Christine Lagarde, Managing Director IMF menganggap Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedelapan di dunia, di mana menguasai lebih dari setengah angkatan kerja di Asean. Dengan penciptaan peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar, Indonesia diyakini akan mendapatkan keuntungan besar untuk bisa tumbuh paling cepat di dunia.
Ketika negara-negara lain di kawasan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin menua, Lagarde menilai Indonesia justru kebalikannya. Jumlah tenaga muda produktif di Indonesia cukup melimpah, di mana pada 2030 diperkirakan jumlahnya mencapai 180 juta orang atau 70 persen dari total populasi penduduk.
Namun di balik bonus demografi tersebut, Lagarde menyoroti tingkat pengangguran di Indonesia yang justru menjadi momok bagi pembangunan ekonomi. Menurutnya, sampai hari ini jumlah pemuda yang menganggur di Indonesia lebih dari 20 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih dari empat kali tingkat pengangguran secara keseluruhan.
Pada saat yang sama, lanjut Lagarde, sekalipun tingkat kemiskinan berkurang setengah, namun ketimpangan pendapatan meningkat pesat selama satu dekade terakhir. "Tidak ada kesinambungan pertumbuhan ekonomi jika manfaatnya hanya dinikmati oleh beberapa orang," tuturnya dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Selasa (1/9).
Menurut Lagarde, ini adalah kesempatan yang unik bagi Indonesia untuk bisa mengatasi hambatan tersebut. Saat ini, lanjutnya, adalah waktu untuk memulai reformasi yang berani yang akan memodernisasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda, serta membuat iklim yang cocok untuk pemimpin global abad ke-21.
"Anda, Indonesia seharusnya tidak hanya cerita tentang ekspor komoditas dan pasar domestik yang besar. Ada kelas baru dari pasar untuk ditaklukkan, bukan hanya di lingkungan Anda, tetapi juga secara global," tuturnya. Bos IMF ini menambahkan terdapat lebih dari 1,5 miliar konsumen yang akan memasuki kelas menengah global selama beberapa tahun ke depan. Itu merupakan peluang yang harus ditangkap dengan mengembangkan potensi ekonomi di bidang manufaktur, pertanian dan jasa.
"Dengan kata lain, pikirkan tiga bidang (yang harus dikembangkan): infrastruktur, investasi, dan perdagangan," ujar Lagarde.
Tuesday, September 1, 2015
IMF : Ekonomi RI Hanya Bisa Bangkit Jika Temukan Sumber Pertumbuhan Baru
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah melambat diharapkan mampu bergerak lagi secara cepat karena pergolakan ekonomi yang terjadi saat ini hanya bersifat temporer. Bahkan, perekonomian Indonesia dirasa bisa tumbuh lebih baik apabila berhasil menemukan sumber pendorong pertumbuhan yang baru.
Hal tersebut diungkapkan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde yang menyatakan pengalaman Indonesia yang berhasil menghadapi tappering off pada 2013 dan juga krisis ekonomi pada periode sebelumnya menjadikan Indonesia lebih siap untuk menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Bedanya, kali ini memang ada tiga kondisi global yang juga mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia kini.
"Adanya kondisi eksternal-eksternal ini menyebabkan Indonesia tak bisa memaksimalkan potensi yang ada, padahal Indonesia mampu berkembang lebih baik," jelas Lagarde di Jakarta, Selasa (1/9). Beberapa kondisi eksternal tersebut adalah penyesuaian transisi ekonomi China ke model pertumbuhan baru ke ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Adanya hal ini mengakibatkan perekonomian China melambat dari yang seharusnya dan menyebabkan Indonesia terkena dampaknya juga.
"Perlambatan ekonomi China ini memengaruhi Indonesia karena China adalah mitra dagang utama Indonesia. Tak hanya Indonesia, negara berkembang lain pun juga perlu waspada akan pengaruh tersebut," katanya. Namun menurutnya, Indonesia bisa sedikit bernapas lega karena tansisi perekonomian China yang terbilang sangat rentan dan kompleks ini bisa diatasi dengan instrumen kebijakan dan kekuatan finansial yang dimiliki negara tirai bambu itu.
"Transisi ekonomi ke arah pasar bebas memang terkadang bergejolak, namun China mengatakan sudah siap menghadapi hal itu," tegasnya. Kondisi lain yang perlu diwaspadai Indonesia adalah wacana kenaikan suku bunga acuan Fed Rate Amerika Serikat sebagai pertanda perbaikan ekonomi di negara tersebut. Ancaman yang perlu diwanti-wanti Indonesia dari kondisi ini adalah arus modal ke Indonesia yang lebih lemah serta adanya volatilitas finansial.
"Apakah Indonesia harus cemas akan hal ini? Tentu saja. Tapi Indonesia sudah punya pengalaman mengatasi pergolakan ekonomi sebelumnya. Dan karena saat ini tekanannya lebih besar, Indonesia perlu memperbarui pertumbuhannya dengan memaksimalkan potensi yang ada," jelasnya.
Hal tersebut diungkapkan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde yang menyatakan pengalaman Indonesia yang berhasil menghadapi tappering off pada 2013 dan juga krisis ekonomi pada periode sebelumnya menjadikan Indonesia lebih siap untuk menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Bedanya, kali ini memang ada tiga kondisi global yang juga mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia kini.
"Adanya kondisi eksternal-eksternal ini menyebabkan Indonesia tak bisa memaksimalkan potensi yang ada, padahal Indonesia mampu berkembang lebih baik," jelas Lagarde di Jakarta, Selasa (1/9). Beberapa kondisi eksternal tersebut adalah penyesuaian transisi ekonomi China ke model pertumbuhan baru ke ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Adanya hal ini mengakibatkan perekonomian China melambat dari yang seharusnya dan menyebabkan Indonesia terkena dampaknya juga.
"Perlambatan ekonomi China ini memengaruhi Indonesia karena China adalah mitra dagang utama Indonesia. Tak hanya Indonesia, negara berkembang lain pun juga perlu waspada akan pengaruh tersebut," katanya. Namun menurutnya, Indonesia bisa sedikit bernapas lega karena tansisi perekonomian China yang terbilang sangat rentan dan kompleks ini bisa diatasi dengan instrumen kebijakan dan kekuatan finansial yang dimiliki negara tirai bambu itu.
"Transisi ekonomi ke arah pasar bebas memang terkadang bergejolak, namun China mengatakan sudah siap menghadapi hal itu," tegasnya. Kondisi lain yang perlu diwaspadai Indonesia adalah wacana kenaikan suku bunga acuan Fed Rate Amerika Serikat sebagai pertanda perbaikan ekonomi di negara tersebut. Ancaman yang perlu diwanti-wanti Indonesia dari kondisi ini adalah arus modal ke Indonesia yang lebih lemah serta adanya volatilitas finansial.
"Apakah Indonesia harus cemas akan hal ini? Tentu saja. Tapi Indonesia sudah punya pengalaman mengatasi pergolakan ekonomi sebelumnya. Dan karena saat ini tekanannya lebih besar, Indonesia perlu memperbarui pertumbuhannya dengan memaksimalkan potensi yang ada," jelasnya.
Turis Arab Saudi Ramai Kunjungi Indonesia di Bulan Juli
Kunjungan turis asal Arab Saudi ke Indonesia terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juli lalu jumlah turis Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 22.120 jiwa meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 9.724 jiwa.
Meski hanya menyumbang 2,72 persen dari total kunjungan turis asing ke Indonesia, Kepala BPS Suryamin mengatakan fenomena tersebut merupakan fenomena yang baru dalam catatan kunjungan wisata mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.
"Ini ada fenomena baru, yang datang dari Arab Saudi cukup banyak. Terutama yang masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta," ujar Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS Pusat, Selasa (1/9).
Suryamin menduga kunjungan turis asal negeri minyak itu adalah karena kini warga Arab Saudi mulai tertarik berinvestasi di Indonesia khususnya di daerah yang memiliki potensi pariwisata. "Jadi turis mancanegara asal Arab Saudi meningkat cukup tajam, mudah-mudahan karena pemerintah sedang mengembangkan pasar ekspor kesana sehingga mereka juga ingin tahu potensi apa yang dimiliki di Indonesia," ujarnya.
Selain Arab Saudi, warga negara China masih tercatat sebagai turis yang paling banyak datang ke Tanah Air. Tercatat selama bulan Juli, kunjungan warga negara China ke Indonesia mencapai 124.548 jiwa. Posisi kunjungan terbanyak kedua dipegang oleh turis asal Australia. Tercatat sepanjang Juli 2015 ada 93.986 turis Australia yang datang ke Indonesia.
Secara total jumlah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia pada Juli 2015 mencapai 814,2 ribu kunjungan atau naik 4,76 persen dibandingkan jumlah kunjungan turis asing Juli 2014 yang tercatat sebanyak 777,2 ribu kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Juni 2015, jumlah kunjungan turis asing Juli 2015 turun sebesar 0,11 persen.
Jumlah kunjungan turis melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Juli 2015 naik 6,40 persen dibandingkan Juli 2014, yaitu dari 358,9 ribu kunjungan menjadi 381,9 ribu kunjungan. Begitu pula, jika dibanding Juni 2015, jumlah kunjungan turis melalui Bandara Ngurah Rai, Bali naik sebesar 6,76 persen
Meski hanya menyumbang 2,72 persen dari total kunjungan turis asing ke Indonesia, Kepala BPS Suryamin mengatakan fenomena tersebut merupakan fenomena yang baru dalam catatan kunjungan wisata mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.
"Ini ada fenomena baru, yang datang dari Arab Saudi cukup banyak. Terutama yang masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta," ujar Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS Pusat, Selasa (1/9).
Suryamin menduga kunjungan turis asal negeri minyak itu adalah karena kini warga Arab Saudi mulai tertarik berinvestasi di Indonesia khususnya di daerah yang memiliki potensi pariwisata. "Jadi turis mancanegara asal Arab Saudi meningkat cukup tajam, mudah-mudahan karena pemerintah sedang mengembangkan pasar ekspor kesana sehingga mereka juga ingin tahu potensi apa yang dimiliki di Indonesia," ujarnya.
Selain Arab Saudi, warga negara China masih tercatat sebagai turis yang paling banyak datang ke Tanah Air. Tercatat selama bulan Juli, kunjungan warga negara China ke Indonesia mencapai 124.548 jiwa. Posisi kunjungan terbanyak kedua dipegang oleh turis asal Australia. Tercatat sepanjang Juli 2015 ada 93.986 turis Australia yang datang ke Indonesia.
Secara total jumlah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia pada Juli 2015 mencapai 814,2 ribu kunjungan atau naik 4,76 persen dibandingkan jumlah kunjungan turis asing Juli 2014 yang tercatat sebanyak 777,2 ribu kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Juni 2015, jumlah kunjungan turis asing Juli 2015 turun sebesar 0,11 persen.
Jumlah kunjungan turis melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Juli 2015 naik 6,40 persen dibandingkan Juli 2014, yaitu dari 358,9 ribu kunjungan menjadi 381,9 ribu kunjungan. Begitu pula, jika dibanding Juni 2015, jumlah kunjungan turis melalui Bandara Ngurah Rai, Bali naik sebesar 6,76 persen
Daftar 45 Negara Tambahan Bebas Visa Ke Indonesia Untuk Tingkatkan Pariwisata Bali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memulai kampanye menggandakan jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia sampai 20 juta orang per tahun. Hal tersebut dilakukan Jokowi dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang membebaskan visa bagi turis asal 45 negara.
Melalui aturan yang ditekennya pada 9 Juni 2015 lalu, Jokowi memberikan izin tinggal bagi turis asal 45 negara itu selama 30 hari yang tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Ketentuan tersebut menurut Jokowi sudah mampu menggandakan jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia. Namun, pemerintah tampaknya masih sangat mengandalkan Pulau Bali sebagai magnet utama yang menyedot kedatangan turis ke Indonesia.
“Jadi diharapkan dengan bebas visa ini, wisatawan yang datang ke kita akan semakin besar. Pada 2019 diharapkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sekitar 10 juta. Karena target nasional double, Bali yang sekarang 4 juta saya double-kan jadi 9 juta-10 juta,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (15/6).
Berikut adalah daftar 45 negara yang warganya bebas berkunjung ke Indonesia tanpa repot mengurus visa:
Sembilan negara ASEAN:
17 negara Eropa:
Tiga negara Amerika Latin: Cile, Peru, dan Ekuador.
“Bebas Visa kunjungan diberikan kepada warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut. Selain untuk berwisata, pemerintah juga membebaskan kunjungan warga negara asal 45 negara itu untuk melakukan kegiatan seperti tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
Pemerintah menambah negara penerima fasilitas bebas visa dari yang sebelumnya 45 negara menjadi 92 negara mulai Oktober 2015. Hal ini dilakukan guna mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta per tahun pada 2019. “Kenapa kita mesti melakukan ini, karena ternyata (kebijakan) bebas visa merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan tidak perlu biaya,” tutur Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Selasa (1/9).
Menurut Rizal, bulan Oktober dipilih sebagai waktu yang tepat untuk mulai diberlakukannya kebijakan ini. Pasalnya, pemerintah ingin memanfaatkan momentum libur akhir tahun dan jeda waktu untuk mempersiapkan infrastruktur terkait. Berdasarkan evaluasi, kata Rizal, penerapan bebas visa untuk 30 negara baru selama Juni-Juli terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisman asal negara terkait sebanyak 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata peningkatan jumlah wisman secara keseluruhan yang masih di kisaran 4 persen.
Awalnya, jelas Rizal, ada 50 negara baru yang diusulkan masuk dalam daftar penerim abebas visa. Namun, yang dikabulkan hanya 47 negara termasuk Vatikan dan San Marino. “Negara-negara yang sering jadi masalah dalam soal drugs, dalam soal stabilitas, dalam soal ekspor daripada radikalisme kita tidak kasih bebas visa,” tutur Rizal.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebutkan beberapa negara baru tersebut berasal dari negara-negara yang sebelumnya telah diberikan fasilitas visa kedatangan (visa on arrival) dan negara-negara Uni Eropa pengekspor minyak. Tiga negara baru yang diharap bisa menyumbangkan jumlah wisman terbesar adalah Australia, India, dan Taiwan.
“Taiwan itu (wismannya) saat ini di atas 200 ribu (wisman per tahun), India itu di atas 300 ribu wisman (per tahun), Australia itu diatas 1 juta wisman per tahun,” ujar Arif. Arif berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak kebijakan ini berlaku dapat mendatangkan lebih dari 1,2 juta wisman tambahan atau tambahan devisa mencapai US$ 1,2 miliar, dengan asumsi satu wisman menghabiskan US$1000 selama berkunjung ke Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta sejumlah lembaga terkait untuk memperketat pengawasan terhadap turis mancanegara. Hal itu dilakukan menyusul bertambahnya jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa dari 45 negara menjadi 92 negara pada Oktober 2015 mendatang. “Kami meminta terutama (badan) intelijen, polisi, dan imigrasi untuk melakukan pengawasan post audit yang ketat,” tutur Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Industri di era mantan Presiden Gus Dur ini juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga itu untuk meningkatkan kerjasama internasional sebagai upaya pengawasan. Terutama, kerjasama dengan negara-negara yang disebut Rizal sebagai negara ‘sumber masalah’ yaitu negara yang warganya banyak melakukan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba.
“Ketiga lembaga tadi diminta untuk menyusun program kerjasama dengan negara-negara sumber masalah supaya kita bisa memiliki early warning sytem dan surveillance seandainya ada pelaku kejahatan yang masuk ke sini,” kata Rizal. Pemerintah menurutnya telah menargetkan jumlah turis asing bisa meningkat dari 10 juta menjadi 20 juta orang pada 2019. Peningkatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja hingga 7 juta dari 3 juta orang dan menambah devisa dari US$ 10 miliar menjadi US$ 20 miliar.
Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan guna mengantisipasi melonjaknya jumlah turis asing maka pemerintah akan menambah pintu masuk Bebas Visa Kunjungan (BVK), dari yang sebelumnya 9 menjadi 31 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). “Bandara 19 (TPI), pelabuhan 11 (TPI), dan satu daerah perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat,” ujar Arief.
Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengungkapkan dari 198 TPI, sebanyak 14 diantaranya telah disiapkan menjadi pintu masuk BVK, diantaranya Bandara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandara Ngurai Rai, Bali; Bandara Kualanamu Medan; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Hang Nadim, Batam; Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Uban; Pelabuhan Sekupang, Batam; dan Pelabuhan Batam Center, Batam.
Selain itu, Ronnie juga akan menambah konter pemeriksaan imigrasi di pintu masuk BVK, baik di bandara dan pelabuhan, serta menyempurnakan sistem manajemen keimigrasian secara online. "Kalau tidak ada sistem (keimigrasian) itu kan tidak ada pengawasannya jadi turis masuk bebas nah kita sulit untuk mengikuti turis lebih lanjut. Oleh karena itu pensisteman ini yang paling penting dalam waktu dekat harus segera di perbaiki," ujarnya.
Melalui aturan yang ditekennya pada 9 Juni 2015 lalu, Jokowi memberikan izin tinggal bagi turis asal 45 negara itu selama 30 hari yang tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Ketentuan tersebut menurut Jokowi sudah mampu menggandakan jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia. Namun, pemerintah tampaknya masih sangat mengandalkan Pulau Bali sebagai magnet utama yang menyedot kedatangan turis ke Indonesia.
“Jadi diharapkan dengan bebas visa ini, wisatawan yang datang ke kita akan semakin besar. Pada 2019 diharapkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sekitar 10 juta. Karena target nasional double, Bali yang sekarang 4 juta saya double-kan jadi 9 juta-10 juta,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (15/6).
Berikut adalah daftar 45 negara yang warganya bebas berkunjung ke Indonesia tanpa repot mengurus visa:
Sembilan negara ASEAN:
- Thailand,
- Malaysia,
- Singapura,
- Brunei Darussalam,
- Filipina,
- Kamboja,
- Vietnam,
- Laos, dan
- Myanmar.
- Tiongkok,
- Korea Selatan,
- Jepang,
- Hong Kong,
- Makau.
- Qatar,
- Uni Emirat Arab,
- Bahrain,
- Kuwait, dan
- Oman.
17 negara Eropa:
- Inggris,
- Jerman,
- Perancis,
- Belanda,
- Itali,
- Spanyol,
- Swiss,
- Belgia,
- Swedia,
- Austria,
- Denmark,
- Norwegia,
- Finlandia,
- Polandia,
- Hungaria,
- Ceko, dan
- Rusia.
Tiga negara Amerika Latin: Cile, Peru, dan Ekuador.
“Bebas Visa kunjungan diberikan kepada warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut. Selain untuk berwisata, pemerintah juga membebaskan kunjungan warga negara asal 45 negara itu untuk melakukan kegiatan seperti tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
Pemerintah menambah negara penerima fasilitas bebas visa dari yang sebelumnya 45 negara menjadi 92 negara mulai Oktober 2015. Hal ini dilakukan guna mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta per tahun pada 2019. “Kenapa kita mesti melakukan ini, karena ternyata (kebijakan) bebas visa merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan tidak perlu biaya,” tutur Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Selasa (1/9).
Menurut Rizal, bulan Oktober dipilih sebagai waktu yang tepat untuk mulai diberlakukannya kebijakan ini. Pasalnya, pemerintah ingin memanfaatkan momentum libur akhir tahun dan jeda waktu untuk mempersiapkan infrastruktur terkait. Berdasarkan evaluasi, kata Rizal, penerapan bebas visa untuk 30 negara baru selama Juni-Juli terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisman asal negara terkait sebanyak 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata peningkatan jumlah wisman secara keseluruhan yang masih di kisaran 4 persen.
Awalnya, jelas Rizal, ada 50 negara baru yang diusulkan masuk dalam daftar penerim abebas visa. Namun, yang dikabulkan hanya 47 negara termasuk Vatikan dan San Marino. “Negara-negara yang sering jadi masalah dalam soal drugs, dalam soal stabilitas, dalam soal ekspor daripada radikalisme kita tidak kasih bebas visa,” tutur Rizal.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebutkan beberapa negara baru tersebut berasal dari negara-negara yang sebelumnya telah diberikan fasilitas visa kedatangan (visa on arrival) dan negara-negara Uni Eropa pengekspor minyak. Tiga negara baru yang diharap bisa menyumbangkan jumlah wisman terbesar adalah Australia, India, dan Taiwan.
“Taiwan itu (wismannya) saat ini di atas 200 ribu (wisman per tahun), India itu di atas 300 ribu wisman (per tahun), Australia itu diatas 1 juta wisman per tahun,” ujar Arif. Arif berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak kebijakan ini berlaku dapat mendatangkan lebih dari 1,2 juta wisman tambahan atau tambahan devisa mencapai US$ 1,2 miliar, dengan asumsi satu wisman menghabiskan US$1000 selama berkunjung ke Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta sejumlah lembaga terkait untuk memperketat pengawasan terhadap turis mancanegara. Hal itu dilakukan menyusul bertambahnya jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa dari 45 negara menjadi 92 negara pada Oktober 2015 mendatang. “Kami meminta terutama (badan) intelijen, polisi, dan imigrasi untuk melakukan pengawasan post audit yang ketat,” tutur Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Industri di era mantan Presiden Gus Dur ini juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga itu untuk meningkatkan kerjasama internasional sebagai upaya pengawasan. Terutama, kerjasama dengan negara-negara yang disebut Rizal sebagai negara ‘sumber masalah’ yaitu negara yang warganya banyak melakukan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba.
“Ketiga lembaga tadi diminta untuk menyusun program kerjasama dengan negara-negara sumber masalah supaya kita bisa memiliki early warning sytem dan surveillance seandainya ada pelaku kejahatan yang masuk ke sini,” kata Rizal. Pemerintah menurutnya telah menargetkan jumlah turis asing bisa meningkat dari 10 juta menjadi 20 juta orang pada 2019. Peningkatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja hingga 7 juta dari 3 juta orang dan menambah devisa dari US$ 10 miliar menjadi US$ 20 miliar.
Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan guna mengantisipasi melonjaknya jumlah turis asing maka pemerintah akan menambah pintu masuk Bebas Visa Kunjungan (BVK), dari yang sebelumnya 9 menjadi 31 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). “Bandara 19 (TPI), pelabuhan 11 (TPI), dan satu daerah perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat,” ujar Arief.
Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengungkapkan dari 198 TPI, sebanyak 14 diantaranya telah disiapkan menjadi pintu masuk BVK, diantaranya Bandara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandara Ngurai Rai, Bali; Bandara Kualanamu Medan; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Hang Nadim, Batam; Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Uban; Pelabuhan Sekupang, Batam; dan Pelabuhan Batam Center, Batam.
Selain itu, Ronnie juga akan menambah konter pemeriksaan imigrasi di pintu masuk BVK, baik di bandara dan pelabuhan, serta menyempurnakan sistem manajemen keimigrasian secara online. "Kalau tidak ada sistem (keimigrasian) itu kan tidak ada pengawasannya jadi turis masuk bebas nah kita sulit untuk mengikuti turis lebih lanjut. Oleh karena itu pensisteman ini yang paling penting dalam waktu dekat harus segera di perbaiki," ujarnya.
Inflasi Agustus 2015 Hanya 0,39 Persen Terendah Dalam 8 Tahun Dengan 37 Kota Alami Deflasi
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan laju inflasi Agustus 2015 yang tercatat mencapai 0,39 persen, merupakan tingkat inflasi terendah pada bulan yang sama dalam enam tahun terakhir. "Inflasi Agustus ini terendah sejak 2010, bahkan kalau mau ditarik lagi ke belakang (inflasi rendah ini) sejak 2007," katanya di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2015.
Suryamin menjelaskan salah satu penyebab inflasi tidak terlalu tinggi pada Agustus 2015, adalah turunnya tarif angkutan darat, laut maupun udara pasca-Lebaran serta rendahnya harga sayuran di beberapa daerah. "Deflasi terjadi pada sektor transportasi dan barang-barang hasil pertanian, terutama setelah Lebaran kemarin," ujarnya.
BPS mencatat inflasi pada Agustus 2010 sebesar 0,76 persen, Agustus 2011 sebesar 0,93 persen, dan Agustus 2012 sebesar 0,95 persen. Kemudian pada Agustus 2013 sebesar 1,12 persen dan Agustus 2014 sebesar 0,47 persen. Suryamin membantah rendahnya inflasi pada Agustus 2015 disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, karena permintaan terhadap angkutan udara tetap tinggi hingga mencapai 6,4 juta orang, atau tertinggi sejak Januari 2010.
"Kami menduga ini bukan karena daya beli menurun, karena jumlah penumpang yang naik pesawat pada Agustus mencapai 6,4 juta. Dari sini sudah terlihat tingginya permintaan terhadap angkutan udara," jelasnya. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi pada Agustus 2015 karena mengalami penurunan harga adalah bawang merah, tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota, tomat sayur, ikan segar, petai, emas perhiasan dan tarif kereta api.
Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga dominan menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, beras, cabai rawit, uang sekolah SD, telur ayam ras, uang sekolah SMP, uang sekolah SMA, dan mie. Selain itu, nasi dengan lauk, daging sapi, bayam, buncis, kacang panjang, kangkung, cabai merah, soto, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, tarif sewa rumah, tarif listrik, upah pembantu rumah tangga, tarif rumah sakit, uang kuliah, biaya bimbingan belajar dan tarif tol.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka deflasi selama periode Agustus 2015. Deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Berikut pemicu deflasi sepanjang Agustus 2015 atau yang harganya turun, yakni:
Bawang merah turun 15,92 persen, dengan andil ke deflasi 0,08 persen. "Karena pasokan ke pasarnya cukup," kata Kepala BPS Suryamin di kantornya pada Selasa, 1 September 2015. Penurunan terjadi di 77 kota, tertinggi di Banyuwangi dan Tanjung Pandan. Tarif angkutan udara juga menurun 4,7 persen karena harga kembali normal pasca Lebaran. Andil ke deflasi 0,07 persen. Penurunan terjadi di 37 kota, tertinggi di Singkawang, Pontianak, dan Manado.
Tarif bus antar kota juga menurun untuk alasan serupa, sebesar 6,08 persen. Andil ke deflasi 0,05 persen. Penurunan tertinggi di Purwokerto, Cirebon, dan Jember. Tomat sayur, turun 8,04 persen. Andil ke deflasi 0,02 persen karena pasokan banyak di awal musim panas. Penurunan di 52 kota, tertinggi Manado, Gorontalo.
Emas perhiasan turun 1,1 persen. Andil ke deflasi 0,01 persen. Penyebab deflasi karena mengikuti pergerakan harga dunia. Penurunan harga terjadi di 61 kota, tertinggi di Tanjung Pandan, Singkawang, Probolinggo, dan Semarang. Sementara tarif kereta api turun 5,46 persen, dengan andil ke deflasi 0,01 persen karena harga normal setelah Lebaran. Penurunan terjadi di 19 kota, tertinggi di Cirebon dan Semarang.
Deflasi tertinggi berada di Ambon, dengan angka 1,72 persen. Secara keseluruhan, inflasi Agustus ini merupakan yang terendah semenjak tahun 2007 lalu. Angka inflasi year on year menjadi 7,18 persen. Suryamin mengatakan masih ada kemungkinan untuk mencapai target inflasi pada 2015 sebesar 4,5 persen.
Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa hingga pekan terakhir Agustus inflasi mencapai 0,3 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Agustus dalam lima tahun terakhir. "Inflasi berdasarkan survei minggu keempat ada di kisaran 0,3 persen. Kalau betul itu 0,3 persen, IHK (indeks harga konsumen) kita jadinya 7,08 year on year," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28 Agustus 2015).
Agus menuturkan inflasi Agustus secara tahunan, yang apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami penurunan dari 7,26 persen menjadi 7,08 persen, merupakan pencapaian yang baik. "Kita sama-sama ikuti, inflasi yang rendah itu adalah salah satu indikator yang penting," ujar Agus. Yang perlu diwaspadai, menurut dia, adalah tekanan dari komoditas daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan beras.
Sementara yang mengalami deflasi adalah yang terkait dengan pengangkutan antar daerah dan bawang merah. "Tentu nanti akan kita lihat pemerintah memberikan perhatian terhadap komoditi tadi," kata Agus. Bank Indonesia yakin sepanjang 2015 inflasi akan mencapai target empat plus minus satu persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat inflasi Agustus 2015 sebesar 0,39 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan angka ini merupakan yang terendah sejak 2007. "Ini menunjukkan pengendalian inflasi sudah membaik, terutama di daerah-daerah," ucap Suryamin di kantornya, Selasa, 1 September 2015. Angka inflasi ini pun menurunkan angka inflasi secarayear-on-year (YoY) menjadi 7,18 persen.
Bulan lalu, 50 kota mengalami inflasi dan 23 kota lain mengalami deflasi. Inflasi tertinggi dialami Tanjung Pandan, yakni sebesar 2,29 persen, dan terendah di Sumenep, Kediri, dan Probolinggo sebesar 0,25 persen. Faktor yang mempengaruhi inflasi bulan ini dari sektor pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Sebab, Agustus bertepatan dengan mulainya tahun ajaran baru semua tingkat pendidikan. Untuk itu, angka inflasi sektor ini mencapai 1,71 persen.
Sedangkan sektor yang banyak membuat resah beberapa waktu lalu, yakni makanan, menyumbang inflasi tak mencapai 1 persen. Angka 0,91 persen untuk sektor ini pun lebih banyak disumbang mahalnya harga sayuran. "Karena bahan pokok ini mahal, jadi berimbas pula ke produk jadi. Harganya ikut naik," tutur Suryamin.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan angka inflasi Agustus sebesar 0,3 persen. Jadi, secara YoY, inflasi diperkirakan berada pada level 7,08 persen. Pencapaian ini, menurut dia, merupakan suatu langkah yang baik untuk mencapai target inflasi 4,5 persen pada akhir 2015. Agus mengatakan inflasi akan disumbang oleh daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Sedangkan deflasi terjadi untuk bawang merah dan angkutan antarkota.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tahun ajaran baru sekolah menjadi salah satu penyumbang laju inflasi pada Agustus 2015 yang tercatat 0,39 persen. "Sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan komponen kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi di Agustus, karena mulai tahun ajaran baru di SD, SLTP dan SLTA," katanya di Jakarta, Selasa, 1 September 2015.
Dengan inflasi pada Agustus tercatat 0,39 persen, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2015 telah mencapai 2,29 persen dan inflasi secara tahunan (year on year) 7,18 persen. Sedangkan, laju inflasi komponen inti pada Agustus tercatat mencapai 0,52 persen dan tingkat inflasi inti secara tahunan (year on year) sebesar 4,92 persen. Selain kontribusi dari kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang pada Agustus tercatat inflasi 1,72 persen, laju inflasi juga didukung kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi 0,91 persen.
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau ikut menyumbang inflasi 0,71 persen, diikuti kelompok kesehatan 0,7 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,16 persen serta kelompok sandang 0,01 persen. "Hanya kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi pada Agustus yaitu 0,58 persen, karena adanya penurunan tarif angkutan udara, darat dan laut, seusai lebaran," jelas Suryamin.
Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS mencatat sebanyak 59 kota mengalami inflasi dan 23 menyumbang deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,29 persen dan terendah terjadi di Sumenep, Kediri dan Probolinggo masing-masing 0,02 persen. Sementara, deflasi tertinggi terjadi di Ambon yaitu 1,77 persen.
Suryamin mengatakan dari 59 kota yang mengalami inflasi, sebanyak 37 kota menyumbang inflasi 0-0,5 persen, 18 kota mengalami inflasi 0,5-1 persen dan hanya empat kota yang menyumbang inflasi di atas satu persen. Banyaknya kota yang menyumbang inflasi 0-0,5 persen, bahkan ada yang mengalami deflasi, menandakan pengendalian inflasi di daerah sudah bagus. Inflasi tinggi masih terjadi di kota-kota besar yang konsumennya banyak," ujarnya.
Suryamin menjelaskan salah satu penyebab inflasi tidak terlalu tinggi pada Agustus 2015, adalah turunnya tarif angkutan darat, laut maupun udara pasca-Lebaran serta rendahnya harga sayuran di beberapa daerah. "Deflasi terjadi pada sektor transportasi dan barang-barang hasil pertanian, terutama setelah Lebaran kemarin," ujarnya.
BPS mencatat inflasi pada Agustus 2010 sebesar 0,76 persen, Agustus 2011 sebesar 0,93 persen, dan Agustus 2012 sebesar 0,95 persen. Kemudian pada Agustus 2013 sebesar 1,12 persen dan Agustus 2014 sebesar 0,47 persen. Suryamin membantah rendahnya inflasi pada Agustus 2015 disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, karena permintaan terhadap angkutan udara tetap tinggi hingga mencapai 6,4 juta orang, atau tertinggi sejak Januari 2010.
"Kami menduga ini bukan karena daya beli menurun, karena jumlah penumpang yang naik pesawat pada Agustus mencapai 6,4 juta. Dari sini sudah terlihat tingginya permintaan terhadap angkutan udara," jelasnya. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi pada Agustus 2015 karena mengalami penurunan harga adalah bawang merah, tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota, tomat sayur, ikan segar, petai, emas perhiasan dan tarif kereta api.
Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga dominan menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, beras, cabai rawit, uang sekolah SD, telur ayam ras, uang sekolah SMP, uang sekolah SMA, dan mie. Selain itu, nasi dengan lauk, daging sapi, bayam, buncis, kacang panjang, kangkung, cabai merah, soto, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, tarif sewa rumah, tarif listrik, upah pembantu rumah tangga, tarif rumah sakit, uang kuliah, biaya bimbingan belajar dan tarif tol.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka deflasi selama periode Agustus 2015. Deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Berikut pemicu deflasi sepanjang Agustus 2015 atau yang harganya turun, yakni:
Bawang merah turun 15,92 persen, dengan andil ke deflasi 0,08 persen. "Karena pasokan ke pasarnya cukup," kata Kepala BPS Suryamin di kantornya pada Selasa, 1 September 2015. Penurunan terjadi di 77 kota, tertinggi di Banyuwangi dan Tanjung Pandan. Tarif angkutan udara juga menurun 4,7 persen karena harga kembali normal pasca Lebaran. Andil ke deflasi 0,07 persen. Penurunan terjadi di 37 kota, tertinggi di Singkawang, Pontianak, dan Manado.
Tarif bus antar kota juga menurun untuk alasan serupa, sebesar 6,08 persen. Andil ke deflasi 0,05 persen. Penurunan tertinggi di Purwokerto, Cirebon, dan Jember. Tomat sayur, turun 8,04 persen. Andil ke deflasi 0,02 persen karena pasokan banyak di awal musim panas. Penurunan di 52 kota, tertinggi Manado, Gorontalo.
Emas perhiasan turun 1,1 persen. Andil ke deflasi 0,01 persen. Penyebab deflasi karena mengikuti pergerakan harga dunia. Penurunan harga terjadi di 61 kota, tertinggi di Tanjung Pandan, Singkawang, Probolinggo, dan Semarang. Sementara tarif kereta api turun 5,46 persen, dengan andil ke deflasi 0,01 persen karena harga normal setelah Lebaran. Penurunan terjadi di 19 kota, tertinggi di Cirebon dan Semarang.
Deflasi tertinggi berada di Ambon, dengan angka 1,72 persen. Secara keseluruhan, inflasi Agustus ini merupakan yang terendah semenjak tahun 2007 lalu. Angka inflasi year on year menjadi 7,18 persen. Suryamin mengatakan masih ada kemungkinan untuk mencapai target inflasi pada 2015 sebesar 4,5 persen.
Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa hingga pekan terakhir Agustus inflasi mencapai 0,3 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Agustus dalam lima tahun terakhir. "Inflasi berdasarkan survei minggu keempat ada di kisaran 0,3 persen. Kalau betul itu 0,3 persen, IHK (indeks harga konsumen) kita jadinya 7,08 year on year," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28 Agustus 2015).
Agus menuturkan inflasi Agustus secara tahunan, yang apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami penurunan dari 7,26 persen menjadi 7,08 persen, merupakan pencapaian yang baik. "Kita sama-sama ikuti, inflasi yang rendah itu adalah salah satu indikator yang penting," ujar Agus. Yang perlu diwaspadai, menurut dia, adalah tekanan dari komoditas daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan beras.
Sementara yang mengalami deflasi adalah yang terkait dengan pengangkutan antar daerah dan bawang merah. "Tentu nanti akan kita lihat pemerintah memberikan perhatian terhadap komoditi tadi," kata Agus. Bank Indonesia yakin sepanjang 2015 inflasi akan mencapai target empat plus minus satu persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat inflasi Agustus 2015 sebesar 0,39 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan angka ini merupakan yang terendah sejak 2007. "Ini menunjukkan pengendalian inflasi sudah membaik, terutama di daerah-daerah," ucap Suryamin di kantornya, Selasa, 1 September 2015. Angka inflasi ini pun menurunkan angka inflasi secarayear-on-year (YoY) menjadi 7,18 persen.
Bulan lalu, 50 kota mengalami inflasi dan 23 kota lain mengalami deflasi. Inflasi tertinggi dialami Tanjung Pandan, yakni sebesar 2,29 persen, dan terendah di Sumenep, Kediri, dan Probolinggo sebesar 0,25 persen. Faktor yang mempengaruhi inflasi bulan ini dari sektor pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Sebab, Agustus bertepatan dengan mulainya tahun ajaran baru semua tingkat pendidikan. Untuk itu, angka inflasi sektor ini mencapai 1,71 persen.
Sedangkan sektor yang banyak membuat resah beberapa waktu lalu, yakni makanan, menyumbang inflasi tak mencapai 1 persen. Angka 0,91 persen untuk sektor ini pun lebih banyak disumbang mahalnya harga sayuran. "Karena bahan pokok ini mahal, jadi berimbas pula ke produk jadi. Harganya ikut naik," tutur Suryamin.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan angka inflasi Agustus sebesar 0,3 persen. Jadi, secara YoY, inflasi diperkirakan berada pada level 7,08 persen. Pencapaian ini, menurut dia, merupakan suatu langkah yang baik untuk mencapai target inflasi 4,5 persen pada akhir 2015. Agus mengatakan inflasi akan disumbang oleh daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Sedangkan deflasi terjadi untuk bawang merah dan angkutan antarkota.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tahun ajaran baru sekolah menjadi salah satu penyumbang laju inflasi pada Agustus 2015 yang tercatat 0,39 persen. "Sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan komponen kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi di Agustus, karena mulai tahun ajaran baru di SD, SLTP dan SLTA," katanya di Jakarta, Selasa, 1 September 2015.
Dengan inflasi pada Agustus tercatat 0,39 persen, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2015 telah mencapai 2,29 persen dan inflasi secara tahunan (year on year) 7,18 persen. Sedangkan, laju inflasi komponen inti pada Agustus tercatat mencapai 0,52 persen dan tingkat inflasi inti secara tahunan (year on year) sebesar 4,92 persen. Selain kontribusi dari kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang pada Agustus tercatat inflasi 1,72 persen, laju inflasi juga didukung kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi 0,91 persen.
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau ikut menyumbang inflasi 0,71 persen, diikuti kelompok kesehatan 0,7 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,16 persen serta kelompok sandang 0,01 persen. "Hanya kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi pada Agustus yaitu 0,58 persen, karena adanya penurunan tarif angkutan udara, darat dan laut, seusai lebaran," jelas Suryamin.
Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS mencatat sebanyak 59 kota mengalami inflasi dan 23 menyumbang deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,29 persen dan terendah terjadi di Sumenep, Kediri dan Probolinggo masing-masing 0,02 persen. Sementara, deflasi tertinggi terjadi di Ambon yaitu 1,77 persen.
Suryamin mengatakan dari 59 kota yang mengalami inflasi, sebanyak 37 kota menyumbang inflasi 0-0,5 persen, 18 kota mengalami inflasi 0,5-1 persen dan hanya empat kota yang menyumbang inflasi di atas satu persen. Banyaknya kota yang menyumbang inflasi 0-0,5 persen, bahkan ada yang mengalami deflasi, menandakan pengendalian inflasi di daerah sudah bagus. Inflasi tinggi masih terjadi di kota-kota besar yang konsumennya banyak," ujarnya.
7-Eleven Dituduh Eksploitasi Pekerja
Waralaba 7-Eleven akan membentuk sebuah panel independen untuk mengkaji tuduhan telah menggaji pekerjanya di bawah ketentuan upah Australia. Investigasi gabungan dua media Australia --Australian Broadcasting Corporation dan Fairfax Media-- menyingkapkan bukti bahwa banyak dari 620 gerainya di Australia terlibat dalam eksploitasi pegawai.
Allan Fels, mantan kepada Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, mendaku model 7-Eleven sebagai satu-satunya yang mengeksploitasi pekerjanya. "Pandangan saya, pandangan utama saya, satu-satunya cara sebuah waralaba bertahan pada banyak kasus adalah lewat pekerja berbayaran di bawah ketentuan, melalui prilaku ilegal. Saya tak suka model macam ini," kata dia kepada dua media itu.
Dari kesepakatan waralaba ini, kantor pusat waralaba mendapatkan 57 persen laba kotor dan sisanya milik gerai-gerai waralaba, lapor ABC. Menanggapi tudingan ini, 7-Eleven Stores Ltd menyatakan akan membentuk sebuah panel independen yang diketuai seorang tokoh terhormat Australia, untuk menyelidiki tuduhan membayar lebih murah dan kesepakatan waralaba yang dianggap eksploitatif.
"Faktor kunci di sini adalah bahwa panel itu akan menerima, mengkaji kembali dan memproses semua klaim gaji di bawah ketentuan, dan mengotorisasi pembayaran lagi gaji secara layak," kata kepala eksekutif Warren Wilmot seperti dkutip AFP.
Allan Fels, mantan kepada Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, mendaku model 7-Eleven sebagai satu-satunya yang mengeksploitasi pekerjanya. "Pandangan saya, pandangan utama saya, satu-satunya cara sebuah waralaba bertahan pada banyak kasus adalah lewat pekerja berbayaran di bawah ketentuan, melalui prilaku ilegal. Saya tak suka model macam ini," kata dia kepada dua media itu.
Dari kesepakatan waralaba ini, kantor pusat waralaba mendapatkan 57 persen laba kotor dan sisanya milik gerai-gerai waralaba, lapor ABC. Menanggapi tudingan ini, 7-Eleven Stores Ltd menyatakan akan membentuk sebuah panel independen yang diketuai seorang tokoh terhormat Australia, untuk menyelidiki tuduhan membayar lebih murah dan kesepakatan waralaba yang dianggap eksploitatif.
"Faktor kunci di sini adalah bahwa panel itu akan menerima, mengkaji kembali dan memproses semua klaim gaji di bawah ketentuan, dan mengotorisasi pembayaran lagi gaji secara layak," kata kepala eksekutif Warren Wilmot seperti dkutip AFP.
UMR Akan Naik Setahun Sekali Sama Dengan Target Sales Perusahaan
Pertemuan antara perwakilan buruh dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menkes Nila Moeloek, Menaker Hanif Dhakiri telah menemukan sebuah kesepahaman. Meski belum langsung mendapat solusi dari semua tuntutan, pemerintah berjanji akan terus berupaya melakukan perbaikan.
"Pertemuan tadi memang belum menghasilkan kesepakatan tapi menghasilkan pemahaman bersama. Pemerintah memahami apa tuntutan buruh, buruh juga memahami posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah tentu mendengar semua tuntutan yang disampaikan teman-teman," ujar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri usai pertemuan di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (1/9/2015).
Mengenai permintaan buruh untuk kenaikan upah atau UMK, Hanif mengatakan pemerintah masih harus melakukan kajian. Namun ia membantah adanya isu mengenai kenaikan upah 5 tahun sekali. Hanif memastikan kenaikan upah kerja dilakukan satu tahun sekali meski belum bisa memastikan besarannya.
"Pemerintah terus menggelar dialog untuk menemukan formula yang terbaik bagi kenaikan upah kita. Prinsipnya kami ingin memberikan dua kepastian pada pekerja. Pertama, upah harus naik setiap tahun. Jadi tidak benar upah naiknya lima tahun sekali," jelas Hanif.
"Tapi juga harus ada kepastian untuk dunia usaha terkait besaran kenaikannya. Kami butuh formula agar kenaikan upah itu sifatnya predictable dan tidak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan," sambung politisi PKB itu.
Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang memfasilitasi pertemuan ini mengatakan pihak buruh dan pemerintah belum membicarakan secara spesifik mengenai kenaikan upah. Namun menurutnya pemerintah terus berupaya memberikan peningkatan kesejahteraan. Hanya saja, perlu ada langkah yang hati-hati terutama mengingat kondisi ekonomi saat ini.
"Kita belum spesifik mengenai angka kenaikan gaji buruh yang dituntut. Kita masih pelan-pelan untuk tidak melakukan hal yang drastis dalam keadaan seperti ini," kata Luhut dalam kesempatan yang sama.
Pemerintah dan serikat kerja pun sepakat untuk membentuk tim khusus dalam menangani permasalahan menyangkut buruh. Pertemuan itu dihadir 3 serikat kerja besar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pimpinan Moh Dofir akan digelar rutin.
"Kita berjanji tiap bulan atau tiap dua bulan kita bertemu untuk perbaikan. Namun permasalahan ini tidak bisa cepat selesai, karena pemerintahan ini baru 6 bulan berjalan efektif," tuturnya. "Nanti sebulan lagi akan bertemu makan siang dengan bapak-bapak presiden ini. Kami diperintahkan Ibu Menkes tadi agar menjaga kesehatan masing-masing," sambung Luhut sambil berguyon.
Presiden KSPSI Andi Gani sendiri mengaku dijanjikan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini terkait dengan sharing mengenai permasalahan yang menyangkut buruh. "Setelah pertemuan tadi presiden telepon menkopolhukam. Beliau ingin bertemu presiden-presiden serikat kerja. Beliau menyediakan waktu. Tapi kita maunya pertemuan juga dengan para menteri terkait jadi nanti mereka nggak salah-salahan lagi," jelas Gani.
"Selama ini presiden hanya mengundang asosiasi dari perusahaan. Kami kan stakeholder juga. Saya mau dengar dari presiden kesulitan pemerintah apa sih. Jadi ada sharing dan keterbukaan," tambahnya. Dalam demo besar kali ini, para buruh meminta sejumlah tuntutan yakni agar Jaminan Hari Tua (JHT) diperbaiki agar tidak merugikan buruh, buruh jangan dikriminaliasi, Tenaga Kerja Asing (TKA) jangan sampai menggilas buruh lokal dan sistem pengawasan dilakukan pusat sehingga apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran maka bisa segera ditindak.
"Pertemuan tadi memang belum menghasilkan kesepakatan tapi menghasilkan pemahaman bersama. Pemerintah memahami apa tuntutan buruh, buruh juga memahami posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah tentu mendengar semua tuntutan yang disampaikan teman-teman," ujar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri usai pertemuan di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (1/9/2015).
Mengenai permintaan buruh untuk kenaikan upah atau UMK, Hanif mengatakan pemerintah masih harus melakukan kajian. Namun ia membantah adanya isu mengenai kenaikan upah 5 tahun sekali. Hanif memastikan kenaikan upah kerja dilakukan satu tahun sekali meski belum bisa memastikan besarannya.
"Pemerintah terus menggelar dialog untuk menemukan formula yang terbaik bagi kenaikan upah kita. Prinsipnya kami ingin memberikan dua kepastian pada pekerja. Pertama, upah harus naik setiap tahun. Jadi tidak benar upah naiknya lima tahun sekali," jelas Hanif.
"Tapi juga harus ada kepastian untuk dunia usaha terkait besaran kenaikannya. Kami butuh formula agar kenaikan upah itu sifatnya predictable dan tidak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan," sambung politisi PKB itu.
Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang memfasilitasi pertemuan ini mengatakan pihak buruh dan pemerintah belum membicarakan secara spesifik mengenai kenaikan upah. Namun menurutnya pemerintah terus berupaya memberikan peningkatan kesejahteraan. Hanya saja, perlu ada langkah yang hati-hati terutama mengingat kondisi ekonomi saat ini.
"Kita belum spesifik mengenai angka kenaikan gaji buruh yang dituntut. Kita masih pelan-pelan untuk tidak melakukan hal yang drastis dalam keadaan seperti ini," kata Luhut dalam kesempatan yang sama.
Pemerintah dan serikat kerja pun sepakat untuk membentuk tim khusus dalam menangani permasalahan menyangkut buruh. Pertemuan itu dihadir 3 serikat kerja besar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pimpinan Moh Dofir akan digelar rutin.
"Kita berjanji tiap bulan atau tiap dua bulan kita bertemu untuk perbaikan. Namun permasalahan ini tidak bisa cepat selesai, karena pemerintahan ini baru 6 bulan berjalan efektif," tuturnya. "Nanti sebulan lagi akan bertemu makan siang dengan bapak-bapak presiden ini. Kami diperintahkan Ibu Menkes tadi agar menjaga kesehatan masing-masing," sambung Luhut sambil berguyon.
Presiden KSPSI Andi Gani sendiri mengaku dijanjikan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini terkait dengan sharing mengenai permasalahan yang menyangkut buruh. "Setelah pertemuan tadi presiden telepon menkopolhukam. Beliau ingin bertemu presiden-presiden serikat kerja. Beliau menyediakan waktu. Tapi kita maunya pertemuan juga dengan para menteri terkait jadi nanti mereka nggak salah-salahan lagi," jelas Gani.
"Selama ini presiden hanya mengundang asosiasi dari perusahaan. Kami kan stakeholder juga. Saya mau dengar dari presiden kesulitan pemerintah apa sih. Jadi ada sharing dan keterbukaan," tambahnya. Dalam demo besar kali ini, para buruh meminta sejumlah tuntutan yakni agar Jaminan Hari Tua (JHT) diperbaiki agar tidak merugikan buruh, buruh jangan dikriminaliasi, Tenaga Kerja Asing (TKA) jangan sampai menggilas buruh lokal dan sistem pengawasan dilakukan pusat sehingga apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran maka bisa segera ditindak.
Subscribe to:
Posts (Atom)