Penerimaan Negara Kuartal I 2016 Anjlok Lebih Rendah Dari Tahun 2015

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mencatat realisasi penerimaan negara sampai dengan kuartal I-2016 sebesar Rp 247,6 triliun, atau 13,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.

Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yakni Rp 284 triliun, atau 16,1% dari target Rp 1.761,6 triliun. "Pendapatan negara memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," kata Bambang, saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Ini meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 204,7 triliun atau 13,2% dari target, dan penerimaan negara bukan pajak Rp 42,8 triliun atau 15,6%. Sisanya adalah hibah. Sementara itu realisasi belanja negara Rp 390,9 triliun atau 18,7% dari target Rp 2.095,7 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 367,7 triliun atau 18,5% dari target Rp 1.984,1 triliun.

"Belanja lebih tinggi seiring dengan realisasi program yang lebih cepat," imbuhnya. Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 193,5 triliun atau 14,6% dari pagu, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 197,4 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada kuartal I-2016 adalah 1,13% terhadap PDB, atau setara dengan Rp 143,3 triliun. Dalam APBN, defisit anggaran dipatok 2,15% terhadap PDB.

Defisit anggaran adalah 1,13% terhadap PDB," tukasnya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I-2016, yakni periode Januari-Maret.

Untuk komponen asumsi makro ekonomi, nilai tukar rupiah mengalami penguatan dibandingkan asumsi dalam APBN.  Kondisi ini berbeda jauh dengan harga minyak dunia yang lebih rendah dari ketetapan asumsi makro. Inflasi mampu terkendali pada batas yang wajar. "Kalau melihat kondisi kuartal I, sebenarnya ada beberapa komponen yang realisasinya mengalami perubahan," kata Bambang di depan anggota dewan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Berikut realisasi asumsi makro ekonomi pada kuartal I-2016

• Inflasi 4,45% (yoy) - APBN 2016 adalah 4,7%
• Kurs Rp 13.527/US$ - APBN 2016 adalah Rp 13.900/US$
• SPN 3 bulan 5,9% - APBN 2016 adalah 5,5%
• ICP US$ 30,2 per barel - APBN 2016 adalah US$ 50 per barel
• Minyak 785,2 ribu barel per hari - APBN 2016 adalah 830 ribu barel per hari
• Gas 1,2 juta barel setara minyak - APBN 2016 adalah 1,1 juta barel setara minyak

"Minyak mengalami produksi yang tidak baik seiring dengan penurunan harga tapi gas cukup bagus dengan realisasi yang lebih tinggi," ujar Bambang. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, Bambang masih menunggu hasil resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Target selama 2016 adalah 5,3%. "Kita menunggu rilis resmi dari BPS," tegasnya.

Jokowi Ngotot Ekonomi RI Tetap Tumbuh 5,3 Persen dalam APBNP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin menurunkan target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 5,3 persen. Sementara, asumsi makro lain mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan saat ini. "Pertumbuhan tetap kami upayakan bisa dipertahankan di angka 5,3 persen. Inflasi perkiraannya turun dari 4,7 persen menjadi 4 persen. Kemudian nilai tukar kemungkinan berada di kisaran Rp13.400 per dolar dari sebelumnya Rp13.900,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Kamis (7/4).

Selain menyesuaikan tiga asumsi tersebut, pemerintah juga menurunkan asumsi harga minyak (ICP) menjadi US$35 per barel atau turun US$15 per barel dari posisi sebelumnya di angka US$50 per barel. Sedangkan untuk target produksi minyak dan gas bumi siap jual atau lifting dipertahankan pada level yang sama dalam APBN 2016 masing-masing 830 ribu barel per hari dan 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Akibat turunnya asumsi ICP, Bambang menyebut target penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) juga merosot. Pajak penghasilan Migas disebutnya turun Rp17 triliun, bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas direvisi turun sebesar Rp50,6 triliun. “Ditambah lagi pengurangan penerimaan di non migas, PNBP non migas khususnya hasil tambang yang perkiraannya turun hampir Rp25 triliun," jelas Bambang.

Dalam rangka mengamankan angka penerimaan negara seiring perubahan asumsi ekonomi tadi, kata Bambang, pemerintah akan menjaga penerimaan pajak dari sektor non migas. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini mengungkapkan, pemerintah juga akan memaksimalkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty yang aturannya tengah menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Yang kita akan jaga adalah penerimaan di pajak non migas. Dan salah satunya yang paling penting adalah nanti penerapan dari tax amnesty," imbuhnya. Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah ke depan ialah menyiasati defisitnya neraca keuangan negara menyusul diubahnya sejumlah asumsi makro ekonomi.

Guna menyelesaikan potensi tersebut, pemerintah kata Pramono juga akan menekan angka belanja Kementerian dan Lembaga. "Yang jelas pada semua kementerian diminta untuk hemat perjalanan dinas, rapat, belanja operasional dan moratorium gedung tetap dilakukan. Jadi tidak ada pembangunan gedung baru dimana saja supaya ini tersampaikan kepada semuanya," kata Pram.

Sementara itu Presiden Joko Widodo juga menekankan agar belanja negara difokuskan pada sektor infrastruktur.

"Belanja kita yang berkaitan dengan infrastruktur, fokuskan. Pada yang sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, jangan lagi kita terjebak pada money follow function, semua dibagi pada organisasi-organisasi yang ada di kementerian, lembaga yang ada. Fokus jelas, prioritas juga harus jelas," tegasnya. Bank Indonesia (BI) memperkirakan laju ekonomi masih akan melandai pada semester I 2016 selaras dengan rendahnya pertumbuhan kredit perbankan. Namun, bank sentral optimistis realisasinya dipenghujung tahun bisa menembus 5,6 persen. 

Gubernur BI Agus D.W Martowardojo menjelaskan lesunya aktivitas ekonomi pada paruh pertama tahun ini sudah tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang hanya tumbuh 9,53 persen selama Januari (year on year) Menurutnya, hal itu terkait pula dengan tren penurunan harga komoditas, terutama harga minyak mentah, yang berpengaruh negatif terhadap sektor swasta.

"Kita harapkan di 2016, pertumbuhan masih di kisaran 5,2-5,6 persen," kata Agus dalam forum investor forum Euromoney 2016, Jakarta, Selasa (22/3). Lihat juga:Jelang APBNP 2016, Menkeu Sebut Kurs Rp13.300 dan ICP US$35

BI mencatat realisasi kredit perbankan pada Januari 2016 sebesar Rp4.009,4 triliun, tumbuh 9,3 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu (year on year). Penyaluran kredit pada awal tahun melambat jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan Desember 2015 yang sebesar 10,1 persen (year on year). Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI).

Agus menjelaskan pelemahan permintaan KMK diakibatkan imbas penurunan harga komoditas dan aktivitas ekspor yang melemah. "Jadi kita bisa pahami kalau pertumbuhan ekonomi agak melemah di beberapa tahun Ini karena kita lihat selama 4 tahun harga-harga komoditas terus menurun," katanya.

Namun, lanjutnya, langkah stimulus yang dilakukan pemerintah dengan terus menggenjot belanja pemerintah diyakini akan berdampak positif terhadap dunia usaha. Hal itu diyakini akan memberikan efek lanjutan terhadap pengajuan pinjaman swasta ke bank. "Permintaan domestik memang masih menjadi andalan utama bagi pertumbuhan, tapi kalau dilihat sektor swasta dan rumah tangga semua harus lebih baik," ujarnya.

Lampu Merah Kredit Macet BPR Kembali Tembus Batas Aman 6,2 Persen

Rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tembus level 6,2 persen per Februari 2016. Realisasi tersebut menunjukkan tren peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,37 persen dan 4,75 persen pada 2014.

Tidak cuma itu, realisasi NPL industri BPR pada dua bulan pertama tahun ini juga mencerminkan memburuknya kualitas kredit dan jauh di atas ambang yang diperkenankan Bank Indonesia, yaitu 5 persen. "Tidak bisa kami pungkiri, rasio kredit macet memang meningkat. Namun, ini hal yang wajar karena NPL saat ini jangka pendek. Bulan Februari relatif lebih pendek dibandingkan bulan lainnya dan ada libur, sehingga mempengaruhi kerja collection," ujar Joko Suyanto, Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) .

Selain itu, karakter bisnis BPR yang didominasi oleh penyaluran kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memang selama ini rawan macet. Hal ini dikarenakan, pengelolaan arus kas pelaku UMKM masih sangat terbatas. Di sisi lain, ekspansi kredit yang disalurkan BPR tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya. BPR cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru. Terbukti dengan pertumbuhan kredit yang tercatat single digit. Per Februari 2016, pertumbuhan kredit BPR cuma naik 8,69 persen menjadi Rp75,4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Padahal, mengutip data Perbarindo, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan asetnya mampu mencapai lebih dari 10 persen. DPK BPR mekar hingga 13,04 persen menjadi Rp84,3 triliun per Februari 2016 dan asetnya naik 13,55 persen. "NPL memang masih menjadi isu di industri BPR. Namun, itu pun karena BPR banyak bermain di segmen UMKM yang notabene risiko kreditnya tinggi. Tetapi, sebetulnya, tidak semua BPR punya NPL tinggi. Ada juga BPR yang dapat menjaga rasio NPL mereka di bawah satu persen, meskipun ada juga yang menyentuh 10 persen," terang Joko.

Ambil contoh, BPR Bekasi Binatanjung Makmur. Bank yang beroperasi di wilayah Bekasi tersebut mampu menjaga rasio NPL-nya di kisaran 4 persen. Raihan ini jauh lebih rendah kalau dibandingkan posisi tahun lalu sebesar 8 persen dan 11 persen pada akhir tahun 2014 lalu. Strateginya, yakni menjaga pertumbuhan kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan konsentrasi membenahi kredit bermasalah. "Dua tahun terakhir, kami fokus membenahi NPL. Kami membentuk tim remedial collection untuk restrukturisasi dan lelang kredit macet. Karenanya, tidak terlalu getol dalam ekspansi kredit," kata Hiras L Tobing, Direktur BPR Bekasi Binatanjung Makmur.

Tahun ini kelompok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas usahanya, akibat tingkat rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) yang tinggi kembali mengancam penyaluran kredit BPR. tatistik Perbankan Indonesia (SPI) seperti dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio NPL BPR pada Januari 2016 meningkat nyaris menyentuh 6 persen. Realisasi itu jauh di atas batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), yaitu maksimal 5 persen.

Akhir tahun lalu saja rasio NPL BPR sudah menyentuh angka yang cukup mengkhawatirkan yakni 5,37 persen. Pencapaian ini merupakan level tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah 4,75 persen pada 2012, lalu 4,41 persen pada 2013 dan 4,75 persen pada akhir 2014. Secara nilai, kredit macet industri BPR mencapai Rp4,43 triliun sampai Januari 2016. Angka itu terdiri dari Rp2,31 triliun masuk kategori kredit macet, Rp1,12 triliun kredit kurang lancar, dan Rp902 miliar yang statusnya diragukan.

Sementara, total kredit yang disalurkan BPR sebesar Rp74,76 triliun sampai akhir Januari 2016. Realisasi ini cenderung turun kalau dibandingkan dengan posisi Desember tahun lalu sebesar Rp74,8 triliun. Hiras Lumban Tobing, Direktur BPR Bekasi Binatanjung Makmur menjelaskan tren perlambatan pertumbuhan kredit industri BPR karena pelaku lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas kredit.

"BPR Bekasi Binatanjung Makmur sendiri sudah dua tahun terakhir ini fokus membenahi kredit bermasalah. Sehingga, kami tidak terlalu getol dalam ekspansi kredit," jelas Hira. Alhasil, NPL BPR Bekasi Binatanjung Makmur menciut dari 11 persen (gross) pada 2014 lalu menjadi hanya 8 persen pada akhir tahun lalu. "Hingga Maret 2016, NPL kami sudah terjaga pada level 4 persen," ujarnya.

Hiras menegaskan, pihaknya tengah fokus melakukan remedial collection. Ini merupakan upaya perseroan dalam membenahi kredit-kredit bermasalah dengan berbagai cara, mulai dari restrukturisasi, lelang hingga melakukan gugatan. "Kalau dulu, kami melakukan penindakan setelah kreditnya bermasalah. Sekarang kami ubah, kami beri peringatan bertahap untuk setiap keterlambatan. Kami menargetkan kredit bermasalah dibawah 3 persen," terang Hiras.

Ambisi pemerintah dan otoritas keuangan nasional yang mendorong penurunan suku bunga pinjaman atau kredit hingga single digit berpotensi mengancam nasib bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Chief Economist PT Bank Mandiri Anton Gunawan berpandangan, kebijakan pemerintah menekan suku bunga pinjaman (lending rate) menjadi single digit berisiko menurunkan likuiditas hingga menurunkan daya saing BPR dalam mencari nasabah.

Sebab menurut Anton, selama ini beban pengeluaran atau overhead cost yang harus ditanggung BPR dalam mencari dana pihak ketiga (DPK) lebih tinggi jika dibandingkan dengan overhead cost yang ditanggung oleh bank umum yang nasabahnya mayoritas korporasi.  Ia menjelaskan lebih besarnya overhead cost BPR dilatarbelakangi lantaran selama ini BPR menerapkan model jemput bola, sehingga membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya lebih banyak untuk pendekatan pelayanan secara personal ke nasabahnya.

"Penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh BPR itu lebih sulit dan lebih mahal jika dibandingkan dengan bank umum yang ke korporasi. Di BPR, overhead cost untuk segmen UKM dan mikro bisa sampai 7 persen," kata Anton usai diskusi ekonomi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Senin (21/3). Anton juga memprediksi, jika nantinya tingkat lending rate diturunkan menjadi maksimal 9 persen maka akan sangat sulit bagi BPR dalam menentukan suku bunga pinjaman untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ini mengingat suku bunga BPR untuk UKM saat ini berada di level 11 persen hingga 12 persen.

“BPR bakal kewalahan, tutup langsung. Program financial inclusion tidak berjalan kalau yang kecil-kecil saja tutup. Untuk komersil paling juga bisa didorong kesana, tapi kalau untuk UKM dan mikro saya ragu," cetusnya. Berangkat dari hal ini, ia juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebesar 9 persen.

Anton mengatakan, pemerintah harus menetapkan fokus tujuan dari penerapan kebijakan bunga KUR yang rendah, sehingga penyaluran KUR tidak menjadi salah sasaran. "KUR ini tujuannya kemana sih fokusnya? apakah pada entrepeneurship in general yang dikaitkan dengan lower income, atau malah adanya migrasi perpindahan pinjaman bank? Kalau akibatnya malah yang tadinya mengambil kredit bank biasa, malah sebagian beralih ke KUR. Itu enggak bagus. Bahayanya di situ," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam rangka memenuhi ambisi penurunan suku bunga pinjaman pemerintah juga akan mengambil sejumlah langkah yang menyebabkan DPK ditarik dalam jumlah besar. Salah satu cara yang akan ditempuh ialah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengharuskan asuransi dana pensiun wajib memegang surat utang negara (SUN) yang menyebabkan DPK perbankan bisa berkurang hingga Rp63 triliun.

Selain menerbitkan peraturan OJK teranyar, Kementerian Keuangan juga berencana merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memaksa pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan anggaran mereka. Jika tidak dibelanjakan, Pemda harus menyimpan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Anton memprediksi peraturan ini akan menurunkan likuiditas perbankan karena ada potensi penarikan dana sebesar Rp50 triliun.

Mengacu pada kebijakan tadi Anton bilang, sudah seyogyanya langkah penurunan suku bunga kredit juga dilihat per segmen dengan durasi waktu yang lebih panjang. Di mana penurunan pertama kali bisa dilakukan pada segmen kredit korporat yang saat ini sedikit di atas 10 persen.  “Saya sepakat dengan penurunan lending rate, tapi tidak bisa cepat seperti ini,” tambahnya.

Jokowi Terbitkan Aturan Yang Izinkan Mendirikan Perusahaan Dengan Modal Seadanya

Pemerintah menepati janjinya mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin membentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk mengembangkan bisnisnya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mematok jumlah modal dasar bagi UMKM untuk membentuk PT.

Pasal 1 ayat (1) peraturan yang diteken Jokowi pada 21 Maret 2016 lalu memang tidak mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang modal dasar minimal PT sebesar Rp50 juta. Namun, ayat berikutnya menyebutkan apabila para pengusaha kecil yang ingin membentuk PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, maka syarat modal dasar minimal itu tidak berlaku.

“Modal dasarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT-nya,” ujar Jokowi dalam aturan tersebut, dikutip Jumat (8/4). Dari jumlah modal yang telah disepakati tersebut, pemilik UMKM kemudian diwajibkan menempatkan dan menyetorkan penuh 25 persen dari jumlah modal layaknya PT lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dan wajib dilaporkan kepada Menteri terkait paling lambat 60 hari sejak akta pendirian PT diteken para pemiliknya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengungkapkan rencana pemerintah menghapus syarat modal minimal bagi UMKM yang ingin mendirikan PT bertujuan untuk memperbaiki posisi Indonesia terkait tingkat kemudahan dalam berusaha (Ease Doing Bussines), terutama untuk indikator starting business.

"Itu nanti diserahkan kepada masing-masing pemegang saham, tidak ada lagi batasan yang mengatur berapa modalnya, terserah saja," ujar Azhar, awal Maret lalu. Dengan menghapus batas minimal tersebut, Azhar Lubis berharap para pengusaha yang ingin mengajukan pinjaman ke bank akan lebih mudah. "Kalau mau ajukan pinjaman meski modalnya Rp10 juta silakan saja," katanya

Laba Bank Pembangunan Daerah Riau Rontok 40,4 Persen Tahun 2015

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri mencatatkan laba bersih Rp297,99 miliar di sepanjang 2015. Jika dibandingkan dengan perolehan 2014 pada posisi Rp500,57 miliar, maka laba bersih BPD Riau Kepri menurun 40,4 persen. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa (5/4), terdapat dua faktor yang menyeret penurunan laba bank daerah tersebut.

Pertama, melesatnya jumlah beban bunga yang mencapai 44,7 persen menjadi Rp1,18 triliun per akhir 2015. Pun untuk faktor kedua didasarkan melejitnya beban cadangan kerugian penurunan nilai yang melambung 859,9 persen dari Rp 27,36 miliar menjadi Rp262, 63 miliar.

Umumnya, kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai alias CKPN disebabkan oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah perseroan. Dengan begitu, perseroan harus menyisihkan pendapatan atau laba untuk dicatat sebagai pencadangan. Sedangkan dari sisi kredit, Bank Riau Kepri berhasil membukukan pertumbuhan kredit sebesar 10,5 persen dari Rp12,76 triliun pada akhir 2014 menjadi Rp 14,11 triliun pada akhir tahun lalu.

Sementara untuk kredit konsumtif, masih mendominasi sebanyak 70 persen dibandingkan kredit produktif yang berkisar 30 persen. Realisasi kredit bank daerah ini sejalan dengan pertumbuhan kredit industri bank umum yang berkisar 10 persen. Secara umum, industri perbankan menyalurkan kredit sebesar Rp 4.082 triliun hingga akhir tahun lalu. Namun, pencapaian ini masih dibawah target industri, yaitu 13 persen - 15 persen.

Bank Riau Kepri sendiri menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 14 persen di sepanjang tahun ini. Salah satu strategi yang akan dijalankan perseroan, antara lain produk kredit baru khusus nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ini sekaligus sejalan dengan program pemerintah daerah yang ingin mendorong pertumbuhan usaha skala kecil

Penjualan Lahan Industri Anjlok Drastis

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengakui penjualan lahan industri yang berlokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya (greater Jakarta) tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target 175 hektare (ha) kawasan industri dipatok bisa terjual di kuartal I 2016, nyatanya anggota HKI baru bisa menjual di bawah 100 ha. Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar mengungkapkan tak tercapainya realisasi penjualan lahan industri bukan disebabkan oleh lesunya perekonomian di awal tahun.

Ia menjelaskan jumlah tenant sendiri terus bertambah meski masing-masing tidak menggunakan lahan dalam jumlah besar. "Ini berbeda dengan jaman tahun 2011, saat itu memang lahan industri terserap banyak karena ada investasi dari sektor otomotif yang bisa memakai lahan hingga 100 hingga 150 hektare," jelas Sanny di Jakarta, Selasa (5/4).

Sepanjang kuartal I, Sanny mengatakan beberapa tenant yang masuk ke kawasan Greater Jakarta masih didominasi oleh industri makanan minuman, komponen otomotif, logam, dan juga consumer goods. Sektor-sektor ini tak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengatakan memang banyak calon tenant yang berdatangan ke kawasan industri untuk meninjau lokasi di kuartal I kemarin, namun tidak langsung melakukan kesepakatan jual beli.

Kendati demikian, ia berharap kesepakatan penjualan lahan industri yang dilakukan akan semakin banyak, khususnya bagi kawasan industri yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat pada kuartal II mendatang. "Karena Karawang itu masih bisa ditempatkan industri-industri yang butuh luas lahan yang masih besar. Selain itu kami harap close deal juga bisa dilakukan ke bagian barat Jakarta, seperti Cikande dan Tangerang mengingat tren dua hingga tiga tahun terakhir adalah ke situ," tuturnya.

Dengan adanya upaya tersebut, Sanny berharap asosiasi bisa mengejar ketertinggalan di kuartal I. Bahkan, HKI masih belum mau merevisi target penjualannya hingga akhir tahun 2016. "Kami masih optimistis bisa mencapai 700 hektare di akhir tahun," jelasnya.

Sebagai informasi, HKI menaungi 69 kawasan industri dengan luas area 45.327,82 hektare yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi per Desember 2015. Dari angka tersebut, sebanyak 11.731,4 hektare, atau 25,88 persen dari total luas lahan HKI, telah dilakukan pembangunan dengan jumlah tenant sebanyak 9.109 tenant.

Kredit Mubazir Perbankan Tembus Rp 1.256 Triliun

Penyaluran kredit perbankan mulai mengalami peningkatan di awal tahun menyusul turunnya nilai pagu kredit yang belum diserap nasabah (undisbursed loan).  Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kredit mubazir perbankan hingga Januari 2016 sebesar Rp1.256 triliun. Angka tersebut turun 31 persen dibandingkan dengan posisi undisbursed loan akhir tahun lalu yang nilainya mencapai Rp1.821 triliun.

Data tersebut menunjukkan kecenderungan nasabah yang mulai menyerap fasilitas kredit yang dikucurkan oleh bank. Penyerapannya bahkan lebih baik ketimbang periode-periode sebelumnya. Kendati membaik, namun nilai kredit mubazir itu hampir sama dengan posisi akhir Agustus tahun lalu.

OJK mencatat, kontribusi terbesar kredit mubazir perbankan disumbang oleh kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III dengan modal inti antara Rp5 triliun hingga Rp30 triliun. Nilai undisbursed loan kelompok BUKU III tercatat sebesar Rp722,73 triliun atau 57,5 persen dari total kredit mubazir perbankan.

Sementara bank-bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun atau yang masuk dalam kelompok BUKU IV, nilai undisbursed loan-nya sebesar Rp408,4 triliun. Mengekor di bawahnya kelompok BUKU II (modal inti Rp1-5 triliun) dengan undisbursed loan Rp110,97 triliun. Sedangkan untuk kredit mubazir BUKU I (modal kurang dari Rp1 triliun) sebesar Rp10,65 triliun.  Dari catatan OJK tersebut, yang sudah masuk dalam daftar komitmen pencairan bank sebesar Rp 294,71 triliun, sedangkan sisanya Rp962,23 triliun masih berstatusuncommitted.

Dalam kelompok BUKU IV, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada laporan bulannya mencatatkan nilai undisbursed loan sebesar Rp109,37 triliun per Januari 2016. Kredit itu sudah teralokasi untuk nasabah BUMN sebesar Rp 22,40 triliun dan sisanya Rp 86,96 triliun untuk segmentasi nasabah lainnya.

Sementara PT Bank Central Asia Tbk mencatatkan jumlah undisbursed loan yang lebih besar, yakni mencapai Rp173,72 triliun. Disusul kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai kredit mubazir hanya Rp 1,15 triliun.