memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, salah satunya di bidang pariwisata. Namun, pengembangan Indonesia timur menghadapi tantangan yakni tiket pesawat yang relatif mahal.

Permasalahan tiket pesawat yang mahal ini menjadi sorotan di media sosial. Tiket yang mahal ini juga dinilai membuat turis mancanegara enggan datang mengeksplorasi Indonesia.

Bicara mengenai harga tiket, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, harga tiket pesawat ditentukan oleh banyak faktor.

Daftar Pabrik Rokok Indonesia Yang Akan Bangkrut

 Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebut bakal berdampak luas terhadap industri rokok nasional.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengatakan, ruang lingkup Pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429 - 463 dalam PP 28/2024 akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air.

Ia mencontohkan Pasal 435 yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," ungkap Henry dalam keterangannya

Henry Najoan mensinyalir Pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai industri rokok yang besar seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing," tegas Henry.

Merujuk kajian GAPPRI, proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Henry Najoan menegaskan, upaya pemerintah memperketat regulasi dengan memberlakukan PP 28/2024 khususnya Pasal 429 - 463, tidak hanya mematikan pabrik rokok kretek legal, dampak sosialnya juga bertambah. Penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri akan menurun tajam serta dampak negatif sangat besar bagi kesejahteraan petani tembakau, cengkeh, pekerja logistik, pedagang dalam negeri dan kehilangan nafkah di sepanjang mata rantai nilai industri kretek legal nasional.

Henry Najoan mengungkapkan, industri kretek legal nasional sudah dalam kondisi rentan yang terlihat dari turunnya jumlah pabrik dari 4.000 di tahun 2007 menjadi 1.100 pabrik di tahun 2022. Tak pelak, pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi gelombang pengangguran besar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi maupun sosial.

"Negara juga akan kehilangan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) konvensional yang sangat besar, dan akan dibarengi dengan massifnya peredaran rokok ilegal," tegas Henry Najoan.

GAPPRI juga mencatat, PP 28/2024 disinyalir melanggar Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang penghormatan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) warga negara dengan masing-masing profesinya. Selain itu, PP 28/2024 ruang lingkupnya lebih mewakili agenda FCTC daripada melindungi kemaslahatan asosiasi petani, serikat pekerja, asosiasi ritel, pelaku usaha, asosiasi industri tembakau.

Henry Najoan khawatir, terbitnya PP 28/2024 berpotensi menciptakan konflik sosial baru dalam pengawasan terhadap implementasi pasal-pasal 'jebakan batman'. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut belum tentu dapat mencapai tujuan pembuatannya karena tidak efektif di lapangan.

"Pengesahan PP 28/2024 membuktikan pemerintah gagal menyajikan keseimbangan perspektif antara kesehatan publik dan penguatan ekonomi dengan mengorbankan warga negaranya sendiri dan lebih memihak kepentingan asing," kata Henry Najoan.

Henry Najoan mengingatkan, kedaulatan negara yang diwujudkan dalam kemandirian pemerintah selayaknya secara mandiri mengambil kebijakan yang dibutuhkan. Pasalnya, pemerintah Indonesia lah yang paling tahu kondisi Indonesia. Bukan pemerintah negara lain, terlebih lagi LSM dari luar negeri.

Pemerintah seharusnya menyadari saat proses membahas sebuah peraturan yang memunculkan implikasi luas terhadap publik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan satu aspek (kesehatan) saja.

"Dalam kasus PP 28/2024, di luar kesehatan, pemerintah semestinya mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan hidup petani tembakau, dan kontinuitas sektor industri kretek legal nasional, hingga penerimaan negara," terangnya.

Ia menambahkan lagi, secara umum hukum internasional melarang suatu negara atau pihak asing lainnya untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Namun kerap kepentingan tersebut dititipkan oleh para proxy di suatu negara. Rakyat berdaulat dan merekalah pemilik suara di negeri ini. Suara rakyat wajib didengar oleh pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri kretek legal nasional.

"Kami tegaskan, GAPPRI menolak keras PP 28/2024 yang jelas arahnya pada misi perdagangan dan penyisipan agenda LSM asing yang disponsori oleh kapitalis industri pesaing kretek untuk menghancurkan industri kretek legal nasional," pungkas Henry Najoan.

Profil Pedagang Pulpen Yang Kini Jadi Orang Terkaya Dengan Harta Triliunan

 Konglomerat asal Afrika Selatan, Johann Rupert, baru-baru ini 'dinobatkan' sebagai orang paling kaya di Afrika berdasarkan data terbaru dari Bloomberg Billionaires Index. Posisi ini ia raih setelah menggeser konglomerat asal Nigeria, Aliko Dangote, yang sebelumnya memegang posisi teratas.

Melansir BBC, Sabtu (31/8/2024), Rupert merupakan pemilik sekaligus pengendali Richemont, salah satu perusahaan barang mewah terbesar di dunia dengan merek-merek bergengsi seperti Cartier dan Montblanc. Adapun salah satu produk yang dijualnya adalah ballpoint atau pulpen mewah.

Ia berhasil menjadi orang paling kaya nomor satu di Afrika setelah kekayaannya meningkat hingga US$ 1,9 miliar atau Rp 29,36 triliun (kurs Rp 15.455 per dolar AS) menjadi US$ 14,3 miliar atau Rp 221 triliun. Dengan kekayaannya itu juga Rupert berada di posisi ke-147 orang paling tajir di bumi.

Peningkatan kekayaan bersih milik Rupert didukung oleh peningkatan kinerja yang kuat di sektor barang mewah. Selain Richemont, Rupert juga mengendalikan sebuah perusahaan investasi, Remgro, dengan kepemilikan saham di lebih dari 30 perusahaan.

Sedari awal konglomerat terkaya Afrika ini lahir dari keluarga kaya dan mewarisi bisnis keluarga dari ayahnya, Anton Rupert, yang awalnya berfokus pada tembakau. Namun di bawah kepemimpinannya perusahaan itu berhasil merambah sektor usaha barang mewah bernilai miliaran dolar.

Sementara itu mantan orang paling tajir nomor satu di Afrika, Aliko Dangote, mengalami penurunan jumlah kekayaan hingga US$ 1,7 miliar (Rp 26,27 triliun) sepanjang 2024 ini. Sehingga Bloomberg menaksir kekayaan bersihnya saat ini menjadi US$ 13,4 miliar atau Rp 207,09 triliun.

Di luar itu miliarder Afrika Selatan lainnya, Nicky Oppenheimer menduduki peringkat ketiga orang terkaya di Afrika dengan kekayaan bersih sebesar US$ 11,3 miliar atau Rp 174,64 triliun.

Kemudian posisi orang terkaya di Afrika selanjutnya diduduki oleh Nassef Sawiris, seorang pengusaha Mesir, dengan kekayaan sebesar US$ 9,48 miliar (Rp 146,51 triliun). Kemudian investor asal Afrika Selatan, Natie Kirsh, melengkapi daftar lima miliarder Afrika teratas dengan kekayaan US$ 9,22 miliar (Rp 142,49 triliun).