Wang Jianlin, pemilik kerajaan bisnis Wanda Group terpilih menjadi orang terkaya di Asia versi Forbes. Saham Wanda Group yamg meroket di bursa Hong Kong sehari sebelum libur Hari Buruh Dunia (May Day), membuat Wang Jianlin berhasil menyalip bos Huthsion Whampoa, Li Ka-Shing, dan pendiri Alibaba Group, Jack Ma.
Lonjakan harga saham Wanda Group ini membuat pundi-pundi kekayaan pria kelahiran 24 Oktober 1954 di Cangxi, Provinsi Sichuan, ini melonjak menjadi US$ 33,7 miliar atau sekitar Rp 439,9 triliun berdasarkan data yang dirilis Jumat lalu. Sebelumnya Forbes memperkirakan harga kekayaan Wang yang juga pemilik Hanergy Thin Film Power mencapai US$ 32,7 miliar.
Pada perdagangan sehari sebelum libur May Day, saham perusahaan propertinya, Dalian Wanda Commercial Properties meraih gain sebesar 6,3 persen menajdi HK$ 63,65 per lembar. Begitu pula dengan saham perusahaan bioskop Wang, Wanda Cinema Line naik 2,2 persen menjadi 162,2 yuan per lembar di Bursa Saham Shenzen, Cina.
Seperti dilansir dari laman chinadaily.com,cn, Wang Jianlin merajut bisnis dengan merangkak dari bawah. Pada 1989, ia didapuk menjadi manajer umum perusahaan properti, Xigang Residential. Inilah awal karir bisnisnya di properti.
Pada 1992, Wang memutuskan pindah kerja di Dalian Wanda Group dengan posisi sebagai manajer umum. Karir Wang terus meroket. Dalam setahun ia sudah menduduki posisi sebagai chief executive officer (CEO). Kini Wang bukan hanya bos tapi juga pemilik kerajaan bisnis Wanda Group.
Investasi Wang di bisnis properti semakin bersinar dan kini memiliki lahan seluas 9,03 juta meter persegi. Ia juga membangun 58 Wanda Shopping Plaza, 15 hotel mewah, 68 jaringan bioskop, 57 departemen store dan 54 pusat karaoke di Cina.
Penetrasi bisnis Wang tak hanya di situ saja. Ia mengakuisisi AMC Entertainment, bisnis hiburan terbesar di New York dengan nilai transaksi US$ 2,6 miliar pada 2012 lalu. AMC Entertainment masuk bursa New York pada Desember lalu.
Tuesday, May 5, 2015
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2015 Sebesar 4,71 Persen
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015 sebesar 4,71 persen. Angka ini turun 0,5 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,21 persen.
“Jika dibandingkan dengan kuartal IV 2014, angka pertumbuhan ekonomi turun 0,18 persen,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 5 Mei 2015.
Suryamin menyebutkan setidaknya tiga penyebab utama perlambatan ekonomi pada kuartal I 2015 ini. Faktor pertama adalah perlambatan ekonomi yang juga dialami negara mitra dagang utama Indonesia. Ia mengatakan Cina pun mengoreksi pertumbuhan ekonominya dari 7,4 menjadi 7,0 persen. Begitu juga dengan Singapura yang mengoreksi pertumbuhan ekonominya dari 4,9 menjadi 2,1 persen. “Tentu ini berpengaruh pada kinerja perdagangan kita,” kata dia.
Faktor kedua adalah melemahnya harga minyak dunia yang dinilai juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kata Suryamin, penyebab melambatnya ekonomi nasional adalah kinerja ekspor dan impor yang turun pada kuartal I 2015.
Badan Pusat Statistik melaporkan, sepanjang April 2015, terjadi inflasi atau kenaikan rata-rata harga barang dan jasa sebesar 0,36 persen. Untuk inflasi year-on-year (tahunan), BPS melaporkan sebesar 6,79 persen. Dari 82 kota/kabupaten di Indonesia, 72 di antaranya mengalami inflasi dan 10 lainnya terjadi deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual, yakni 1,31 persen, sementara yang terendah terjadi di Cilacap sebesar 0,02 persen. “Di Tual, harga beras naik, padahal di tempat lain turun,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di kantornya, Senin, 4 Mei 2015.
Untuk inflasi inti pada April 2015, BPS mencatat angka 0,24 persen. Angka inflasi paling tinggi terjadi pada harga yang diatur pemerintah, yakni sebesar 1,88 persen. Suryamin menuturkan hal ini terjadi karena naiknya harga bahan bakar minyak, tarif angkutan umum, dan elpiji ukuran 12 kilogram.
Sedangkan bahan makanan malah menghambat inflasi inti atau terjadi deflasi 0,91 persen. Musababnya, padi sudah mulai dipanen dan sayur-mayur sudah menampakkan penurunan harga. Khusus untuk komponen energi pada inflasi inti, BPS mencatat angka 2,71 persen dengan andil 0,25 persen.
“Jika dibandingkan dengan kuartal IV 2014, angka pertumbuhan ekonomi turun 0,18 persen,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 5 Mei 2015.
Suryamin menyebutkan setidaknya tiga penyebab utama perlambatan ekonomi pada kuartal I 2015 ini. Faktor pertama adalah perlambatan ekonomi yang juga dialami negara mitra dagang utama Indonesia. Ia mengatakan Cina pun mengoreksi pertumbuhan ekonominya dari 7,4 menjadi 7,0 persen. Begitu juga dengan Singapura yang mengoreksi pertumbuhan ekonominya dari 4,9 menjadi 2,1 persen. “Tentu ini berpengaruh pada kinerja perdagangan kita,” kata dia.
Faktor kedua adalah melemahnya harga minyak dunia yang dinilai juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kata Suryamin, penyebab melambatnya ekonomi nasional adalah kinerja ekspor dan impor yang turun pada kuartal I 2015.
Badan Pusat Statistik melaporkan, sepanjang April 2015, terjadi inflasi atau kenaikan rata-rata harga barang dan jasa sebesar 0,36 persen. Untuk inflasi year-on-year (tahunan), BPS melaporkan sebesar 6,79 persen. Dari 82 kota/kabupaten di Indonesia, 72 di antaranya mengalami inflasi dan 10 lainnya terjadi deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual, yakni 1,31 persen, sementara yang terendah terjadi di Cilacap sebesar 0,02 persen. “Di Tual, harga beras naik, padahal di tempat lain turun,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di kantornya, Senin, 4 Mei 2015.
Untuk inflasi inti pada April 2015, BPS mencatat angka 0,24 persen. Angka inflasi paling tinggi terjadi pada harga yang diatur pemerintah, yakni sebesar 1,88 persen. Suryamin menuturkan hal ini terjadi karena naiknya harga bahan bakar minyak, tarif angkutan umum, dan elpiji ukuran 12 kilogram.
Sedangkan bahan makanan malah menghambat inflasi inti atau terjadi deflasi 0,91 persen. Musababnya, padi sudah mulai dipanen dan sayur-mayur sudah menampakkan penurunan harga. Khusus untuk komponen energi pada inflasi inti, BPS mencatat angka 2,71 persen dengan andil 0,25 persen.
Optimisme Konsumen Jawa Barat Paling Tinggi
Badan Pusat Statistik mencatatkan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Jawa Barat pada triwulan I 2015 sebesar 104,43. “Ini ITK tertinggi di Indonesia, ini anomali. Biasanya tidak pernah tertinggi,” kata Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Jawa Barat Ade Rika Agus di Bandung, Selasa, 5 Mei 2015.
Catatan ITK nasional pada triwulan I 2015 mencapai 100,87, dengan ITK tertinggi Jawa Barat, disusul Banten dan DKI Jakarta. Sementara terendah Provinsi Riau. “Biasanya bukan tertinggi. ITK ini menunjukkan optimisme masyarakat di Jawa Barat tertinggi dibanding provinsi lain,” kata dia.
Menurut Ade, optimisme ini sinkron dengan nilai rata-rata Jawa Barat sejak tiga bulan terakhir yang kumulasinya tercatat deflasi. “Artinya tidak ada pengaruh inflasi terhadap konsumsi,” kata dia.
Ade mengatakan, perkiraan ITK Jawa Barat triwulan II sebesar 105,1, menunjukkan persepsi konsumen yang optimis kondisi ekonomi membaik. “Artinya optimis bahwa kondisi perekonomian akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini dipengaruhi optimisme bahwa pendapatan rumah tangga masih akan meningkat, dan tidak ada pengaruh inflasi,” kata dia.
BPS menghitung ITK nasional pada triwulan II 2015 diperkirakan 107,91, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat. BPS juga memperkirakan pada Triwulan II 2014 kondisi eknomi konsumen membaik di semua provinsi di Indonesia.
Indeks Tendensi Konsumen menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. Survei Tendensi Konsumen Jawa Barat pada triwulan I 2015 menjaring 2.560 rumah tangga dengan pemilihan sampel.
Catatan ITK nasional pada triwulan I 2015 mencapai 100,87, dengan ITK tertinggi Jawa Barat, disusul Banten dan DKI Jakarta. Sementara terendah Provinsi Riau. “Biasanya bukan tertinggi. ITK ini menunjukkan optimisme masyarakat di Jawa Barat tertinggi dibanding provinsi lain,” kata dia.
Menurut Ade, optimisme ini sinkron dengan nilai rata-rata Jawa Barat sejak tiga bulan terakhir yang kumulasinya tercatat deflasi. “Artinya tidak ada pengaruh inflasi terhadap konsumsi,” kata dia.
Ade mengatakan, perkiraan ITK Jawa Barat triwulan II sebesar 105,1, menunjukkan persepsi konsumen yang optimis kondisi ekonomi membaik. “Artinya optimis bahwa kondisi perekonomian akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini dipengaruhi optimisme bahwa pendapatan rumah tangga masih akan meningkat, dan tidak ada pengaruh inflasi,” kata dia.
BPS menghitung ITK nasional pada triwulan II 2015 diperkirakan 107,91, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat. BPS juga memperkirakan pada Triwulan II 2014 kondisi eknomi konsumen membaik di semua provinsi di Indonesia.
Indeks Tendensi Konsumen menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. Survei Tendensi Konsumen Jawa Barat pada triwulan I 2015 menjaring 2.560 rumah tangga dengan pemilihan sampel.
Produk Makanan dan Minuman Indonesia Kalah Branding Dibanding Malaysia
Pengembangan brand awarenessproduk makanan dan minuman asal Indonesia mendesak dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor komoditas tersebut ke Malaysia, yang mulai melambat pada tahun lalu.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor produk makanan minuman Indonesia di Malaysia pada 2014 mencapai US$897,98 juta atau hanya naik 1,58% dibandingkan nilai ekspor komoditas tersebut pada 2014. Kinerja tersebut menurun tajam dibanding tren ekspor Indonesia ke Malaysia selama tiga tahun terakhir (2012-2014) dengan pertumbuhan sebesar 14,08%. Adapun pertumbuhan importasi produk makanan minuman oleh Malaysia setiap tahun tumbuh sebesar 7,27%.
“Dengan nilai penjualan ritel rata-rata yang sebenarya cukup besar, pameran menjadi media promosi yang sangat menarik untuk membangun brand awareness atas produk Indonesia bagi konsumen Malaysia dan internasional," kata Atase Perdagangan Indonesia di Kuala Lumpur Fajarini Puntodewi.
Menurut Fajarini, kegiatan pameran akan terus dilakukan sebagai upaya branding produk yang sudah mapan, sekaligus menjadi tes pasar bagi produk dan merek baru yang belum dikenal konsumen.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor produk makanan minuman Indonesia di Malaysia pada 2014 mencapai US$897,98 juta atau hanya naik 1,58% dibandingkan nilai ekspor komoditas tersebut pada 2014. Kinerja tersebut menurun tajam dibanding tren ekspor Indonesia ke Malaysia selama tiga tahun terakhir (2012-2014) dengan pertumbuhan sebesar 14,08%. Adapun pertumbuhan importasi produk makanan minuman oleh Malaysia setiap tahun tumbuh sebesar 7,27%.
“Dengan nilai penjualan ritel rata-rata yang sebenarya cukup besar, pameran menjadi media promosi yang sangat menarik untuk membangun brand awareness atas produk Indonesia bagi konsumen Malaysia dan internasional," kata Atase Perdagangan Indonesia di Kuala Lumpur Fajarini Puntodewi.
Menurut Fajarini, kegiatan pameran akan terus dilakukan sebagai upaya branding produk yang sudah mapan, sekaligus menjadi tes pasar bagi produk dan merek baru yang belum dikenal konsumen.
Monday, May 4, 2015
Meski Diprotes, Jokowi Tetap Akan Ambil Dana BPJS Untuk Bangun Perumahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menggunakan dana simpanan yang menganggur guna membangun perumahan untuk buruh. Jokowi mencatat selama ini dana BPJS Ketenagakerjaan yang mengendap berjumlah sekitar Rp 187 triliun. Dana tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif karena terhalang oleh peraturan yang mewajibkan penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar 5 persen.
“Ada regulasi yang bisa digunakan hanya 5 persen. Terus sisanya didiamkan di situ? Ya enggak produktif namanya. Pemerintah akan proses agar uang itu bisa produktif, untuk pekerja, untuk buruh. Terutama untuk membangun fasilitas perumahan. Rumah murah," ujar Jokowi di Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Ruang Serbaguna II, Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (4/5).
“Ada regulasi yang bisa digunakan hanya 5 persen. Terus sisanya didiamkan di situ? Ya enggak produktif namanya. Pemerintah akan proses agar uang itu bisa produktif, untuk pekerja, untuk buruh. Terutama untuk membangun fasilitas perumahan. Rumah murah," ujar Jokowi di Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Ruang Serbaguna II, Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (4/5).
Baca : Buruh Merasa Dirampok Karena Uang BPJS Miliknya Dipakai Bangun Rumah Oleh Jokowi
Jokowi melontarkan rencana tersebut dihadapan ratusan buruh KSBSI dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Presiden KSBSI Mudhofir, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, dan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Asia-Pacific Noriyuko Suzuki.
Jokowi mengungkapkan akan merevisi aturan yang membatasi penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut dari sebelumnya 5 persen menjadi sekitar 40 persen. Dana tersebut nantinya bisa digunakan pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi para pekerja. "Bayangkan kalau nanti saya setujui, misalnya, 40 persen. Sudah jadi uang Rp 70 triliun, sudah jadi berapa rumah. Banyak sekali," kata Jokowi.
Ia mengaku selama ini telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan para pimpinan organisasi buruh dan pekerja untuk merumuskan hal itu agar penggunaannya bisa tepat sasaran, sesuai aspirasi mereka. Perketat Pengawasan Terkait target penggunaan dana tersebut, Jokowi menginginkan untuk mampu mengalokasikan sebesar-besarnya. "Kalau saya, sebanyak-banyaknya asal manajemen kontrolnya bagus. Tapi memang penggunaan uang-uang seperti itu harus diawasi, harus dikontrol. Jangan sampai ada moral hazard seperti yang dulu-dulu," ujar Jokowi.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu optimistis, jika dana tersebut digunakan untuk sektor produktif, maka perekonomian akan menggeliat, fasilitas perumahan untuk pekerja juga akan terpenuhi, baik di dalam maupun di luar kawasan industri. “Beban dari buruh untuk masalah sewa rumah dan lain-lain akan menjadi langsung berkurang atau hilang," kata dia. Sebelumnya, Jokowi pernah meminta para kepala lembaga terkait untuk menginvestasikan dana haji dan dana sosial lain, ketimbang didepositokan. Ia menyebutkan, hasil keuntungan investasi dana tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan rakyat.
"Saya hanya ingin bandingkan dengan negara tetangga. Saya enggak usah sebut negaranya. Punya tabungan haji, dan tabungan hajinya lebih besar, tapi tidak pernah namanya tabungan haji itu ditaruh di deposito. Menterinya ngomong ke saya, Perdana Menterinya ngomong ke saya, kalau di kami 90 persen akan diinvenstasikan pada kebutuhan rakyat yang juga keuntungannya lebih besar daripada ditaruh di deposito," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Melanjutkan kisahnya, ia mengaku bertanya kepada menteri dan perdana menteri negara tersebut soal di mana dana itu diinvestasikan. "Saya tanya ditaruh di mana? Di sawit enggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya," ujar dia. Oleh sebab itu, sambung Jokowi, Indonesia akan meniru hal yang sama. Pasalnya, Indonesia selama ini memiliki dana sosial di PT Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dana haji, dan dana bergulir.
"Saya kira ini sebuah potensi yang besar. Tapi kalau hanya ditaruh di deposito apakah itu betul? Kalau mau aman ya taruh di situ. Tapi kalau hanya taruh di deposito saja tidak usah ada manajernya," kata dia
Jokowi melontarkan rencana tersebut dihadapan ratusan buruh KSBSI dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Presiden KSBSI Mudhofir, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, dan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Asia-Pacific Noriyuko Suzuki.
Jokowi mengungkapkan akan merevisi aturan yang membatasi penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut dari sebelumnya 5 persen menjadi sekitar 40 persen. Dana tersebut nantinya bisa digunakan pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi para pekerja. "Bayangkan kalau nanti saya setujui, misalnya, 40 persen. Sudah jadi uang Rp 70 triliun, sudah jadi berapa rumah. Banyak sekali," kata Jokowi.
Ia mengaku selama ini telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan para pimpinan organisasi buruh dan pekerja untuk merumuskan hal itu agar penggunaannya bisa tepat sasaran, sesuai aspirasi mereka. Perketat Pengawasan Terkait target penggunaan dana tersebut, Jokowi menginginkan untuk mampu mengalokasikan sebesar-besarnya. "Kalau saya, sebanyak-banyaknya asal manajemen kontrolnya bagus. Tapi memang penggunaan uang-uang seperti itu harus diawasi, harus dikontrol. Jangan sampai ada moral hazard seperti yang dulu-dulu," ujar Jokowi.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu optimistis, jika dana tersebut digunakan untuk sektor produktif, maka perekonomian akan menggeliat, fasilitas perumahan untuk pekerja juga akan terpenuhi, baik di dalam maupun di luar kawasan industri. “Beban dari buruh untuk masalah sewa rumah dan lain-lain akan menjadi langsung berkurang atau hilang," kata dia. Sebelumnya, Jokowi pernah meminta para kepala lembaga terkait untuk menginvestasikan dana haji dan dana sosial lain, ketimbang didepositokan. Ia menyebutkan, hasil keuntungan investasi dana tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan rakyat.
"Saya hanya ingin bandingkan dengan negara tetangga. Saya enggak usah sebut negaranya. Punya tabungan haji, dan tabungan hajinya lebih besar, tapi tidak pernah namanya tabungan haji itu ditaruh di deposito. Menterinya ngomong ke saya, Perdana Menterinya ngomong ke saya, kalau di kami 90 persen akan diinvenstasikan pada kebutuhan rakyat yang juga keuntungannya lebih besar daripada ditaruh di deposito," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Melanjutkan kisahnya, ia mengaku bertanya kepada menteri dan perdana menteri negara tersebut soal di mana dana itu diinvestasikan. "Saya tanya ditaruh di mana? Di sawit enggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya," ujar dia. Oleh sebab itu, sambung Jokowi, Indonesia akan meniru hal yang sama. Pasalnya, Indonesia selama ini memiliki dana sosial di PT Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dana haji, dan dana bergulir.
"Saya kira ini sebuah potensi yang besar. Tapi kalau hanya ditaruh di deposito apakah itu betul? Kalau mau aman ya taruh di situ. Tapi kalau hanya taruh di deposito saja tidak usah ada manajernya," kata dia
Investor Asing Pesimis Terhadap Ekonomi Jokowi ... Pelemahan IHSG Bakal Berlanjut Lagi
Pengamat menilai pelemahan bursa saham beberapa saat yang lalu belum akan berakhir karena berbagai faktor antara lain prediksi perlambatan ekonomi dan sikap skeptis investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. “The worse is far from over, in our opinion. Pada 9 Mei, data pertumbuhan riil GDP kuartal I 2015 akan diumumkan. Ekonom kami memprediksi pertumbuhan akan dibukukan 4,8 persen secara tahunan, lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 5 persen,” ujar Kepala Riset Mandiri Sekuritas, John Rachmat dalam risetnya, Senin (4/5).
Sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 348,9 poin atau 6,42 persen. Menurut John, koreksi pasar sudah jelas didorong oleh pelepasan aset saham Indonesia oleh investor asing. Pekan lalu secara total terjadi aliran dana keluar dari pasar saham senilai US$ 540 juta.
“Investor asing dinilai kehilangan harapan pada suksesnya Indonesia mendorong program infrastruktur yang ambisius, menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih lemah daripada prediksi,” ungkapnya. Selain itu, menurutnya kemungkinan beberapa negara berkembang lain yang menjadi tujuan investasi menjadi lebih atraktif secara relatif. China menjadi tujuan yang paling mencolok, mengingat skala stimulus moneter oleh bank sentralnya, dan juga Brazil.
“Dan jika benar bahwa investor asing sudah skeptis terhadap kemampuan Indonesia mendorong program infrastrukturnya, tidak ada event lagi dalam jangka pendek yang dapat mematahkan penilaian tersebut,” kata John Di sisi lain, menurutnya pemangkasan BI rate memberikan penawar jangka pendek, tetapi juga akan menjadi berita baik terakhir yang dapat kita alami di masa mendatang. Pihaknya masih memprediksi pemangkasan BI rate akan terjadi juga, mungkin akan terjadi pada Rapat Dewan Gubernur pada 19 Mei 2015.
“Dari sisi rekomendasi, investor dapat memilih untuk beristirahat dulu. Namun, bagi investor yang diharuskan memiliki saham Indonesia dapat memilih dua strategi utama. Pertama, pilih saham yang telah tertekan tetapi memiliki kinerja kuartal I 2015 yang solid. Kedua, lanjutnya, pilih saham yang membuktikan tahan banting terhadap guncangan pekan lalu dan memiliki kinerja kuartal I 2015 yang cukup.
Ekonom menyatakan investor memang sempat panik dan melakukan aksi jual di pasar saham setelah melihat performa keuangan perusahaan sepanjang kuartal I yang dianggap di bawah ekspektasi. Namun, di sisi lain sebaiknya ekonom menunggu kinerja semester I secara keseluruhan. “Basically memang kalau ekonomi akan melambat, maka pasar cenderung over reaktif. Hal itulah yang menyebabkan bursa saham sempat anjlok pada minggu lalu,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Ekonom Danareksa Research Institute.
Menurutnya pria yang sekarang menjabat sebagai Deputi III Kantor Kepresidenan Bidang Pengelolaan Isu Strategis mengungkapkan investor sebaiknya menggunakan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan untuk melihat apakah benar perekonomian akan melambat atau tidak. Di sisi lain, investor juga patut melihat rencana pemerintahan Joko Widodo ke depannya, terutama di bidang infrastruktur.
“Ada banyak lagi proyek infrastruktur yang bakal dilakukan. Hal itu bisa menjadi penggerak ekonomi yang cukup signifikan. Yang perlu dilihat investor adalah kita bisa betul-betul membangun infrastruktur ke depannya,” jelas Purbaya.
Dia menjelaskan, pelemahan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I terjadi karena belanja masyarakat yang menurun pasca penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski begitu, Purbaya optimistis ekonomi Indonesia bakal mengalami perbaikan. “Terkait pertumbuhan ekonomi kuartal I, kalau saya lihat, seandainya turun ya enggak apa-apa. Karena nanti pasti akan ada perbaikan. Saya sendiri masih optimistis bakal tumbuh di sekitar 5,8 persen,” ungkapnya.
Purbaya menjelaskan, perekonomian Indonesia masih berpotensi membaik karena kinerja ekspor masih surplus dibandingkan impor. Hal itu menurutnya masih positif meskipun belanja rumah tangga tidak secepat yang sebelumnya. “Belanja pemerintah juga belum maksimal. Sampai bulan Maret, belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk infrastruktur juga masih sangat rendah. Tapi yang saya ketahui akan ada penambahan setelah Mei dan akan ada percepatan penyaluran anggaran,” katanya.
Sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 348,9 poin atau 6,42 persen dan bertengger di level 5.086. Investor asing tercatat melepas 1,28 miliar lembar saham di bursa nasional dalam empat hari menjelang Mei, dengan nilai modal asing yang keluar secara bersih mencapai Rp 7,09 triliun.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai kapitalisasi saham selama periode 27-30 April 2015 sebesar Rp 5.146,75 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan drastis dibandingkan kapitalisasi selama periode 20-24 April 2015, yang tercatat sebesar 5.479 triliun. Dengan demikian dalam empat hari terakhir di bulan April, modal yang menguap di bursa saham nasional mencapai Rp 332,25 triliun.
Investor menilai fenomena aksi jual saham pada Mei yang dikenal dengan istilah “Sell in May and Go Away” berpotensi terjadi pada tahun ini. Pasalnya data laporan keuangan perusahaan terbuka (emiten) yang rata-rata buruk membuat investor cenderung menahan diri. “Sell in May bisa saja terjadi karena kinerja emiten pada kuartal I tahun ini rata-rata di bawah ekspektasi. Apalagi ekonomi Indonesia juga diprediksi tumbuh di bawah target,” ujar Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI), Sanusi.
Sanusi menilai, kepanikan investor terkait kinerja emiten sepanjang kuartal I 2015 sudah terlihat pada pekan lalu. Sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 348,9 poin atau 6,42 persen dan bertengger di level 5.086. “Namun memang sepertinya indeks perlu mengalami koreksi setelah terus menguat sebelumnya. Pasar memang harus koreksi. Turun 2 sampai 3 persen dalam sehari saya kira masih wajar kok,” katanya.
Dia menjelaskan, terkait sektor yang kinerjanya masih buruk seperti pertambangan, hal itu bisa jadi salah satu potensi sektor yang terkena aksi jual. Sanusi juga menilai sektor perbankan berpotensi terkena aksi jual karena dinilai tak sesuai dengan ekspektasi.“Saya sendiri melihat yang utama adalah saham berkapitalisasi besar (big caps). Sementara untuk saham lapis dua (second liner) bisa dijadikan penopang. Semoga saja ada perbaikan data ekonomi nantinya,” jelasnya.
Untuk diketahui, investor asing tercatat melepas 1,28 miliar lembar saham di bursa nasional dalam empat hari menjelang Mei, dengan nilai modal asing yang keluar secara bersih mencapai Rp 7,09 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai kapitalisasi saham selama periode 27-30 April 2015 sebesar Rp 5.146,75 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan drastis dibandingkan kapitalisasi selama periode 20-24 April 2015, yang tercatat sebesar 5.479 triliun. Dengan demikian dalam empat hari terakhir di bulan April, modal yang menguap di bursa saham nasional mencapai Rp 332,25 triliun.
Sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 348,9 poin atau 6,42 persen. Menurut John, koreksi pasar sudah jelas didorong oleh pelepasan aset saham Indonesia oleh investor asing. Pekan lalu secara total terjadi aliran dana keluar dari pasar saham senilai US$ 540 juta.
“Investor asing dinilai kehilangan harapan pada suksesnya Indonesia mendorong program infrastruktur yang ambisius, menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih lemah daripada prediksi,” ungkapnya. Selain itu, menurutnya kemungkinan beberapa negara berkembang lain yang menjadi tujuan investasi menjadi lebih atraktif secara relatif. China menjadi tujuan yang paling mencolok, mengingat skala stimulus moneter oleh bank sentralnya, dan juga Brazil.
“Dan jika benar bahwa investor asing sudah skeptis terhadap kemampuan Indonesia mendorong program infrastrukturnya, tidak ada event lagi dalam jangka pendek yang dapat mematahkan penilaian tersebut,” kata John Di sisi lain, menurutnya pemangkasan BI rate memberikan penawar jangka pendek, tetapi juga akan menjadi berita baik terakhir yang dapat kita alami di masa mendatang. Pihaknya masih memprediksi pemangkasan BI rate akan terjadi juga, mungkin akan terjadi pada Rapat Dewan Gubernur pada 19 Mei 2015.
“Dari sisi rekomendasi, investor dapat memilih untuk beristirahat dulu. Namun, bagi investor yang diharuskan memiliki saham Indonesia dapat memilih dua strategi utama. Pertama, pilih saham yang telah tertekan tetapi memiliki kinerja kuartal I 2015 yang solid. Kedua, lanjutnya, pilih saham yang membuktikan tahan banting terhadap guncangan pekan lalu dan memiliki kinerja kuartal I 2015 yang cukup.
Ekonom menyatakan investor memang sempat panik dan melakukan aksi jual di pasar saham setelah melihat performa keuangan perusahaan sepanjang kuartal I yang dianggap di bawah ekspektasi. Namun, di sisi lain sebaiknya ekonom menunggu kinerja semester I secara keseluruhan. “Basically memang kalau ekonomi akan melambat, maka pasar cenderung over reaktif. Hal itulah yang menyebabkan bursa saham sempat anjlok pada minggu lalu,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Ekonom Danareksa Research Institute.
Menurutnya pria yang sekarang menjabat sebagai Deputi III Kantor Kepresidenan Bidang Pengelolaan Isu Strategis mengungkapkan investor sebaiknya menggunakan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan untuk melihat apakah benar perekonomian akan melambat atau tidak. Di sisi lain, investor juga patut melihat rencana pemerintahan Joko Widodo ke depannya, terutama di bidang infrastruktur.
“Ada banyak lagi proyek infrastruktur yang bakal dilakukan. Hal itu bisa menjadi penggerak ekonomi yang cukup signifikan. Yang perlu dilihat investor adalah kita bisa betul-betul membangun infrastruktur ke depannya,” jelas Purbaya.
Dia menjelaskan, pelemahan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I terjadi karena belanja masyarakat yang menurun pasca penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski begitu, Purbaya optimistis ekonomi Indonesia bakal mengalami perbaikan. “Terkait pertumbuhan ekonomi kuartal I, kalau saya lihat, seandainya turun ya enggak apa-apa. Karena nanti pasti akan ada perbaikan. Saya sendiri masih optimistis bakal tumbuh di sekitar 5,8 persen,” ungkapnya.
Purbaya menjelaskan, perekonomian Indonesia masih berpotensi membaik karena kinerja ekspor masih surplus dibandingkan impor. Hal itu menurutnya masih positif meskipun belanja rumah tangga tidak secepat yang sebelumnya. “Belanja pemerintah juga belum maksimal. Sampai bulan Maret, belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk infrastruktur juga masih sangat rendah. Tapi yang saya ketahui akan ada penambahan setelah Mei dan akan ada percepatan penyaluran anggaran,” katanya.
Sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 348,9 poin atau 6,42 persen dan bertengger di level 5.086. Investor asing tercatat melepas 1,28 miliar lembar saham di bursa nasional dalam empat hari menjelang Mei, dengan nilai modal asing yang keluar secara bersih mencapai Rp 7,09 triliun.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai kapitalisasi saham selama periode 27-30 April 2015 sebesar Rp 5.146,75 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan drastis dibandingkan kapitalisasi selama periode 20-24 April 2015, yang tercatat sebesar 5.479 triliun. Dengan demikian dalam empat hari terakhir di bulan April, modal yang menguap di bursa saham nasional mencapai Rp 332,25 triliun.
Investor menilai fenomena aksi jual saham pada Mei yang dikenal dengan istilah “Sell in May and Go Away” berpotensi terjadi pada tahun ini. Pasalnya data laporan keuangan perusahaan terbuka (emiten) yang rata-rata buruk membuat investor cenderung menahan diri. “Sell in May bisa saja terjadi karena kinerja emiten pada kuartal I tahun ini rata-rata di bawah ekspektasi. Apalagi ekonomi Indonesia juga diprediksi tumbuh di bawah target,” ujar Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI), Sanusi.
Sanusi menilai, kepanikan investor terkait kinerja emiten sepanjang kuartal I 2015 sudah terlihat pada pekan lalu. Sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 348,9 poin atau 6,42 persen dan bertengger di level 5.086. “Namun memang sepertinya indeks perlu mengalami koreksi setelah terus menguat sebelumnya. Pasar memang harus koreksi. Turun 2 sampai 3 persen dalam sehari saya kira masih wajar kok,” katanya.
Dia menjelaskan, terkait sektor yang kinerjanya masih buruk seperti pertambangan, hal itu bisa jadi salah satu potensi sektor yang terkena aksi jual. Sanusi juga menilai sektor perbankan berpotensi terkena aksi jual karena dinilai tak sesuai dengan ekspektasi.“Saya sendiri melihat yang utama adalah saham berkapitalisasi besar (big caps). Sementara untuk saham lapis dua (second liner) bisa dijadikan penopang. Semoga saja ada perbaikan data ekonomi nantinya,” jelasnya.
Untuk diketahui, investor asing tercatat melepas 1,28 miliar lembar saham di bursa nasional dalam empat hari menjelang Mei, dengan nilai modal asing yang keluar secara bersih mencapai Rp 7,09 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai kapitalisasi saham selama periode 27-30 April 2015 sebesar Rp 5.146,75 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan drastis dibandingkan kapitalisasi selama periode 20-24 April 2015, yang tercatat sebesar 5.479 triliun. Dengan demikian dalam empat hari terakhir di bulan April, modal yang menguap di bursa saham nasional mencapai Rp 332,25 triliun.
Penjualan Anker Bir Turun 42,44 Persen di Kuartal Pertama 2015
Produsen bir dan minuman ringan, PT Delta Djakarta Tbk mengalami penurunan penjualan sebesar 42,44 persen pada kuartal I 2015 menjadi Rp 329,31 miliar, dari penjualan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 572,19 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perseroan pada Senin (4/5), beban pokok penjualan tercatat ikut turun menjadi Rp 46,48 miliar pada kuartal I 2015, dari periode tahun sebelumnya Rp 70,34 miliar. Laba kotor pun terseret turun menjadi Rp 94,46 miliar dari sebelumnya Rp 166,59 miliar.
Perusahaan yang dikenal dengan produk bir Anker, San Miguel, Carlsberg, dan Kuda Putih ini membukukan laba sebelum pajak Rp 42,27 miliar, turun dari sebelumnya yang senilai Rp 105,92 miliar. Sementara itu, laba bersih turun jadi Rp 33,02 miliar dari laba bersih tahun sebelumnya yang senilai Rp 79,31 miliar.
Dari segi utang, liabilitas Delta Djakarta hingga kuartal I 2015 mencapai Rp 176,03 miliar, turun dari Rp 227,47 pada Desember 2014. Sementara total aset per Maret 2015 mencapai Rp 973,85 miliar, turun dari total aset per Desember 2014 yang Rp 991,94 miliar. Sebelumnya, pasca berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang penjualan minuman keras dengan kandungan alkohol sampai 5 persen di minimarket dan toko pengecer mulai 16 April 2015, Delta Djakarta mengaku bakal kesulitan mengoptimalkan penjualannya tahun ini.
Manajemen perseroan memperkirakan dengan dilarangnya minimarket dan toko pengecer menjual bir, pemasukan perseroan bisa terganggu sekitar 60 persen. Sebab selama ini minimarket membantu penjualan sekitar 10 persen dan 50 persen lainnya dijual melalui toko pengecer.
“Kami akan melakukan efisiensi dan fokus meningkatkan penjualan pada channel-channel yang masih bisa berjualan bir seperti supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran. Tetapi tempat-tempat itu kontribusinya terhadap penjualan kecil, sementara itu kami bertahan saja,” ujar Ronny Titiheruw, Managing Director PT Delta Djakarta Tbk kepada CNN Indonesia, belum lama ini.
Langkah pemerintah melarang penjualan minuman beralkohol di tingkat pengecer dan minimarket menuai pro dan kontra di kalangan pengusaha bir. Produsen bir secara tegas menolak kebijakan tersebut, sedangkan importir minuman beralkohol justru mendukungnya. Charles Poluan, Direktur Eksekutif Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), menilai kebijakan Menteri Perdagangan rahmat Gobel soal pelarangan minuman beralkohol di tingkat pengecer dan minimarket membingungkan sekaligus merugikan. Sebab, tak hanya memutus 60 persen rantai distribusi bir, tetapi juga menutup peluang usaha penjual minuman tradisional.
"Selama ini minimarket itu mengusai 12 persen rantai distribusi kami, sedangkan pengecer lain itu mencapai 48 persen. Sisanya 40 persen dijual di hotel dan restoran," tuturnya, Jumat (24/4). Charles menjelaskan saat ini hanya da empat pemain di industri minuman beralkohol golongan A, dengan kadar di bawah 5 persen, yakni PT Multi Bintang Indonesia (Bintang), PT Delta Djakarta, PT Gita Swara Indonesia (Guiness), dan PT Bali Hai Brewery (Bali Hai).
PT Multi Bintang Indonesia terkenal sebagai produsen bir merek Bintang, PT Gita Swara Indonesia merupakan pemasok bir merek Guiness, PT Bali Hai Brewery memasok bir merek Bali Hai, dan terakhir PT Delta Djakarta distributor bir merek Anker, San Miguel, Carlsberg, dan Kuda Putih.
Menurut Charles, empat perusahaan tersebut mempekerjakan 2.000 orang. Namun, yang terlibat dalam proses distribusi dan logistik produk-produk merek amencapai sekitar 180 ribu hingga 200 ribu orang. "Sudah pasti dampaknya akan luar biasa negatif, tetapi saya tidak bisa spekulasi berapa besar (kerugiannya)," tuturnya.
Sebaliknya, Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (Apidmi) justru mendukung pembatasan penjualan minuman beralkohol di toko-toko ritel. Ketua APIDMI Agoes Silaban menilai tidak seharusnya minuman beralkohol dijual bebas di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. "Kami sepenuhnya mendukung pembatasan seperti itu, karena target penjualan minuman beralkohol impor bukan di tempat-tempat seperti itu," ujar Ketua Umum Apidmi Agoes Silaban kepada CNN Indonesia, belum lama ini.
Karenanya, Agoes mendorong agar penjualan minuman beralkohol, terutama yang impor, hanya diperbolehkan di tempat-tempat terbatas yang mempunyai izin untuk menjual, seperti hotel berbintang, restoran, karaoke dan bar. Pasalnya, jika dibiarkan bebas akan menjadi lahan subur bagi para penyelundup dan penjual minuman ilegal.
"Sejauh ini kami lihat pasar jadi relatif kondusif," katanya.
Perusahaan yang dikenal dengan produk bir Anker, San Miguel, Carlsberg, dan Kuda Putih ini membukukan laba sebelum pajak Rp 42,27 miliar, turun dari sebelumnya yang senilai Rp 105,92 miliar. Sementara itu, laba bersih turun jadi Rp 33,02 miliar dari laba bersih tahun sebelumnya yang senilai Rp 79,31 miliar.
Dari segi utang, liabilitas Delta Djakarta hingga kuartal I 2015 mencapai Rp 176,03 miliar, turun dari Rp 227,47 pada Desember 2014. Sementara total aset per Maret 2015 mencapai Rp 973,85 miliar, turun dari total aset per Desember 2014 yang Rp 991,94 miliar. Sebelumnya, pasca berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang penjualan minuman keras dengan kandungan alkohol sampai 5 persen di minimarket dan toko pengecer mulai 16 April 2015, Delta Djakarta mengaku bakal kesulitan mengoptimalkan penjualannya tahun ini.
Manajemen perseroan memperkirakan dengan dilarangnya minimarket dan toko pengecer menjual bir, pemasukan perseroan bisa terganggu sekitar 60 persen. Sebab selama ini minimarket membantu penjualan sekitar 10 persen dan 50 persen lainnya dijual melalui toko pengecer.
“Kami akan melakukan efisiensi dan fokus meningkatkan penjualan pada channel-channel yang masih bisa berjualan bir seperti supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran. Tetapi tempat-tempat itu kontribusinya terhadap penjualan kecil, sementara itu kami bertahan saja,” ujar Ronny Titiheruw, Managing Director PT Delta Djakarta Tbk kepada CNN Indonesia, belum lama ini.
Langkah pemerintah melarang penjualan minuman beralkohol di tingkat pengecer dan minimarket menuai pro dan kontra di kalangan pengusaha bir. Produsen bir secara tegas menolak kebijakan tersebut, sedangkan importir minuman beralkohol justru mendukungnya. Charles Poluan, Direktur Eksekutif Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), menilai kebijakan Menteri Perdagangan rahmat Gobel soal pelarangan minuman beralkohol di tingkat pengecer dan minimarket membingungkan sekaligus merugikan. Sebab, tak hanya memutus 60 persen rantai distribusi bir, tetapi juga menutup peluang usaha penjual minuman tradisional.
"Selama ini minimarket itu mengusai 12 persen rantai distribusi kami, sedangkan pengecer lain itu mencapai 48 persen. Sisanya 40 persen dijual di hotel dan restoran," tuturnya, Jumat (24/4). Charles menjelaskan saat ini hanya da empat pemain di industri minuman beralkohol golongan A, dengan kadar di bawah 5 persen, yakni PT Multi Bintang Indonesia (Bintang), PT Delta Djakarta, PT Gita Swara Indonesia (Guiness), dan PT Bali Hai Brewery (Bali Hai).
PT Multi Bintang Indonesia terkenal sebagai produsen bir merek Bintang, PT Gita Swara Indonesia merupakan pemasok bir merek Guiness, PT Bali Hai Brewery memasok bir merek Bali Hai, dan terakhir PT Delta Djakarta distributor bir merek Anker, San Miguel, Carlsberg, dan Kuda Putih.
Menurut Charles, empat perusahaan tersebut mempekerjakan 2.000 orang. Namun, yang terlibat dalam proses distribusi dan logistik produk-produk merek amencapai sekitar 180 ribu hingga 200 ribu orang. "Sudah pasti dampaknya akan luar biasa negatif, tetapi saya tidak bisa spekulasi berapa besar (kerugiannya)," tuturnya.
Sebaliknya, Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (Apidmi) justru mendukung pembatasan penjualan minuman beralkohol di toko-toko ritel. Ketua APIDMI Agoes Silaban menilai tidak seharusnya minuman beralkohol dijual bebas di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. "Kami sepenuhnya mendukung pembatasan seperti itu, karena target penjualan minuman beralkohol impor bukan di tempat-tempat seperti itu," ujar Ketua Umum Apidmi Agoes Silaban kepada CNN Indonesia, belum lama ini.
Karenanya, Agoes mendorong agar penjualan minuman beralkohol, terutama yang impor, hanya diperbolehkan di tempat-tempat terbatas yang mempunyai izin untuk menjual, seperti hotel berbintang, restoran, karaoke dan bar. Pasalnya, jika dibiarkan bebas akan menjadi lahan subur bagi para penyelundup dan penjual minuman ilegal.
"Sejauh ini kami lihat pasar jadi relatif kondusif," katanya.
Subscribe to:
Posts (Atom)