Kontraktor Asing Tunggak Pajak Hingga Rp 4 Triliun

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Yahya Sacawiria meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM serta BP Migas melakukan pendekatan terhadap kontraktor asing yang diduga memiliki masalah pajak yang belum terselesaikan.

“Ini berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ada sisa uang yang belum terbayarkan dari kontraktor asing, yang berasal dari Inggris yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1990-an. Jumlah total sisa uang itu mencapai Rp 4 triliun,” ujarnya kepada Kontan (27/9).

Menurutnya hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman soal tax treaty. Kalau menurut kontraktor asing tersebut, kisaran tax treaty itu 10 persen. Sementara dari BPKP itu mencapai 20%. Begitu pun, ia menegaskan, masalah ini tidak terjadi pada kontraktor Amerika yang baru mulai beroperasi di tahun 2.000-an, setelah adanya undang-undang soal migas.

Yahya mengatakan perbedaan persepsi ini perlu segera diselesaikan agar pemerintah juga tidak mengalami kerugian. Namun perlu dipikirkan pendekatan yang tepat agar kontraktor tidak serta-merta kabur dari Indonesia. Selain itu, Dirjen Pajak menurutnya perlu cepat-cepat mengeluarkan surat keputusan pajak agar dana tersebut tidak lolos. Ia pun mengatakan tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan sampai masuk ke ranah hukum.

Bagaimanapun juga, Indonesia berdaulat atas kekayaan mineral yang ada di buminya. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut, justru pemerintah sendiri yang mengalami kerugian. Selain kehilangan sejumlah uang, juga bisa dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam pengelolaan energi. Masyarakat bisa menganggap jangan-jangan sudah terjadi kebocoran dan penipuan.

Adapun BAKN sebagai alat kelengkapan DPR RI yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara akan mencoba membantu mencarikan solusi agar Indonesia memperoleh uang yang merupakan haknya itu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Renegeosiasi Kontrak Penjualan Gas Bumi

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo mengatakan saat ini pemerintah fokus pada upaya renegosiasi kontrak penjualan gas bumi.

Masalah itu memang sedang sangat sensitif, terutama terkait kebutuhan gas bumi di dalam negeri. “Kita sudah melakukan identifikasi hal-hal yang perlu dinegosiasikan ulang, menyiapkan matriks daftar kontrak kerja sama. Hanya memang semua belum didiskusikan lebih detail,” katanya (27/9).

Ia mengakui renegosiasi bukan perkara mudah, apalagi kebanyakan kontrak sifatnya jangka panjang. Dalam hal gas bumi lebih rumit lagi. “Dulu itu kita yang seperti memaksa mereka membeli gas bumi, karena kita enggak mau pakai, sekarang bagaimana? Kalau gas ini kan ada batas waktu maksimum, tidak seperti minyak yang bisa disimpan di tangki,” tambahnya.

Begitu pun, ia mengatakan akan tetap mengupayakan terjadinya renegosiasi dan tentu poin-poin yang dibahas ulang bukan hanya terkait harga. Misalnya kontrak Gas Tangguh ke China, selain harga juga akan dibahas ulang soal jumlah gas bumi yang bisa dikirimkan. Menurutnya, kebutuhan energi dalam negeri tetap harus diperhatikan. Apalagi saat ini kebutuhan energi Indonesia terus meningkat. Kenaikannya sudah mencapai 70 persen.

Saat disinggung soal pengelolaan industri migas yang seperti dikuasai asing, Evita tersenyum. “Memang saat ini operatorship penambangan migas yang dipegang pihak nasional baru 40 persen, tapi kita punya target di tahun 2025 operatorship nasional minimal mencapai 60 persen. Kami mendorong swasta nasional untuk mengambilnya peluang yang ada,” tandasnya.

Tapi ia mengingatkan bahwa perkembangan industri pengelolaan migas tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Investor yang bermain di dalamnya pun bisa dikatakan terbatas, karena memang sifatnya yang membutuhkan dana besar, teknologi tinggi, dan juga risiko yang besar. Terutama terkait pemanfaatan teknologi. Di bidang teknologi ini, jujur saja Indonesia masih butuh bantuan pihak asing.

Kendati begitu, dari segi sumber daya manusia, seperti disampaikan Evita, perkembangannya cukup positif. Tenaga nasional Indonesia di industri migas saat ini sudah mencapai 90 persen, dan tentu akan terus bertambah besar di masa yang akan datang

Indonesia Batalkan Kontrak Pembelian Beras Thailand

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat  Herman Khaeron menduga pembatalan kontrak G to G antara Indonesia dan Thailand secara sepihak soal kontrak beras sebanyak 580 ribu ton terkesan politis.

Pasalnya, alasan Perdana Menteri Thailand Yingluck Sinawatra tak masuk akal. Perdana Menteri Thailand  beranggapan terlalu murah dengan harga 535 dolar AS per ton.

"Pembatalan tersebut ada unsur politis karena alasan Perdana Menteri Thailand telah mengganti direksi Bulognya lantaran dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan Indonesia pada masa transisi," kata Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Padahal, kata dia, Bulog  membatalkan kontrak komersialnya sebanyak 100 ribu  ton karena harganya terlalu tinggi dikisaran 658 dolar AS per ton.

"Tentu kita prihatin dengan pembatalan sepihak tersebut. Meski demikian hal tersebut sebagai cambuk bagi kita pentingnya kedaulatan pangan," katanya.

Oleh karena itu, pengalaman tersebut, kata Ketua DPP PD itu, harus dijadikan pelajaran agar bisa membangun ketahanan pangan pokok.

"Untuk memenuhi pangan dalam negeri harus dengan kerja keras dan terintegrasi lintas sektoral, terutama memenuhi kebutuhan akan beras. Sehingga langkah tersebut ke depan pangan pokok kita nanti tidak ada import, melainkan kita sebagai negara agraris  harus mampu ekspor beras," kata Herman.

Disamping itu, dengan bekerja keras memenuhi kebutuhan beras, maka tingkat ketergantungan terhadap impor bisa dikurangi, bahkan bila perlu, kata Herman, dihentikan.

"Kita juga tidak ketergantungan pangan pokok terhadap negara lain yang berbuah pengorbanan bagi harkat dan martabat bangsa kita," sebutnya.

Pengalaman lalu, dimana pemerintah selalu mengimport beras dari negara lain akan dijadikan sebuah pengalaman yang berharga untuk mengelola managemen yang lebih baik.

"Tentunya kita harus menatap kedepan dan jadikan dibelakang itu sebagai pengalaman. Tidak perlu ada yang dipersalahkan karena ini adalah tanggung jawab kita bersama," kata Herman.

Di sisi lain, Komisi IV DPR RI saat ini sedang semangatnya untuk segera menyelesaikan RUU perubahan terhadap UU Pangan No 7 Tahun 1996 untuk memberi landasan kebijakan terhadap Ketersediaan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan dan  Keamanan Pangan.

"Mudah-mudahan hal ini bisa menjawab tata kelola sistem pangan kita," kata Herman

IMF Prediksi Ekonomi Indonesia Akan Alami Kontraksi dan Pertumbuhan Negatif

 Dana Moneter Internasional (IMF) meramalkan adanya perlambatan kinerja ekonomi Indonesia. Itu terjadi akibat dampak ketidakpastian ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

Dalam laporan World Economy Outlook edisi September 2011 yang dirilis kemarin, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2011 dan 2012 masing-masing 4 persen. Lebih rendah dari ramalan sebelumnya 4,3 persen (2011) dan 4,4 persen (2012).

Untuk Indonesia, IMF juga memangkas proyeksi kinerja ekonomi menjadi 6,4 persen tahun ini dan 6,3 persen tahun depan. Sebelumnya IMF meramalkan ekonomi Indonesia 2011 dan 2012 tumbuh 6,5 persen dari produk domestik bruto.

Menanggapi laporan lembaga keuangan internasional itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan mempelajari proyeksi berbagai pihak agar langkah pemerintah tak gamang. Pemerintah berketetapan menjaga momentum pertumbuhan tidak sampai turun.

"Banyak yang meramal (perlambatan) seperti itu, tapi beberapa kali banyak yang keliru," kata Hatta kemarin. Dia mengakui krisis dunia akan mempengaruhi permintaan ekspor dari Indonesia dan selanjutnya berdampak ke pertumbuhan.

Namun, kata Hatta, untuk menjaga laju pertumbuhan tetap tinggi, yang terpenting adalah konsumsi domestik, dengan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan menekan inflasi. "Suplai harus dijaga mencukupi dalam harga stabil," katanya,

Hatta menilai gejolak di Eropa dan Amerika Serikat tidak berimbas langsung ke Indonesia. Tapi, karena krisis bisa berdampak pada dua negara tujuan ekspor terbesar RI, yakni Cina dan India, Indonesia pasti merasakan imbasnya juga. "Kami tidak panik, percaya diri, tapi waspada," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brojonegoro menegaskan, pemerintah tak akan mengubah target pertumbuhan sebesar 6,7 persen tahun depan. "Kami lihat 6,7 persen itu cukup tinggi, tapi kalau dinaikkan lagi tidak mungkin. Ini juga salah satu sinyal kita tahun depan akan berat," katanya kemarin.

Bambang juga optimistis target pertumbuhan tahun ini sebesar 6,5 persen tercapai. Optimisme itu ditopang semakin membaiknya konsumsi pemerintah pada semester kedua ini.

Bambang menilai penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan tanda krisis ekonomi mulai melanda Tanah Air. Ia meyakinkan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri bagus dan akan tahan menghadapi krisis global.

Meski optimistis, Bambang menambahkan, pemerintah tetap waspada. Menurut dia, pemerintah dan Bank Indonesia saling memberikan informasi di pasar utang, saham, dan uang.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan perlambatan ekonomi global tak akan mempengaruhi kinerja ekspor tahun depan. Indonesia, kata dia, telah melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, terutama ke negara-negara berkembang.

Pengusaha Indonesia Ketar Ketir Hadapi Produk Makanan Dari China Yang Murah

Angka produk impor makanan dan minuman dari Cina dan Hong Kong menurun selama periode Januari hingga Agustus. Menurut kalangan pengusaha yang terafiliasi dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), aturan pemerintah ikut mempengaruhi penurunan tersebut.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2010. "Khususnya tentang pembatasan pelabuhan impor produk tertentu, yang semakin efektif mengendalikan masuknya produk impor makanan dari Cina dan Hong Kong," kata Sekretaris Jenderal Gapmmi, Franky Sibarani, di Jakarta, Ahad, 18 September 2011.

Sepanjang delapan bulan, impor makanan dan minuman dari Cina dan Hong Kong turun 16,8 persen. Realisasi impor pada tahun ini US$ 22,1 juta, menurun ketimbang periode yang sama tahun lalu US$ 26,6 juta. Penurunan yang sama juga berlaku terhadap total impor.

Menurut Franky, kontribusi produk impor makanan dari Cina untuk periode Januari hingga Agustus tinggal 14,2 persen. Adapun tahun lalu mencapai 19,5 persen. Total realisasi impor hingga Agustus tercatat US$ 155,7 juta, naik 14 persen daripada periode yang sama tahun lalu US$ 136,5 juta.

Kalangan pengusaha berharap aturan tersebut terus dipertahankan, termasuk meningkatkan pengawasan di daerah sepanjang perbatasan di darat dan laut dengan negara tetangga. "Di daerah masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman ilegal," kata Franky.

Kekhawatiran pengusaha cukup beralasan. Apalagi nilai impor produk dari Malaysia terus melonjak. Realisasi impor dari negeri jiran mencapai US$ 37,9 juta atau 24,3 persen dari total impor makanan, naik dibanding kontribusi tahun lalu yang hanya 17,5 persen.

Direktur Direktorat Industri Agro Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas mengingatkan ada penurunan penyerapan produk makanan lokal. "Penurunannya hanya beberapa persen, tapi terjadi intensif sejak awal tahun ini," ujarnya.

Kementerian menyimpulkan kondisi tersebut terjadi akibat desakan produk makanan yang masuk Indonesia lewat Malaysia. "Kami menduga produk itu asal Cina dan masuk lewat Malaysia. Karena di sana ada sertifikasi halal sehingga mudah menarik minat konsumen Indonesia," katanya.

Alasan Mengapa Perusahaan Teknologi Malas Membuka Usaha Di Indonesia dan Memilih Malaysia

Maraknya penyelundupan produk elektronik, khususnya telepon genggam, dituding sebagai salah satu penyebab enggannya investor asing berinvestasi di Indonesia. "Di Indonesia lebih gampang menyelundupkan produk ketimbang investasi," kata Ketua Asosiasi Importir Seluler Indonesia Eko Nilam di Jakarta, Selasa, 13 September 2011.

Menurut Eko, bukan hanya Research In Motion, produsen BlackBerry, yang memilih berinvestasi di luar Indonesia, sebelumnya, produsen Motorola yang semula mendirikan pabrik di Indonesia, malah merelokasi pabriknya ke Singapura dan Vietnam. "Semua pabrikan tak berminat," ujarnya.

Eko mengatakan sejak 4 tahun lalu, pihak Asosiasi telah mengusulkan agar pemerintah menata mekanisme impor dengan menggandeng importir atau asosiasi. "Jangan dilepas bebas supaya bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif," katanya.

Karena jika dilepas begitu saja, Eko menuturkan, pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak terhadap produsen. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, sektor telekomunikasi di Indonesia telah kehilangan banyak investasi asing.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya menarik produsen telepon seluler skala besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk industri tertentu dan wilayah tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. "Untuk investasi yang masuk bisa mendapat insentif sesuai PP 62/2008,” ujar Budi.

Selain iming-iming insentif, pemerintah juga telah membahas kebijakan diinsentif, salah satu alternatifnya adalah dengan mengunakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bagi produk impor. "Saat ini sedang dibahas regulasinya lintas kementerian," kata Budi.

Ia berharap regulasi itu segera kelar dalam waktu cepat agar Indonesia tidak hanya dijadikan pasar semata. Ihwal maraknya selundupan pada produk telepon genggam, Budi meminta kementerian terkait melakukan pengetatan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan.

Puluhan Buruh Sektor Otomotif Terancam PHK Bila Bank Indonesia Menaikan Batas Minimum Uang Muka Cicilan Motor

PULUHAN ribu pekerja di sektor industri otomotif terancam menjadi pengangguran bila wacana dari Bank Indonesia untuk menaikan uang muka (down payment-DP) menjadi 30 persen terealisir.

Kenaikan uang muka dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor tersebut diperkirakan akan menjadi pemicu menurunnya penjualan kendaraan bermotor, tidak hanya untuk kendaraan roda dua tetapi juga kendaraan roda empat.

Sebelumnya ramai diberitakan berbagai media, pihak BI berwacana menaikan uang muka dalam pembelian secara kredit kendaraan bermotor,  menjadi 30 persen. Wacana itu muncul karena pihak BI khawatir dengan kemungkinan terus membengkaknya kredit macet (NPL-non performance loan) di sektor otomotif.

Para pabrikan sendiri, merasa keberatan dengan wacana itu, dan berharap BI membatalkan wacana yang dapat menghambat perkembangan industri otomotif di tanah air yang kini tengah tumbuh dengan baik.

Peningkatan uang muka dalam pembelian kendaraan bermotor tentunya akan berdampak pada penurunan penjualan, karena konsumen keberatan dengan DP yang sangat besar.  Penurunan penjualan itu akan dapat  berakibat para pabrikan kendaraan bermotor melakukan berbagai efisiensi, diantaranya, dengan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendati biasanya PHK merupakan langkah terakhir yang akan mereka tempuh.

KORBAN PHK

Sebagai gambaran, ketika terjadi krisis keuangan global pada Agustus 2008 lalu, menyebabkan terjadinya penurunan penjualan motor dan mobil pada kwartal ke empat 2008 hingga berlajut hingga kwartal pertama 2009. Sehingga penjualan kendaraan bermotor, apakah itu motor atau mobil, pada 2009 merosot dibandingkan penjualan pada 2008.

Krisis keuangan global pada waktu itu, menyebabkan banyak pekerja, yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI Jakarta jumlah korban PHK sejak Oktober 2008 hingga Pebruari 2009 mencapai 30 ribu orang. Jumlah korban PHK terbesar di sektor konstruksi yang mencapai 15 ribu orang. Sedangkan di sektor otomotif 10 ribu orang dan di sektor elektronik 5 ribu orang. Terpaan PHK di Jakarta itu umumnya menimpa pekerja kontrak dan harian lepas. Sedangkan pekerja tetap relatif aman.

Jumlah pekerja yang terancam menjadi korban PHK itu belum termasuk para pekerja pada vendor-vendor yang menyuplai komponen atau asesoris kendaraan. Karena dengan menurunnya penjualan, secara otomatis suplai mereka ke pabrik-pabrik kendaraan akan menyusut, dan itu berarti para vendor pun akan melakukan efisiensi guna mempertahankan hidupnya.

Selain menimbulkan PHK, wacana dari BI itu juga diperkirakan akan menutup peluang kerja dan investasi dari mancanegara di sektor  otomotif. Karena tentunya, pihak investor akan mengevaluasi ulang rencana investasi mereka di tanah air bila penjualan kendaraan bermotor menurun.

INVESTASI OTOMOTIF

Pada awal 2011 lalu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan masuknya 18 investasi dari 18 perusahaan di sektor otomotif ke Indonesia. Para investor itu diantaranya dari Amerika Serikat  yang bergerak di bidang usaha industri perakitan kendaraan bermotor dengan nilai investasi sebesar Rp 1,26 triliun, serta menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 700 orang. Investor dari Thailand  yang  bergerak di usaha industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua, tiga dan empat dengan nilai investasi 1,5 juta dolar AS yang  menyerap tenaga kerja 40 orang, serta investor dari  Malaysia dan Singapura, untuk industri pengolahan minyak pelumas senilai 1,2 juta dolar AS berlokasi di Dumai dan menyerap 100 orang.

Dari 18 perusahaan yang akan berinvestasi itu, 13 perusahaan diantaranya sudah mendapat izin prinsip penanaman modal dari BKPM. Sejalan dengan masuknya para investor tersebut, pihak BKPM pun berharap pada 2011 ini industri otomotif dapat menyerap sebanyak 7.141 tenaga kerja baru.

Namun, nampaknya harapan BKPM terhadap peluang kerja di sektor otomotif itu  akan sirna bila memang BI jadi menerapkan wacana kenaikan uang DP dalam kredit pembelian kendaraan bermotor.  Bahkan, BKPM akan kembali bekerja keras mendatangkan investor baru, karena tidak tertutup kemungkinan para investor di sektor otomotif tersebut membatalkan atau menunda rencananya untuk berinvestasi di Indonesia.