Ribuan Sapi Disekitar Gunung Merapi Menderita Luka Bakar

Lebih dari 37.000 ekor sapi, yang berada dalam radius bahaya Merapi, menderita luka bakar. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.250 ekor sapi perah tidak akan mampu kembali berproduksi seperti semula karena terserang bakteri mastitis akibat luka bakar di puting susunya.

Hal itu dilaporkan Ketua Divisi I Identifikasi Penanganan Ternak Korban Merapi Ida Tjahajati, Sabtu (13/11) di Sleman, Yogyakarta. Ida menjelaskan, sapi yang terserang mastitis tidak akan bisa berproduksi secara optimal, sedangkan sapi yang menderita luka lain atau stres masih bisa dipulihkan, tetapi butuh waktu.

Data awal yang dihimpun Dinas Peternakan di Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang, Jawa Tengah, hingga 12 November baru 6.787 ekor sapi yang bisa dievakuasi.

Dengan demikian, 55.097 ekor sapi belum bisa dievakuasi karena berbagai kendala. Dari yang belum dievakuasi itu, 45.856 ekor di antaranya adalah sapi perah dan 16.028 ekor sapi potong.

Tidak perlu khawatir

Menteri Pertanian Suswono menegaskan, petani korban Merapi tidak perlu mengkhawatirkan sapi peliharaan mereka yang tertinggal di rumah. Tim akan bekerja mengevakuasi sapi mereka. ”Kalau sampai ada yang mati akan diganti,” ujar dia.

Suswono menjelaskan, DPR menyetujui alokasi anggaran Rp 100 miliar untuk mengganti dan membeli sapi peternak korban Merapi. ”Kalau masih kurang, sudah ada dana back up Rp 61 miliar yang disisir dari dana program dan tidak mengganggu kegiatan rutin,” kata dia. Akhir pekan lalu

Mentan memberikan dana Rp 400 juta yang dihimpun dari masyarakat untuk operasional tim.

Para peternak mengharapkan uang penggantian segera direalisasikan karena mereka tidak memiliki biaya operasional selama di pengungsian.

Namun, Mentan menegaskan tidak akan memberikan dana penggantian sapi dalam bentuk tunai. Alasannya, khawatir dana itu akan dimanfaatkan untuk keperluan lain, bukan untuk penggantian sapi.

Indonesia Amerika Serikat Sepakat Meningkatkan Sektor Pertanian

Indonesia dan Amerika Serikat sepakat meningkatkan perdagangan dan investasi pertanian serta mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian. Kesepakatan ini menunjukkan adanya perhatian khusus kedua negara dalam bidang pertanian.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Minggu (14/11) di Jakarta, menjelaskan, dalam pertemuan antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Obama, pertanian mendapat perhatian khusus.

Kesepakatan itu dicapai di bawah kerangka Economic and Development Cooperation (Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan). Kesepakatan lain yang dicapai adalah mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan dan pengembangan kapasitas, termasuk sumber daya manusia.

Selain itu, disepakati untuk meningkatkan kerja sama di bidang teknologi dan penelitian, termasuk pangan dan nutrisi. Mendorong adopsi dan implementasi teknologi pertanian terkini, meliputi pengembangan bioteknologi.

Kerja sama peningkatan pertanian budidaya dan keterkaitannya dengan jaringan pasar dan diversifikasi produk.

”Tindak lanjut konkret, tim Indonesia, yang terdiri atas wakil-wakil Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, IPB, UGM, USU, dan Unhas, merumuskan program kerja bersama pemerintah dan universitas di AS. Mereka merupakan tim teknis,” tutur Bayu.

Bayu menjelaskan, perspektif kerja sama RI-AS tidak dalam jangka pendek, tetapi fundamental.

”Konkretnya, tim yang berangkat besok diminta siapkan rencana beasiswa 200-250 orang Indonesia ke AS. Juga kerja sama pengembangan teknologi pangan dan gizi, termasuk menghadapi perubahan iklim,” kata Bayu.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Rudi Wibowo menyambut baik peningkatan kerja sama RI-AS di berbagai bidang terkait pertanian. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama itu baru bisa dirasakan manfaatnya jika didukung kebijakan pembangunan pertanian di dalam negeri yang mendorong ke arah itu.

Dicontohkan, dalam bioteknologi, seperti teknologi transgenik, belum ada kejelasan sikap dari Pemerintah Indonesia. ”Apakah transgenik akan dikembangkan di sini atau tidak,” kata Rudi.

Padahal, AS unggul di bidang penelitian dan teknologi transgenik. Tanpa ada dukungan kebijakan, adopsi teknologi hanya akan ada di meja penelitian, tidak bisa diaplikasikan. Hal serupa juga terjadi dalam perdagangan produk pertanian.

Rudi menyatakan, hendaknya peluang yang sudah diberikan AS ini disambut segera dengan dukungan penuh. Ini misalnya dengan mendorong AS untuk berinvestasi di bidang pengembangan komoditas kedelai.

”Selama ini produktivitas tanaman kedelai di Indonesia baru sekitar 1 ton per hektar, AS sudah lebih dari dua kali lipat. Bagaimana ini bisa kita adopsi, teknologi apa saja yang diperlukan,” kata dia. Sementara itu, untuk mengembangkan perdagangan dan industri berbasis pertanian dibutuhkan dukungan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air.

Menurut Guru Besar Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor E Gumbira Said, infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air, harus mendukung peluang pengembangan perdagangan produk pertanian.

Gumbira meyakini, ekspor Indonesia akan didominasi komoditas unggulan, seperti minyak kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan produk perikanan.

Gumbira menjelaskan, saat ini sudah ada kesamaan cetak biru pengembangan agrobisnis dan agroindustri pertanian antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. ”Tinggal bagaimana mendalami pengembangan agroindustri yang sudah ada dalam konsep itu,” ujar dia

Citilink Tambah 8 Pesawat Penerbangan Murah

Maskapai penerbangan bertarif murah, Citilink, akan mendatangkan delapan pesawat baru pada tahun 2011 untuk me- ningkatkan jumlah penumpangnya.

”Kami perkirakan pada awal tahun 2011 delapan pesawat tersebut siap beroperasi, baik di Indonesia bagian barat maupun timur,” kata CEO Citilink Mohammad Helmy di Surabaya, Sabtu (13/11), sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Menurut dia, dengan datangnya delapan pesawat tersebut, ke depan total pesawat Citilink menjadi 15 unit. Penambahan pesawat tersebut sekaligus mendukung peningkatan frekuensi penerbangan.

”Semisal setiap rute memiliki peningkatan frekuensi menjadi lima kali terbang per hari,” ujarnya.

Jenis pesawat baru ini terdiri atas Boeing 737-300 berkapasitas 142 kursi dan 737-400 berkapasitas 170 kursi.

”Kami belum tahu pasti akan mendatangkan berapa jenis Boeing 737-300 ataupun 400. Namun, secara keseluruhan ada delapan pesawat,” katanya. Satu unit pesawat tadi datang ke Tanah Air pada bulan Desember.

”Namun, kami optimistis penambahan pesawat tersebut kian memacu kinerja pertumbuhan penumpang antara 10 dan 20 persen pada tahun depan,” katanya. Keyakinan tersebut disebabkan situasi perekonomian nasional, termasuk bisnis, semakin membaik pascakrisis ekonomi global 2008. ”Kondisi itu yang memantapkan kami memperluas jangkauan pasar pada tahun depan,” katanya.

Citilink memiliki hub di Jakarta yang mewakili segala rute penerbangan Indonesia bagian barat dan Surabaya untuk Indonesia bagian timur.

”Untuk hub di Jakarta selama ini melayani sembilan rute penerbangan, sedangkan di Surabaya 10 rute penerbangan,” katanya.

Konstruksi PLTU Tanjung Jati B Siap 95 Persen

Pembangunan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B berkapasitas 2 x 660 Megawatt di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah, hingga Oktober 2010 terealisasi 95 persen.

Menurut Humas PT PLN Pembangkitan Tanjung Jati B Sihono di Jepara, Minggu (14/11), realisasi 95 persen merupakan proses pembangunan untuk konstruksinya, sedangkan untuk bisa menghasilkan daya listrik masih perlu waktu.

”Diperkirakan pada Februari atau Maret 2011 untuk unit 3 sudah bisa menghasilkan daya, sedangkan unit 4 diperkirakan pada bulan April 2011 juga sudah bisa menghasilkan daya serupa,” ujarnya.

Dengan dibangunnya dua unit PLTU baru tersebut, diharapkan mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. PLTU ini menggunakan bahan bakar batu bara.

Menurut perkiraan, PLTU ini mampu menghemat bahan bakar sebanyak 2,46 juta kiloliter per tahun atau setara dengan Rp 11,3 triliun per tahun, dengan asumsi harga BBM solar Rp 4.581 per liter.

Unit baru tersebut berada dalam satu lokasi sekaligus dengan pengembangan unit 1 dan 2. Luas areal seluruh lokasi mencapai 150 hektar.

Menurut Sihono, terdapat empat unit dengan kapasitas per unit terbesar di Indonesia. Dua unit pertama berkapasitas 2 x 660 MW beroperasi lebih dari dua tahun dan mampu memberikan kontribusi energi ke sistem transmisi 500 KV Jawa-Madura-Bali sebesar 9 persen. Kontribusi ini akan meningkat menjadi 11,5 persen setelah dioperasikannya dua unit baru.

Alokasi dana pembangunan unit 3 dan 4 mencapai 200 miliar yen atau sekitar Rp 24 triliun.

Pembangunan dua unit ekspansi tersebut ditarget selesai dalam waktu 35 bulan. Untuk unit 3 direncanakan selesai pada Januari 2012 dan unit 4 selesai pada April 2012.

Sementara itu, PLTU Galang Batang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, akan beroperasi pada Maret 2011. Manajer Umum PT PLN Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Oman Sumantri, Sabtu di Tanjung Pinang, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan kepastian PLTU Galang Batang akan beroperasi pada Maret 2011.

Ia mengatakan, PLTU dengan kapasitas 2 x 15 MW yang dibangun oleh PT Capital Turbin Indonesia (CTI) tersebut pada tahap awal akan beroperasi dengan kapasitas 1 x 15 MW.

”Pada Maret 2011 beroperasi dengan kapasitas 1 x 15 MW dan saya yakin pada Mei 2011 akan menjadi 2 x 15 MW,” ujarnya.

Menurut Oman, kendala pengoperasian PLTU Galang Batang dari jadwal semula rampung pada akhir tahun 2009 hingga tahun 2011 akibat PT CTI menghadapi masalah pendanaan menyusul terjadinya krisis ekonomi beberapa waktu lalu.

Manager Teknik PLN Riau, Kepri, Muhammad Shodiq menambahkan, pengerjaan PLTU Galang Batang sudah mencapai 92 persen.

Perang Mata Uang Terjadi Karena Perekonomian Amerika Mulai Hancur

Isu perang mata uang yang digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia tiba-tiba saja mereda. Apa alasan sebenarnya di balik munculnya isu perang mata uang tersebut dan apakah China memang biang kerok timbulnya masalah perang mata uang yang kini ramai dipermasalahkan itu?

Sebelum pertemuan G-20 yang diadakan di Seoul, Korea Selatan, baru-baru ini, kita dibuat khawatir akan peluang timbulnya perang mata uang di perekonomian global. Namun, kekhawatiran tersebut ternyata tidak terwujud. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara G-20 tampak sepakat untuk menunda pemecahan masalah nilai tukar ini, paling tidak sampai pertemuan berikutnya.

Faktor pemicu

Pemicu utama munculnya isu perang mata uang adalah semakin membesarnya defisit perdagangan AS. Pada tahun 1993 defisit total perdagangan AS baru mencapai 115,6 miliar dollar AS, tetapi pada tahun 2000 sudah meningkat menjadi 436,1 miliar dollar AS.

Defisit perdagangan bahkan meningkat lagi menjadi 503,6 miliar dollar AS pada tahun 2009. Jadi, dalam hampir 20 tahun terakhir defisit perdagangan AS mengalami peningkatan sebesar 335 persen.

AS tentu saja tidak senang dengan perkembangan ini dan berusaha untuk memperbaiki neraca perdagangannya sebisa mungkin. Saat ini kebetulan China-lah yang memiliki surplus perdagangan terbesar dengan AS sehingga China menjadi sasaran utama AS untuk menekan defisit perdagangannya. Atau, dengan istilah AS, agar ketidakseimbangan global dapat diperbaiki.

Memang, perkembangan surplus perdagangan China dengan AS amat mencengangkan. Pada tahun 1993 defisit perdagangan AS dengan China hanya mencapai sekitar 22,8 miliar dollar AS. Jumlah ini sudah naik menjadi 83,8 miliar dollar AS pada tahun 2000 dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 226 miliar dollar AS (gambar 1).

Jadi, sampai dengan tahun 2009 defisit perdagangan AS dengan China sudah meningkat sekitar 170 persen dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2000. Dan, situasi tampak semakin memburuk karena pada sembilan bulan pertama tahun 2010 ini defisit perdagangan AS dengan China sudah mencapai sekitar 201 miliar dollar AS.

Perlu dikemukakan di sini bahwa kenaikan nilai nominal surplus perdagangan AS tersebut bukan karena disebabkan oleh membesarnya ekonomi AS saja. Kenaikan tersebut terjadi karena memang secara riil ekonomi AS menjadi semakin banyak menyerap produk dari luar negara tersebut. Hal ini terlihat dari rasio defisit perdagangan AS terhadap PDB-nya, yang meningkat dari 1,7 persen pada tahun 1993 menjadi 4,4 persen pada tahun 2000, memuncak di 6,1 persen pada tahun 2005, dan pada tahun 2009 (karena pengaruh resesi di AS yang menurunkan permintaan produk impor) menurun ke kisaran 3,9 persen (gambar 2).

Kontribusi defisit dengan China cukup signifikan, mencapai sekitar 1,6 persen dari PDB AS pada tahun 2009. Karena itu, tidaklah mengherankan bila AS getol mencari cara agar defisit perdagangannya dengan China dapat ditekan. Dan, salah satu alasan yang oleh AS dianggap tepat adalah memaksa China memperkuat nilai tukar yuan dengan cepat.

Memang, selama ini pergerakan nilai tukar yuan terhadap dollar AS relatif terbatas karena Pemerintah China mengontrol nilai tukar yuan dengan ketat. AS berpendapat bila nilai yuan menguat dengan signifikan, daya saing produk China di pasar AS akan tergerus, sementara daya saing produk AS akan meningkat. Akibatnya, diharapkan defisit perdagangan AS dengan China (dan negara-negara lainnya di dunia) akan segera turun.

Sejarah

Ketidakseimbangan global tidak terjadi saat ini saja. Pada masa lalu terjadi beberapa kali ketidakseimbangan global yang berbuntut pada perubahan sistem finansial dunia.

Misalnya, setelah Perang Dunia Pertama banyak negara menjalankan kebijakan nilai tukar yang dijuluki beggar thy neighbor, di mana negara-negara berlomba-lomba melakukan devaluasi terhadap mata uangnya dengan harapan produknya menjadi lebih kompetitif di pasar global.

Kebijakan nilai tukar seperti ini dianggap sebagai faktor utama dibalik terjadinya gejolak perekonomian dunia pada tahun 1930-an, sekaligus juga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekacauan di sistem perdagangan dunia kala itu.

Setelah itu, negara-negara di dunia mencari bentuk baru sistem finansial global agar perekonomian dunia dapat terus bertumbuh secara berkesinambungan, misalnya pada tahun 1944 dibuat sistem Bretton Woods. Dalam sistem ini kebijakan beggar thy neighbor menjadi sesuatu yang dihindari. Proses penyesuaian global terhadap ketidakseimbangan yang terjadi diharapkan terjadi secara seimbang antara negara surplus dan negara defisit, di mana sistem cadangan devisa dan peran IMF diharapkan dapat menghindari terjadinya kejutan global yang berlebihan.

Sistem ini pada akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut gold dollar system (dollar menjadi instrumen cadangan devisa internasional utama), di mana negara reserve utama (yaitu AS) menjadi tidak harus memperbaiki keadaan neraca perdagangannya.

Agar berjalan dengan baik, sistem ini juga mengharuskan negara reserve utama untuk menjalankan kebijakan moneter yang stabil.

Sistem ini akhirnya gagal karena dua faktor. Pertama, Perancis tidak menyukai posisi AS yang dianggap menerima keistimewaan yang berlebihan karena AS tidak harus memperbaiki ketidakseimbangan dari neracanya (payment imbalances). Yang kedua, sejak tahun 1965, AS mulai melakukan ekspansi kebijakan fiskal dan moneter yang berlebihan (inflationary) antara lain untuk membiayai perang Vietnam.

Kebijakan ini menyebabkan meningkatnya defisit AS, sekaligus meningkatkan cadangan devisa di banyak bank sentral di negara-negara Eropa.

Pada akhirnya keadaan ini mendorong Perancis dan negara Eropa lainnya untuk menukarkan cadangan dollar AS yang mereka miliki dengan emas (kepada Pemerintah AS), yang tentu saja menggerus cadangan emas AS dengan signifikan.

Akhirnya sistem Bretton Woods pun runtuh ketika Presiden AS Richard Nixon memutuskan untuk menghentikan penukaran emas tersebut pada tahun 1971.

Keadaan saat ini sering disamakan dengan keadaan pada pelaksanaan sistem Bretton Woods, di mana saat ini banyak negara berkembang mengumpulkan dollar AS (dalam bentuk cadangan devisa) sebanyak mungkin. China saja, misalnya, mempunyai cadangan devisa lebih dari 2 triliun dollar AS. Karena itu, banyak ekonom menganggap keadaan saat ini tidak akan berkesinambungan, seperti pada sistem Bretton Woods yang lalu.

Namun, menyalahkan keadaan ini timbul hanya karena China melakukan manipulasi nilai tukar rasanya tidaklah terlalu tepat. Tidak terlihat China melakukan devaluasi besar-besaran untuk meningkatkan daya saingnya dalam 10 tahun terakhir.

Sebaliknya, dalam lima tahun terakhir ini nilai yuan justru mengalami penguatan yang cukup lumayan, sekitar 19,9 persen terhadap dollar AS (tabel 1). Penguatan nilai yuan ini tampak belum dapat menurunkan defisit perdagangan AS dengan China seperti yang diharapkan (gambar 2). Perlu dikemukakan juga di sini bahwa nilai yuan juga menguat terhadap rupiah.

Sebaliknya, nilai dollar AS mengalami pelemahan yang cukup signifikan terhadap banyak mata uang dunia dalam lima tahun terakhir. Nilai yen Jepang, misalnya, sudah mengalami penguatan sebesar sekitar 43 persen terhadap dollar AS dalam lima tahun terakhir.

Tampaknya, justru AS yang melakukan kebijakan melemahkan mata uangnya. Pemerintah AS tentu saja membantah hal ini dan mengatakan pelemahan yang terjadi adalah karena konsekuensi kebijakan mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik mereka, termasuk langkah Bank Sentral AS, The Fed, untuk kembali membeli obligasi Pemerintah AS dalam jumlah yang besar dalam waktu dekat.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa tuduhan AS bahwa China telah melakukan manipulasi mata uang untuk meningkatkan daya saing produknya tampaknya tidak mempunyai landasan yang terlalu kuat. Keadaan ini membuat ”perang mata uang” yang diantisipasi banyak orang akan terjadi pada pertemuan G-20 di Seoul minggu lalu dapat dihindari dengan relatif mudah.

Tampaknya AS harus lebih kreatif untuk memikirkan penyebab utama dari membengkaknya defisit perdagangan negaranya. Ada banyak masalah dalam negeri mereka sendiri yang harus mereka perbaiki untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global.

Purbaya Yudhi Sadewa Chief Economist Danareksa Research Institute

Daya Saing Indonesia Berada Dibawah Malaysia

Indeks pertumbuhan daya saing Indonesia lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN lain. Indonesia menempati urutan ke-54 dari 134 negara di dunia dan lebih rendah dibanding Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan di sela-sela seminar nasional bertema ”Sosialisasi Produk Perencanaan” di Bandung, pekan lalu, menyatakan, Singapura saat ini berada di urutan kedua di dunia, Malaysia ke-27, dan Thailand ke-41.

”Posisi Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara itu. Berdasarkan The Global Competitiveness Report, GCI (growth competitiveness index) Indonesia 4,26 pada tahun 2009-2010,” kata dia. Persoalan utama yang menghambat daya saing adalah ketersediaan infrastruktur di sebagian daerah belum memadai. Syahrial mencontohkan, pasokan barang di Provinsi Jawa Barat, antara wilayah utara dan selatan belum lancar karena masalah infrastruktur.

”Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Syahrial.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, guna mempercepat pembangunan infrastruktur, swasta diminta ikut terlibat. Pembebasan lahan untuk jalan tol, misalnya, sebaiknya tak hanya dibiayai APBN dan APBD.

”Kami berharap perusahaan swasta terlibat. Beberapa jalan tol sudah direncanakan dibangun di Jabar,” kata Heryawan.

Jalan tol tersebut adalah Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Soreang-Pasir Koja. Pemerintah kabupaten/kota terkait sedang menyusun anggaran untuk membebaskan lahan. ”Kalau swasta juga menghimpun dana pembebasan lahan, tidak masalah. Siapa yang lebih dulu bisa melakukan itu,” kata dia

Optimisme Masyarakat Indonesia Akan Perekonomian Menurun

Konsumen Indonesia tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian pada masa depan walau indeks kepercayaan konsumen sedikit turun dari 116 menjadi 115 poin. Kewaspadaan untuk membelanjakan uang dilakukan karena resesi ekonomi diyakini sedang terjadi di belahan dunia.

Secara global, setelah pada permulaan dua kuartal tahun ini mengalami peningkatan optimisme, kepercayaan global justru turun tiga angka ke 90 poin.

Ini mengindikasikan hilangnya harapan konsumen di beberapa belahan dunia akan perbaikan ekonomi secara penuh.

Direktur Pengelola The Nielsen Company Indonesia Catherine Eddy dalam pemaparan hasil ”Survei Kepercayaan Konsumen Global Nielsen” di Jakarta, Kamis (28/10), mengatakan, tingkat kepercayaan konsumen di atas ataupun di bawah 100 menunjukkan derajat optimisme dan pesimisme konsumen.

Nilai 90 merefleksikan kenyataan bahwa sebagian besar konsumen di 53 negara tetap pesimistis tentang prospek pekerjaan, keuangan pribadi, dan kemampuan membeli barang yang diinginkan di tahun mendatang.

Survei dilaksanakan pada 3-21 September 2010 dengan jumlah responden 29.000 orang di 53 negara di Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, mengenai tingkat kepercayaan dan pandangan ekonomi.

Catherine menegaskan, ”Secara global, berita positif dan konsisten tak cukup banyak untuk mempertahankan outlook positif yang ditunjukkan konsumen pada awal tahun. Di Asia Pasifik justru yang terjadi sebaliknya,” ujar Catherine.

Dalam survei itu, juga terungkap soal persepsi responden tentang resesi ekonomi negaranya. Ketika ditanya apakah Anda pikir negaramu saat ini dalam kemunduran atau resesi ekonomi, 53 persen responden Indonesia menyatakan ”ya”, sedangkan sisanya 47 persen menjawab ”tidak”.

Konsumen kini lebih berhati- hati dalam membelanjakan uangnya. Negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, menghemat kebutuhan rumah tangga dengan mengurangi belanja baju baru, mengurangi hiburan, menunda pembelian barang teknologi, serta berhemat untuk penggunaan listrik dan bensin. Konsumen Indonesia juga menghemat pengeluaran untuk penggunaan telepon.

Soal resesi ekonomi, Jepang dipandang lebih parah lagi karena 81 persen responden menyatakan, Jepang sedang resesi. Disusul, Korea Selatan (73 persen), Selandia Baru (70 persen), serta Filipina dan Taiwan masing-masing 59 persen.

Sementara Thailand (53 persen), Malaysia (46 persen), India (33 persen), Vietnam (31 persen), China (23 persen), Hongkong (22 persen), Australia (19 persen), Singapura (11 persen), serta negara- negara di Asia Pasifik rata-rata 39 persen.

Prospek pekerjaan

Catherine mengatakan, walaupun resesi ekonomi diyakini terjadi, persepsi prospek pekerjaan menunjukkan tanda-tanda positif di sebagian besar negara, terutama Singapura dan Thailand, yang lebih dari 75 persen percaya prospek pekerjaan bagus.

”Untuk Indonesia, 61 persen yang merasa prospek pekerjaan bagus. Pada awal tahun 2010, kepercayaan responden masih 70 persen,” kata Catherine.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi secara terpisah memandang penurunan prospek pekerjaan diakibatkan keterlambatan pencairan anggaran belanja pemerintah.

Akibatnya, proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang membuka lapangan pekerjaan ikut tertunda. ”Investasi padat karya kini tak banyak yang masuk. Investasi baru sebagian besar hanya terjadi di pasar modal. Bukan ke sektor riil yang membuka lapangan pekerjaan,” kata Sofjan.

Menurut dia, investasi baru juga terhambat karena keterbatasan penyediaan energi listrik. Akibatnya, industri sulit meningkatkan kapasitas produksi. Padahal, saat ini produk industri juga sedang menghadapi persoalan pelik berupa membanjirnya produk impor.

Sofjan menambahkan, investasi baru di bidang kelapa sawit pun kini tertunda tekanan isu-isu lingkungan dan moratorium. Kepastian usaha sesungguhnya bisa mendorong terbukanya pekerjaan.