Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA SP) untuk pembiayaan sekunder perumahan. “Sejauh ini, PT Sarana Multigriya Finansial sudah tertarik dan menunjukkan keseriusannya melakukan penerbitan EBA SP tahun depan,” ujar Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal I Sarjito saat jumpa pers, Senin, 1 Desember 2014.
EBA SP adalah efek bentuk obligasi ataupun saham yang diterbitkan melalui penawaran umum ataupun private placement. Penerbitan EBA SP dilakukan dalam rangka sekuritisasi yang akan membeli kumpulan piutang yang merupakan aset keuangan dari kreditur asal.
Aset keuangan yang dibeli ini, ujar Sarjito, hanya dibatasi pada piutang kredit pemilikan rumah (KPR) saja. “Penerbitan efek ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan,” tuturnya.
Peraturan OJK (POJK) tentang EBA SP ini memberikan pedoman sekuritisasi tagihan KPR yang kemudian dijual ke masyarakat melalui penerbitan EBA, baik yang dilakukan melalui penawaran umum maupun strategi partner. “Ini merupakan upaya pendalaman pasar, untuk merespons kebutuhan pasar,” katanya.
Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Raharjo Adisusanto yakin beleid itu bisa membantu perbankan memperoleh likuiditas pembiayan perumahan melalui pasar modal dengan tahapan sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. “Penerbitan ini juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan,” ujarnya.
Selama ini, tutur Raharjo, pembiayaan bank untuk KPR masih menggunakan sumber dana jangka pendek, seperti tabungan, deposito, dan giro, yang disebut dana pihak ketiga (DPK). “Melalui transaksi sekuritisasi, dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang dapat di akses sektor perumahan.”
Tuesday, December 2, 2014
INKA Akan Tambah Kepemilikan Saham Di PT Railindo Global Karya
PT INKA (Persero) menambah kepemilikan saham pada anak usahanya, PT Railindo Global Karya. Dengan suntikan ini, jumlah saham INKA di PT Railindo bertambah, dari 49 persen menjadi 95 persen.
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT INKA Mohamad Nur Sodiq mengatakan akuisisi ini dilakukan untuk mempermudah pengembangan PT RGK. "Banyak hal strategis yang tidak bisa kami lakukan sendiri. Akuisisi di atas 90 persen dilakukan dalam rangka akselerasi transfer trading," kata Sodiq dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Desember 2014. Tujuan lain adalah pembagian pekerjaan ke PT RGK bisa kita laksanakan tanpa harus melalui mekanisme tender.
Sebelum dilakukan akuisisi, komposisi pemegang saham PT RGK masing-masing dimiliki oleh PT INKA sebanyak 49 persen, koperasi (40 persen), dan Yayasan Keluarga Besar INKA (11 persen). Saat ini komposisi kepemilikan saham PT RGK mayoritas dikuasai oleh INKA, yakni sebesar 95 persen. Sedangkan 5 persen sisanya dimiliki Yayasan Keluarga Besar INKA.
PT RGK merupakan anak perusahaan yang berkedudukan di Madiun. Perusahaan ini merupakan pendukung pemasok barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan QCDS PT INKA (Persero) serta mengembangkan bisnis pelayanan dan retail.
Bagi jajaran direksi baru, kata Sodiq, akuisisi ini akan menjadi tantangan besar. Jika tahun ini nilai penjualan tercatat Rp 40 miliar, perseroan menargetkan penjualan minimal Rp 150 miliar pada tahun depan. "Kami saat ini sedang mengerjakan tiga proyek dengan nilai hampir Rp 175 miliar," katanya.
Menurut Sodiq, akuisisi ini sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT RGK yang diadakan sejak Jumat, 28 November 2014. RUPSLB tersebut juga menghasilkan keputusan mengganti direksi PT RGK. "Direktur Utama yang sebelumnya dijabat oleh Anton Lutfi Rahmani digantikan oleh Ng Made Punarbawa, yang sebelumnya menjabat General Manager Finishing PT INKA
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT INKA Mohamad Nur Sodiq mengatakan akuisisi ini dilakukan untuk mempermudah pengembangan PT RGK. "Banyak hal strategis yang tidak bisa kami lakukan sendiri. Akuisisi di atas 90 persen dilakukan dalam rangka akselerasi transfer trading," kata Sodiq dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Desember 2014. Tujuan lain adalah pembagian pekerjaan ke PT RGK bisa kita laksanakan tanpa harus melalui mekanisme tender.
Sebelum dilakukan akuisisi, komposisi pemegang saham PT RGK masing-masing dimiliki oleh PT INKA sebanyak 49 persen, koperasi (40 persen), dan Yayasan Keluarga Besar INKA (11 persen). Saat ini komposisi kepemilikan saham PT RGK mayoritas dikuasai oleh INKA, yakni sebesar 95 persen. Sedangkan 5 persen sisanya dimiliki Yayasan Keluarga Besar INKA.
PT RGK merupakan anak perusahaan yang berkedudukan di Madiun. Perusahaan ini merupakan pendukung pemasok barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan QCDS PT INKA (Persero) serta mengembangkan bisnis pelayanan dan retail.
Bagi jajaran direksi baru, kata Sodiq, akuisisi ini akan menjadi tantangan besar. Jika tahun ini nilai penjualan tercatat Rp 40 miliar, perseroan menargetkan penjualan minimal Rp 150 miliar pada tahun depan. "Kami saat ini sedang mengerjakan tiga proyek dengan nilai hampir Rp 175 miliar," katanya.
Menurut Sodiq, akuisisi ini sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT RGK yang diadakan sejak Jumat, 28 November 2014. RUPSLB tersebut juga menghasilkan keputusan mengganti direksi PT RGK. "Direktur Utama yang sebelumnya dijabat oleh Anton Lutfi Rahmani digantikan oleh Ng Made Punarbawa, yang sebelumnya menjabat General Manager Finishing PT INKA
Jokowi Akan Kurangi Jam Kerja Perempuan di Perkantoran
Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengkaji pengurangan jam kerja terhadap perempuan. "Itu ide bagus dan akan dikaji. Pada prinsipnya Pak Jokowi fokus terhadap masa depan anak," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, melalui juru bicaranya Suhartanto, saat dihubungi, Senin, 1 Desember 2014.
Hanif menilai, tenaga kerja perempuan mesti memiliki waktu lebih untuk mengurus anak dan keluarganya. Upaya itu dilakukan agar anak memiliki waktu yang memadai untuk dekat dengan ibunya. Hanif mengatakan kedekatan anak dan Ibu, dapat mendidik anak lebih baik.
Dalam dunia modern, kata dia, semestinya seorang Ibu berada di rumah untuk mengurusi anaknya. Namun, faktanya tidak demikian. Hanif masih menemukan adanya perempuan yang banting tulang untuk menghidupi keluarganya. "Kami ingin masa depan anak-anak Indonesia ditentukan kasih sayang Ibu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana mengeluarkan kebijakan pengurangan waktu kerja bagi perempuan. Kalla khawatir dengan perkembangan emansipasi wanita di era modern. Aktifnya perempuan dalam pekerjaan dan teknologi, dapat menyita waktu penting dalam pertumbuhan anak-anaknya. Menurut Kalla, seorang perempuan wajib berada di sisi anaknya dalam setiap tahap perkembangan.
Hanif menilai, tenaga kerja perempuan mesti memiliki waktu lebih untuk mengurus anak dan keluarganya. Upaya itu dilakukan agar anak memiliki waktu yang memadai untuk dekat dengan ibunya. Hanif mengatakan kedekatan anak dan Ibu, dapat mendidik anak lebih baik.
Dalam dunia modern, kata dia, semestinya seorang Ibu berada di rumah untuk mengurusi anaknya. Namun, faktanya tidak demikian. Hanif masih menemukan adanya perempuan yang banting tulang untuk menghidupi keluarganya. "Kami ingin masa depan anak-anak Indonesia ditentukan kasih sayang Ibu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana mengeluarkan kebijakan pengurangan waktu kerja bagi perempuan. Kalla khawatir dengan perkembangan emansipasi wanita di era modern. Aktifnya perempuan dalam pekerjaan dan teknologi, dapat menyita waktu penting dalam pertumbuhan anak-anaknya. Menurut Kalla, seorang perempuan wajib berada di sisi anaknya dalam setiap tahap perkembangan.
Tempat Bercokol Mafia Migas dan Cara Melaporkannya Pada Tim Reformasi Faisal Basri
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengatakan mafia minyak dan gas akan selalu hadir dan mencari celah untuk merugikan negara. "Mafia migas pasti memiliki kekuatan yang besar," kata Direktur Fitra Uchok Sky Khadafi, Jakarta, Ahad, 30 November 2014.
Uchok mengatakan modus yang digunakan para mafia adalah memanfaatkan ruang di Pertamina untuk melakukan transaksi jual-beli migas yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. "Yang pasti negara akan selalu merugi," ujarnya.
Menurut Uchok, mafia migas bercokol di jantung Pertamina. Maksudnya adalah mereka berwenang dalam setiap kebijakan dan transaksi jual-beli di Pertamina. Selain itu, mafia migas juga bergerak dan mengatur sistem Pertamina, sehingga sangat sulit untuk dilacak. jika terlacak pun akan sulit dihentikan, karena melibatkan banyak kekuatan besar di dalamnya, seperti pemerintah, internal pertamina, dan taipan besar dalam dan luar negeri.
Uchok mencontohkan, anak perusahaan Pertamina di Singapura PT Pertamina Energy Trading. Menurut Uchok, Petral sarat praktek mafia migas. Hal itu terlihat dari asal muasal migas yang dibeli Petral dari NOC Thailand. "NOC Thailand itu broker minyak, tidak punya sumber minyak sendiri, dan yang punya orang Indonesia," katanya.
Uchok mengatakan membeli minyak di broker itu harganya lebih mahal dan tentu saja merugikan kas pertamina karena tidak efisien. Seharusnya, kata Uchok, Pertamina membeli minyak mentah kepada produsen langsung saja untuk mendapatkan harga yang lebih murah, meskipun memang cukup sulit bernegosiasi dengan produsen minyak langsung. "Bayangkan siapa saja yang terlibat dalam transaksi ini," katanya.
Uchok menambahkan, contoh mafia migas yang dilakukan perorangan, "Rudi Rubiandini," katanya. Seperti yang diketahui, Rudi selaku Kepala SKK Migas terbukti pernah menerima suap penjualan harga formula gas kepada Artha Meris Simbolon yang dapat merugikan negara.
Rudi divonis 7 tahun penjara bulan April lalu, karena terbukti menerima suap dan berupaya memberikan rekomendasi ke Menteri ESDM untuk menurunkan formula harga gas bagi perusahaan Artha PT Kaltim Parna Industri. Apabila harga gas berhasil turun, negara akan mengalami kerugian, sementara Rudi mendapat keuntungan pribadi sebesar US$ 522,5 ribu
Tim Reformasi Tata Kelola Migas memastikan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai tata kelola migas di Indonesia. Bahkan informasi tersebut terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan mengenai sektor tersebut.
"Kami sepakat ingin dapat aspirasi dari masyarakat sebanyak-banyaknya," kata anggota Tim Reformasi, Agung Wicaksono, di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu, 26 November 2014.
Agung menuturkan masyarakat bisa menyampaikan aduan dan aspirasi melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). "Dengan LAPOR ini, masyarakat bisa mengirim SMS ke 1708 dengan cara ketik migas spasi isi aduan," ujarnya.
Cara lainnya adalah melalui situs resmi www.lapor.go.id yang terkoneksi ke media sosial Twitter dan Facebook. Agung mengatakan semua aduan yang masuk ke kanal akan disaring oleh sistem untuk dikategorikan sebagai informasi rahasia, boleh dipublikasikan, sebagai masukan saja, atau harus direspons.
Ketua Tim Reformasi Faisal Basri memastikan LAPOR bisa dimanfaatkan segera dan kapan pun masyarakat mau. Sebab, kanal ini bukan infrastruktur baru, melainkan milik Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian. "Jadi bisa cepat itu."
Faisal menjamin masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan kanal ini. Semua data laporan tersebut dapat dipublikasikan tanpa menunjukkan siapa pengirimnya karena tersedia fitur Anonim dan Rahasia yang bisa digunakan.
Uchok mengatakan modus yang digunakan para mafia adalah memanfaatkan ruang di Pertamina untuk melakukan transaksi jual-beli migas yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. "Yang pasti negara akan selalu merugi," ujarnya.
Menurut Uchok, mafia migas bercokol di jantung Pertamina. Maksudnya adalah mereka berwenang dalam setiap kebijakan dan transaksi jual-beli di Pertamina. Selain itu, mafia migas juga bergerak dan mengatur sistem Pertamina, sehingga sangat sulit untuk dilacak. jika terlacak pun akan sulit dihentikan, karena melibatkan banyak kekuatan besar di dalamnya, seperti pemerintah, internal pertamina, dan taipan besar dalam dan luar negeri.
Uchok mencontohkan, anak perusahaan Pertamina di Singapura PT Pertamina Energy Trading. Menurut Uchok, Petral sarat praktek mafia migas. Hal itu terlihat dari asal muasal migas yang dibeli Petral dari NOC Thailand. "NOC Thailand itu broker minyak, tidak punya sumber minyak sendiri, dan yang punya orang Indonesia," katanya.
Uchok mengatakan membeli minyak di broker itu harganya lebih mahal dan tentu saja merugikan kas pertamina karena tidak efisien. Seharusnya, kata Uchok, Pertamina membeli minyak mentah kepada produsen langsung saja untuk mendapatkan harga yang lebih murah, meskipun memang cukup sulit bernegosiasi dengan produsen minyak langsung. "Bayangkan siapa saja yang terlibat dalam transaksi ini," katanya.
Uchok menambahkan, contoh mafia migas yang dilakukan perorangan, "Rudi Rubiandini," katanya. Seperti yang diketahui, Rudi selaku Kepala SKK Migas terbukti pernah menerima suap penjualan harga formula gas kepada Artha Meris Simbolon yang dapat merugikan negara.
Rudi divonis 7 tahun penjara bulan April lalu, karena terbukti menerima suap dan berupaya memberikan rekomendasi ke Menteri ESDM untuk menurunkan formula harga gas bagi perusahaan Artha PT Kaltim Parna Industri. Apabila harga gas berhasil turun, negara akan mengalami kerugian, sementara Rudi mendapat keuntungan pribadi sebesar US$ 522,5 ribu
Tim Reformasi Tata Kelola Migas memastikan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai tata kelola migas di Indonesia. Bahkan informasi tersebut terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan mengenai sektor tersebut.
"Kami sepakat ingin dapat aspirasi dari masyarakat sebanyak-banyaknya," kata anggota Tim Reformasi, Agung Wicaksono, di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu, 26 November 2014.
Agung menuturkan masyarakat bisa menyampaikan aduan dan aspirasi melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). "Dengan LAPOR ini, masyarakat bisa mengirim SMS ke 1708 dengan cara ketik migas spasi isi aduan," ujarnya.
Cara lainnya adalah melalui situs resmi www.lapor.go.id yang terkoneksi ke media sosial Twitter dan Facebook. Agung mengatakan semua aduan yang masuk ke kanal akan disaring oleh sistem untuk dikategorikan sebagai informasi rahasia, boleh dipublikasikan, sebagai masukan saja, atau harus direspons.
Ketua Tim Reformasi Faisal Basri memastikan LAPOR bisa dimanfaatkan segera dan kapan pun masyarakat mau. Sebab, kanal ini bukan infrastruktur baru, melainkan milik Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian. "Jadi bisa cepat itu."
Faisal menjamin masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan kanal ini. Semua data laporan tersebut dapat dipublikasikan tanpa menunjukkan siapa pengirimnya karena tersedia fitur Anonim dan Rahasia yang bisa digunakan.
Seminar Mafia Migas ... Faisal Basri Hadir Sedangkan Presiden Direktur Petral Mendadak Tidak Datang
Diskusi tentang Tata Kelola Migas Indonesia di Universitas Proklamasi 45 mempertemukan dua kubu yang selama ini saling tuding mengenai isu mafia di tubuh anak usaha Pertamina, Petral. Seminar itu dihadiri Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Humas Pertamina Ali Mudzakir, dan Head of Finance, Risk, and General Affairs PT Pertamina Energy Trading (Petral) Simson Panjaitan.
Rektor Universitas Proklamasi 45, Dawam Rahardjo, mengatakan sebenarnya seminar itu rencananya dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Petral Bambang Irianto. Bambang sudah datang di Yogyakarta. "Tapi tadi pagi, dia mendadak harus ke Jakarta karena dipanggil pimpinan PT Pertamina," kata Dawam, Selasa, 2 Desember 2014.
Cendekiawan sepuh itu menjelaskan seminar tersebut sengaja mempertemukan beragam pihak yang saat ini terlibat langsung dalam pengelolaan sektor migas. Dawam mengaku awalnya gembira ketika ada orang baru seperti Faisal Basri yang menempati posisi di lembaga reformasi tata kelola migas.
Dawam menyayangkan ternyata lembaga tersebut hanya bertugas memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor migas. "Saya kira itu lembaga superbody, ternyata bukan," kata dia.
Faisal membenarkan pernyataan Dawam. Begitu mendapatkan kesempatan berbicara, Faisal langsung tancap gas. "Tugas kami membangun pagar agar kebun migas kita tidak dijarah mafia pemburu rente," kata dia.
Faisal menuding pemerintahan SBY sebagai biang kebangkrutan sektor migas nasional. Menurut Faisal, sebelum SBY jadi presiden, sektor migas masih memberikan surplus US$ 300 juta. Di tahun pertama SBY, sektor ini justru defisit hingga sekarang.
Faisal menjelaskan sumber utama defisit berasal dari impor minyak yang besar. Indonesia hanya memproduksi 700-an ribu barel per hari, tapi mengkonsumsi 1,4 juta barel per hari. Celah kebutuhan yang dipenuhi oleh impor sebanyak 741 ribu barel per hari.
Sayangnya, menurut Faisal, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan PT Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam di Pertamina dan Petral. "Ada calonya, mereka dapat fee US$ 80 ribu untuk setiap transaksi pengapalan minyak impor," kata Faisal.
Faisal juga mempertanyakan aktivitas bisnis Petral yang berlokasi di Singapura. Faisal mengatakan akibat aktivitas bisnis itu, pajak besar dari perdagangan impor minyak ke Indonesia justru dinikmati Singapura. Fakta ini, menurut dia, ironis karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor bensin Premium, Pertamax, dan solar terbesar di dunia. "Buat apa (ada Petral), kalau hanya beri untung sedikit ke negara," ujarnya.
Mendengar ucapan Faisal, Simson Panjaitan dari Petral tak mau kalah. Simson mengatakan tudingan adanya mafia migas di Petral tidak benar. "Kami selalu transparan, tapi sering dijadikan kambing hitam," kata Simson.
Begitu Simson naik podium, Faisal berjingkat dari kursinya. Dia beralih duduk di kursi peserta bagian depan agar bisa melihat materi presentasi Simson di layar LCD. Simson beralasan Singapura menjadi lokasi bisnis Petral karena negara ini menjadi basis bisnis banyak perusahaan minyak besar, baik swasta asing maupun milik negara lain.
Di sana, Petral bisa mendapatkan kebutuhan layanan bisnis dan jaminan hukum yang lebih memadai. "Kami wajib bayar pajak 5 persen dari omzet, itu nilai terkecil hanya 30-an perusahaan minyak yang dapat hak itu," kata dia.
Tudingan Faisal soal fee bagi calo perdagangan minyak impor untuk Petral juga dibantah Simson. Menurut Simson, setiap aktivitas pengapalan minyak hanya bernilai US$ 300 ribu. "Isu itu sulit dibuktikan, tak sesuai dengan business nature," kata dia.
Sebelum meninggalkan lokasi seminar, Faisal kembali membantah pembelaan wakil Petral. Dia mengaku isu fee untuk calo ada buktinya di data keputusan pengadilan di Singapura. Soal tarif pajak di Singapura, "Nilainya 2,5 juta dolar AS per hari," kata Faisal.
Rektor Universitas Proklamasi 45, Dawam Rahardjo, mengatakan sebenarnya seminar itu rencananya dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Petral Bambang Irianto. Bambang sudah datang di Yogyakarta. "Tapi tadi pagi, dia mendadak harus ke Jakarta karena dipanggil pimpinan PT Pertamina," kata Dawam, Selasa, 2 Desember 2014.
Cendekiawan sepuh itu menjelaskan seminar tersebut sengaja mempertemukan beragam pihak yang saat ini terlibat langsung dalam pengelolaan sektor migas. Dawam mengaku awalnya gembira ketika ada orang baru seperti Faisal Basri yang menempati posisi di lembaga reformasi tata kelola migas.
Dawam menyayangkan ternyata lembaga tersebut hanya bertugas memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor migas. "Saya kira itu lembaga superbody, ternyata bukan," kata dia.
Faisal membenarkan pernyataan Dawam. Begitu mendapatkan kesempatan berbicara, Faisal langsung tancap gas. "Tugas kami membangun pagar agar kebun migas kita tidak dijarah mafia pemburu rente," kata dia.
Faisal menuding pemerintahan SBY sebagai biang kebangkrutan sektor migas nasional. Menurut Faisal, sebelum SBY jadi presiden, sektor migas masih memberikan surplus US$ 300 juta. Di tahun pertama SBY, sektor ini justru defisit hingga sekarang.
Faisal menjelaskan sumber utama defisit berasal dari impor minyak yang besar. Indonesia hanya memproduksi 700-an ribu barel per hari, tapi mengkonsumsi 1,4 juta barel per hari. Celah kebutuhan yang dipenuhi oleh impor sebanyak 741 ribu barel per hari.
Sayangnya, menurut Faisal, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan PT Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam di Pertamina dan Petral. "Ada calonya, mereka dapat fee US$ 80 ribu untuk setiap transaksi pengapalan minyak impor," kata Faisal.
Faisal juga mempertanyakan aktivitas bisnis Petral yang berlokasi di Singapura. Faisal mengatakan akibat aktivitas bisnis itu, pajak besar dari perdagangan impor minyak ke Indonesia justru dinikmati Singapura. Fakta ini, menurut dia, ironis karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor bensin Premium, Pertamax, dan solar terbesar di dunia. "Buat apa (ada Petral), kalau hanya beri untung sedikit ke negara," ujarnya.
Mendengar ucapan Faisal, Simson Panjaitan dari Petral tak mau kalah. Simson mengatakan tudingan adanya mafia migas di Petral tidak benar. "Kami selalu transparan, tapi sering dijadikan kambing hitam," kata Simson.
Begitu Simson naik podium, Faisal berjingkat dari kursinya. Dia beralih duduk di kursi peserta bagian depan agar bisa melihat materi presentasi Simson di layar LCD. Simson beralasan Singapura menjadi lokasi bisnis Petral karena negara ini menjadi basis bisnis banyak perusahaan minyak besar, baik swasta asing maupun milik negara lain.
Di sana, Petral bisa mendapatkan kebutuhan layanan bisnis dan jaminan hukum yang lebih memadai. "Kami wajib bayar pajak 5 persen dari omzet, itu nilai terkecil hanya 30-an perusahaan minyak yang dapat hak itu," kata dia.
Tudingan Faisal soal fee bagi calo perdagangan minyak impor untuk Petral juga dibantah Simson. Menurut Simson, setiap aktivitas pengapalan minyak hanya bernilai US$ 300 ribu. "Isu itu sulit dibuktikan, tak sesuai dengan business nature," kata dia.
Sebelum meninggalkan lokasi seminar, Faisal kembali membantah pembelaan wakil Petral. Dia mengaku isu fee untuk calo ada buktinya di data keputusan pengadilan di Singapura. Soal tarif pajak di Singapura, "Nilainya 2,5 juta dolar AS per hari," kata Faisal.
Daftar Nama Direksi Baru PT. Pertamina
PT Pertamina mempunyai empat direksi baru mulai Jumat, 28 November 2014. Para direksi sedang menata kembali tugas dan wewenangnya sesuai dengan jumlah anggota Board Of Director yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Empat ini akan bagi-bagi tugas sampai ada tambahan," kata Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto, saat jumpa pers di kantor pusat Pertamina. Senin 1 Desember 2014. Empat direksi itu adalah Dwi Soetjipto yang menjabat Direktur Utama sekaligus bertanggungjawab atas fungsi Sumber Daya Manusia dan Umum.
Ada pula Yenny Andayani yang mengurus bidang usaha Hulu serta Gas dan Power; Ahmad Bambang, Direktur pengelolan bidang usaha Pengolahan serta Pemasaran dan Niaga; dan Arief Budiman, Direktur bidang Portofolio Investasi dan Manajemen Resiko, serta bidang Keuangan.
Keempat direksi ini, kata Dwi, akan membagi 'habis' tugas manajemen perusahaan. Namun pembagian tugas yang demikian ini tidak berjalan dalam jangka panjang. Dwi telah mengusulkan ada tambahan direksi lagi. "Sangat tergantung (jumlahnya) ke pemegang saham," katanya. Saat ditanya kapan mengajukan usulan tambahan direksi baru, Dwi memilih hemat bicara. "Secepatnya."
Menteri Badan Usahan Milik Negara Rini Soemarmo mengatakan alasan kementerian melakukan pemangkasan direksi adalah efisiensi. Jumlah direksi yang sebelumnya mencapai sembilan orang dinilai terlalu banyak. Namun kementerian memberikan waktu satu minggu kepada Dwi untuk melakukan kajian apakah menambah direksi atau tidak.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri puas dengan ditunjuknya Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru. Dia menyatakan, Dirut Pertamina yang baru memang sudah seharusnya berasal dari luar Pertamina. "Ini bukti bahwa setidaknya Dirut Pertamina yang baru tak dipengaruhi pihak tertentu," kata dia saat dihubungi , Jumat, 28 November 2014.
Menurut Faisal, penunjukan Dwi Soecipto sebagai Dirut merupakan pertanda era baru dalam reformasi pemberantasan mafia migas. "Kuncinya jangan orang dalam Pertamina, karena orang dalam di board Pertamina yang lalu itu belepotan semua," kata dia.
Faisal mengatakan tengah bersiap mengagendakan pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina dan jajaran direksi lainnya untuk membahas langkah konkret pemberantasan mafia migas. "Surat undangannya sedang dipersiapkan," kata dia.
Selain ditetapkannya Dirut Pertamina, seluruh jajaran direksi Pertamina juga diberhentikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. "Penetapan direktur utama yang baru ini sekaligus memberi sinyal mudah-mudahan enggak ada lagi orang orangnya Purnomo (Yusgiantoro) dan Reza (Chalid) dalam jajaran direksi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno telah menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina masa jabatan 2014-2019. Dwi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Semen Indonesia.
"Empat ini akan bagi-bagi tugas sampai ada tambahan," kata Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto, saat jumpa pers di kantor pusat Pertamina. Senin 1 Desember 2014. Empat direksi itu adalah Dwi Soetjipto yang menjabat Direktur Utama sekaligus bertanggungjawab atas fungsi Sumber Daya Manusia dan Umum.
Ada pula Yenny Andayani yang mengurus bidang usaha Hulu serta Gas dan Power; Ahmad Bambang, Direktur pengelolan bidang usaha Pengolahan serta Pemasaran dan Niaga; dan Arief Budiman, Direktur bidang Portofolio Investasi dan Manajemen Resiko, serta bidang Keuangan.
Keempat direksi ini, kata Dwi, akan membagi 'habis' tugas manajemen perusahaan. Namun pembagian tugas yang demikian ini tidak berjalan dalam jangka panjang. Dwi telah mengusulkan ada tambahan direksi lagi. "Sangat tergantung (jumlahnya) ke pemegang saham," katanya. Saat ditanya kapan mengajukan usulan tambahan direksi baru, Dwi memilih hemat bicara. "Secepatnya."
Menteri Badan Usahan Milik Negara Rini Soemarmo mengatakan alasan kementerian melakukan pemangkasan direksi adalah efisiensi. Jumlah direksi yang sebelumnya mencapai sembilan orang dinilai terlalu banyak. Namun kementerian memberikan waktu satu minggu kepada Dwi untuk melakukan kajian apakah menambah direksi atau tidak.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri puas dengan ditunjuknya Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru. Dia menyatakan, Dirut Pertamina yang baru memang sudah seharusnya berasal dari luar Pertamina. "Ini bukti bahwa setidaknya Dirut Pertamina yang baru tak dipengaruhi pihak tertentu," kata dia saat dihubungi , Jumat, 28 November 2014.
Menurut Faisal, penunjukan Dwi Soecipto sebagai Dirut merupakan pertanda era baru dalam reformasi pemberantasan mafia migas. "Kuncinya jangan orang dalam Pertamina, karena orang dalam di board Pertamina yang lalu itu belepotan semua," kata dia.
Faisal mengatakan tengah bersiap mengagendakan pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina dan jajaran direksi lainnya untuk membahas langkah konkret pemberantasan mafia migas. "Surat undangannya sedang dipersiapkan," kata dia.
Selain ditetapkannya Dirut Pertamina, seluruh jajaran direksi Pertamina juga diberhentikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. "Penetapan direktur utama yang baru ini sekaligus memberi sinyal mudah-mudahan enggak ada lagi orang orangnya Purnomo (Yusgiantoro) dan Reza (Chalid) dalam jajaran direksi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno telah menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina masa jabatan 2014-2019. Dwi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Semen Indonesia.
Premium Naik ... SPBU Shell dan Total Kebanjiran Pelanggan Baru
Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi memancing masyarakat untuk beralih menggunakan bahan bakar yang dijual oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing. Di Jakarta, SPBU Shell dan Total kini diserbu pembeli.
Salah satunya adalah Rahmadi pengguna motor, 30 tahun, karyawan sebuah kantor di Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah sepekan Rahmat beralih menggunakan BBM di SPBU Total, setelah harga Premium naik. "Sempat beralih ke Pertamax. Tapi, karena harga BBM Total dan Pertamax beda tipis, sudah seminggu ini saya lagi pakai BBM Total," kata Rahmat, Selasa, 2 Desember 2014.
Kenaikan jumlah pembeli diakui oleh Iis Wulandari, petugas SPBU Total di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. "Jumat pekan kemarin, serasa jaga di SPBU Pertamina. Antrenya sampai ke jalan raya," ucapnya. Iis memperkirakan ada kenaikan pembeli yang mengunakan motor hingga 95 persen, terutama pada pagi dan petang.
Pengelola SPBU Shell Kapten Tendean, Reyza Arief, juga mengatakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Meski begitu, dia tak mau menyebutkan volume kenaikan konsumsi bahan bakar di gerainya. Berdasarkan pantauan ,frekuensi pemotor di SPBU Shell terjadi setiap menit. Sedangkan di SPBU Total ada rentang 2-5 menit per pemotor. Sedangkan untuk pengguna kendaraan roda empat tampaknya masih banyak yang mengandalkan BBM bersubsidi yang diperuntukan bagi kalangan kurang mampu atau miskin.
Salah satunya adalah Rahmadi pengguna motor, 30 tahun, karyawan sebuah kantor di Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah sepekan Rahmat beralih menggunakan BBM di SPBU Total, setelah harga Premium naik. "Sempat beralih ke Pertamax. Tapi, karena harga BBM Total dan Pertamax beda tipis, sudah seminggu ini saya lagi pakai BBM Total," kata Rahmat, Selasa, 2 Desember 2014.
Kenaikan jumlah pembeli diakui oleh Iis Wulandari, petugas SPBU Total di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. "Jumat pekan kemarin, serasa jaga di SPBU Pertamina. Antrenya sampai ke jalan raya," ucapnya. Iis memperkirakan ada kenaikan pembeli yang mengunakan motor hingga 95 persen, terutama pada pagi dan petang.
Pengelola SPBU Shell Kapten Tendean, Reyza Arief, juga mengatakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Meski begitu, dia tak mau menyebutkan volume kenaikan konsumsi bahan bakar di gerainya. Berdasarkan pantauan ,frekuensi pemotor di SPBU Shell terjadi setiap menit. Sedangkan di SPBU Total ada rentang 2-5 menit per pemotor. Sedangkan untuk pengguna kendaraan roda empat tampaknya masih banyak yang mengandalkan BBM bersubsidi yang diperuntukan bagi kalangan kurang mampu atau miskin.
Subscribe to:
Posts (Atom)