Ekonomi Indonesia bisa dibilang masih lesu. Saat banyak perusahaan kinerjanya turun, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex justru masih bisa tumbuh. Pelemahan ekonomi China rupanya membawa dampak positif ke kinerja penjahit merek Zara dan Uniqlo ini. Pemilik mereka internasional mulai mengalihkan permintaannya dari China, ke negara-negara lain seperti Indonesia.
"China sekarang bukan kompetitor lagi, malah sekarang jadi pasar. Ini terjadi karena ada perubahan ekonomi di China, banyak pelanggan-pelanggan Sritex mulai alihkan pesanan mereka dari China," kata Presiden Direktur Sritex Iwan Setiawan di acara Investor Summit 2015, di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/11/2015).
Selain pelemahan ekonomi, kenaikan upah minimum pekerja di China membuat produk tekstil Sritex saat ini lebih kompetitif dibanding tekstil asal Negeri Tirai Bambu tersebut. "Sekarang orang muda jarang mau kerja di pabrik kaya tekstil. Mereka lagi susah dapat tenaga kerja, dampaknya upah pekerja mahal, sementara di pabrik di Sukoharjo upah minimum Rp 1,2 juta per bulan," jelas Iwan.
Iwan menyebut, memburuknya kondisi industri tekstil di China berkontribusi membantu pendapatan perseroan. Saat ini, penjualan kotor perusahaan di kuartal ketiga tahun ini mencapai US$ 475 juta. Angka ini meningkat 13,4% dibanding periode yang sama tahun 2014. "Laba bersih juga tercatat sebesar US$ 38 juta, atau meningkat 27% dari kuartal III tahun lalu. Dan kita menargetkan pertumbuhan 7-15% dibanding tahun lalu, kami optimis target tersebut tercapai, karena permintaan dari pelanggan sangat kuat atas produk kami," ujar Irwan.
"China punya pangsa pasar 31% tekstil dunia, Indonesia hanya 3%. Tapi China ini terus menurun, ini kesempatan kita perluas pasar," katanya. Irwan mengungkapkan, saat ini total produksi dalam setahun untuk benang sebesar 566.000 bales, penenunan sebesar 120 juta meter, kain jadi sebanyak 120 juta yard, dan garmen sebesar 17 juta potong. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex membuka rekening efek bagi 10.000 karyawannya. Para karyawan ini nanti akan diberi bonus saham perusahaan.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad melaporkan aksi korporasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk merayakan ulang tahun pasar modal ke-38. "Kami juga ingin melaporkan inisiatif Sritex yang akan melaksanakan kegiatan pembukaan rekening efek bagi 10.000 karyawannya sebagai tanda apresiasi perusahaan bagi mereka," kata Muliaman di BEI, SCBD Jakarta Selatan, Senin (10/8/2015).
Muliaman ingin pembukaan rekening efek untuk karyawan ini bisa menjadi salah satu inisiatif penting yang perlu terus disosialisasikan kepada emiten-emiten di BEI untuk mendorong para karyawannya menjadi investor aktif di pasar modal. "Kegiatan tersebut merupakan komitmen Sritex untuk mendukung perkembangan pasar modal, khususnya meningkatkan jumlah investor lokal. Mudah-mudahan hal ini akan diikuti oleh emiten lain," ujarnya.
Sementara Presiden Direktur Sritex, Iwan Setiawan, mengatakan saat ini para karyawan perusahaan penjahit pakaian merek Zara dan Uniqlo itu baru membuka rekening saja. Namun, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan saham bonus dari perusahaan. "Itu pembukaan saja biar bisa investasi, tapi kalau nanti ada program Sritex atau corporate action bisa dapat bonus saham," jelas Iwan.
Wednesday, November 11, 2015
Alam Sutera Lego Tanah Rp 2,9 Triliun Untuk Penuhi Target Sales Tahun Ini
Pengembang properti, PT Alam Sutera Realty Tbk berencana menjual lahan guna mengejar target pendapatan pra-penjualan (marketing sales) pada tahun ini yang dipatok di level Rp 4,5 triliun. Corporate Finance and Investor Relations Division Head Alam Sutera Vincent Sjahbana mengakui sampai saat ini realisasi marketing sales perseroan masih sangat minim. “Memang kami masih mau jual lahan. Ada 13 hektare yang mau kami jual. Kalau jadi bisa senilai Rp 2,9 triliun,” jelasnya dalam Invesor Summit di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11).
Alam Sutera mematok target marketing sales pada tahun ini Rp 4,5 triliun. Namun, dalam realisasinya hingga akhir September 2015, perseroan baru mengantongi sebanyak Rp 1,46 triliun.Hingga September 2015, porsi marketing sales perseroan didominasi dari proyek residensial sebesar 42 persen, komersial sebanyak 37 persen, apartemen 17 persen, dan gedung perkantoran sebanyak 4 persen.
Vincent menjelaskan, saat ini Alam Sutera memiliki cadangan lahan kotor (gross landbank) seluas 186 hektare. Ia mengungkapkan, ada beberapa perusahaan yang tertarik membeli lahan perseroan. “Yang mau beli ada developer asing dan lokal. Semuanya lahan kosong,” ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, perseroan juga berencana menggarap 20 hektare untuk pengembangan Superblok. Perseroan telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk Joint Venturedan bersama–sama mengembangkan lahan seluas 20 hektare di Alam Sutera yang meliputiInternational Exhibition and Congress Center.
Alam Sutera juga telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk Joint Venture dan bersama–sama mengembangkan lahan seluas 300 hektare di Suvarna Sutera, Pasar Kemis, Tangerang yang merupakan themepark berskala besar.
Vincent menambahkan, Alam Sutera saat ini tengah berfokus untuk menekan jumlah utang perseroan, khususnya utang obligasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 460 juta. Ia mengatakan, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembayaran lebih cepat dari waktunya (call) untuk sisa obligasi dolar AS pada 2017.
“Perseroan berencana menurunkan rasio utang terhadap ekuitas melalui peningkatan posisi kas dengan mengurangi pengeluaran modal dan mempercepat monetisasi aset,” jelasnya. Dari sisi manajemen risiko, perseroan telah melakukan aktivitas lindung nilai terhadap utang obligasi (hingga Rp 14.500). Pada September 2015, lanjut Vincent, perusahaan menambah total lindung nilai (hedging) sebesar US$ 30 juta.
“Perusahaan juga memliki perjanjian pinjaman konstruksi (construction loan agreement) dengan Bank Hana di bulan Juli 2015 sebanyak Rp 500 miliar. Total pinjaman yang sudah dicairkan per 30 Oktober 2015 adalah Rp 208 miliar,” jelasnya. Sementara pada Oktober 2015, Vincent mengaku telah menambah pinjaman dari Bank ICBC Indonesia sebesar Rp 790 miliar. Per 31 Oktober 2015, manajemen telah menarik pinjaman sebesar Rp 507 miliar dari fasilitas tersebut.
Alam Sutera mematok target marketing sales pada tahun ini Rp 4,5 triliun. Namun, dalam realisasinya hingga akhir September 2015, perseroan baru mengantongi sebanyak Rp 1,46 triliun.Hingga September 2015, porsi marketing sales perseroan didominasi dari proyek residensial sebesar 42 persen, komersial sebanyak 37 persen, apartemen 17 persen, dan gedung perkantoran sebanyak 4 persen.
Vincent menjelaskan, saat ini Alam Sutera memiliki cadangan lahan kotor (gross landbank) seluas 186 hektare. Ia mengungkapkan, ada beberapa perusahaan yang tertarik membeli lahan perseroan. “Yang mau beli ada developer asing dan lokal. Semuanya lahan kosong,” ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, perseroan juga berencana menggarap 20 hektare untuk pengembangan Superblok. Perseroan telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk Joint Venturedan bersama–sama mengembangkan lahan seluas 20 hektare di Alam Sutera yang meliputiInternational Exhibition and Congress Center.
Alam Sutera juga telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk Joint Venture dan bersama–sama mengembangkan lahan seluas 300 hektare di Suvarna Sutera, Pasar Kemis, Tangerang yang merupakan themepark berskala besar.
Vincent menambahkan, Alam Sutera saat ini tengah berfokus untuk menekan jumlah utang perseroan, khususnya utang obligasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 460 juta. Ia mengatakan, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembayaran lebih cepat dari waktunya (call) untuk sisa obligasi dolar AS pada 2017.
“Perseroan berencana menurunkan rasio utang terhadap ekuitas melalui peningkatan posisi kas dengan mengurangi pengeluaran modal dan mempercepat monetisasi aset,” jelasnya. Dari sisi manajemen risiko, perseroan telah melakukan aktivitas lindung nilai terhadap utang obligasi (hingga Rp 14.500). Pada September 2015, lanjut Vincent, perusahaan menambah total lindung nilai (hedging) sebesar US$ 30 juta.
“Perusahaan juga memliki perjanjian pinjaman konstruksi (construction loan agreement) dengan Bank Hana di bulan Juli 2015 sebanyak Rp 500 miliar. Total pinjaman yang sudah dicairkan per 30 Oktober 2015 adalah Rp 208 miliar,” jelasnya. Sementara pada Oktober 2015, Vincent mengaku telah menambah pinjaman dari Bank ICBC Indonesia sebesar Rp 790 miliar. Per 31 Oktober 2015, manajemen telah menarik pinjaman sebesar Rp 507 miliar dari fasilitas tersebut.
Sido Muncul Garap Pasar Ekspor Demi Pertahankan Angka Penjualan
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berencana meningkatkan penjualan produk ekspornya ke angka 10 persen pada 2016. Direktur Keuangan Sido Muncul Venancia Sri Indrijati mengatakan, peningkatan ekspor sendiri dilakukan guna menggenjot pertumbuhan pendapatan perseroan menyusul stagnannya total penjualan produk di pasar domestik yang diproyeksikan hanya tumbuh 3 hingga 4 persen di tahun depan.
"Kami berencana untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor, tapi sepertinya tidak akan membuka pasar baru karena membutuhkan perizinan dan pendaftaran produk baru lagi. Jadi kita akan lebih intensif garap pasar ekspor yang telah ada," jelas Venancia di Jakarta, Selasa (10/11). Venancia mengatakan, saat ini beberapa produk Sido Muncul telah menyasar pasar ekspor yang meliputi Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong, dan benua Afrika khususnya Nigeria. Ia menambahkan untuk memperbesar penjualan ke negara-negara tadi, pihaknya akan menjual langsung produk-produk yang dihasilkan tanpa melalui perantara.
"Kami harapkan bisa jual langsung produk-produk kami tanpa harus melalui distributor lagi, sehingga dengan cara demikian kita bisa perbesar porsi ekspor," terangnya. Dengan adanya upaya optimasi tadi, Venancia bilang perseroan optimistis kontribusi penjualan produk ke luar negeri bisa meningkat dari posisi 2,5 persen ke angka 5 persen dan 10 persen pada tahun depan.
Seperti diketahui, dari total penjualan Sido Muncul hingga kuartal III Rp 1,65 triliun, sekitar Rp 41,25 miliar diantaranya di dapat dari hasil penjualan produk perusahaan ke luar negeri. Ia menuturkan, di samping mengembangkan pasar ekspor perseroan juga akan tetap berfokus menjangkau penjualan produknya hingga Indonesia Timur.
Vencancia menambahkan, penjualan produk-produk herbal akan diutamakan di Indonesia Timur mengingat produk tersebut adalah penyumbang utama pendapatan perusahaan. "Selain fokus di pasar luar negeri, kita juga akan padatkan coverage hingga Indonesia Timur. Tentunya hal ini juga akan membantu kinerja penjualan kita juga," tandasnya.
Emiten farmasi dan produk herbal, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (SIDO) berencana meluncurkan sedikitnya tiga produk baru tahun depan. Irwan Hidayat, Direktur Utama Sido Muncul menuturkan, hal ini dilakukan guna menjaga pendapatan Sido Muncul yang tengah tertekan akibat lesunya penjualan produk perseroan. Selain menjaga angka penjualan, kata Irwan, diluncurkannya tiga produk baru tersebut juga dimaksudkan guna mengamankan pangsa pasar perseroan yang saat ini menguasai penjualan produk herbal sebesar 75 persen.
"Tentu sebagai strategi utama, kami fokus kembangkan produk-produk baru. Dan kita juga kerap melakukan uji khasiat sebagai bagian dari pengembangan 100 produk heritage. Satu produk akan kami launching di Januari nanti," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Sido Muncul Vinancia Sri Indrijati menambahkan tiga produk baru yang diluncurkan merupakan produk herbal, atau sesuai dengan lini bisnis utama perusahaan saat ini.
Vinancia membeberkan, tiga produk baru yang akan diluncurkan juga merupakan pengembangan dari produk-produk yang sudah ada. "Produk kita masih berupa jamu karena kita masih punya konsumen setia. Ke depan kita ingin memodernisasi bentuknya seperti contohnya produk Tolak Angin dari serbuk pahit ke bentuk cair sekarang ini," tutur Vinancia.
Mengutip laporan keuangan perseroan, sampai dengan kuartal III 2015 penjualan produk Sido Muncul tercatat menyentuh angka Rp 1,65 triliun, meningkat 3,5 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu di posisi Rp 1,59 triliun. Dari angka Rp 1,65 triliun tadi, sebanyak Rp 885,3 miliar atau 53,6 persen diantaranya didapat dari penjualan produk herbal dan suplemen. Vinancia mengatakan, untuk terus menjaga kinerja perseroan pihaknya juga berencana membangun pabrik baru yang akan dipakai untuk membuat produk tersebut di Semarang.
Di mana pembangunan pabrik barunya sendiri akan terbagi ke dalam dua bagian, meliputi pabrik produksi Tolak Angin dan pabrik ekstraksi, dengan total investasi mencapai Rp 200 miliar. "Kami bangun pabrik baru ini termasuk untuk pengembangan produk ke depan, tapi kami bangun pabriknya bertahap. Sido Muncul rencananya akan kembangkan uji khasiat, kami selidiki, dan kembangkan. Sekarang tren konsumsi herbal lebih aman," katanya.
Vinancia memproyeksikan, hadirnya dua pabrik baru yang ditargetkan rampung pada awal 2016 itu dapat menambah kapasitas kapasitas produksi mencapai 85 juta sachet per bulan. Dengan hadirnya pabrik dan produk baru tadi, ia pun optimistis nilai penjualan Sido Muncul tahun depan bakal meningkat serta mendongkrak pertumbuhan laba bersiha yang belakangan stagnan di posisi 3 hingga 4 persen. "Sementara kami tidak optimis dulu, kami cukup konservatif untuk tetapkan target kinerja keuangan. Strategi kami tahun depan sama seperti apa yang ditargetkan tahun ini," tambahnya.
"Kami berencana untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor, tapi sepertinya tidak akan membuka pasar baru karena membutuhkan perizinan dan pendaftaran produk baru lagi. Jadi kita akan lebih intensif garap pasar ekspor yang telah ada," jelas Venancia di Jakarta, Selasa (10/11). Venancia mengatakan, saat ini beberapa produk Sido Muncul telah menyasar pasar ekspor yang meliputi Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong, dan benua Afrika khususnya Nigeria. Ia menambahkan untuk memperbesar penjualan ke negara-negara tadi, pihaknya akan menjual langsung produk-produk yang dihasilkan tanpa melalui perantara.
"Kami harapkan bisa jual langsung produk-produk kami tanpa harus melalui distributor lagi, sehingga dengan cara demikian kita bisa perbesar porsi ekspor," terangnya. Dengan adanya upaya optimasi tadi, Venancia bilang perseroan optimistis kontribusi penjualan produk ke luar negeri bisa meningkat dari posisi 2,5 persen ke angka 5 persen dan 10 persen pada tahun depan.
Seperti diketahui, dari total penjualan Sido Muncul hingga kuartal III Rp 1,65 triliun, sekitar Rp 41,25 miliar diantaranya di dapat dari hasil penjualan produk perusahaan ke luar negeri. Ia menuturkan, di samping mengembangkan pasar ekspor perseroan juga akan tetap berfokus menjangkau penjualan produknya hingga Indonesia Timur.
Vencancia menambahkan, penjualan produk-produk herbal akan diutamakan di Indonesia Timur mengingat produk tersebut adalah penyumbang utama pendapatan perusahaan. "Selain fokus di pasar luar negeri, kita juga akan padatkan coverage hingga Indonesia Timur. Tentunya hal ini juga akan membantu kinerja penjualan kita juga," tandasnya.
Emiten farmasi dan produk herbal, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (SIDO) berencana meluncurkan sedikitnya tiga produk baru tahun depan. Irwan Hidayat, Direktur Utama Sido Muncul menuturkan, hal ini dilakukan guna menjaga pendapatan Sido Muncul yang tengah tertekan akibat lesunya penjualan produk perseroan. Selain menjaga angka penjualan, kata Irwan, diluncurkannya tiga produk baru tersebut juga dimaksudkan guna mengamankan pangsa pasar perseroan yang saat ini menguasai penjualan produk herbal sebesar 75 persen.
"Tentu sebagai strategi utama, kami fokus kembangkan produk-produk baru. Dan kita juga kerap melakukan uji khasiat sebagai bagian dari pengembangan 100 produk heritage. Satu produk akan kami launching di Januari nanti," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Sido Muncul Vinancia Sri Indrijati menambahkan tiga produk baru yang diluncurkan merupakan produk herbal, atau sesuai dengan lini bisnis utama perusahaan saat ini.
Vinancia membeberkan, tiga produk baru yang akan diluncurkan juga merupakan pengembangan dari produk-produk yang sudah ada. "Produk kita masih berupa jamu karena kita masih punya konsumen setia. Ke depan kita ingin memodernisasi bentuknya seperti contohnya produk Tolak Angin dari serbuk pahit ke bentuk cair sekarang ini," tutur Vinancia.
Mengutip laporan keuangan perseroan, sampai dengan kuartal III 2015 penjualan produk Sido Muncul tercatat menyentuh angka Rp 1,65 triliun, meningkat 3,5 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu di posisi Rp 1,59 triliun. Dari angka Rp 1,65 triliun tadi, sebanyak Rp 885,3 miliar atau 53,6 persen diantaranya didapat dari penjualan produk herbal dan suplemen. Vinancia mengatakan, untuk terus menjaga kinerja perseroan pihaknya juga berencana membangun pabrik baru yang akan dipakai untuk membuat produk tersebut di Semarang.
Di mana pembangunan pabrik barunya sendiri akan terbagi ke dalam dua bagian, meliputi pabrik produksi Tolak Angin dan pabrik ekstraksi, dengan total investasi mencapai Rp 200 miliar. "Kami bangun pabrik baru ini termasuk untuk pengembangan produk ke depan, tapi kami bangun pabriknya bertahap. Sido Muncul rencananya akan kembangkan uji khasiat, kami selidiki, dan kembangkan. Sekarang tren konsumsi herbal lebih aman," katanya.
Vinancia memproyeksikan, hadirnya dua pabrik baru yang ditargetkan rampung pada awal 2016 itu dapat menambah kapasitas kapasitas produksi mencapai 85 juta sachet per bulan. Dengan hadirnya pabrik dan produk baru tadi, ia pun optimistis nilai penjualan Sido Muncul tahun depan bakal meningkat serta mendongkrak pertumbuhan laba bersiha yang belakangan stagnan di posisi 3 hingga 4 persen. "Sementara kami tidak optimis dulu, kami cukup konservatif untuk tetapkan target kinerja keuangan. Strategi kami tahun depan sama seperti apa yang ditargetkan tahun ini," tambahnya.
Timah Tbk Targetkan Sales Rp 10 Triliun Tahun Depan
PT Timah (Persero) Tbk menargetkan pendapatan sebesar Rp 10 triliun pada tahun depan karena mengharapkan kenaikan harga komoditas logam dan optimistis lini bisnis non-timah menyumbang signifikan. Sebelumnya, perseroan memasang target pendapatan sebesar Rp 10 triliun pada tahun ini. Namun, target tersebut direvisi turun menjadi Rp 7,5 triliun menyusul anjloknya harga komoditas.
“Proyeksi revenue (pendapatan) tahun ini paling tidak Rp 7,5 triliun. Sementara tahun depan bisa Rp 10 triliun,” ujar Direktur Utama PT Timah, Sukrisno, dalam Investor Summit di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (10/11). Sejak Januari hingga September 2015, kata Sukrisno, Timah telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp 5,14 triliun atau naik 13,27 persen dibandingkan dengan perolehan tahun lalu. Sayangnya, hal itu diikuti oleh beban pokok pendapatan yang juga meningkat menjadi Rp 4,63 triliun, dari Rp 3,3 triliun.
Di sisi lain, lanjutnya, harga logam menyentuh US$ 16.516 per ton pada kuartal III 2015 atau rata-rata turun 27,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sukrisno menyebut perlambatan ekonomi Amerika dan China sebagai menyebabkan permintaan turun dan menurunkan harga komoditas.
“Saya harapkan pada tahun depan harga timah bisa naik lagi ke kisaran US$ 20 ribu per ton. Hal itu bisa mendongkrak pendapatan kami,” jelasnya. Sukrisno menyatakan perseroan pada tahun depan bakal mendapat tambahan pendapatan dari bisnis non-timah, seperti dari proyek properti, rumah sakit dan docking atau galangan kapal.
“Tahun depan porsinya jadi 75 persen timah, 25 persen non timah. Kita juga berharap harga timah bakal membaik,” jelasnya. Dia menambahkan, PT Timah juga akan menaikkan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun depan guna mendanai penambahan beberapa fasilitas produksi.
“Capex tahun depan di atas Rp 1 triliun. Dananya untuk replacement, peralatan produksi dan fuming smelter,” jelasnya.Mengenai asal dana, Sukrisno menyatakan dana capex bakal berasal dari kombinasi antara kas internal dan pinjaman bank. Namun, ia belum menghitung komposisi dana yang bakal digunakan. “Untuk komposisi dana capex masih dihitung. Tapi untungnga kami enggak pernah susah kalu mencari pinjaman bank,” ujarnya.
“Proyeksi revenue (pendapatan) tahun ini paling tidak Rp 7,5 triliun. Sementara tahun depan bisa Rp 10 triliun,” ujar Direktur Utama PT Timah, Sukrisno, dalam Investor Summit di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (10/11). Sejak Januari hingga September 2015, kata Sukrisno, Timah telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp 5,14 triliun atau naik 13,27 persen dibandingkan dengan perolehan tahun lalu. Sayangnya, hal itu diikuti oleh beban pokok pendapatan yang juga meningkat menjadi Rp 4,63 triliun, dari Rp 3,3 triliun.
Di sisi lain, lanjutnya, harga logam menyentuh US$ 16.516 per ton pada kuartal III 2015 atau rata-rata turun 27,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sukrisno menyebut perlambatan ekonomi Amerika dan China sebagai menyebabkan permintaan turun dan menurunkan harga komoditas.
“Saya harapkan pada tahun depan harga timah bisa naik lagi ke kisaran US$ 20 ribu per ton. Hal itu bisa mendongkrak pendapatan kami,” jelasnya. Sukrisno menyatakan perseroan pada tahun depan bakal mendapat tambahan pendapatan dari bisnis non-timah, seperti dari proyek properti, rumah sakit dan docking atau galangan kapal.
“Tahun depan porsinya jadi 75 persen timah, 25 persen non timah. Kita juga berharap harga timah bakal membaik,” jelasnya. Dia menambahkan, PT Timah juga akan menaikkan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun depan guna mendanai penambahan beberapa fasilitas produksi.
“Capex tahun depan di atas Rp 1 triliun. Dananya untuk replacement, peralatan produksi dan fuming smelter,” jelasnya.Mengenai asal dana, Sukrisno menyatakan dana capex bakal berasal dari kombinasi antara kas internal dan pinjaman bank. Namun, ia belum menghitung komposisi dana yang bakal digunakan. “Untuk komposisi dana capex masih dihitung. Tapi untungnga kami enggak pernah susah kalu mencari pinjaman bank,” ujarnya.
Tuesday, November 10, 2015
Tingkatkan Margin 5 Persen, KFC Rotasi Karyawan dan Bangun 40 Gerai Baru Senilai Rp. 150 Milyar
Perusahaan pengelola restoran cepat saji, PT Fast Food Indonesia Tbk tengah melakukan berbagai upaya efisiensi dalam rangka menekan beban usaha yang diyakini berdampak positif pada peningkatan rasio perolehan laba sebelum pajak, pendapatan, sampai pada margin usaha perseroan sebelum pajak. Upaya efisiensi dilakukan menyusul turunnya margin usaha atas penjualan produk makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) yang telah dirasakan sejak awal tahun ini.
"Makanya sejak saat ini kami lakukan banyak efisiensi, terutama dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) karena tiap tahun upah minimumnya bertambah. Tapi kami pastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai-pegawai kami," ujar Direktur Keuangan Fast Food Indonesia Justinus Juwono di Jakarta, kemarin.
Sebagai informasi, hingga kuartal III 2015 perusahaan telah membukukan laba usaha sebelum pajak sebesar Rp 88,4 miliar. Angka ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 150 miliar. Justinus mengungkapkan, anjloknya margin usaha emiten berkode FAST itu tak lepas dari meningkatnya besaran beban usaha, menyusul penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tren peningkatan upah minimum karyawan yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Berangkat dari hal tersebut, manajemen berencana melakukan optimasi terkait penggunaan tenaga kerja di tiap gerai. Di mana optimasi tadi dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai yang terdapat di satu gerai KFC dari 30 orang ke 24 orang, dan memindahkan karyawan tadi ke gerai-gerai baru. "Kalau pegawai di satu outlet berkurang, maka produktivitas meningkat. Dan pegawai kita jadi terbiasa multitasking," tambahnya.
Seiring dengan langkah efisiensi yang terus diupayakan, Fast Indonesia berencana membuka 40 gerai baru hingga akhir 2015. Justinus mengakui, selain mampu meningkatkan angka pejualan penambahan gerai juga dimaksudkan untuk mengoptimasi penggunaan tenaga kerja. Ini mengingat hingga kuartal III 2015, Fast Food Indonesia telah memiliki pegawai sebanyak 16.765 orang yang 15.242 orang diantaranya ditempatkan di 514 gerai KFC di seluruh Indonesia.
Tak ayal, dengan kondisi tersebut manajemen harus menggelontorkan beban gaji sebesar Rp 462,22 miliar atau berkisar 28,33 persen dari total beban perusahaan yang mencapai Rp 1,63 triliun pada periode tersebut. Meski juga mengalami tekanan atas meningkatnya beban operasional rutin dari penggunaan listrik, air bersih dan beban energi, Justinus menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk menaikkan harga produk pada tahun depan sebagai upaya meningkatkan margin usaha ke level 5 persen.
"Masalah kenaikan harga jual produk masih kami kaji lagi nanti demi mempertahankan diri di tengah persaingan usaha. Karena sampai tahun ini pun kami belum melakukan perubahan harga jual produk-produk kami. Ada pun strategy pricing yang kami lakukan lebih di harga paket-paket ayam," imbuhnya.
Sebagai informasi, hingga kuartal III 2015 perusahaan baru membukukan laba usaha sebelum pajak sebesar Rp 88,4 miliar, anjlok 41 persen dibandingkan dengan laba pada periode yang sama tahun lalu di angka Rp 150 miliar. Sedangkan pada tahun depan perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar Rp 4,94 triliun atau meningkat 8,09 persen dibanding proyeksi penjualan hingga akhir tahun ini di ksiaran Rp 4,57 triliun.
PT Fast Food Indonesia Tbk menganggarkan Rp 150 miliar untuk membuka 40 gerai Kentucky Fried Chicken (KFC) di kabupaten-kabupaten yang belum terjamah pada tahun depan. Ekspansi bisnis ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perseroan sebesar 9 persen pada tahun depan, naik dari pertumbuhan tahun ini yang hanya 6,1 persen.
Direktur Keuangan Fast Food Indonesia, Justinus D. Juwono mengatakan kalau perusahaan tahun depan mengincar pendapatan sebesar Rp 4,94 triliun atau lebih besar dibanding target tahun ini dengan besaran Rp 4,57 triliun melalui penambahan 40 gerai KFC. Untuk merealisasikan hal tersebut, perusahaan akan menggelontorkan anggaran Rp 150 miliar, atau 50 persen dari total belanja modal 2016 yang direncanakan sebesar Rp 300 miliar.
"Prospek 2016 akan membuka 40 cabang baru di mana sebagian besar berjenis gerai tersendiri (free standing) atau di mall dengan skala lebih kecil. Selain itu, kita juga akan sediakan 10 kios KFC Box. Kami yakin tahun depan daerah-daerah atau kabupaten akan mengalami pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan meningkat dan konsumsi bertambah," ujar Justinus di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Justinus, strategi menyasar kabupaten tersebut sesuai dengan keinginan perusahaan yang ingin menjangkau lebih banyak pelanggan di wilayah-wilayah yang belum dimasuki jaringan toko makanan cepat sajinya. Lebih lanjut, kehadiran gerai KFC di wilayah-wilayah tersebut diharapkan juga ikut menyumbang pendapatan daerah setempat.
"Kehadiran KFC di wilayah-wilayah itu tentunya akan memberikan kontribusi pajak daerah, di mana 10 persen pajak dari hasil omzet kita akan disistribusikan ke Pemerintah Daerah. Untuk tahun depan rencananya perusahaan akan membuka banyak gerai di Kalimantan dan Bali," jelasnya. Hingga akhir tahun ini, tambahnya, rencananya KFC juga akan membuka 40 gerai baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga September 2015, perusahaam telah membuka 27 gerai-gerai baru, sehingga Fast Food Indonesia masih memiliki kewajiban untuk membuka 13 gerai baru di sisa tiga bulan terakhir 2015.
Hingga kuartal III 2015, KFC membukukan pendapatan Rp 3,28 triliun atau 71,78 persen dari target pendapatan hingga akhir tahun Rp 4,57 triliun. Justinus optimis pendapatan tahun ini melampaui ekspektasi hingga menembus angka Rp 4,61 triliun, atau 7 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu Rp 4,31 triliun.
"Makanya sejak saat ini kami lakukan banyak efisiensi, terutama dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) karena tiap tahun upah minimumnya bertambah. Tapi kami pastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai-pegawai kami," ujar Direktur Keuangan Fast Food Indonesia Justinus Juwono di Jakarta, kemarin.
Sebagai informasi, hingga kuartal III 2015 perusahaan telah membukukan laba usaha sebelum pajak sebesar Rp 88,4 miliar. Angka ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 150 miliar. Justinus mengungkapkan, anjloknya margin usaha emiten berkode FAST itu tak lepas dari meningkatnya besaran beban usaha, menyusul penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tren peningkatan upah minimum karyawan yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Berangkat dari hal tersebut, manajemen berencana melakukan optimasi terkait penggunaan tenaga kerja di tiap gerai. Di mana optimasi tadi dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai yang terdapat di satu gerai KFC dari 30 orang ke 24 orang, dan memindahkan karyawan tadi ke gerai-gerai baru. "Kalau pegawai di satu outlet berkurang, maka produktivitas meningkat. Dan pegawai kita jadi terbiasa multitasking," tambahnya.
Seiring dengan langkah efisiensi yang terus diupayakan, Fast Indonesia berencana membuka 40 gerai baru hingga akhir 2015. Justinus mengakui, selain mampu meningkatkan angka pejualan penambahan gerai juga dimaksudkan untuk mengoptimasi penggunaan tenaga kerja. Ini mengingat hingga kuartal III 2015, Fast Food Indonesia telah memiliki pegawai sebanyak 16.765 orang yang 15.242 orang diantaranya ditempatkan di 514 gerai KFC di seluruh Indonesia.
Tak ayal, dengan kondisi tersebut manajemen harus menggelontorkan beban gaji sebesar Rp 462,22 miliar atau berkisar 28,33 persen dari total beban perusahaan yang mencapai Rp 1,63 triliun pada periode tersebut. Meski juga mengalami tekanan atas meningkatnya beban operasional rutin dari penggunaan listrik, air bersih dan beban energi, Justinus menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk menaikkan harga produk pada tahun depan sebagai upaya meningkatkan margin usaha ke level 5 persen.
"Masalah kenaikan harga jual produk masih kami kaji lagi nanti demi mempertahankan diri di tengah persaingan usaha. Karena sampai tahun ini pun kami belum melakukan perubahan harga jual produk-produk kami. Ada pun strategy pricing yang kami lakukan lebih di harga paket-paket ayam," imbuhnya.
Sebagai informasi, hingga kuartal III 2015 perusahaan baru membukukan laba usaha sebelum pajak sebesar Rp 88,4 miliar, anjlok 41 persen dibandingkan dengan laba pada periode yang sama tahun lalu di angka Rp 150 miliar. Sedangkan pada tahun depan perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar Rp 4,94 triliun atau meningkat 8,09 persen dibanding proyeksi penjualan hingga akhir tahun ini di ksiaran Rp 4,57 triliun.
PT Fast Food Indonesia Tbk menganggarkan Rp 150 miliar untuk membuka 40 gerai Kentucky Fried Chicken (KFC) di kabupaten-kabupaten yang belum terjamah pada tahun depan. Ekspansi bisnis ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perseroan sebesar 9 persen pada tahun depan, naik dari pertumbuhan tahun ini yang hanya 6,1 persen.
Direktur Keuangan Fast Food Indonesia, Justinus D. Juwono mengatakan kalau perusahaan tahun depan mengincar pendapatan sebesar Rp 4,94 triliun atau lebih besar dibanding target tahun ini dengan besaran Rp 4,57 triliun melalui penambahan 40 gerai KFC. Untuk merealisasikan hal tersebut, perusahaan akan menggelontorkan anggaran Rp 150 miliar, atau 50 persen dari total belanja modal 2016 yang direncanakan sebesar Rp 300 miliar.
"Prospek 2016 akan membuka 40 cabang baru di mana sebagian besar berjenis gerai tersendiri (free standing) atau di mall dengan skala lebih kecil. Selain itu, kita juga akan sediakan 10 kios KFC Box. Kami yakin tahun depan daerah-daerah atau kabupaten akan mengalami pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan meningkat dan konsumsi bertambah," ujar Justinus di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Justinus, strategi menyasar kabupaten tersebut sesuai dengan keinginan perusahaan yang ingin menjangkau lebih banyak pelanggan di wilayah-wilayah yang belum dimasuki jaringan toko makanan cepat sajinya. Lebih lanjut, kehadiran gerai KFC di wilayah-wilayah tersebut diharapkan juga ikut menyumbang pendapatan daerah setempat.
"Kehadiran KFC di wilayah-wilayah itu tentunya akan memberikan kontribusi pajak daerah, di mana 10 persen pajak dari hasil omzet kita akan disistribusikan ke Pemerintah Daerah. Untuk tahun depan rencananya perusahaan akan membuka banyak gerai di Kalimantan dan Bali," jelasnya. Hingga akhir tahun ini, tambahnya, rencananya KFC juga akan membuka 40 gerai baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga September 2015, perusahaam telah membuka 27 gerai-gerai baru, sehingga Fast Food Indonesia masih memiliki kewajiban untuk membuka 13 gerai baru di sisa tiga bulan terakhir 2015.
Hingga kuartal III 2015, KFC membukukan pendapatan Rp 3,28 triliun atau 71,78 persen dari target pendapatan hingga akhir tahun Rp 4,57 triliun. Justinus optimis pendapatan tahun ini melampaui ekspektasi hingga menembus angka Rp 4,61 triliun, atau 7 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu Rp 4,31 triliun.
Sunday, November 8, 2015
Cara Bakrie Telecom Tbk Melunasi Hutang Senilai Rp. 7 Triliun Tanpa Perlu Uang
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) akan melunasi utangnya Rp 7 triliun dengan cara mengonversi jadi saham. Saat ini, operator telekomunikasi Grup Bakrie itu sedang menunggu diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Lagi menunggu OJK diskusinya, kita tunggu dari OJK. Pengajuan sudah lama dari Februari. Kita suruh tunggu saja. Kita ikuti aturan yang berlaku. Yang Rp 7 triliun itu yang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) itu," kata Direktur Utama BTEL, Jastiro Abi, di Gedung BEI, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2015).
Utang yang akan dikonversi tersebut merupakan bagian dari total utang yang nilainya lebih dari Rp 10 triliun. Sebagian besar utang dikonversi jadi saham, sementara sisanya dibayar pakai cara cicil. Sebagian ada utang ke pemerintah, sekitar Rp 1,2 triliun, berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni berupa pungutan yang seharusnya dibayarkan perusahaan telekomunikasi tersebut kepada Kominfo.
"(Piutang pemerintah) memang tidak dikonversi. Dibayar. Kita bayar secara bertahap," ujarnya. Para pemegang obligasi anak usaha PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berang karena ada rencana restrukturisasi utang secara sepihak. Utang perusahaan telekomunikasi itu tidak hanya berbentuk obligasi. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Bakrie itu saat ini sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk melunasi kewajibannya yang mencapai Rp 11 triliun.
Tuntutan PKPU ini muncul setelah salah satu vendor Bakrie Telecom yaitu PT Netwave Multi Media mengajukan permohoan ke pengadilan atas tagihan Rp 4,7 miliar yang belum dibayarkan operator Esia tersebut. Akhirnya Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada 10 November, yang memutuskan pemberian PKPU sementara kepada BTEL selama 30 hari sejak tanggal putusan.
Setelah hasil verifikasi PKPU, diketahui total utang Bakrie Telecom mencapai Rp 11,3 triliun. Perseroan juga sudah punya rencana membayar utang-utangnya ini. Berikut rincian utang Bakrie Telecom setelah hasil verifikasi PKPU per 5 Desember 2014, seperti dikutip dari bahan paparan publik perseroan, Senin (23/2/2015)
Utang yang akan dikonversi tersebut merupakan bagian dari total utang yang nilainya lebih dari Rp 10 triliun. Sebagian besar utang dikonversi jadi saham, sementara sisanya dibayar pakai cara cicil. Sebagian ada utang ke pemerintah, sekitar Rp 1,2 triliun, berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni berupa pungutan yang seharusnya dibayarkan perusahaan telekomunikasi tersebut kepada Kominfo.
"(Piutang pemerintah) memang tidak dikonversi. Dibayar. Kita bayar secara bertahap," ujarnya. Para pemegang obligasi anak usaha PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berang karena ada rencana restrukturisasi utang secara sepihak. Utang perusahaan telekomunikasi itu tidak hanya berbentuk obligasi. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Bakrie itu saat ini sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk melunasi kewajibannya yang mencapai Rp 11 triliun.
Tuntutan PKPU ini muncul setelah salah satu vendor Bakrie Telecom yaitu PT Netwave Multi Media mengajukan permohoan ke pengadilan atas tagihan Rp 4,7 miliar yang belum dibayarkan operator Esia tersebut. Akhirnya Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada 10 November, yang memutuskan pemberian PKPU sementara kepada BTEL selama 30 hari sejak tanggal putusan.
Setelah hasil verifikasi PKPU, diketahui total utang Bakrie Telecom mencapai Rp 11,3 triliun. Perseroan juga sudah punya rencana membayar utang-utangnya ini. Berikut rincian utang Bakrie Telecom setelah hasil verifikasi PKPU per 5 Desember 2014, seperti dikutip dari bahan paparan publik perseroan, Senin (23/2/2015)
- Utang BHP dan USO sebesar Rp 1,2 triliun
- Utang Usaha sebesar Rp 2,4 triliun
- Utang Tower Providers sebesar Rp 1,3 triliun
- Utang Dana Hasil Wesel Senior sebesar Rp 5,4 triliun
- Utang Akibat Derivatif sebesar Rp 185 miliar
- Utang Afiliasi sebesar Rp 73,7 miliar
- Utang Dengan Jaminan sebesar Rp 625 miliar
- Utang Pembiayaan Kendaraan sebesar Rp 2,6 miliar
Bakrie Telecom juga sudah membeberkan cara melunasi utang-utangnya tersebut, yaitu dengan cara dilunasi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu hingga diubah menjadi Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dapat dikonversikan menjadi saham BTEL pada harga Rp 200 per lembar.
Cara pelunasan seperti ini juga diterapkan pada utang yang diterbitkan anak usahanya, BTEL Pte Ltd, yang menawarkan obligasi US$ 380 juta (Rp 4,1 triliun) di New York.Bakrie Telecom sudah dituntut ke Pengadilan New York karena beberapa kali gagal bayar pokok dan bunga obligasi. Bakrie Telecom pun berniat merestrukturisasi utang tersebut, tapi tanpa melibatkan pemegang sahamnya alias memakai cara yang 'kreatif'.
Perusahaan telekomunikasi Grup Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), punya cara 'kreatif' untuk bereskan utang-utangnya. Cara yang memanfaatkan celah hukum ini pun diprotes oleh para krediturnya. Pasalnya, para pemegang obligasi yang diterbitkan oleh anak usaha Bakrie Telecom di New York, BTEL Pte Ltd, tidak diberi hak voting dalam rencana restrukturisasi utang.
Dalam rencana pembenahan utang tersebut, dana para pemegang obligasi berpotensi tidak kembali karena utangnya tidak secara langsung diambil oleh operator Esia tersebut. Beberapa investor asing khawatir skema penyelesaian utang yang 'kreatif' ini bakal ditiru oleh perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya. Cara seperti ini bisa dipastikan memberatkan investor.
Apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan komoditas dalam negeri yang utangnya menggemuk gara-gara harga komoditas yang lesu. "Ini memang meresahkan. Sekarang ini banyak perusahaan Indonesia yang butuh restrukturisasi utang. Investor juga sudah mulai sadar akan hal ini," kata salah satu fund manager asing yang beroperasi di Indonesia kepada Reuters, Senin (23/2/2015). Bakrie Telecom berniat merestrukturisasi utangnya dengan cara yang tak lazim, yaitu dengan memberi utang kepada diri sendiri. Ceritanya begini, Bakrie Telecom membuat anak usaha, yaitu BTEL Pte Ltd, terlebih dahulu.
Nah, anak usahanya ini menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat di New York. Uang hasil obligasi itu dipinjamkan ke induk usaha, yaitu Bakrie Telecom. Ketika utang itu macet, kelompok usaha Bakrie itu harus mengajukan rencana restrukturisasi kepada para kreditur. Tapi dalam kasus ini para pemegang obligasi tidak punya hak voting. Bakrie Telecom beralasan, para pemegang obligasi perusahaan tidak punya hak untuk voting karena bukan kreditur langsung. Obligasi yang mereka pegang diterbitkan oleh perusahaan terpisah (special purpose vehicle/SPV) yang bermarkas di New York, yaitu BTEL Pte Ltd.
Ketika kreditur protes atas restrukturisasi utang, maka yang dituntut adalah BTEL Pte Ltd dan bukan Bakrie Telecom. Para kreditur dinilai tidak punya hubungan langsung dengan operator Esia tersebut. Manuver yang tidak diduga-duga investor ini sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Padahal wali amanat obligasi tersebut, Bank of New York Mellon, sudah menyatakan langkah tersebut melanggar dari sisi kontrak maupun hukum. Senior Director Fitch Ratings, Vicky Melbourne, mengatakan persetujuan atas restrukturisasi utang tersebut menonjolkan adanya kelemahan dalam pemerintahan Indonesia.
"Investor asing menjadi semakin sadar atas kelemahan hukum di Indonesia," kata Melbourne kepadaReuters. Sejumlah kreditur atau pemegang obligasi yang diterbitkan anak usaha PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berang. Pasalnya, kelompok usaha Grup Bakrie itu berniat membereskan utang-utangnya dengan cara 'kreatif'. Bakrie Telecom akan melakukan restrukturisasi utang dengan cara memberi utang kepada diri sendiri. Begini cerita awalnya.
Bakrie Telecom membuat anak usaha, yaitu BTEL Pte Ltd. Nah, anak usahanya ini menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat di New York. Uang hasil obligasi itu dipinjamkan ke induk usaha, yaitu Bakrie Telecom. Ketika utang itu macet, kelompok usaha Bakrie itu harus mengajukan rencana restrukturisasi kepada para kreditur. Tapi dalam kasus ini para pemegang obligasi tidak punya hak voting. Operator Esia itu beralasan, para pemegang obligasi perusahaan tidak punya hak untuk voting karena bukan kreditur langsung. Obligasi yang mereka pegang diterbitkan oleh perusahaan terpisah (special purpose vehicle/SPV) yang bermarkas di New York, yaitu BTEL Pte Ltd.
Ketika kreditur protes atas restrukturisasi utang, maka yang dituntut adalah BTEL Pte Ltd dan bukan Bakrie Telecom. Para kreditur dinilai tidak punya hubungan langsung dengan operator Esia tersebut. Dalam rencana restrukturisasi utang BTEL tersebut, sebanyak 30% utang kreditur besar akan dibayar tunai, sementara sisanya ditukar menjadi mandatory convertible bond (MCB) yang bisa ditukar dengan saham BTEL setara Rp 200 per lembar.
Harga konversi itu memang jauh lebih tinggi dari harga saham Bakrie Telecom saat ini di kisaran Rp 50 per lembar. Kendati demikian, investor tetap tidak akan balik modal dengan konversi tersebut. "Rencana ini menghajar para pamegang obligasi. Jika Anda termasuk salah satu dari mereka, Anda bakal rugi besar," kata salah satu penasihat untuk pemegang obligasi Bakrie Telecom kepada Reuters, seperti dikutip Senin (23/2/2015).
"Jadi mereka ini sekarang penerbit obligasi sekaligus krediturnya," kata Hal Hirsch, pengacara yang mewakili kreditur Bakrie Telecom pemegang 25% obligasi yang jatuh tempo Mei mendatang. "Mereka jabat tangan sendiri, bikin perjanjian sendiri, dan sekarang tidak menganggap semua klaim yang diajukan pemegang obligasi," jelasnya. Sidang tuntutan para pemegang obligasi itu akan kembali digelar Selasa mendatang di Pengadilan New York.
"Bakrie Telecom tidak mengakui para pemegang obligasi sebagai krediturnya karena perusahaan dan anak usahanya yang menerbitkan obligasi adalah dua entitas yang berbeda," kata Aji Wijaya, pengacara yang mewakili Bakrie Telecom ketika dihubungi Reuters. "Siapa pun krediturnya, kita sudah mengikuti peraturan yang berlaku di sini," kata Aji.
Aji juga menambahkan, para krediturnya ini tidak akan mendapat uang sama sekali jika BTEL Pte Ltd dinyatakan bangkrut.Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Bakrie pernah merajai dunia bisnis dalam negeri. Dunia pun berputar, kadang kita di atas dan kadang di bawah.
Perusahaan-perusahaan ini sekarang tidak lagi berkinerja kinclong seperti dulu, terutama sebelum krisis ekonomi global 2008. Kinerja perusahaan Grup Bakrie terus merosot dan harga sahamnya menukik hingga ada yang menyentuh titik terendah di Rp 50 per lembar.
Selain saham yang loyo, utang-utang perusahaan Bakrie pun menggunung. Kendati demikian, masih banyak investor asing yang percaya untuk berinvestasi atau membeli surat utangnya? Menurut salah satu fund manager asing yang beroperasi di Indonesia, selama ini investor asing sudah tahu risiko yang berpotensi timbul di perusahaan Grup Bakrie. Tapi investor masih berani berinvestasi dan membeli surat utangnya dengan iming-iming bunga besar.
Selain itu, grup ini juga dikenal sering jual atau gadai saham demi mendapatkan uang tunai untuk membayar investor atau kreditur. Belum lagi program restrukturisasi utang yang selama ini berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. "Tapi program restrukturisasi itu yang kadang membuat investor khawatir. Karena bisa-bisa restrukturisasinya merugikan investor," kata fund manager yang tidak mau disebutkan namanya kepada Reuters seperti dikutip Reuters, Senin (23/2/2015).
Kasus terakhir yang ramai dibicarakan adalah gagal bayar bunga dan pokok obligasi senilai US$ 380 juta (Rp 4,1 triliun) PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Perusahaan telekomunikasi Bakrie ini diseret ke Pengadilan New York. Para pemegang obligasi ini berang karena berpotensi kehilangan uangnya. Pasalnya, program restrukturisasi yang dilakukan BTEL akan dilakukan tanpa persetujuan para kreditur. Anak usaha Grup Bakrie ini memakai cara 'kreatif' dalam membereskan utangnya. Penjelasan soal cara restrukturisasi utang yang tidak biasa itu ada di sini.
Meski cara BTEL bayar utang tak biasa, tapi Pengadilan Negeri Jakarta sudah merestui rencana restrukturisasi. Meski demikian, sidang tuntutan para pemegang obligasi itu akan tetap digelar Selasa mendatang di Pengadilan New York. "Jadi mereka ini sekarang penerbit obligasi sekaligus krediturnya," kata Hal Hirsch, pengacara yang mewakili kreditur Bakrie Telecom pemegang 25% obligasi yang jatuh tempo Mei mendatang.
"Mereka jabat tangan sendiri, bikin perjanjian sendiri, dan sekarang tidak menganggap semua klaim yang diajukan pemegang obligasi," tambah Hirsch. Sementara itu, Senior Director Fitch Ratings Vicky Melbourne mengatakan, restrukturisasi utang Bakrie Telecom ini berpotensi membuat investor asing ragu-ragu dalam menempatkan dana di Indonesia. Pasalnya, kata Melbourne, banyak celah hukum di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban.
"Investor asing menjadi semakin sadar atas kelemahan hukum di Indonesia," kata Melbourne kepada Reuters.
Cara pelunasan seperti ini juga diterapkan pada utang yang diterbitkan anak usahanya, BTEL Pte Ltd, yang menawarkan obligasi US$ 380 juta (Rp 4,1 triliun) di New York.Bakrie Telecom sudah dituntut ke Pengadilan New York karena beberapa kali gagal bayar pokok dan bunga obligasi. Bakrie Telecom pun berniat merestrukturisasi utang tersebut, tapi tanpa melibatkan pemegang sahamnya alias memakai cara yang 'kreatif'.
Perusahaan telekomunikasi Grup Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), punya cara 'kreatif' untuk bereskan utang-utangnya. Cara yang memanfaatkan celah hukum ini pun diprotes oleh para krediturnya. Pasalnya, para pemegang obligasi yang diterbitkan oleh anak usaha Bakrie Telecom di New York, BTEL Pte Ltd, tidak diberi hak voting dalam rencana restrukturisasi utang.
Dalam rencana pembenahan utang tersebut, dana para pemegang obligasi berpotensi tidak kembali karena utangnya tidak secara langsung diambil oleh operator Esia tersebut. Beberapa investor asing khawatir skema penyelesaian utang yang 'kreatif' ini bakal ditiru oleh perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya. Cara seperti ini bisa dipastikan memberatkan investor.
Apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan komoditas dalam negeri yang utangnya menggemuk gara-gara harga komoditas yang lesu. "Ini memang meresahkan. Sekarang ini banyak perusahaan Indonesia yang butuh restrukturisasi utang. Investor juga sudah mulai sadar akan hal ini," kata salah satu fund manager asing yang beroperasi di Indonesia kepada Reuters, Senin (23/2/2015). Bakrie Telecom berniat merestrukturisasi utangnya dengan cara yang tak lazim, yaitu dengan memberi utang kepada diri sendiri. Ceritanya begini, Bakrie Telecom membuat anak usaha, yaitu BTEL Pte Ltd, terlebih dahulu.
Nah, anak usahanya ini menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat di New York. Uang hasil obligasi itu dipinjamkan ke induk usaha, yaitu Bakrie Telecom. Ketika utang itu macet, kelompok usaha Bakrie itu harus mengajukan rencana restrukturisasi kepada para kreditur. Tapi dalam kasus ini para pemegang obligasi tidak punya hak voting. Bakrie Telecom beralasan, para pemegang obligasi perusahaan tidak punya hak untuk voting karena bukan kreditur langsung. Obligasi yang mereka pegang diterbitkan oleh perusahaan terpisah (special purpose vehicle/SPV) yang bermarkas di New York, yaitu BTEL Pte Ltd.
Ketika kreditur protes atas restrukturisasi utang, maka yang dituntut adalah BTEL Pte Ltd dan bukan Bakrie Telecom. Para kreditur dinilai tidak punya hubungan langsung dengan operator Esia tersebut. Manuver yang tidak diduga-duga investor ini sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Padahal wali amanat obligasi tersebut, Bank of New York Mellon, sudah menyatakan langkah tersebut melanggar dari sisi kontrak maupun hukum. Senior Director Fitch Ratings, Vicky Melbourne, mengatakan persetujuan atas restrukturisasi utang tersebut menonjolkan adanya kelemahan dalam pemerintahan Indonesia.
"Investor asing menjadi semakin sadar atas kelemahan hukum di Indonesia," kata Melbourne kepadaReuters. Sejumlah kreditur atau pemegang obligasi yang diterbitkan anak usaha PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berang. Pasalnya, kelompok usaha Grup Bakrie itu berniat membereskan utang-utangnya dengan cara 'kreatif'. Bakrie Telecom akan melakukan restrukturisasi utang dengan cara memberi utang kepada diri sendiri. Begini cerita awalnya.
Bakrie Telecom membuat anak usaha, yaitu BTEL Pte Ltd. Nah, anak usahanya ini menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat di New York. Uang hasil obligasi itu dipinjamkan ke induk usaha, yaitu Bakrie Telecom. Ketika utang itu macet, kelompok usaha Bakrie itu harus mengajukan rencana restrukturisasi kepada para kreditur. Tapi dalam kasus ini para pemegang obligasi tidak punya hak voting. Operator Esia itu beralasan, para pemegang obligasi perusahaan tidak punya hak untuk voting karena bukan kreditur langsung. Obligasi yang mereka pegang diterbitkan oleh perusahaan terpisah (special purpose vehicle/SPV) yang bermarkas di New York, yaitu BTEL Pte Ltd.
Ketika kreditur protes atas restrukturisasi utang, maka yang dituntut adalah BTEL Pte Ltd dan bukan Bakrie Telecom. Para kreditur dinilai tidak punya hubungan langsung dengan operator Esia tersebut. Dalam rencana restrukturisasi utang BTEL tersebut, sebanyak 30% utang kreditur besar akan dibayar tunai, sementara sisanya ditukar menjadi mandatory convertible bond (MCB) yang bisa ditukar dengan saham BTEL setara Rp 200 per lembar.
Harga konversi itu memang jauh lebih tinggi dari harga saham Bakrie Telecom saat ini di kisaran Rp 50 per lembar. Kendati demikian, investor tetap tidak akan balik modal dengan konversi tersebut. "Rencana ini menghajar para pamegang obligasi. Jika Anda termasuk salah satu dari mereka, Anda bakal rugi besar," kata salah satu penasihat untuk pemegang obligasi Bakrie Telecom kepada Reuters, seperti dikutip Senin (23/2/2015).
"Jadi mereka ini sekarang penerbit obligasi sekaligus krediturnya," kata Hal Hirsch, pengacara yang mewakili kreditur Bakrie Telecom pemegang 25% obligasi yang jatuh tempo Mei mendatang. "Mereka jabat tangan sendiri, bikin perjanjian sendiri, dan sekarang tidak menganggap semua klaim yang diajukan pemegang obligasi," jelasnya. Sidang tuntutan para pemegang obligasi itu akan kembali digelar Selasa mendatang di Pengadilan New York.
"Bakrie Telecom tidak mengakui para pemegang obligasi sebagai krediturnya karena perusahaan dan anak usahanya yang menerbitkan obligasi adalah dua entitas yang berbeda," kata Aji Wijaya, pengacara yang mewakili Bakrie Telecom ketika dihubungi Reuters. "Siapa pun krediturnya, kita sudah mengikuti peraturan yang berlaku di sini," kata Aji.
Aji juga menambahkan, para krediturnya ini tidak akan mendapat uang sama sekali jika BTEL Pte Ltd dinyatakan bangkrut.Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Bakrie pernah merajai dunia bisnis dalam negeri. Dunia pun berputar, kadang kita di atas dan kadang di bawah.
Perusahaan-perusahaan ini sekarang tidak lagi berkinerja kinclong seperti dulu, terutama sebelum krisis ekonomi global 2008. Kinerja perusahaan Grup Bakrie terus merosot dan harga sahamnya menukik hingga ada yang menyentuh titik terendah di Rp 50 per lembar.
Selain saham yang loyo, utang-utang perusahaan Bakrie pun menggunung. Kendati demikian, masih banyak investor asing yang percaya untuk berinvestasi atau membeli surat utangnya? Menurut salah satu fund manager asing yang beroperasi di Indonesia, selama ini investor asing sudah tahu risiko yang berpotensi timbul di perusahaan Grup Bakrie. Tapi investor masih berani berinvestasi dan membeli surat utangnya dengan iming-iming bunga besar.
Selain itu, grup ini juga dikenal sering jual atau gadai saham demi mendapatkan uang tunai untuk membayar investor atau kreditur. Belum lagi program restrukturisasi utang yang selama ini berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. "Tapi program restrukturisasi itu yang kadang membuat investor khawatir. Karena bisa-bisa restrukturisasinya merugikan investor," kata fund manager yang tidak mau disebutkan namanya kepada Reuters seperti dikutip Reuters, Senin (23/2/2015).
Kasus terakhir yang ramai dibicarakan adalah gagal bayar bunga dan pokok obligasi senilai US$ 380 juta (Rp 4,1 triliun) PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Perusahaan telekomunikasi Bakrie ini diseret ke Pengadilan New York. Para pemegang obligasi ini berang karena berpotensi kehilangan uangnya. Pasalnya, program restrukturisasi yang dilakukan BTEL akan dilakukan tanpa persetujuan para kreditur. Anak usaha Grup Bakrie ini memakai cara 'kreatif' dalam membereskan utangnya. Penjelasan soal cara restrukturisasi utang yang tidak biasa itu ada di sini.
Meski cara BTEL bayar utang tak biasa, tapi Pengadilan Negeri Jakarta sudah merestui rencana restrukturisasi. Meski demikian, sidang tuntutan para pemegang obligasi itu akan tetap digelar Selasa mendatang di Pengadilan New York. "Jadi mereka ini sekarang penerbit obligasi sekaligus krediturnya," kata Hal Hirsch, pengacara yang mewakili kreditur Bakrie Telecom pemegang 25% obligasi yang jatuh tempo Mei mendatang.
"Mereka jabat tangan sendiri, bikin perjanjian sendiri, dan sekarang tidak menganggap semua klaim yang diajukan pemegang obligasi," tambah Hirsch. Sementara itu, Senior Director Fitch Ratings Vicky Melbourne mengatakan, restrukturisasi utang Bakrie Telecom ini berpotensi membuat investor asing ragu-ragu dalam menempatkan dana di Indonesia. Pasalnya, kata Melbourne, banyak celah hukum di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban.
"Investor asing menjadi semakin sadar atas kelemahan hukum di Indonesia," kata Melbourne kepada Reuters.
BRI Masuk Dalam Kategori Bank Berperforma Paling Baik
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sejauh ini mencatatkan kinerja yang paling kinclong di antara bank-bank BUMN. Beberapa indikatornya di antaranya adalah nominal laba bersih per kuartal III-2015, BRI masih yang tertinggi dibandingkan dengan bank BUMN lainnya.
Hingga akhir September, bank yang fokus pada penyaluran kredit UMKM ini berhasil membukukan keuntungan bersih sebesar Rp 18,42 triliun (naik 1,98 persen year on year/YoY) mengungguli seluruh bank BUMN Indonesia. Bank Mandiri misalnya, pada periode tersebut mencatatkan laba bersih sebesar Rp 14,58 triliun atau stagnan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan laba bersih Rp 5,99 triliun atau justru turun 21,19 persen YoY serta BTN meraup laba bersih Rp 1,22 triliun atau naik 61 persen. Dari sisi kapitalisasi pasar, BRI juga masih berada di posisi teratas di antara bank-bank BUMN. Hingga akhir pekan lalu, kapitalisasi pasar saham berkode BBRI ini mencapai Rp 263,96 triliun.
Adapun Bank Mandiri (BMRI) masih berada di bawah BRI yaitu sebesar Rp 209,4 triliun. Kapitalisasi pasar BNI (BBNI) sebesar RP 89,79 triliun dan BTN (BBTN) mencapai Rp 12,11 triliun. Wakil Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan perseroan akan mengincar predikat sebagai perusahaan yang paling bernilai dari sisi kapitalisasi pasar.
"Karena kaitalisasi pasar mencerminkan respon pasar atau pemegang saham terhadap yang dikerjakan oleh manajemen. Untuk meningkatkan kapitalisasi pasar, kami harus sehat di sisiliabilities, aset, serta income. Hal itu juga diimbangi income darifee based," ujar Sunarso pekan lalu. "Sekali bankir menyatakan bahwa value dari banknya adalah kapitalisasi pasar, maka dia harus mati-matian untuk mencapaimarket capitalization sebagai nilai utama dari perusahaan. Yang penting konsisten," lanjut dia.
Berikut peringkat perolehan laba bersih dan kapitalisasi pasar di antara bank-bank BUMN
Laba Bersih Bank-bank BUMN per kuartal III-2015
1. Bank Rakyat Indonesia -- Rp 18,42 triliun2. Bank Mandiri -- Rp 14,58 triliun
3. Bank Negara Indonesia -- Rp 5,99 triliun
4. Bank Tabungan Negara -- Rp 1,22 triliun
Kapitalisasi Pasar Bank-bank BUMN per 6 November 2015
1. Bank Rakyat Indonesia -- RP 263,96 triliun
2. Bank Mandiri -- Rp 209,4 triliun
3. Bank Negara Indonesia -- Rp 89,79 triliun
4. Bank Tabungan Negara -- Rp 12,11 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 18,3 triliun pada akhir kuartal III-2015. Jumlah itu naik tipis sebesar 1,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 18 triliun. Dalam penjelasan resminya, Kamis (22/10/2015), tipisnya kenaikan laba bersih itu lantaran perseroan melakukan pencadangan kerugian hingga 150 persen.
Sementara itu rasio kecukupan modal mencapai sebesar 20,6 persen, atau jauh di atas ambang batas ideal yang ditentukan regulator. "Dengan modal kinerja yang sehat, stabil dan berkelanjutan, BRI optimistis pertumbuhan ke depan jauh lebih baik," jelas manajemen. Hingga akhir September 2015, total kredit yang sudah disalurkan oleh Bank BRI sebesar Rp. 518,9 Triliun. Angka tersebut meningkat 11,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp. 464,2 triliun.
Penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro masih menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit dengan kontribusi sebesar 32,8 persen dari total keseluruhan kredit. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kredit mikro yang disalurkan Bank BRI tumbuh 14,7 persen dari sebesar Rp 148,4 triliun menjadi Rp 170,2 triliun, dengan jumlah nasabah 7,6 juta nasabah pada akhir September lalu dari 7,1 juta nasabah setahun sebelumnya.
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 84,9 persen pada September 2015. Adapun posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) di Triwulan III tahun 2015 ini tumbuh 12,3 persen year on year mencapai Rp 611,3 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 544,3 triliun.
Hingga akhir September, bank yang fokus pada penyaluran kredit UMKM ini berhasil membukukan keuntungan bersih sebesar Rp 18,42 triliun (naik 1,98 persen year on year/YoY) mengungguli seluruh bank BUMN Indonesia. Bank Mandiri misalnya, pada periode tersebut mencatatkan laba bersih sebesar Rp 14,58 triliun atau stagnan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan laba bersih Rp 5,99 triliun atau justru turun 21,19 persen YoY serta BTN meraup laba bersih Rp 1,22 triliun atau naik 61 persen. Dari sisi kapitalisasi pasar, BRI juga masih berada di posisi teratas di antara bank-bank BUMN. Hingga akhir pekan lalu, kapitalisasi pasar saham berkode BBRI ini mencapai Rp 263,96 triliun.
Adapun Bank Mandiri (BMRI) masih berada di bawah BRI yaitu sebesar Rp 209,4 triliun. Kapitalisasi pasar BNI (BBNI) sebesar RP 89,79 triliun dan BTN (BBTN) mencapai Rp 12,11 triliun. Wakil Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan perseroan akan mengincar predikat sebagai perusahaan yang paling bernilai dari sisi kapitalisasi pasar.
"Karena kaitalisasi pasar mencerminkan respon pasar atau pemegang saham terhadap yang dikerjakan oleh manajemen. Untuk meningkatkan kapitalisasi pasar, kami harus sehat di sisiliabilities, aset, serta income. Hal itu juga diimbangi income darifee based," ujar Sunarso pekan lalu. "Sekali bankir menyatakan bahwa value dari banknya adalah kapitalisasi pasar, maka dia harus mati-matian untuk mencapaimarket capitalization sebagai nilai utama dari perusahaan. Yang penting konsisten," lanjut dia.
Berikut peringkat perolehan laba bersih dan kapitalisasi pasar di antara bank-bank BUMN
Laba Bersih Bank-bank BUMN per kuartal III-2015
1. Bank Rakyat Indonesia -- Rp 18,42 triliun2. Bank Mandiri -- Rp 14,58 triliun
3. Bank Negara Indonesia -- Rp 5,99 triliun
4. Bank Tabungan Negara -- Rp 1,22 triliun
Kapitalisasi Pasar Bank-bank BUMN per 6 November 2015
1. Bank Rakyat Indonesia -- RP 263,96 triliun
2. Bank Mandiri -- Rp 209,4 triliun
3. Bank Negara Indonesia -- Rp 89,79 triliun
4. Bank Tabungan Negara -- Rp 12,11 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 18,3 triliun pada akhir kuartal III-2015. Jumlah itu naik tipis sebesar 1,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 18 triliun. Dalam penjelasan resminya, Kamis (22/10/2015), tipisnya kenaikan laba bersih itu lantaran perseroan melakukan pencadangan kerugian hingga 150 persen.
Sementara itu rasio kecukupan modal mencapai sebesar 20,6 persen, atau jauh di atas ambang batas ideal yang ditentukan regulator. "Dengan modal kinerja yang sehat, stabil dan berkelanjutan, BRI optimistis pertumbuhan ke depan jauh lebih baik," jelas manajemen. Hingga akhir September 2015, total kredit yang sudah disalurkan oleh Bank BRI sebesar Rp. 518,9 Triliun. Angka tersebut meningkat 11,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp. 464,2 triliun.
Penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro masih menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit dengan kontribusi sebesar 32,8 persen dari total keseluruhan kredit. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kredit mikro yang disalurkan Bank BRI tumbuh 14,7 persen dari sebesar Rp 148,4 triliun menjadi Rp 170,2 triliun, dengan jumlah nasabah 7,6 juta nasabah pada akhir September lalu dari 7,1 juta nasabah setahun sebelumnya.
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 84,9 persen pada September 2015. Adapun posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) di Triwulan III tahun 2015 ini tumbuh 12,3 persen year on year mencapai Rp 611,3 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 544,3 triliun.
Subscribe to:
Posts (Atom)