Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia masih mempunyai utang IMF salah kutip. Indonesia, kata dia, sudah tidak mempunyai utang dengan lembaga pendanaan dunia itu sejak 2006.
"Salah kutip pernyataan itu. Indonesia sudah tidak mempunyai utang di IMF," kata Bambang seusai Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 2015 dengan tema “Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif” di Balai Sidang UI, Selasa, 28 April 2015.
Seperti diketahui, pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.
Sambil minta maaf, SBY berkata, "Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015." "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kicau SBY beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia sudah tak punya utang luar negeri dari Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan, Bambang dengan tegas mengatakan Indonesia sudah bebas dari utang IMF sejak 2006. "Sudah tak ada utang (IMF)," ujar Bambang di Universitas Indonesia, Selasa, 28 April 2015. Bambang mengklaim tak pernah meminjam utang baru sama sekali dalam kurun sembilan tahun terakhir.
Ia tetap meyakini jika Indonesia memang sudah tak memiliki utang lagi kepada IMF. Bila ada pihak yang mengatakan Indonesia masih memiliki utang keliru. "Siapa pun yang bilang Indonesia masih memiliki utang, berarti mereka salah kutip," ujar Bambang. Pernyataan Bambang tersebut menguatkan cuit Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan Indonesia telah bebas utang dari IMF.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menampik pernyataan mantan Presiden SBY yang mengatakan Indonesia telah bebas utang IMF. Sebab, hingga saat ini Indonesia masih membayar cicilan utang untuk dana iuran wajib keanggotaan setiap tahunnya. "Total pembayaran cicilan iuran ini dari 1999-2013 adalah Rp 35 triliun. Setiap tahun pasti ada dan dibayarkan oleh Bank Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Selasa, 28 April 2015.
Yenny menambahkan, setiap tahun IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan lembaga keuangan Jepang untuk infrastruktur atau Japan International Cooperation Agency (JICA) datang ke Indonesia untuk menyerahkan draf perjanjian pembayaran iuran yang bernama promisory note. Besarannya dibanderol Rp 2-3 triliun dan IMF adalah penerima sekitar 80 persen dana tersebut.
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.
Sambil minta maaf, SBY berkata, "Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015." "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kicau SBY beberapa waktu lalu.
Ada sebelas kicauan SBY
- "@SBYudhoyono: Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015. *SBY*"
- "@SBYudhoyono: Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF. *SBY*"
- "@SBYudhoyono: Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*"
- "@SBYudhoyono: Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY*
- "@SBYudhoyono: (1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat. *SBY*
- "@SBYudhoyono: (2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN. *SBY*
- "@SBYudhoyono: (3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas. *SBY*"
Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pidato pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta pada 22 April 2015. Presiden menyerukan kebersamaan dan keadilan global bagi seluruh bangsa di dunia. Menurut Presiden, negara Asia dan Afrika harus mengusahakan sendiri tatanan ekonomi dunia baru secara bersama-sama.
"Yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," kata Presiden. Ini, Presiden melanjutkan, merupakan salah satu langkah untuk mengubah ketidakadilan global karena segelintir negara enggan mengakui perubahan realitas dunia.
Bank Indonesia membenarkan adanya kewajiban pembayaran US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 36 triliun kepada Dana Moneter Internasional (IMF) oleh Indonesia. Namun, menurut BI, utang ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan special drawing rights atau alokasi pinjaman yang timbul jika negara membayar iuran wajib sebagai anggota IMF.
"Itu memang konsekuensi jika ingin bergabung dengan IMF. Semua negara juga seperti itu," ujar juru bicara Bank Indonesia, Peter Jacobs, Selasa, 28 April 2015. Menurut Peter, anggota IMF yang sudah membayar iuran mendapat alokasi dana sesuai dengan kuota. Oleh pemerintah Indonesia, alokasi dari IMF itu akan dicatat sebagai bagian dari cadangan devisa.
Mekanisme ini, kata Jacobs, sudah menjadi kewajiban bagi anggota IMF sejak 2009. Karena termasuk kewajiban, alokasi itu dicatat BI di dalam pos utang luar negeri. Sebelumnya, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengklarifikasi ucapan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Indonesia masih berutang kepada IMF. Menurut SBY, utang Indonesia lunas pada 2006. Keterangan utang luar negeri Indonesia ke IMF tertera dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia per April 2015. Data itu merangkum seluruh catatan utang oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menampik pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan Indonesia telah bebas utang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sebab, hingga saat ini Indonesia masih membayar cicilan utang untuk dana iuran wajib keanggotaan setiap tahunnya. "Total pembayaran cicilan iuran ini dari 1999-2013 adalah Rp 35 triliun. Setiap tahun pasti ada, dan dibayarkan oleh Bank Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Selasa, 28 April 2015.
Menurut Yenny, setiap tahun IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Lembaga Keuangan Jepang untuk Infrastruktur (JICA) datang ke Indonesia untuk menyerahkan draf perjanjian pembayaran iuran yang bernama promisory note. Besarannya Rp 2-3 triliun dan IMF adalah penerima sekitar 80 persen dana tersebut.
Namun, pos ini di APBN tidak masuk dalam pengeluaran untuk pembayaran cicilan utang luar negeri. Pembayaran promisory note masuk dalam pos penyertaan modal ke lembaga keuangan internasional. Menurut Yenny, secara pos anggaran, Indonesia memang sudah tidak membayar cicilan utang luar negeri beserta bunganya ke IMF. Namun, pembiayaan seperti ini tetap dianggap Fitra sebagai utang.
Fitra berasumsi, tujuan iuran wajib adalah untuk kepentingan Indonesia supaya mendapat kemudahan pinjaman di waktu yang akan datang. Saat ini, asumsi terbukti dengan meningkatnya pinjaman luar negeri Indonesia, yang dalam APBNP 2015 mencapai Rp 700 triliun, dari 2014 sebanyak Rp 614 triliun. Pinjaman luar negeri pemerintah terbesar tahun 2015 berasal dari ADB dengan porsi 70 persen dari total pinjaman. "ADB itu kan punya dana di IMF. Jadi tetap saja, secara tidak langsung, Indonesia memang tergantung pada IMF," ucap Yenny.
