Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pelbagai keluhan terkait perumahan memiliki jenis yang beragam, di antaranya pada apartemen. Staf Pengaduan dan Hukum YLKI, Mustafa mengatakan berbagai keluhan itu ditemukan mulai dari proses penawaran, pembangunan, hingga pengelolaan.
Pengaduan soal pemasaran, kata Mustafa, terkait dengan janji-janji atau iklan di brosur yang tidak dipenuhi oleh pengembang. "Janji-janji yang enggak ditepati, jual mimpi, itu poin penting dari sisi penawaran," kata Mustafa. Salah satu contohnya, kata Mustafa adalah kasus komika Acho yang dijanjikan oleh pengembang adanya ruang terbuka hijau. Namun, lanjutnya, bukan ruang terbuka hijau yang didapatkan tetapi justru ruang terbuka beton.
"Hal-hal seperti itu sudah terjadi banyak, wanprestasi kemudian janji-janji enggak ditepati, jual mimpi, itu poin penting dalam sisi penawaran". Diketahui, kasus konsumen kembali mencuat usai komika Acho dijerat pasal pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu terkait dengan kritik yang disampaikanya melalui blog mengenai fasilitas di Apartemen Green Pramuka.
Terkait hal itu, YLKI juga menyatakan apa yang disampaikan oleh Acho tidak keliru. Lembaga itu justru mengecam kriminalisasi komika tersebut. Soal pembangunan, lanjut Mustafa, hal itu berkaitan dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Selain itu juga keterlambatan serah terima unit dari pengembang kepada konsumen.
Keterlambatan tersebut menurut Mustafa sangat merugikan konsumen. Hal ini karena pengembang tidak langsung memberikan kompensasi kepada konsumen. Kompensasi baru dibayarkan enam bulan dari tanggal keterlambatan. Aturan soal kompensasi tersebut, kata Mustafa sudah ada dalam perjanjian dan konsumen menjadi pihak yang dirugikan.
"Dalam perjanjian dibuat seperti itu, itu enggak seimbang, sangat enggak adil, enggak bisa dinego," ujarnya.
Data aduan YLKI menyebut setidaknya aduan tentang pembangunan ada 39,84 persen dari 123 aduan perumahan. Sementara itu, terkait dengan pengelolaan, Mustafa menyebut sering kali pengembang melalukan intervensi dalam pengelolaan, misalnya pengelolaan apartemen.
Data aduan YLKI menyebut ada 17,89 persen dari 123 aduan tentang pengelolaan yang diterima YLKI. Menurut Mustafa, dalam jangka waktu satu tahun setelah serah terima unit dan konsumen sudah mendapatkan bukti, misalnya sertifikat, harusnya dibentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS).
Fungsinya, melakukan musyawarah dan perundingan untuk menentukan pihak yang akan mengelola apartemen. Pengembang, kata Mustafa, sering kali melakukan intervensi dalam pembentukan P3SRS dengan berbagai modus. Misalnya dengan menghalang-halangi pembentukan P3SRS dengan alasan seluruh unit belum terjual. Modus lainnya, dengan menempatkan orang dalam P3SRS.
Tuesday, August 8, 2017
Daya Beli Masyarakat Bawah Sudah Habis
Perekonomian Indonesia yang sebesar 5,01% pada kuartal II-2017 belum menunjukkan terjadinya penguatan daya beli masyarakat, meskipun konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh tipis dari 4,94% menjadi 4,95%. Momen Lebaran di Juni tahun ini harusnya menjadi ajang masyarakat belanja lebih besar dari hari biasanya. Namun konsumsi masyarakat saat Lebaran ternyata tak sesuai harapan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, tumbuh tipisnya konsumsi rumah tangga karena daya beli masyarakat kelas bawah sudah benar-benar tidak ada, ditambah lagi masyarakat kelas menengah ke atas yang cenderung menahan konsumsinya, dan memilih menabung. Dan ini terjadi akibat kecilnya kenaikan UMR (yang dibatasi sedikit diatas inflasi) sehingga tidak ada meningkatkan daya beli secara signifikan serta membuat masyarakat takut membelanjakan uangnya.
"Kelas menengah bawah itu enggak punya daya beli, sudah kering, jadi begini sebetulnya yang kelas menengah atas tentunya tidak masalah dengan daya beli, mereka karena masalah punya kepercayaan situasi seperti apa, itu yang membuat menjadi menahan belanja, sedangkan di bawah itu yang kemarin saya bilang sektor formalnya menyusut banget," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani.
Penilaian Apindo soal pelemahan daya beli di kelas menengah ke bawah berdasarkan data laporan dari pelaku usaha ritel yang merupakan anggota Apindo. "Jadi saya bukan ingin berdebat, tapi saya ingin menyampaikan fakta saja, faktanya seperti ini, kalau saya lihat BPS ini mau menutup-nutupi padahal semua sudah tahu seperti ini, dan ini harus dicarikan solusi, tapi poinnya makin hari makin susah kita bisnis," jelas dia.
Lanjut Hariyadi, daya beli masyarakat yang lesu ini juga dampak dari langkah para pelaku usaha dalam menyesuaikan kondisi perekonomian nasional yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian global, serta beberapa isu perpolitikan di dalam negeri yang dianggap memiliki risiko, bahkan penyesuaian dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Dengan kondisi yang seperti ini, kata Hariyadi, maka pelaku usaha enggan mengucurkan dananya atau investasinya untuk meningkatkan produksi, justru sebaliknya produksi dikurangi bersamaan dengan pemangkasan tenaga kerja, dengan begitu maka penghasilan masyarakat mengalami penyusutan yang membuat daya beli melemah.
"Kita ini bisnis, manakala ditekan otomatis perusahaan akan survive, akhirnya kita potong-potong biaya, dengan kebijakan yang semakin menyulitkan itu membuat orang kepercayaannya tidak ada, kepercayaannya enggak ada dan melakukan perampingan, tidak ada ekspansi, ya bubarlah ekonomi ini," tambah dia.
Dia juga menganggap, fenomena lesunya daya beli masyarakat tidak ditanggapi dengan cermat oleh beberapa jajaran menteri kebinet kerja yang notabene berasal dari kalangan pengusaha. Seharusnya, pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengusaha dapat bekerja sama dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, Taiwan, di mana pemerintah dan pengusahanya bersatu untuk memakmurkan negaranya.
Menteri-menteri ini banyak yang pengusaha, tapi entah bagaimana setelah jadi menteri kok kayak tutup mata, kami itu kadang-kadang puyeng juga sebenarnya bagaimana sih, kalau negara lain itukan antara si pemerintah dan pengusahanya kompak bener, kalau di sini itu enggak pengusaha, apalagi kaum pekerja sektor swasta dan informal itu dianggapnya sapi perah, ini yang terjadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pertumbuhan ekonomi 5,01% di kuartal II-2017 atau setara dengan kuartal sebelumnya. Menurut Sri Mulyani ada sisi baik sekaligus sisi yang perlu diperhatikan dengan sangat serius. "Pertumbuhan ekonomi kuartal II ada hal yang positif dan ada hal yang perlu kami perhatikan serius," ungkap Sri Mulyani di Hotel Hyatt, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Dari sisi investasi yang tergambar dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh cukup bagus dengan capaian 5,35%. Kemudian ekspor sedikit melambat 3,36% dan impor 0,55%. Konsumsi pemerintah negatif 1,93% dan konsumsi rumah tangga hanya naik sedikit menjadi 4,95%. "Konsumsi rumah tangga 4,95% itu dekat sekali dengan 5%, kami di satu sisi harus lihat itu positif dan tetap hati-hati karena konsumsi rumah tangga itu berdampak paling besar dari sisi permintaan ke PDB," jelasnya.
Sri Mulyani menyadari adanya pengaruh inflasi yang lebih tingi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya terhadap konsumsi rumah tangga. Khususnya untuk masyarakat dengan pendapatan kelas menengah ke bawah. "Kami perlu perhatikan sesuai inflasi yang terjadi memang lebih tinggi dibanding tahun lalu, maka itu menekan kuartal II," imbuhnya.
Kesalahan yang sempat terjadi adalah keterlambatan penyaluran bantuan sosial seperti rastra kepada masyarakat kelas bawah, akibat perubahan mekanisme dari tunai menjadi non tunai. "Eksekusinya memang agak terlambat tapi itu bisa meningkatkan kapasitas masyarakat terutama untuk kelas bawah untuk bisa mendapatkan momentum untuk meningkatkan konsumsinya," terang Sri Mulyani.
Segala kekurangan yang terjadi pada kuartal II akan segera diperbaiki oleh pemerintah. Termasuk memberikan keyakinan kepada kelompok menengah ke atas agar tetap belanja seperti biasanya. Target pemerintah 2017 ekonomi tumbuh 5,2%. "Di (kelompok) menengah kami harap growth itu bisa memberikan confident yang bisa meningkatkan keinginan untuk berinvestasi dan konsumsi," pungkasnya.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui adanya perlambatan daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan kondisi dua tahun yang lalu. Sekarang, pada kuartal II-2017 daya beli yang tergambar dari konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95%. "Dibanding dua tahun lalu mungkin sedikit melambat," ungkap Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Alasannya, kata Darmin yaitu perlambatan ekonomi secara global yang kemudian berimbas kepada situasi nasional. Salah satunya harga komoditas yang anjlok, sehingga memukul ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada batu bara dan Crude Palm Oil (CPO).
"Dua tahun lalu ekspor impor sedang merosot," imbuhnya.
Banyak masyarakat yang kemudian mengalami penurunan penghasilan akibat penurunan ekspor. Maka dari itu daya beli juga tidak bisa setinggi dulu, sekitar 2009 hingga 2012. Kuartal I-2017 adalah titik terendah dari penurunan daya beli dengan realisasi pertumbuhan 4,94%. Periode sekarang kembali ada kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Darmin tidak sepakat bila daya beli disebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.
"Sedikit, tapi naik. Jadi jangan bilang melambat," kata Darmin.
Darmin memaparkan, Lebaran memberikan efek positif terhadap ekonomi nasional. Akan tetapi aktivitas belanja lebih banyak dilakukan masyarakat pasca Lebaran. Sehingga dalam hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), belanja masuk ke kuartal III-2017. "Pas orang siap-siap mau lebaran di tahun ini, datanya dikumpulkan. Dia mau pulang kampung, dia mau ngapain, maka dia simpan dulu duitnya. Masa dia belanjakan pas dia mau pulang. Dia kan mau gaya juga di kampung," terangnya.
Maka dari itu ada kenaikan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Analisa tersebut, kata Darmin, akan dijawab sempurna ketika penjualan ritel selama Juli 2017 diumumkan. "Jadi supaya persoalan itu clear, melambat atau tidak, sebagian sudah tergambar dari data PDB," tandasnya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, tumbuh tipisnya konsumsi rumah tangga karena daya beli masyarakat kelas bawah sudah benar-benar tidak ada, ditambah lagi masyarakat kelas menengah ke atas yang cenderung menahan konsumsinya, dan memilih menabung. Dan ini terjadi akibat kecilnya kenaikan UMR (yang dibatasi sedikit diatas inflasi) sehingga tidak ada meningkatkan daya beli secara signifikan serta membuat masyarakat takut membelanjakan uangnya.
"Kelas menengah bawah itu enggak punya daya beli, sudah kering, jadi begini sebetulnya yang kelas menengah atas tentunya tidak masalah dengan daya beli, mereka karena masalah punya kepercayaan situasi seperti apa, itu yang membuat menjadi menahan belanja, sedangkan di bawah itu yang kemarin saya bilang sektor formalnya menyusut banget," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani.
Penilaian Apindo soal pelemahan daya beli di kelas menengah ke bawah berdasarkan data laporan dari pelaku usaha ritel yang merupakan anggota Apindo. "Jadi saya bukan ingin berdebat, tapi saya ingin menyampaikan fakta saja, faktanya seperti ini, kalau saya lihat BPS ini mau menutup-nutupi padahal semua sudah tahu seperti ini, dan ini harus dicarikan solusi, tapi poinnya makin hari makin susah kita bisnis," jelas dia.
Lanjut Hariyadi, daya beli masyarakat yang lesu ini juga dampak dari langkah para pelaku usaha dalam menyesuaikan kondisi perekonomian nasional yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian global, serta beberapa isu perpolitikan di dalam negeri yang dianggap memiliki risiko, bahkan penyesuaian dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Dengan kondisi yang seperti ini, kata Hariyadi, maka pelaku usaha enggan mengucurkan dananya atau investasinya untuk meningkatkan produksi, justru sebaliknya produksi dikurangi bersamaan dengan pemangkasan tenaga kerja, dengan begitu maka penghasilan masyarakat mengalami penyusutan yang membuat daya beli melemah.
"Kita ini bisnis, manakala ditekan otomatis perusahaan akan survive, akhirnya kita potong-potong biaya, dengan kebijakan yang semakin menyulitkan itu membuat orang kepercayaannya tidak ada, kepercayaannya enggak ada dan melakukan perampingan, tidak ada ekspansi, ya bubarlah ekonomi ini," tambah dia.
Dia juga menganggap, fenomena lesunya daya beli masyarakat tidak ditanggapi dengan cermat oleh beberapa jajaran menteri kebinet kerja yang notabene berasal dari kalangan pengusaha. Seharusnya, pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengusaha dapat bekerja sama dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, Taiwan, di mana pemerintah dan pengusahanya bersatu untuk memakmurkan negaranya.
Menteri-menteri ini banyak yang pengusaha, tapi entah bagaimana setelah jadi menteri kok kayak tutup mata, kami itu kadang-kadang puyeng juga sebenarnya bagaimana sih, kalau negara lain itukan antara si pemerintah dan pengusahanya kompak bener, kalau di sini itu enggak pengusaha, apalagi kaum pekerja sektor swasta dan informal itu dianggapnya sapi perah, ini yang terjadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pertumbuhan ekonomi 5,01% di kuartal II-2017 atau setara dengan kuartal sebelumnya. Menurut Sri Mulyani ada sisi baik sekaligus sisi yang perlu diperhatikan dengan sangat serius. "Pertumbuhan ekonomi kuartal II ada hal yang positif dan ada hal yang perlu kami perhatikan serius," ungkap Sri Mulyani di Hotel Hyatt, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Dari sisi investasi yang tergambar dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh cukup bagus dengan capaian 5,35%. Kemudian ekspor sedikit melambat 3,36% dan impor 0,55%. Konsumsi pemerintah negatif 1,93% dan konsumsi rumah tangga hanya naik sedikit menjadi 4,95%. "Konsumsi rumah tangga 4,95% itu dekat sekali dengan 5%, kami di satu sisi harus lihat itu positif dan tetap hati-hati karena konsumsi rumah tangga itu berdampak paling besar dari sisi permintaan ke PDB," jelasnya.
Sri Mulyani menyadari adanya pengaruh inflasi yang lebih tingi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya terhadap konsumsi rumah tangga. Khususnya untuk masyarakat dengan pendapatan kelas menengah ke bawah. "Kami perlu perhatikan sesuai inflasi yang terjadi memang lebih tinggi dibanding tahun lalu, maka itu menekan kuartal II," imbuhnya.
Kesalahan yang sempat terjadi adalah keterlambatan penyaluran bantuan sosial seperti rastra kepada masyarakat kelas bawah, akibat perubahan mekanisme dari tunai menjadi non tunai. "Eksekusinya memang agak terlambat tapi itu bisa meningkatkan kapasitas masyarakat terutama untuk kelas bawah untuk bisa mendapatkan momentum untuk meningkatkan konsumsinya," terang Sri Mulyani.
Segala kekurangan yang terjadi pada kuartal II akan segera diperbaiki oleh pemerintah. Termasuk memberikan keyakinan kepada kelompok menengah ke atas agar tetap belanja seperti biasanya. Target pemerintah 2017 ekonomi tumbuh 5,2%. "Di (kelompok) menengah kami harap growth itu bisa memberikan confident yang bisa meningkatkan keinginan untuk berinvestasi dan konsumsi," pungkasnya.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui adanya perlambatan daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan kondisi dua tahun yang lalu. Sekarang, pada kuartal II-2017 daya beli yang tergambar dari konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95%. "Dibanding dua tahun lalu mungkin sedikit melambat," ungkap Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Alasannya, kata Darmin yaitu perlambatan ekonomi secara global yang kemudian berimbas kepada situasi nasional. Salah satunya harga komoditas yang anjlok, sehingga memukul ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada batu bara dan Crude Palm Oil (CPO).
"Dua tahun lalu ekspor impor sedang merosot," imbuhnya.
Banyak masyarakat yang kemudian mengalami penurunan penghasilan akibat penurunan ekspor. Maka dari itu daya beli juga tidak bisa setinggi dulu, sekitar 2009 hingga 2012. Kuartal I-2017 adalah titik terendah dari penurunan daya beli dengan realisasi pertumbuhan 4,94%. Periode sekarang kembali ada kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Darmin tidak sepakat bila daya beli disebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.
"Sedikit, tapi naik. Jadi jangan bilang melambat," kata Darmin.
Darmin memaparkan, Lebaran memberikan efek positif terhadap ekonomi nasional. Akan tetapi aktivitas belanja lebih banyak dilakukan masyarakat pasca Lebaran. Sehingga dalam hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), belanja masuk ke kuartal III-2017. "Pas orang siap-siap mau lebaran di tahun ini, datanya dikumpulkan. Dia mau pulang kampung, dia mau ngapain, maka dia simpan dulu duitnya. Masa dia belanjakan pas dia mau pulang. Dia kan mau gaya juga di kampung," terangnya.
Maka dari itu ada kenaikan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Analisa tersebut, kata Darmin, akan dijawab sempurna ketika penjualan ritel selama Juli 2017 diumumkan. "Jadi supaya persoalan itu clear, melambat atau tidak, sebagian sudah tergambar dari data PDB," tandasnya.
Saturday, August 5, 2017
Bukalapak Bukukan Penjualan Rp 12 Triliun per Tahun
CEO Bukalapak, Achmad Zaky, mengatakan meski ramai pemberitaan belakangan ini terkait lesunya daya beli masyarakat, namun nyatanya transaksi penjualan di e-commerce malah naik.
"Kalau di Bukalapak sendiri naik tiga digit atau triple digit. Satu bulan transaksi di Bukalapak mencapai Rp 1 triliun, dengan transaksi per hari rata-rata 150.000. So far masih terus mengalami peningkatan terus sebagaimana jumlah pelapak yang saat ini sudah 1,7 juta," jelas Zaky.
Soal perbandingan dengan toko ritel yang malah menurun, menurut dia, fenomena tersebut harus dilihat secara lebih mendalam. Lantaran selain daya beli, faktor lainnya juga pergeseran tren berbelanja. "Itu harus dilihat secara holistik, misalnya yang sepi kan toko-toko saja, atau yang di mal dengan biaya sewa tinggi, dan sebagainya. Sementara di online modal kecil pun bisa," terang Zaky.
"Kemudian contoh mudahnya, orang di ujung Sabang bisa jualan kopi langsung ke pembeli yang berada di apartemen mewah di Jakarta. 5 Tahun lalu, tidak ada yang seperti itu. Jadi ada pergeseran perputaran ekonomi, karena di manapun orang sekarang bisa berjualan," imbuhnya.
Lanjut dia, produk yang paling banyak dicari di toko online pun sebenarnya merupakan produk yang bukan kebutuhan pokok. "Paling banyak dicari di Bukalapak itu produk fashion, pakaian contohnya. Baru kemudian kedua itu gadget. Intinya ada online menciptakan opportunity yang sama, pemain besar dan UKM," ujar Zaky.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Feriadi, menuturkan tren belanja online terus meningkat, yang bisa dilihat dari terus naiknya jasa pengiriman dari toko-toko online.
"Pertumbuhan jumlah pengiriman JNE mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun lalu konsisten mencapai 30%, tahun ini pun diharapkan dapat tetap konsisten di angka tersebut. Saat ini jumlah pengiriman paket setiap bulannya rata-rata 16 juta paket. Sekitar 60%-70% pengiriman JNE adalah pengiriman e-commerce dari online marketplace," jelas Feriadi.
Lanjut dia, jumlah paket hanya berasal dari toko e-commerce, dan belum menghitung paket jual beli online yang dilakukan lewat media sosial. "Jumlah tersebut belum termasuk pengiriman paket dari para online seller yang berdagang tidak melalui online marketplace, tapi dari akun-akun social media pribadi sehingga tidak terdeteksi, karena tidak berbeda dengan pelanggan pada umumnya yang mengirimkan paket untuk keperluan pribadi," tutur Feriadi.
"Kalau di Bukalapak sendiri naik tiga digit atau triple digit. Satu bulan transaksi di Bukalapak mencapai Rp 1 triliun, dengan transaksi per hari rata-rata 150.000. So far masih terus mengalami peningkatan terus sebagaimana jumlah pelapak yang saat ini sudah 1,7 juta," jelas Zaky.
Soal perbandingan dengan toko ritel yang malah menurun, menurut dia, fenomena tersebut harus dilihat secara lebih mendalam. Lantaran selain daya beli, faktor lainnya juga pergeseran tren berbelanja. "Itu harus dilihat secara holistik, misalnya yang sepi kan toko-toko saja, atau yang di mal dengan biaya sewa tinggi, dan sebagainya. Sementara di online modal kecil pun bisa," terang Zaky.
"Kemudian contoh mudahnya, orang di ujung Sabang bisa jualan kopi langsung ke pembeli yang berada di apartemen mewah di Jakarta. 5 Tahun lalu, tidak ada yang seperti itu. Jadi ada pergeseran perputaran ekonomi, karena di manapun orang sekarang bisa berjualan," imbuhnya.
Lanjut dia, produk yang paling banyak dicari di toko online pun sebenarnya merupakan produk yang bukan kebutuhan pokok. "Paling banyak dicari di Bukalapak itu produk fashion, pakaian contohnya. Baru kemudian kedua itu gadget. Intinya ada online menciptakan opportunity yang sama, pemain besar dan UKM," ujar Zaky.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Feriadi, menuturkan tren belanja online terus meningkat, yang bisa dilihat dari terus naiknya jasa pengiriman dari toko-toko online.
"Pertumbuhan jumlah pengiriman JNE mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun lalu konsisten mencapai 30%, tahun ini pun diharapkan dapat tetap konsisten di angka tersebut. Saat ini jumlah pengiriman paket setiap bulannya rata-rata 16 juta paket. Sekitar 60%-70% pengiriman JNE adalah pengiriman e-commerce dari online marketplace," jelas Feriadi.
Lanjut dia, jumlah paket hanya berasal dari toko e-commerce, dan belum menghitung paket jual beli online yang dilakukan lewat media sosial. "Jumlah tersebut belum termasuk pengiriman paket dari para online seller yang berdagang tidak melalui online marketplace, tapi dari akun-akun social media pribadi sehingga tidak terdeteksi, karena tidak berbeda dengan pelanggan pada umumnya yang mengirimkan paket untuk keperluan pribadi," tutur Feriadi.
Tidak Punya Data Transaksi Online ... Pemerintah Teliti Akar Penurunan Daya Beli
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui pemerintah belum berhasil menemukan akar penyebab lesunya daya beli masyarakat yang dikeluhkan oleh pelaku industri ritel di paruh pertama tahun ini.
Menurut Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil seluruh menteri ekonomi di Kabinet Kerja untuk menganalisis kelesuan daya beli dari berbagai data ekonomi, baik secara makro maupun mikro. "Bahkan, presiden sudah panggil 18 menteri, untuk tanya kenapa daya beli ini turun," ujarnya di kantornya, Jumat (4/8).
Bambang menjelaskan, beberapa data telah ditelaah oleh pemerintah. Pertama, pertumbuhan ekonomi sampai kuartal I 2017 yang masih menunjukkan hasil positif di kisaran 5,01 persen, di mana capaian ini nyatanya masih lebih baik dibandingkan kuartal IV 2016 sebesar 4,93 persen.
Kedua, inflasi sepanjang Januari-Juli 2017 sebesar 2,6 persen. Capaian ini terbilang masih terjaga pada tingkat stabil rendah. Ketiga, pertumbuhan ekspor justru meningkat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi, yakni tumbuh 8,04 persen di kuartal I lalu.
Keempat, data pertumbuhan industri manufaktur, seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur besar dan sedang hanya tumbuh 4,0 persen di kuartal II 2017 dari sebelumnya tumbuh 5,01 persen di kuartal I 2017. Lalu, industri manufaktur kecil dan mikro hanya tumbuh 2,5 persen dari sebelumnya 6,36 persen di kuartal I 2017.
Kelima, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi semester I 2017 mencapai Rp336,7 triliun atau tumbuh 12,94 persen dari semester I 2016 yang hanya sebesar Rp298,1 triliun. Keenam, jumlah tabungan yang ada di perbankan. "Saya sudah baca koran dan sudah dikonfirmasi ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah tabungan naik tajam dan jumlah pemilik rekeningnya pun naik tajam," kata Bambang.
Berdasarkan data LPS, jumlah tabungan di perbankan meningkat 2,8 persen per Mei 2017 menjadi 212,68 juta, dari bulan sebelumnya sebanyak 206,88 juta. Sementara, jumlah nominal simpanan meningkat 0,8 persen menjadi Rp2.142 triliun, yakni dari sebelumnya Rp2.125 triliun di April 2017.
Adapun, kenaikan jumlah rekening tertinggi berasal dari simpanan dengan nilai saldo di bawah Rp2 miliar, dengan jumlah mencapai 206,64 juta atau tumbuh 2,8 persen. Sementara, simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar tumbuh 0,86 persen menjadi 241,27 ribu. "Mungkin, mereka menghindari urusan (keterbukaan data nasabah perbankan). Jadi, dari Rp2 miliar mereka ke arah Rp1 miliar (buka rekeningnya). Ini tertinggi sepanjang sejarah kenaikannya," imbuh Bambang.
Ketujuh, pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningikat 13,5 persen di semester I 2017 dibandingkan semester I 2016. "PPN naik jauh dari tahun lalu, ini kan datangnya dari transaksi. Jadi, PPN ini pasti (mengindikasikan peningkatan) transaksi," jelas Bambang. Sayangnya, lanjut Bambang, masih banyak data-data ekonomi yang terukur dan belum mampu dijangkau pemerintah, sehingga analisis terhadap lesunya daya beli masyarakat belum ditemukan akarnya.
Data tersebut di antaranya data transaksi dan penjualan toko dalam jaringan (online) yang melakukan perdagangan secara elektronik (e-commerce). "Yang masih jadi misteri, berapa data transaksi online. Jujur, kami tidak berdaya atasi ini. Karena saya punya keyakinan, statistiknya belum menjangkau online secara penuh," terang dia.
"Contoh, Instagram, sekarang kan dipakai untuk promosi. Statistik saja tidak merekam kejadian itu. Lalu, berapa kenaikan omset perusahaan logistik, seperti JNE dan Tiki? Satu lagi, taksi online, Go-Car dan GrabCar itu harus dilihat," imbuhnya. Oleh karena itu, sambung dia, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) masih memiliki pekerjaan rumah untuk menganalisa dan mendapatkan seluruh data tersebut
Sejumlah pelaku industri ritel mengeluhkan dampak pelemahan penjualan, baik industri makanan dan minuman maupun produk fesyen. Bahkan, momen ramadan dan lebaran yang digadang-gadang ampuh mendongkrak penjualan tak jua berhasil merangsang pertumbuhan industri ritel. Kondisi ini tak lazim, mengingat umumnya penjualan ritel pada ramadan dan lebaran mampu menembus 30 persen-50 persen dari penjualan pada bulan-bulan biasanya. Bahkan, tren penjualannya bisa mencapai 40 persen-45 persen dalam setahun penuh.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melansir industri ritel hanya mengantongi pertumbuhan di bawah lima persen sepanjang Januari-Juni 2017. Pencapaian ini turun jauh dibandingkan beberapa tahun terakhir. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengungkapkan, ada tiga faktor yang memengaruhi penurunan pertumbuhan ritel. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi dalam enam bulan pertama di tahun ini. Inflasi yang tinggi tak terlepas akibat komponen tingkat harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) jebol akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Kedua, perubahan perilaku belanja, yaitu dari yang sebelumnya giat berbelanja di toko ritel secara langsung (offline), kini bergulir ke pola belanja melalui aplikasi dalam jaringan (online store). Ketiga, masyarakat cenderung menahan diri untuk membelanjakan penghasilannya.
"Ada perubahan pola belanja, biasanya belanja dengan dana besar, tetapi sekarang secukupnya (melalui oflline store)," kata Roy beberapa waktu lalu. Alih-alih menyalahkan laju inflasi yang tinggi, faktanya komponen gejolak harga (volatile foods) cukup mampu menetralisir laju inflasi secara keseluruhan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi Januari-Juli 2017 hanya sebesar 2,6 persen secara tahun berjalan. Torehan inflasi ini terbilang cukup baik dan melanjutkan tren inflasi rendah, meski sedikit meningkat dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun, inflasi Januari-Juli 2016 tercatat sebesar 1,76 persen, inflasi Januari-Juli 2015 sebesar 1,9 persen, dan inflasi Januari-Juli 2014 sebesar 2,4 persen. Sedangkan pada Januari-Juli 2013, inflasi masih bengkak di angka 6,75 persen.
Dengan melihat laju inflasi yang terjaga, BPS melihat daya beli masyarakat tak cukup suram karena ulah inflasi. Namun, indikatornya lebih kepada perubahan pola belanja masyarakat. Sebab, daya beli dinilai masih ada. "Memang, sekarang ini mulai marak yang online. Tapi kalau dilihat dari produksi, sama saja. Hanya cara beli saja yang berubah. Jadi, kalau dikaitkan dengan apakah daya beli turun? Tidak juga, hanya cara beli saja," kata Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Yunita Rusanti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution emoh terburu-buru percaya diri bahwa inflasi yang cukup stabil berkat kerja keras pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mampu menjaga daya beli. Sebab, ia mengakui, memang ada indikasi lesunya daya beli. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apa penyebabnya. "Pada dasarnya, inflasi itu tidak bisa langsung dikenakan untuk mengukur daya beli karena pertumbuhan ekonomi sudah dikeluarkan inflasinya. Itu banyak hal masih harus kami cari dulu datanya, apa sih persisnya?" imbuhnya.
Kendati demikian, besar atau tidak dampaknya pada anomali daya beli saat ini, menurut Darmin, pemerintah dan BI akan terus mengupayakan inflasi terjaga di angka 4,0 persen sampai akhir tahun atau mentok di 4,3 persen sesuai asumsi makro dalam Anggaran Perubahan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
Asumsi lesunya daya beli masyarakat di sektor ritel tertuju pada perubahan pola perilaku masyarakat dari belanja offline ke online. Hal ini juga diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro. "Konsumsi itu banyak dipengaruhi online. Tapi, transaksi tetap jalan," tutur dia.
Senada, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara melihat bahwa daya beli masyarakat bisa saja benar beralih dari ritel ke online. Namun, hal ini masih perlu dianalisa kembali. "Jangan-jangan ini perubahan perilaku dari belanja on site (di tempat), jadi lebih ke belanja online. Ini kami cari juga buktinya," ucap Suahasil. Pasalnya, di satu sisi, ia mengaku sangsi bila daya beli masyarakat dikatakan menurun. Sebab, dalam catatannya, sejumlah emiten di bursa saham dari berbagai sektor masih menorehkan pertumbuhan pendapatan.
Hal ini didukung pula dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai 13,5 persen secara tahunan di Januari-Juni 2017 dibandingkan Januari-Juni 2016. "Artinya, transaksi naik. Tidak mungkin PPN muncul kalau tidak ada transaksi. PPN itu bukan hanya ritel saja, tapi keseluruhan sektor naik," jelas Suahasil.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Ersyah Marinto mengaku, berkaca dari fakta di lapangan, peralihan daya beli masyarakat tersebut belum bisa dibuktikan. Pasalnya, banyak pelaku e-commerce yang masih enggan berbagi hasil pertumbuhan penjualan dan transaksinya. Adapun hal itu juga didukung lantaran kebanyakan e-commerce bukan perusahaan terbuka di pasar modal.
"Mungkin, ada benarnya, karena rekan-rekan (pelaku e-commerce) mengakui ada pertumbuhan. Tapi kalau dibilang beralih, itu belum tentu juga. Datanya masih minim untuk membandingkan," kata Aulia. Senada dengan Aulia, Blibli.com yang berada di bawah bendera PT Global Digital Niaga menilai, lesunya daya beli masyarakat secara keseluruhan tak bisa diasumsikan karena bola telah bergulir ke e-commerce.
"Saya tidak yakin bahwa e-commerce menjadi alasan utama lesunya ritel. Ada faktor-faktor lain juga menurut saya. Karena e-commerce juga masih kecil persentase pertumbuhannya dibandingkan total pertumbuhan ritel," kata CEO Blibli.com Kusumo Martanto. Namun, Kusumo bilang, Blibli.com masih mampu memperoleh pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini, baik dari sisi pengunjung dan transaksi yang dilakukan. Pertumbuhan bisnis juga mampir ke kantong pendapatan PT Bukalapak.com. "Semester I 2017 kami tumbuh," ucap CEO Bukalapak Achmad Zaky singkat.
Lalu, apa pelemahan daya beli masyarakat disebabkan sifat menahan belanja?
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, mungkin saja alasan ini yang paling kuat. Pasalnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkumpul di perbankan tetap mengalami pertumbuhan dalam enam bulan terakhir. Meski demikian, pertumbuhan DPK justru ditopang oleh simpanan jangka panjang, seperti deposito dan giro. Sementara, dana murah justru melambat. Ini juga bisa berarti bahwa masyarakat sengaja menahan konsumsi dan memilih mengendapkan dana mereka.
Berdasarkan data BI, jumlah DPK di perbankan di tahun ini per Juni 2017 mencapai Rp4.991 triliun atau tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4.456,8 triliun. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat menghimpun DPK sebesar Rp760,9 triliun pada kuartal II 2017 atau tumbuh 10,1 persen dari kuartal II 2016. Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri Tardi, pertumbuhan DPK mengindikasikan perilaku masyarakat, terutama bisnis yang cenderung menahan ekspansi bisnis di tengah kelesuan ekonomi.
"Ini memang ada kecenderungan bukan melambatkan ekonomi, tetapi perilaku menahan sedikit untuk ekspansi bisnis," jelas Tardi. Sementara, DPK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp463,86 triliun atau tumbuh 18,5 persen pada semester I 2017 dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) membukukan DPK sebesar 18,26 persen menjadi Rp159,12 triliun pada semester I 2017.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga meyakini. daya beli melemah lantaran masyarakat menahan diri untuk belanja. Hal ini terbukti pula dari lemahnya permintaan ke industri sebagai produsen barang dan jasa. "Memang, ada dugaan ini beralih ke toko online tapi yang perlu dilihat bukan hanya hilir tapi hulu. Nyatanya, produksi di hulu menurun," terang Heri.
Ini terlihat, sambung Heri, dari data pertumbuhan industri manufaktur kuartal II 2017 yang belum lama dirilis BPS. Tercatat bahwa pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil hanya sekitar 2,5 persen. Padahal di kuartal I 2017, pertumbuhannya masih sekitar 6,63 persen. Sementara, industri manufaktur besar dan sedang hanya mampu tumbuh 4,0 persen di kuartal II 2017 dari periode yang sama di tahun lalu yang tumbuh mencapai 5,01 persen. "Artinya, ada penurunan permintaan dari konsumen, dari masyarakat, mereka memang menahan," pungkas Heri.
Makanya, pemerintah diharapkan segera memberikan stimulus pada perekonomian agar daya beli masyarakat dan pertumbuhan industri tak melambat secara berkepanjangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat aliran belanja negara, menggenjot investasi, dan memberikan insentif.
Sementara itu, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menilai, terlalu dini menganggap daya beli masyarakat lemah otot karena perubahan pola konsumsi masyarakat. "Ada faktor data-data transaksi secara daring yang secara statistik tak tercover. Kami sedang kaji dengan BPS. Kalau lihat kegiatan melalui online itu memotong rantai perdagangan, karena beberapa tahapan di tengah rantai hilang," terang dia.
Menurut Dody, untuk menilai terjadinya anomali ekonomi atau tidak harus melalui kajian menyeluruh, termasuk kajian dengan merekam karakter kegiatan-kegiatan ekonomi saat ini. Anomali ekonomi merupakan tren ekonomi yang diduga beberapa kalangan sedang terjadi saat ini karena data ekonomi makro membaik, namun daya beli masyarakat dinilai menurun.
Dody menilai, jika ingin menilai kondisi daya beli saat ini sebaiknya mencermati dua hal. Pertama, pada Juni 2017, kegiatan ekonomi memang mereda karena momentum libur panjang lebaran. Tak cuma itu, kegiatan masyarakat untuk bekerja dan sekolah hanya dilakukan secara aktif selama sepekan. Tiga pekan lainnya pada Juni 2017, konsumsi terutama dari swasta tertahan karena libur panjang.
Kedua, kegiatan konsumsi dalam jaringan (daring) di internet seperti pembelian barang belum terekam secara statistik. Kegiatan ini juga menghilangkan beberapa peran rantai ekonomi, karena masyarakat dapat langsung membeli barang melalui penjual tanpa adanya perantara seperti toko konvensional. "Bagi konsumen memang harga jadi lebih efisien dengan elektronik, harga lebih murah. Yang dulu di tengah memberi nilai tambah bisa hilang. Misalnya, perantara 1,2,3 yang dalam statistik PDB akan memberi nilai tambah," katanya.
Kondisi ekonomi secara keseluruhan akan terlihat dari pengumuman pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto kuartal II 2017 yang akan diumumkan BPS pada pekan depan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 akan lebih baik dibandingkan kuartal I 2017 yang sebesar 5,01 persen. Namun, tetap lebih rendah dibandingkan perkiraan BI sebelumnya di 5,1 persen.
Untuk keseluruhan tahun, BI masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 5 persen-5,4 persen
Persoalan daya beli turun yang mencerminkan ekonomi Indonesia sedang lesu jadi perbincangan hangat. Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, kondisi tersebut bisa dilihat dari penjualan di sektor ritel dan kendaraan bermotor. Didik menjelaskan, pada Juli tahun lalu penjualan ritel masih di kisaran double digit. Namun, pada April hingga Juni 2017 sektor ritel turun.
"Juli tahun lalu penjualan ritel tercatat masih di kisaran double digit yakni 16,43%. Namun pada April, Mei, Juni 2017 ini hanya 4%," kata Didik dalam diskusi bertema 'Daya Beli Menurun: Stagnasi atau Digitalisasi Ekonomi, di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).
"Apakah ritel ini berpindah ke online? Saya kira sebagian saja beralih," lanjut Didik.
Menurut Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil seluruh menteri ekonomi di Kabinet Kerja untuk menganalisis kelesuan daya beli dari berbagai data ekonomi, baik secara makro maupun mikro. "Bahkan, presiden sudah panggil 18 menteri, untuk tanya kenapa daya beli ini turun," ujarnya di kantornya, Jumat (4/8).
Bambang menjelaskan, beberapa data telah ditelaah oleh pemerintah. Pertama, pertumbuhan ekonomi sampai kuartal I 2017 yang masih menunjukkan hasil positif di kisaran 5,01 persen, di mana capaian ini nyatanya masih lebih baik dibandingkan kuartal IV 2016 sebesar 4,93 persen.
Kedua, inflasi sepanjang Januari-Juli 2017 sebesar 2,6 persen. Capaian ini terbilang masih terjaga pada tingkat stabil rendah. Ketiga, pertumbuhan ekspor justru meningkat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi, yakni tumbuh 8,04 persen di kuartal I lalu.
Keempat, data pertumbuhan industri manufaktur, seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur besar dan sedang hanya tumbuh 4,0 persen di kuartal II 2017 dari sebelumnya tumbuh 5,01 persen di kuartal I 2017. Lalu, industri manufaktur kecil dan mikro hanya tumbuh 2,5 persen dari sebelumnya 6,36 persen di kuartal I 2017.
Kelima, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi semester I 2017 mencapai Rp336,7 triliun atau tumbuh 12,94 persen dari semester I 2016 yang hanya sebesar Rp298,1 triliun. Keenam, jumlah tabungan yang ada di perbankan. "Saya sudah baca koran dan sudah dikonfirmasi ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah tabungan naik tajam dan jumlah pemilik rekeningnya pun naik tajam," kata Bambang.
Berdasarkan data LPS, jumlah tabungan di perbankan meningkat 2,8 persen per Mei 2017 menjadi 212,68 juta, dari bulan sebelumnya sebanyak 206,88 juta. Sementara, jumlah nominal simpanan meningkat 0,8 persen menjadi Rp2.142 triliun, yakni dari sebelumnya Rp2.125 triliun di April 2017.
Adapun, kenaikan jumlah rekening tertinggi berasal dari simpanan dengan nilai saldo di bawah Rp2 miliar, dengan jumlah mencapai 206,64 juta atau tumbuh 2,8 persen. Sementara, simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar tumbuh 0,86 persen menjadi 241,27 ribu. "Mungkin, mereka menghindari urusan (keterbukaan data nasabah perbankan). Jadi, dari Rp2 miliar mereka ke arah Rp1 miliar (buka rekeningnya). Ini tertinggi sepanjang sejarah kenaikannya," imbuh Bambang.
Ketujuh, pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningikat 13,5 persen di semester I 2017 dibandingkan semester I 2016. "PPN naik jauh dari tahun lalu, ini kan datangnya dari transaksi. Jadi, PPN ini pasti (mengindikasikan peningkatan) transaksi," jelas Bambang. Sayangnya, lanjut Bambang, masih banyak data-data ekonomi yang terukur dan belum mampu dijangkau pemerintah, sehingga analisis terhadap lesunya daya beli masyarakat belum ditemukan akarnya.
Data tersebut di antaranya data transaksi dan penjualan toko dalam jaringan (online) yang melakukan perdagangan secara elektronik (e-commerce). "Yang masih jadi misteri, berapa data transaksi online. Jujur, kami tidak berdaya atasi ini. Karena saya punya keyakinan, statistiknya belum menjangkau online secara penuh," terang dia.
"Contoh, Instagram, sekarang kan dipakai untuk promosi. Statistik saja tidak merekam kejadian itu. Lalu, berapa kenaikan omset perusahaan logistik, seperti JNE dan Tiki? Satu lagi, taksi online, Go-Car dan GrabCar itu harus dilihat," imbuhnya. Oleh karena itu, sambung dia, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) masih memiliki pekerjaan rumah untuk menganalisa dan mendapatkan seluruh data tersebut
Sejumlah pelaku industri ritel mengeluhkan dampak pelemahan penjualan, baik industri makanan dan minuman maupun produk fesyen. Bahkan, momen ramadan dan lebaran yang digadang-gadang ampuh mendongkrak penjualan tak jua berhasil merangsang pertumbuhan industri ritel. Kondisi ini tak lazim, mengingat umumnya penjualan ritel pada ramadan dan lebaran mampu menembus 30 persen-50 persen dari penjualan pada bulan-bulan biasanya. Bahkan, tren penjualannya bisa mencapai 40 persen-45 persen dalam setahun penuh.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melansir industri ritel hanya mengantongi pertumbuhan di bawah lima persen sepanjang Januari-Juni 2017. Pencapaian ini turun jauh dibandingkan beberapa tahun terakhir. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengungkapkan, ada tiga faktor yang memengaruhi penurunan pertumbuhan ritel. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi dalam enam bulan pertama di tahun ini. Inflasi yang tinggi tak terlepas akibat komponen tingkat harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) jebol akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Kedua, perubahan perilaku belanja, yaitu dari yang sebelumnya giat berbelanja di toko ritel secara langsung (offline), kini bergulir ke pola belanja melalui aplikasi dalam jaringan (online store). Ketiga, masyarakat cenderung menahan diri untuk membelanjakan penghasilannya.
"Ada perubahan pola belanja, biasanya belanja dengan dana besar, tetapi sekarang secukupnya (melalui oflline store)," kata Roy beberapa waktu lalu. Alih-alih menyalahkan laju inflasi yang tinggi, faktanya komponen gejolak harga (volatile foods) cukup mampu menetralisir laju inflasi secara keseluruhan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi Januari-Juli 2017 hanya sebesar 2,6 persen secara tahun berjalan. Torehan inflasi ini terbilang cukup baik dan melanjutkan tren inflasi rendah, meski sedikit meningkat dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun, inflasi Januari-Juli 2016 tercatat sebesar 1,76 persen, inflasi Januari-Juli 2015 sebesar 1,9 persen, dan inflasi Januari-Juli 2014 sebesar 2,4 persen. Sedangkan pada Januari-Juli 2013, inflasi masih bengkak di angka 6,75 persen.
Dengan melihat laju inflasi yang terjaga, BPS melihat daya beli masyarakat tak cukup suram karena ulah inflasi. Namun, indikatornya lebih kepada perubahan pola belanja masyarakat. Sebab, daya beli dinilai masih ada. "Memang, sekarang ini mulai marak yang online. Tapi kalau dilihat dari produksi, sama saja. Hanya cara beli saja yang berubah. Jadi, kalau dikaitkan dengan apakah daya beli turun? Tidak juga, hanya cara beli saja," kata Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Yunita Rusanti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution emoh terburu-buru percaya diri bahwa inflasi yang cukup stabil berkat kerja keras pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mampu menjaga daya beli. Sebab, ia mengakui, memang ada indikasi lesunya daya beli. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apa penyebabnya. "Pada dasarnya, inflasi itu tidak bisa langsung dikenakan untuk mengukur daya beli karena pertumbuhan ekonomi sudah dikeluarkan inflasinya. Itu banyak hal masih harus kami cari dulu datanya, apa sih persisnya?" imbuhnya.
Kendati demikian, besar atau tidak dampaknya pada anomali daya beli saat ini, menurut Darmin, pemerintah dan BI akan terus mengupayakan inflasi terjaga di angka 4,0 persen sampai akhir tahun atau mentok di 4,3 persen sesuai asumsi makro dalam Anggaran Perubahan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
Asumsi lesunya daya beli masyarakat di sektor ritel tertuju pada perubahan pola perilaku masyarakat dari belanja offline ke online. Hal ini juga diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro. "Konsumsi itu banyak dipengaruhi online. Tapi, transaksi tetap jalan," tutur dia.
Senada, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara melihat bahwa daya beli masyarakat bisa saja benar beralih dari ritel ke online. Namun, hal ini masih perlu dianalisa kembali. "Jangan-jangan ini perubahan perilaku dari belanja on site (di tempat), jadi lebih ke belanja online. Ini kami cari juga buktinya," ucap Suahasil. Pasalnya, di satu sisi, ia mengaku sangsi bila daya beli masyarakat dikatakan menurun. Sebab, dalam catatannya, sejumlah emiten di bursa saham dari berbagai sektor masih menorehkan pertumbuhan pendapatan.
Hal ini didukung pula dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai 13,5 persen secara tahunan di Januari-Juni 2017 dibandingkan Januari-Juni 2016. "Artinya, transaksi naik. Tidak mungkin PPN muncul kalau tidak ada transaksi. PPN itu bukan hanya ritel saja, tapi keseluruhan sektor naik," jelas Suahasil.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Ersyah Marinto mengaku, berkaca dari fakta di lapangan, peralihan daya beli masyarakat tersebut belum bisa dibuktikan. Pasalnya, banyak pelaku e-commerce yang masih enggan berbagi hasil pertumbuhan penjualan dan transaksinya. Adapun hal itu juga didukung lantaran kebanyakan e-commerce bukan perusahaan terbuka di pasar modal.
"Mungkin, ada benarnya, karena rekan-rekan (pelaku e-commerce) mengakui ada pertumbuhan. Tapi kalau dibilang beralih, itu belum tentu juga. Datanya masih minim untuk membandingkan," kata Aulia. Senada dengan Aulia, Blibli.com yang berada di bawah bendera PT Global Digital Niaga menilai, lesunya daya beli masyarakat secara keseluruhan tak bisa diasumsikan karena bola telah bergulir ke e-commerce.
"Saya tidak yakin bahwa e-commerce menjadi alasan utama lesunya ritel. Ada faktor-faktor lain juga menurut saya. Karena e-commerce juga masih kecil persentase pertumbuhannya dibandingkan total pertumbuhan ritel," kata CEO Blibli.com Kusumo Martanto. Namun, Kusumo bilang, Blibli.com masih mampu memperoleh pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini, baik dari sisi pengunjung dan transaksi yang dilakukan. Pertumbuhan bisnis juga mampir ke kantong pendapatan PT Bukalapak.com. "Semester I 2017 kami tumbuh," ucap CEO Bukalapak Achmad Zaky singkat.
Lalu, apa pelemahan daya beli masyarakat disebabkan sifat menahan belanja?
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, mungkin saja alasan ini yang paling kuat. Pasalnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkumpul di perbankan tetap mengalami pertumbuhan dalam enam bulan terakhir. Meski demikian, pertumbuhan DPK justru ditopang oleh simpanan jangka panjang, seperti deposito dan giro. Sementara, dana murah justru melambat. Ini juga bisa berarti bahwa masyarakat sengaja menahan konsumsi dan memilih mengendapkan dana mereka.
Berdasarkan data BI, jumlah DPK di perbankan di tahun ini per Juni 2017 mencapai Rp4.991 triliun atau tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4.456,8 triliun. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat menghimpun DPK sebesar Rp760,9 triliun pada kuartal II 2017 atau tumbuh 10,1 persen dari kuartal II 2016. Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri Tardi, pertumbuhan DPK mengindikasikan perilaku masyarakat, terutama bisnis yang cenderung menahan ekspansi bisnis di tengah kelesuan ekonomi.
"Ini memang ada kecenderungan bukan melambatkan ekonomi, tetapi perilaku menahan sedikit untuk ekspansi bisnis," jelas Tardi. Sementara, DPK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp463,86 triliun atau tumbuh 18,5 persen pada semester I 2017 dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) membukukan DPK sebesar 18,26 persen menjadi Rp159,12 triliun pada semester I 2017.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga meyakini. daya beli melemah lantaran masyarakat menahan diri untuk belanja. Hal ini terbukti pula dari lemahnya permintaan ke industri sebagai produsen barang dan jasa. "Memang, ada dugaan ini beralih ke toko online tapi yang perlu dilihat bukan hanya hilir tapi hulu. Nyatanya, produksi di hulu menurun," terang Heri.
Ini terlihat, sambung Heri, dari data pertumbuhan industri manufaktur kuartal II 2017 yang belum lama dirilis BPS. Tercatat bahwa pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil hanya sekitar 2,5 persen. Padahal di kuartal I 2017, pertumbuhannya masih sekitar 6,63 persen. Sementara, industri manufaktur besar dan sedang hanya mampu tumbuh 4,0 persen di kuartal II 2017 dari periode yang sama di tahun lalu yang tumbuh mencapai 5,01 persen. "Artinya, ada penurunan permintaan dari konsumen, dari masyarakat, mereka memang menahan," pungkas Heri.
Makanya, pemerintah diharapkan segera memberikan stimulus pada perekonomian agar daya beli masyarakat dan pertumbuhan industri tak melambat secara berkepanjangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat aliran belanja negara, menggenjot investasi, dan memberikan insentif.
Sementara itu, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menilai, terlalu dini menganggap daya beli masyarakat lemah otot karena perubahan pola konsumsi masyarakat. "Ada faktor data-data transaksi secara daring yang secara statistik tak tercover. Kami sedang kaji dengan BPS. Kalau lihat kegiatan melalui online itu memotong rantai perdagangan, karena beberapa tahapan di tengah rantai hilang," terang dia.
Menurut Dody, untuk menilai terjadinya anomali ekonomi atau tidak harus melalui kajian menyeluruh, termasuk kajian dengan merekam karakter kegiatan-kegiatan ekonomi saat ini. Anomali ekonomi merupakan tren ekonomi yang diduga beberapa kalangan sedang terjadi saat ini karena data ekonomi makro membaik, namun daya beli masyarakat dinilai menurun.
Dody menilai, jika ingin menilai kondisi daya beli saat ini sebaiknya mencermati dua hal. Pertama, pada Juni 2017, kegiatan ekonomi memang mereda karena momentum libur panjang lebaran. Tak cuma itu, kegiatan masyarakat untuk bekerja dan sekolah hanya dilakukan secara aktif selama sepekan. Tiga pekan lainnya pada Juni 2017, konsumsi terutama dari swasta tertahan karena libur panjang.
Kedua, kegiatan konsumsi dalam jaringan (daring) di internet seperti pembelian barang belum terekam secara statistik. Kegiatan ini juga menghilangkan beberapa peran rantai ekonomi, karena masyarakat dapat langsung membeli barang melalui penjual tanpa adanya perantara seperti toko konvensional. "Bagi konsumen memang harga jadi lebih efisien dengan elektronik, harga lebih murah. Yang dulu di tengah memberi nilai tambah bisa hilang. Misalnya, perantara 1,2,3 yang dalam statistik PDB akan memberi nilai tambah," katanya.
Kondisi ekonomi secara keseluruhan akan terlihat dari pengumuman pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto kuartal II 2017 yang akan diumumkan BPS pada pekan depan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 akan lebih baik dibandingkan kuartal I 2017 yang sebesar 5,01 persen. Namun, tetap lebih rendah dibandingkan perkiraan BI sebelumnya di 5,1 persen.
Untuk keseluruhan tahun, BI masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 5 persen-5,4 persen
Persoalan daya beli turun yang mencerminkan ekonomi Indonesia sedang lesu jadi perbincangan hangat. Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, kondisi tersebut bisa dilihat dari penjualan di sektor ritel dan kendaraan bermotor. Didik menjelaskan, pada Juli tahun lalu penjualan ritel masih di kisaran double digit. Namun, pada April hingga Juni 2017 sektor ritel turun.
"Juli tahun lalu penjualan ritel tercatat masih di kisaran double digit yakni 16,43%. Namun pada April, Mei, Juni 2017 ini hanya 4%," kata Didik dalam diskusi bertema 'Daya Beli Menurun: Stagnasi atau Digitalisasi Ekonomi, di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).
"Apakah ritel ini berpindah ke online? Saya kira sebagian saja beralih," lanjut Didik.
Selain itu, Didik menambahkan, perlambatan juga terjadi di penjualan kendaraan bermotor. "Nah bisa dilihat dari kendaraan mobil dan motor yang sangat merakyat kan ya, tidak tumbuh penjualan mereka, minus 13%. Apakah dengan data ini pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan masih baik baik saja? Ini harus ada yang dicermati," jelas dia.
Dia menambahkan, biasanya Lebaran adalah momen yang menjadi motor penggerak untuk daya beli. Namun tak bisa memberikan banyak kontribusi. Konsumsi pada lebaran tahun lalu naik 12% sedangkan tahun ini hanya 3%. Didik menganjurkan untuk menjaga pertumbuhan ini maka harus dijaga kondisi ekonomi politik.
"Jika semuanya dibereskan dan terjaga maka pertumbuhan bisa lebih dari 5%, tapi akan ada kesenjangan. Makanya harus diratakan pembangunannya," tambah dia
Dia menambahkan, biasanya Lebaran adalah momen yang menjadi motor penggerak untuk daya beli. Namun tak bisa memberikan banyak kontribusi. Konsumsi pada lebaran tahun lalu naik 12% sedangkan tahun ini hanya 3%. Didik menganjurkan untuk menjaga pertumbuhan ini maka harus dijaga kondisi ekonomi politik.
"Jika semuanya dibereskan dan terjaga maka pertumbuhan bisa lebih dari 5%, tapi akan ada kesenjangan. Makanya harus diratakan pembangunannya," tambah dia
BI Akan Longgarkan Kebijakan Moneter Untuk Rangsang Daya Beli
Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal akan melakukan pelonggaran (easing) kebijakan moneter guna menggairahkan perekonomian di paruh kedua tahun ini. Pasalnya, pada paruh pertama, perekonomian dinilai tumbuh lamban di sektor riil, meski di sisi makro tetap terjaga.
"Tidak tertutup kemungkinan BI akan easing untuk merespon dan membantu ekonomi kita supaya pertumbuhan ekonomi dan investasi terjaga," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Jumat (4/8). Sayangnya, Agus enggan merinci rencana pelonggaran kebijakan moneter apa yang tengah dikajinya. Namun, ia memastikan, hal tersebut akan dilakukan setelah BI mengkaji data-data yang diperoleh dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pertengahan Agustus nanti.
Kendati begitu, untuk saat ini, BI melihat memang pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 sedikit melemah dan terlihat akan bergeser ke kuartal III dan IV tahun ini. "Pertumbuhan ekonomi kuartal II ada sedikit lebih rendah bergeser ke kuartal III," kata Agus. Tetapi, ia meyakini, capaian pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun masih bisa mencapai target pemerintah di angka 5,2 persen atau berada di kisaran asumsi BI sebesar 5,0 persen sampai 5,4 persen.
Dari sisi inflasi, BI optimistis, tren inflasi rendah yang dicapai Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih akan berlanjut. Sehingga, target inflasi pemerintah sebesar 4,3 persen dan target inflasi BI sebesar 4,0 persen plus minus 1,0 persen dapat dicapai.
Lalu, indikator makro lainnya, seperti nilai tukar (kurs) rupiah juga terbilang stabil dan masih dalam asumsi yang diproyeksikan pemerintah dan bank sentral. "Jadi, kelihatan bahwa indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang baik, tetapi konsolidasi korporasi dan perbankan masih berjalan, permintaan masyarakat agak lemah. Tetapi, kami harap, di semester II 2017 akan lebih baik," terang Agus.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sampai kuartal I 2017 sebesar 5,01 persen. Sementara, target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen, namun pada APBNP 2017 dinaikkan menjadi 5,2 persen.
"Tidak tertutup kemungkinan BI akan easing untuk merespon dan membantu ekonomi kita supaya pertumbuhan ekonomi dan investasi terjaga," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Jumat (4/8). Sayangnya, Agus enggan merinci rencana pelonggaran kebijakan moneter apa yang tengah dikajinya. Namun, ia memastikan, hal tersebut akan dilakukan setelah BI mengkaji data-data yang diperoleh dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pertengahan Agustus nanti.
Kendati begitu, untuk saat ini, BI melihat memang pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 sedikit melemah dan terlihat akan bergeser ke kuartal III dan IV tahun ini. "Pertumbuhan ekonomi kuartal II ada sedikit lebih rendah bergeser ke kuartal III," kata Agus. Tetapi, ia meyakini, capaian pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun masih bisa mencapai target pemerintah di angka 5,2 persen atau berada di kisaran asumsi BI sebesar 5,0 persen sampai 5,4 persen.
Dari sisi inflasi, BI optimistis, tren inflasi rendah yang dicapai Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih akan berlanjut. Sehingga, target inflasi pemerintah sebesar 4,3 persen dan target inflasi BI sebesar 4,0 persen plus minus 1,0 persen dapat dicapai.
Lalu, indikator makro lainnya, seperti nilai tukar (kurs) rupiah juga terbilang stabil dan masih dalam asumsi yang diproyeksikan pemerintah dan bank sentral. "Jadi, kelihatan bahwa indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang baik, tetapi konsolidasi korporasi dan perbankan masih berjalan, permintaan masyarakat agak lemah. Tetapi, kami harap, di semester II 2017 akan lebih baik," terang Agus.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sampai kuartal I 2017 sebesar 5,01 persen. Sementara, target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen, namun pada APBNP 2017 dinaikkan menjadi 5,2 persen.
Nyonya Meneer Bangkrut Karena Tidak Mampu Beradaptasi Dengan Zaman
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menilai, Nyonya Meneer, produsen jamu, pailit karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengembangkan manajemen menghadapi perubahan era.
Menurutnya, saat ini, telah terjadi perubahan era permintaan konsumen, dari yang sebelumnya secara tradisional, kini lebih modern dan cepat. Selain itu, permintaan konsumen di era saat ini turut dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup, sehingga produsen perlu mengikuti keinginan pasar tersebut.
Jika tak diamini, bukan tak mungkin produsen jatuh pada keterpurukan, seperti yang terjadi pada Nyonya Meneer. "Jadi, memang ada proses perubahan atau kemajuan zaman yang menuntut manajemen mengikuti derap dari bisnisnya," tutur Bambang di kantornya, Jumat (4/8).
Adapun, menurut Bambang, latar belakang ini cukup kuat, melihat beberapa kompetitor Nyonya Meneer di sektor yang sama, masih mampu bertahan, di mana produksi masih berjalan baik dan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya masih besar pada jamu.
"Soal jamu, kami melihat mereka lain, yang tidak bisa saya sebut, bisa melakukan adjustment (penyesuaian) dengan baik, keuntungan, dan omset pun meningkat," imbuhnya. Bersamaan dengan latar belakang manajemen dan perubahan era permintaan konsumen ini, Bambang menampik ulah dari lesunya daya beli masyarakat yang kerap dikeluhkan oleh pelaku industri ritel.
Sebab, ia lebih melihat latar belakang dari sisi datang dan perginya suatu perusahaan dalam sebuah kompetisi persaingan. Hal ini disebutnya merupakan hal lumrah dalam dunia bisnis. "Dunia usaha itu datang dan pergi. Di Amerika Serikat (AS) pun begitu, toko buku sebesar Barnes & Nobel sudah hampir menghentikan usahanya," katanya.
Seperti diketahui, Nyonya Meneer dinyatakan pailit pada Kamis kemarin (3/8), sehingga Pengadilan Niaga (PN) Semarang mengabulkan gugatan kreditur konkuren asal Turisari Kelurahan Palur Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Hendrianto Bambang, untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah dilakukan kedua pihak.
Adapun perjanjian perdamaian sebelumnya diinisiasi pada dua tahun lalu, sebagai tindak lanjut proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp7 miliar yang menjadi beban produsen jamu legendaris itu. Pada Juni 2015, Nyonya Meneer dikabarkan akan membayar utang tersebut melalui cicilan dalam jangka waktu lima tahun. Namun, sampai tahun ini, produsen jamu asal Solo yang berdiri sejak 1919 tersebut tak kunjung membayar utangnya.
Walhasil, Nyonya Meneer digugat ke PN Semarang dan akhirnya dikabulkan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut.
Menurutnya, saat ini, telah terjadi perubahan era permintaan konsumen, dari yang sebelumnya secara tradisional, kini lebih modern dan cepat. Selain itu, permintaan konsumen di era saat ini turut dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup, sehingga produsen perlu mengikuti keinginan pasar tersebut.
Jika tak diamini, bukan tak mungkin produsen jatuh pada keterpurukan, seperti yang terjadi pada Nyonya Meneer. "Jadi, memang ada proses perubahan atau kemajuan zaman yang menuntut manajemen mengikuti derap dari bisnisnya," tutur Bambang di kantornya, Jumat (4/8).
Adapun, menurut Bambang, latar belakang ini cukup kuat, melihat beberapa kompetitor Nyonya Meneer di sektor yang sama, masih mampu bertahan, di mana produksi masih berjalan baik dan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya masih besar pada jamu.
"Soal jamu, kami melihat mereka lain, yang tidak bisa saya sebut, bisa melakukan adjustment (penyesuaian) dengan baik, keuntungan, dan omset pun meningkat," imbuhnya. Bersamaan dengan latar belakang manajemen dan perubahan era permintaan konsumen ini, Bambang menampik ulah dari lesunya daya beli masyarakat yang kerap dikeluhkan oleh pelaku industri ritel.
Sebab, ia lebih melihat latar belakang dari sisi datang dan perginya suatu perusahaan dalam sebuah kompetisi persaingan. Hal ini disebutnya merupakan hal lumrah dalam dunia bisnis. "Dunia usaha itu datang dan pergi. Di Amerika Serikat (AS) pun begitu, toko buku sebesar Barnes & Nobel sudah hampir menghentikan usahanya," katanya.
Seperti diketahui, Nyonya Meneer dinyatakan pailit pada Kamis kemarin (3/8), sehingga Pengadilan Niaga (PN) Semarang mengabulkan gugatan kreditur konkuren asal Turisari Kelurahan Palur Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Hendrianto Bambang, untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah dilakukan kedua pihak.
Adapun perjanjian perdamaian sebelumnya diinisiasi pada dua tahun lalu, sebagai tindak lanjut proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp7 miliar yang menjadi beban produsen jamu legendaris itu. Pada Juni 2015, Nyonya Meneer dikabarkan akan membayar utang tersebut melalui cicilan dalam jangka waktu lima tahun. Namun, sampai tahun ini, produsen jamu asal Solo yang berdiri sejak 1919 tersebut tak kunjung membayar utangnya.
Walhasil, Nyonya Meneer digugat ke PN Semarang dan akhirnya dikabulkan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut.
Friday, August 4, 2017
Jumlah Pengguna Kartu Kredit Turun 3,8 Persen
Bisnis kartu kredit agaknya masih tertambat daya beli masyarakat yang lesu. Tengoklah, alih-alih meningkat, jumlah kartu kredit beredar malah tercatat turun 3,8 persen, yakni dari 17,41 juta pada akhir tahun lalu menjadi hanya 16,77 juta kartu pada pertengahan tahun ini.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dari sisi transaksi, pertumbuhannya hanya 4,3 persen secara tahunan, yaitu dari Rp139,7 triliun pada Juni 2016 lalu menjadi hanya Rp145,7 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Beruntung, volume transaksi kartu kredit tumbuh sedikit lebih kencang dengan capaian 162,35 juta transaksi atau naik 8,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tertahannya laju bisnis kartu kredit tak lepas dari masih lesunya daya beli konsumen yang salah satunya tercermin dari kinerja penjualan ritel.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melansir industri ritel hanya mengantongi pertumbuhan kurang dari lima persen sepanjang Januari-Juni 2017. Pencapaian ini turun jauh apabila dibandingkan beberapa tahun terakhir.
"Konsumen itu lebih banyak menahan belanjanya. Apakah itu belanja ekstra untuk baju atau makanan, kami melihat itu," ujar Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk Michellina Laksmi Triwardhany saat ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jumat (4/8).
Wanita yang akrab disapa Dany ini mengungkapkan, nilai transaksi kartu kredit perusahaan tumbuh sekitar 7 persen selama semester I 2017. Hingga akhir tahun, transaksi kartu kredit diperkirakan hanya akan tumbuh satu digit, yakni di kisaran 8 persen hingga 9 persen.
Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan juga melihat masyarakat lebih hati-hati dalam berbelanja. Hal itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan transaksi kartu kredit perusahaan, meskipun secara angka masih jauh di atas capaian industri.
Berdasarkan laporan keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk, transaksi kartu kredit pada semester I 2017 tercatat tumbuh 13,1 persen secara tahunan menjadi Rp8,12 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, transaksi kartu kredit perusahaan bisa tumbuh 25,5 persen menjadi Rp7,18 triliun.
"Sampai akhir tahun ini, kami masih optimistis bisa tumbuh 13 persen hingga 15 persen mengingat masih ada beberapa festive season selain juga pertumbuhan jumlah nasabah baru tetap positif," katanya.
Kondisi berbeda dialami PT Bank Central Asia Tbk. Laju transaksi kartu kredit bank swasta nomor wahid ini tumbuh makin kencang. Sepanjang Januari-Juni, nilai transaksi kartu kredit tumbuh 18 persen menjadi Rp11,13 triliun. Pada semester I 2016, nilai transaksi kartu kredit hanya sebesar Rp9,44 triliun atau tumbuh 5,5 persen.
Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, kencangnya transaksi kartu kredit nasabah seiring dengan gelaran kegiatan promosi. Misalnya, menggelar pameran wisata dengan menggandeng maskapai tertentu.
Dalam kegiatan tersebut, nasabah yang membayar tiket pesawat dengan kartu kredit akan mendapatkan harga promosi yang lebih murah dibandingkan harga di luar acara. "Kami lebih sering mengadakan event-event yang menarik saja," pungkas Jahja
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dari sisi transaksi, pertumbuhannya hanya 4,3 persen secara tahunan, yaitu dari Rp139,7 triliun pada Juni 2016 lalu menjadi hanya Rp145,7 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Beruntung, volume transaksi kartu kredit tumbuh sedikit lebih kencang dengan capaian 162,35 juta transaksi atau naik 8,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tertahannya laju bisnis kartu kredit tak lepas dari masih lesunya daya beli konsumen yang salah satunya tercermin dari kinerja penjualan ritel.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melansir industri ritel hanya mengantongi pertumbuhan kurang dari lima persen sepanjang Januari-Juni 2017. Pencapaian ini turun jauh apabila dibandingkan beberapa tahun terakhir.
"Konsumen itu lebih banyak menahan belanjanya. Apakah itu belanja ekstra untuk baju atau makanan, kami melihat itu," ujar Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk Michellina Laksmi Triwardhany saat ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jumat (4/8).
Wanita yang akrab disapa Dany ini mengungkapkan, nilai transaksi kartu kredit perusahaan tumbuh sekitar 7 persen selama semester I 2017. Hingga akhir tahun, transaksi kartu kredit diperkirakan hanya akan tumbuh satu digit, yakni di kisaran 8 persen hingga 9 persen.
Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan juga melihat masyarakat lebih hati-hati dalam berbelanja. Hal itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan transaksi kartu kredit perusahaan, meskipun secara angka masih jauh di atas capaian industri.
Berdasarkan laporan keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk, transaksi kartu kredit pada semester I 2017 tercatat tumbuh 13,1 persen secara tahunan menjadi Rp8,12 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, transaksi kartu kredit perusahaan bisa tumbuh 25,5 persen menjadi Rp7,18 triliun.
"Sampai akhir tahun ini, kami masih optimistis bisa tumbuh 13 persen hingga 15 persen mengingat masih ada beberapa festive season selain juga pertumbuhan jumlah nasabah baru tetap positif," katanya.
Kondisi berbeda dialami PT Bank Central Asia Tbk. Laju transaksi kartu kredit bank swasta nomor wahid ini tumbuh makin kencang. Sepanjang Januari-Juni, nilai transaksi kartu kredit tumbuh 18 persen menjadi Rp11,13 triliun. Pada semester I 2016, nilai transaksi kartu kredit hanya sebesar Rp9,44 triliun atau tumbuh 5,5 persen.
Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, kencangnya transaksi kartu kredit nasabah seiring dengan gelaran kegiatan promosi. Misalnya, menggelar pameran wisata dengan menggandeng maskapai tertentu.
Dalam kegiatan tersebut, nasabah yang membayar tiket pesawat dengan kartu kredit akan mendapatkan harga promosi yang lebih murah dibandingkan harga di luar acara. "Kami lebih sering mengadakan event-event yang menarik saja," pungkas Jahja
Subscribe to:
Posts (Atom)