Izin Dicabut bila Industri Perikanan Tak Bangun Pengolahan

Ada indikasi sejumlah industri perikanan tangkap tidak memenuhi kewajiban membangun unit pengolahan ikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan penangkapan ikan.

Evaluasi tersebut, menurut Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (PUPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan Heriyanto Marwoto, di Jakarta, Kamis (7/10), untuk memastikan perusahaan perikanan tangkap terpadu membangun unit pengolahan ikan (UPI). ”Jika UPI tidak dibangun, izin usaha akan dicabut,” kata Marwoto.

Pada tahap awal, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Victor Nikijuluw, proses evaluasi dilakukan terhadap 300 perusahaan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat laporan, banyak perusahaan perikanan tangkap terpadu yang tidak membangun UPI. Di Natuna, misalnya, UPI yang dibangun hanya hanya berupa gudang kosong.

Padahal, kewajiban membangun UPI dimaksudkan agar hasil tangkapan didaratkan dan diolah di dalam negeri sehingga meningkatkan nilai tambah produk perikanan di dalam negeri.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap mensyaratkan, perusahaan swasta yang memiliki kapal penangkap ikan dengan jumlah tonase kapal minimal 2.000 gross ton (GT) wajib memiliki UPI atau bermitra dengan UPI dalam negeri.

Tanggal 3-27 Oktober, petugas dari badan pengawas keamanan mutu produk makanan dan obat (Food and Drug Administration) AS melakukan uji mutu atas 15 UPI di Indonesia.

Pemeriksaan dilakukan di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Soen’an Hadi Poernomo, pemeriksaan oleh FDA AS itu untuk memastikan produk perikanan asal Indonesia yang diekspor ke AS sesuai standar keamanan AS.

Tahun 2009, ekspor hasil perikanan ke AS 155.800 ton dengan nilai 944.4 juta dollar AS.

Hingga awal Oktober 2010, tercatat ada 2.741 perusahaan perikanan dengan total 5.417 kapal. Padahal, pada tahun 2007 hanya ada 33 perusahaan dengan sekitar 4.000 kapal.

Saat ini, hanya ada 600 unit UPI yang memiliki sertifikat sertifikat kelayakan pengolahan.

Bidik Pasar CPO Eropa Butuh Sertifikat RSPO

PT Megasurya Mas menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO Supply Chain. Berbekal sertifikat itu, industri hilir minyak kelapa sawit ini menargetkan akan mengekspor 30 persen dari produknya ke Eropa.

Menurut General Manager PT Megasurya Mas Wibowo Suryadinata di Jakarta, Jumat (8/10), sertifikat RSPO sangat penting untuk masuk pasar Eropa. Alasannya, negara-negara di kawasan itu mensyaratkan produk minyak sawit yang ramah lingkungan.

”Sertifikat RSPO menjadi bekal penting untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, terutama untuk mengembangkan pasar internasional, khususnya Eropa, yang menuntut produk ramah lingkungan. Selain, memperbaiki citra Indonesia di mata dunia,” kata Wibowo.

Ia menjelaskan, untuk tahap awal, Megasurya menerima 1.000 ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari PT Musi Mas. CPO ini diolah menjadi sabun, margarin, dan lilin. Kapasitas produksi sabun 10.000 ton per bulan, margarin 5.000 ton per bulan, dan produk lilin 5.000 ton per bulan.

Wibowo menjelaskan, separuh dari hasil produksi Megasurya diekspor ke 130 negara, antara lain, negara-negara di Eropa, India, Pakistan, Timur Tengah, Amerika Latin, Iran, dan Afganistan. Separuhnya untuk pasar domestik.

Nilai ekspor Megasurya tahun 2009 mencapai 57 juta dollar AS. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor 3-4 persen per tahun. ”Seperti pasar Jepang, ekspor ke Eropa bukan hanya menggunakan merek global brand (merek internasional), kami juga terbuka pada private label. Jadi, produk jadi kami dikemas dan diberi merek tertentu di negara tujuan ekspor,” ujar Wibowo.

Jamsostek Tidak Boleh Beli Saham Bank Bukopin Yang Sangat Menguntungkan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menolak PT Jamsostek (Persero), BUMN yang pengelola dana pekerja ini, membeli saham Bukopin. Jamsostek sangat berminat membeli Bukopin untuk bisa bersinergi meningkatkan peserta dan nasabah di sektor riil.

Berbicara di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/10), Mustafa menjelaskan, Jamsostek sebaiknya tak terlalu banyak membeli saham bank tertentu sehingga seperti ingin memiliki bank. Kementerian BUMN menginginkan Jamsostek membeli saham bank hanya sebagai instrumen investasi sehingga bisa masuk ke mana saja.

Adapun BRI mendapat prioritas membeli saham Bukopin karena masih dalam satu jalur bisnis. BRI yang baru mengakuisisi Bank Agroniaga diharapkan dapat memperkuat penetrasi ke sektor mikro dengan ikut membeli saham Bukopin yang terkenal dengan terobosan unit usaha simpan pinjam Swamitra.

”Dua-duanya (Bukopin dan Bank Agro) saya minta konsolidasi dengan satu garis bisnis BRI sehingga lebih kuat. Kami harapkan kedua bank ini khusus memikirkan kredit agro, ritel, dan koperasi sehingga sama- sama terbantu,” ujarnya.

Bagi Jamsostek, saat ini terbuka peluang untuk membeli saham baru BNI, Mandiri, Krakatau Steel, dan Garuda Indonesia yang akan masuk ke bursa saham. ”Jadi, jangan kecil hati Jamsostek saya larang masuk Bukopin,” kata Mustafa.

Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, pihaknya tetap memiliki pilihan lain dalam berinvestasi untuk mengembangkan dana pekerja. Perusahaan-perusahaan negara yang menjadi penggerak utama pasar modal (blue chip) dengan kinerja keuangan baik tetap menjadi pilihan investasi yang baik.

Walau demikian, Jamsostek belum menentukan pilihan dan dana yang akan dipakai dalam aksi korporasi kali ini. Namun yang pasti, dana yang disiapkan untuk membeli saham Bukopin akan dialihkan untuk membeli saham baru.

Kesempatan BNI

Mustafa juga menegaskan agar BNI menuntaskan audit pembukuan bulan September pada 15 Oktober 2010. Kelalaian menyelesaikan kewajiban itu akan berakibat fatal dalam penawaran saham. Kesempatan akan hilang.

BNI akan menawarkan saham senilai Rp 8 triliun-Rp 10 triliun untuk memperkuat permodalan dan ekspansi bisnis.

Penawaran saham ini berbarengan dengan Bank Mandiri untuk tujuan serupa. Adanya kebutuhan yang mendesak dan kemampuan keuangan, Menteri BUMN memutuskan agar BNI lebih dulu masuk ke pasar saham, disusul Mandiri tahun 2011.

”Kami memberi deadline BNI agar menyelesaikan audit buku September pada 15 Oktober, tidak boleh lebih. Kalau lebih, kesempatan hilang,” ujar Mustafa

Belanja Rutin Anggaran Pemerintah Perlu Dikaji Ulang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membentuk tim untuk mengevaluasi dan meneliti belanja rutin yang dinilai tidak diperlukan di jajaran pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Presiden akan menerbitkan instruksi presiden dan peraturan presiden.

Inpres dan perpres itu terkait dengan penghematan anggaran. Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberikan pidato pengantar sebelum dimulainya sidang kabinet terbatas mengenai bidang politik di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (7/10).

Sidang dihadiri Wakil Presiden Boediono dan menteri terkait serta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.

Agenda tunggal sidang yaitu mengupayakan efektivitas dan akuntabilitas pemda. Namun, Presiden Yudhoyono menyoroti sejumlah masalah, termasuk penghematan anggaran.

”Mari kita sungguh-sungguh melakukan efisiensi anggaran kita, termasuk anggaran perjalanan dinas pejabat dan pegawai,” kata Presiden.

Presiden kemudian bercerita sering menandatangani rencana perjalanan dinas pejabat. ”Saya telah memberikan catatan penting perizinan tugas. Catatan saya, pastikan perjalanan dinas itu penting, konkret, dan jelas. Berapa lama perjalanannya dan berapa lama di tempat tugasnya, serta sesuai dengan bidang tugasnya. Jangan sampai tidak sesuai dengan portofolionya,” ujar Presiden Yudhoyono.

”Saya sering mencoret, karena tidak urgen, alias tidak diizinkan. Kalau cuma seminar atau konferensi, mengapa harus diikuti. Kan, bisa diwakilkan. Ada yang berkunjung ke suatu negara sampai tujuh hari. Padahal, seharusnya bisa tiga hari. Tentu, kalau kepada para pemimpin lembaga lain, tidak bisa tidak mengizinkan. Saya pasti acc. Akan tetapi, mari kita gunakan kriteria dengan penghematan anggaran yang dilakukan,” jelas Presiden.

Jangan aji mumpung

Lebih jauh Presiden mengungkapkan, mendekati akhir tahun banyak anggaran yang tidak digunakan. ”Kita berharap terhadap itu jangan dicari-cari, dibuat-buat, dan dihabis-habiskan. Itu salah besar. Jika memang tidak dipakai, DIPA-nya (daftar isian pelaksanaan anggaran) berapa dan ada sisanya, kembalikan kepada negara,” kata Presiden.

Presiden juga meminta jajaran pemerintah di seluruh Indonesia apabila bulan-bulan terakhir jangan sampai bersifat aji mumpung. ”Itulah yang juga menjadi sumber penyimpangan dan pemborosan,” ujarnya lagi.

Tentang defisit anggaran bagi penghematan anggaran, Presiden Yudhoyono juga mengajak jika keadaan ekonomi sudah normal kembali, pihaknya mengajak mewujudkan anggaran berimbang.

Berburu Peluang Usaha Bisnis Pada Industri Kreatif Di China

Hampir sepanjang September lalu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sibuk bolak-balik ke sejumlah kota di China, Rusia, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet serta sejumlah negara berkembang, terutama negara-negara di Afrika. Untuk merebut perhatian internasional bagi Indonesia, ia juga menghadiri sejumlah pertemuan perdagangan dunia.

Kita tidak boleh melewatkan peluang perdagangan pascakrisis finansial AS (Amerika Serikat) September 2008 lalu, terutama dengan Tiongkok,” tuturnya saat ditemui di Paviliun Indonesia di China, Shanghai World Expo, beberapa waktu lalu.

Agar mobilitasnya mudah, Mari dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu menjadikan Paviliun Indonesia di World Expo 2010, Shanghai, China, sebagai markasnya memburu peluang itu. ”Kita harus kerja cepat memanfaatkan seluruh peluang dan momentum ini untuk meningkatkan nilai ekspor kita,” kata Mari yang juga menjadi Ketua Pelaksana World Expo 2010.

Masih defisit

Menurut Mari, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang Indonesia yang kelima dan, meski kondisi neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok masih defisit, tetapi secara kualitatif lebih ”sehat” dibandingkan dengan perdagangan dengan negara lain yang juga mengalami defisit. Sebab, defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok terjadi karena Indonesia lebih banyak mengimpor barang modal dan bukan barang-barang konsumsi.

Barang yang diimpor dari Tiongkok, antara lain, adalah mesin-mesin yang pada semester pertama (Januari-Juni) nilainya telah mencapai 2,285 miliar dollar AS atau seperempat dari total impor dengan Tiongkok. ”Neraca perdagangan kita memang masih defisit dengan Tiongkok, tetapi sisi ekspor kita terus meningkat terhadap Tiongkok,” ucap Mari.

Tahun ini, defisit neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok pada triwulan pertama turun 25 persen menjadi satu miliar dollar AS atau, defisit 2,946 miliar dollar AS. Hal ini disebabkan karena meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok. Catatan kementerian perdagangan menunjukkan, pada tiga bulan pertama itu, nilai ekspor naik 113 persen menjadi 3,1 miliar dollar AS, sedangkan impor naik 50 persen menjadi 4,1 miliar dollar AS.

”Ekspor Indonesia naik karena terjadi penguatan di sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian antara lain kopi, karet dan kelapa sawit,” tutur Mari.

Dibandingkan dengan tahun lalu, total ekspor Indonesia pada awal tahun ini naik, 47, 68 persen. Total neraca perdagangan Indonesia pun surplus sampai Mei lalu, yaitu sebesar 8,4 miliar dollar AS. Selain dengan Tiongkok, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan Thailand, Singapura, dan Australia.

Defisit terhadap Tiongkok terjadi karena impor produk tekstil dan elektronik, sedangkan defisit dengan Thailand karena impor buah dan produk pertanian. Defisit terhadap Australia terjadi karena impor daging sapi, garam, dan hasil tambang. Dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Inggris, Jerman dan Perancis, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Memanfaatkan yuan

Mari mengatakan telah mengingatkan para pengusaha Indonesia guna memanfaatkan menguatnya mata uang Tiongkok, renmimbi atau yuan, untuk kepentingan ekspansi. ”Menguatnya nilai yuan akan menguntungkan produk kita sehingga lebih kompetitif. Situasi ini harus segera dimanfaatkan para pengusaha kita untuk melakukan ekspansi,” papar Mari.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kementerian Perdagangan melakukan sejumlah pendampingan dan memfasilitasi hubungan antara kamar dagang Indonesia (Kadin) dan kamar dagang Tiongkok. ”Melalui Kadin, Kementerian Perdagangan juga akan menata kembali relasi bisnis dengan para pengusaha Indonesia yang menanamkan modalnya di Tiongkok agar menguntungkan perdagangan kita,” ungkap Mari.

Awal tahun 2000-an, belasan perusahaan nasional, seperti ditulis Majalah Swa edisi 17 Februari-2 Maret 2005), memindahkan kegiatannya dari Indonesia ke Tiongkok. Mereka memindahkan usaha mereka karena alasan tenaga kerja yang lebih produktif selain juga murah, birokrasi yang lebih mudah, fasilitas dan keringanan usaha yang lebih banyak dari Pemerintah Tiongkok.

”Kepindahan mereka bukan soal nasionalisme, tetapi melulu soal efisiensi. Lewat pengalaman mereka, pemerintah terutama melalui kementerian perdagangan akan memperbaiki kinerja untuk melayani mereka lebih efisien,” ujar Mari.

Produk kreatif

Mari mengakui, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan perdagangannya. Tantangan tersebut berupa stabilitas politik, birokrasi, komputerisasi, sumber daya manusia, dan kondisi infrastruktur. Ia mengakui, di Tiongkok, ke lima tantangan tersebut sudah menjadi peluang menggerakkan turbin ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut.

Mari mengatakan, untuk bersaing dengan produk Tiongkok merebut pasar, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan produk-produk massal, tetapi murah, seperti diproduksi Tiongkok. ”Kita harus mencari nilai tambah dengan produk kreatif lewat desain dan keterampilan kerajinan tangan,” tutur Mari. Produk-produk yang menyertakan unsur tersebut antara lain busana dan perangkat interior, termasuk mebel.

Menurut Mari, bukan hal sulit merealisasikan hal ini dengan dukungan para pengusaha Indonesia—baik yang menanamkan modalnya di Tiongkok maupun di Indonesia. ”Kerja sama di antara mereka bisa menjadi sinergi menembus pasar Tiongkok, pasar Rusia, dan negara-negara eks Uni Soviet, serta negara-negara Afrika,” ungkapnya.

Mari menargetkan, lima tahun ke depan Indonesia mampu mengubah neraca perdagangan menjadi surplus terhadap Rusia dan meningkatkan surplus neraca perdagangan terhadap negara-negara Afrika dan negara-negara pecahan Uni Soviet. ”Saya optimistis, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok akan seimbang dalam lima tahun mendatang bila seluruh instrumen pemerintah—didukung birokrasi dan pengusaha ’bolak-balik’ (maksudnya para pengusaha Indonesia yang menanamkan modalnya di Tiongkok dan di Indonesia)—bisa saling bersinergi mengembangkan industri kreatif, pelayanan publik, dan tanggap akan informasi yang berkembang,” tutur Mari.

Segera realisasikan

Mari kembali mengingatkan, kalangan pengusaha Indonesia harus segera merealisasi rencana-rencananya melakukan ekspansi dan kerja sama dengan para pengusaha dan Pemerintah Tiongkok sebelum dampak positif krisis finansial di AS September 2008 bagi Indonesia melemah.

Tahun 2009, setelah terjadi krisis finansial di AS, hanya Tiongkok yang bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi hampir 8 persen. Pertumbuhan ekonomi Jerman dan Prancis hanya 0,3 persen, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi di AS sampai tahun ini diperkirakan cuma 2,4 persen.

Majalah Time (10/8/2009) dan Tempo (27/9/2009) menyebutkan, sejak AS dilanda krisis yang memicu resesi global, China ikut menderita. Sebab, ekspor manufaktur China masih sangat tergantung AS. Produk domestik bruto China cuma 9 persen. Angka terendah dalam tujuh tahun terakhir.

Menghadapi hal ini, China pada November tahun lalu meluncurkan paket stimulus senilai 4 triliun yuan (Rp 5.850 triliun). Dana tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan konsumsi langsung rakyat Tiongkok, tetapi untuk kegiatan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur.

Jika tahun 2008 Tiongkok hanya mengucurkan dana pembangunan jaringan kereta sebanyak 41 miliar dollar AS, maka tahun lalu dana tersebut menjadi 88 miliar dollar AS. Proyek-proyek baru ini membuka lapangan kerja bagi kalangan buruh migran yang terkena pemutusan hubungan kerja karena melemahnya ekspor China. Dana stimulus juga disalurkan lewat kredit bank untuk sektor industri berat, seperti pabrik besi dan baja.

Aksi Spionase Mata Mata Bisnis China Semakin Meningkat Tajam

Waspadalah, waspadalah dan gunakan segala kekuatan mata-mata untuk berbagai bisnis. Demikian Sun Zi dalam tulisanya, The Art of War bab 13.

Kata-kata Sun Zi tampaknya diamini China dalam era informasi ini. Untuk mencari informasi yang diperlukan, China menggunakan segala macam cara; baik yang klasik dengan mengutamakan seks dan uang maupun cara baru yang lebih canggih.

Belakangan, spionase industri lebih banyak dilakukan ketimbang spionase soal politik.

Jerman, misalnya, menyatakan telah kehilangan 53 miliar euro setahun karena kehilangan kesempatan mengembangkan industrinya. Pencuri informasi utamanya tentu saja China.

FBI (AS) bahkan memandang China sebagai ancaman spionase terbesar bagi AS saat ini. ”China merupakan ancaman terbesar bagi AS,” ujar David Szady, mantan Asisten Direktur untuk Divisi Kontra-Intelijen FBI.

Sebuah laporan yang ditulis oleh agen mata-mata Inggris, M15, menyatakan, mata-mata China menyamar lewat berbagai macam cara, termasuk mendekati eksekutif-eksekutif Inggris dengan jebakan seks sehingga dapat memeras untuk mendapatkan informasi mengenai rahasia komersial.

Cara lebih canggih adalah dengan menggunakan internet, seperti mengirim virus trojan untuk menyerang e-mail.

Dokumen M15 juga menyebutkan bahwa para anggota Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan agen Kementerian Keamanan Dalam Negeri mendekati pebisnis Inggris dalam pameran perdagangan dan memberi hadiah kepada mereka.

Di antara hadiah itu adalah kamera dan flashdisk. Namun, di dalamnya telah dimasukkan berbagai macam peranti lunak untuk mendapatkan akses ke komputer para eksekutif itu.

Kerepotan tidak hanya melanda M15, tetapi juga FBI. Badan federal AS ini telah mengirimkan dan melatih ratusan orang untuk menghadapi intelijen China, termasuk tim khusus yang memfokuskan diri pada spionase ekonomi.

FBI mengeluarkan dana hingga 2,2 miliar dollar AS untuk program kontraterorisme dan kontra-intelijen. Anggaran CIA masih tetap dirahasiakan.

Pejabat AS mengatakan, China tampaknya telah mengatur rencana soal mata-mata dengan canggih. China tidak hanya melibatkan mata-mata yang terlatih, tetapi juga mahasiswa yang polos serta lugu dan sedang belajar di AS.

Lebih leluasa

”Pertarungan” intelijen AS dengan China sangat berbeda ketika AS menghadapi Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Lagi pula, setiap tahun ribuan warga China datang ke AS, baik sebagai pebisnis (ada yang bekerja pada kontraktor pertahanan AS) maupun sebagai mahasiswa. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Uni Soviet saat Perang Dingin karena warganya sulit keluar dari negaranya sendiri.

Kini warga China malah disambut dengan tangan terbuka oleh universitas ataupun perusahaan yang menghargai kemampuan teknis mereka dan gaji yang relatif lebih rendah.

Sebagian besar di antara mereka bekerja sungguh-sungguh atau belajar tekun, tetapi sungguh-sungguh juga merepotkan bagi petugas kontra-intelijen AS.

Para ahli kontra spionase mengatakan, kesulitan sudah dimulai saat mereka dikontak oleh Pemerintah China atau salah satu dari 3.000 perusahaan China. Perusahaan-perusahaan China ini, berdasarkan pengamatan FBI, memang didirikan untuk menyerap informasi soal pertahanan dan militer atau teknologi industri secara tidak sah.

Beberapa warga China yang tinggal di AS mau melakukan kegiatan mata-mata karena iming-iming uang. Ada juga beberapa warga China yang mau melakukannya karena faktor nasionalisme.

Szady mengatakan, mereka dapat bekerja di berbagai level. Hal inilah yang menyebabkan kekuatan China sangat sulit dibendung dibandingkan dengan kekuatan Uni Soviet, yang sudah bubar itu. Susahnya lagi, Pemerintah AS sulit membendung dan membatasi penempatan pegawai dari Asia karena akan dianggap melakukan diskriminasi.

Negara lain yang memutuskan hendak memberantas mata-mata China adalah Kanada. Biro mata-mata Kanada (CSIS) mengatakan, Pemerintah China melalui perusahaan milik negara telah melakukan spionase ekonomi di Kanada.

Pemerintah China melalui berbagai pintu, seperti Kementerian Luar Negeri dan juru bicara di berbagai Kedutaan Besarnya, menolak tuduhan tersebut.

Berlanjut

Beberapa kasus mencuat dalam perang ”mata-mata” ini, baik di China maupun di luar China. Di AS, pemerintah telah menangani lebih dari belasan kasus individu yang dituduh memberi informasi industri dan pertahanan ke tangan China.

Sebagai contoh adalah kasus Dongfan ”Greg” Chung yang didakwa bersalah karena telah melakukan spionase ekonomi dan menyimpan 300.000 halaman dokumen sensitif di rumahnya di California, AS. Ada pula kasus Chi Mak yang pada tahun 2007 dinyatakan bersalah oleh Pemerintah AS karena telah mengekspor teknologi pertahanan ke China.

Di China sendiri, kasus yang masih hangat adalah tuduhan situs mesin pencari, Google, dan sekitar 30 perusahaan lain yang merasa telah disusupi. China beranggapan Google telah membantu AS memberikan informasi kepada mata-mata AS. Selain itu ada pula kasus penangkapan China terhadap eksekutif dari perusahaan pertambangan Australia Rio Tinto yang bernama Stern Hu.

Tampaknya perang tanpa api ini tidak akan berkesudahan. Teknologi dan industri harus terus dikembangkan untuk dapat membawa kemakmuran bagi rakyat. Segala cara dan upaya akan terus dilakukan untuk membuktikan siapa yang unggul.

UKM Jadi Penyelamat Ekonomi Indonesia Tanpa Bantuan Pemerintah

Indonesia menjadi proyek percontohan pemberdayaan ekonomi rakyat. Alasannya, Indonesia dinilai berhasil menghadapi krisis global melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

”Pengalaman Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui para pelaku UKM dengan dukungan lembaga keuangan mikro direspons baik anggota APEC,” kata Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan di Jakarta, Rabu (6/10), yang telah mengikuti pertemuan para menteri bidang UKM, Asia Pacific Economic Cooperation, di Jepang.

Dijelaskan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,8 persen per tahun, laju inflasi rata-rata 4-6 persen per tahun, tingkat pengangguran 5-6 persen, tingkat kemiskinan 8-10 persen, dan pendapatan per kapita 4.000 dollar AS pada akhir 2014.

Untuk mencapai itu, khususnya mengurangi angka kemiskinan, strategi yang digunakan adalah pemberdayaan koperasi dan UKM. Ini antara lain dengan memperluas pelayanan kredit usaha rakyat, pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan wirausaha baru.

Menurut Syarifuddin, dalam pertemuan dengan Sekretaris Administrasi Perdagangan Internasional AS Francisco Sanchez, disepakati pengembangan teknologi bagi UKM.

Dalam pertemuan dengan delegasi Korea Selatan, Dong Sun- kim, disepakati kerja sama pemasaran produk UKM yang ramah lingkungan, sementara dengan delegasi Taiwan, Kuo Hsin Ling, disepakati pengembangan kewirausahaan