emerintahan Obama mengeluarkan peraturan penghematan bahan bakar pada Selasa, yang mewajibkan mobil baru dan truk pada 2025 mencapai rata-rata hampir dua kali lipat jarak tempuh bahan bakar model kendaraan 2012.
Presiden Barack Obama mengatakan, standar penghematan bahan bakar baru "mencerminkan langkah tunggal paling penting yang pernah kami ambil untuk mengurangi ketergantungan pada minyak asing," lapor AFP.
Peraturan akan meningkatkan penghematan bahan bakar menjadi rata-rata 54,5 mil per galon (23,2 kilometer per liter, atau 4,32l/100 km) untuk mobil dan truk ringan pada model tahun 2025.
Pada 2011, standar adalah rata-rata 27,3 mil per galon.
"Standar baru hampir akan menggandakan efisiensi bahan bakar dari kendaraan tersebut dibandingkan dengan kendaraan baru saat ini di jalan-jalan kita," kata Komite Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya (NHTSA).
Dikombinasikan dengan standar sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama, langkah tersebut akan menghemat konsumen lebih dari 1,7 triliun dolar AS pada biaya bensin dan mengurangi konsumsi minyak AS sebesar 12 miliar barel, pemerintah mengatakan.
Diusulkan oleh Obama pada Juli 2011, peraturan final untuk standar Corporate Average Fuel Economy (CAFE) 2025 dikembangkan oleh NHTSA dan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).
Proses ini melibatkan konsultasi yang mencakup produsen mobil, Serikat Pekerja Otomotif (United Auto Workers/UAW), negara bagian, kelompok konsumen serta pakar lingkungan dan energi.
Tahun lalu, 13 besar produsen mobil -- yang secara gabungan menyumbang lebih dari 90 persen dari semua kendaraan yang dijual di Amerika Serikat -- mengumumkan dukungan mereka untuk standar baru.
"Ini kesepakatan bersejarah yang dibangun di atas kemajuan yang kita sudah dibuat untuk menghemat uang keluarga di pompa (SPBU) dan mengurangi konsumsi minyak kita," kata Obama.
Para pejabat mengatakan standar adalah komponen kunci dari kebijakan energi pemerintah, dan akan membawa negara itu selama setengah jalan ke tujuan Obama mengurangi impor minyak sepertiga pada 2025.
Program ini dibangun pada inisiatif yang diresmikan Mei 2009 yang ditujukan untuk meningkatkan jarak tempuh gas maupun mengurangi polusi gas rumah kaca untuk mobil dan truk baru -- kebijakan pertama di tingkat nasional.
Standar efisiensi baru akan mendorong produsen mobil untuk mengembangkan teknologi mesin baru dan memberikan insentif bagi kendaraan dengan energi alternatif, seperti kendaraan listrik dan plug-in hibrida.
Standar CAFE gabungan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dari mobil dan truk ringan dalam paruh 2025, pemerintah mengatakan.
Selama program berlangsung, emisi akan berkurang enam miliar metrik ton, lebih dari jumlah total karbon dioksida yang dipancarkan oleh Amerika Serikat pada 2010.
Serikat Pekerja Otomotif mengatakan, aturan baru adalah win-win bagi konsumen dan industri otomotif.
"Standar-standar baru ini akan membantu mendorong industri otomotif maju dengan memberikan keluarga Amerika bantuan jangka panjang dari harga BBM yang stabil," Bob King, Ketua UAW, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Menurunkan total biaya berkendara akan membuat mobil lebih terjangkau dan memperluas pasar untuk kendaraan baru," kata King.
Tuesday, August 28, 2012
Kabel Listrik Bawah Laut Rp 30 Miliar Dibangun Di Karimunjawa
Meski memiliki panorama alam dan potensi wisata yang besar, namun pulau Karimunjawa hingga saat ini belum dapat pasokan listrik dari PLN. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membangun kabel listrik bawah laut Rp 3 miliar untuk Detail Engineering Design (DED).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, mahalnya DED disebabkan proses survei minimal harus dilakukan satu tahun. Hal tersebut menyangkut pemantauan perubahan perilaku arus air dan medan yang akan dilalui kabel.
"Disurvei satu tahun apakah ada perubahan atau tidak. Nanti tentukan desainnya. Akan ditanam atau mengapung. Masalahnya ada di perilaku arus, jadi enggak boleh sembrono," kata Teguh di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (28/8/2012).
Belajar dari pengalaman Jakarta yang sudah mengaliri listrik pulau Pramuka di kepulauan seribu menggunakan kabel bawah laut, Teguh mengaku biaya yang akan dikeluarkan nantinya akan jauh lebih besar.
"Jarak Karimunjawa dengan Jepara 90 km. Jakarta ke pulau seribu yang jaraknya hanya setengahnya saja memakan biaya Rp 30 miliar secara keseluruhan. Pastinya nanti akan mahal," pungkas Teguh.
Sementara itu camat Karimunjawa Nuryanto menyambut positif rencana tersebut. Namun ia mengaku 2.010 warga yang tinggal di lima pulau di kepulauan Karimunjawa tetap membutuhkan bantuan untuk menghidupkan diesel sebagai sumber listrik mereka selama proses pembangunan kabel.
"Saya mendukung, tapi ini kan baru wacana, prosesnya pasti panjang dan butuh miliaran. Proses menuju ke sana seharusnya Pertamina memberi belas kasihan," keluh Nuryanto.
Menanggapi hal tersebut, Teguh mengaku sudah melayangkan surat untuk memberikan dispensasi kepada Karimunjawa untuk harga BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel.
"Untuk jangka pendek minta dispensasi kepada Pertamina untuk keringanan soalnya menyangkut masayarakat. Sudah kami layangkan surat," tegas Teguh.
Saat ini, pulau yang memanfaatkan listrik dari diesel di Kecamatan Karimunjawa adalah pulau Karimunjawa, Parang, Nyamuk, Kemujan, dan Genting. Di pulau Karimunjawa listrik mengalir dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, sedangkan empat pulau lainnya dari pukul 17.30 sampai 24.00 WIB.
Untuk kebutuhan listrik sehari-hari, masyarakat Karimunjawa hanya bisa mengandalkan subsidi dari pemerintah Kabupaten Jepara. Karena setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012, Karimunjawa tidak memperoleh subsidi BBM jenis solar untuk tenaga diesel.
"Kebutuhan solar disubsidi Pemkab Jepara sebesar Rp 300 juta per tahun," kata Teguh.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Bibit Waluyo mengatakan rencana pembangunan listrik bawah air ke Karimunjawa tersebut akan dilaksanakan di 2013.
"Kami sedang mengusahakan listrik bawah laut untuk Karimunjawa, Rencana tahun 2013. Kalau pemerintah merespons maka Karimunjawa akan berkembang pesat," ujar Bibit.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, mahalnya DED disebabkan proses survei minimal harus dilakukan satu tahun. Hal tersebut menyangkut pemantauan perubahan perilaku arus air dan medan yang akan dilalui kabel.
"Disurvei satu tahun apakah ada perubahan atau tidak. Nanti tentukan desainnya. Akan ditanam atau mengapung. Masalahnya ada di perilaku arus, jadi enggak boleh sembrono," kata Teguh di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (28/8/2012).
Belajar dari pengalaman Jakarta yang sudah mengaliri listrik pulau Pramuka di kepulauan seribu menggunakan kabel bawah laut, Teguh mengaku biaya yang akan dikeluarkan nantinya akan jauh lebih besar.
"Jarak Karimunjawa dengan Jepara 90 km. Jakarta ke pulau seribu yang jaraknya hanya setengahnya saja memakan biaya Rp 30 miliar secara keseluruhan. Pastinya nanti akan mahal," pungkas Teguh.
Sementara itu camat Karimunjawa Nuryanto menyambut positif rencana tersebut. Namun ia mengaku 2.010 warga yang tinggal di lima pulau di kepulauan Karimunjawa tetap membutuhkan bantuan untuk menghidupkan diesel sebagai sumber listrik mereka selama proses pembangunan kabel.
"Saya mendukung, tapi ini kan baru wacana, prosesnya pasti panjang dan butuh miliaran. Proses menuju ke sana seharusnya Pertamina memberi belas kasihan," keluh Nuryanto.
Menanggapi hal tersebut, Teguh mengaku sudah melayangkan surat untuk memberikan dispensasi kepada Karimunjawa untuk harga BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel.
"Untuk jangka pendek minta dispensasi kepada Pertamina untuk keringanan soalnya menyangkut masayarakat. Sudah kami layangkan surat," tegas Teguh.
Saat ini, pulau yang memanfaatkan listrik dari diesel di Kecamatan Karimunjawa adalah pulau Karimunjawa, Parang, Nyamuk, Kemujan, dan Genting. Di pulau Karimunjawa listrik mengalir dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, sedangkan empat pulau lainnya dari pukul 17.30 sampai 24.00 WIB.
Untuk kebutuhan listrik sehari-hari, masyarakat Karimunjawa hanya bisa mengandalkan subsidi dari pemerintah Kabupaten Jepara. Karena setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012, Karimunjawa tidak memperoleh subsidi BBM jenis solar untuk tenaga diesel.
"Kebutuhan solar disubsidi Pemkab Jepara sebesar Rp 300 juta per tahun," kata Teguh.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Bibit Waluyo mengatakan rencana pembangunan listrik bawah air ke Karimunjawa tersebut akan dilaksanakan di 2013.
"Kami sedang mengusahakan listrik bawah laut untuk Karimunjawa, Rencana tahun 2013. Kalau pemerintah merespons maka Karimunjawa akan berkembang pesat," ujar Bibit.
Friday, August 24, 2012
Daftar Negara Yang Segera Bangkrut Karena Terlalu Banyak Hutang
Ketika sebuah negara yang memiliki rasio utang terhadap GDP di atas 100% tidak sanggup membayar, apa yang akan terjadi? Seperti Belize dan Yunani, mereka mengancam para pemberi pinjaman untuk memangkas utangnya. Jika tidak, maka para investor di negara ini akan sama-sama menanggung kehancuran akibat gagal bayar utang.
Menurut IMF, ada 10 negara yang memiliki persentase utang terhadap GDP di atas 100%. Beberapa negara pengutang di daftar ini merupakan pemain besar di panggung global. Mereka cukup besar dan penting hingga ada kemungkinan mayoritas saham Anda diinvestasikan pada utang mereka atau Anda melakukan bisnis di sana.
Tenang saja, posisi Indonesia dengan rasio utang 26,9% masih jauh dari 'daftar merah'. Anda mungkin boleh khawatir setelah melihat data terakhir IMF (per Juli 2012) berikut ini. Negara mana saja yang terancam 'bangkrut' karena rasio utang terhadap GDP di atas 100%? Berikut ini daftar lengkapnya, seperti dilansir dari Daily Finance (24/8/2012):
Negara anggota Uni Eropa ini termasuk salah satu yang lebih dulu terpuruk akibat lilitan utang. Dengan rasio utang 105%, pemerintah Irlandia berusaha mati-matian mengurangi defisit anggaran publik. Pada April 2012, lagi-lagi pemerintah Irlandia merevisi prediksi kenaikan GDP dari yang malah menurun. Dari tadinya 1,3% menjadi 0,7%.
Menurut IMF, ada 10 negara yang memiliki persentase utang terhadap GDP di atas 100%. Beberapa negara pengutang di daftar ini merupakan pemain besar di panggung global. Mereka cukup besar dan penting hingga ada kemungkinan mayoritas saham Anda diinvestasikan pada utang mereka atau Anda melakukan bisnis di sana.
Tenang saja, posisi Indonesia dengan rasio utang 26,9% masih jauh dari 'daftar merah'. Anda mungkin boleh khawatir setelah melihat data terakhir IMF (per Juli 2012) berikut ini. Negara mana saja yang terancam 'bangkrut' karena rasio utang terhadap GDP di atas 100%? Berikut ini daftar lengkapnya, seperti dilansir dari Daily Finance (24/8/2012):
10. Singapura
Negara tetangga kita ini merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang masuk daftar dengan rasio utang mencapai 101%. Di paruh pertama 2012, perusahaan-perusahaan Singapura mencatat kenaikan pinjaman sebesar 7%. Di Singapura, utang publik sebagian besar terdiri dari terbitan Singapore Government Securities untuk mendanai anggaran pensiun. Sejak 1980an, pemerintah Singapura tidak pernah mengajukan pinjaman untuk menutup defisit belanja anggaran.
9. Amerika Serikat
Negara ekonomi nomor satu di dunia (berdasarkan GDP) ini masuk daftar dengan rasio utang 103%. Demi mengimbangi pertumbuhan utang negara, AS harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal 6%. Presiden Barack Obama mempertimbangkan beberapa opsi, salah satunya menaikkan pajak golongan kaya untuk menambah pemasukan negara.
8. Irlandia
Negara anggota Uni Eropa ini termasuk salah satu yang lebih dulu terpuruk akibat lilitan utang. Dengan rasio utang 105%, pemerintah Irlandia berusaha mati-matian mengurangi defisit anggaran publik. Pada April 2012, lagi-lagi pemerintah Irlandia merevisi prediksi kenaikan GDP dari yang malah menurun. Dari tadinya 1,3% menjadi 0,7%.
7. Portugal
Satu lagi negara Uni Eropa yang terlilit utang masuk ke daftar ini. Portugal dengan rasio utangnya yang mencapai 107% dari GDP US$ 248,98 miliar. Menurut Bank of Portugal, sekitar 31 miliar euro utang perusahaan jatuh tempo tahun ini. Jumlah tersebut setara dengan 40% dana bailout 3 tahun dari IMF dan Uni Eropa. Hampir semua sektor terlilit tumpukan utang, namun yang paling terpukul adalah sektor konstruksi. Pemerintah Portugal memperkirakan pertumbuhan GDP tahun ini 3,5%.
6. Barbados
Negara Kepulauan Karibia ini menanggung rasio utang 117% dari GDP-nya dan menjalani program penghematan dalam 2 tahun terakhir untuk memenuhi target pengurangan defisit anggaran dari IMF. Pada Juli 2012, Standard & Poors memangkas peringkat utang Barbados dari investment grade menjadi 'junk' di BB+.
5. Italia
Italia merupakan negara Uni Eropa kedua yang masuk daftar ini dengan rasio utang 120%. Kebutuhan pinjaman tahunan Italia untuk periode 2012 – 2013 diperkirakan mencapai 415 miliar euro. Stabilitas ekonomi Italia rentan pengaruh Yunani dan Spanyol, ditambah menurunnya minat investor luar negeri. Juli lalu Moody's memangkas peringkat obligasi Italia dua notch menjadi A3 atau mendekati status junk.
4. Lebanon
Negara Timur Tengah ini menanggung rasio utang terhadap GDP 136%. Akibat konflik yang berkecamuk di Syria, pertumbuhan GDP Libanon turut anjlok menjadi hanya 1,5% saja sepanjang tahun 2011. Keputusan pemerintah Libanon untuk menaikkan minimum gaji sebanyak 35% Januari lalu setelah ditekan serikat buruh membuat IMF kesal. Menurut Deputy Managing Director IMF, Nemat Shafik yang dikutip dari The Daily Star (24/8/2012), anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru jadi terpakai untuk menaikkan gaji orang-orang yang sudah punya pekerjaan.
3. Jamaika
Hingga Juli 2012, rasio utang Jamaika mencapai 139%. Tingginya utang Jamaika selalu disebut-sebut sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan membebani anggaran pemerintah setiap tahunnya. Pada 4 Februari 2010, Jamaika berhasil mendapat pinjaman dari IMF sebesar US$ 1,27 miliar untuk periode tiga tahun.
2. Yunani
Tidak mengejutkan melihat nama Yunani bertengger di posisi dua dengan rasio utang terhadap GDP sebesar 161%. Awal tahun ini, Yunani mengambil langkah berani dengan meminta pemberi pinjaman untuk memangkas utangnya sebanyak 46,5%. Kalau tidak, Yunani akan mengumumkan kebangkrutan. Sepanjang tahun 2011 Athens Stock Exchange Index sudah terpuruk sebanyak 63%.
1. Jepang
Negara berekonomi terbesar ketiga di dunia (berdasarkan GDP) ini kembali menduduki posisi puncak dengan rasio utang 230%. Tahun lalu, IMF mencatat rasio utang Jepang sebesar 229,77% dengan GDP US$ 5,869 triliun (Rp 55.700 triliun). Menurut pendiri Daily Trading Report, Bran McFadden kepada CNBC, masalah besar Jepang adalah mereka kecanduan berutang dan lebih parah dari Eropa. Separuh pemasukan negara saat ini digunakan untuk membayar bunga pinjaman.
Thursday, August 16, 2012
Meneladani Nabi Yusuf Dalam Mengelola Pangan
Pakar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof Noer Azam Achsani mengemukakan bahwa keteladanan Nabi Yusuf ketika mengelola krisis pangan di Mesir bisa ditiru untuk maksud yang sama di Indonesia.
Pernyataan Noer Azam Achsani itu disampaikan dalam semina bertema "Volatilitas Harga Kedelai dan Solusinya", akhir pekan ini demikian dikatakan Kepala Humas IPB, Ir Henny Windarti, MS.i, di Bogor, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Azam mengutip surat dalam Al Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ia merujuk pada Nabi Yusuf yang menyatakan, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut secara sungguh-sungguh, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan".
Menurut guru besar IPB itu, dari perkataan Nabi Yusuf tersebut, ada sekurangnya tiga solusi mengatasi krisis pangan.
Pertama, hendaknya bercocok tanam dengan bersungguh-sungguh, yakni dalam perspektif jangka panjang perlu dipikirkan benih, pupuk, teknologi, tantangan alam, dan sebagainya.
Kedua, dibiarkan pada tangkainya, mangandung maksud perlunya melakukan upaya penyimpanan dan pengawetan makanan, sebagai perspektif jangka menengah.
Ketiga, pengendalian konsumsi dengan makan secukupnya atau mengatur pola makanan, dalam perspektif jangka pendek.
"Dari sini lah saya mengakui Nabi Yusuf adalah `The Best Economist Ever'. Kalau kita percaya firman Allah SWT, seharusnya ini kita jadikan sebagai rujukan utama," katanya.
Menurut dia, pelajaran berharga yang dapat diambil teladan dari Nabi Yusuf yakni memenuhi kebutuhan secukupnya, dan bukan keinginan,
"Tidak ada ajaran agama untuk mengandalkan pembangunan ekonomi pada hutang dan tidak ada ajaran untuk mengatasi kelangkaan dengan impor, tetapi dengan manajemen stok," katanya menegaskan.
Ia menambahkan, keteladanan dari Nabi Yusuf lainnya sebagai ciri pemimpin yang baik di antaranya tata kelola yang baik (good governance), berilmu dan tidak harus putra daerah.
"Nabi Yusuf sendiri bukan berasal dari Mesir," katanya.
Pernyataan Noer Azam Achsani itu disampaikan dalam semina bertema "Volatilitas Harga Kedelai dan Solusinya", akhir pekan ini demikian dikatakan Kepala Humas IPB, Ir Henny Windarti, MS.i, di Bogor, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Azam mengutip surat dalam Al Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ia merujuk pada Nabi Yusuf yang menyatakan, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut secara sungguh-sungguh, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan".
Menurut guru besar IPB itu, dari perkataan Nabi Yusuf tersebut, ada sekurangnya tiga solusi mengatasi krisis pangan.
Pertama, hendaknya bercocok tanam dengan bersungguh-sungguh, yakni dalam perspektif jangka panjang perlu dipikirkan benih, pupuk, teknologi, tantangan alam, dan sebagainya.
Kedua, dibiarkan pada tangkainya, mangandung maksud perlunya melakukan upaya penyimpanan dan pengawetan makanan, sebagai perspektif jangka menengah.
Ketiga, pengendalian konsumsi dengan makan secukupnya atau mengatur pola makanan, dalam perspektif jangka pendek.
"Dari sini lah saya mengakui Nabi Yusuf adalah `The Best Economist Ever'. Kalau kita percaya firman Allah SWT, seharusnya ini kita jadikan sebagai rujukan utama," katanya.
Menurut dia, pelajaran berharga yang dapat diambil teladan dari Nabi Yusuf yakni memenuhi kebutuhan secukupnya, dan bukan keinginan,
"Tidak ada ajaran agama untuk mengandalkan pembangunan ekonomi pada hutang dan tidak ada ajaran untuk mengatasi kelangkaan dengan impor, tetapi dengan manajemen stok," katanya menegaskan.
Ia menambahkan, keteladanan dari Nabi Yusuf lainnya sebagai ciri pemimpin yang baik di antaranya tata kelola yang baik (good governance), berilmu dan tidak harus putra daerah.
"Nabi Yusuf sendiri bukan berasal dari Mesir," katanya.
80 Persen Lahan Budidaya Perikanan Belum Bersetifikat
Sebanyak 80 persen lahan budidaya sektor kelautan dan perikanan yang potensial untuk ditingkatkan ternyata masih belum disertifikasi karena masih terhambat antara lain oleh permasalahan keterbatasan biaya dan sosialisasi.
"Sebagian besar luas budidaya yang potensial saat ini belum pernah disertifikasi," kata Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jakarta, Selasa.
Slamet memaparkan, luas tambak dengan kolam terdapat sekitar 1,4 juta hektar, sedangkan jumlah yang belum disertifikasi terdapat sekitar 80 persen yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.
Ia mencontohkan, dari hasil pengecekan lapangan yang baru dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, ternyata lahan yang baru mendapat sertifikat hanya sekitar lima persen, sedangkan lahan yang belum disertifikasi terdapat di daerah pantai dan pertambakan.
Ia berpendapat, kendala utama dari masih terhambatnya proses sertifikasi antara lain karena masih terkendala masalah pembiayaan serta persoalan sosialisasi sehingga banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak terlalu peduli dengan sertifikat terhadap lahan yang mereka miliki.
"Namun, karena sekarang hal ini diperlukan untuk agunan dan perbankan, mereka baru mau dan menyadari betapa pentingnya sertifikat tersebut," katanya.
Bila lahan-lahan budidaya yang potensial tersebut dapat disertifikasi, ujar diam, maka percepatan sektor riil dalam hal pembudidayaan ikan dinilai juga dapat terwujud.
Ia juga menuturkan, dampak dari ditandatanganinya kerja sama antara KKP, Kementerian PU, dan BPN secara tidak langsung berimplikasi dengan meningkatknya kesejahteraan para pembudidaya.
"Agar industrialisasi budidaya dapat tercapai komprehensif dari hulu ke hilir, maka kami akan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Suwandi mengatakan, kegiatan sertifikat masih berfokus pada nelayan dan penangkapan ikan berskala kecil.
Suwandi mengatakan, kesepakatan sertifikasi tersebut juga telah dialokasikan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RJPM) 2010 - 2014.
"Untuk tindak lanjut, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappenas agar target dan pembiayaan dapat dialokasikan pada kegiatan prasertifikasi dan pascasertifikasi," katanya.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohamad Hasan mengatakan, untuk revitalisasi lahan budidaya perikanan seperti rehabilitasi saluran irigasi tambak memerlukan keterpaduan program.
"Sebagian besar luas budidaya yang potensial saat ini belum pernah disertifikasi," kata Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jakarta, Selasa.
Slamet memaparkan, luas tambak dengan kolam terdapat sekitar 1,4 juta hektar, sedangkan jumlah yang belum disertifikasi terdapat sekitar 80 persen yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.
Ia mencontohkan, dari hasil pengecekan lapangan yang baru dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, ternyata lahan yang baru mendapat sertifikat hanya sekitar lima persen, sedangkan lahan yang belum disertifikasi terdapat di daerah pantai dan pertambakan.
Ia berpendapat, kendala utama dari masih terhambatnya proses sertifikasi antara lain karena masih terkendala masalah pembiayaan serta persoalan sosialisasi sehingga banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak terlalu peduli dengan sertifikat terhadap lahan yang mereka miliki.
"Namun, karena sekarang hal ini diperlukan untuk agunan dan perbankan, mereka baru mau dan menyadari betapa pentingnya sertifikat tersebut," katanya.
Bila lahan-lahan budidaya yang potensial tersebut dapat disertifikasi, ujar diam, maka percepatan sektor riil dalam hal pembudidayaan ikan dinilai juga dapat terwujud.
Ia juga menuturkan, dampak dari ditandatanganinya kerja sama antara KKP, Kementerian PU, dan BPN secara tidak langsung berimplikasi dengan meningkatknya kesejahteraan para pembudidaya.
"Agar industrialisasi budidaya dapat tercapai komprehensif dari hulu ke hilir, maka kami akan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Suwandi mengatakan, kegiatan sertifikat masih berfokus pada nelayan dan penangkapan ikan berskala kecil.
Suwandi mengatakan, kesepakatan sertifikasi tersebut juga telah dialokasikan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RJPM) 2010 - 2014.
"Untuk tindak lanjut, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappenas agar target dan pembiayaan dapat dialokasikan pada kegiatan prasertifikasi dan pascasertifikasi," katanya.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohamad Hasan mengatakan, untuk revitalisasi lahan budidaya perikanan seperti rehabilitasi saluran irigasi tambak memerlukan keterpaduan program.
DPR RI Dorong Setiap Provinsi Kembangkan Kedelai
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Bambang Soeroso akan mendorong setiap provinsi di tanah air untuk mengembangkan tanaman kedelai, sehingga tidak ketergantungan pada produk impor.
"Saya sangat optimistis jika semua provinsi dan kabupaten menanam kedelai secara besar-besar dalam waktu singkat produksi kedelai kita akan meningkat secara signifikan," kata Bambang Soeroso saat melakukan reses di Bengkulu, Sabtu.
Ia sangat prihatin atas kelangkaan stok kedelai lokal saat ini, sedangkan kedelai impor juga berkurang dan harganya pun naik sehingga menyulitkan para produsen tehu tempe dalam negeri. Pihaknya mendorong pemerintah provinsi, khususnya Bengkulu untuk mengembangkan tanaman kedelai secara besar-besar di daerah ini karena memiliki lahan yang cukup luas.
"Kita sejak lama kita meminta Pemprov Bengkulu mengembangkan kedelai lokal guna mengantisipasi kenaikan harga bahan baku tempe dan tahu, tapi tidak direspon dengan baik oleh Dinas Pertanian setempat," katanya.
Hal itu terbukti produksi kedelai Bengkulu hanya 4.000 ton/tahun, padahal memiliki lahan cukup luas untuk lokasi pengembangkan kedelai tersebut, tapi karena SKPD terkait tidak merespon hal tersebut maka produksi kedelai lokal tidak meningkat.
Akibatnya, para pembuat tempe dan tahu di Bengkulu moyoritas menggunakan bahan baku kedelai impor yang dipasok dari Lampung dan Jakarta. Namun, ketika harga kedelai impor meroket dari Rp 6.200 menjadi Rp8.500/kg, maka perajin tempe dan tahu di seluruh Tanah Air menjerit, termasuk di Bengkulu.
Bahkan, perajin tempe dan tahu di daerah ini sempat berhenti produksi selama dua hari sebagai protes atas kenaikan harga kedelai yang tinggi dari Rp6.300 menjadi Rp8.500/kg, namun sejak Kamis (2/8) mereka sudah kembali memproduksi bahan pangan tersebut. Kenaikan harga kedelai sekarang, kata Bambang menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah yang secara terus menerus melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat dan mengabaikan potensi kedelai di dalam negeri.
Menyikapi masalah kedelai tersebut, DPD-RI sudah meminta pemerintah menghentikan impor kedelai dari Amerika Serikat, serta meminta Kementrian Pertanianan agar mendorong daerah mengembangkan tanaman tersebut secara besar-besaran. Dengan demikian, produksi kedelai dalam negeri akan menignkat, sehingga kedelai impor secara perlahan dapat dikurangi, ujarnya.
"Saya sangat optimistis jika semua provinsi dan kabupaten menanam kedelai secara besar-besar dalam waktu singkat produksi kedelai kita akan meningkat secara signifikan," kata Bambang Soeroso saat melakukan reses di Bengkulu, Sabtu.
Ia sangat prihatin atas kelangkaan stok kedelai lokal saat ini, sedangkan kedelai impor juga berkurang dan harganya pun naik sehingga menyulitkan para produsen tehu tempe dalam negeri. Pihaknya mendorong pemerintah provinsi, khususnya Bengkulu untuk mengembangkan tanaman kedelai secara besar-besar di daerah ini karena memiliki lahan yang cukup luas.
"Kita sejak lama kita meminta Pemprov Bengkulu mengembangkan kedelai lokal guna mengantisipasi kenaikan harga bahan baku tempe dan tahu, tapi tidak direspon dengan baik oleh Dinas Pertanian setempat," katanya.
Hal itu terbukti produksi kedelai Bengkulu hanya 4.000 ton/tahun, padahal memiliki lahan cukup luas untuk lokasi pengembangkan kedelai tersebut, tapi karena SKPD terkait tidak merespon hal tersebut maka produksi kedelai lokal tidak meningkat.
Akibatnya, para pembuat tempe dan tahu di Bengkulu moyoritas menggunakan bahan baku kedelai impor yang dipasok dari Lampung dan Jakarta. Namun, ketika harga kedelai impor meroket dari Rp 6.200 menjadi Rp8.500/kg, maka perajin tempe dan tahu di seluruh Tanah Air menjerit, termasuk di Bengkulu.
Bahkan, perajin tempe dan tahu di daerah ini sempat berhenti produksi selama dua hari sebagai protes atas kenaikan harga kedelai yang tinggi dari Rp6.300 menjadi Rp8.500/kg, namun sejak Kamis (2/8) mereka sudah kembali memproduksi bahan pangan tersebut. Kenaikan harga kedelai sekarang, kata Bambang menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah yang secara terus menerus melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat dan mengabaikan potensi kedelai di dalam negeri.
Menyikapi masalah kedelai tersebut, DPD-RI sudah meminta pemerintah menghentikan impor kedelai dari Amerika Serikat, serta meminta Kementrian Pertanianan agar mendorong daerah mengembangkan tanaman tersebut secara besar-besaran. Dengan demikian, produksi kedelai dalam negeri akan menignkat, sehingga kedelai impor secara perlahan dapat dikurangi, ujarnya.
Guru Besar Universitas Udayana Tawarkan Konsep Wisata Usia Lanjut Di Buleleng
Guru Besar Universitas Udayana (Unud) Denpasar Prof Dr K Sukardika menawarkan konsep wisata bagi orang berusia lanjut di Kabupaten Buleleng.
Konsep itu disampaikan Sukardika kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melalui Asisten I Sekda Anak Agung Ngurah Kusa di Singaraja, Sabtu.
Menurut Sukardika, objek wisata bagi orang berusia lanjut sangat prospektif karena di dunia saat ini didominasi oleh kaum usia lanjut. "Data PBB menyebutkan bahwa pada 2025 jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun mencapai sepertiga dari populasi dunia," katanya.
Penduduk berusia lanjut terbanyak berada di Jepang, Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. "Dari populasi masyarakat Jepang yang mencapai 124.100.000 orang, sekitar 27,8 persen atau 34.499.800 orang berusia 65 tahun ke atas," katanya.
Sukardika beranggapan bahwa sektor pariwisata bagi usia lanjut semakin diminati sehingga jika Kabupaten Buleleng mampu mengelolanya akan menjadi potensi yang cukup besar.
"Bali, khususnya Kabupaten Buleleng bisa menjadi pemain utama dengan melihat tren demografis global. Ini merupakan kesempatan besar bagi industri pariwisata," katanya.
Apalagi wisatawan berusia lanjut rata-rata secara ekonomi sangat mapan. "Kelompok ini juga memiliki potensi besar untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan penduduk setempat," katanya.
Selain itu, mereka tidak mengenal musim dan akan tinggal di tempat tujuan dalam tempo waktu yang lama dengan melakukan pembelian atau penyewaan properti.
Bahkan, mereka pun akan sering berkunjung ke tempat yang sama. "Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kedekatan psikologis dan emosional dengan tempa tujuan," katanya.
Wisatawan usia lanjut juga memerlukan pelayanan medis berkesinambungan sehingga akan berpeluang untuk mengembangkan pelayanan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang memadai.
Untuk objek wisata yang diminati kalangan usia lanjut adalah pantai, danau, pegunungan, dan kawasan pedesaan yang menawarkan kedamaian, hijau, bersih dan sehat.
Di Bali objek wisata seperti itu cukup banyak, termasuk sarana akomodasi dan tenaga pramuwisata.
Sementara itu, Bupati Suradnyanya dalam kesempatan terpisah mencanangkan program "Buleleng Smile". "Buleleng Smile untuk menghapus kesan panas sehingga sehingga lebih ramah kepada investor," katanya.
Konsep itu disampaikan Sukardika kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melalui Asisten I Sekda Anak Agung Ngurah Kusa di Singaraja, Sabtu.
Menurut Sukardika, objek wisata bagi orang berusia lanjut sangat prospektif karena di dunia saat ini didominasi oleh kaum usia lanjut. "Data PBB menyebutkan bahwa pada 2025 jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun mencapai sepertiga dari populasi dunia," katanya.
Penduduk berusia lanjut terbanyak berada di Jepang, Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. "Dari populasi masyarakat Jepang yang mencapai 124.100.000 orang, sekitar 27,8 persen atau 34.499.800 orang berusia 65 tahun ke atas," katanya.
Sukardika beranggapan bahwa sektor pariwisata bagi usia lanjut semakin diminati sehingga jika Kabupaten Buleleng mampu mengelolanya akan menjadi potensi yang cukup besar.
"Bali, khususnya Kabupaten Buleleng bisa menjadi pemain utama dengan melihat tren demografis global. Ini merupakan kesempatan besar bagi industri pariwisata," katanya.
Apalagi wisatawan berusia lanjut rata-rata secara ekonomi sangat mapan. "Kelompok ini juga memiliki potensi besar untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan penduduk setempat," katanya.
Selain itu, mereka tidak mengenal musim dan akan tinggal di tempat tujuan dalam tempo waktu yang lama dengan melakukan pembelian atau penyewaan properti.
Bahkan, mereka pun akan sering berkunjung ke tempat yang sama. "Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kedekatan psikologis dan emosional dengan tempa tujuan," katanya.
Wisatawan usia lanjut juga memerlukan pelayanan medis berkesinambungan sehingga akan berpeluang untuk mengembangkan pelayanan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang memadai.
Untuk objek wisata yang diminati kalangan usia lanjut adalah pantai, danau, pegunungan, dan kawasan pedesaan yang menawarkan kedamaian, hijau, bersih dan sehat.
Di Bali objek wisata seperti itu cukup banyak, termasuk sarana akomodasi dan tenaga pramuwisata.
Sementara itu, Bupati Suradnyanya dalam kesempatan terpisah mencanangkan program "Buleleng Smile". "Buleleng Smile untuk menghapus kesan panas sehingga sehingga lebih ramah kepada investor," katanya.
Subscribe to:
Posts (Atom)