Ribuan pengendara transportasi online, Go-Jek, di seluruh kawasan Jabodetabek melakukan aksi mogok massal. "Aksi ini kami lakukan spontan karena tarif yang dibayar perusahaan diturunkan sepihak," tutur Rizky Aji, 27 tahun, pengendara Go-Jek yang melakukan aksi di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2015.
Menurut Rizky, perusahaan milik Nadiem Makarim tersebut secara sepihak menurunkan tarif dari Rp 4.000 menjadi Rp 3.000 per kilometer. Pemberlakuan ini dilakukan mendadak sejak Senin dinihari tanpa melakukan sosialisasi kepada sopir Go-Jek. Praktis, pendapatan Rizky dan teman-temannya pun turun drastis. Dia kecewa dengan keputusan tersebut. Padahal biasanya dalam sehari, Rizky mampu mendapatkan upah hingga Rp 100 ribu per 25 kilo meter. "Sekarang cuma dapat Rp 75 ribu saja," kata dia.
Senada dengan Rizky, sopir Go-Jek lain seperti Deddy Reza, 27 tahun, juga mengeluhkan sikap perusahaan yang sewenang-wenang. Pemberlakuan tarif baru ini membuat pendapatannya menurun hingga 25 persen per kilometer. Karena itu, mereka dengan sukarela melakukan aksi bersama untuk menuntut tarif dikembalikan menjadi Rp 4.000 per kilometer.
"Kami aksi sukarela tanpa ada koordinator," tutur Rizky di sela-sela aksi mogok massal. Kata dia, aksi tersebut dilakukan serentak di seluruh wilayah Jabodetabek. Di Jakarta sendiri, Rizky memetakan tempat mogok massal terjadi di kawasan Grogol, Slipi, Palmerah, Senayan, Ciputat, dan Kemanggisan.
Aksi dimulai sejak pukul 15.00 WIB di sejumlah titik. Namun sebelumnya, pengendara Go-Jek dari kawasan Tangerang dan Depok telah melakukan aksinya sejak siang hari memprotes keputusan perusahaan tempat mereka bekerja. "Total pengendara Go-Jek di Jabodetabek itu mencapai 200 ribu orang."
Sementara separuh di antaranya telah bergabung secara sukarela untuk berhenti beroperasi. Bagi pengendara yang masih beroperasi, diimbau agar mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan dan ikut dalam aksi mogok massal. Aksi ini dimungkinkan terus berlanjut hingga besok.
Monday, November 2, 2015
Sunday, November 1, 2015
Kalkulasi Bisnis Untung Rugi Indonesia Masuk Trans Pasific Partnership
Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mewanti-wanti pemerintah untuk tak ikut-ikutan masuk kedalam Trans Pasific Partnership (TPP). Di mata dia, keinginan Presiden Jokowi bergabung dengan TPP tanpa didasari perhitungan yang matang merupakan suatu kekonyolan.
"Pertanyaanya gini, pemerintah sudah punya kalkulasi belum? Punya kajian belum? Ini konyol kalau suatu kebijakan diambil karena pesaing (dagang Indonesia) ikut TPP. 'Kalau enggak ikut, matilah kita', konyol kalau seperti itu," ujar Enny Menurut Enny, pemerintah sebaiknya benar-benar melakukan kalkulasi secara mendalam terkait rencana tersebut.
Pasalnya saat Indoneisa dinilai belum siap menghadapi dampak perdagangan bebas dari TPP yang merupakan anggotanya merupakan negara penggerak 40 persen ekonomi dunia. Negara yang ikut dalam TPP di antaranya AS, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.
Selain itu beberapa negara-negara Asia Tenggara juga tergabung di dalamnya yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Enny menilai, upaya pemerintah menggenjot produksi nasional baru dilakukan belum lama ini dengan berbagai insentif dalam paket kebijakan ekonomi. Namun ucap dia, hasil dari produksi tersebut belum terlihat.
Sementara negara-negara di TPP sudah memiliki produk dagang yang siap dengan persaingan global. Oleh karena, dia menilai, produk Indonesia akan kalah bersaing. TPP sendiri diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Pembentukannya dilakukan sebagai apanya membendung perluasan ekonomi Tiongkok.
Menurut Obama, China akan menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di Asia jika AS tak mengaturnya terlebih dahulu. Sejak 4 tahun silam, AS memang sangat ingin menciptakan zona perdagangan bebas Trans-Pasifik. Oleh karena itulah, AS mendorong Jepang, mengupayakan kesepakatan antara 12 negara penggerak 40 persen ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP. Kerjasama Perdagangan TPP diyakini akan mengikat anggotanya sehingga tak memiliki keleluasaan dalam perdagangan global.
Tak mau kalah, China mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP). Upaya itu jelas disampaikan dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-22 APEC di Beijing pada November 2014 lalu. Hasilnya, para pemimpin APEC setuju perlunya upaya pencapaian FTAAP secara bertahap berdasarkan konsensus yang telah disepakati.
Namun, meski disepakati, persetujuan itu tak bersifat mengikat. Sebelumnya, dalam kunjunganya ke AS, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia tertarik dan bermaksud bergabung dalam Trans-pacific Partnership.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi langsung kepada Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih. Indonesia belum memutuskan bergabung ke dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership). Indonesia akan terus mengkaji, apakah ada keuntungan positif yang diperoleh saat bergabung ke dalam forum tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, seusai membuka Konferensi Perdagangan 2013 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (30/1/2013). Pada prinsipnya, Indonesia tidak tertutup terhadap Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). "Namun, selama kita belum mengetahui keuntungan yang positif, kita tidak akan bergabung ke dalam TPP," ujarnya.
Memang ada kalangan yang menganjurkan Indonesia seharusnya bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik yang dimotori Amerika Serikat. Dengan bergabung ke dalam TPP, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat, terutama perluasan akses pasar global. Forum itu pun dinilai lebih menjanjikan dibandingkan dengan forum ASEAN atau APEC. Menurut Gita, sikap yang mendukung Indonesia bergabung ke dalam TPP sudah didengar. Namun, sikap itu belum mewakili seluruh sikap pemangku kepentingan yang ada.
"Kami juga perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang lain, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat," tuturnya.Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo juga mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia masih melakukan observasi terhadap TPP. Komitmen yang dituntut dalam perjanjian TPP cukup tinggi. "Kami masih mengkaji plus minusnya bagi Indonesia," ujarnya.
Menurut Iman, komitmen perjanjian dalam TPP tidak hanya menuntut penurunan tarif dan pembukaan sektor jasa di bidang perdagangan, tetapi juga menuntut disiplin dalam menertibkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan. Selain itu, dalam TPP juga dibahas provisi mengenai lingkungan dan perburuhan.
Indonesia, lanjut Iman, bukan tidak mau menegakkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan bukan juga tidak menghargai hak-hak pekerja. "Namun, apakah kita siap kebijakan kita juga diatur dalam konteks perjanjian itu.Kedaulatan kita bisa tergerus," katanya.
Iman mengatakan, fokus Indonesia saat ini adalah Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang dicetuskan pada 2012. RCEP dianggap lebih cocok denganIndonesia. akil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya dampak negatif yang mungkin muncul jika Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Salah satunya adalah persaingan ketat dalam bidang perkebunan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam TPP.
"Memang pasti ada positif dan negatifnya. Negatifnya nanti ada persaingan-persaingan di bidang agrikultur, tetapi kita juga bisa pasar lebih luas, ini masalah pasar," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/10/2015). Kendati demikian, menurut Wapres, Indonesia bisa memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya dengan bergabung dalam TPP. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah bertahun-tahun melakukan perundingan dan pengkajian untuk bergabung dalam TPP.
"Sekarang kita melihat bahwa ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar supaya nanti jangan nanti kita mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang ikut TPP seperti Vietnam, Malaysia, di Amerika, di Jepang, jadi kita mempertimbangkan untuk bergabung," tutur dia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat, Presiden Joko Widodo menyampaikan niat Indonesia untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Seperti dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka, dengan kondisi bahwa Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa. Menurut Presiden, dengan bergabung dalam TPP, sejumlah keuntungan didapat, seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).
TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. "Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya"
Sekitar 67 tahun silam, tepatnya pada 2 September 1948, kata-kata itu disebutkan Bung Hatta untuk menunjukkan arah politik luar negeri Indonesia. Saat itu, bagi republik yang baru seumur jagung, arah begitu penting. Kekhawatiran diombang-ambingkannya republik di tengah perang dingin saat itu, Amerika dengan liberalisme-nya dan Uni Soviet dengan komunisme-nya, kian mencuat.
Tetapi Bung Hatta hadir, berdiri, menunjukan arah itu. Pidatonya yang berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), diangap sangat penting bagi sikap luar negeri Indonesia. Kemandirian ekonomi yang tak bergantung kepada "karang-karang", jadi arah tujuannya.
"Sebagai bangsa kita harus punya prinsip. Kerjasama apapun, bila ada dua karang, lihat itu punya dampak positif enggak buat ekonomi kita. Kalau tidak kita harus tetap mendayung di tengah-tengah, enggak usah ke karang sini, enggak usah ke karang sana," ujar Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati.
Kekonyolan bisa saja terjadi kepada bangsa yang plin-plan menentukan arah kebijakan politik luar negeri dan ekonominya. Kini, arah itu kembali dipertanyakan saat ekonomi global dikuasai oleh dua negara adidaya yakni China dan AS. Pertama, hubungan Pemerintah Jokowi dengan China terbilang sangat dekat. Dengan slogan poros maritim dunia, Indonesia tak mau ketinggalan kereta dalam upaya China membangun strategi baru infrastruktur Asia yang disebutnya yi lu yi dai (satu jalan satu sabuk).
Slogan itu pun menjadi rekat. Poros maritim nampak disambut baik oleh China dengan sabuk ekonomi jalan sutranya. Buktinya, Negeri Tirai Bambu ini menyatakan siap menggelontorkan dana 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.300 triliunan untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Salah satunya proyek kereta cepatJakarta-Bandung.
Kedua, hubungan dengan Negeri Paman Sam tak jauh beda. Bahkan, kepada Presiden AS Barack Obama beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi blak-blakan ingin bergabung kedalam Trans Pasific Partnership (TPP) yang dipimpin AS. "Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-pacific Partnership," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama di Camera Spray, Gedung Putih, Senin (26/10/2015). Arah pemerintah itu memantik kembali pertanyaan, kemanakah arah politik dan ekonomi bangsa yang kini sudah berumur 70 ini?
"Pertanyaanya gini, pemerintah sudah punya kalkulasi belum? Punya kajian belum? Ini konyol kalau suatu kebijakan diambil karena pesaing (dagang Indonesia) ikut TPP. 'Kalau enggak ikut, matilah kita', konyol kalau seperti itu," kata Enny. Sejak 4 tahun silam, AS memang sangat ingin menciptakan zona perdagangan bebas Trans-Pasifik. Oleh karena itulah, AS mendorong Jepang, mengupayakan kesepakatan antara 12 negara penggerak 40 persen ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP.
Kerjasama Perdagangan TPP diyakini akan mengikat anggotanya sehingga tak memiliki keleluasaan dalam perdagangan global. Tak mau kalah, China juga mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP). Upaya itu jelas disampaikan dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-22 APEC di Beijing pada November 2014 lalu.
Hasilnya, para pemimpin APEC setuju perlunya upaya pencapaian FTAAP secara bertahap berdasarkan konsensus yang telah disepakati. Di tengah konstelasi politik global dan ekonomi saat ini, arah yang ditunjukan Bung Hatta 68 tahun silam itu masih lah relevan. "Mendayung di antara dua karang itu masih sangat relevan buat kita. Saya kira, kita harus memikirkan sikap kita ke Eropa seperti apa, ke Asia Timur dan Amerika seperti apa," ujar Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya. Sekarang, arah tersebut kembali ada di tangan pemerintah, tangan Presiden Jokowi. Lantas Pak Presiden, masih ingatkah arah yang ditunjuk Bung Hatta?
"Pertanyaanya gini, pemerintah sudah punya kalkulasi belum? Punya kajian belum? Ini konyol kalau suatu kebijakan diambil karena pesaing (dagang Indonesia) ikut TPP. 'Kalau enggak ikut, matilah kita', konyol kalau seperti itu," ujar Enny Menurut Enny, pemerintah sebaiknya benar-benar melakukan kalkulasi secara mendalam terkait rencana tersebut.
Pasalnya saat Indoneisa dinilai belum siap menghadapi dampak perdagangan bebas dari TPP yang merupakan anggotanya merupakan negara penggerak 40 persen ekonomi dunia. Negara yang ikut dalam TPP di antaranya AS, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.
Selain itu beberapa negara-negara Asia Tenggara juga tergabung di dalamnya yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Enny menilai, upaya pemerintah menggenjot produksi nasional baru dilakukan belum lama ini dengan berbagai insentif dalam paket kebijakan ekonomi. Namun ucap dia, hasil dari produksi tersebut belum terlihat.
Sementara negara-negara di TPP sudah memiliki produk dagang yang siap dengan persaingan global. Oleh karena, dia menilai, produk Indonesia akan kalah bersaing. TPP sendiri diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Pembentukannya dilakukan sebagai apanya membendung perluasan ekonomi Tiongkok.
Menurut Obama, China akan menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di Asia jika AS tak mengaturnya terlebih dahulu. Sejak 4 tahun silam, AS memang sangat ingin menciptakan zona perdagangan bebas Trans-Pasifik. Oleh karena itulah, AS mendorong Jepang, mengupayakan kesepakatan antara 12 negara penggerak 40 persen ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP. Kerjasama Perdagangan TPP diyakini akan mengikat anggotanya sehingga tak memiliki keleluasaan dalam perdagangan global.
Tak mau kalah, China mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP). Upaya itu jelas disampaikan dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-22 APEC di Beijing pada November 2014 lalu. Hasilnya, para pemimpin APEC setuju perlunya upaya pencapaian FTAAP secara bertahap berdasarkan konsensus yang telah disepakati.
Namun, meski disepakati, persetujuan itu tak bersifat mengikat. Sebelumnya, dalam kunjunganya ke AS, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia tertarik dan bermaksud bergabung dalam Trans-pacific Partnership.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi langsung kepada Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih. Indonesia belum memutuskan bergabung ke dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership). Indonesia akan terus mengkaji, apakah ada keuntungan positif yang diperoleh saat bergabung ke dalam forum tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, seusai membuka Konferensi Perdagangan 2013 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (30/1/2013). Pada prinsipnya, Indonesia tidak tertutup terhadap Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). "Namun, selama kita belum mengetahui keuntungan yang positif, kita tidak akan bergabung ke dalam TPP," ujarnya.
Memang ada kalangan yang menganjurkan Indonesia seharusnya bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik yang dimotori Amerika Serikat. Dengan bergabung ke dalam TPP, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat, terutama perluasan akses pasar global. Forum itu pun dinilai lebih menjanjikan dibandingkan dengan forum ASEAN atau APEC. Menurut Gita, sikap yang mendukung Indonesia bergabung ke dalam TPP sudah didengar. Namun, sikap itu belum mewakili seluruh sikap pemangku kepentingan yang ada.
"Kami juga perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang lain, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat," tuturnya.Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo juga mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia masih melakukan observasi terhadap TPP. Komitmen yang dituntut dalam perjanjian TPP cukup tinggi. "Kami masih mengkaji plus minusnya bagi Indonesia," ujarnya.
Menurut Iman, komitmen perjanjian dalam TPP tidak hanya menuntut penurunan tarif dan pembukaan sektor jasa di bidang perdagangan, tetapi juga menuntut disiplin dalam menertibkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan. Selain itu, dalam TPP juga dibahas provisi mengenai lingkungan dan perburuhan.
Indonesia, lanjut Iman, bukan tidak mau menegakkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan bukan juga tidak menghargai hak-hak pekerja. "Namun, apakah kita siap kebijakan kita juga diatur dalam konteks perjanjian itu.Kedaulatan kita bisa tergerus," katanya.
Iman mengatakan, fokus Indonesia saat ini adalah Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang dicetuskan pada 2012. RCEP dianggap lebih cocok denganIndonesia. akil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya dampak negatif yang mungkin muncul jika Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Salah satunya adalah persaingan ketat dalam bidang perkebunan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam TPP.
"Memang pasti ada positif dan negatifnya. Negatifnya nanti ada persaingan-persaingan di bidang agrikultur, tetapi kita juga bisa pasar lebih luas, ini masalah pasar," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/10/2015). Kendati demikian, menurut Wapres, Indonesia bisa memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya dengan bergabung dalam TPP. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah bertahun-tahun melakukan perundingan dan pengkajian untuk bergabung dalam TPP.
"Sekarang kita melihat bahwa ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar supaya nanti jangan nanti kita mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang ikut TPP seperti Vietnam, Malaysia, di Amerika, di Jepang, jadi kita mempertimbangkan untuk bergabung," tutur dia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat, Presiden Joko Widodo menyampaikan niat Indonesia untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Seperti dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka, dengan kondisi bahwa Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa. Menurut Presiden, dengan bergabung dalam TPP, sejumlah keuntungan didapat, seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).
TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. "Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya"
Sekitar 67 tahun silam, tepatnya pada 2 September 1948, kata-kata itu disebutkan Bung Hatta untuk menunjukkan arah politik luar negeri Indonesia. Saat itu, bagi republik yang baru seumur jagung, arah begitu penting. Kekhawatiran diombang-ambingkannya republik di tengah perang dingin saat itu, Amerika dengan liberalisme-nya dan Uni Soviet dengan komunisme-nya, kian mencuat.
Tetapi Bung Hatta hadir, berdiri, menunjukan arah itu. Pidatonya yang berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), diangap sangat penting bagi sikap luar negeri Indonesia. Kemandirian ekonomi yang tak bergantung kepada "karang-karang", jadi arah tujuannya.
"Sebagai bangsa kita harus punya prinsip. Kerjasama apapun, bila ada dua karang, lihat itu punya dampak positif enggak buat ekonomi kita. Kalau tidak kita harus tetap mendayung di tengah-tengah, enggak usah ke karang sini, enggak usah ke karang sana," ujar Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati.
Kekonyolan bisa saja terjadi kepada bangsa yang plin-plan menentukan arah kebijakan politik luar negeri dan ekonominya. Kini, arah itu kembali dipertanyakan saat ekonomi global dikuasai oleh dua negara adidaya yakni China dan AS. Pertama, hubungan Pemerintah Jokowi dengan China terbilang sangat dekat. Dengan slogan poros maritim dunia, Indonesia tak mau ketinggalan kereta dalam upaya China membangun strategi baru infrastruktur Asia yang disebutnya yi lu yi dai (satu jalan satu sabuk).
Slogan itu pun menjadi rekat. Poros maritim nampak disambut baik oleh China dengan sabuk ekonomi jalan sutranya. Buktinya, Negeri Tirai Bambu ini menyatakan siap menggelontorkan dana 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.300 triliunan untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Salah satunya proyek kereta cepatJakarta-Bandung.
Kedua, hubungan dengan Negeri Paman Sam tak jauh beda. Bahkan, kepada Presiden AS Barack Obama beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi blak-blakan ingin bergabung kedalam Trans Pasific Partnership (TPP) yang dipimpin AS. "Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-pacific Partnership," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama di Camera Spray, Gedung Putih, Senin (26/10/2015). Arah pemerintah itu memantik kembali pertanyaan, kemanakah arah politik dan ekonomi bangsa yang kini sudah berumur 70 ini?
"Pertanyaanya gini, pemerintah sudah punya kalkulasi belum? Punya kajian belum? Ini konyol kalau suatu kebijakan diambil karena pesaing (dagang Indonesia) ikut TPP. 'Kalau enggak ikut, matilah kita', konyol kalau seperti itu," kata Enny. Sejak 4 tahun silam, AS memang sangat ingin menciptakan zona perdagangan bebas Trans-Pasifik. Oleh karena itulah, AS mendorong Jepang, mengupayakan kesepakatan antara 12 negara penggerak 40 persen ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP.
Kerjasama Perdagangan TPP diyakini akan mengikat anggotanya sehingga tak memiliki keleluasaan dalam perdagangan global. Tak mau kalah, China juga mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP). Upaya itu jelas disampaikan dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-22 APEC di Beijing pada November 2014 lalu.
Hasilnya, para pemimpin APEC setuju perlunya upaya pencapaian FTAAP secara bertahap berdasarkan konsensus yang telah disepakati. Di tengah konstelasi politik global dan ekonomi saat ini, arah yang ditunjukan Bung Hatta 68 tahun silam itu masih lah relevan. "Mendayung di antara dua karang itu masih sangat relevan buat kita. Saya kira, kita harus memikirkan sikap kita ke Eropa seperti apa, ke Asia Timur dan Amerika seperti apa," ujar Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya. Sekarang, arah tersebut kembali ada di tangan pemerintah, tangan Presiden Jokowi. Lantas Pak Presiden, masih ingatkah arah yang ditunjuk Bung Hatta?
Singapura Kembali Raih Peringkat 1 Negara Paling Mudah Untuk Menjadi Pengusaha
Singapura mempertahankan posisinya sebagai negara yang paling mudah untuk melakukan usaha. Demikian laporan "Doing Business 2016" yang dipublikasikan Bank Dunia, Selasa (27/10/2015) waktu setempat. Sementara itu, Indonesia masih berada peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei, meski berhasil naik 11 peringkat dibandingkan posisi sebelumnya pada 120.
Posisi tersebut masih jauh di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang berada di peringkat 18, kemudian Thailand (49), ataupun Vietnam (90). Laporan tersebut menyebutkan, negara-negara berkembang meningkatkan kecepatan reformasi mereka yang ramah bisnis pada tahun lalu.
Hampir tidak ada perubahan dalam 10 besar negara yang paling ramah berbisnis tersebut. Selandia Baru tetap di posisi nomor dua, diikuti oleh Denmark ketiga, Korea Selatan keempat, Hongkong kelima, Inggris keenam dan Amerika Serikat ketujuh. Swedia naik satu tingkat ke posisi nomor delapan, beralih tempat dengan Norwegia yang turun ke posisi kesembilan, dan Finlandia bertahan di tempat ke-10.
Laporan "Doing Business" tahunan Bank Dunia, yang saat ini merupakan tahun ke-13, melihat lingkungan peraturan bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah guna melihat bagaimana peraturan bisa menghambat atau membantu dalam melakukan bisnis. Dari memulai dan membayar pajak hingga mendaftarkan harta kekayaan atau properti serta perdagangan lintas batas.
"Sebuah ekonomi modern tidak dapat berfungsi tanpa regulasi dan, pada saat yang sama, itu dapat menjadi terhenti karena peraturan yang buruk dan rumit," kata Kepala Ekonom Bank Dunia Kaushik Basu.Kemajuan cenderung menurun di antara lima kekuatan "emerging-market" atau negara berkembang pesat yang dikenal sebagai BRICS: Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
China, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, turun satu tingkat ke posisi 84. Brazil jatuh ke posisi 116 dari 111, dan Afrika Selatan turun empat tingkat ke peringkat 73. Sementara Rusia, yang kesulitan dengan ekonominya yang terpukul oleh penurunan harga minyak dan Sanksi Barat atas konflik Ukraina, naik dalam peringkatnya, menjadi di peringkat 51 dari 54.
India naik ke peringkat 130 dari 134 tahun lalu. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, dalam sebuah laporan awal pada Oktober bahwa India telah siap untuk pertumbuhan tercepat diantara negara emerging-market tahun ini, pada 7,3 persen, sebagian berkat reformasi kebijakan.
Dari 189 negara yang disurvei hingga 1 Juni, Bank Dunia menemukan perbaikan dalam kerangka regulasi di 122 dari mereka.Di antara negara-negara berkembang, 85 melaksanakan 169 reformasi selama tahun lalu tahun, dibandingkan dengan 154 reformasi tahun sebelumnya. Sementara di posisi buncit alias negara terburuk untuk berbisnis adalah Eritrea (189).
Posisi tersebut masih jauh di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang berada di peringkat 18, kemudian Thailand (49), ataupun Vietnam (90). Laporan tersebut menyebutkan, negara-negara berkembang meningkatkan kecepatan reformasi mereka yang ramah bisnis pada tahun lalu.
Hampir tidak ada perubahan dalam 10 besar negara yang paling ramah berbisnis tersebut. Selandia Baru tetap di posisi nomor dua, diikuti oleh Denmark ketiga, Korea Selatan keempat, Hongkong kelima, Inggris keenam dan Amerika Serikat ketujuh. Swedia naik satu tingkat ke posisi nomor delapan, beralih tempat dengan Norwegia yang turun ke posisi kesembilan, dan Finlandia bertahan di tempat ke-10.
Laporan "Doing Business" tahunan Bank Dunia, yang saat ini merupakan tahun ke-13, melihat lingkungan peraturan bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah guna melihat bagaimana peraturan bisa menghambat atau membantu dalam melakukan bisnis. Dari memulai dan membayar pajak hingga mendaftarkan harta kekayaan atau properti serta perdagangan lintas batas.
"Sebuah ekonomi modern tidak dapat berfungsi tanpa regulasi dan, pada saat yang sama, itu dapat menjadi terhenti karena peraturan yang buruk dan rumit," kata Kepala Ekonom Bank Dunia Kaushik Basu.Kemajuan cenderung menurun di antara lima kekuatan "emerging-market" atau negara berkembang pesat yang dikenal sebagai BRICS: Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
China, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, turun satu tingkat ke posisi 84. Brazil jatuh ke posisi 116 dari 111, dan Afrika Selatan turun empat tingkat ke peringkat 73. Sementara Rusia, yang kesulitan dengan ekonominya yang terpukul oleh penurunan harga minyak dan Sanksi Barat atas konflik Ukraina, naik dalam peringkatnya, menjadi di peringkat 51 dari 54.
India naik ke peringkat 130 dari 134 tahun lalu. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, dalam sebuah laporan awal pada Oktober bahwa India telah siap untuk pertumbuhan tercepat diantara negara emerging-market tahun ini, pada 7,3 persen, sebagian berkat reformasi kebijakan.
Dari 189 negara yang disurvei hingga 1 Juni, Bank Dunia menemukan perbaikan dalam kerangka regulasi di 122 dari mereka.Di antara negara-negara berkembang, 85 melaksanakan 169 reformasi selama tahun lalu tahun, dibandingkan dengan 154 reformasi tahun sebelumnya. Sementara di posisi buncit alias negara terburuk untuk berbisnis adalah Eritrea (189).
Hasil Investasi Asuransi Jiwasraya Anjlok 78 Persen
Hasil investasi perusahaan asuransi jiwa jatuh. Penyebabnya dipastikan karena kondisi pasar modal yang terkoreksi dan berimbas pada perolehan hasil investasi. Target hasil investasi hingga akhir tahun kian jauh dari pencapaian.
Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan PT Asuransi Jiwasraya pada September 2015 mencatat perolehan hasil investasi sampai September 2015 anjlok 78 persen menjadi Rp 221,37 miliar dari Rp 979,28 miliar pada September 2014.
Padahal perusahaan menargetkan hasil investasi sampai akhir tahun bisa menembus Rp 1,5 triliun.
Jika berkaca pada kondisi indeks harga saham gabungan (IHGS) yang terkoreksi berkisar hingga 18 persen, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa memang terkoreksi lebih dalam. Sebab, penempatan porsi investasi hampir 70 persen berada di pasar modal.Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim mengatakan, wajar jika hasil invetasi perusahaan asuransi jiwa terkoreksi.
Sebab asuransi memang ditujukan untuk investasi jangka panjang yang mengandalkan pasar modal untuk mendapat return yang tinggi.Meski begitu, ia optimis kondisi ini sifatnya hanya sementara dan akan kembali membaik sejalan dengan menguatnya IHSG memasuki akhir tahun. Di sisi lain, perusahaan telah meracik ulang porsi investasi.
"Memang kami bergantung pada pasar namun target belum berubah. Sebab kami telah memiliki porsi investasi reksadana BUMN untuk mempertahankan return," jelas Hendrisman belum lama ini. Selain itu, Jiwasraya telah memperbesar porsi penempatan deposito menjadi 20 persen hingga 30 persen dari sebelumnya 10 persen. Sedangkan porsi obligasi 20 persen, saham sekitar 10 persen, reksadana 40 persen, dan sisanya di properti.
Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan PT Asuransi Jiwasraya pada September 2015 mencatat perolehan hasil investasi sampai September 2015 anjlok 78 persen menjadi Rp 221,37 miliar dari Rp 979,28 miliar pada September 2014.
Padahal perusahaan menargetkan hasil investasi sampai akhir tahun bisa menembus Rp 1,5 triliun.
Jika berkaca pada kondisi indeks harga saham gabungan (IHGS) yang terkoreksi berkisar hingga 18 persen, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa memang terkoreksi lebih dalam. Sebab, penempatan porsi investasi hampir 70 persen berada di pasar modal.Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim mengatakan, wajar jika hasil invetasi perusahaan asuransi jiwa terkoreksi.
Sebab asuransi memang ditujukan untuk investasi jangka panjang yang mengandalkan pasar modal untuk mendapat return yang tinggi.Meski begitu, ia optimis kondisi ini sifatnya hanya sementara dan akan kembali membaik sejalan dengan menguatnya IHSG memasuki akhir tahun. Di sisi lain, perusahaan telah meracik ulang porsi investasi.
"Memang kami bergantung pada pasar namun target belum berubah. Sebab kami telah memiliki porsi investasi reksadana BUMN untuk mempertahankan return," jelas Hendrisman belum lama ini. Selain itu, Jiwasraya telah memperbesar porsi penempatan deposito menjadi 20 persen hingga 30 persen dari sebelumnya 10 persen. Sedangkan porsi obligasi 20 persen, saham sekitar 10 persen, reksadana 40 persen, dan sisanya di properti.
Simpanan BPR Capai Rp 68,4 Triliun Pada Semester I 2015
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan data pertumbuhan total simpanan dan jumlah rekening Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) seluruh Indonesia per semester I tahun 2015. Nilai total simpanan per akhir Juni 2015 meningkat Rp 10,8 triliun atau setara 18,81 persen year on year (YoY).
Per akhir Juni 2014, total simpanan BPR/BPRS adalah sebesar Rp 57,5 triliun, meningkat menjadi Rp 68,4 triliun di akhir Juni 2015. Sementara itu, pertumbuhan nilai simpanan BPR per akhir Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 10,2 triliun, setara 19,03 persen (YoY). Sebelumnya per akhir Juni 2014, total simpanan BPR mencapai Rp 53,7 triliun meningkat menjadi Rp 64 triliun di akhir Juni 2015.
Adapun pertumbuhan nilai BPRS per akhir Juni 2015 meningkat sebesar Rp 595,7 miliar atau setara 15,73 persen (YoY). Sebelumnya, per akhir Juni 2014, simpanan BPRS mencapai Rp 3,7 triliun, meningkat menjadi Rp 4,3 triliun di akhir Juni 2015.
"Total BPR/BPRS peserta penjaminan pada akhir semester I 2015 mencapai 1.801 bank. Terdiri dari 1640 BPR dan 161 BPRS. Jumlah populasi BPR/BPRS yang terbesar berlokasi di Jawa Timur (354 bank) dengan nilai simpanan mencapai Rp 7,3 triliun (10,76 persen dari total nilai simpanan)," tulis Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho dalam keterangan resmi, Senin (2/11/2015).
Meski demikian, jumlah nilai simpanan terbesar justru dimiliki oleh BPR/BPRS di Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp 15,6 triliun (22,83 persen dari total simpanan). Sementara itu, untuk luar pulau Jawa, jumlah BPR/BPRS terbanyak berada di Bali dengan jumlah mencapai 138 bank dan total nilai simpanan sebesar Rp 6,7 triliun.
Dari total simpanan, simpanan yang masuk dalam skim penjaminan pada akhir semester I 2015 mencapai Rp 67,4 triliun, terdiri atas 11,7 juta rekening untuk kategori simpanan dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar dan 1.802 rekening untuk kategori simpanan dengan nilai di atas Rp 2 miliar.
Per akhir Juni 2014, total simpanan BPR/BPRS adalah sebesar Rp 57,5 triliun, meningkat menjadi Rp 68,4 triliun di akhir Juni 2015. Sementara itu, pertumbuhan nilai simpanan BPR per akhir Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 10,2 triliun, setara 19,03 persen (YoY). Sebelumnya per akhir Juni 2014, total simpanan BPR mencapai Rp 53,7 triliun meningkat menjadi Rp 64 triliun di akhir Juni 2015.
Adapun pertumbuhan nilai BPRS per akhir Juni 2015 meningkat sebesar Rp 595,7 miliar atau setara 15,73 persen (YoY). Sebelumnya, per akhir Juni 2014, simpanan BPRS mencapai Rp 3,7 triliun, meningkat menjadi Rp 4,3 triliun di akhir Juni 2015.
"Total BPR/BPRS peserta penjaminan pada akhir semester I 2015 mencapai 1.801 bank. Terdiri dari 1640 BPR dan 161 BPRS. Jumlah populasi BPR/BPRS yang terbesar berlokasi di Jawa Timur (354 bank) dengan nilai simpanan mencapai Rp 7,3 triliun (10,76 persen dari total nilai simpanan)," tulis Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho dalam keterangan resmi, Senin (2/11/2015).
Meski demikian, jumlah nilai simpanan terbesar justru dimiliki oleh BPR/BPRS di Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp 15,6 triliun (22,83 persen dari total simpanan). Sementara itu, untuk luar pulau Jawa, jumlah BPR/BPRS terbanyak berada di Bali dengan jumlah mencapai 138 bank dan total nilai simpanan sebesar Rp 6,7 triliun.
Dari total simpanan, simpanan yang masuk dalam skim penjaminan pada akhir semester I 2015 mencapai Rp 67,4 triliun, terdiri atas 11,7 juta rekening untuk kategori simpanan dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar dan 1.802 rekening untuk kategori simpanan dengan nilai di atas Rp 2 miliar.
Dengan Dicabutnya Subsidi Maka Pengguna Listrik 450 dan 900 VA Alami Kenaikan Harga 238 Persen
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tegas menolak rencana pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 450 Va dan 900 VA dengan dipindahkan ke golongan 1.300 VA. Menurut YLKI, cara pemerintahan itu merupakan kedok menggiring masyakarat masuk ke mekanisme pasar. "Rencana ini sebenarnya kedok untuk mengenakan tarif listrik yang market mechanism," ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat berbicara di acara diskusi Energi Kita di Jakarta, Minggu (1/11/2015).
Saat ini, tutur dia, tarif listrik golongan 1.300 VA sudah menggunakan skema perhitungan yang mengikuti kurs rupiah, harga minyak dunia, dan inflasi. Bahkan Tulus menyebut cara-cara yang dilakukan pemerintah sudah mengarah ke neoliberalisme listrik, semua diserahkan ke mekanisme pasar. Sejak beberapa tahun lalu ucap dia, masyarakat pengguna listrik 450 VA dan 900 VA sudah mendapatkan penggiringan untuk beralih ke golongan 1.300 VA.
Dari hasil laporan yang diterima YLKI, PLN mengiming-imingi masyakarat yang mau beralih ke golongan 1.300 VA dengan menambah daya. "Mereka (masyarakat) senang kan karena gratis tambah daya. Padahal setelah masuk mereka masuk jebakan batman," ucapnya.Tulus mengakui tarif listrik 450 VA dan 900 VA tidak naik sejak 2003. Tetapi dia mengatakan tak setuju apabila pemerintah melakukan penggiringan pengguna listrik 450 VA dan 900 VA ke 1.300 VA.
YLKI mengusulkan apabila ada kenaikan tarif maka kenaikan harus bertahap. Tujuannya satu agar masyakarat tak terbebani. Selama ini pelanggan 450 VA dikenaikan tarif listrik Rp 400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp 600 per kWh. Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp 1.352 per kWh.
Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA. Rencana pemerintah mencabut subsidi listrik pelanggan rumah tangga 450-900 VA bagi mereka yang mampu dinilai akan menimbulkan efek domino. Setidaknya, dari hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), kebijakan tersebut berdampak pada naiknya inflasi hingga naiknya angka kemiskinan.
"Hitungan kami ada tiga sampai lima juta yang akan jatuh ke kelompok rentan miskin," ujar pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto, dalam acara diskusi Energi Kita di Jakarta, Minggu (1/11/2015). Saat ini, tutur dia, total jumlah pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mencapai 48 juta rumah tangga.
Sementara itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 24,7 juta rumah tangga merupakan masyarakat miskin dan hampir miskin. Artinya, akan ada sekitar 23 juta rumah tangga yang subsidi listriknya akan dicabut. Akibat pencabutan subsidi tersebut, harga listrik akan naik mencapai 250 persen. Hal inilah yang diperkirakan menyebabkan 3 juta sampai 5 juta rumah tangga masuk ke dalam kategori rentan miskin.
Selain itu berdasarkan penelitian UI, pencabutan subsidi listrik kepada 23 juta rumah tangga juga akan menyebabkan inflasi sebesar 1,74 persen. Artinya, bila target inflasi pemerintah 4 persen, maka akan menjadi 5,74 persen pada 2016 mendatang.
Tak cuma dampak langsung, kenaikan tarif listrik akan menyebabkan dampak tak langsung karena tarif listrik jadi komponen produksi. Akibatnya, harga-harga akan naik dan inflasi akan kian melejit. Diperkirakan tambahan inflasi akan mencapai 4 persen.
"Untuk pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar dampaknya menjadi turun 0,59 persen," kata dia. Sementara itu, dampak sosial yang terjadi ialah terjadinya kecemburuan sosial lantaran ada masyakarat yang dapat subsidi dan tidak dapat subsidi. Selain itu, PLN juga akan kena dampak akibat kenaikan tarif listrik tersebut. Meski kebijakan pemerintah, kantor-kantor PLN diprediksi akan menjadi sasaran protes masyakarat. Riyanto mengusulkan agar dampak kenaikan tarif listrik tak besar, pemerintah bisa melakukan cara yang lembut, misalnya dengan menaikkan tarif secara bertahap, tak sekaligus.
Saat ini, tutur dia, tarif listrik golongan 1.300 VA sudah menggunakan skema perhitungan yang mengikuti kurs rupiah, harga minyak dunia, dan inflasi. Bahkan Tulus menyebut cara-cara yang dilakukan pemerintah sudah mengarah ke neoliberalisme listrik, semua diserahkan ke mekanisme pasar. Sejak beberapa tahun lalu ucap dia, masyarakat pengguna listrik 450 VA dan 900 VA sudah mendapatkan penggiringan untuk beralih ke golongan 1.300 VA.
Dari hasil laporan yang diterima YLKI, PLN mengiming-imingi masyakarat yang mau beralih ke golongan 1.300 VA dengan menambah daya. "Mereka (masyarakat) senang kan karena gratis tambah daya. Padahal setelah masuk mereka masuk jebakan batman," ucapnya.Tulus mengakui tarif listrik 450 VA dan 900 VA tidak naik sejak 2003. Tetapi dia mengatakan tak setuju apabila pemerintah melakukan penggiringan pengguna listrik 450 VA dan 900 VA ke 1.300 VA.
YLKI mengusulkan apabila ada kenaikan tarif maka kenaikan harus bertahap. Tujuannya satu agar masyakarat tak terbebani. Selama ini pelanggan 450 VA dikenaikan tarif listrik Rp 400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp 600 per kWh. Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp 1.352 per kWh.
Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA. Rencana pemerintah mencabut subsidi listrik pelanggan rumah tangga 450-900 VA bagi mereka yang mampu dinilai akan menimbulkan efek domino. Setidaknya, dari hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), kebijakan tersebut berdampak pada naiknya inflasi hingga naiknya angka kemiskinan.
"Hitungan kami ada tiga sampai lima juta yang akan jatuh ke kelompok rentan miskin," ujar pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto, dalam acara diskusi Energi Kita di Jakarta, Minggu (1/11/2015). Saat ini, tutur dia, total jumlah pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mencapai 48 juta rumah tangga.
Sementara itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 24,7 juta rumah tangga merupakan masyarakat miskin dan hampir miskin. Artinya, akan ada sekitar 23 juta rumah tangga yang subsidi listriknya akan dicabut. Akibat pencabutan subsidi tersebut, harga listrik akan naik mencapai 250 persen. Hal inilah yang diperkirakan menyebabkan 3 juta sampai 5 juta rumah tangga masuk ke dalam kategori rentan miskin.
Selain itu berdasarkan penelitian UI, pencabutan subsidi listrik kepada 23 juta rumah tangga juga akan menyebabkan inflasi sebesar 1,74 persen. Artinya, bila target inflasi pemerintah 4 persen, maka akan menjadi 5,74 persen pada 2016 mendatang.
Tak cuma dampak langsung, kenaikan tarif listrik akan menyebabkan dampak tak langsung karena tarif listrik jadi komponen produksi. Akibatnya, harga-harga akan naik dan inflasi akan kian melejit. Diperkirakan tambahan inflasi akan mencapai 4 persen.
"Untuk pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar dampaknya menjadi turun 0,59 persen," kata dia. Sementara itu, dampak sosial yang terjadi ialah terjadinya kecemburuan sosial lantaran ada masyakarat yang dapat subsidi dan tidak dapat subsidi. Selain itu, PLN juga akan kena dampak akibat kenaikan tarif listrik tersebut. Meski kebijakan pemerintah, kantor-kantor PLN diprediksi akan menjadi sasaran protes masyakarat. Riyanto mengusulkan agar dampak kenaikan tarif listrik tak besar, pemerintah bisa melakukan cara yang lembut, misalnya dengan menaikkan tarif secara bertahap, tak sekaligus.
Bulan Oktober 2015 Indonesia Alami Deflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan harga barang dan jasa secara umum (deflasi) selama Oktober 2015 sebesar 0,08 persen. Kepala BPS Suryamin mengungkapkan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga-harga barang sepanjang bulan ke-10 tersebut. "Inflasi tahun kalender Januari-Oktober 2015 adalah 2,16 persen. Sementara infasi year on year (yoy) adalah 6,25 persen," jelas Suryamin di kantornya, Senin (2/11).
Untuk inflasi komponen inti tercatat 0,23 persen dengan inflasi komponen inti tahun ke tahun yaitu sebesar 5,02 persen. Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disurvei BPS, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,95 persen. Sedangkan untuk deflasi, terendah terjadi di Padang Sidempuan 0,01 persen, dan tertinggi di Manado 1,49 persen.
Suryamin menyebut deflasi rendah selama Oktober pernah terjadi pada Oktober 2011 lalu, dengan laju deflasi 0,12 persen.
Sementara menurut kelompok pengeluaran, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki andil paling besar terhadap inflasi Oktober yakni 0,07 persen. Selama Oktober kelompok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 0,40 persen. Sementara kelompok bahan makanan memiliki andil deflasi 0,22 persen selama Oktober. Selama bulan itu harga bahan makanan mengalami penurunan harga sebesar 1,06 persen. Inflasi pada Oktober 2015 diprediksi rendah karena menurunnya harga makanan. Kendati demikian, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) diprediksi tetap di level 7,5 persen karena belum stabilnya nilai tukar rupiah.
Ekonom Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra, menyatakan inflasi kemungkinan akan rendah, terutama pada harga makanan yang diprediksi akan melanjutkan tren deflasi karena beberapa makanan utama membukukan penurunan harga.
“Sementara itu, tarif listrik Sept 2015 yang dibayar pada Oktober 2015, turun 1,5 persen secara bulanan,” ujarnya dalam riset, dikutip Senin (2/11). Di sisi lain, ia menyatakan inflasi inti diprediksi akan tetap di bawah 5 persen. Sementara, inflasi headline secara tahunan juga berlanjut turun. Hal itu, lanjutnya, berdasarkan estimasi inflasi secara bulanan 0,06 persen, sementara angka year on year diprediksi akan berlanjut melunak menjadi 6,4 persen secara tahunan pada Oktober 2015 dari 6,83 persen secara tahunan pada bulan sebelumnya.
Pada kesempatan lain, menurutnya inflasi inti dapat tetap flat (5,08 persen secara tahunan) yang sebagian disebabkan oleh ekonomi yang lebih stabil dan depresiasi rupiah sejak awal tahun (Year to Date/YTD). “Meskipun tekanan inflasi tahunan kembali turun, kami meyakini bank sentral akan tetap menahan BI rate pada 7,5 persen pada rapat dewan gubernur (RDG) selanjutnya pada 17 November karena terlalu dini menyimpulkan bahwa rupiah telah memasuki tahapan yang stabil,” ucapnya.
Ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta mengatakan tekanan global mereda, sementara inflasi ditunggu. Ia menyatakan nilai tukar rupiah tertekan hingga Jumat sore lalu walaupun sentimen pelemahan dollar semakin terasa di pasar keuangan Asia. Ia menilai sebelumnya penundaan pengesahaan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja) 2016 semakin mengirimkan kekhawatiran ke pasar terutama kaitannya terhadap pengeluaran pemerintah yang sangat menentukan prospek pertumbuhan.
“Akan tetapi disahkannya RAPBN 2016 pada Jumat malam seharusnya bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah apalagi jika sentimen pelemahan dolar AS masih ada serta angka inflasi Oktober yang datang pagi ini turun drastis, diperkirakan ke 6,3-6,4 persen secara tahunan,” jelasnya.
Setelah melambat, Aldian menyatakan PDB (Produk Domestik Bruto) riil atau indikator pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tumbuh menjadi 4,8 persen secara tahunan pada kuartal III 2015 dari 4,7 persen secara tahunan pada semester I 2015. “Karena adanya akselerasi oleh pemerintah, konsumsi publik yang stabil, dan memudarnya efek dari pemilu tahun lalu yang membuat belanja institusi non-profit akan menjadi positif semester ini,” jelas Aldian.
Adapun, ia menilai nilai ekspor juga diprediksi akan membaik dari sisi volume, meskipun dari sisi nilai mengalami kontraksi yang lebih dalam pada kuartal III 2015 karena kontraksi melunak menjadi turun 7,4 persen secara tahunan dari posisi penurunan 9 persen secara tahunan pada kuartal II 2015 (penurunan nilai disebabkan oleh turunnya harga komoditas).
Secara kontras, menurutnya penurunan volume impor lebih tenggelam menjadi melemah 4,8 persen secara tahunan dari penurunan 1,5 persen secara tahunan pada periode yang sama karena permintaan impor migas yang turun. “Secara keseluruhan, kami memprediksi kontribusi ekspor bersih terhadap PDB pada kuartal III 2015 akan lebih baik daripada kuartal sebelumnya. Sebagai informasi, PDB kuartal III 2015 akan diumumkan pada 4 November,” jelasnya.
Untuk inflasi komponen inti tercatat 0,23 persen dengan inflasi komponen inti tahun ke tahun yaitu sebesar 5,02 persen. Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disurvei BPS, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,95 persen. Sedangkan untuk deflasi, terendah terjadi di Padang Sidempuan 0,01 persen, dan tertinggi di Manado 1,49 persen.
Suryamin menyebut deflasi rendah selama Oktober pernah terjadi pada Oktober 2011 lalu, dengan laju deflasi 0,12 persen.
Sementara menurut kelompok pengeluaran, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki andil paling besar terhadap inflasi Oktober yakni 0,07 persen. Selama Oktober kelompok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 0,40 persen. Sementara kelompok bahan makanan memiliki andil deflasi 0,22 persen selama Oktober. Selama bulan itu harga bahan makanan mengalami penurunan harga sebesar 1,06 persen. Inflasi pada Oktober 2015 diprediksi rendah karena menurunnya harga makanan. Kendati demikian, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) diprediksi tetap di level 7,5 persen karena belum stabilnya nilai tukar rupiah.
Ekonom Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra, menyatakan inflasi kemungkinan akan rendah, terutama pada harga makanan yang diprediksi akan melanjutkan tren deflasi karena beberapa makanan utama membukukan penurunan harga.
“Sementara itu, tarif listrik Sept 2015 yang dibayar pada Oktober 2015, turun 1,5 persen secara bulanan,” ujarnya dalam riset, dikutip Senin (2/11). Di sisi lain, ia menyatakan inflasi inti diprediksi akan tetap di bawah 5 persen. Sementara, inflasi headline secara tahunan juga berlanjut turun. Hal itu, lanjutnya, berdasarkan estimasi inflasi secara bulanan 0,06 persen, sementara angka year on year diprediksi akan berlanjut melunak menjadi 6,4 persen secara tahunan pada Oktober 2015 dari 6,83 persen secara tahunan pada bulan sebelumnya.
Pada kesempatan lain, menurutnya inflasi inti dapat tetap flat (5,08 persen secara tahunan) yang sebagian disebabkan oleh ekonomi yang lebih stabil dan depresiasi rupiah sejak awal tahun (Year to Date/YTD). “Meskipun tekanan inflasi tahunan kembali turun, kami meyakini bank sentral akan tetap menahan BI rate pada 7,5 persen pada rapat dewan gubernur (RDG) selanjutnya pada 17 November karena terlalu dini menyimpulkan bahwa rupiah telah memasuki tahapan yang stabil,” ucapnya.
Ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta mengatakan tekanan global mereda, sementara inflasi ditunggu. Ia menyatakan nilai tukar rupiah tertekan hingga Jumat sore lalu walaupun sentimen pelemahan dollar semakin terasa di pasar keuangan Asia. Ia menilai sebelumnya penundaan pengesahaan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja) 2016 semakin mengirimkan kekhawatiran ke pasar terutama kaitannya terhadap pengeluaran pemerintah yang sangat menentukan prospek pertumbuhan.
“Akan tetapi disahkannya RAPBN 2016 pada Jumat malam seharusnya bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah apalagi jika sentimen pelemahan dolar AS masih ada serta angka inflasi Oktober yang datang pagi ini turun drastis, diperkirakan ke 6,3-6,4 persen secara tahunan,” jelasnya.
Setelah melambat, Aldian menyatakan PDB (Produk Domestik Bruto) riil atau indikator pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tumbuh menjadi 4,8 persen secara tahunan pada kuartal III 2015 dari 4,7 persen secara tahunan pada semester I 2015. “Karena adanya akselerasi oleh pemerintah, konsumsi publik yang stabil, dan memudarnya efek dari pemilu tahun lalu yang membuat belanja institusi non-profit akan menjadi positif semester ini,” jelas Aldian.
Adapun, ia menilai nilai ekspor juga diprediksi akan membaik dari sisi volume, meskipun dari sisi nilai mengalami kontraksi yang lebih dalam pada kuartal III 2015 karena kontraksi melunak menjadi turun 7,4 persen secara tahunan dari posisi penurunan 9 persen secara tahunan pada kuartal II 2015 (penurunan nilai disebabkan oleh turunnya harga komoditas).
Secara kontras, menurutnya penurunan volume impor lebih tenggelam menjadi melemah 4,8 persen secara tahunan dari penurunan 1,5 persen secara tahunan pada periode yang sama karena permintaan impor migas yang turun. “Secara keseluruhan, kami memprediksi kontribusi ekspor bersih terhadap PDB pada kuartal III 2015 akan lebih baik daripada kuartal sebelumnya. Sebagai informasi, PDB kuartal III 2015 akan diumumkan pada 4 November,” jelasnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)