Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman optimistis sistem sensor elektronik terbaru T-Pass akan mengurangi antrean di gerbang tol hingga 20 persen. Teknologi ini dirancang bersama PT Telkom Indonesia.
Menurut Adit, pada sistem sensor sebelumnya, gerbang baru bisa membuka setelah lima detik. "Sekarang satu detik langsung terbuka. Lebih cepat lima kali lipat," kata dia seusai melakukan uji coba di gerbang Tol Kalimalang, Jakarta Timur, Jumat, 3 Oktober 2014.
Adit menargetkan sistem T-Pass akan dipasang di sepuluh gerbang tol Jabodetabek sebelum 2015. Namun, ada beberapa gerbang tol yang tidak akan dipasangi T-Pass, seperti Cililitan dan Pondok Ranji. "Sebab, kemacetan di gerbang tol tersebut sudah tergolong parah."
Biaya yang diperlukan untuk pemasangan per gerbang tol mencapai Rp 500-700 juta. Setelah memasang sistem ini, Adit berniat mengintegrasikan T-Pass dengan program Electronic Road Pricing (ERP) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengendara cukup membeli sensor atau On Board Unit untuk sistem ini seharga Rp 200 ribu.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menguji coba layanan pembayaran jalan menggunakan sistem sensor. Layanan yang dinamakan T-pass ini adalah hasil kerja sama antara PT Telkom Indonesia Tbk dengan PT Jasa Marga Tbk. "Teknologi ini mampu memangkas waktu antrean di gerbang tol," kata Dahlan di gerbang Tol Kalimalang, Jakarta Timur, Jumat, 3 Oktober 2014. Meskipun hanya sebesar 20 persen.
Menurut Dahlan, teknologi sensor elektronik untuk pembayaran jalan tol sudah pernah diterapkan. Namun, sistem ini tidak berjalan karena perangkat pendukung berupa On Board Unit (OBU) relatif mahal. Dulu harga OBU Rp 600 ribu. Tapi teknologi baru ini harganya cuma Rp 200 ribu," ujar Dahlan.
Dahlan memuji terobosan yang dilakukan oleh Telkom dan Jasa Marga. Menurut Dahlan, teknologi semacam ini sudah dicoba di beberapa negara, seperti Italia, Singapura, dan Malaysia. Pengguna jalan tol tinggal melewati gerbang dan sensor akan mengecek biaya serta memasukkan tagihannya melalui rekening bank.
Direktur Utama PT Telkom Indonesia Arief Yahya mengatakan sistem terbaru ini akan membuat antrean gerbang tol lebih cepat. Dengan OBU jenis lama, buruh waktu 5 detik untuk membuka palang otomatis. "Teknologi baru ini cuma perlu 1 detik," katanya.
Selain itu, pada teknologi lama sensor pembuka gerbang bekerja dengan kecepatan maksimal 25 kilometer per jam. Dengan alat baru ini, mobil berkecepatan di atas 40 kilometer per jam dapat terdeteksi. "Tinggal bayar tagihan dan cek saldo di bank, bisa melalui ATM dan SMS Banking," kata Arief.
Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengatakan semua gerbang tol akan menggunakan OBU terbaru. "Yang sudah pakai OBU lama dan ingin diganti, Jasa Marga akan memberikan secara gratis," kata dia.
Friday, October 3, 2014
Thursday, October 2, 2014
Holding BUMN Dibentuk
Setelah 12 tahun direncanakan,holding BUMN atau perusahaan induk BUMN perkebunan dan kehutanan resmi diluncurkan, Kamis, 2 Oktober 2014. “Diharapkan induk atau holding BUMN perkebunan dan kehutanan bisa go international dan mampu bersaing,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam sambutannya.
Dahlan turut menandatangani Akta Pengalihan Saham BUMN dan peluncuran pembentukan holding BUMN di kantor PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Surabaya, Jawa Timur. Seluruh direktur utama PTPN I hingga XIV dan PT Inhutani I hingga V hadir dalam acara tersebut.
Holding BUMN perkebunan merupakan peleburan 14 BUMN perkebunan, yakni PTPN I hingga PTPN XIV, di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun holding BUMN kehutanan merupakan penyatuan lima BUMN kehutanan, mulai PT Inhutani I sampai V. Sebagian besar saham negara di BUMN perkebunan dan kehutanan yang akan menjadi anak perusahaan, dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal negara (PMN) pada PTPN III dan Perum Perhutani melalui inbreng saham pemerintah.
Menurut Dahlan, holding BUMN perkebunan dan kehutanan akan lebih efisien dibandingkan perusahaan yang terpisah-pisah. Sehingga laba perusahaan perkebunan dan kehutanan dapat meningkat. "Agar perkebunan BUMN sama majunya dengan perkebunan swasta lainnya." Selain itu, pembentukanholding bertujuan untuk merampingkan jumlah BUMN demi peningkatan efisiensi. Serta menciptakan perusahaan kebun dan hutan milik pemerintah berskala besar.
Ia berharap holding bisa mendongkrak kinerja perkebunan lantaran setiap tahun sumbangan perkebunan merosot. “Perkebunan BUMN hanya menyumbang 9 persen dari keseluruhan hasil kebun nasional.”
Selama ini, beberapa BUMN mengalami kesulitan peminjaman uang melalui bank. Adanyaholding ini, dia melanjutkan, diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. “Mungkin dengan jaminan PTPN III sebagai holding, jadi bisa utang lagi,” kata Direktur Utama PT PTPN III Bagas Angkasa.
Dahlan turut menandatangani Akta Pengalihan Saham BUMN dan peluncuran pembentukan holding BUMN di kantor PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Surabaya, Jawa Timur. Seluruh direktur utama PTPN I hingga XIV dan PT Inhutani I hingga V hadir dalam acara tersebut.
Holding BUMN perkebunan merupakan peleburan 14 BUMN perkebunan, yakni PTPN I hingga PTPN XIV, di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun holding BUMN kehutanan merupakan penyatuan lima BUMN kehutanan, mulai PT Inhutani I sampai V. Sebagian besar saham negara di BUMN perkebunan dan kehutanan yang akan menjadi anak perusahaan, dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal negara (PMN) pada PTPN III dan Perum Perhutani melalui inbreng saham pemerintah.
Menurut Dahlan, holding BUMN perkebunan dan kehutanan akan lebih efisien dibandingkan perusahaan yang terpisah-pisah. Sehingga laba perusahaan perkebunan dan kehutanan dapat meningkat. "Agar perkebunan BUMN sama majunya dengan perkebunan swasta lainnya." Selain itu, pembentukanholding bertujuan untuk merampingkan jumlah BUMN demi peningkatan efisiensi. Serta menciptakan perusahaan kebun dan hutan milik pemerintah berskala besar.
Ia berharap holding bisa mendongkrak kinerja perkebunan lantaran setiap tahun sumbangan perkebunan merosot. “Perkebunan BUMN hanya menyumbang 9 persen dari keseluruhan hasil kebun nasional.”
Selama ini, beberapa BUMN mengalami kesulitan peminjaman uang melalui bank. Adanyaholding ini, dia melanjutkan, diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. “Mungkin dengan jaminan PTPN III sebagai holding, jadi bisa utang lagi,” kata Direktur Utama PT PTPN III Bagas Angkasa.
Mantan Direktur Utama PTPN III itu mengatakan restrukturisasi utang dapat menjadi solusi bagi PTPN lain. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyampaikan aspirasinya terkait pembentukanholding. Ia mengakui pembentukan holding perusahaan BUMN tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang lama. "Limaholding saja sudah alhamdulilah. Sekarang kita baru punyaholding pupuk dan semen," katanya di depan mahasiswa Universitas Indonesia ketika memberikan kuliah umum pada Kamis, 23 Mei 2013.
Di depan para mahasiswa, ia mencontohkan pembentukanholding perkebunan yang hingga kini belum rampung. "Proses politiknya panjang. Holding perkebunan, misalnya, bertahun-tahun ini belum selesai," katanya.
Ia pesimistis dalam tiga tahun ke depan lima holding sudah terbentuk. "Seperti dalam tiga tahun ke depan belumlah itu.” Program pemerintah untuk membentuk sejumlah holding BUMN diharapkan bisa dipercepat. "Karena manfaatnya sangat besar," ujar mantan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Rabu, 26 Desember 2012.
Ia mencontohkan pembentukan holding perusahaan pupuk yang telah berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan-perusahaan negara di sektor itu. "Itu sudah berjalan efektif sekarang. Karena itu, holding-holding lain harus segera menyusul. Misalnya,holding perkebunan," katanya.
Seperti diketahui, sektor pupuk sudah menjadi holding BUMN sejak 1997. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, Pusri diamanatkan menjadi Induk Perusahaan Pupuk Nasional sebagai operating holding. Seluruh saham milik negara pada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik pun dialihkan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara. Pada April 2012 lalu, holding tersebut bertransformasi dengan mengganti nama dan logo menjadi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Selama periode 2007-2011, BUMN Sektor Usaha Pupuk mengalami pertumbuhan aset rata-rata 16,5% per tahun yang diikuti dengan pertumbuhan ekuitas rata-rata 18,85% per tahun. Labanya terus naik dari Rp 1,585 triliun pada 2007 menjadi Rp 4,085 triliun pada empat tahun kemudian.
Sampai dengan tahun 2020, Kementerian BUMN ingin membentuk 11 holding BUMN. Namun, sampai saat ini kementerian baru berhasil membentuk dua holding, yakni pupuk dan BUMN sektor semen. Padahal, katanya, pembentukan holding sangat berpengaruh positif bagi perekonomian. "Seperti pupuk dan semen ketika digabung itu menjadi besar sekali, makin besar," katanya.
Seperti diketahui sampai tahun 2020, Kementerian BUMN menargetkan pembentukan banyak holding. Antara lain holdingsektor usaha perkebunan, sektor usaha kehutanan, sektor usaha pangan, sektor usaha maritim, sektor usaha kesehatan, sektor usaha pertambangan, sektor usaha penerbangan dan kebandarudaraan. Holding sektor usaha semen, sektor usaha konstruksi, sektor usaha angkutan darat, serta holding sektor usaha pariwisata
Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap seluruh nakhoda BUMN di bidang perkebunan dan kehutanan bisa menjaga sinergi setelah pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan, Kamis, 2 Oktober 2014. Mereka diharap menyingkirkan ego perusahaan masing-masing.
"Kalau perlu, direktur utama yang menjabat komisaris holdingnanti tidak boleh terima gaji," kata Dahlan di hadapan para tamu di Kantor Pusat PTPN XI Surabaya, Kamis, 2 Oktober 2014. Alasannya, duduk di jajaran komisaris holding hanyalah bagian dari tugas. "Atau boleh terima gaji, tapi harus disetorkan ke perusahaan induk," Dahlan menambahkan.
Selama ini, menurut dia, terlalu banyak contoh anak perusahaan di dunia swasta yang tak sejalan dengan perusahaan induknya. Padahal ada banyak cara, seperti pembagian tugas dalam direksi holding berdasarkan komoditas, area, atau produksi pemasaran.
Namun, cara paling umum, kata dia, adalah membentuk dewan komisaris yang terdiri dari para direktur utama anak perusahaannya. "Sehingga kemauan holding bisa terlaksana pula sampai di anak perusahaan, bukan keinginan sendiri-sendiri."
Direktur Utama Holding BUMN Perkebunan Bagas Angkasa mengungkapkan prioritasnya ke depan ialah restrukturisasi pinjaman utang. Dengan jaminan PTPN III sebagai holding,PTPN lain diharapkan dapat mengajukan utang lagi ke bank. Ia menyatakan butuh waktu sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan pengoperasian awal holding pada akhir 2014.
Seusai peluncuran, secara resmi pemerintah mengalihkan 90 persen sahamnya kepada PTPN III selaku pemimpin Holding BUMN Perkebunan. "Total aset semuanya sekitar Rp 69 triliun, mulai milik PTPN I sampai XIV, kecuali milik PTPN III," kata mantan Direktur Utama PTPN III ini.
Di depan para mahasiswa, ia mencontohkan pembentukanholding perkebunan yang hingga kini belum rampung. "Proses politiknya panjang. Holding perkebunan, misalnya, bertahun-tahun ini belum selesai," katanya.
Ia pesimistis dalam tiga tahun ke depan lima holding sudah terbentuk. "Seperti dalam tiga tahun ke depan belumlah itu.” Program pemerintah untuk membentuk sejumlah holding BUMN diharapkan bisa dipercepat. "Karena manfaatnya sangat besar," ujar mantan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Rabu, 26 Desember 2012.
Ia mencontohkan pembentukan holding perusahaan pupuk yang telah berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan-perusahaan negara di sektor itu. "Itu sudah berjalan efektif sekarang. Karena itu, holding-holding lain harus segera menyusul. Misalnya,holding perkebunan," katanya.
Seperti diketahui, sektor pupuk sudah menjadi holding BUMN sejak 1997. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, Pusri diamanatkan menjadi Induk Perusahaan Pupuk Nasional sebagai operating holding. Seluruh saham milik negara pada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik pun dialihkan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara. Pada April 2012 lalu, holding tersebut bertransformasi dengan mengganti nama dan logo menjadi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Selama periode 2007-2011, BUMN Sektor Usaha Pupuk mengalami pertumbuhan aset rata-rata 16,5% per tahun yang diikuti dengan pertumbuhan ekuitas rata-rata 18,85% per tahun. Labanya terus naik dari Rp 1,585 triliun pada 2007 menjadi Rp 4,085 triliun pada empat tahun kemudian.
Sampai dengan tahun 2020, Kementerian BUMN ingin membentuk 11 holding BUMN. Namun, sampai saat ini kementerian baru berhasil membentuk dua holding, yakni pupuk dan BUMN sektor semen. Padahal, katanya, pembentukan holding sangat berpengaruh positif bagi perekonomian. "Seperti pupuk dan semen ketika digabung itu menjadi besar sekali, makin besar," katanya.
Seperti diketahui sampai tahun 2020, Kementerian BUMN menargetkan pembentukan banyak holding. Antara lain holdingsektor usaha perkebunan, sektor usaha kehutanan, sektor usaha pangan, sektor usaha maritim, sektor usaha kesehatan, sektor usaha pertambangan, sektor usaha penerbangan dan kebandarudaraan. Holding sektor usaha semen, sektor usaha konstruksi, sektor usaha angkutan darat, serta holding sektor usaha pariwisata
Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap seluruh nakhoda BUMN di bidang perkebunan dan kehutanan bisa menjaga sinergi setelah pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan, Kamis, 2 Oktober 2014. Mereka diharap menyingkirkan ego perusahaan masing-masing.
"Kalau perlu, direktur utama yang menjabat komisaris holdingnanti tidak boleh terima gaji," kata Dahlan di hadapan para tamu di Kantor Pusat PTPN XI Surabaya, Kamis, 2 Oktober 2014. Alasannya, duduk di jajaran komisaris holding hanyalah bagian dari tugas. "Atau boleh terima gaji, tapi harus disetorkan ke perusahaan induk," Dahlan menambahkan.
Selama ini, menurut dia, terlalu banyak contoh anak perusahaan di dunia swasta yang tak sejalan dengan perusahaan induknya. Padahal ada banyak cara, seperti pembagian tugas dalam direksi holding berdasarkan komoditas, area, atau produksi pemasaran.
Namun, cara paling umum, kata dia, adalah membentuk dewan komisaris yang terdiri dari para direktur utama anak perusahaannya. "Sehingga kemauan holding bisa terlaksana pula sampai di anak perusahaan, bukan keinginan sendiri-sendiri."
Direktur Utama Holding BUMN Perkebunan Bagas Angkasa mengungkapkan prioritasnya ke depan ialah restrukturisasi pinjaman utang. Dengan jaminan PTPN III sebagai holding,PTPN lain diharapkan dapat mengajukan utang lagi ke bank. Ia menyatakan butuh waktu sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan pengoperasian awal holding pada akhir 2014.
Seusai peluncuran, secara resmi pemerintah mengalihkan 90 persen sahamnya kepada PTPN III selaku pemimpin Holding BUMN Perkebunan. "Total aset semuanya sekitar Rp 69 triliun, mulai milik PTPN I sampai XIV, kecuali milik PTPN III," kata mantan Direktur Utama PTPN III ini.
Mega Proyek Tol Trans Sumatera Mulai Dikerjakan
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan dua rute jalur tol Trans Sumatera akan segera diluncurkan pada Jumat, 10 Oktober 2014. "Insya Allah, di Medan, mereka sedang bekerja superkeras," ujarnya di kantornya, Kamis, 2 Oktober 2014.
Berdasarkan uji kelayakan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah akhirnya memutuskan ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya yang paling realistis dikerjakan segera. "Kalau bisa langsung groundbreaking, ya langsung," kata Chairul.
Pemilihan dua rute tersebut dilandaskan pada pertimbangan perizinan lahan yang sudah dikantongi keduanya saat ini. Untuk ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer, pembebasan tanahnya sudah selesai 70 persen. Sedangkan pembebasan lahan untuk ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer baru selesai 30 persen. "Makanya, kita pusatkan pencanangan di Medan-Binjai," ujar Chairul.
Chairul menjelaskan, untuk tahap awal pengerjaan, pelaksanaan proyek di dua ruas itu berasal dari kantong internal PT Hutama Karya (persero) selaku pelaksana proyek. "Soal rinciannya, tanya Hutama Karya dan BUMN," tuturnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemilihan dua ruas awal megaproyek sepanjang 2.700 kilometer itu merupakan kewenangan Hutama Karya dengan memperhitungkan kesiapan lahan. "Dia diberi kekuasaan bisa menetapkan mana dulu," ujarnya.
Dalam pelaksanaan itu, Hutama Karya ditunjuk pemerintah bukan sebagai kontraktor, tapi sebagai badan usaha jalan tol. BUMN itu harus mendapatkan persetujuan pendanaan dari perbankan untuk selanjutnya dilaksanakan tender kontraktor. "Jadi agak lama," ujar Djoko.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Carmelita Hartoto menilai tak semua ruas tol trans Sumatera akan mengundang investor. Dari empat ruas yang direncanaka, hanya ruas Medan-Binjai dan Pekanbaru-Dumai yang dinilai padat secara ekonomi. "Dua rute itu memang padat secara ekonomi, dari dulu sudah ditawarkan ke investor,"kata Carmelita yang dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Juli 2014. Sementara ruas sisanya yakni Bakauheni-Lampung dan Palembang-Indralaya dinilai tak menarik buat investor.
Carmelita mencontohkan, rute Pekanbaru-Dumai diperlukan karena akan mempercepat jalur distribusi dibanding dengan menggunakan moda transportasi laut. Transportasi darat melalui tol dinilai Carmelita lebih efisien karena masing menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Selain itu, bila menggunakan kapal, tarif di pelabuhan cenderung lebih mahal dan muatan kapal laut belum berimbang.
Namun, tidak semua ruas membutuhkan jalur darat. Secara umum, Carmelita mengatakan distribusi barang tetap lebih murah dengan menggunakan moda transportasi laut. Kehadiran tol trans Sumatera, menurut dia, akan memperlancar mobilisasi barang di kawasan Sumatera dan memperbaiki biaya logistik. "Meski demikian, saya kira dampaknya bagi industri tidak signifikan," kata Carmelita lagi.
Ruas tol trans Sumatera direncanakan akan mulai dibangun pada 9 Oktober mendatang. Tol ini nantinya akan saling terintegrasi dan menyambungkan Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung.
Berdasarkan uji kelayakan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah akhirnya memutuskan ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya yang paling realistis dikerjakan segera. "Kalau bisa langsung groundbreaking, ya langsung," kata Chairul.
Pemilihan dua rute tersebut dilandaskan pada pertimbangan perizinan lahan yang sudah dikantongi keduanya saat ini. Untuk ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer, pembebasan tanahnya sudah selesai 70 persen. Sedangkan pembebasan lahan untuk ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer baru selesai 30 persen. "Makanya, kita pusatkan pencanangan di Medan-Binjai," ujar Chairul.
Chairul menjelaskan, untuk tahap awal pengerjaan, pelaksanaan proyek di dua ruas itu berasal dari kantong internal PT Hutama Karya (persero) selaku pelaksana proyek. "Soal rinciannya, tanya Hutama Karya dan BUMN," tuturnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemilihan dua ruas awal megaproyek sepanjang 2.700 kilometer itu merupakan kewenangan Hutama Karya dengan memperhitungkan kesiapan lahan. "Dia diberi kekuasaan bisa menetapkan mana dulu," ujarnya.
Dalam pelaksanaan itu, Hutama Karya ditunjuk pemerintah bukan sebagai kontraktor, tapi sebagai badan usaha jalan tol. BUMN itu harus mendapatkan persetujuan pendanaan dari perbankan untuk selanjutnya dilaksanakan tender kontraktor. "Jadi agak lama," ujar Djoko.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Carmelita Hartoto menilai tak semua ruas tol trans Sumatera akan mengundang investor. Dari empat ruas yang direncanaka, hanya ruas Medan-Binjai dan Pekanbaru-Dumai yang dinilai padat secara ekonomi. "Dua rute itu memang padat secara ekonomi, dari dulu sudah ditawarkan ke investor,"kata Carmelita yang dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Juli 2014. Sementara ruas sisanya yakni Bakauheni-Lampung dan Palembang-Indralaya dinilai tak menarik buat investor.
Carmelita mencontohkan, rute Pekanbaru-Dumai diperlukan karena akan mempercepat jalur distribusi dibanding dengan menggunakan moda transportasi laut. Transportasi darat melalui tol dinilai Carmelita lebih efisien karena masing menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Selain itu, bila menggunakan kapal, tarif di pelabuhan cenderung lebih mahal dan muatan kapal laut belum berimbang.
Namun, tidak semua ruas membutuhkan jalur darat. Secara umum, Carmelita mengatakan distribusi barang tetap lebih murah dengan menggunakan moda transportasi laut. Kehadiran tol trans Sumatera, menurut dia, akan memperlancar mobilisasi barang di kawasan Sumatera dan memperbaiki biaya logistik. "Meski demikian, saya kira dampaknya bagi industri tidak signifikan," kata Carmelita lagi.
Ruas tol trans Sumatera direncanakan akan mulai dibangun pada 9 Oktober mendatang. Tol ini nantinya akan saling terintegrasi dan menyambungkan Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung.
Harga Ayam Hidup Jatuh Karena Pasokan Berlebih
Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara Sigit Prabowo mengatakan situasi bisnis perunggasan nasional saat ini sangat memprihatinkan. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, keseimbangan harga sulit dicapai.
"Harga bibit ayam (day old chick/DOC) terus melambung seiring harga pakan yang tinggi, namun tidak dibarengi kenaikan harga jual ayam hidup," kata Sigit dalam diskusi bertajuk "Memperjuangkan Harga Ayam dan Telur di Atas HPP Peternak Rakyat" di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
Menurut Sigit, gejala oversuplai memang dimungkinkan sebagai penyebab utama jatuhnya harga jual di pasar. "Oversuplai ini lantaran ketidakakuratan data, baik dari kalangan pelaku usaha pembibitan maupun pemerintah selaku pengatur imporgrandparent stock," ujarnya.
Untuk itu, para peternak unggas menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kelebihan pasokan ini. Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab dengan wacana menggandakan konsumsi ayam nasional.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bertekad mendongkrak konsumsi ayam dan telur menjadi dua kali lipat (double consumption) dalam lima tahun mendatang. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan angka konsumsi daging ayam yang sekarang sekitar 7 kilogram per kapita per tahun ditargetkan menjadi 14 kilogram per kapita per tahun pada 2017.
"Harga bibit ayam (day old chick/DOC) terus melambung seiring harga pakan yang tinggi, namun tidak dibarengi kenaikan harga jual ayam hidup," kata Sigit dalam diskusi bertajuk "Memperjuangkan Harga Ayam dan Telur di Atas HPP Peternak Rakyat" di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
Menurut Sigit, gejala oversuplai memang dimungkinkan sebagai penyebab utama jatuhnya harga jual di pasar. "Oversuplai ini lantaran ketidakakuratan data, baik dari kalangan pelaku usaha pembibitan maupun pemerintah selaku pengatur imporgrandparent stock," ujarnya.
Untuk itu, para peternak unggas menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kelebihan pasokan ini. Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab dengan wacana menggandakan konsumsi ayam nasional.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bertekad mendongkrak konsumsi ayam dan telur menjadi dua kali lipat (double consumption) dalam lima tahun mendatang. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan angka konsumsi daging ayam yang sekarang sekitar 7 kilogram per kapita per tahun ditargetkan menjadi 14 kilogram per kapita per tahun pada 2017.
Kuota BBM Bersubsidi Dipastikan Jebol
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo, mengatakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi akan jebol sebelum akhir 2014. Jebolnya kuota BBM bersubsidi bakal terjadi berdasarkan perhitungan yang telah dibuat. "Sebab, penyalahgunaan tetap jalan dan tidak tepat sasaran," tutur dia, di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
Menurut Susilo, tidak ada solusi untuk mencegah kuota bersubsidi jebol. Meski terus dikawal pemerintah, penyelundupan tetap saja terjadi. "Kecuali mau dilarang setiap Sabtu-Minggu, puasa subsidi," ujarnya.
Susilo merasa yakin kuota BBM bersubsidi dapat ditekan melalui larangan penjualan Premium pada akhir pekan, saat masyarakat tidak pergi ke kantor. Namun tetap ada risiko karena masyarakat akan membeli BBM pada Jumat.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Perserto), Hanung Budya, pernah menyatakan, berdasarkan penghitungan Pertamina, potensi kelebihan kuota BBM bersubsidi mencapai 1,35 juta kiloliter. “Kalau kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar bakal habis sekitar Desember," kata dia..
Pertamina mencatat kebutuhan rata-rata Premium hingga akhir Juli lalu mencapai 81.132 kiloliter dan solar 42.207 kiloliter. Dengan kuota yang tersisa, kuota harian Premium dan solar masing-masing hanya 80.240 kiloliter dan 41.452 kiloliter. "Artinya, ada defisit kuota yang sangat mengkhawatirkan," ujar Hanung.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi mencukupi hingga akhir 2014. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014, pemerintah telah membatasi volume BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter.
"Kami yakin kuota BBM akan cukup hingga akhir tahun bila secara konsisten penyesuaian alokasi BBM subsidi dijalankan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Heri Poernomo Senin, 22 September 2014.
Menurut Heri, untuk mengatasi kelebihan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pengendalian BBM subsidi yang diinstruksikan oleh Badan Pengatur Hilir Migas. "Langkah yang diambil oleh BPH Migas ini salah satunya dengan mengurangi jumlah alokasi BBM subsidi ke SPBU hingga 20 persen," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi sesuai amanat Peraturan Menteri Energi Nomor 1 Tahun 2013. Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD, pelayaran, perkebunan dan pertambangan.
PT Pertamina (Persero) menyatakan adanya potensi kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2014 akan habis sepekan menjelang akhir tahun. Alasannya, kebijakan pengendalian penyaluran kuota harian BBM subsidi di SPBU (pengkitiran) dihentikan.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan berdasarkan perhitungan Pertamina, potensi overkuota BBM subsidi mencapai 1,35 juta kiloliter (KL) atau senilai Rp 8 triliun. "Kalau pengkitiran dihentikan sementara kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar habis sekitar Desember," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu, 27 Agustus 2014.
Menurut Susilo, tidak ada solusi untuk mencegah kuota bersubsidi jebol. Meski terus dikawal pemerintah, penyelundupan tetap saja terjadi. "Kecuali mau dilarang setiap Sabtu-Minggu, puasa subsidi," ujarnya.
Susilo merasa yakin kuota BBM bersubsidi dapat ditekan melalui larangan penjualan Premium pada akhir pekan, saat masyarakat tidak pergi ke kantor. Namun tetap ada risiko karena masyarakat akan membeli BBM pada Jumat.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Perserto), Hanung Budya, pernah menyatakan, berdasarkan penghitungan Pertamina, potensi kelebihan kuota BBM bersubsidi mencapai 1,35 juta kiloliter. “Kalau kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar bakal habis sekitar Desember," kata dia..
Pertamina mencatat kebutuhan rata-rata Premium hingga akhir Juli lalu mencapai 81.132 kiloliter dan solar 42.207 kiloliter. Dengan kuota yang tersisa, kuota harian Premium dan solar masing-masing hanya 80.240 kiloliter dan 41.452 kiloliter. "Artinya, ada defisit kuota yang sangat mengkhawatirkan," ujar Hanung.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi mencukupi hingga akhir 2014. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014, pemerintah telah membatasi volume BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter.
"Kami yakin kuota BBM akan cukup hingga akhir tahun bila secara konsisten penyesuaian alokasi BBM subsidi dijalankan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Heri Poernomo Senin, 22 September 2014.
Menurut Heri, untuk mengatasi kelebihan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pengendalian BBM subsidi yang diinstruksikan oleh Badan Pengatur Hilir Migas. "Langkah yang diambil oleh BPH Migas ini salah satunya dengan mengurangi jumlah alokasi BBM subsidi ke SPBU hingga 20 persen," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi sesuai amanat Peraturan Menteri Energi Nomor 1 Tahun 2013. Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD, pelayaran, perkebunan dan pertambangan.
PT Pertamina (Persero) menyatakan adanya potensi kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2014 akan habis sepekan menjelang akhir tahun. Alasannya, kebijakan pengendalian penyaluran kuota harian BBM subsidi di SPBU (pengkitiran) dihentikan.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan berdasarkan perhitungan Pertamina, potensi overkuota BBM subsidi mencapai 1,35 juta kiloliter (KL) atau senilai Rp 8 triliun. "Kalau pengkitiran dihentikan sementara kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar habis sekitar Desember," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu, 27 Agustus 2014.
Sapi Import Akan Dikarantina Di Pulau Khusus Untuk Cegah Penyakit Menular
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan pemerintah segera siapkan pulau karantina untuk sapi impor. Menurut dia, pulau ini dibutuhkan untuk mengecek kembali sapi-sapi agar bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Pulau ini disiapkan sebagai jawaban atas amendemen UU Peternakan yang memperbolehkan sapi didatangkan dengan aturan berbasis zona (zone based), bukan berbasis negara (country based)," katanya saat ditemui seusai seminar program kelapa sawit berkelanjutan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Oktober 2014.
Rusman menjelaskan pulau karantina sapi impor akan ada di tiga wilayah Indonesia: barat, tengah, dan timur. Saat ini daerah yang dicanangkan baru ada di Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara. "Nantinya, wilayah ini akan diatur dalam peraturan pemerintah," katanya.
Namun Rusman mengatakan bahwa pemerintah belum membicarakan realisasi pulau karantina tersebut. Pemerintah akan lebih dulu mengusahakan peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya. "Akhir tahun ini jadi target kami," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk merevisi UU Nomor 18 Tahun 2009 dengan memasukkan poin baru, yaitu pemerintah boleh impor sapi indukan dari zona bebas PMK di satu negara. Selama ini Indonesia hanya boleh impor sapi dari negara yang terbukti bebas penyakit secara nasional. "Revisi UU ini memperluas cakupan sapi impor agar Indonesia tak tergantung dari monopoli suatu negara," kata Rusman.
Menurut Rusman, ada 28 negara yang daerah-daerahnya dinyatakan sudah bebas penyakit hewan ternak, tapi hanya ada 4 negara yang diakui secara keseluruhan bebas dari penyakit tersebut, yakni Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Kanada. Padahal, kata dia, daerah-daerah yang ada di Brasil dan India siap memasok sapi sehat ke Indonesia.
"Pulau ini disiapkan sebagai jawaban atas amendemen UU Peternakan yang memperbolehkan sapi didatangkan dengan aturan berbasis zona (zone based), bukan berbasis negara (country based)," katanya saat ditemui seusai seminar program kelapa sawit berkelanjutan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Oktober 2014.
Rusman menjelaskan pulau karantina sapi impor akan ada di tiga wilayah Indonesia: barat, tengah, dan timur. Saat ini daerah yang dicanangkan baru ada di Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara. "Nantinya, wilayah ini akan diatur dalam peraturan pemerintah," katanya.
Namun Rusman mengatakan bahwa pemerintah belum membicarakan realisasi pulau karantina tersebut. Pemerintah akan lebih dulu mengusahakan peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya. "Akhir tahun ini jadi target kami," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk merevisi UU Nomor 18 Tahun 2009 dengan memasukkan poin baru, yaitu pemerintah boleh impor sapi indukan dari zona bebas PMK di satu negara. Selama ini Indonesia hanya boleh impor sapi dari negara yang terbukti bebas penyakit secara nasional. "Revisi UU ini memperluas cakupan sapi impor agar Indonesia tak tergantung dari monopoli suatu negara," kata Rusman.
Menurut Rusman, ada 28 negara yang daerah-daerahnya dinyatakan sudah bebas penyakit hewan ternak, tapi hanya ada 4 negara yang diakui secara keseluruhan bebas dari penyakit tersebut, yakni Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Kanada. Padahal, kata dia, daerah-daerah yang ada di Brasil dan India siap memasok sapi sehat ke Indonesia.
Rupiah Terkapar Karena DPR Dikuasai Oposisi
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung tidak menampik penurunan nilai tukar rupiah karena kondisi politik saat ini. Dikuasainya Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang berseberangan dengan pemerintah baru (oposisi), kata Chairul, menyulitkan upaya untuk meyakinkan investor. "Mereka khawatir pemerintah akan kurang efektif dalam melaksanakan programnya," kata Chairul yang akrab disapa CT itu di kantornya, Kamis, 2 Oktober 2014.
Untuk menekan depresiasi rupiah, CT meminta semua pihak menahan diri serta tidak tergerus isu politik. Selain itu, CT mengimbau investor untuk tidak menjadikan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sebagai alasan untuk menurunkan tingkat kepercayaan investor. "Jangan terburu-buru, apalagi Pak SBY akan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang," ujarnya.
CT juga yakin melemahnya rupiah disebabkan kebijakan rencana bank sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga. Dalam sesi penutupan Kamis, rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang melemah terhadap dolar. Rupiah merosot menjadi Rp 12.162 per dolar Amerika.
Ekonom PT BNI Securities, Heru Irvansyah, mengatakan rupiah kini mulai bergerak ke level keseimbangannya yang baru di kisaran 12.100-12.100 per dolar. "Meningkatnya kebutuhan dolar di tengah likuiditas yang semakin berkurang menjadi penyebab utama pelemahan rupiah," kata dia di Jakarta, Selasa, 30 September 2014.
Pelonggaran kuantitatif (QE3) bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sebesar US$ 85 miliar akan segera berakhir pada Oktober besok. The Fed yang melihat pemulihan ekonomi telah berjalan dengan baik, perlahan tapi pasti mengurangi pemberian stimulus bulanan tersebut. Hingga September, QE hanya tinggal tersisa US$ 15 miliar.
Heru menilai faktor sentimen politik pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berpengaruh terhadap pelemahan rupiah, namun tidak terlalu signifikan. "Resistensi parlemen akan menimbulkan risiko politik yang lebih luas, dan bakal berdampak buruk pada prospek investasi," kata dia.
Menurut Analis PT First Asia Capital, Ivan Kurniawan, terus memanasnya hubungan antara koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dengan koalisi merah putih pendukung Prabowo Subianto bisa mengakibatkan ketidakpastian politik. "Bagi investor, kepastian politik merupakan salah satu syarat investasi. Bila tidak stabil, keuntungan investasi sulit diperkirakan."
Ketidakpastian politik itu pula salah satu penyebab investor asing mulai berkemas dari pasar keuangan Indonesia. Setelah pemilu presiden Juli lalu, total net buy asing di pasar saham hampir mencapai Rp 70 triliun. Sementara, saat ini telah menyusut jadi sekitar Rp 52-53 triliun.
Investor asing secara perlahan mulai melepas portofolio saham dan membeli dolar. Inilah yang menyebabkan dolar terus menguat ke level 12.170. Di sisi lain, pulihnya ekonomi Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga The Fed semakin mendorong pasar untuk membeli dolar AS.
Ivan menyarankan pemerintah harus bisa merangkul parlemen. Jangan sampai persaingan antara koalisi pemerintah dan koalisi merah putih terus berlarut-larut. Apalagi di pemerintahan Joko Widodo nanti masih ada revisi APBN Perubahan 2015 serta kenaikan harga BBM. "Kalau setiap kebijakan atau RUU ditolak, target pertumbuhan ekonomi 7 persen mustahil tercapai."
Untuk menekan depresiasi rupiah, CT meminta semua pihak menahan diri serta tidak tergerus isu politik. Selain itu, CT mengimbau investor untuk tidak menjadikan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sebagai alasan untuk menurunkan tingkat kepercayaan investor. "Jangan terburu-buru, apalagi Pak SBY akan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang," ujarnya.
CT juga yakin melemahnya rupiah disebabkan kebijakan rencana bank sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga. Dalam sesi penutupan Kamis, rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang melemah terhadap dolar. Rupiah merosot menjadi Rp 12.162 per dolar Amerika.
Ekonom PT BNI Securities, Heru Irvansyah, mengatakan rupiah kini mulai bergerak ke level keseimbangannya yang baru di kisaran 12.100-12.100 per dolar. "Meningkatnya kebutuhan dolar di tengah likuiditas yang semakin berkurang menjadi penyebab utama pelemahan rupiah," kata dia di Jakarta, Selasa, 30 September 2014.
Pelonggaran kuantitatif (QE3) bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sebesar US$ 85 miliar akan segera berakhir pada Oktober besok. The Fed yang melihat pemulihan ekonomi telah berjalan dengan baik, perlahan tapi pasti mengurangi pemberian stimulus bulanan tersebut. Hingga September, QE hanya tinggal tersisa US$ 15 miliar.
Heru menilai faktor sentimen politik pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berpengaruh terhadap pelemahan rupiah, namun tidak terlalu signifikan. "Resistensi parlemen akan menimbulkan risiko politik yang lebih luas, dan bakal berdampak buruk pada prospek investasi," kata dia.
Menurut Analis PT First Asia Capital, Ivan Kurniawan, terus memanasnya hubungan antara koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dengan koalisi merah putih pendukung Prabowo Subianto bisa mengakibatkan ketidakpastian politik. "Bagi investor, kepastian politik merupakan salah satu syarat investasi. Bila tidak stabil, keuntungan investasi sulit diperkirakan."
Ketidakpastian politik itu pula salah satu penyebab investor asing mulai berkemas dari pasar keuangan Indonesia. Setelah pemilu presiden Juli lalu, total net buy asing di pasar saham hampir mencapai Rp 70 triliun. Sementara, saat ini telah menyusut jadi sekitar Rp 52-53 triliun.
Investor asing secara perlahan mulai melepas portofolio saham dan membeli dolar. Inilah yang menyebabkan dolar terus menguat ke level 12.170. Di sisi lain, pulihnya ekonomi Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga The Fed semakin mendorong pasar untuk membeli dolar AS.
Ivan menyarankan pemerintah harus bisa merangkul parlemen. Jangan sampai persaingan antara koalisi pemerintah dan koalisi merah putih terus berlarut-larut. Apalagi di pemerintahan Joko Widodo nanti masih ada revisi APBN Perubahan 2015 serta kenaikan harga BBM. "Kalau setiap kebijakan atau RUU ditolak, target pertumbuhan ekonomi 7 persen mustahil tercapai."
Subscribe to:
Posts (Atom)