Toko roti BreadTalk akhirnya meminta maaf kepada warga Singapura setelah menjual roti khusus untuk memperingati Lee Kuan Yew, Bapak pendiri Singapura yang meninggal awal pekan ini. Roti itu terbuat dari gula malaka, kelapa, dan kolang-kaling.
Warga Singapura melalui sosial media mengkritik BreadTalk dengan penjualan roti yang diberi nama Lee Kuan Yew. Melalui akun Facebook, mereka bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang menjijikkan.
"Kami memohon maaf sedalam-dalamnya dengan roti yang ditujukan untuk mengenang LKY yang diperkenalkan di outlet BreadTalk hari, 25 Maret 2015. Kami menyesal bahwa produk ini telah menaruh perhatian banyak orang dan kami menghargai tanggapan publik dan kami sangat memperhatikannya," ujar BreadTalak di akun Facebooknya, Rabu, 25 Maret 2015.
Selanjutnya, BreadTalk, menarik 'roti Lee Kuan Yew' yang diperdagangKan di semua outletnya. Hasil penjualan roti itu rencananya akan didonasikan ke yayasan Community Chest. Meski penjualan roti sudah dihentikan, BreadTalk berjanji akan mendonasikan sebesar $ 30.000 atau Rp 284,3 juta ke Community Chest.
Wednesday, March 25, 2015
Strategi dan Ekspansi Binis Saratoga Group Tahun 2015
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan tambang milik Grup Saratoga, PT Merdeka Copper Gold akan melepas saham ke publik (initial public offering/IPO). Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen menyatakan rencana IPO perusahaan tersebut berlandaskan Peraturan Nomor I-A.1 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang resmi berlaku 1 November 2014 lalu.
"Rencananya dana hasil melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) itu bakal digunakan untuk kegiatan operasionalnya," ujar Hoesen di Jakarta, Rabu (11/2). Peraturan itu menyebutkan, calon perusahaan tercatat harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Serta dapat dalam kondisi telah menjalankan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan produksi namun belum sampai penjualan, serta belum memulai tahapan operasi produksi.
"Perusahaan telah menjelaskan semuanya, seperti cadangan terbukti (proven reserve) dan terkira (probable reserve) berdasarkan laporan pihak kompeten," jelas Hoesen. Dia menambahkan bahwa perseroan juga memiliki sertifikat "clear and clean" atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan pemerintah.
Hoesen juga mengatakan bahwa Merdeka Copper Gold memiliki nilai ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan sekitar Rp 1 triliun. Rencananya, lanjut Hoesen, perseroan akan melepas sebagian sahamnya ke publik sekitar 20 persen dari modal dan disetor penuh.
Merdeka Cooper Gold juga telah menunjuk PT Indopremier Securities selaku penjamin pelaksana emisi atau "underwriter" IPO ini. "Perseroan akan menggunakan buku keuangan periode Oktober 2015 sebagai salah satu syarat pengajuan IPO," kata Hoesen.
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) akan ekspansi usaha di sektor infrastruktur pembangkit listrik dan jalan tol pada tahun depan melalui perusahaan-perusahaan afiliasinya. "Kami akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik 20 persen sampai 30 persen dan juga mulai mengoperasikan jalan tol Cikampek-Palimanan pada tahun depan," ujar Sandiaga Salahuddin Uno, Presiden Direktur SRTG.
Sandiaga menjelaskan kapasitas pembangkit listrik sumber daya terbarukan yang dikembangkan oleh anak usahanya PT Medco Power Indonesia (MPI), rencananya akan ditingkatkan menjadi 220 mega watt (MW) pada 2015."Di mana untuk per 1 MW itu membutuhkan modal sekitar US$ 1 juta hingga US$ 1,5 juta," katanya memperkirakan.
Sementara untuk jalan tol Cikampek-Palimanan, Sandiaga menuturkan perseroan melalui dua anak usahanya, PT LIntas Marga Sedaya dan PT Nusa Raya Cipta, telah menyelesaikan sekitar 80% proyek jalan tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 kilo meter. "Untuk jalan tol palimanan kami menargetkan tahun depan sudah mulai beroperasi," jelasnya.
Sebagai informasi, SRTG pada kuartal III 2014 mencatatkan laba bersih sebesar Rp 762 miliar, tumbuh signifikan dibandingkan dengan perolehan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp 91 miliar. Hal itu berkat peningkatan pendapatan sebesar 105 persen, dari Rp 2,3 triliun pada kuartal III 2013 menjadi Rp 4,7 triliun pada kuartal yang sama 2014.
SRTG merupakan perusahaan investasi yang bergerak di tiga sektor usaha, yakni sumber daya alam, infrastruktur dan konsumer.Di sektor konsumer, SRTG memiliki tiga perusahaan afiliasi, yakni PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (barang otomotif), PT Etika Karya Usaha (properti), dan PT Gilang Agung Persada (gaya hidup).
Sedangkan di bidang infrastruktur, SRTG memiliki saham di tujuh perusahaan, yakni PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (menara telekomunikasi), PT Lintas Marga Sedaya dan PT Nusa Raya Cipta Tbk (jalan tol), PT Medco Power Indonesia, PT Tenaga Listrik Gorontalo, PT Adaro Power (pebangkit listrik), dan PT Tri Wahana Universal (penyulingan minyak).
Lalu di sektor sumber daya alam, anak perusahaan SRTG adalah PT Adaro Energy Tbk (tambang batubara), PT Provident Agro (perkebunan sawit), Interra Resources Limited (tambang migas), dan Finders Resources, Sumatra Copper & Gold, dan Sihayo Gold Limited (tambang emas, perak dan tembaga).
Sandiaga Salahuddin Uno baru saja terdepak dari daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes tahun ini. Pemilik Grup Saratoga itu menanggapi ringan kabar tersebut karena menilai tak ada untungnya mendapat predikat tersebut. "Tidak ada untungnya. Coba tanya ke setiap pengusaha, pasti menjawab tidak ada pengaruhnya," ujarnya .
Menurut Sandi, titel orang terkaya bukanlah kebanggan bagi dirinya sebagai pebisnis, melainkan kepercayaan untuk bisa menularkan virus positif kepada pelaku usaha. "Jadi bukan ini privilige, tetapi responsibility untuk memberi contoh, memotivasi banyak entreneur agar memacu bisnisnya," jelas Sandi.
Berdasarkan perhitungan Majalah Forbes, kekayaan Sandiaga Uno pada tahun lalu sebesar US$ 460 juta atau setara dengan Rp 5,6 triliun. Itu yang menjadi dasar Forbes menempatkannya di urutan 47 orang terkaya Indonesia . "Menurut saya itu akurat karena mereka mereka melihat data-data yang sudah di-publish dan dihitung oleh orang-orang yang kredibel," ujarnya.
Sandiaga Uno mengakui kalau kekayaannya turun pada tahun ini. Terutama karena pendapatan dari aktivitas bisnis di sektor sumber daya alam anjlok mengikuti penurunan harga komoditas. "Ini alami saja, karena nature bisnis kadang naik-turun. Jadi kalau bisnis lagi bagus masuk," katanya. Perusahaan investasi milik Sandiaga S. Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mengkaji ulang rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dua anak perusahannya, PT Tri Wahana Universal dan PT Medco Power Indonesia.
“Kami masih mengkaji ulang, menunggu situasi yang kondusif. Bukan mustahil keputusan akhir bakal ditetapkan pada kuartal I 2015. Paling cepat IPO di paruh pertama tahun depan,” ujar Presiden Direktur Saratoga Sandiaga S. Uno saat paparan publik di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia mengatakan perseroan masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk melakukan IPO kedua perusahaannya, terutama dari segi ukuran aset. Kendati demikian, Sandiaga menilai kedua perusahaan yang berkecimpung di bidang infrastruktur tersebut telah memenuhi persyuaratan untuk IPO.
Dari segi aset, Tri Wahana diketahui bernilai Rp 1,49 triliun pada akhir 2013, naik dari posisi akhir 2012 senilai Rp 993 miliar. Sementara Medco Power memiliki aset senilai Rp 3,32 triliun pada akhir 2013, naik dari posisi akhir 2012 sebesar Rp 2,48 triliun. “Kami berencana melepas 15 hingga 30 persen kepemilikan saham kepada publik,” jelasnya.
Sandiaga juga menuturkan rencana perseroan untuk menaikan porsi kepemilikan saham pada anak usahanya, yang berkecimpung di consumer goods dan ritel. Beberapa perusahaan sektor tersebut adalah PT Gilang Agung Persada (GAP) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX). “Belum akan meningkatkan di tahun ini, tapi di sektor fashion masih terbuka kemungkinannya. Ada sektor ritel menarik lainnya, yaitu makanan dan minuman cepat saji. Kita bidik terus di sektor ini,” jelasnya.
Sejaun ini, Sandiaga Uno menyatakan belum ada perusahaan yang disorot secara khusus. Namun, dia memberikan bocoran terkait ketertarikan perseroan dengan beberapa merek lokal yang dianggap bagus dan berkelas dunia. “Bangga kalau restoran Indonesia bisa bersaing di pasar global. Saya pengen ubah mindset itu, tapi baru pemikiran awal,” tuturnya.
"Rencananya dana hasil melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) itu bakal digunakan untuk kegiatan operasionalnya," ujar Hoesen di Jakarta, Rabu (11/2). Peraturan itu menyebutkan, calon perusahaan tercatat harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Serta dapat dalam kondisi telah menjalankan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan produksi namun belum sampai penjualan, serta belum memulai tahapan operasi produksi.
"Perusahaan telah menjelaskan semuanya, seperti cadangan terbukti (proven reserve) dan terkira (probable reserve) berdasarkan laporan pihak kompeten," jelas Hoesen. Dia menambahkan bahwa perseroan juga memiliki sertifikat "clear and clean" atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan pemerintah.
Hoesen juga mengatakan bahwa Merdeka Copper Gold memiliki nilai ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan sekitar Rp 1 triliun. Rencananya, lanjut Hoesen, perseroan akan melepas sebagian sahamnya ke publik sekitar 20 persen dari modal dan disetor penuh.
Merdeka Cooper Gold juga telah menunjuk PT Indopremier Securities selaku penjamin pelaksana emisi atau "underwriter" IPO ini. "Perseroan akan menggunakan buku keuangan periode Oktober 2015 sebagai salah satu syarat pengajuan IPO," kata Hoesen.
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) akan ekspansi usaha di sektor infrastruktur pembangkit listrik dan jalan tol pada tahun depan melalui perusahaan-perusahaan afiliasinya. "Kami akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik 20 persen sampai 30 persen dan juga mulai mengoperasikan jalan tol Cikampek-Palimanan pada tahun depan," ujar Sandiaga Salahuddin Uno, Presiden Direktur SRTG.
Sandiaga menjelaskan kapasitas pembangkit listrik sumber daya terbarukan yang dikembangkan oleh anak usahanya PT Medco Power Indonesia (MPI), rencananya akan ditingkatkan menjadi 220 mega watt (MW) pada 2015."Di mana untuk per 1 MW itu membutuhkan modal sekitar US$ 1 juta hingga US$ 1,5 juta," katanya memperkirakan.
Sementara untuk jalan tol Cikampek-Palimanan, Sandiaga menuturkan perseroan melalui dua anak usahanya, PT LIntas Marga Sedaya dan PT Nusa Raya Cipta, telah menyelesaikan sekitar 80% proyek jalan tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 kilo meter. "Untuk jalan tol palimanan kami menargetkan tahun depan sudah mulai beroperasi," jelasnya.
Sebagai informasi, SRTG pada kuartal III 2014 mencatatkan laba bersih sebesar Rp 762 miliar, tumbuh signifikan dibandingkan dengan perolehan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp 91 miliar. Hal itu berkat peningkatan pendapatan sebesar 105 persen, dari Rp 2,3 triliun pada kuartal III 2013 menjadi Rp 4,7 triliun pada kuartal yang sama 2014.
SRTG merupakan perusahaan investasi yang bergerak di tiga sektor usaha, yakni sumber daya alam, infrastruktur dan konsumer.Di sektor konsumer, SRTG memiliki tiga perusahaan afiliasi, yakni PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (barang otomotif), PT Etika Karya Usaha (properti), dan PT Gilang Agung Persada (gaya hidup).
Sedangkan di bidang infrastruktur, SRTG memiliki saham di tujuh perusahaan, yakni PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (menara telekomunikasi), PT Lintas Marga Sedaya dan PT Nusa Raya Cipta Tbk (jalan tol), PT Medco Power Indonesia, PT Tenaga Listrik Gorontalo, PT Adaro Power (pebangkit listrik), dan PT Tri Wahana Universal (penyulingan minyak).
Lalu di sektor sumber daya alam, anak perusahaan SRTG adalah PT Adaro Energy Tbk (tambang batubara), PT Provident Agro (perkebunan sawit), Interra Resources Limited (tambang migas), dan Finders Resources, Sumatra Copper & Gold, dan Sihayo Gold Limited (tambang emas, perak dan tembaga).
Sandiaga Salahuddin Uno baru saja terdepak dari daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes tahun ini. Pemilik Grup Saratoga itu menanggapi ringan kabar tersebut karena menilai tak ada untungnya mendapat predikat tersebut. "Tidak ada untungnya. Coba tanya ke setiap pengusaha, pasti menjawab tidak ada pengaruhnya," ujarnya .
Menurut Sandi, titel orang terkaya bukanlah kebanggan bagi dirinya sebagai pebisnis, melainkan kepercayaan untuk bisa menularkan virus positif kepada pelaku usaha. "Jadi bukan ini privilige, tetapi responsibility untuk memberi contoh, memotivasi banyak entreneur agar memacu bisnisnya," jelas Sandi.
Berdasarkan perhitungan Majalah Forbes, kekayaan Sandiaga Uno pada tahun lalu sebesar US$ 460 juta atau setara dengan Rp 5,6 triliun. Itu yang menjadi dasar Forbes menempatkannya di urutan 47 orang terkaya Indonesia . "Menurut saya itu akurat karena mereka mereka melihat data-data yang sudah di-publish dan dihitung oleh orang-orang yang kredibel," ujarnya.
Sandiaga Uno mengakui kalau kekayaannya turun pada tahun ini. Terutama karena pendapatan dari aktivitas bisnis di sektor sumber daya alam anjlok mengikuti penurunan harga komoditas. "Ini alami saja, karena nature bisnis kadang naik-turun. Jadi kalau bisnis lagi bagus masuk," katanya. Perusahaan investasi milik Sandiaga S. Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mengkaji ulang rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dua anak perusahannya, PT Tri Wahana Universal dan PT Medco Power Indonesia.
“Kami masih mengkaji ulang, menunggu situasi yang kondusif. Bukan mustahil keputusan akhir bakal ditetapkan pada kuartal I 2015. Paling cepat IPO di paruh pertama tahun depan,” ujar Presiden Direktur Saratoga Sandiaga S. Uno saat paparan publik di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia mengatakan perseroan masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk melakukan IPO kedua perusahaannya, terutama dari segi ukuran aset. Kendati demikian, Sandiaga menilai kedua perusahaan yang berkecimpung di bidang infrastruktur tersebut telah memenuhi persyuaratan untuk IPO.
Dari segi aset, Tri Wahana diketahui bernilai Rp 1,49 triliun pada akhir 2013, naik dari posisi akhir 2012 senilai Rp 993 miliar. Sementara Medco Power memiliki aset senilai Rp 3,32 triliun pada akhir 2013, naik dari posisi akhir 2012 sebesar Rp 2,48 triliun. “Kami berencana melepas 15 hingga 30 persen kepemilikan saham kepada publik,” jelasnya.
Sandiaga juga menuturkan rencana perseroan untuk menaikan porsi kepemilikan saham pada anak usahanya, yang berkecimpung di consumer goods dan ritel. Beberapa perusahaan sektor tersebut adalah PT Gilang Agung Persada (GAP) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX). “Belum akan meningkatkan di tahun ini, tapi di sektor fashion masih terbuka kemungkinannya. Ada sektor ritel menarik lainnya, yaitu makanan dan minuman cepat saji. Kita bidik terus di sektor ini,” jelasnya.
Sejaun ini, Sandiaga Uno menyatakan belum ada perusahaan yang disorot secara khusus. Namun, dia memberikan bocoran terkait ketertarikan perseroan dengan beberapa merek lokal yang dianggap bagus dan berkelas dunia. “Bangga kalau restoran Indonesia bisa bersaing di pasar global. Saya pengen ubah mindset itu, tapi baru pemikiran awal,” tuturnya.
Bank Rakyat Indonesia Tbk Dapat Proyek Penerapan E-Parking Di Kelapa Gading
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) bersama dengan 5 (lima) bank penerbit uang elektronik lainnya telah melakukan sinergi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam Proyek e-Parking Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Provinsi DKI Jakarta. Setelah area Jalan Sabang, Jakarta, kali ini giliran wilayah Kelapa Gading yang mendapat giliran implementasi.
“Sebagai bank dengan kemampuan teknologi yang sudah sangat maju, kami sangat mendukung program Less Cash Society yang digalakkan oleh Bank Indonesia, selaku regulator, bersama pemerintah DKI. Kami menyatakan sangat siap untuk memberikan layanan prima dalam penggunaan Kartu Debit, Kartu Kredit dan Kartu Brizzi BRI,“ ungkap Budi Satria, Corporate Secretary Bank BRI, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (25/3).
UPP telah melaksanakan kerjasama dengan operator pada penggunaan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE). Implementasi awal akan diterapkan pada 3 area, yakni Jalan Sabang, Kelapa Gading, dan Falatehan, dengan total implementasi 114 titik. Sebelumnya, proyek ini telah diaplikasikan di area Jalan Sabang, Jakarta Pusat dengan total 11 mesin TPE pada tanggal 29 Januari 2015 lalu, dan diperluas dengan implementasi tahap kedua sebesar 87 mesin TPE untuk area Kelapa Gading, per tanggal 25 Maret 2015 ini.
Kartu BRIZZI adalah produk uang elektronik milik BRI jenis unregistered yang dapat digunakan oleh nasabah BRI maupun non nasabah BRI yang menggunakan teknologi chip (chip based). Kartu BRIZZI merupakan alat pembayaran yang didesain untuk jenis transaksi yang membutuhkan limit-process transaksi yang cepat.
Untuk membayar parkir menggunakan Kartu BRIZZI di mesin parkir sangat mudah. Pengguna hanya perlu menempelkan Kartu BRIZZI pada reader di TPE, kemudian memilih jenis atau tipe kendaraan yang digunakan, lalu memasukkan nomor polisi kendaraan dan perkiraan lama parkir. Setelah muncul konfirmasi harga, pilih tanda checklist dan struk akan keluar sebagai tanda bukti pembayaran.
Selain dapat digunakan di sistem e-Parking, Kartu BRIZZI juga telah terintegrasi sebagai media bayar di transportasi umum lainnya seperti PT. KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Transjakarta, Trans Jogja, Batik Solo Trans, Trans Metro Pekanbaru dan pembayaran sehari-hari di berbagai merchant yang telah bekerjasama dengan BRI.
Selain itu, Kartu BRIZZI tidak hanya dapat dimiliki oleh nasabah BRI, namun juga dapat dimiliki oleh nasabah bank apapun juga di Indonesia, karena Kartu BRIZZI merupakan uang elektronik satu-satunya di Indonesia yang proses pengisian ulangnya dapat menggunakan kartu debit bank apapun yang tergabung dalam jaringan Prima, Bersama dan Link. Kartu BRIZZI juga dapat di-top up/diisi ulang melalui ATM dan fasilitas e- Banking Bank manapun.
“Sebagai bank dengan kemampuan teknologi yang sudah sangat maju, kami sangat mendukung program Less Cash Society yang digalakkan oleh Bank Indonesia, selaku regulator, bersama pemerintah DKI. Kami menyatakan sangat siap untuk memberikan layanan prima dalam penggunaan Kartu Debit, Kartu Kredit dan Kartu Brizzi BRI,“ ungkap Budi Satria, Corporate Secretary Bank BRI, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (25/3).
UPP telah melaksanakan kerjasama dengan operator pada penggunaan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE). Implementasi awal akan diterapkan pada 3 area, yakni Jalan Sabang, Kelapa Gading, dan Falatehan, dengan total implementasi 114 titik. Sebelumnya, proyek ini telah diaplikasikan di area Jalan Sabang, Jakarta Pusat dengan total 11 mesin TPE pada tanggal 29 Januari 2015 lalu, dan diperluas dengan implementasi tahap kedua sebesar 87 mesin TPE untuk area Kelapa Gading, per tanggal 25 Maret 2015 ini.
Kartu BRIZZI adalah produk uang elektronik milik BRI jenis unregistered yang dapat digunakan oleh nasabah BRI maupun non nasabah BRI yang menggunakan teknologi chip (chip based). Kartu BRIZZI merupakan alat pembayaran yang didesain untuk jenis transaksi yang membutuhkan limit-process transaksi yang cepat.
Untuk membayar parkir menggunakan Kartu BRIZZI di mesin parkir sangat mudah. Pengguna hanya perlu menempelkan Kartu BRIZZI pada reader di TPE, kemudian memilih jenis atau tipe kendaraan yang digunakan, lalu memasukkan nomor polisi kendaraan dan perkiraan lama parkir. Setelah muncul konfirmasi harga, pilih tanda checklist dan struk akan keluar sebagai tanda bukti pembayaran.
Selain dapat digunakan di sistem e-Parking, Kartu BRIZZI juga telah terintegrasi sebagai media bayar di transportasi umum lainnya seperti PT. KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Transjakarta, Trans Jogja, Batik Solo Trans, Trans Metro Pekanbaru dan pembayaran sehari-hari di berbagai merchant yang telah bekerjasama dengan BRI.
Selain itu, Kartu BRIZZI tidak hanya dapat dimiliki oleh nasabah BRI, namun juga dapat dimiliki oleh nasabah bank apapun juga di Indonesia, karena Kartu BRIZZI merupakan uang elektronik satu-satunya di Indonesia yang proses pengisian ulangnya dapat menggunakan kartu debit bank apapun yang tergabung dalam jaringan Prima, Bersama dan Link. Kartu BRIZZI juga dapat di-top up/diisi ulang melalui ATM dan fasilitas e- Banking Bank manapun.
OECD Peringatkan Bank Indonesia Tentang Suku Bunga Acuan
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengingatkan Bank Indonesia untuk berhati-hati dalam menentukan suku bunga acuan di tengah ketidakpastian keuangan global. Salah satu yang harus menjadi perhatian bank sentral antara lain ketergantungan Indonesia yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal.
"Meskipun pasar keuangan sebagian telah memperhitungkan efek normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat, Indonesia masih tetap rentan terhadap kenaikan suku bunga internasional mengingat bahwa kebutuhan pendanaan eksternal masih tetap signifikan," ujar Sekretaris Jenderal Angel Gurria pada acara peluncuran OECD Economic Survey on Indonesia di Jakarta, Rabu (26/3).
Menurut Gurria, defisit transaksi berjalan Indonesia masih akan tetap tinggi pada tahun ini, yang sebagain diakibatkan oleh pendapatan yang lebih rendah dari sektor ekstraksi pertambangan, seiring dengan menurunnya harga komoditas. Neraca fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diperkirakan tetap mengalami defisit, tetapi masih di level yang aman.
"Permintaan ekspor dari mitra dagang, khususnya Tiongkok, mungkin tidak pulih secepat yang diperkirakan dan harga komoditas dapat menjadi semakin melemah," jelasnya.
Berdasarkan hasil surveinya, OECD memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melandai ke kisaran 2,8 persen PDB pada tahun ini dan menyentuh 2,5 persen PDB pada 2016. Demikian pula dengan defisit APBN, pada tahun ini diyakini sekitar 2 persen PDB dan menjadi 1,8 persen PDB pada tahun depan.
Sejalan dengan proyeksi tersebut, OECD memperkirakan tingkat suku bunga jangka pendek akan bergerak di kisaran 7 persen dan turun menjadi 6,6 persen pada 2016. Hal ini selaras dengan pergerakan inflasi yang dipercaya akan semakin turun ke level 4,8 persen pada 2015 dan menjadi 4 persen pada 2016.
"Di masa mendatang, BI perlu tetap mengambil sikap berhati-hati dalam mengubah kebijakannya, dengan memperhitungkan faktor eksternal maupun internal, khususnya terkait dengan isyarat bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak akan secepat yang diproyeksikan sebelumnya," tuturnya.
Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksi inflasi Indonesia akan melaju di kisaran 5,5 persen pada tahun ini, sebelum melandai ke level 4 persen pada tahun depan. Sejalan dengan proyeksi tersebut, defisit neraca transaksi berjalan akan berada di kisaran 2,8 persen dan menyentuh 2,4 persen pada 2016. Berdasarkan prospek positif sejumlah indikator makroekonomi, ADB meyakini kredit domestik Indonesia akan tumbuh 15 persen pada tahun ini. Kenaikan kredit seiring dengan tingkat suku bunga yang diyakini akan melandai sepanjang 2015.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) melakukan review terhadap regulasi dan kebijakan di Indonesia. Hasilnya, lembaga yang berpusat di Prancis itu menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah masih kurang sehingga kerap menghasilkan regulasi yang tumpang tindih.
Analis kebijakan OECD, James Sheppard, mengatakan koordinasi seolah menjadi barang mahal dalam pembuatan peraturan sehingga satu peraturan dengan peraturan lain saling tumpang tindih. Aturan yang dibuat daerah acap kali menabrak peraturan yang lebih tinggi. "Selain itu, di Indonesia belum ada lembaga yang secara khusus mempunyai fungsi formal mereview regulasi," katanya dalam sebuah diskusi di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015.
Menurut Sheppard, lembaga khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah ini sudah banyak ada di negara-negara lain. Korea Selatan misalnya, memiliki Komite Reformasi Regulasi (Regulatory Reform Commitee/RRC) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.
Min Sup Song, analis kebijakan OECD yang berasal dari Cina, mengatakan RRC dibentuk sejak 1998. Komite ini beranggotakan 23 orang yang separuhnya berasal dari kalangan swasta. "Lembaga ini berwenang memperbaiki atau bahkan menghapus sebuah regulasi bila memang dianggap perlu," kata Song dalam kesempatan yang sama.
Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Diani Sadiawati, mengatakan reformasi birokrasi untuk dapat menghasilkan regulasi yang efektif. Namun, hal itu diakuinya belum sepenuhnya berhasil.
Ia mencontohkan, tak ada seorangpun di sini yang tahu berapa jumlah produk perundang-undangan yang dihasilkan selama Republik ini berdiri. "Tapi kita terus bergerak untuk perbaikan," ujarnya. Organisation for Economic Co-operation and Development memuji Presiden Joko Widodo yang menghapus subsidi bahan bakar minyak jenis Premium. Kebijakan ini dinilai sebagai usaha penyehatan fiskal yang membuat Indonesia punya ruang lebih untuk membangun infrastruktur.
"Meskipun pasar keuangan sebagian telah memperhitungkan efek normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat, Indonesia masih tetap rentan terhadap kenaikan suku bunga internasional mengingat bahwa kebutuhan pendanaan eksternal masih tetap signifikan," ujar Sekretaris Jenderal Angel Gurria pada acara peluncuran OECD Economic Survey on Indonesia di Jakarta, Rabu (26/3).
Menurut Gurria, defisit transaksi berjalan Indonesia masih akan tetap tinggi pada tahun ini, yang sebagain diakibatkan oleh pendapatan yang lebih rendah dari sektor ekstraksi pertambangan, seiring dengan menurunnya harga komoditas. Neraca fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diperkirakan tetap mengalami defisit, tetapi masih di level yang aman.
"Permintaan ekspor dari mitra dagang, khususnya Tiongkok, mungkin tidak pulih secepat yang diperkirakan dan harga komoditas dapat menjadi semakin melemah," jelasnya.
Berdasarkan hasil surveinya, OECD memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melandai ke kisaran 2,8 persen PDB pada tahun ini dan menyentuh 2,5 persen PDB pada 2016. Demikian pula dengan defisit APBN, pada tahun ini diyakini sekitar 2 persen PDB dan menjadi 1,8 persen PDB pada tahun depan.
Sejalan dengan proyeksi tersebut, OECD memperkirakan tingkat suku bunga jangka pendek akan bergerak di kisaran 7 persen dan turun menjadi 6,6 persen pada 2016. Hal ini selaras dengan pergerakan inflasi yang dipercaya akan semakin turun ke level 4,8 persen pada 2015 dan menjadi 4 persen pada 2016.
"Di masa mendatang, BI perlu tetap mengambil sikap berhati-hati dalam mengubah kebijakannya, dengan memperhitungkan faktor eksternal maupun internal, khususnya terkait dengan isyarat bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak akan secepat yang diproyeksikan sebelumnya," tuturnya.
Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksi inflasi Indonesia akan melaju di kisaran 5,5 persen pada tahun ini, sebelum melandai ke level 4 persen pada tahun depan. Sejalan dengan proyeksi tersebut, defisit neraca transaksi berjalan akan berada di kisaran 2,8 persen dan menyentuh 2,4 persen pada 2016. Berdasarkan prospek positif sejumlah indikator makroekonomi, ADB meyakini kredit domestik Indonesia akan tumbuh 15 persen pada tahun ini. Kenaikan kredit seiring dengan tingkat suku bunga yang diyakini akan melandai sepanjang 2015.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) melakukan review terhadap regulasi dan kebijakan di Indonesia. Hasilnya, lembaga yang berpusat di Prancis itu menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah masih kurang sehingga kerap menghasilkan regulasi yang tumpang tindih.
Analis kebijakan OECD, James Sheppard, mengatakan koordinasi seolah menjadi barang mahal dalam pembuatan peraturan sehingga satu peraturan dengan peraturan lain saling tumpang tindih. Aturan yang dibuat daerah acap kali menabrak peraturan yang lebih tinggi. "Selain itu, di Indonesia belum ada lembaga yang secara khusus mempunyai fungsi formal mereview regulasi," katanya dalam sebuah diskusi di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015.
Menurut Sheppard, lembaga khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah ini sudah banyak ada di negara-negara lain. Korea Selatan misalnya, memiliki Komite Reformasi Regulasi (Regulatory Reform Commitee/RRC) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.
Min Sup Song, analis kebijakan OECD yang berasal dari Cina, mengatakan RRC dibentuk sejak 1998. Komite ini beranggotakan 23 orang yang separuhnya berasal dari kalangan swasta. "Lembaga ini berwenang memperbaiki atau bahkan menghapus sebuah regulasi bila memang dianggap perlu," kata Song dalam kesempatan yang sama.
Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Diani Sadiawati, mengatakan reformasi birokrasi untuk dapat menghasilkan regulasi yang efektif. Namun, hal itu diakuinya belum sepenuhnya berhasil.
Ia mencontohkan, tak ada seorangpun di sini yang tahu berapa jumlah produk perundang-undangan yang dihasilkan selama Republik ini berdiri. "Tapi kita terus bergerak untuk perbaikan," ujarnya. Organisation for Economic Co-operation and Development memuji Presiden Joko Widodo yang menghapus subsidi bahan bakar minyak jenis Premium. Kebijakan ini dinilai sebagai usaha penyehatan fiskal yang membuat Indonesia punya ruang lebih untuk membangun infrastruktur.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan kebijakan tersebut memang sulit diterima masyarakat karena tak populer. Namun dia menyebut reformasi ekonomi diperlukan untuk bersaing dengan negara lain di Asia Tenggara. "Ini perlu dilakukan setelah berhasil keluar dari krisis ekonomi beberapa tahun lalu," ujarnya dalam Launching The 4th OECD Economic Survey dan Education Policy Review of Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015.
Gurria menilai pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia karena ukuran pemerintahannya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kondisi ini berbeda dengan negara rekan OECD lain yang justru terlampau besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.
Dia menyarankan Indonesia juga membuat kebijakan terkait dengan hilirisasi industri, menarik investasi swasta, dan melakukan beberapa kebijakan agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tak sia-sia. Kualitas pendidikan adalah hal pertama yang disebutkan Gurria. Dia menuturkan kesenjangan pendidikan antara Indonesia dan negara-negara rekanan OECD sangat jauh. "Kualitas guru juga harus diperhatikan," ucapnya.
Pemerintah, kata dia, wajib berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan melakukan sosialisasi ke semua penduduk. Musababnya, banyak generasi muda yang putus sekolah karena kurang dorongan dari orang tuanya dan kekurangan gizi.
Gurria juga menyinggung soal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai prioritas. Perhatian Indonesia terhadap pemberantasan korupsi selama ini, tutur dia, akan menunjang pembangunan dengan sangat baik.
Gurria menilai pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia karena ukuran pemerintahannya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kondisi ini berbeda dengan negara rekan OECD lain yang justru terlampau besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.
Dia menyarankan Indonesia juga membuat kebijakan terkait dengan hilirisasi industri, menarik investasi swasta, dan melakukan beberapa kebijakan agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tak sia-sia. Kualitas pendidikan adalah hal pertama yang disebutkan Gurria. Dia menuturkan kesenjangan pendidikan antara Indonesia dan negara-negara rekanan OECD sangat jauh. "Kualitas guru juga harus diperhatikan," ucapnya.
Pemerintah, kata dia, wajib berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan melakukan sosialisasi ke semua penduduk. Musababnya, banyak generasi muda yang putus sekolah karena kurang dorongan dari orang tuanya dan kekurangan gizi.
Gurria juga menyinggung soal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai prioritas. Perhatian Indonesia terhadap pemberantasan korupsi selama ini, tutur dia, akan menunjang pembangunan dengan sangat baik.
Inpres No. 5 Tahun 2015 Presiden Jokowi Belum Mampu Sejahterakan Petani
Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah/beras yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 dinilai belum akan menguntungkan petani. Meski terjadi kenaikan bila dibandingkan HPP sebelumnya (Inpres No. 3 Tahun 2012), namun hal tersebut tidak serta-merta mampu meningkatkan pendapatan petani padi.
M. Nuruddin Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan saat ini harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani berdasarkan HPP 2015 adalah Rp 3.700 per kg dan Rp 3.750 per kg di penggilingan. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras adalah Rp 7.300 per kg.
“Penetapan harga baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP berdasarkan Inpres No.3/2012 yang berlaku sebelumnya, yakni GKP di tingkat Petani Rp 3.300 per kg dan Rp 3.350 per kg di penggilingan, GKG di tingkat penggilingan Rp 4.150 per kg dan Rp 4.200 per kg di gudang Bulog, Beras Rp 6.600 per kg di gudang Bulog,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (26/3).
Menurutnya, HPP 2012 yang berlaku dan bertahan selama lebih dari 3 tahun dan baru dirubah pada medio Maret 2015 menjadikan peningkatan 10 persen tidak cukup berarti bagi petani. Karena faktanya di pasaran saat ini harga pembelian gabah di tingkat petani sudah jauh di atas ketetapan HPP baru, yakni berkisar rata-rata antara Rp 4.000 hingga Rp 4.500 seperti di daerah Jombang, Madiun dan Bojonegoro serta beberapa kabupaten lain di Jawa Timur.
“Harga juga tak jauh beda di daerah Jawa Tengah seperti Boyolali, Magelang dan Solo Raya serta sentra beras Karawang, di Jawa Barat. Demikian pula di beberapa daerah lain di luar Jawa seperti Lampung, yakni Rp 4.500 per kg dan Kalimantan Tengah yang bahkan harga GKP sempat tembus Rp 8.500 per kg,” ungkapnya.
Fakta peningkatan harga di pasaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor meningkatnya biaya produksi seperti biaya pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja maupun biaya non produksi lainnya seperti transportasi. “Semua faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi di dalam negeri seperti harga BBM, yang juga memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan hidup sehari-hari petani,” jelasnya.
Di satu sisi, lanjutnya, peningkatan 10 persen HPP gabah/beras berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015 belum menjawab kebutuhan petani untuk dapat hidup secara layak karena masih senjangnya antara biaya pengeluaran produksi dan pendapatan rumah tangga tani.
“Petani lantas lebih memilih menjual padi atau gabahnya ke tengkulak karena harganya lebih tinggi dibanding harus menjualnya ke Bulog, dimana keadaan tersebut tentu akan berdampak pula pada rendahnya serapan Bulog atas gabah atau padi petani,” jelasnya
M. Nuruddin Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan saat ini harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani berdasarkan HPP 2015 adalah Rp 3.700 per kg dan Rp 3.750 per kg di penggilingan. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras adalah Rp 7.300 per kg.
“Penetapan harga baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP berdasarkan Inpres No.3/2012 yang berlaku sebelumnya, yakni GKP di tingkat Petani Rp 3.300 per kg dan Rp 3.350 per kg di penggilingan, GKG di tingkat penggilingan Rp 4.150 per kg dan Rp 4.200 per kg di gudang Bulog, Beras Rp 6.600 per kg di gudang Bulog,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (26/3).
Menurutnya, HPP 2012 yang berlaku dan bertahan selama lebih dari 3 tahun dan baru dirubah pada medio Maret 2015 menjadikan peningkatan 10 persen tidak cukup berarti bagi petani. Karena faktanya di pasaran saat ini harga pembelian gabah di tingkat petani sudah jauh di atas ketetapan HPP baru, yakni berkisar rata-rata antara Rp 4.000 hingga Rp 4.500 seperti di daerah Jombang, Madiun dan Bojonegoro serta beberapa kabupaten lain di Jawa Timur.
“Harga juga tak jauh beda di daerah Jawa Tengah seperti Boyolali, Magelang dan Solo Raya serta sentra beras Karawang, di Jawa Barat. Demikian pula di beberapa daerah lain di luar Jawa seperti Lampung, yakni Rp 4.500 per kg dan Kalimantan Tengah yang bahkan harga GKP sempat tembus Rp 8.500 per kg,” ungkapnya.
Fakta peningkatan harga di pasaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor meningkatnya biaya produksi seperti biaya pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja maupun biaya non produksi lainnya seperti transportasi. “Semua faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi di dalam negeri seperti harga BBM, yang juga memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan hidup sehari-hari petani,” jelasnya.
Di satu sisi, lanjutnya, peningkatan 10 persen HPP gabah/beras berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015 belum menjawab kebutuhan petani untuk dapat hidup secara layak karena masih senjangnya antara biaya pengeluaran produksi dan pendapatan rumah tangga tani.
“Petani lantas lebih memilih menjual padi atau gabahnya ke tengkulak karena harganya lebih tinggi dibanding harus menjualnya ke Bulog, dimana keadaan tersebut tentu akan berdampak pula pada rendahnya serapan Bulog atas gabah atau padi petani,” jelasnya
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Milik Sandiaga S. Uno Bukukan Penurunan Laba Bersih
Perusahaan konsumer otomotif milik pengusaha Sandiaga S. Uno, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. mencetak penurunan laba bersih sebesar 7,4 persen sepanjang 2014 menjadi Rp 487,1 miliar dari capaian 2013 sebesar Rp 526,4 miliar karena tahun pemilu dan perlambatan ekonomi.
Direktur Utama Mitra Pinasthika, Koji Shima mengatakan, berbagai agenda politik di dalam negeri dan perlambatan ekonomi global yang masih terus berlangsung telah menciptakan likuiditas keuangan yang ketat, suku bunga tinggi dan depresiasi rupiah.
“Akibat berbagai faktor tersebut, perekonomian Indonesia melambat dan berpengaruh terhadap pelaku bisnis,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/3) Koji mengungkapkan, selama 2014 Mitra Pinasthika tetap berfokus memperkuat fundamental perusahaan secara prudent dan melakukan pendekatan lebih konservatif di seluruh lini bisnis perusahaan dalam mengatasi perlambatan ekonomi nasional.
Pada tahun lalu, Mitra Pinasthika berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 16 persen menjadi Rp 16,1 triliun. Selain itu, laba bruto perseroan juga meningkat sebesar 14 persen menjadi Rp 2,3 triliun. Sayangnya, laba usaha justru melemah menjadi Rp 867,9 miliar dari Rp 901,02 miliar.
Di segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, Mitra Pinasthika melalui anak usahanya PT Mitra Pinasthika Mulia (Mulia), berhasil mencatat penjualan motor Honda sebanyak 972.000 unit, naik 7,40 persen dibandingkan penjualan motor pada periode sama 2013. Sementara industri roda dua secara nasional hanya mencatat pertumbuhan penjualan 1,77 persen.
Sementara, melalui MPMAuto, sepanjang 2014 Mitra Pinasthika telah berhasil menjual sekitar 1.400 unit mobil baru Nissan dan Datsun melalui tiga diler yang berlokasi di Tanjung Priok - Jakarta (Maret); Cilacap - Jawa Tengah (Oktober); dan Tambun - Bekasi (Desember).
Selain itu, MPMAuto juga membuka Nissan U-Cars diler di Pluit - Jakarta (Juli). Di awal 2015, MPMAuto telah membuka dan mengoperasikan diler di Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Ini merupakan diler Nissan-Datsun terbesar di Indonesia yang dilengkapi dengan 52 service bay.
Direktur Mitra Pinasthika, Agung Kusumo mengatakan, dengan fundamental perekonomian Indonesia dan perkembangan infrastruktur yang membaik, kebijakan peseroan untuk masuk ke bisnis roda empat merupakan langkah strategis.
“Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 245 juta dan penjualan mobil pada 2014 sebanyak 1,2 juta unit, tingkat penetrasi kepemilikan mobil di Indonesia baru sekitar 70 kendaraan per seribu penduduk. Sementara di Thailand sudah mencapai 150 kendaraan per seribu penduduk dan Jepang 600 kendaraan per 100 penduduk,” jelasnya.
Adapun di bisnis consumer auto parts, melalui anak usahanya, PT Federal Karyatama (FKT) yang terkenal dengan merk pelumas Federal Oil, memproduksi 62,1 juta liter. Pada akhir 2014, FKT meluncurkan produk pelumas baru untuk kendaraan roda empat dengan nama Federal Mobil.
Dari segmen bisnis penyewaan kendaraan bermotor, melalui anak usahanya, MPMRent, telah memiliki jumlah armada hingga 15.300 unit per Desember 2014. Jumlah ini meningkat 13,3 persen dibanding 2013 yang masih 13.502 unit. Hal ini memperkuat posisi MPMRent sebagai salah satu pemain utama di bisnis jasa rental kendaraan.
Pada segmen bisnis jasa finansial, pada 2014, anak usaha Mitra Pinasthika di sektor asuransi, yaitu MPMInsurance berhasil meraih pertumbuhan premi hingga 100 persen menjadi Rp 148 miliar, sementara laba bersihnya melesat tiga kali lipat menjadi sebesar Rp 16 miliar seiring peningkatan jumah jaringan dan pengenalan produk baru ke pasar.
Lebih lanjut, segmen pembiayaan, sepanjang 2014, MPMFinance mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 4,1 Triliun dengan total aset sebesar Rp 5,6 Triliun. Namun, kebijakan suku bunga tinggi, kenaikan harga BBM subsidi, dan penurunan sektor komoditas pada 2014, menyebabkan peningkatan Non-Performing Loans (NPL).
Akibatnya, tingkat provisi pembiayaan bermasalah meningkat dan menggerus laba perusahaan. Untuk menopang kinerja operasional, pada 2014, Mitra Pinasthika melalui anak perusahaannya, MPM Global Pte Ltd, menerbitkan surat utang senior (Senior Notes) berdenominasi dolar senilai US$ 200 juta pada September 2014 dan berhasil mencatat kelebihan permintaan atauoversubscribe sebanyak tujuh kali (7x).
Koji Shima menyatakan, pada 2015, Mitra Pinasthika akan tetap melanjutkan pertumbuhan bisnis dengan mendukung seluruh aktifitas dan ekspansi bisnis dari anak-anak usaha. "Kami akan terus melakukan inisiatif dan mengoptimalkan setiap peluang yang masih sangat terbuka di Indonesia. Dengan fundamental yang telah dimiliki perseroan saat ini, kami optimis Mitra Pinasthika akan mampu menjalankan strategi bisnis jangka panjangnya dan memberikan nilai tambah yang optimal kepada para stakeholder dan shareholders perseroan," kata Shima
Direktur Utama Mitra Pinasthika, Koji Shima mengatakan, berbagai agenda politik di dalam negeri dan perlambatan ekonomi global yang masih terus berlangsung telah menciptakan likuiditas keuangan yang ketat, suku bunga tinggi dan depresiasi rupiah.
“Akibat berbagai faktor tersebut, perekonomian Indonesia melambat dan berpengaruh terhadap pelaku bisnis,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/3) Koji mengungkapkan, selama 2014 Mitra Pinasthika tetap berfokus memperkuat fundamental perusahaan secara prudent dan melakukan pendekatan lebih konservatif di seluruh lini bisnis perusahaan dalam mengatasi perlambatan ekonomi nasional.
Pada tahun lalu, Mitra Pinasthika berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 16 persen menjadi Rp 16,1 triliun. Selain itu, laba bruto perseroan juga meningkat sebesar 14 persen menjadi Rp 2,3 triliun. Sayangnya, laba usaha justru melemah menjadi Rp 867,9 miliar dari Rp 901,02 miliar.
Di segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, Mitra Pinasthika melalui anak usahanya PT Mitra Pinasthika Mulia (Mulia), berhasil mencatat penjualan motor Honda sebanyak 972.000 unit, naik 7,40 persen dibandingkan penjualan motor pada periode sama 2013. Sementara industri roda dua secara nasional hanya mencatat pertumbuhan penjualan 1,77 persen.
Sementara, melalui MPMAuto, sepanjang 2014 Mitra Pinasthika telah berhasil menjual sekitar 1.400 unit mobil baru Nissan dan Datsun melalui tiga diler yang berlokasi di Tanjung Priok - Jakarta (Maret); Cilacap - Jawa Tengah (Oktober); dan Tambun - Bekasi (Desember).
Selain itu, MPMAuto juga membuka Nissan U-Cars diler di Pluit - Jakarta (Juli). Di awal 2015, MPMAuto telah membuka dan mengoperasikan diler di Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Ini merupakan diler Nissan-Datsun terbesar di Indonesia yang dilengkapi dengan 52 service bay.
Direktur Mitra Pinasthika, Agung Kusumo mengatakan, dengan fundamental perekonomian Indonesia dan perkembangan infrastruktur yang membaik, kebijakan peseroan untuk masuk ke bisnis roda empat merupakan langkah strategis.
“Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 245 juta dan penjualan mobil pada 2014 sebanyak 1,2 juta unit, tingkat penetrasi kepemilikan mobil di Indonesia baru sekitar 70 kendaraan per seribu penduduk. Sementara di Thailand sudah mencapai 150 kendaraan per seribu penduduk dan Jepang 600 kendaraan per 100 penduduk,” jelasnya.
Adapun di bisnis consumer auto parts, melalui anak usahanya, PT Federal Karyatama (FKT) yang terkenal dengan merk pelumas Federal Oil, memproduksi 62,1 juta liter. Pada akhir 2014, FKT meluncurkan produk pelumas baru untuk kendaraan roda empat dengan nama Federal Mobil.
Dari segmen bisnis penyewaan kendaraan bermotor, melalui anak usahanya, MPMRent, telah memiliki jumlah armada hingga 15.300 unit per Desember 2014. Jumlah ini meningkat 13,3 persen dibanding 2013 yang masih 13.502 unit. Hal ini memperkuat posisi MPMRent sebagai salah satu pemain utama di bisnis jasa rental kendaraan.
Pada segmen bisnis jasa finansial, pada 2014, anak usaha Mitra Pinasthika di sektor asuransi, yaitu MPMInsurance berhasil meraih pertumbuhan premi hingga 100 persen menjadi Rp 148 miliar, sementara laba bersihnya melesat tiga kali lipat menjadi sebesar Rp 16 miliar seiring peningkatan jumah jaringan dan pengenalan produk baru ke pasar.
Lebih lanjut, segmen pembiayaan, sepanjang 2014, MPMFinance mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 4,1 Triliun dengan total aset sebesar Rp 5,6 Triliun. Namun, kebijakan suku bunga tinggi, kenaikan harga BBM subsidi, dan penurunan sektor komoditas pada 2014, menyebabkan peningkatan Non-Performing Loans (NPL).
Akibatnya, tingkat provisi pembiayaan bermasalah meningkat dan menggerus laba perusahaan. Untuk menopang kinerja operasional, pada 2014, Mitra Pinasthika melalui anak perusahaannya, MPM Global Pte Ltd, menerbitkan surat utang senior (Senior Notes) berdenominasi dolar senilai US$ 200 juta pada September 2014 dan berhasil mencatat kelebihan permintaan atauoversubscribe sebanyak tujuh kali (7x).
Koji Shima menyatakan, pada 2015, Mitra Pinasthika akan tetap melanjutkan pertumbuhan bisnis dengan mendukung seluruh aktifitas dan ekspansi bisnis dari anak-anak usaha. "Kami akan terus melakukan inisiatif dan mengoptimalkan setiap peluang yang masih sangat terbuka di Indonesia. Dengan fundamental yang telah dimiliki perseroan saat ini, kami optimis Mitra Pinasthika akan mampu menjalankan strategi bisnis jangka panjangnya dan memberikan nilai tambah yang optimal kepada para stakeholder dan shareholders perseroan," kata Shima
PT Federal Oil Karyatama Targetkan Penjualan Minimum Karena Penjualan Sepeda Motor Lesu
PT Federal Karyatama, produsen minyak pelumas sepeda motor Federal Oil menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 10 persen sepanjang tahun ini. Perusahaan belum berencana melakukan koreksi atas target penjualan tersebut meskipun penjualan sepeda motor pada dua bulan pertama 2015 terlihat lebih lesu dibanding tahun sebelumnya.
"Tahun ini kami targetkan pertumbuhan penjualan seluruh segmen minimum sebesar 10 persen. Saya tekankan bahwa angka ini angka minimum, karena sebenarnya pemegang saham menginginkan target penjualan dua digit," ujar Presiden Direktur Federal Karyatama Patrick Adhiatmadja di Jakarta, Rabu (25/3).
Patrick menyebutkan penjualan total Federal Oil tahun lalu mencapai 60 juta liter, sehingga dia berharap perusahaannya pada tahun ini bisa menjual minimal 66 juta liter produk pelumas ke masyarakat. Meskipun memasang target pertumbuhan penjualan, namun Patrick mengaku sempat mengkhawatirkan dampak turunan dari lemahnya penjualan sepeda motor di awal tahun yang bisa memengaruhi realisasi penjualannya tahun ini.
“Kami juga sempat khawatir dengan adanya pelemahan penjualan ini, karena target pasar kami adalah sepeda motor yang memiliki umur 1 hingga 10 tahun. Sehingga sangat penting bagi kami untuk menambah konsumen dari pengguna sepeda motor baru," jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Patrick tetap optimis bahwa penjualannya di akhir tahun akan mencapai target karena tren data perusahaan selalu menunjukkan adanya penguatan penjualan pada akhir tahun. “Kami belum akan koreksi target yang sudah disusun, terlalu dini untuk membuat proyeksi akhir tahun," tuturnya.
Seperti yang telah diketahui, data penjualan sepeda motor yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada Januari dan Februari tahun 2015 mencapai 1,05 juta unit atau lebih kecil 15,85 persen dibandingkan penjualan periode yang sama di 2014 sebesar 1,25 juta unit. Pada tahun ini, AISI juga menargetkan penjualan sepeda motor yang cenderung sama dengan tahun lalu, yaitu sekitar 6,7 juta sampai 6,9 juta unit.
Demi menunjang penjualan, Federal Oil pada akhir tahun lalu juga sudah meluncurkan produk pelumas bagi kendaraan bermotor roda empat. Mengingat produk yang diberi merek Federal Mobil Lubricant ini adalah produk baru, maka Patrick menginginkan adanya pertumbuhan penjualan yang lebih besar dibanding jenis produk Federal Oil lainnya.
"Untuk produk ini perlakuan kami berbeda. Karena based-nya kecil, maka kami harus targetkan pertumbuhan penjualan oli mobil sebesar 200 hingga 300 persen dibanding tahun kemarin. Karena kami memiliki harapan bisa menjadi pemegang pangsa pasar oli mobil terbesar kelima di Indonesia pada tiga hingga lima tahun mendatang," ujar Patrick.
Namun jika penjualan produk minyak pelumas bagi mobil ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perusahaan bisa saja untuk tidak melanjutkan produksi atas produk ini. "Tapi kita tetap optimis penjualan oli mobil meningkat, karena semakin bagus infrastruktur jalan, demand mobil juga akan meningkat," tuturnya
PT Federal Karyatama pemilik merek dagang minyak pelumas Federal Oil menargetkan bisa mengoperasikan pabrik ketiganya pada awal 2017 setelah memulai pembangunannya pekan lalu. Rencananya pabrik baru yang berlokasi di Cilegon, Banten ini memiliki kapasitas produksi 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan gabungan dua pabrik sebelumnya yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Presiden Direktur Federal Karyatama Patrick Adhiatmadja menjelaskan setelah pabrik baru beroperasi, nantinya dua pabrik di Pulo Gadung akan dihentikan produksinya. Rencana tersebut dibuat dengan pertimbangan lokasi pabrik yang lama sudah dianggap tidak efisien dari segi waktu distribusi.
"Pabrik ketiga diharapkan bisa beroperasi pada awal tahun 2017, pekan lalu kami sudah mulai pembangunannya meskipun masih dalam tingkatan minim. Kami bangun pabrik baru karena Pulo Gadung macetnya luar biasa, pegawai kami mengeluh terus," ujar Patrick di Jakarta, Rabu (25/3).
Patrick menjelaskan kapasitas produksi pabrik baru di Cilegon bisa mencapai 120 juta hingga 135 juta liter per tahun, atau 1,5 kali lipat dari kapasitas dua pabrik di Pulo Gadung sebesar 80 juta hingga 90 juta liter per tahun. Angka ini terbilang lebih besar dibandingkan rencana kapasitas yang disebutkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) pada September 2014 yang menyatakan bahwa kapasitas pabrik baru ini sebesar 100 juta liter per tahun. Mitra Pinasthika Mustika merupakan induk usaha dari Federal Karyatama.
“Untuk investasi ini, kami sudah membeli lahan seluas 2 hingga 2,5 hektare dan perizinannya sudah selesai. Rencananya pabrik ini murni akan kami gunakan untuk produksi oli saja, untuk oli motor, mobil, maupun industri nanti tergantung packaging dan blending-nya," tambahnya.
Merujuk pada laporan keuangan 2014 Mitra Pinasthika Mustika, Patrick mengatakan bahwa pembiayaan pabrik ini berasal dari initial public offering (IPO) perusahaan sebesar Rp 275 miliar ditambah dana dari penerbitan surat utang senior dengan tenor lima tahun senilai US$ 200 juta.
Patrick juga mengatakan, alasan perusahaannya memilih Cilegon sebagai basis produksi adalah faktor konektivitas yang bisa mempermudah distribusi dan masuknya suplai bahan baku. Dia mengatakan, Federal Karyatama akan mudah mendapatkan suplai bahan baku yang sebagian besar base oil karena kawasan Cilegon telah ditetapkan sebagai koridor industri petrokimia oleh pemerintah.
"Sehingga dengan adanya hal ini, ongkos mendatangkan suplai bahan baku jadi lebih rendah karena base oil dari luar negeri memang disimpan disana. Akan lebih mudah juga bagi kita untuk distribusi karena dekat dengan jalan tol, pelabuhan, dan juga rel kereta api yang merupakan bagian dari double track Pantura," ujarnya.
"Tahun ini kami targetkan pertumbuhan penjualan seluruh segmen minimum sebesar 10 persen. Saya tekankan bahwa angka ini angka minimum, karena sebenarnya pemegang saham menginginkan target penjualan dua digit," ujar Presiden Direktur Federal Karyatama Patrick Adhiatmadja di Jakarta, Rabu (25/3).
Patrick menyebutkan penjualan total Federal Oil tahun lalu mencapai 60 juta liter, sehingga dia berharap perusahaannya pada tahun ini bisa menjual minimal 66 juta liter produk pelumas ke masyarakat. Meskipun memasang target pertumbuhan penjualan, namun Patrick mengaku sempat mengkhawatirkan dampak turunan dari lemahnya penjualan sepeda motor di awal tahun yang bisa memengaruhi realisasi penjualannya tahun ini.
“Kami juga sempat khawatir dengan adanya pelemahan penjualan ini, karena target pasar kami adalah sepeda motor yang memiliki umur 1 hingga 10 tahun. Sehingga sangat penting bagi kami untuk menambah konsumen dari pengguna sepeda motor baru," jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Patrick tetap optimis bahwa penjualannya di akhir tahun akan mencapai target karena tren data perusahaan selalu menunjukkan adanya penguatan penjualan pada akhir tahun. “Kami belum akan koreksi target yang sudah disusun, terlalu dini untuk membuat proyeksi akhir tahun," tuturnya.
Seperti yang telah diketahui, data penjualan sepeda motor yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada Januari dan Februari tahun 2015 mencapai 1,05 juta unit atau lebih kecil 15,85 persen dibandingkan penjualan periode yang sama di 2014 sebesar 1,25 juta unit. Pada tahun ini, AISI juga menargetkan penjualan sepeda motor yang cenderung sama dengan tahun lalu, yaitu sekitar 6,7 juta sampai 6,9 juta unit.
Demi menunjang penjualan, Federal Oil pada akhir tahun lalu juga sudah meluncurkan produk pelumas bagi kendaraan bermotor roda empat. Mengingat produk yang diberi merek Federal Mobil Lubricant ini adalah produk baru, maka Patrick menginginkan adanya pertumbuhan penjualan yang lebih besar dibanding jenis produk Federal Oil lainnya.
"Untuk produk ini perlakuan kami berbeda. Karena based-nya kecil, maka kami harus targetkan pertumbuhan penjualan oli mobil sebesar 200 hingga 300 persen dibanding tahun kemarin. Karena kami memiliki harapan bisa menjadi pemegang pangsa pasar oli mobil terbesar kelima di Indonesia pada tiga hingga lima tahun mendatang," ujar Patrick.
Namun jika penjualan produk minyak pelumas bagi mobil ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perusahaan bisa saja untuk tidak melanjutkan produksi atas produk ini. "Tapi kita tetap optimis penjualan oli mobil meningkat, karena semakin bagus infrastruktur jalan, demand mobil juga akan meningkat," tuturnya
PT Federal Karyatama pemilik merek dagang minyak pelumas Federal Oil menargetkan bisa mengoperasikan pabrik ketiganya pada awal 2017 setelah memulai pembangunannya pekan lalu. Rencananya pabrik baru yang berlokasi di Cilegon, Banten ini memiliki kapasitas produksi 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan gabungan dua pabrik sebelumnya yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Presiden Direktur Federal Karyatama Patrick Adhiatmadja menjelaskan setelah pabrik baru beroperasi, nantinya dua pabrik di Pulo Gadung akan dihentikan produksinya. Rencana tersebut dibuat dengan pertimbangan lokasi pabrik yang lama sudah dianggap tidak efisien dari segi waktu distribusi.
"Pabrik ketiga diharapkan bisa beroperasi pada awal tahun 2017, pekan lalu kami sudah mulai pembangunannya meskipun masih dalam tingkatan minim. Kami bangun pabrik baru karena Pulo Gadung macetnya luar biasa, pegawai kami mengeluh terus," ujar Patrick di Jakarta, Rabu (25/3).
Patrick menjelaskan kapasitas produksi pabrik baru di Cilegon bisa mencapai 120 juta hingga 135 juta liter per tahun, atau 1,5 kali lipat dari kapasitas dua pabrik di Pulo Gadung sebesar 80 juta hingga 90 juta liter per tahun. Angka ini terbilang lebih besar dibandingkan rencana kapasitas yang disebutkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) pada September 2014 yang menyatakan bahwa kapasitas pabrik baru ini sebesar 100 juta liter per tahun. Mitra Pinasthika Mustika merupakan induk usaha dari Federal Karyatama.
“Untuk investasi ini, kami sudah membeli lahan seluas 2 hingga 2,5 hektare dan perizinannya sudah selesai. Rencananya pabrik ini murni akan kami gunakan untuk produksi oli saja, untuk oli motor, mobil, maupun industri nanti tergantung packaging dan blending-nya," tambahnya.
Merujuk pada laporan keuangan 2014 Mitra Pinasthika Mustika, Patrick mengatakan bahwa pembiayaan pabrik ini berasal dari initial public offering (IPO) perusahaan sebesar Rp 275 miliar ditambah dana dari penerbitan surat utang senior dengan tenor lima tahun senilai US$ 200 juta.
Patrick juga mengatakan, alasan perusahaannya memilih Cilegon sebagai basis produksi adalah faktor konektivitas yang bisa mempermudah distribusi dan masuknya suplai bahan baku. Dia mengatakan, Federal Karyatama akan mudah mendapatkan suplai bahan baku yang sebagian besar base oil karena kawasan Cilegon telah ditetapkan sebagai koridor industri petrokimia oleh pemerintah.
"Sehingga dengan adanya hal ini, ongkos mendatangkan suplai bahan baku jadi lebih rendah karena base oil dari luar negeri memang disimpan disana. Akan lebih mudah juga bagi kita untuk distribusi karena dekat dengan jalan tol, pelabuhan, dan juga rel kereta api yang merupakan bagian dari double track Pantura," ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)