Lembaga konsultan properti, Colliers International Indonesia menilai tren penurunan tingkat okupansi sewa gedung perkantoran di lokasi bisnis (Central Business District/CBD) hingga tahun 2019 masih akan terus terjadi. Senior Associate Director Ferry Salanto menjelaskan, hal ini terjadi karena diprediksi jumlah penawaran gedung perkantoran akan terus mengalami peningkatan, bahkan peningkatan tersebut diatas rata-rata peningkatan gedung perkantoran per tahunnya.
Menurutnya, jumlah rata-rata peningkatan penawaran hanya sekitar 300 ribu unit persegi. Namun, peningkatan pada tahun ini hingga 2019 nanti diprediksi mencapai 700 ribu meter persegi per tahun. "Jadi jumlahnya sudah melampaui suplai tahunan dari tahun sebelumnya, atau melebihi suplai tahunan yang akan masuk per tahunnya," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Berdasarkan data Colliers International, jumlah ketersediaan ruang perkantoran sebesar 5,48 juta meter persegi. Sementara, pada 2017 sendiri diprediksi dapat mencapai sekitar 6,2 juta meter persegi dengan prediksi tambahan 731 ribu meter persegi. Sepanjang 2016, ada 12 gedung perkantoran yang memulai operasinya di Jakarta, di mana empat di antaranya berada di kawasan CBD. Keempat gedung tersebut yakni Centennial Tower, Capital Place, International Financial Centre 2, dan Sinarmas MSIG.
Sementara itu, gedung Hero di kawasan Gatot Subroto resmi memberhentikan operasinya tahun lalu dan dibeli oleh PT Synthesis Development dibangun kembali menjadi gedung yang terintegrasi antara perkantoran dan apartemen bernama Synthesis Square. Namun, pada kuartal III tahun lalu sempat diprediksi adanya enam gedung baru yang akan beroperasi pada kuartal IV 2016, hanya saja rencana tersebut terpaksa ditunda melihat jumlah permintaan yang tak sebanding dengan ketersediaan gedung perkantoran.
"Penundaan ini akan membuat pertambahan di 2017 bertambah signifikan," imbuhnya.
Sebagian besar penawaran gedung perkantoran yang berada di kawasan CBD berlokasi di Sudirman. Pembangunan mass rapid transportaion (MRT) akan membuat lebih perusahaan properti melakukan pengembangan di kawasan Sudirman.
Adapun, jumlah peningkatan gedung di kawasan di luar CBD sepanjang 2016 sebanyak delapan gedung. Meski jumlah penambahan gedung lebih banyak di kawasan luar CBD, tetapi Colliers memprediksi penambahan jumlah ruang kantor tiga tahun mendatang jumlahnya lebih sedikit atau tidak sampai menyentuh 700 ribu meter persegi setiap tahunnya.
Bila dilihat dari segi permintaannya, tingkat okupansi di kawasan CBD yakni, 84,8 persen atau lebih rendah dari tahun 2015 yang hampir menyentuh 90 persen. Sementara, hingga 2017, tingkat okupansi diprediksi masih turun mencapai 80 persen. Hal yang sama juga terjadi pada gedung perkantoran di luar kawasan CBD. Savills Consultant Indonesia dalam surveinya melansir perkembangan properti semester I 2016 memperlihatkan tingginya ruang kosong sektor perkantoran di Jakarta. Hal ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global.
"Tidak seimbangnya antara pasokan dengan permintaan membuat ruang kosong sektor perkantoran terutama di CBD (Central Bussines Dictrict) masih berlanjut sampai tahun 2020," ujar Anton Sitorus, Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Consultant Indonesia . Ia memperkirakan, ruang kosong sektor perkantoran rata-rata mencapai 20 persen, seiring dengan terus bertambahnya pasokan ruang kantor baru, baik di CBD maupun di luar CBD, seperti koridor Simatupang.
Pembangunan sektor perkantoran yang masih berjalan akan membuat bertambahnya jumlah pasokan untuk tahun-tahun mendatang. Sementara, saat proyek tersebut rampung, penyerapan masih rendah. Kondisi ini, sambung Anton, membuat pengelola perkantoran, terutama grade A harus mengoreksi harga sewa sebagai upaya menarik tenant baru, serta mempertahankan tenant yang sudah ada sehingga tidak berpindah.
Anton menjelaskan, penyerapan sektor perkantoran di CBD pada semester I 2016 sekitar 29.000 meter persegi atau 30 persen dari penyerapan tahun lalu. Sedangkan, di luar CBD 84.000 meter persegi atau 65 persen dari penyerapan 2015. Kondisi ini mempengaruhi tingkat hunian menjadi 84 persen di CBD dan 77 persen di luar CBD.
Tingginya ruang kosong sektor perkantoran juga dipengaruhi banyaknya pembangunan CBD baru di luar Jakarta. Sehingga, membuat sejumlah tenant pindah ke lokasi-lokasi di luar Jakarta, terutama perusahaan-perusahaan minyak, pertambangan, dan industri. Sedangkan, untuk perusahaan keuangan, seperti perbankan dan asuransi tetap memilih lokasi di CBD.
Berbeda dengan sektor ritel, tingkat penyerapan sektor ini justru mencapai 42.000 meter persegi atau sekitar 92 persen. Kondisi ini masih akan berlanjut sampai dengan 2019, karena kecilnya pasokan ruang ritel selama periode tersebut.
"Tak heran, sejumlah pengelola ritel (pusat perbelanjaan) menaikkan harga sewa meski tidak terlalu tinggi yang dikarenakan tekanan dari kalangan asosisiasi pedagang. Hal ini tejadi, karena daya beli masyarakat yang masih sangat rendah," imbuh Anton.
Friday, January 6, 2017
Thursday, January 5, 2017
Tingkat Hunian Mall Di Jakarta Turun
Konsultan properti Cushman & Wakefield Indonesia memperkirakan pasokan pasar ritel hingga akan meningkat sebesar 2,9 persen hingga akhir 2016 menyusul meningkatnya aktivitas sewa . Namun, tingkat hunian mal di wilayah DKI Jakarta akan menurun hingga akhir tahun karena banyak pusat perbelanjaan baru yang masih dalam tahap awal operasional.
"Pada kuartal yang akan mendatang, tingkat hunian pusat perbelanjaan diperkirakan akan menurun dikarenakan sejumlah pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar dan akan mengalami tingkat hunian rendah pada awal operasional," kata Head of Research Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, Sabtu (22/10) seperti dikutip dari Antara.
Selama kuartal-III 2016, ujar dia, aktivitas penyewaan terpantau meningkat setelah periode Idul Fitri, meskipun para penyewa besar keluar dari pusat perbelanjaan dan sejumlah mal menghentikan aktivitas sewa-menyewa.
"Pusat perbelanjaan lifestyle besar, yaitu PIK Avenue Mall, dan Neo Soho yang merupakan perluasan dari Central Park, telah selesai pada kuartal ini dan membawa total pasokan kumulatif menjadi 4.163.735 meter persegi, lebih tinggi 2 persen dari kuartal lalu," katanya.
Memasuki terakhir, lanjutnya, kebanyakan hanya pengusaha waralaba dan fashion yang aktif membuka toko baru dengan menyewa unit di pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan primer. Sedangkan merek internasional, kemungkinan baru pad atahun depan masuk ke pasar Indonesia dengan menyewa properti di pusat perbelanjaan Jakarta.
"Meskipun terdapat penyewaan-penyewaan baru, peningkatan pasokan dari pusat perbelanjaan baru dan tutupnya beberapa penyewa besar di beberapa lokasi, menyebabkan tingkat hunian di pusat-pusat perbelanjaan sewa kuartal ini turun, sementara pusat-pusat perbelanjaan strata mengalami sedikit peningkatan tingkat hunian," jelasnya.
Dari segi permintaan, tingkat rata-rata hunian pasar ritel di Jakarta turun 0,3 persen per kuartal atau 1,1 persen per tahun, mencapai angka 84 persen, sehingga membuat total ruang ritel kosong di Jakarta seluas 667.190 meter persegi.
Sementara dari segi pasokan, total pasokan kumulatif pusat perbelanjaan di Jakarta bertambah menjadi 4.163.735 meter persegi, dengan 73 persen berasal dari pusat perbelanjaan sewa dan 27 persen dari mal strata-title dengan dibukanya dua pusat perbelanjaan baru.
Pada kuartal ini, jelas Arief, lima pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar sehingga total kumulatif pasokan ruang ritel di Jakarta akan bertambah menjadi 4.283.535 meter persegi pada akhir 2016. "Harga sewa dan service charge tidak akan mengalami perubahan besar," ucapnya.
"Pada kuartal yang akan mendatang, tingkat hunian pusat perbelanjaan diperkirakan akan menurun dikarenakan sejumlah pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar dan akan mengalami tingkat hunian rendah pada awal operasional," kata Head of Research Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, Sabtu (22/10) seperti dikutip dari Antara.
Selama kuartal-III 2016, ujar dia, aktivitas penyewaan terpantau meningkat setelah periode Idul Fitri, meskipun para penyewa besar keluar dari pusat perbelanjaan dan sejumlah mal menghentikan aktivitas sewa-menyewa.
"Pusat perbelanjaan lifestyle besar, yaitu PIK Avenue Mall, dan Neo Soho yang merupakan perluasan dari Central Park, telah selesai pada kuartal ini dan membawa total pasokan kumulatif menjadi 4.163.735 meter persegi, lebih tinggi 2 persen dari kuartal lalu," katanya.
Memasuki terakhir, lanjutnya, kebanyakan hanya pengusaha waralaba dan fashion yang aktif membuka toko baru dengan menyewa unit di pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan primer. Sedangkan merek internasional, kemungkinan baru pad atahun depan masuk ke pasar Indonesia dengan menyewa properti di pusat perbelanjaan Jakarta.
"Meskipun terdapat penyewaan-penyewaan baru, peningkatan pasokan dari pusat perbelanjaan baru dan tutupnya beberapa penyewa besar di beberapa lokasi, menyebabkan tingkat hunian di pusat-pusat perbelanjaan sewa kuartal ini turun, sementara pusat-pusat perbelanjaan strata mengalami sedikit peningkatan tingkat hunian," jelasnya.
Dari segi permintaan, tingkat rata-rata hunian pasar ritel di Jakarta turun 0,3 persen per kuartal atau 1,1 persen per tahun, mencapai angka 84 persen, sehingga membuat total ruang ritel kosong di Jakarta seluas 667.190 meter persegi.
Sementara dari segi pasokan, total pasokan kumulatif pusat perbelanjaan di Jakarta bertambah menjadi 4.163.735 meter persegi, dengan 73 persen berasal dari pusat perbelanjaan sewa dan 27 persen dari mal strata-title dengan dibukanya dua pusat perbelanjaan baru.
Pada kuartal ini, jelas Arief, lima pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar sehingga total kumulatif pasokan ruang ritel di Jakarta akan bertambah menjadi 4.283.535 meter persegi pada akhir 2016. "Harga sewa dan service charge tidak akan mengalami perubahan besar," ucapnya.
Cara Meraup Untung Di Pasar Saham Pada Tahun Ayam Api 2017
Kemenangan Donald J. Trump menduduki singgasana di Gedung Putih seakan mengubah peta pergerakan bursa dunia, dan juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun ini. Indeks yang diprediksi dapat bergerak mantap, terpaksa harus melalui beberapa lika-liku.
Memang, jika dibandingkan dengan awal tahun level IHSG saat ini terbilang lebih baik karena masih bertahan di level 5.000. Kendati demikian, level impian di angka 6.000 tak juga pecah telur. Berbeda dengan posisi awal tahun yang dibuka di level 4.525, IHSG terus melaju hingga menyentuh level terbarunya di 5.016 pada 30 Juni lalu atau dua hari setelah Undang-Undang (UU) amnesti pajak disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wacana amnesti pajak yang memang telah berhembus sejak awal tahun ini telah membangkitkan kembali optimisme pasar modal. Dana repatriasi yang masuk diyakini dapat menggenjot investasi di Indonesia dari berbagai sektor dan melalui berbagai instrumen yang tersaji di pasar modal.
Tak tanggung-tanggung, demi meningkatkan gairah di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun membuat berbagai kebijakan seperti memberikan insentif pembiayaan pencatatan (listing fee) bagi perusahaan biasa yang ingin melantai di bursa atau melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) mencapai 50 persen hingga akhir periode amnesti pajak berakhir.
Tak hanya itu, BEI juga memberikan aturan terkait insentif diskon transaksi balik nama atau crossing saham untuk para wajib pajak (WP) yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) sebesar 45 persen. Hal ini tercantum dalam surat edaran BEI nomor SE-00002/BEI/08-2016.
Setelah amnesti pajak, optimisme pasar kian tumbuh dengan kembalinya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pada 27 Juli lalu menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dipindahkan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat itu, otomatis indeks tambah melaju ke level 5.274.
Atmosfer positif yang ada di lantai bursa usai Sri Mulyani didapuk menjadi bendahara negara, membuat IHSG mampu terus menanjak hingga mencapai level puncak di 5.472 pada 4 Oktober 2016
“Sebenarnya awal tahun memang kita mulai agak tertekan, tapi kemudian pasar cukup confident dengan kembalinya Sri Mulyani, nah asing mulai masuk lagi,” ungkap Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utama saat dihubungi.
Sayang, kepercayaan tersebut seketika runtuh dengan menangnya Donald Trump menjadi presiden AS yang diumumkan pada 9 November lalu. Saat itu, IHSG langsung merosot ke level 5.414 atau turun 56,36 poin (1,03 persen). Tak berhenti sampai di situ, IHSG terus anjlok hingga ke jatuh ke level 5.231 pada penutupan perdagangan 11 November dan rata-rata saham berkapitalisasi besar khususnya perbankan merah pada hari itu.
Seperti diketahui, salah satu dari kebijakan Trump adalah menumbuhkan perekonomian AS dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, persis seperti apa yang menjadi visi Presiden Joko Widodo dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia.
Dengan kebijakan tersebut, tentu AS memerlukan banyak dana untuk mendukung misi Trump. Untuk merangsang banyaknya dana masuk ke AS, beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh negara adidaya tersebut ialah menerbitkan instrumen seperti obligasi atau surat utang negara. Hal ini akan mendorong mata uang dolar AS keluar dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Sehingga, dana asing yang keluar (capital outflow) otomatis akan banyak. Terlebih lagi, saat ini The Fed telah menaikkan suku bunganya pada bulan ini dan menyatakan bakal menaikkan suku bunganya lebih cepat pada tahun depan.
Kondisi tersebut diyakini tambah membuat investor asing untuk keluar dari Indonesia dan berpindah investasi di AS karena suku bunga yang lebih menarik. Ditambah dengan keberanian Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga 7 days repo rate sebesar 4,75 persen pada bulan ini.
“Investor akan berpikir lebih baik investasi di AS, suku bunga lebih bagus imbal hasil lebih bagus,” ungkap analis Daewoo Securities Heldy Arifien. Melihat kondisi saat ini yang minim sentimen positif, Heldy pun tak menampik jika IHSG dapat ditutup di bawah level 5.000 pada akhir tahun ini. Ia memprediksi IHSG bergerak dalam rentang support 4.900 dan resisten 5.150 hingga akhir tahun. Sementara, Satrio masih percaya IHSG ditutup pada level 5.000.
Memang, jika dibandingkan dengan awal tahun level IHSG saat ini terbilang lebih baik karena masih bertahan di level 5.000. Kendati demikian, level impian di angka 6.000 tak juga pecah telur. Berbeda dengan posisi awal tahun yang dibuka di level 4.525, IHSG terus melaju hingga menyentuh level terbarunya di 5.016 pada 30 Juni lalu atau dua hari setelah Undang-Undang (UU) amnesti pajak disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wacana amnesti pajak yang memang telah berhembus sejak awal tahun ini telah membangkitkan kembali optimisme pasar modal. Dana repatriasi yang masuk diyakini dapat menggenjot investasi di Indonesia dari berbagai sektor dan melalui berbagai instrumen yang tersaji di pasar modal.
Tak tanggung-tanggung, demi meningkatkan gairah di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun membuat berbagai kebijakan seperti memberikan insentif pembiayaan pencatatan (listing fee) bagi perusahaan biasa yang ingin melantai di bursa atau melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) mencapai 50 persen hingga akhir periode amnesti pajak berakhir.
Tak hanya itu, BEI juga memberikan aturan terkait insentif diskon transaksi balik nama atau crossing saham untuk para wajib pajak (WP) yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) sebesar 45 persen. Hal ini tercantum dalam surat edaran BEI nomor SE-00002/BEI/08-2016.
Setelah amnesti pajak, optimisme pasar kian tumbuh dengan kembalinya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pada 27 Juli lalu menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dipindahkan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat itu, otomatis indeks tambah melaju ke level 5.274.
Atmosfer positif yang ada di lantai bursa usai Sri Mulyani didapuk menjadi bendahara negara, membuat IHSG mampu terus menanjak hingga mencapai level puncak di 5.472 pada 4 Oktober 2016
“Sebenarnya awal tahun memang kita mulai agak tertekan, tapi kemudian pasar cukup confident dengan kembalinya Sri Mulyani, nah asing mulai masuk lagi,” ungkap Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utama saat dihubungi.
Sayang, kepercayaan tersebut seketika runtuh dengan menangnya Donald Trump menjadi presiden AS yang diumumkan pada 9 November lalu. Saat itu, IHSG langsung merosot ke level 5.414 atau turun 56,36 poin (1,03 persen). Tak berhenti sampai di situ, IHSG terus anjlok hingga ke jatuh ke level 5.231 pada penutupan perdagangan 11 November dan rata-rata saham berkapitalisasi besar khususnya perbankan merah pada hari itu.
Seperti diketahui, salah satu dari kebijakan Trump adalah menumbuhkan perekonomian AS dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, persis seperti apa yang menjadi visi Presiden Joko Widodo dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia.
Dengan kebijakan tersebut, tentu AS memerlukan banyak dana untuk mendukung misi Trump. Untuk merangsang banyaknya dana masuk ke AS, beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh negara adidaya tersebut ialah menerbitkan instrumen seperti obligasi atau surat utang negara. Hal ini akan mendorong mata uang dolar AS keluar dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Sehingga, dana asing yang keluar (capital outflow) otomatis akan banyak. Terlebih lagi, saat ini The Fed telah menaikkan suku bunganya pada bulan ini dan menyatakan bakal menaikkan suku bunganya lebih cepat pada tahun depan.
Kondisi tersebut diyakini tambah membuat investor asing untuk keluar dari Indonesia dan berpindah investasi di AS karena suku bunga yang lebih menarik. Ditambah dengan keberanian Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga 7 days repo rate sebesar 4,75 persen pada bulan ini.
“Investor akan berpikir lebih baik investasi di AS, suku bunga lebih bagus imbal hasil lebih bagus,” ungkap analis Daewoo Securities Heldy Arifien. Melihat kondisi saat ini yang minim sentimen positif, Heldy pun tak menampik jika IHSG dapat ditutup di bawah level 5.000 pada akhir tahun ini. Ia memprediksi IHSG bergerak dalam rentang support 4.900 dan resisten 5.150 hingga akhir tahun. Sementara, Satrio masih percaya IHSG ditutup pada level 5.000.
Jika berbicara tahun depan, sejumlah analis masih belum dapat memastikan kondisi pasar tahun depan secara keseluruhan. Pasalnya, kebijakan yang akan diputuskan oleh Donald Trump setelah dilantik pada Januari tahun depan tersebut akan mempengaruhi laju perdagangan saham dalam negeri.
Heldy menilai, kuartal pertama tahun depan dapat menjadi patokan laju IHSG 2017. Menurutnya terlalu dini jika memprediksi IHSG secara keseluruhan karena IHSG sendiri masih diluputi ketidakpastian, baik dari dalam dan luar negeri. Dengan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunganya bulan ini, ia masih akan melihat bagaimana suku bunga yang akan ditetapkan BI tahun depan.
“Nanti kalau tidak disesuaikan dengan suku bunga The Fed akan memicu capital outflow juga, di sana naik di sini tetap,” papar dia. Namun, BI sendiri terbilang dilema dalam memutuskan menaikkan suku bunga atau tidak. Pasalnya, jika BI menaikkan suku bunga, maka akan berimbas negatif pada emiten perbankan, tetapi jika tidak dinaikkan investor asing akan terus keluar dari Indonesia.
“Jadi memang di lain sisi itu memberatkan perbankan sih,” imbuhnya. Hingga kuartal pertama 2017 sendiri, ia memprediksi IHSG dapat melaju dalam rentang 5.035 hingga 5.050. IHSG masih memiliki sentimen positif dari laporan kinerja keuangan emiten secara tahunan penuh yang diprediksi membaik.
Untuk sektornya sendiri, Heldy menilai sektor infrastruktur bakal menjadi primadona seiring dengan program infrastruktur yang digenjot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disebabkan proyek infrastruktur pada tahun ini belum seluruhnya berjalan, sehingga proyek akan diteruskan tahun depan.
“Masih akan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi berarti,” ungkap Heldy. Selain itu, emiten berbasis komoditas juga menarik untuk dicermati pada tahun seiring dengan kenaikan harga komoditas tiga bulan terakhir ini. Misalnya saja PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Di lain sisi, analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada menilai semua sektor berpeluang untuk bergerak positif, terutama sektor barang dan konsumsi, dan perbankan yang masih terus akan menarik karena berhubungan dengan permintaan masyarakat. “Kalau sektor lain kena imbas dari sektor itu. Misalnya perbankan, ketika dia menguat karena kredit, jadi sektor properti juga kena, jadi ada multiplier effect,” kata Reza. Selain itu, ia juga melihat sektor perkebunan bakal menarik karena harga komoditasnya yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Dengan begitu, ketiga sektor tersebut dapat dikatakan menjadi penopang dari laju IHSG tahun depan.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih.
Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11). Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan.
Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor.
Heldy menilai, kuartal pertama tahun depan dapat menjadi patokan laju IHSG 2017. Menurutnya terlalu dini jika memprediksi IHSG secara keseluruhan karena IHSG sendiri masih diluputi ketidakpastian, baik dari dalam dan luar negeri. Dengan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunganya bulan ini, ia masih akan melihat bagaimana suku bunga yang akan ditetapkan BI tahun depan.
“Nanti kalau tidak disesuaikan dengan suku bunga The Fed akan memicu capital outflow juga, di sana naik di sini tetap,” papar dia. Namun, BI sendiri terbilang dilema dalam memutuskan menaikkan suku bunga atau tidak. Pasalnya, jika BI menaikkan suku bunga, maka akan berimbas negatif pada emiten perbankan, tetapi jika tidak dinaikkan investor asing akan terus keluar dari Indonesia.
“Jadi memang di lain sisi itu memberatkan perbankan sih,” imbuhnya. Hingga kuartal pertama 2017 sendiri, ia memprediksi IHSG dapat melaju dalam rentang 5.035 hingga 5.050. IHSG masih memiliki sentimen positif dari laporan kinerja keuangan emiten secara tahunan penuh yang diprediksi membaik.
Untuk sektornya sendiri, Heldy menilai sektor infrastruktur bakal menjadi primadona seiring dengan program infrastruktur yang digenjot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disebabkan proyek infrastruktur pada tahun ini belum seluruhnya berjalan, sehingga proyek akan diteruskan tahun depan.
“Masih akan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi berarti,” ungkap Heldy. Selain itu, emiten berbasis komoditas juga menarik untuk dicermati pada tahun seiring dengan kenaikan harga komoditas tiga bulan terakhir ini. Misalnya saja PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Di lain sisi, analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada menilai semua sektor berpeluang untuk bergerak positif, terutama sektor barang dan konsumsi, dan perbankan yang masih terus akan menarik karena berhubungan dengan permintaan masyarakat. “Kalau sektor lain kena imbas dari sektor itu. Misalnya perbankan, ketika dia menguat karena kredit, jadi sektor properti juga kena, jadi ada multiplier effect,” kata Reza. Selain itu, ia juga melihat sektor perkebunan bakal menarik karena harga komoditasnya yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Dengan begitu, ketiga sektor tersebut dapat dikatakan menjadi penopang dari laju IHSG tahun depan.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih.
Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11). Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan.
Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor.
Harga Sewa Gedung Perkantoran Di Pusat Kota Turun 6,2 Persen
Colliers International Indonesia, konsultan properti menyebutkan harga sewa rata-rata gedung perkantoran di kawasan bisnis (central business district/CBD) turun 6,2 persen sepanjang tahun lalu. Senior Associate Director Ferry Salanto mengatakan, harga sewa perkantoran menjadi Rp311.750 per meter persegi pada 2016. Hal ini juga disebabkan karena pengelola gedung perkantoran cenderung mempertahankan harga mereka di kisaran Rp200 ribu-Rp350 ribu per meter persegi pada periode 2014-2015.
"Rata-rata gedung ini berkategori premium dan grade A," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Sementara, untuk rata-rata harga ruang perkantoran di luar kawasan CBD pada 2016 berkisar Rp225.801 per meter persegi atau melorot 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Menurut Ferry, infrastruktur di sekitar kawasan perkantoran tak banyak memengaruhi kenaikan harga gedung perkantoran di luar kawasan CBD, karena sepinya permintaan ruang perkantoran.
Terlebih lagi, ia melanjutkan, perusahaan akan melakukan negosiasi dengan pengelola gedung untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Senior Associate Directur Office Services Ricky Tarore menerangkan, perusahaan besar dapat melakukan negosiasi untuk menurunkan harga hingga lima persen dari harga yang dipublikasikan oleh pengembang.
"Untuk perusahaan multinasional, pokoknya yang memiliki profil bagus biasanya pengembang bakal lebih percaya. Jadi, memberikan harga yang sesuai dengan permintaan," imbuh dia. Hanya saja, hal itu juga diukur berdasarkan luas unit yang akan disewa oleh calon tenant. Semakin luas unitnya, maka semakin besar diskon yang diberikan.
"Untuk luas yang kecil mungkin lima persen diskonnya, untuk luas besar bisa sampai 15 persen," jelasnya.Adapun, untuk harga sewa tahun ini, Colliers memprediksi, stagnan dengan tahun lalu. Pengelola gedung kemungkinan besar tidak menaikkan harga sewanya untuk sementara demi menarik lebih banyak tenant. Soalnya, tingkat okupansi pada 2017 diprediksi terus menurun hingga ke level 80 persen dari 2016 sebesar 85 persen.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11).
Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan. Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor
"Rata-rata gedung ini berkategori premium dan grade A," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Sementara, untuk rata-rata harga ruang perkantoran di luar kawasan CBD pada 2016 berkisar Rp225.801 per meter persegi atau melorot 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Menurut Ferry, infrastruktur di sekitar kawasan perkantoran tak banyak memengaruhi kenaikan harga gedung perkantoran di luar kawasan CBD, karena sepinya permintaan ruang perkantoran.
Terlebih lagi, ia melanjutkan, perusahaan akan melakukan negosiasi dengan pengelola gedung untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Senior Associate Directur Office Services Ricky Tarore menerangkan, perusahaan besar dapat melakukan negosiasi untuk menurunkan harga hingga lima persen dari harga yang dipublikasikan oleh pengembang.
"Untuk perusahaan multinasional, pokoknya yang memiliki profil bagus biasanya pengembang bakal lebih percaya. Jadi, memberikan harga yang sesuai dengan permintaan," imbuh dia. Hanya saja, hal itu juga diukur berdasarkan luas unit yang akan disewa oleh calon tenant. Semakin luas unitnya, maka semakin besar diskon yang diberikan.
"Untuk luas yang kecil mungkin lima persen diskonnya, untuk luas besar bisa sampai 15 persen," jelasnya.Adapun, untuk harga sewa tahun ini, Colliers memprediksi, stagnan dengan tahun lalu. Pengelola gedung kemungkinan besar tidak menaikkan harga sewanya untuk sementara demi menarik lebih banyak tenant. Soalnya, tingkat okupansi pada 2017 diprediksi terus menurun hingga ke level 80 persen dari 2016 sebesar 85 persen.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11).
Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan. Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor
Monday, January 2, 2017
Diberi Peringkat Utang Buruk, Sri Mulyani Putuskan Hubungan Pemerintah Dengan JP Morgan
JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Berdasarkan dokumen yang diterima, Selasa (3/1/2017), JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan.
JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang. Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya.
JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral.
Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk. Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik.
Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
"Surat tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memutuskan segala hubungan kemitraan dengan JPMorgan Chase Bank terkait hasil risetJP Morgan Chase Bank yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional," bunyi surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
JP Morgan Chase Bank tidak diperbolehkan lagi menerima uang tebusan dari wajib pajak untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan putusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakhiri hubungan kerjasama dengan JP Morgan per 1 Januari 2017. "Iya, JP Morgan tidak lagi menjadi bank persepsi," kata Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama.
Program tax amnesty masih menyisakan satu periode terakhir, yakni hingga 31 Maret 2017. Hestu menyarankan kepada wajib pajak agar tidak lagi menyetorkan uang tebusan lewat bank tersebut. "Iya (uang tebusan tidak bisa melalui JP Morgan lagi)," tegas Hestu.
Seperti diketahui, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 tentang penetapan bank persepsi ada 77 bank yang menjadi penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Dengan dikeluarkannya JP Morgan, berarti hanya tersisa 76 bank
JPMorgan Chase Bank dicoret dari daftar agen penjual atau dealer utama Surat Utang Negara (SUN). Ini karena surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016 tentang pemutusan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR), melakukan pemutakhiran daftar Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dan Peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
JPMorgan terakhir kali mengikuti lelang SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN03170209 dan SPN12171109 dengan target indikatif Rp 10 triliun dan maksimal Rp 15 triliun.
Berikut Daftar Dealer Utama SUN:
Perbankan
"Kementerian Keuangan mengakhiri kontrak kerja sama kemitraan dg JP Morgan Bank NA, sebagai Bank Persepsi, yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan Surat Menteri Keuangan tangal 17 November 2016 kpd JP Morgan, serta hasil pembahasan dalam rapat antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan JP Morgan pada tangal 1 Desember 2016,".
Pada 9 Desember 2016, Marwanto melayangkan surat keputusan secara resmi kepada JP Morgan. Menurut Marwanto hubungan kemitraan harus bisa dibangun dengan unsur profesional dan kredibilitas serta tanggung jawab. "Kemenkeu akan terus membangun hubungan kerja yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yang menjadi mitra kerja pemerintah," tegasnya.
Per tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segala aspek. Penyebabnya adalah JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.
Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A. Surat ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016.
Ada beberapa hal penting sebagai bagian dari pemutusan kontrak kerja sama. Berikut isinya:
"Bahwa Kemenkeu mengambil langkah, itu baik," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sama halnya dengan Sri Mulyani, Darmin juga merasa heran dengan hasil riset JPMorgan yang menurunkan peringkat surat utang atau obiligasi Indonesia hingga 2 tingkat dari overweight menjadi underweight.
Padahal, lembaga-pemeringkat utang lain, misalnya Fitch, menaikkan ranking Indonesia. "Yang namanya Fitch kan malah menaikkan, memperbaiki peringkat kita. Ini memang terlalu yang memberikan ranking, nggak tahu standarnya apa sebetulnya," ucapnya. Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini stabil dan berada dalam kondisi baik. Hasil riset JPMorgan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," tandasnya. Sebagai informasi, JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Sri Mulyani memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan.
Berdasarkan dokumen yang diterima, JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan. JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang.
Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya. JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweightmenjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius.
Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.
Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang. Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya.
JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral.
Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk. Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik.
Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
"Surat tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memutuskan segala hubungan kemitraan dengan JPMorgan Chase Bank terkait hasil risetJP Morgan Chase Bank yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional," bunyi surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
JP Morgan Chase Bank tidak diperbolehkan lagi menerima uang tebusan dari wajib pajak untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan putusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakhiri hubungan kerjasama dengan JP Morgan per 1 Januari 2017. "Iya, JP Morgan tidak lagi menjadi bank persepsi," kata Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama.
Program tax amnesty masih menyisakan satu periode terakhir, yakni hingga 31 Maret 2017. Hestu menyarankan kepada wajib pajak agar tidak lagi menyetorkan uang tebusan lewat bank tersebut. "Iya (uang tebusan tidak bisa melalui JP Morgan lagi)," tegas Hestu.
Seperti diketahui, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 tentang penetapan bank persepsi ada 77 bank yang menjadi penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Dengan dikeluarkannya JP Morgan, berarti hanya tersisa 76 bank
JPMorgan Chase Bank dicoret dari daftar agen penjual atau dealer utama Surat Utang Negara (SUN). Ini karena surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016 tentang pemutusan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR), melakukan pemutakhiran daftar Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dan Peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
JPMorgan terakhir kali mengikuti lelang SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN03170209 dan SPN12171109 dengan target indikatif Rp 10 triliun dan maksimal Rp 15 triliun.
Berikut Daftar Dealer Utama SUN:
Perbankan
- PT Bank Panin Tbk
- Citibank N.A
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
- Deutsche Bank AG
- PT Bank Permata Tbk
- HSBC
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank ANZ Indonesia
- Standard Chartered Bank
- PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Bahana Securities
- PT Bank Mandiri Tbk
- PT Danareksa Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
"Kementerian Keuangan mengakhiri kontrak kerja sama kemitraan dg JP Morgan Bank NA, sebagai Bank Persepsi, yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan Surat Menteri Keuangan tangal 17 November 2016 kpd JP Morgan, serta hasil pembahasan dalam rapat antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan JP Morgan pada tangal 1 Desember 2016,".
Pada 9 Desember 2016, Marwanto melayangkan surat keputusan secara resmi kepada JP Morgan. Menurut Marwanto hubungan kemitraan harus bisa dibangun dengan unsur profesional dan kredibilitas serta tanggung jawab. "Kemenkeu akan terus membangun hubungan kerja yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yang menjadi mitra kerja pemerintah," tegasnya.
Per tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segala aspek. Penyebabnya adalah JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.
Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A. Surat ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016.
Ada beberapa hal penting sebagai bagian dari pemutusan kontrak kerja sama. Berikut isinya:
- Tidak menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JPMorgan Chase Bank NA sebagai Bank Persepsi.
- Menyelesaikan segala. Perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan JPMorgan Chase Bank N.A sebagai Bank Persepsi.
- Segera melakukan sosialisasi kepada semua unit/staff dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi dimaksud
"Bahwa Kemenkeu mengambil langkah, itu baik," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sama halnya dengan Sri Mulyani, Darmin juga merasa heran dengan hasil riset JPMorgan yang menurunkan peringkat surat utang atau obiligasi Indonesia hingga 2 tingkat dari overweight menjadi underweight.
Padahal, lembaga-pemeringkat utang lain, misalnya Fitch, menaikkan ranking Indonesia. "Yang namanya Fitch kan malah menaikkan, memperbaiki peringkat kita. Ini memang terlalu yang memberikan ranking, nggak tahu standarnya apa sebetulnya," ucapnya. Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini stabil dan berada dalam kondisi baik. Hasil riset JPMorgan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," tandasnya. Sebagai informasi, JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Sri Mulyani memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan.
Berdasarkan dokumen yang diterima, JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan. JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang.
Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya. JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweightmenjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius.
Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.
Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Friday, December 23, 2016
Alfamart Keberatan Untuk Transparan Dalam Pelaopran Dana Donasi Uang Receh Dari Masyarakat
Pengelola toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), membantah menggunakan 10 persen dana donasi yang dikumpulkan dari masyarakat. Menurut Corporate Communication GM Alfamart Nur Rachman, Alfamart merupakan perusahaan terbuka sehingga tidak boleh mengelola dana donasi sendiri. Seluruh dana donasi tersebut, kata Rachman, diserahkan ke yayasan berskala nasional maupun internasional untuk mengelola, menyalurkan dan memberikan laporannya kepada Kementerian Sosial.
"Biaya operasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Mensos RI sebesar 10 persen dari pengumpulan dana dan 90 persen untuk pelaksanaan program sosial kemanusiaan, bukan untuk Alfamart, melainkan seluruhnya diserahkan dan dikelola oleh yayasan yang bekerja sama dengan Alfamart," kata Rachman.
Komisi Informasi Pusat, Senin (19/12), mengabulkan semua permohonan warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj. Artinya, Alfamart wajib memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Dalam pertimbanganan putusan tersebut, Majelis Komisioner dipimpin Dyah Aryani P itu menolak dalil SAT yang menyatakan hanya bertindak sebagai penyalur dana sumbangan.
Majelis Komisioner Yhannu Setyawan menyatakan, Alfamart sebagai badan usaha melakukan kegiatan di luar kegiatan usaha yakni mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Dari sumbangan yang diperoleh, sebesar 10 persen dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan. "Secara demikian maka terhadap kegiatan termohon yang berupa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (Donasi), pengelolaannya didanai atau bersumber dari sumbangan masyarakat," bunyi putusan.
Dari pengumpulan donasi masyarakat sepanjang 2015 lalu, SAT telah menyalurkan senilai lebih dari Rp33 miliar melalui 9 program yang dikelola bersama 8 yayasan. Lalu, dana donasi yang terkumpul dari 1 Januari hingga 30 September 2016 mencapai Rp21,1 miliar. SAT telah bekerja sama dengan lima yayasan untuk menyalurkan dana donasi konsumen sepanjang tahun 2016.
Rachman melanjutkan, pengumpulan donasi konsumen yang dilakukan Alfamart mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Menurut Rachman, peraturan itu menjelaskan tentang pengumpul sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi atau oleh kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
Organisasi tersebut, lanjut Rachman, harus punya persyaratan antara lain mempunyai akta notaris atau akta pendirian, telah terdaftar pada Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial setempat. "Dengan kata lain, pengumpul sumbangan dan pengelola adalah Yayasan yang mendapatkan ijin dari Kemsos RI. Sementara jaringan toko kami hanyalah media atau channel bagi pihak yayasan untuk mendapatkan sumbangan sukarela dari konsumen atau masyarakat," katanya.
Komisi Informasi Pusat memutuskan agar jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Salah satu pertimbangan hukum putusan KIP adalah Alfamart mengabungkan penggunaan dana donasi dengan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam laporan tahunan perusahaan (annual report) 2015.
"Hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon (SAT) sesuai dengan UU No 40/2007 dan PP No 47/2012," bunyi putusan Majelis Komisioner yang diketuai Dyah Aryani P. Pada laporan tahunan SAT tentang CSR di halaman 126 hingga 129, perusahaan memasukan penggunaan donasi konsumen sebagai bentuk CSR. SAT menguraikan kegiatan donasi konsumen dengan pihak-pihak yang menerima.
"Hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon (SAT) sesuai dengan UU No 40/2007 dan PP No 47/2012," bunyi putusan Majelis Komisioner yang diketuai Dyah Aryani P. Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Aturan itu diperjelas di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mengatakan, TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggara dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.
"Seharusnya dalam laporan tahunan 2015 bukan laporan donasi yang dikelola oleh termohon, melainkan hasil keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan untuk kegiatan TJSL," bunyi putusan KIP. Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan, dalam pengelolaan donasi konsumen, Alfamart bekerja sama dengan yayasan berskala nasional maupun internasional untuk mengelola, menyalurkan dan memberikan laporannya kepada pihak Kementerian Sosial.
"Dana donasi yang terkumpul melalui kasir 100 persen diserahkan ke yayasan, seperti PMI, UNICEF, Kick Andy Foundation. Tidak ada (donasi) digunakan buat CSR perusahaan apalagi usaha perusahaan," kata Solihin. Solihin juga mengatakan, setiap program kemanusian berasal dari donasi konsumen, Alfamart selalu menyampaikan asal muasal dananya.
"Kalau uang perusahaan itu CSR seperti truk sampah, Alfamart Class. Tidak ada itu 1 perak rupiah pun kita gunakan dana dari donasi," katanya. Corporate Communication GM Alfamart Nur Rachman menjelaskan, terdapat dua CSR yang dikerjakan oleh SAT, yaitu CSR yang menggunakan laba perusahaan dan CSR dari masyarakat. Dalam CSR dari masyarakat, SAT berperan sebagai media pengumpulan sumbangan sukarela dari konsumen (CSR cause promotion).
"Program CSR cause promotion pada akhirnya mampu mendorong masyarakat untuk mendonasikan uang. Ini hampir sama dengan program penggalangan dana yang dilakukan banyak televisi swasta ketika masyarakat membutuhkan bantuan, semisal bencana alam," kata Rachman. SAT, kata Rachman, tidak menggunakan donasi konsumen untuk membiayai kegiatan CSR perusahaan. Menurutnya, hasil transaksi belanja dan hasil donasi dipisahkan. Artinya dana donasi, kata Rachman, tidak akan masuk dalam neraca keuangan perusahaan. Pengumpulan donasi atau sumbangan dari masyarakat, lanjutnya, juga tidak sebagai aset bisnis.
"Ini karena membaca laporan Annual Report kami di mana laporan donasi disatukan bab-nya dengan bab CSR bukan berarti biaya CSR menggunakan donasi konsumen. Karena bab tersebut dijelaskan apa saja kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan perusahaan antara lain program Alfamart Class dan Outlet Binaan Alfamart," kata Nur Rachman.
Program penggalangan donasi konsumen melalui kasir, kata Rachman, dikerjakan dengan bantuan sistem informasi yang terintegrasi oleh komputer. Sistem ini mencatat penerimaan donasi konsumen yang seluruh hasilnya dikelola oleh yayasan kredibel dengan persetujuan pemerintah melalui Kementerian Sosial.
"Ini artinya jaringan toko milik termohon (Alfamart) hanyalah sebagai media untuk pengumpulan sumbangan sukarela dari konsumen kami, dan perlu diketahui bahwa penggalangan donasi konsumen seperti ini juga dilakukan oleh banyak perusahaan ritel modern di Indonesia karena memiliki dampak yang positif bagi masyarakat," ujar Rachman. Rachman melanjutkan, SAT juga selalu menyampaikan kegiatan yang dilakukan perusahaan ke publik saat menggunakan dana penggalangan donasi.
Seorang warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj menjelaskan, salah satu alasannya mengguat Alfamart karena perusahaan itu mengatasnamakan sumbangan donasi masyarakat itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal, dana CSR, menurut Mustolih, seharusnya diambil dari keuntungan perusahaan.
"Dana donasi Alfamart dijadikan sebagai bagian dari CSR perusahaan. Padahal CSR berasal dari laba keuntungan perusahan. Ini sesuatu yang perlu diluruskan dan tidak poleh terjadi. Harusnya Alfamart mengatakan bahwa sumbangan itu berasal dari masyarakat, bukan CSR," katanya.
Seorang warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj, 36 tahun, menggugat jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Senin (19/12) kemarin, KIP mengabulkan semua permohonan Mustolih dengan mewajibkan Alfamart memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat.
Menurut Mustholih, dia mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke KIP karena telah mencoba meminta data laporan keuangan kepada Alfamart, namun tak diindahkan. “Saya kesal karena Alfamart tidak memberikan jawaban yang jelas saat diminta laporan keuangan dana sumbangan,” kata Mustholih.
Mustholih merupakan salah satu pelanggan yang kerap berbelanja di Alfamart. Setiap kali berbelanja, petugas kasir menawarkan uang kembaliannya digunakan sebagai donasi secara sukarela. Awalnya, ia selalu menyumbang karena jumlahnya relatif kecil dari Rp100 hingga Rp400. "Setiap belanja ada kembalian di bawah Rp500. Kasir bertanya apakah uang itu mau disumbangkan? saya sering berikan kembalian itu," kata Mustolih.
Setelah rutin memberikan donasi, Mustolih iseng bertanya beberapa kali kepada pegawai Alfamart mengenai bukti donasi dan penyaluran dana tersebut. Namun, para petugas selalu memberikan jawaban yang tidak memuaskan, yaitu tidak ada bukti catatan sumbangan dan tak mengetahui penyaluran dana tersebut.
"Setiap kali bayar, kasir Alfamart selalu bertanya, apakah mau nyumbang? Lalu, saya selalu tanya balik. Kalau saya sumbang uang sumbangan masuk ke struk belanjaan? Kasir bilang tidak dan nanya balik memang kenapa? Saya jawab kalau sumbangan dicatat struk belanja silahkan ambil, kalau tidak jangan coba ambil uang saya," kata Mustolih yang berprofesi sebagai pengacara.
Mustolih pun tersadar, ternyata kasir bukan hanya meminta donasi kepada dirinya seorang, tapi kepada seluruh konsumen Alfamart. Mustolih pun mencari tahu laporan keuangan penggunaan donasi dengan berselancar internet. Namun, informasi yang diperolehnya tak memenuhi rasa penasarannya. Akhirnya, Mustolih memutuskan untuk menyurati direktur Alfamart pada 4 November 2015. Ia menanyakan 11 hal, seperti surat izin meminta donasi dari masyarakat, proposal perizinan donasi, laporan keuangan yang teraudit, hingga pihak penerima dana tersebut. Suratnya pun dijawab oleh SAT.
SAT mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan Mustolih. Dalam surat dua lembar itu, SAT menyebutkan legalitas pengumpulan donasi dan pelaporannya telah diatur oleh Kementerian Sosial. Selain itu SAT mengatakan telah mempublikasikan laporan donasi serta penyalurannya secara transparan kepada publik melalui berbagai media dan website perusahaan. "Apa yang saya minta sangat standar. Dijawab cuma dua halaman dan tidak menjawab rasa ingin tahu saya," katanya.
Tak puas dengan jawaban pihak Alfamart, dia kembali berkirim surat yang isinya keberatan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi SAT pada 30 November 2015. Surat tersebut tidak dijawab oleh SAT. Akhirnya, Mustolih memutuskan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP pada 3 Maret 2016. Tuntutannya adalah meminta SAT mempublikasikan dana donasi yang diperoleh dari masyarakat.
Hal lain yang mendorong Mustolih untuk menggugat karena Alfamart mengatasnamakan sumbangan donasi masyarakat itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Padahal, dana CSR, menurut Mustolih, seharusnya diambil dari keuntungan perusahaan.
"Dana donasi Alfamart dijadikan sebagai bagian dari CSR perusahaan. Padahal CSR berasal dari laba keuntungan perusahan. Ini sesuatu yang perlu diluruskan dan tidak poleh terjadi. Harusnya Alfamart mengatakan bahwa sumbangan itu berasal dari masyarakat, bukan CSR," katanya. Sidang KIP dimulai pada Oktober 2016 dan berlangsung empat kali. Di luar dugaan, ia harus melalui proses yang panjang untuk memuaskan rasa penasarannya.
"Tapi saya bersemangat mengejar pengelolaan keuangan karena uang yang terkumpul hingga puluhan miliar, hampir sama dengan ratusan orang tax amnesty," katanya. Dari pengumpulan donasi masyarakat sepanjang 2015 lalu, SAT telah menyalurkan senilai lebih dari Rp33 miliar melalui 9 program yang dikelola bersama 8 yayasan. Dana donasi yang terkumpul dari 1 Januari hingga 30 September 2016 mencapai Rp21,1 miliar. SAT telah melakukan lima kerja sama dengan lima yayasan untuk menyalurkan dana donasi konsumen sepanjang tahun 2016.
KIP menyatakan, SAT sebagai badan publik dan gerai toko Alfamart wajib memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Atas putusan tersebut, SAT mengajukan keberatan. Kini, sejak putusan dibacakan, SAT memiliki waktu 14 hari untuk mendaftarkan keberatannya di pengadilan negeri.
"Biaya operasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Mensos RI sebesar 10 persen dari pengumpulan dana dan 90 persen untuk pelaksanaan program sosial kemanusiaan, bukan untuk Alfamart, melainkan seluruhnya diserahkan dan dikelola oleh yayasan yang bekerja sama dengan Alfamart," kata Rachman.
Komisi Informasi Pusat, Senin (19/12), mengabulkan semua permohonan warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj. Artinya, Alfamart wajib memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Dalam pertimbanganan putusan tersebut, Majelis Komisioner dipimpin Dyah Aryani P itu menolak dalil SAT yang menyatakan hanya bertindak sebagai penyalur dana sumbangan.
Majelis Komisioner Yhannu Setyawan menyatakan, Alfamart sebagai badan usaha melakukan kegiatan di luar kegiatan usaha yakni mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Dari sumbangan yang diperoleh, sebesar 10 persen dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan. "Secara demikian maka terhadap kegiatan termohon yang berupa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (Donasi), pengelolaannya didanai atau bersumber dari sumbangan masyarakat," bunyi putusan.
Dari pengumpulan donasi masyarakat sepanjang 2015 lalu, SAT telah menyalurkan senilai lebih dari Rp33 miliar melalui 9 program yang dikelola bersama 8 yayasan. Lalu, dana donasi yang terkumpul dari 1 Januari hingga 30 September 2016 mencapai Rp21,1 miliar. SAT telah bekerja sama dengan lima yayasan untuk menyalurkan dana donasi konsumen sepanjang tahun 2016.
Rachman melanjutkan, pengumpulan donasi konsumen yang dilakukan Alfamart mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Menurut Rachman, peraturan itu menjelaskan tentang pengumpul sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi atau oleh kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
Organisasi tersebut, lanjut Rachman, harus punya persyaratan antara lain mempunyai akta notaris atau akta pendirian, telah terdaftar pada Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial setempat. "Dengan kata lain, pengumpul sumbangan dan pengelola adalah Yayasan yang mendapatkan ijin dari Kemsos RI. Sementara jaringan toko kami hanyalah media atau channel bagi pihak yayasan untuk mendapatkan sumbangan sukarela dari konsumen atau masyarakat," katanya.
Komisi Informasi Pusat memutuskan agar jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Salah satu pertimbangan hukum putusan KIP adalah Alfamart mengabungkan penggunaan dana donasi dengan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam laporan tahunan perusahaan (annual report) 2015.
"Hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon (SAT) sesuai dengan UU No 40/2007 dan PP No 47/2012," bunyi putusan Majelis Komisioner yang diketuai Dyah Aryani P. Pada laporan tahunan SAT tentang CSR di halaman 126 hingga 129, perusahaan memasukan penggunaan donasi konsumen sebagai bentuk CSR. SAT menguraikan kegiatan donasi konsumen dengan pihak-pihak yang menerima.
"Hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon (SAT) sesuai dengan UU No 40/2007 dan PP No 47/2012," bunyi putusan Majelis Komisioner yang diketuai Dyah Aryani P. Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Aturan itu diperjelas di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mengatakan, TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggara dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.
"Seharusnya dalam laporan tahunan 2015 bukan laporan donasi yang dikelola oleh termohon, melainkan hasil keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan untuk kegiatan TJSL," bunyi putusan KIP. Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan, dalam pengelolaan donasi konsumen, Alfamart bekerja sama dengan yayasan berskala nasional maupun internasional untuk mengelola, menyalurkan dan memberikan laporannya kepada pihak Kementerian Sosial.
"Dana donasi yang terkumpul melalui kasir 100 persen diserahkan ke yayasan, seperti PMI, UNICEF, Kick Andy Foundation. Tidak ada (donasi) digunakan buat CSR perusahaan apalagi usaha perusahaan," kata Solihin. Solihin juga mengatakan, setiap program kemanusian berasal dari donasi konsumen, Alfamart selalu menyampaikan asal muasal dananya.
"Kalau uang perusahaan itu CSR seperti truk sampah, Alfamart Class. Tidak ada itu 1 perak rupiah pun kita gunakan dana dari donasi," katanya. Corporate Communication GM Alfamart Nur Rachman menjelaskan, terdapat dua CSR yang dikerjakan oleh SAT, yaitu CSR yang menggunakan laba perusahaan dan CSR dari masyarakat. Dalam CSR dari masyarakat, SAT berperan sebagai media pengumpulan sumbangan sukarela dari konsumen (CSR cause promotion).
"Program CSR cause promotion pada akhirnya mampu mendorong masyarakat untuk mendonasikan uang. Ini hampir sama dengan program penggalangan dana yang dilakukan banyak televisi swasta ketika masyarakat membutuhkan bantuan, semisal bencana alam," kata Rachman. SAT, kata Rachman, tidak menggunakan donasi konsumen untuk membiayai kegiatan CSR perusahaan. Menurutnya, hasil transaksi belanja dan hasil donasi dipisahkan. Artinya dana donasi, kata Rachman, tidak akan masuk dalam neraca keuangan perusahaan. Pengumpulan donasi atau sumbangan dari masyarakat, lanjutnya, juga tidak sebagai aset bisnis.
"Ini karena membaca laporan Annual Report kami di mana laporan donasi disatukan bab-nya dengan bab CSR bukan berarti biaya CSR menggunakan donasi konsumen. Karena bab tersebut dijelaskan apa saja kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan perusahaan antara lain program Alfamart Class dan Outlet Binaan Alfamart," kata Nur Rachman.
Program penggalangan donasi konsumen melalui kasir, kata Rachman, dikerjakan dengan bantuan sistem informasi yang terintegrasi oleh komputer. Sistem ini mencatat penerimaan donasi konsumen yang seluruh hasilnya dikelola oleh yayasan kredibel dengan persetujuan pemerintah melalui Kementerian Sosial.
"Ini artinya jaringan toko milik termohon (Alfamart) hanyalah sebagai media untuk pengumpulan sumbangan sukarela dari konsumen kami, dan perlu diketahui bahwa penggalangan donasi konsumen seperti ini juga dilakukan oleh banyak perusahaan ritel modern di Indonesia karena memiliki dampak yang positif bagi masyarakat," ujar Rachman. Rachman melanjutkan, SAT juga selalu menyampaikan kegiatan yang dilakukan perusahaan ke publik saat menggunakan dana penggalangan donasi.
Seorang warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj menjelaskan, salah satu alasannya mengguat Alfamart karena perusahaan itu mengatasnamakan sumbangan donasi masyarakat itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal, dana CSR, menurut Mustolih, seharusnya diambil dari keuntungan perusahaan.
"Dana donasi Alfamart dijadikan sebagai bagian dari CSR perusahaan. Padahal CSR berasal dari laba keuntungan perusahan. Ini sesuatu yang perlu diluruskan dan tidak poleh terjadi. Harusnya Alfamart mengatakan bahwa sumbangan itu berasal dari masyarakat, bukan CSR," katanya.
Seorang warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj, 36 tahun, menggugat jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Senin (19/12) kemarin, KIP mengabulkan semua permohonan Mustolih dengan mewajibkan Alfamart memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat.
Menurut Mustholih, dia mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke KIP karena telah mencoba meminta data laporan keuangan kepada Alfamart, namun tak diindahkan. “Saya kesal karena Alfamart tidak memberikan jawaban yang jelas saat diminta laporan keuangan dana sumbangan,” kata Mustholih.
Mustholih merupakan salah satu pelanggan yang kerap berbelanja di Alfamart. Setiap kali berbelanja, petugas kasir menawarkan uang kembaliannya digunakan sebagai donasi secara sukarela. Awalnya, ia selalu menyumbang karena jumlahnya relatif kecil dari Rp100 hingga Rp400. "Setiap belanja ada kembalian di bawah Rp500. Kasir bertanya apakah uang itu mau disumbangkan? saya sering berikan kembalian itu," kata Mustolih.
Setelah rutin memberikan donasi, Mustolih iseng bertanya beberapa kali kepada pegawai Alfamart mengenai bukti donasi dan penyaluran dana tersebut. Namun, para petugas selalu memberikan jawaban yang tidak memuaskan, yaitu tidak ada bukti catatan sumbangan dan tak mengetahui penyaluran dana tersebut.
"Setiap kali bayar, kasir Alfamart selalu bertanya, apakah mau nyumbang? Lalu, saya selalu tanya balik. Kalau saya sumbang uang sumbangan masuk ke struk belanjaan? Kasir bilang tidak dan nanya balik memang kenapa? Saya jawab kalau sumbangan dicatat struk belanja silahkan ambil, kalau tidak jangan coba ambil uang saya," kata Mustolih yang berprofesi sebagai pengacara.
Mustolih pun tersadar, ternyata kasir bukan hanya meminta donasi kepada dirinya seorang, tapi kepada seluruh konsumen Alfamart. Mustolih pun mencari tahu laporan keuangan penggunaan donasi dengan berselancar internet. Namun, informasi yang diperolehnya tak memenuhi rasa penasarannya. Akhirnya, Mustolih memutuskan untuk menyurati direktur Alfamart pada 4 November 2015. Ia menanyakan 11 hal, seperti surat izin meminta donasi dari masyarakat, proposal perizinan donasi, laporan keuangan yang teraudit, hingga pihak penerima dana tersebut. Suratnya pun dijawab oleh SAT.
SAT mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan Mustolih. Dalam surat dua lembar itu, SAT menyebutkan legalitas pengumpulan donasi dan pelaporannya telah diatur oleh Kementerian Sosial. Selain itu SAT mengatakan telah mempublikasikan laporan donasi serta penyalurannya secara transparan kepada publik melalui berbagai media dan website perusahaan. "Apa yang saya minta sangat standar. Dijawab cuma dua halaman dan tidak menjawab rasa ingin tahu saya," katanya.
Tak puas dengan jawaban pihak Alfamart, dia kembali berkirim surat yang isinya keberatan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi SAT pada 30 November 2015. Surat tersebut tidak dijawab oleh SAT. Akhirnya, Mustolih memutuskan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP pada 3 Maret 2016. Tuntutannya adalah meminta SAT mempublikasikan dana donasi yang diperoleh dari masyarakat.
Hal lain yang mendorong Mustolih untuk menggugat karena Alfamart mengatasnamakan sumbangan donasi masyarakat itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Padahal, dana CSR, menurut Mustolih, seharusnya diambil dari keuntungan perusahaan.
"Dana donasi Alfamart dijadikan sebagai bagian dari CSR perusahaan. Padahal CSR berasal dari laba keuntungan perusahan. Ini sesuatu yang perlu diluruskan dan tidak poleh terjadi. Harusnya Alfamart mengatakan bahwa sumbangan itu berasal dari masyarakat, bukan CSR," katanya. Sidang KIP dimulai pada Oktober 2016 dan berlangsung empat kali. Di luar dugaan, ia harus melalui proses yang panjang untuk memuaskan rasa penasarannya.
"Tapi saya bersemangat mengejar pengelolaan keuangan karena uang yang terkumpul hingga puluhan miliar, hampir sama dengan ratusan orang tax amnesty," katanya. Dari pengumpulan donasi masyarakat sepanjang 2015 lalu, SAT telah menyalurkan senilai lebih dari Rp33 miliar melalui 9 program yang dikelola bersama 8 yayasan. Dana donasi yang terkumpul dari 1 Januari hingga 30 September 2016 mencapai Rp21,1 miliar. SAT telah melakukan lima kerja sama dengan lima yayasan untuk menyalurkan dana donasi konsumen sepanjang tahun 2016.
KIP menyatakan, SAT sebagai badan publik dan gerai toko Alfamart wajib memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Atas putusan tersebut, SAT mengajukan keberatan. Kini, sejak putusan dibacakan, SAT memiliki waktu 14 hari untuk mendaftarkan keberatannya di pengadilan negeri.
Friday, December 2, 2016
Direktur dan Komisaris Taxi Express Ramai Ramai Mengundurkan Diri
Para pimpinan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) ramai-ramai mengundurkan diri. Mengutip keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/12/2016), perseroan telah menerima surat pengunduran diri Daniel Podiman dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
Pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2017 atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait persetujuan pengunduran diri tersebut. Selain itu, perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri David Santoso dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
Pengunduran diri selanjutnya dilakukan oleh Tan Tjoe Liang dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. Darjoto Setyawan juga mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. Sementara S.Y Wenas memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
Paul Capelle juga mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen. Para direksi dan komisaris PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) ramai-ramai mengundurkan diri. Pengunduran ini disampaikan perseroan langsung dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Salah satu yang mengundurkan diri adalah David Santoso selaku Direktur Keuangan. Lantas, apa alasan mereka mengundurkan diri secara bersamaan? "Ini pergantian antar waktu, sesuai akta 5 tahun sekali. Kan maksimal 2 kali, tapi kami sekali saja cukup, ini baru sekali (menjabat) setelah IPO," ujarnya.
Menurut David, opsi mengundurkan diri juga telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan, ada 2 opsi yang bisa dilakukan yaitu mengundurkan diri atau diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Kan ada 2 opsi, mengundurkan diri atau diberhentikan melalui RUPS. Kami lebih memilih mengundurkan diri," katanya. Saat ini, kata David, sudah ada pengganti dari direksi dan komisaris yang mengundurkan diri. Namun, nama-namanya akan diumumkan usai RUPSLB yang akan digelar Januari mendatang.
"Orang-orangnya sudah ada, sudah fix, sudah beberapa bulan ini dipilih. Nanti diumumkan setelah RUPS, rencananya Januari," katanya. Menurut David, saat ini Taksi Express sebagai perusahaan layanan transportasi terkemuka di Indonesia butuh wajah-wajah baru yang punya inovasi dan ambisi yang lebih freshuntuk bisa mengembangkan bisnis perseroan.
"Express sudah ada sejak 1989, tapi orang-orangnya sama, saya sudah 10 tahun di sini, jadi butuh regenerasi. Butuh regenerasi, beralih ke manajemen yang fresh karena persaingan investasi sengit baik taksi online maupun konvensional, itu dianggap sebagai tantangan," jelas dia.
Dengan orang-orang baru nanti, David berharap, perseroan akan lebih maju dan mampu bersaing dengan layanan serupa namun lebih mampu berinovasi seperti taksi online. "Kita percaya dengan pergantian bisa maju lagi. Persaingan taksi seperti ini (online) perlu jeli, pemikiran harus lebih maju dan up to date. Kita mungkin orang-orang lama jadi konservatif, butuh yang agresif sehingga mampu berinovasi lebih baik," tandasnya.
Informasi saja, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) mencatatkan kerugian sebesar Rp 81,805 miliar dalam 9 bulan pertama tahun 2016 atau periode yang berakhir pada 30 September 2016.
Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya, perseroan masih membukukan keuntungan sebesar Rp 11,075 miliar. Rugi tersebut disebabkan karena perseroan menderita rugi selisih kurs.
Pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2017 atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait persetujuan pengunduran diri tersebut. Selain itu, perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri David Santoso dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
Pengunduran diri selanjutnya dilakukan oleh Tan Tjoe Liang dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. Darjoto Setyawan juga mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. Sementara S.Y Wenas memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
Paul Capelle juga mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen. Para direksi dan komisaris PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) ramai-ramai mengundurkan diri. Pengunduran ini disampaikan perseroan langsung dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Salah satu yang mengundurkan diri adalah David Santoso selaku Direktur Keuangan. Lantas, apa alasan mereka mengundurkan diri secara bersamaan? "Ini pergantian antar waktu, sesuai akta 5 tahun sekali. Kan maksimal 2 kali, tapi kami sekali saja cukup, ini baru sekali (menjabat) setelah IPO," ujarnya.
Menurut David, opsi mengundurkan diri juga telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan, ada 2 opsi yang bisa dilakukan yaitu mengundurkan diri atau diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Kan ada 2 opsi, mengundurkan diri atau diberhentikan melalui RUPS. Kami lebih memilih mengundurkan diri," katanya. Saat ini, kata David, sudah ada pengganti dari direksi dan komisaris yang mengundurkan diri. Namun, nama-namanya akan diumumkan usai RUPSLB yang akan digelar Januari mendatang.
"Orang-orangnya sudah ada, sudah fix, sudah beberapa bulan ini dipilih. Nanti diumumkan setelah RUPS, rencananya Januari," katanya. Menurut David, saat ini Taksi Express sebagai perusahaan layanan transportasi terkemuka di Indonesia butuh wajah-wajah baru yang punya inovasi dan ambisi yang lebih freshuntuk bisa mengembangkan bisnis perseroan.
"Express sudah ada sejak 1989, tapi orang-orangnya sama, saya sudah 10 tahun di sini, jadi butuh regenerasi. Butuh regenerasi, beralih ke manajemen yang fresh karena persaingan investasi sengit baik taksi online maupun konvensional, itu dianggap sebagai tantangan," jelas dia.
Dengan orang-orang baru nanti, David berharap, perseroan akan lebih maju dan mampu bersaing dengan layanan serupa namun lebih mampu berinovasi seperti taksi online. "Kita percaya dengan pergantian bisa maju lagi. Persaingan taksi seperti ini (online) perlu jeli, pemikiran harus lebih maju dan up to date. Kita mungkin orang-orang lama jadi konservatif, butuh yang agresif sehingga mampu berinovasi lebih baik," tandasnya.
Informasi saja, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) mencatatkan kerugian sebesar Rp 81,805 miliar dalam 9 bulan pertama tahun 2016 atau periode yang berakhir pada 30 September 2016.
Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya, perseroan masih membukukan keuntungan sebesar Rp 11,075 miliar. Rugi tersebut disebabkan karena perseroan menderita rugi selisih kurs.
Subscribe to:
Posts (Atom)