Lembaga konsultan Bain & Co, yang berbasis di Boston menerima predikat sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja 2014. Predikat ini diberikan oleh komunitas karir Glassdoor, lembaga yang selama enam tahun ini menggelar survei tentang perusahaan terbaik yan terbaik untuk bekerja.
Bain & Co memang sering mendapat gelar tempat terbaik untuk kerja. Vault Consulting menobatkannya sebagai firma terbaik untuk bekerja. Pada tahun ini, Bain & Co dinilai tempat kerja paling mengapresiasi kesetaraaan, terutama untuk kalangan LGBT.
Penobatan ini berdasar survei terhadap para karyawan antara 14 November 2012 - 12 November 2013. Sekitar setengah juta karyawan, secara anonim memberikan nilai atas perusahaan tempat kerja mereka. Ada 18 pertanyaan diantaranya tentang kepuasan mereka dengan perusahaan mereka secara keseluruhan dan faktor tempat kerja utama, seperti peluang karir, kompensasi dan tunjangan, keseimbangan kehidupan dan kerja, manajemen senior, budaya dan nilai-nilai.
Menurut juru bicara Glassdoor, Samantha Zupan memilih tempat kerja adalah salah satu keputusan yang susah bagi seseorang. "Mereka butuh informasi lebih lanjut sehingga mereka dapat membuat keputusan karir yang lebih baik," kata Zupan, Kamis (12/12) waktu Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang masuk daftar memiliki komitmen kepada karyawan untuk menciptakan tempat kerja yang positif dan menyenangkan.
Bain & Co meraih nilai 4,6 dari total nilai 5. Dua tahun lalu, Bain juga mendapat predikat yang sama. Tahun lalu, perusahaan ini meraih ranking keempat. Seorang karyawan Bain, dengan anonim menyatakan, bagian terbaik tentang bekerja di Bain adalah orang-orangnya. "Mereka membuat budaya fantastis, memberikan pengembangan dan pembinaan profesi, dan membuat pekerjaan yang menyenangkan," tulisnya. Karyawan lain mengatakan bekerja di Bain menarik dan berdampak. "Jarang ada hari membosankan, apalagi proyek membosankan ," tulisnya.
Jejaring sosial Twitter, mendapat predikat nomer dua dengan nilai sama, 4,6. Beberapa alasan terbaik untuk bekerja di Twitter , menurut karyawan meliputi: komunikasi yang konsisten dari CEO Dick Costolo, tunjangan besar, pekerjaan menantang , dan terutama orang-orang berbakat yang membentuk kultur karyawan, "kata Zupan. Twitter menawarkan manfaat medis yang lengkap, kebijakan liburan yang longgar, rencana tabungan sekitar Rp 5 miliar, cuti dalam tanggungan, sarapan dan makan siang di kantor nya San Francisco, keanggotaan gym, yoga, pilates di kantor dan layanan binatu dan dry cleaning.
Seorang karyawan di Twitter menulis, "Twitter adalah tempat yang sangat transparan . Kami menentukan arah sendiri, tidak menyalin pedoman yang ditetapkan oleh perusahaan lain," tulisnya.
Peringkat ketiga adalah jejaring sosial bisnis, Linkedin , yang mengantongi nilai yang sama pula, 4,6. Karyawan di perusahaan yang berpusat di California itu mengaku memiliki lingkungan kerja kolaboratif, keseimbangan antara hidup dan kerja, manfaat yang menarik dan fasilitas . Perusahaan dengan kantor di 26 kota di seluruh dunia ini berhasil menyatukan visi perusahaan dengan visi karyawan, yakni menemukan gairah dan tujuan dalam pekerjaan dan mengubah karir mereka. Seorang karyawannya menulis, LinkedIn adalah sebuah perusahaan yang benar-benar peduli tentang karyawan , memberikan kesempatan untuk berkembang profesional dan transformasi karir. "Saya berharap datang setiap hari untuk bekerja, dan merasa terinspirasi oleh semua orang di sekitar saya," tulisnya.
Berurutan dari peringkat 4-10 beserta nilainya adalah Eastman Chemical Company (4,5), Facebook (4,5), Guidewire (4,5), Interactive Intelligence (4,3), Google (4,3), Orbitz (4,3) dan Nestle Purina (4,3).
Thursday, December 12, 2013
Trans Studio Bandung Akan Ekspansi Ke India dan Thailand
Tempat rekreasi tertutup Trans Studio Bandung mengundang minat pemodal asing. Wahana hiburan itu akan segera dibangun di mancanegara. Pemilik CT Corporation, Chairul Tanjung, mengatakan Trans Studio Bandung telah menarik perhatian banyak investor asing untuk bekerja sama.
"Dalam waktu singkat, mudah-mudahan kami akan buka Trans Studio di luar negeri, Thailand dan India," katanya dalam orasi ilmiah saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Padjadjaran Bandung, Kamis, 12 Desember 2013.
Menurut CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, wahana rekreasi di Bandung itu telah dirancang untuk kelas dunia. Dibuka sejak 2011, pengunjungnya per hari kini rata-rata mencapai 4.000 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta turis asing. "Orang asing yang datang hampir 10 persen," ujar dia.
CT mengklaim usaha rekreasinya itu sebagai inovasi dunia hiburan di Indonesia. Arena permainan sengaja tertutup dan menggunakan penyejuk udara karena faktor cuaca dan keinginan kelas menengah. "Mereka takut kulitnya hitam. Buktinya, krim pemutih itu lakunya luar biasa," kata CT.
"Dalam waktu singkat, mudah-mudahan kami akan buka Trans Studio di luar negeri, Thailand dan India," katanya dalam orasi ilmiah saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Padjadjaran Bandung, Kamis, 12 Desember 2013.
Menurut CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, wahana rekreasi di Bandung itu telah dirancang untuk kelas dunia. Dibuka sejak 2011, pengunjungnya per hari kini rata-rata mencapai 4.000 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta turis asing. "Orang asing yang datang hampir 10 persen," ujar dia.
CT mengklaim usaha rekreasinya itu sebagai inovasi dunia hiburan di Indonesia. Arena permainan sengaja tertutup dan menggunakan penyejuk udara karena faktor cuaca dan keinginan kelas menengah. "Mereka takut kulitnya hitam. Buktinya, krim pemutih itu lakunya luar biasa," kata CT.
Harga Produk Baja Naik 20 Persen
Wakil Ketua Umum Indonesian Iron Steel Industri Association (IISIA), Ismail Mandry, memprediksi harga produk baja akan mengalami kenaikan maksimal 20 persen. Menurut dia, kenaikan harga dipicu oleh beberapa faktor internal. "Harga tahun depan tergantung dari nilai tukar dolar. Semoga jangan 20 persen. Saya pikir masih di bawah 20 persen," katanya di Hotel Grand Melia, Kamis, 12 Desember 2013.
Menurut dia, kenaikan harga tidak terhindari karena dolar diprediksi masih akan terus menguat. Selain itu, nilai tukar rupiah yang terus bergerak melemah dan tidak mencapai level keseimbangan baru juga menjadi pemicu kenaikan harga. Ismail mengatakan selain pelemahan nilai tukar, kenaikan harga juga disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan harga gas yang akan terjadi tahun depan.
"Tahun depan listrik kan naik lagi. Gas juga mau naik, sedangkan itu komponen kita yang besar selain bahan baku. Jadi, ini semua akan berdampak ke cost," katanya. Ismail mengatakan pemerintah tidak bisa melakukan apa pun. Ini disebabkan proyek-proyek besar yang menggunakan baja merupakan proyek pemerintah. "Kalau proyek besar jalan ya kita bisa terbantu. Tapi pembangunan di luar proyek pemerintah ya semuanya menunggu," katanya.
Direktur Krakatau Steel, Irvan Kamal Hakim, mengatakan Krakatau Steel sudah menaikkan harga jual baja sejak akhir Juni. Menurut dia, kenaikan harga dalam kisaran 10-15 persen. "Harga memang sudah naik karena kami sesuaikan dengan harga dolar di pasar internasional," katanya.
Irvan mengatakan pelemahan nilai tukar tidak hanya memicu kenaikan harga baja, tetapi juga dalam industri manufaktur. Menurut dia, nilai tukar rupiah yang terus bergerak bisa jadi akan menggerus permintaan. "Misalnya membeli laptop tadinya Rp 10 juta, tapi sekarang jadi Rp 12 juta karena kurs Rp 12 ribu. Ketika barang dikirimkan, kurs menjadi Rp 13 ribu, tapi kan tidak mungkin harganya naik lagi," katanya.
Menurut dia, kenaikan harga tidak terhindari karena dolar diprediksi masih akan terus menguat. Selain itu, nilai tukar rupiah yang terus bergerak melemah dan tidak mencapai level keseimbangan baru juga menjadi pemicu kenaikan harga. Ismail mengatakan selain pelemahan nilai tukar, kenaikan harga juga disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan harga gas yang akan terjadi tahun depan.
"Tahun depan listrik kan naik lagi. Gas juga mau naik, sedangkan itu komponen kita yang besar selain bahan baku. Jadi, ini semua akan berdampak ke cost," katanya. Ismail mengatakan pemerintah tidak bisa melakukan apa pun. Ini disebabkan proyek-proyek besar yang menggunakan baja merupakan proyek pemerintah. "Kalau proyek besar jalan ya kita bisa terbantu. Tapi pembangunan di luar proyek pemerintah ya semuanya menunggu," katanya.
Direktur Krakatau Steel, Irvan Kamal Hakim, mengatakan Krakatau Steel sudah menaikkan harga jual baja sejak akhir Juni. Menurut dia, kenaikan harga dalam kisaran 10-15 persen. "Harga memang sudah naik karena kami sesuaikan dengan harga dolar di pasar internasional," katanya.
Irvan mengatakan pelemahan nilai tukar tidak hanya memicu kenaikan harga baja, tetapi juga dalam industri manufaktur. Menurut dia, nilai tukar rupiah yang terus bergerak bisa jadi akan menggerus permintaan. "Misalnya membeli laptop tadinya Rp 10 juta, tapi sekarang jadi Rp 12 juta karena kurs Rp 12 ribu. Ketika barang dikirimkan, kurs menjadi Rp 13 ribu, tapi kan tidak mungkin harganya naik lagi," katanya.
Penerimaan Pajak Tahun 2013 Tidak Akan Tercapai Karena Ekonomi Indonesia Memburuk
Penerimaan pajak tahun ini tampaknya di bawah capaian tahun lalu. Kondisi itu dipengaruhi oleh belum membaiknya perekonomian nasional. Hingga 6 Desember lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 814,7 triliun atau sekitar 81,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebesar Rp 995 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan, ada tambahan penerimaan sebesar 10–12 persen, padahal biasanya bisa mencapai 15 persen. “Ekspor masih negatif, padahal pajak banyak bergantung pada tradable sector,” kata Fuad di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013.
Tahun ini, sejumlah sektor yang menyasar pasar luar negeri mengalami banyak penurunan, seperti pertambangan batu bara, manufaktur elektronik, dan garmen. Jatuhnya harga komoditas diikuti dengan penurunan permintaan pasar, terutama di India dan Cina, yang menjadi pasar ekspor terbesar Indonesia. “Tahun lalu, batu bara harganya sudah jatuh,” katanya.
Penerimaan pajak dari sektor pertambangan tahun ini tumbuh minus 17,98 persen, dari 58,2 triliun pada 2012 anjlok menjadi Rp 47,8 triliun. Pertumbuhan minus ini lanjutan dari tahun sebelumnya yang tumbuh minus 12,6 persen. “Tahun lalu, penerimaan dari pertambangan sudah drop, sekarang lebih drop lagi,” katanya.
Selain pertambangan, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan juga jauh menurun bila dibandingkan tahun lalu. Dari tumbuh 21,3 persen tahun lalu, tahun ini hanya tumbuh sekitar 3,7 persen. Demikian pula dengan sektor pertanian yang tumbuh negatif. Penerimaan pajak dari sektor belanja pemerintah juga masih terbilang kecil, baru 5,6 persen, jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,9 persen.
Meskipun begitu, masih banyak sektor lain yang mencatat pertumbuhan penerimaan pajak yang positif, seperti konstruksi dan real estate serta jasa keuangan dan asuransi.
Menurut Fuad, sebenarnya struktur perekonomian nasional semakin sehat dengan kuatnya sektor retail di dalam negeri yang membuat ketergantungan dengan pasar global semakin berkurang. Namun sayangnya, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak belum bisa mengikuti perubahan tersebut, dari yang tradable menjadi non-tradable. “Pasar Tanah Abang tumbuh, ekonomi tumbuh, tapi kami tidak punya sumber daya yang cukup,” katanya.
Karena itulah Fuad meminta tambahan pegawai untuk bisa menjangkau sektor-sektor yang tergolong usaha kecil dan menengah itu. Menurut dia, bila jumlah pegawai pajak saat ini stagnan di 31 ribu orang hingga 2015 nanti, tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, Fuad sebelumnya meminta tambahan 5.000 pegawai, namun hanya disetujui sekitar 2.000 orang. Seharusnya, kata dia, pegawai pajak ditambah dua kali lipat dari yang ada saat ini.
Di samping itu, Fuad meminta Direktorat Jenderal Pajak bisa mengakses rekening bank. Sebab, dari situlah data valid tentang potensi penerimaan pajak bisa diperoleh. “Kita tertinggal dibanding Malaysia yang pajaknya bisa mengakses rekening bank,” katanya. Meskipun begitu, ia tidak yakin usulan ini bisa diterima. “Mimpi, sudah capek saya ngomong ini."
Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan, ada tambahan penerimaan sebesar 10–12 persen, padahal biasanya bisa mencapai 15 persen. “Ekspor masih negatif, padahal pajak banyak bergantung pada tradable sector,” kata Fuad di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013.
Tahun ini, sejumlah sektor yang menyasar pasar luar negeri mengalami banyak penurunan, seperti pertambangan batu bara, manufaktur elektronik, dan garmen. Jatuhnya harga komoditas diikuti dengan penurunan permintaan pasar, terutama di India dan Cina, yang menjadi pasar ekspor terbesar Indonesia. “Tahun lalu, batu bara harganya sudah jatuh,” katanya.
Penerimaan pajak dari sektor pertambangan tahun ini tumbuh minus 17,98 persen, dari 58,2 triliun pada 2012 anjlok menjadi Rp 47,8 triliun. Pertumbuhan minus ini lanjutan dari tahun sebelumnya yang tumbuh minus 12,6 persen. “Tahun lalu, penerimaan dari pertambangan sudah drop, sekarang lebih drop lagi,” katanya.
Selain pertambangan, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan juga jauh menurun bila dibandingkan tahun lalu. Dari tumbuh 21,3 persen tahun lalu, tahun ini hanya tumbuh sekitar 3,7 persen. Demikian pula dengan sektor pertanian yang tumbuh negatif. Penerimaan pajak dari sektor belanja pemerintah juga masih terbilang kecil, baru 5,6 persen, jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,9 persen.
Meskipun begitu, masih banyak sektor lain yang mencatat pertumbuhan penerimaan pajak yang positif, seperti konstruksi dan real estate serta jasa keuangan dan asuransi.
Menurut Fuad, sebenarnya struktur perekonomian nasional semakin sehat dengan kuatnya sektor retail di dalam negeri yang membuat ketergantungan dengan pasar global semakin berkurang. Namun sayangnya, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak belum bisa mengikuti perubahan tersebut, dari yang tradable menjadi non-tradable. “Pasar Tanah Abang tumbuh, ekonomi tumbuh, tapi kami tidak punya sumber daya yang cukup,” katanya.
Karena itulah Fuad meminta tambahan pegawai untuk bisa menjangkau sektor-sektor yang tergolong usaha kecil dan menengah itu. Menurut dia, bila jumlah pegawai pajak saat ini stagnan di 31 ribu orang hingga 2015 nanti, tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, Fuad sebelumnya meminta tambahan 5.000 pegawai, namun hanya disetujui sekitar 2.000 orang. Seharusnya, kata dia, pegawai pajak ditambah dua kali lipat dari yang ada saat ini.
Di samping itu, Fuad meminta Direktorat Jenderal Pajak bisa mengakses rekening bank. Sebab, dari situlah data valid tentang potensi penerimaan pajak bisa diperoleh. “Kita tertinggal dibanding Malaysia yang pajaknya bisa mengakses rekening bank,” katanya. Meskipun begitu, ia tidak yakin usulan ini bisa diterima. “Mimpi, sudah capek saya ngomong ini."
Bitcoin Akan Menjadi Alat Cuci Uang Baru Yang Aman
Bank Indonesia mewaspai penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Penggunaan Bitcoin dikhawatirkan bisa menjadi sarana pencucian uang.
Direktur Eksekutif Departemen Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, mengatakan Bitcoin tidak tercatat dan tidak dikontrol oleh sebuah lembaga yang mempunyai wewenang. “Potensi pencucian uang itu ada karena sifatnya yang menjadi alat pertukaran universal,” katanya.
Hal ini, kata Difi, berbeda jauh dengan rupiah yang dapat dipantau penggunaan dan aspek legalnya. “Siapa yang bisa menjamin Bitcoin itu aman. Orang cuci uang bisa saja karena tidak ada yang mengawasi, Bitcoin unregulated dan unrecorded,” katanya.
Maka itu, kata Difi, diperlukan sebuah pengawasan yang memadai. BI sedang mengkaji dan mengawasi apa saja yang dibutuhkan. Termasuk kajian apakah akan melarang penggunaan Bitcoin seperti yang dilakukan pemerintah Cina. “Semua aspeknya sedang dipelajari, pengawaan bagaimana masih kita lihat. Yang pasti, bila ada regulasi tentang Bitcoin, ke depannya akan melibatkan BI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.
Sejauh ini, BI telah menemukan dua toko yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Namun, BI belum tahu berapa besar transaksi Bitcoin di Indonesia. “Jadi dua toko itu cuma semacam agen yang menawarkan fasilitas Bitcoin,” katanya.
Bitcoin diluncurkan tahun 2009 oleh hacker dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tujuannya adalah menyediakan uang alternatif dari mata uang resmi yang dikelola dan dipantau secara ketat oleh negara.
Uang digital ini menggunakan algoritma rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir peretas. Uang ini bisa digunakan lewat komputer ataupun gadget, seperti ponsel, untuk transaksi jual-beli. Uang Bitcoin akan tersimpan dalam bentuk dompet digital, yang berfungsi sebagai akun bank online. Nilai Bitcoin sepenuhnya bergantung pada kemauan investor untuk bersedia membayar pada suatu titik waktu tertentu. Bitcoin hanya dapat diproduksi dengan jumlah terbatas, yaitu 21 juta unit Bitcoin.
Direktur Eksekutif Departemen Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, mengatakan Bitcoin tidak tercatat dan tidak dikontrol oleh sebuah lembaga yang mempunyai wewenang. “Potensi pencucian uang itu ada karena sifatnya yang menjadi alat pertukaran universal,” katanya.
Hal ini, kata Difi, berbeda jauh dengan rupiah yang dapat dipantau penggunaan dan aspek legalnya. “Siapa yang bisa menjamin Bitcoin itu aman. Orang cuci uang bisa saja karena tidak ada yang mengawasi, Bitcoin unregulated dan unrecorded,” katanya.
Maka itu, kata Difi, diperlukan sebuah pengawasan yang memadai. BI sedang mengkaji dan mengawasi apa saja yang dibutuhkan. Termasuk kajian apakah akan melarang penggunaan Bitcoin seperti yang dilakukan pemerintah Cina. “Semua aspeknya sedang dipelajari, pengawaan bagaimana masih kita lihat. Yang pasti, bila ada regulasi tentang Bitcoin, ke depannya akan melibatkan BI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.
Sejauh ini, BI telah menemukan dua toko yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Namun, BI belum tahu berapa besar transaksi Bitcoin di Indonesia. “Jadi dua toko itu cuma semacam agen yang menawarkan fasilitas Bitcoin,” katanya.
Bitcoin diluncurkan tahun 2009 oleh hacker dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tujuannya adalah menyediakan uang alternatif dari mata uang resmi yang dikelola dan dipantau secara ketat oleh negara.
Uang digital ini menggunakan algoritma rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir peretas. Uang ini bisa digunakan lewat komputer ataupun gadget, seperti ponsel, untuk transaksi jual-beli. Uang Bitcoin akan tersimpan dalam bentuk dompet digital, yang berfungsi sebagai akun bank online. Nilai Bitcoin sepenuhnya bergantung pada kemauan investor untuk bersedia membayar pada suatu titik waktu tertentu. Bitcoin hanya dapat diproduksi dengan jumlah terbatas, yaitu 21 juta unit Bitcoin.
Indonesia Segera Masuk Kedalam Negara Berkategori Middle Income Trap Karena Tidak Ada Inovasi
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan Indonesia belum tergolong sebagainegara yang masuk ke dalam jebakan kelas menengah.“Peluang terhindar dari middle income trap masih cukup besar," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 Desember 2013.
Indonesia pada saat ini berada dalam status sebagai negara kelas menengah dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 5.170. Masuknya Indonesia di kategori negara berpendapatan menengah sebetulnya sudah terjadi awal tahun 1990-an.
Nah, jika merujuk pada standar internasional, maka durasi waktu suatu negara bisa dikatakan terperangkap dalam jebakan kelas menengah sekitar 42 tahun. Chatib menjelaskan jebakan kelas menengah adalah kondisi perkembangan ekonomi negara yang sudah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah, tetapi kemudian mengalami stagnasi dalam jangka waktu cukup lama. “Dan tidak berhasil naik ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi,” tuturnya.
Lebih jauh, Chatib menjelaskan bahwa negara-negara berkembang berisiko terperangkap dalam jebakan kelas menengah di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global saat ini. Salah satu implikasi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah terjadinya peningkatan potensi risiko untuk masuk ke dalam perangkap negara kelas menengah. Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan suatu negara tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap jika tidak mampu bersaing dengan negara lain dari segi inovasi dan teknologi. “Middle income trap menjadi ancaman, apakah kita bisa keluar dari jebakan itu? Saat ini ekpor kita saja terus mengandalkan bahan mentah,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Bambang, ide hilirisasi yang dicanangkan pemerintah yang akan berlaku pada 2014 merupakan salah satu upaya untuk lolos dari jebakan middle income trap. “Meskipun itu kontroversial, itu ide untuk masa depan,” kata Bambang.
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, mengungkapkan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk naik kelas ke kelompok negara berpendapatan tinggi. Alasannya, Indonesia mempunyai potensi ekonomi sangat besar baik berupa kekayaan alam maupun jumlah penduduk yang besar mencapai 250 juta orang.
Bahkan, secara demografii struktur penduduk di Indonesia didominasi oleh kelompok produktif yang sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional. “Fenomena ini dikenal sebagai bonus demografi. Selain itu, kinerja ekonomi makro kita cukup baik," kata Chatib saat ditemui seusai acara Seminar Internasional bertajuk 'Middle Income Trap' di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 Desember 2013.
Namun demikian, dia mengatakan, tidak mudah untuk melakukan lompatan dari kelompok kelas menengah kepada kelompok berpenghasilan tinggi. Studi Bank Dunia menunjukkan negara yang terperangkap ke dalam jebakan kelas menengah jauh lebih banyak dibandingkan negara yang mampu naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi.
Chatib menjelaskan, ada sejumlah strategi yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa naik kelas ke kelompok negara berpendapatan tinggi. Salah satunya, adalah pertumbuhan ekonomi harus bersifat berkelanjutan sekaligus inklusif.
Pertumbuhan yang berkelanjutan, menurut dia, harus didukung dengan meningkatnya produktifitas yang ditunjang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri. “Selain itu pengembangan teknologi dan inovasi serta tentunya dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi," kata Chatib.
Untuk menaikkan kelas ekonomi Indonesia ke kelompok negara berpendapatan tinggi, menurut dia, harus ada proses transformasi industrialisasi secara gradual ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi. Sementara itu, pertumbuhan yang inklusif diarahkan agar kemajuan ekonomi haruslah juga dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan.
Chatib mengatakan, beberapa tantangan juga harus dihadapi Indonesia untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi. Secara eksternal, tantangan tersebut adalah ketidakpastian global dan tingginya volatilitas harga minyak.
Sedangkan, dari sisi domestik tantangan yang dihadapi adalah perlambatan produktivitas ekonomi, tren penurunan produksi minyak, masih tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran serta adanya peningkatan inequality.
Indonesia pada saat ini berada dalam status sebagai negara kelas menengah dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 5.170. Masuknya Indonesia di kategori negara berpendapatan menengah sebetulnya sudah terjadi awal tahun 1990-an.
Nah, jika merujuk pada standar internasional, maka durasi waktu suatu negara bisa dikatakan terperangkap dalam jebakan kelas menengah sekitar 42 tahun. Chatib menjelaskan jebakan kelas menengah adalah kondisi perkembangan ekonomi negara yang sudah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah, tetapi kemudian mengalami stagnasi dalam jangka waktu cukup lama. “Dan tidak berhasil naik ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi,” tuturnya.
Lebih jauh, Chatib menjelaskan bahwa negara-negara berkembang berisiko terperangkap dalam jebakan kelas menengah di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global saat ini. Salah satu implikasi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah terjadinya peningkatan potensi risiko untuk masuk ke dalam perangkap negara kelas menengah. Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan suatu negara tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap jika tidak mampu bersaing dengan negara lain dari segi inovasi dan teknologi. “Middle income trap menjadi ancaman, apakah kita bisa keluar dari jebakan itu? Saat ini ekpor kita saja terus mengandalkan bahan mentah,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Bambang, ide hilirisasi yang dicanangkan pemerintah yang akan berlaku pada 2014 merupakan salah satu upaya untuk lolos dari jebakan middle income trap. “Meskipun itu kontroversial, itu ide untuk masa depan,” kata Bambang.
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, mengungkapkan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk naik kelas ke kelompok negara berpendapatan tinggi. Alasannya, Indonesia mempunyai potensi ekonomi sangat besar baik berupa kekayaan alam maupun jumlah penduduk yang besar mencapai 250 juta orang.
Bahkan, secara demografii struktur penduduk di Indonesia didominasi oleh kelompok produktif yang sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional. “Fenomena ini dikenal sebagai bonus demografi. Selain itu, kinerja ekonomi makro kita cukup baik," kata Chatib saat ditemui seusai acara Seminar Internasional bertajuk 'Middle Income Trap' di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 Desember 2013.
Namun demikian, dia mengatakan, tidak mudah untuk melakukan lompatan dari kelompok kelas menengah kepada kelompok berpenghasilan tinggi. Studi Bank Dunia menunjukkan negara yang terperangkap ke dalam jebakan kelas menengah jauh lebih banyak dibandingkan negara yang mampu naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi.
Chatib menjelaskan, ada sejumlah strategi yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa naik kelas ke kelompok negara berpendapatan tinggi. Salah satunya, adalah pertumbuhan ekonomi harus bersifat berkelanjutan sekaligus inklusif.
Pertumbuhan yang berkelanjutan, menurut dia, harus didukung dengan meningkatnya produktifitas yang ditunjang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri. “Selain itu pengembangan teknologi dan inovasi serta tentunya dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi," kata Chatib.
Untuk menaikkan kelas ekonomi Indonesia ke kelompok negara berpendapatan tinggi, menurut dia, harus ada proses transformasi industrialisasi secara gradual ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi. Sementara itu, pertumbuhan yang inklusif diarahkan agar kemajuan ekonomi haruslah juga dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan.
Chatib mengatakan, beberapa tantangan juga harus dihadapi Indonesia untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi. Secara eksternal, tantangan tersebut adalah ketidakpastian global dan tingginya volatilitas harga minyak.
Sedangkan, dari sisi domestik tantangan yang dihadapi adalah perlambatan produktivitas ekonomi, tren penurunan produksi minyak, masih tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran serta adanya peningkatan inequality.
Friday, November 1, 2013
Indosat Merugi Hingga 1,76 Triliun Rupiah Di Kuartal Ketiga 2013
Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah ini cocok untuk menggambarkan kondisi Indosat saat ini. Rugi Rp 1,76 triliun, satelit disadap, dan slot orbit dicabut. Lengkap sudah derita Indosat. Dalam laporan keuangan terbarunya, kerugian Indosat semakin membengkak. Dari rugi Rp 231,2 miliar di semester pertama, terus memburuk jadi Rp 1,766 triliun di kuartal ketiga 2013.
Kondisi keuangan yang morat-marit ini melengkapi derita Indosat yang sebelumnya dipastikan tak lagi mengelola slot orbit satelit di 150.5 BT. Anak usaha Ooredoo ini hanya berhak numpang di slot orbit tersebut sampai satelit Palapa C2 habis masa edarnya di 2015 nanti. Imbasnya, kerugian yang ditaksir bisa mencapai USD 250 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun dari biaya persiapan satelit Palapa E yang semula direncanakan untuk suksesor Palapa C2 tadi.
Keuangan Indosat masih belum membaik di kuartal ketiga 2013 ini. Setelah rugi Rp 231,2 miliar di semester pertama, kinerja operator ini pun terus memburuk dengan kerugian membengkak jadi Rp 1,766 triliun. Dari keterangan pers yang dikutip, Jumat (1/11/2013), kondisi rugi Rp 1,766 triliun ini berbanding terbalik dengan kondisi di periode sama tahun lalu yang masih mampu mencatat keuntungan Rp 475,7 miliar.
Pemicu utama kerugian yang dalam hingga triwulan ketiga 2013 adalah selisih kurs dimana pada periode tersebut sebesar Rp 2,312 triliun melesat 260,2% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 641,9 miliar.
Tak hanya kerugian yang diderita, laba usaha Indosat juga turun 44,4% hingga triwulan ketiga 2013 yakni sebesar Rp 1,52 triliun dari posisi Rp 2,73 triliun di periode sama tahun lalu. Anak usaha Ooredoo ini hingga triwulan ketiga 2013 berhasil mendapatkan pendapatan sebesar Rp 17,79 triliun atau naik 9,4% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 16,27 triliun.
Pemasok utama pendapatan Indosat adalah jasa seluler sebesar Rp 14,4 triliun, naik 7,6% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 13,4 triliun. Jumlah pelanggan selular yang dimiliki Indosat hingga triwulan ketiga 2013 sebesar 53,8 juta nomor yang dilayani 23.207 BTS dengan average revenue per user (ARPU) Rp 27,5 ribu.
Sedangkan jasa non selular menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3,3 triliun atau naik 17,7% dibandingkan peridoe sama tahun lalu sebesar Rp 2,8 triliun. Selama sembilan bulan 2013 Indosat memiliki Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization(EBITDA) sebesar Rp 7,9 triliun atau naik 3,9% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 7,6 triliun. Sementara EBITDA margin di posisi 44,8% atau turun 2,3% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 47,1%
Rumor itu pun jadi kenyataan. Slot orbit 150,5 Bujur Timur (BT) yang saat ini tengah dihuni satelit Palapa C2 milik Indosat ternyata telah resmi dicabut oleh pemerintah. Lantas bagaimana nasib satelit Palapa berikutnya nanti? Ketika dikonfirmasi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto membenarkan kabar pencabutan tersebut. Surat penarikan slot orbit itu pun telah sampai ke tangan Indosat beberapa waktu yang lalu.
"Memang betul ada surat dari Kominfo per tanggal 19 September 2013 ke Indosat. Intinya menarik kembali pengelolaan slot orbit 150.5 BT dan sepenuhnya akan dikelola oleh pemerintah. Konsekuensinya, Indosat tidak akan berhak mengelola slot orbit tersebut," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (3/10/2013).
Gatot menjelaskan, Indosat masih berhak atas slot orbit tersebut hingga masa edar dari satelit Palapa C2 habis 2016 nanti. "Namun sejauh ini status slot orbit itu milik pemerintah Indonesia. Tidak benar isu ITU (International Telecommunication Union) menarik (slot orbit)," tegasnya. Ketika ditanya penarikan slot orbit dari Indosat karena adanya keinginan dari konsorsium perbankan yang ingin memiliki satelit sendiri untuk jalur komunikasi, Gatot menegaskan, dalam surat yang dilayangkan Kominfo tidak disebut akan diserahkan ke mana, tetapi yang jelas akan digunakan untuk pemanfaatan yang lebih besar.
Berkaitan dengan nasib dari surat Indosat yang dilayangkan ke Kominfo , Gatot mengakui ada surat balasan dari Indosat yang dikirimkan ke Menkominfo Tifatul Sembiring. "Ada surat masuk. Belum direspons," ungkapnya.
Pencabutan slot orbit ini cukup mengejutkan meski rumornya telah beredar sejak lama. Apalagi, Indosat berencana untuk memanfaatkan slot orbit tersebut untuk satelit Palapa E di 2016 nanti setelah Palapa C2 habis masa orbitnya.
President Director & CEO Indosat Alexander Rusli angkat bicara soal dicabutnya slot orbit 150.5 BT yang saat ini masih dihuni Satelit Palapa C2. Menurutnya, tak hanya Indosat yang rugi USD 250 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, namun pemerintah juga ikut kena imbasnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat resmi untuk mencabut hak kelola slot orbit yang sebelumnya dikuasakan ke Indosat. Surat yang ditandatangani Menkominfo Tifatul Sembiring ini telah dikirimkan akhir September lalu.
Indosat yang mendapati kenyataan ini, tak rela slot orbitnya dicabut. Diakui oleh Alex, panggilan akrab Alexander Rusli, Indosat pun telah berupaya memperjuangkan slot orbit tersebut demi kepentingan Satelit Palapa E yang nantinya diluncurkan di 2016 untuk menggantikan Satelit Palapa C2 yang habis masa orbitnya.
"Kami telah mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi lebih jauh soal rencana itu. Kalau ditanya kerugiannya, yang pasti besar banget. Bukan cuma Indosat yang rugi, tapi pemerintah juga. Di Indosat kanada 14% saham negara," sesal Alex saat dihubungi, Kamis (3/10/2013).
Ia pun mengingatkan, jika pemerintah akan menarik slot orbit itu maka Indosat akan menderita potensi kerugian sekitar USD 200 juta hingga USD250 juta. Angka itu dari hitung-hitungan biaya pembuatan dan peluncuran satelit baru Palapa E. "Angka yang pasti dari uang muka ke Orbital yang sudah kita setorkan untuk membuat satelit dan peluncurannya" katanya.
Alex juga menegaskan, saat ini slot orbit 150.5 BT masih dihuni oleh satelit Palapa C2 milik Indosat. "Itu satelit masih aktif dan ada pelanggannya. Kita masih mendapatkan pendapatan dari sewa transpondernya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rangka menunjukkan komitmen mengembangkan slot orbit 150.5 BT, Indosat telah menandatangani perjanjian dengan Orbital Sciences. Orbital Sciences Corporation adalah perusahaan dari Amerika Serikat yang digandeng Indosat untuk proses desain, produksi dan peluncuran satelit Palapa-E pada 2016 nanti yang akan menggantikan satelit Palapa C2.
Orbital juga tengah mencarikan fasilitas kredit ekspor bagi pendanaan satelit Palapa-E karena Indosat hanya mampu menalangi dari dana internal sekitar USD 50 juta dari total investasi sekitar USD 200 juta hingga USD 250 juta. Belum lama ini, Indosat juga menandatangani nota kesepakatan dengan perusahaan satelit asal jepang, Sky Perfect JSAT untuk meningkatkan nilai komersial dari slot orbit 150.5 BT. Hasil kerja sama dengan perusahaan maka Indonesia akan memiliki akses terhadap filing Ku-Band.
Satelit Penyadap
Sudah (kinerja keuangan) jatuh, masih tertimpa tangga (masalah satelit) pula. Derita Indosat soal satelit belum berakhir. Satelit Palapa punya Indosat ini belakangan disebut-sebut sebagai satelit tunggangan untuk penyadapan. Kabar ini juga telah sampai ke telinga para petinggi di Kementerian Kominfo. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto pun mengatakan akan segera mengklarifikasi isu penyadapan satelit Palapa yang beredar di media massa belakangan ini
"Bahwasanya satelit dapat disadap sesungguhnya bukan isu baru. Sejauh ini Kominfo belum minta klarifikasi ke Indosat, nanti ada direktorat yang menangani soal itu," jelasnya saat berbincang, Jumat (1/11/2013).Dasar hukum meminta klarifikasi adalah Pasal 21 UU Telekomunikasi No. 36/1999, yang intinya penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban, kepentingan umum dan kesusilaan. Sesuai Pasal 21 tersebut, seperti ditegaskan Gatot, ada kewajiban dari operator untuk memastikan bahwa satelitnya memiliki early warning report jika terjadi intersepsi.
Target Intelijen
Kominfo diminta tanggapannya terkait kabar beredar tentang Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang bekerja sama dengan Direktorat Sandi Australia dalam memantau dan menyadap komunikasi sejumlah negara di Asia Pasifik. Target utama kedua badan intelijen itu ialah Satelit Palapa milik Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler dan komunikasi radio di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini.
Pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. "Kami menggunakan kedutaan besar di kawasan kami untuk memantau komunikasi lokal, khususnya percakapan telepon bergelombang mikro," ungkap pakar intelijen Australia, Des Ball, kepada Australian Broadcasting Corporation.
Ball mengatakan keempat fasilitas spionase tersebut dapat memantau komunikasi sipil serta militer dari kawasan Pasifik tengah hingga wilayah Samudra Hindia. Gatot menjelaskan, isu penyadapan sudah menjadi perhatian bersama baik regulator, operator satelit dan konsumen itu sendiri, khususnya lembaga-lembaga strategis. Menurutnya, hal yang menjadi masalah adalah dibutuhkan suatu sistem aplikasi tersendiri untuk mengubah enskripsi materi yang dikomunikasikan.
"Hal yang justru kami khawatirkan bukan apakah Indosat sudah buat aplikasi atau belum. Tetapi kami khawatir jika ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan aplikasi untuk menyadap satelit. Selain harga terjangkau, juga karena sulit mengontrolnya," katanya.
Indosat sendiri berdasarkan catatan memiliki dua satelit yakni Palapa C-2 dan Palapa D. Palapa C-2 sudah habis nilai ekonomisnya. Sebanyak 65% saham Indosat dikuasai oleh Ooredoo. Dalam laporan keuangan di triwulan ketiga 2013, Ooredoo melaporkan Indosat memiliki 53,8 juta pengguna seluler.
Kondisi keuangan yang morat-marit ini melengkapi derita Indosat yang sebelumnya dipastikan tak lagi mengelola slot orbit satelit di 150.5 BT. Anak usaha Ooredoo ini hanya berhak numpang di slot orbit tersebut sampai satelit Palapa C2 habis masa edarnya di 2015 nanti. Imbasnya, kerugian yang ditaksir bisa mencapai USD 250 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun dari biaya persiapan satelit Palapa E yang semula direncanakan untuk suksesor Palapa C2 tadi.
Keuangan Indosat masih belum membaik di kuartal ketiga 2013 ini. Setelah rugi Rp 231,2 miliar di semester pertama, kinerja operator ini pun terus memburuk dengan kerugian membengkak jadi Rp 1,766 triliun. Dari keterangan pers yang dikutip, Jumat (1/11/2013), kondisi rugi Rp 1,766 triliun ini berbanding terbalik dengan kondisi di periode sama tahun lalu yang masih mampu mencatat keuntungan Rp 475,7 miliar.
Pemicu utama kerugian yang dalam hingga triwulan ketiga 2013 adalah selisih kurs dimana pada periode tersebut sebesar Rp 2,312 triliun melesat 260,2% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 641,9 miliar.
Tak hanya kerugian yang diderita, laba usaha Indosat juga turun 44,4% hingga triwulan ketiga 2013 yakni sebesar Rp 1,52 triliun dari posisi Rp 2,73 triliun di periode sama tahun lalu. Anak usaha Ooredoo ini hingga triwulan ketiga 2013 berhasil mendapatkan pendapatan sebesar Rp 17,79 triliun atau naik 9,4% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 16,27 triliun.
Pemasok utama pendapatan Indosat adalah jasa seluler sebesar Rp 14,4 triliun, naik 7,6% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 13,4 triliun. Jumlah pelanggan selular yang dimiliki Indosat hingga triwulan ketiga 2013 sebesar 53,8 juta nomor yang dilayani 23.207 BTS dengan average revenue per user (ARPU) Rp 27,5 ribu.
Sedangkan jasa non selular menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3,3 triliun atau naik 17,7% dibandingkan peridoe sama tahun lalu sebesar Rp 2,8 triliun. Selama sembilan bulan 2013 Indosat memiliki Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization(EBITDA) sebesar Rp 7,9 triliun atau naik 3,9% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 7,6 triliun. Sementara EBITDA margin di posisi 44,8% atau turun 2,3% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 47,1%
Rumor itu pun jadi kenyataan. Slot orbit 150,5 Bujur Timur (BT) yang saat ini tengah dihuni satelit Palapa C2 milik Indosat ternyata telah resmi dicabut oleh pemerintah. Lantas bagaimana nasib satelit Palapa berikutnya nanti? Ketika dikonfirmasi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto membenarkan kabar pencabutan tersebut. Surat penarikan slot orbit itu pun telah sampai ke tangan Indosat beberapa waktu yang lalu.
"Memang betul ada surat dari Kominfo per tanggal 19 September 2013 ke Indosat. Intinya menarik kembali pengelolaan slot orbit 150.5 BT dan sepenuhnya akan dikelola oleh pemerintah. Konsekuensinya, Indosat tidak akan berhak mengelola slot orbit tersebut," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (3/10/2013).
Gatot menjelaskan, Indosat masih berhak atas slot orbit tersebut hingga masa edar dari satelit Palapa C2 habis 2016 nanti. "Namun sejauh ini status slot orbit itu milik pemerintah Indonesia. Tidak benar isu ITU (International Telecommunication Union) menarik (slot orbit)," tegasnya. Ketika ditanya penarikan slot orbit dari Indosat karena adanya keinginan dari konsorsium perbankan yang ingin memiliki satelit sendiri untuk jalur komunikasi, Gatot menegaskan, dalam surat yang dilayangkan Kominfo tidak disebut akan diserahkan ke mana, tetapi yang jelas akan digunakan untuk pemanfaatan yang lebih besar.
Berkaitan dengan nasib dari surat Indosat yang dilayangkan ke Kominfo , Gatot mengakui ada surat balasan dari Indosat yang dikirimkan ke Menkominfo Tifatul Sembiring. "Ada surat masuk. Belum direspons," ungkapnya.
Pencabutan slot orbit ini cukup mengejutkan meski rumornya telah beredar sejak lama. Apalagi, Indosat berencana untuk memanfaatkan slot orbit tersebut untuk satelit Palapa E di 2016 nanti setelah Palapa C2 habis masa orbitnya.
President Director & CEO Indosat Alexander Rusli angkat bicara soal dicabutnya slot orbit 150.5 BT yang saat ini masih dihuni Satelit Palapa C2. Menurutnya, tak hanya Indosat yang rugi USD 250 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, namun pemerintah juga ikut kena imbasnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat resmi untuk mencabut hak kelola slot orbit yang sebelumnya dikuasakan ke Indosat. Surat yang ditandatangani Menkominfo Tifatul Sembiring ini telah dikirimkan akhir September lalu.
Indosat yang mendapati kenyataan ini, tak rela slot orbitnya dicabut. Diakui oleh Alex, panggilan akrab Alexander Rusli, Indosat pun telah berupaya memperjuangkan slot orbit tersebut demi kepentingan Satelit Palapa E yang nantinya diluncurkan di 2016 untuk menggantikan Satelit Palapa C2 yang habis masa orbitnya.
"Kami telah mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi lebih jauh soal rencana itu. Kalau ditanya kerugiannya, yang pasti besar banget. Bukan cuma Indosat yang rugi, tapi pemerintah juga. Di Indosat kanada 14% saham negara," sesal Alex saat dihubungi, Kamis (3/10/2013).
Ia pun mengingatkan, jika pemerintah akan menarik slot orbit itu maka Indosat akan menderita potensi kerugian sekitar USD 200 juta hingga USD250 juta. Angka itu dari hitung-hitungan biaya pembuatan dan peluncuran satelit baru Palapa E. "Angka yang pasti dari uang muka ke Orbital yang sudah kita setorkan untuk membuat satelit dan peluncurannya" katanya.
Alex juga menegaskan, saat ini slot orbit 150.5 BT masih dihuni oleh satelit Palapa C2 milik Indosat. "Itu satelit masih aktif dan ada pelanggannya. Kita masih mendapatkan pendapatan dari sewa transpondernya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rangka menunjukkan komitmen mengembangkan slot orbit 150.5 BT, Indosat telah menandatangani perjanjian dengan Orbital Sciences. Orbital Sciences Corporation adalah perusahaan dari Amerika Serikat yang digandeng Indosat untuk proses desain, produksi dan peluncuran satelit Palapa-E pada 2016 nanti yang akan menggantikan satelit Palapa C2.
Orbital juga tengah mencarikan fasilitas kredit ekspor bagi pendanaan satelit Palapa-E karena Indosat hanya mampu menalangi dari dana internal sekitar USD 50 juta dari total investasi sekitar USD 200 juta hingga USD 250 juta. Belum lama ini, Indosat juga menandatangani nota kesepakatan dengan perusahaan satelit asal jepang, Sky Perfect JSAT untuk meningkatkan nilai komersial dari slot orbit 150.5 BT. Hasil kerja sama dengan perusahaan maka Indonesia akan memiliki akses terhadap filing Ku-Band.
Satelit Penyadap
Sudah (kinerja keuangan) jatuh, masih tertimpa tangga (masalah satelit) pula. Derita Indosat soal satelit belum berakhir. Satelit Palapa punya Indosat ini belakangan disebut-sebut sebagai satelit tunggangan untuk penyadapan. Kabar ini juga telah sampai ke telinga para petinggi di Kementerian Kominfo. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto pun mengatakan akan segera mengklarifikasi isu penyadapan satelit Palapa yang beredar di media massa belakangan ini
"Bahwasanya satelit dapat disadap sesungguhnya bukan isu baru. Sejauh ini Kominfo belum minta klarifikasi ke Indosat, nanti ada direktorat yang menangani soal itu," jelasnya saat berbincang, Jumat (1/11/2013).Dasar hukum meminta klarifikasi adalah Pasal 21 UU Telekomunikasi No. 36/1999, yang intinya penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban, kepentingan umum dan kesusilaan. Sesuai Pasal 21 tersebut, seperti ditegaskan Gatot, ada kewajiban dari operator untuk memastikan bahwa satelitnya memiliki early warning report jika terjadi intersepsi.
Target Intelijen
Kominfo diminta tanggapannya terkait kabar beredar tentang Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang bekerja sama dengan Direktorat Sandi Australia dalam memantau dan menyadap komunikasi sejumlah negara di Asia Pasifik. Target utama kedua badan intelijen itu ialah Satelit Palapa milik Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler dan komunikasi radio di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini.
Pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. "Kami menggunakan kedutaan besar di kawasan kami untuk memantau komunikasi lokal, khususnya percakapan telepon bergelombang mikro," ungkap pakar intelijen Australia, Des Ball, kepada Australian Broadcasting Corporation.
Ball mengatakan keempat fasilitas spionase tersebut dapat memantau komunikasi sipil serta militer dari kawasan Pasifik tengah hingga wilayah Samudra Hindia. Gatot menjelaskan, isu penyadapan sudah menjadi perhatian bersama baik regulator, operator satelit dan konsumen itu sendiri, khususnya lembaga-lembaga strategis. Menurutnya, hal yang menjadi masalah adalah dibutuhkan suatu sistem aplikasi tersendiri untuk mengubah enskripsi materi yang dikomunikasikan.
"Hal yang justru kami khawatirkan bukan apakah Indosat sudah buat aplikasi atau belum. Tetapi kami khawatir jika ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan aplikasi untuk menyadap satelit. Selain harga terjangkau, juga karena sulit mengontrolnya," katanya.
Indosat sendiri berdasarkan catatan memiliki dua satelit yakni Palapa C-2 dan Palapa D. Palapa C-2 sudah habis nilai ekonomisnya. Sebanyak 65% saham Indosat dikuasai oleh Ooredoo. Dalam laporan keuangan di triwulan ketiga 2013, Ooredoo melaporkan Indosat memiliki 53,8 juta pengguna seluler.
Subscribe to:
Posts (Atom)