Bank Indonesia menyebut, Mahkamah Agung telah menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/8/PBI/2014 terkait Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik). Keputusan tersebut dikeluarkan MA pada 5 Desember Kemarin. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia Rosalia Suci menjelaskan, ditolaknya Uji Materiil tersebut oleh MK menjadi kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik.
"Di MA pada tanggal 5 desember sudah diputus oleh majelis hakim di mahkamah agung Yudisial review itu ditolak jadi PBI ini tetap berlaku sebagai mana adanya," jelas Rosalia dalam acara Briefing Bareng Media mengenai PBI Financial Technology di Gedung BI Jakarta Kamis (7/12).
Menurut Rosalia, uji materi dilakukan sekelompok masyarakat yang merasa PBI tersebut bertentangan dengan Undang Undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang karena menciptakan jenis uang baru diluar uang kertas dan uang logam. Penggugat pun menyebut, BI memaksa masyarakat menggunakan uang elektronik di jalan tol dan mendiskriminasi hak rakyat.
"kemudian (PBI uang elektronik) dianggap memaksa menggunakan uang elektronik di Jalan Tol dan mendiskriminasi hak rakyat," terangnya. Menurutnya uji materi tersebut sempat mengkhawatirkan Bank Indonesia karena PBI uang Elektronik menjadi basis penerbitan dan penggunaan uang elektronik untuk berbagai transaksi.
"Uang elektronik sedang digalakan untuk pembayaran tol, kemudian untuk bantuan sosial, dan untuk penyaluran berbagai macam program pemerintah," paparnya. Jika kalah dalam uji materiil, Rosalia mengaku terdapat risiko PBI tersebut dicabut sehingga uang elektronik kehilangan landasan hukumnya.
"Bagi kita semua masyarakat, ini berita baik. Jadi ,memberikan memastikan bahwa penggunaan uang elektronik itu adalah secara hukum kuat hukumnya," pungkasnya. Polemik pembayaran dengan uang elektronik sebelumnya mencuat ketika penerapan pembayaran nontunai di sejumlah gerbang tol. Mulai Oktober ini, BI telah memastikan seluruh ruas jalan tol dapat menerima pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik.
Selain di gerbang tol, BI juga telah menargetkan integrasi seluruh sistem pembayaran elektronik di bidang transportasi antarmoda darat, laut, udara, kereta api, parkir, dan jalan berbayar di Jakarta pada 2018. PBI terkait uang elektronik sendiri sudah mengalami perubahan sejak diterbitkan pada 2009. Aturan ini direvisi pada 2014 dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009.
Adapun, rencananya BI akan kembali merevisi aturan uang elektronik dalam waktu dekat. BI belum merinci apa saja yang akan direvisi dalam aturan tersebut. Namun, revisi rencananya akan dilakukan untuk mengatur uang elektronik yang terbatas hanya dapat digunakan pada satu merchant (close loop)
Friday, December 8, 2017
Tuesday, December 5, 2017
Target Laba Naik, Jasa Marga Sesuaikan Tarif Tol
PT Jasa Marga (Persero) melakukan penyesuaian di 5 ruas jalan tol yang dikelolanya. Penyesuaian tarif secara serentak per hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017 mendatang. Adapun ke-lima ruas jalan tol tersebut antara lain, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Tol Palimanan-Kanci, Tol Surabaya-Gempol, Tol Semarang seksi A, B, C, dan Tol Dalam Kota.
Lantas, apa alasan Jasa Marga menaikkan tarif tersebut?
Pihak Jasa Marga mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena melihat dari laju inflasi yang ada di setiap daerah masing-masing. "Kami sampaikan informasi terkait dengan rencana kenaikan tarif tol dari ruas-ruas yang sudah dapat persetujuan Menteri PUPR. Penyesuaian dan evaluasi tarif tol ini dilakukan berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi," kata Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2017).
Selain itu, penyesuaian ini juga dilakukan berdasarkan keputusan Menteri PUPR, yang dilakukan setiap dua tahun sekali. "Penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2014 Pasal 48 ayat 3 tentang Jalan Tol," katanya.
"Jadi sebetulnya kenaikan tarif ini memang sudah masuk rencana jangka panjang Jasa Marga. Kita menyusun itu menurut RKAP berdasarkan asumsi yang sudah bisa kita ikat. salah satunya sesuai UU penyesuaian tarif setiap dua tahun berdasarkan laju inflasi. Jadi kalau ini berpengaruh pasti ada pengaruh. Pengaruh nya udah kita perkirakan besarannya. Karena parameter kan jelas tidak ada parameter kenaikannya selain inflasi. Tinggal kita lihat historisnya kenaikannya jadi berapa. saat dieksekusi kita sudah dapat angkanya," sambungnya.
Lebih lanjut dia juga mengatakan, penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan layanan jalan tol yang dikelola serta menjalankan bisnis yang dikerjakan oleh Jasa Marga. "Kenaikan tarif itu kita pergunakan untuk tingkatkan pelayanan. Dan sebagai korporasi, kami setelah dapatkan dari kenaikan tarif, bisnisnya berjalan, ada mitigasi, efisiensi. Otomatis selaku perusahaan, kami kan sebagai perusahaan harus mencari cara kembangkan bisnis perusahaan ke depan," pungkasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui kenaikan tarif tol ruas Cawang-Tj Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Besaran kenaikan tol ini dari Rp 500 hingga Rp 1.500.
Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 977/KPTS/M/2017, kenaikan tarif ini akan berlaku mulai tanggal 8 Desember 2017 jam 00.00 WIB. Ruas tol yang juga disebut tol Ir Wiyoto Wiyono ini dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Tol ini memiliki panjang 15 km.
Berikut daftar tarif lama dan baru tol Ir Wiyoto Wiyono :
Dari hasil penyesuaian tarif yang dilakukan, tercatat kenaikan tarif tak terjadi pada setiap golongan. Rata-rata kenaikan Rp 500 hingga Rp 1.000, yang mayoritas dilakukan untuk kendaraan golongan III sampai V. Tol ini terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada 1 November 2015. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka tarif tol diperkirakan akan kembali mengalami penyesuaian dalam jangka waktu dua tahun ke depan, sama seperti yang telah dilakukan saat ini.
Adapun jalan tol yang juga tersambung langsung dengan tol Kanci-Pejagan ini menggunakan sistem transaksi terbuka, di mana pengguna jalan tol melakukan pembayaran langsung saat memasuki gerbang tol.
Berikut daftar lengkap kenaikan tarif tol Palimanan-Kanci per ruasnya:
Ruas Palimanan-Plumbon
Ruas Plumbon-Ciperna
Ruas Ciperna-Kanci
Lantas apa yang didapat pengguna jalan dengan adanya kenaikan tersebut?
Pihak Jasa Marga mengaku dengan adanya penyesuaian tarif ini maka bisa meningkatkan layanan jalan tol kepada pengguna jalan. Mulai dari pelebaran jalur hingga sistem integrasi jalan tol.
"Jadi apakah penambahan, pemasukan berpengaruh ke kualitas pelayanan? Pasti, jadi ada pelebaran lajur, sistem integrasi, ada juga pengecekan marka, ada juga pelayanan untuk lebaran kemarin. Itu salah satunya yang diperoleh dari porsi kenaikan tarif yang kami peroleh," Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2017). Lebih lanjut Agus juga mengatakan, kenaikan tarif ini untuk melakukan perkembangan bisnis yang dimiliki oleh Jasa Marga ke depan.
"Karena ini sudah direncanakan sesuai bisnis plan. nah bisnis plan kami perkiraan ada pemasukan dari kenaikan tarif sekian dan kami juga rencanakan program peningkatan pelayanan ini apa," katanya. Selain itu, dengan peningkatan tarif ini bisa mendukung layanan yang telah diberikan Jasa Marga sebelum, salah satu contohnya dalam layanan transaksi non tunai yang telah bisa dilakukan di seluruh gerbang Jasa Marga.
"Terkait service selama dua tahun terkhir antara lain salah satunya 100% pembayaran non tunai dan juga sudah gunakan uang elektronik yang dikeluarkan empat bank. Kami juga lakukan beberapa upgrade sistem peralatan tol sehingga bisa suport ruas-ruas tol terintegrasi," katanya. "Kami juga sediakan tambahan fasilitas top up yang semula hanya di tiga titik. Kali ini kami sampaikan untuk seluruh ruas di Indonesia yamg dikelola jasa marga, juga dan kelompok usahanya menjadi 44 titik di gardu. Kami sampai 2018 juga berencana lakukan beberapa hal akibat penyesuaian tarif tol, antara lain penambahan CCTV," tutupnya.
Lantas, apa alasan Jasa Marga menaikkan tarif tersebut?
Pihak Jasa Marga mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena melihat dari laju inflasi yang ada di setiap daerah masing-masing. "Kami sampaikan informasi terkait dengan rencana kenaikan tarif tol dari ruas-ruas yang sudah dapat persetujuan Menteri PUPR. Penyesuaian dan evaluasi tarif tol ini dilakukan berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi," kata Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2017).
Selain itu, penyesuaian ini juga dilakukan berdasarkan keputusan Menteri PUPR, yang dilakukan setiap dua tahun sekali. "Penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2014 Pasal 48 ayat 3 tentang Jalan Tol," katanya.
"Jadi sebetulnya kenaikan tarif ini memang sudah masuk rencana jangka panjang Jasa Marga. Kita menyusun itu menurut RKAP berdasarkan asumsi yang sudah bisa kita ikat. salah satunya sesuai UU penyesuaian tarif setiap dua tahun berdasarkan laju inflasi. Jadi kalau ini berpengaruh pasti ada pengaruh. Pengaruh nya udah kita perkirakan besarannya. Karena parameter kan jelas tidak ada parameter kenaikannya selain inflasi. Tinggal kita lihat historisnya kenaikannya jadi berapa. saat dieksekusi kita sudah dapat angkanya," sambungnya.
Lebih lanjut dia juga mengatakan, penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan layanan jalan tol yang dikelola serta menjalankan bisnis yang dikerjakan oleh Jasa Marga. "Kenaikan tarif itu kita pergunakan untuk tingkatkan pelayanan. Dan sebagai korporasi, kami setelah dapatkan dari kenaikan tarif, bisnisnya berjalan, ada mitigasi, efisiensi. Otomatis selaku perusahaan, kami kan sebagai perusahaan harus mencari cara kembangkan bisnis perusahaan ke depan," pungkasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui kenaikan tarif tol ruas Cawang-Tj Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Besaran kenaikan tol ini dari Rp 500 hingga Rp 1.500.
Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 977/KPTS/M/2017, kenaikan tarif ini akan berlaku mulai tanggal 8 Desember 2017 jam 00.00 WIB. Ruas tol yang juga disebut tol Ir Wiyoto Wiyono ini dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Tol ini memiliki panjang 15 km.
Berikut daftar tarif lama dan baru tol Ir Wiyoto Wiyono :
- Golongan I: Rp 9.000 naik menjadi Rp 9.500
- Golongan II: Rp 11.000 naik menjadi Rp 11.500
- Golongan III: Rp 14.500 naik menjadi Rp 15.500
- Golongan IV: Rp 18.000 naik menjadi Rp 19.000
- Golongan V: Rp 21.500 naik menjadi Rp 23.000
Dari hasil penyesuaian tarif yang dilakukan, tercatat kenaikan tarif tak terjadi pada setiap golongan. Rata-rata kenaikan Rp 500 hingga Rp 1.000, yang mayoritas dilakukan untuk kendaraan golongan III sampai V. Tol ini terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada 1 November 2015. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka tarif tol diperkirakan akan kembali mengalami penyesuaian dalam jangka waktu dua tahun ke depan, sama seperti yang telah dilakukan saat ini.
Adapun jalan tol yang juga tersambung langsung dengan tol Kanci-Pejagan ini menggunakan sistem transaksi terbuka, di mana pengguna jalan tol melakukan pembayaran langsung saat memasuki gerbang tol.
Berikut daftar lengkap kenaikan tarif tol Palimanan-Kanci per ruasnya:
Ruas Palimanan-Plumbon
- Golongan I Rp 2.500
- Golongan II Rp 3.500
- Golongan III Rp 4.500
- Golongan IV Rp 6.000 (naik Rp 500)
- Golongan V Rp 7.000 (naik Rp 500)
Ruas Plumbon-Ciperna
- Golongan I Rp 3.500
- Golongan II Rp 4.500
- Golongan III Rp 6.000 (naik Rp 500)
- Golongan IV Rp 7.500 (naik Rp 500)
- Golongan V Rp 9.000 (naik Rp 500)
Ruas Ciperna-Kanci
- Golongan I Rp 6.000 (naik Rp 500)
- Golongan II Rp 7.000 (naik Rp 500)
- Golongan III Rp 10.500 (naik Rp 500)
- Golongan IV Rp 13.500 (naik Rp 1.000)
- Golongan V Rp 16.000 (naik Rp 1.000)
Lantas apa yang didapat pengguna jalan dengan adanya kenaikan tersebut?
Pihak Jasa Marga mengaku dengan adanya penyesuaian tarif ini maka bisa meningkatkan layanan jalan tol kepada pengguna jalan. Mulai dari pelebaran jalur hingga sistem integrasi jalan tol.
"Jadi apakah penambahan, pemasukan berpengaruh ke kualitas pelayanan? Pasti, jadi ada pelebaran lajur, sistem integrasi, ada juga pengecekan marka, ada juga pelayanan untuk lebaran kemarin. Itu salah satunya yang diperoleh dari porsi kenaikan tarif yang kami peroleh," Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2017). Lebih lanjut Agus juga mengatakan, kenaikan tarif ini untuk melakukan perkembangan bisnis yang dimiliki oleh Jasa Marga ke depan.
"Karena ini sudah direncanakan sesuai bisnis plan. nah bisnis plan kami perkiraan ada pemasukan dari kenaikan tarif sekian dan kami juga rencanakan program peningkatan pelayanan ini apa," katanya. Selain itu, dengan peningkatan tarif ini bisa mendukung layanan yang telah diberikan Jasa Marga sebelum, salah satu contohnya dalam layanan transaksi non tunai yang telah bisa dilakukan di seluruh gerbang Jasa Marga.
"Terkait service selama dua tahun terkhir antara lain salah satunya 100% pembayaran non tunai dan juga sudah gunakan uang elektronik yang dikeluarkan empat bank. Kami juga lakukan beberapa upgrade sistem peralatan tol sehingga bisa suport ruas-ruas tol terintegrasi," katanya. "Kami juga sediakan tambahan fasilitas top up yang semula hanya di tiga titik. Kali ini kami sampaikan untuk seluruh ruas di Indonesia yamg dikelola jasa marga, juga dan kelompok usahanya menjadi 44 titik di gardu. Kami sampai 2018 juga berencana lakukan beberapa hal akibat penyesuaian tarif tol, antara lain penambahan CCTV," tutupnya.
Kartu ATM Wajib Berlogo Nasional Per 1 Januari 2018
Ada 140,8 juta kartu ATM/debit berlogo prinsipal asing, seperti Visa dan Mastercard berpotensi tergantikan dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.
Bank Indonesia (BI) mencatat, saat ini, total kartu ATM/debit beredar mencapai 176 kartu. Nah, sekitar 80 persen di antaranya masih menggunakan logo prinsipal asing alias penguasa pasar sistem pembayaran. “Per 1 Januari 2018, penerbit kartu wajib mencantumkan logo nasional (GPN) pada instrumen dan kanal pembayaran. Paling sedikit satu kartu ATM/debit harus berlogo nasional,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Senin (5/12).
Nantinya, bank penerbit kartu harus terlebih dahulu menjelaskan manfaat dari kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna merah biru tersebut. Kemudian, ia melanjutkan, bank penerbit kartu akan menawarkan pergantian kartu atau pembukaan rekening baru untuk kartu dengan logo baru.
Kartu berlogo GPN memungkinkan transaksi nasabah dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) manapun di domestik. Selama ini, beberapa kartu dari bank penerbit tidak bisa digesek di mesin EDC tertentu karena tidak ada kerja sama switching atau routing atas transaksi elektronik. “Manfaat lain, biaya transaksi berpotensi menjadi lebih murah, karena biaya investasi bank penerbit lebih rendah, efisien. Yang pasti, biaya transaksi pembayaran (Merchant Discount Rate/MDR) dibatasi maksimal satu persen. Selam ini kan, 1,6-2,2 persen,” kata Onny.
Sekadar informasi, dari total 176 kartu ATM/debit beredar saat ini, jumlah transaksi per harinya mencapai 16 juta transaksi dengan nilai transaksi diperkirakan Rp17 triliun per hari. Bank Indonesia (BI) mewajibkan setidaknya satu kartu ATM/debit yang dikantongi masyarakat berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai 1 Januari 2018 nanti. GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.
Artinya, GPN memungkinkan kartu ATM/debit dari berbagai penerbit digesek melalui satu mesin Electronic Data Capture (EDC). Tak cuma itu, biaya transaksi pembayaran alias Merchant Discount Rate (MDR) juga menjadi lebih murah, maksimal satu persen. Selama ini, MDR dipatok paling sedikit 1,6 persen-2,2 persen.
Kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna biru merah itu akan memroses transaksi elektronik domestik di dalam negeri. Dari sisi keamanan pun, data nasabah tidak akan 'bocor' ke luar negeri. Berbeda halnya jika prinsipal asing yang memroses transaksi dan mencatatnya di luar negeri.
“Dengan interkoneksi dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia secara aman, berkualitas, serta efisien,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Selasa (5/12). Selain itu, sambung dia, GPN akan menyangga program strategis pemerintah, seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah secara nontunai, dan keuangan inklusif, dengan prinsip kehati-hatian.
Kendati wajib berlogo domestik, kartu ATM/debit dengan logo prinsipal asing, seperti Visa atau Mastercard masih diperbolehkan mejeng. Pasalnya, logo GPN cuma bisa dilakukan untuk transaksi dalam negeri. “Ya, jadi kalau kita punya 3-4 kartu ATM/debit, minimal satu di antaranya harus berlogo domestik. Bagus kalau semuanya dengan logo GPN. Tapi, ya GPN hanya untuk transaksi di dalam negeri, tidak bisa jika digesek di luar negeri,” jelas Onny
Bank Indonesia (BI) mencatat, saat ini, total kartu ATM/debit beredar mencapai 176 kartu. Nah, sekitar 80 persen di antaranya masih menggunakan logo prinsipal asing alias penguasa pasar sistem pembayaran. “Per 1 Januari 2018, penerbit kartu wajib mencantumkan logo nasional (GPN) pada instrumen dan kanal pembayaran. Paling sedikit satu kartu ATM/debit harus berlogo nasional,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Senin (5/12).
Nantinya, bank penerbit kartu harus terlebih dahulu menjelaskan manfaat dari kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna merah biru tersebut. Kemudian, ia melanjutkan, bank penerbit kartu akan menawarkan pergantian kartu atau pembukaan rekening baru untuk kartu dengan logo baru.
Kartu berlogo GPN memungkinkan transaksi nasabah dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) manapun di domestik. Selama ini, beberapa kartu dari bank penerbit tidak bisa digesek di mesin EDC tertentu karena tidak ada kerja sama switching atau routing atas transaksi elektronik. “Manfaat lain, biaya transaksi berpotensi menjadi lebih murah, karena biaya investasi bank penerbit lebih rendah, efisien. Yang pasti, biaya transaksi pembayaran (Merchant Discount Rate/MDR) dibatasi maksimal satu persen. Selam ini kan, 1,6-2,2 persen,” kata Onny.
Sekadar informasi, dari total 176 kartu ATM/debit beredar saat ini, jumlah transaksi per harinya mencapai 16 juta transaksi dengan nilai transaksi diperkirakan Rp17 triliun per hari. Bank Indonesia (BI) mewajibkan setidaknya satu kartu ATM/debit yang dikantongi masyarakat berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai 1 Januari 2018 nanti. GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.
Artinya, GPN memungkinkan kartu ATM/debit dari berbagai penerbit digesek melalui satu mesin Electronic Data Capture (EDC). Tak cuma itu, biaya transaksi pembayaran alias Merchant Discount Rate (MDR) juga menjadi lebih murah, maksimal satu persen. Selama ini, MDR dipatok paling sedikit 1,6 persen-2,2 persen.
Kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna biru merah itu akan memroses transaksi elektronik domestik di dalam negeri. Dari sisi keamanan pun, data nasabah tidak akan 'bocor' ke luar negeri. Berbeda halnya jika prinsipal asing yang memroses transaksi dan mencatatnya di luar negeri.
“Dengan interkoneksi dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia secara aman, berkualitas, serta efisien,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Selasa (5/12). Selain itu, sambung dia, GPN akan menyangga program strategis pemerintah, seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah secara nontunai, dan keuangan inklusif, dengan prinsip kehati-hatian.
Kendati wajib berlogo domestik, kartu ATM/debit dengan logo prinsipal asing, seperti Visa atau Mastercard masih diperbolehkan mejeng. Pasalnya, logo GPN cuma bisa dilakukan untuk transaksi dalam negeri. “Ya, jadi kalau kita punya 3-4 kartu ATM/debit, minimal satu di antaranya harus berlogo domestik. Bagus kalau semuanya dengan logo GPN. Tapi, ya GPN hanya untuk transaksi di dalam negeri, tidak bisa jika digesek di luar negeri,” jelas Onny
Pemerintah Tawarkan Obligasi Dolar Senilai 4 Miliar Dengan Bunga 3 Persen
Kementerian Keuangan melakukan penarikan utang di awal (pre-funding) untuk anggaran 2018 dengan menerbitkan surat utang negara berdenominasi dolar Amerika Serikat (global bond) senilai US$4 miliar pada Desember tahun ini.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyampaikan, pihaknya melakukan transaksi penjualan global bond sebesar US$1 miliar untuk tenor 5 tahun, US$1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan US$1,75 miliar untuk tenor 30 tahun.
"Pemerintah pertama kalinya menerbitkan SUN berdenominasi Dolar AS dengan format SEC-Registered Standalone. Sebagai negara yang secara reguler melakukan penerbitan dalam pasar obligasi G3 Asia, SEC-Registered memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas basis serta meningkatkan kepercayaan investor," demikian disebutkan dalam keterangan tertulis DJPPR Kemenkeu, Selasa(5/12).
Secara rinci dijelaskan, obligasi terdiri dari seri RI0123 yang memiliki tenor 5 tahun dengan nominal penerbitan US$1 miliar. Kupon yang ditawarkan pada kisaran 2,95 persen dan yield 3 persen. Seri RI0128 ditawarkan senilai US$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun. Tingkat kupon 3,5 persen dan yield 3,55 persen. Terakhir, seri RI0 148 senilai US$1,75 miliar dengan tenor 30 tahun, pada level kupon 4,35 persen dan yield 4,4 persen.
Penerbitan kali ini mendapat peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional antara lain, level Baa3 dari Moody's, BBB- dari Standard and Poor's, dan BBB- dari Fitch Ratings.
Maka itu, pemerintah mengaku memanfaatkan sentimen positif investor tersebut untuk melakukan kebijakan pre-funding yakni, menerbitkan SUN pada akhir 2017 untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal 2018. Dengan melakukan transaksi pada pekan pertama Desember, pemerintah memanfaatkan momentum strategis sebelum ada potensi suku bunga The Fed naik.
Bertindak sebagai joint lead managers dan joint bookrunners antara lain, ANZ, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Singapore) Pte, dan PT Mandiri Securities. Sedangkan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai co-Managers.
Penerbitan SUN akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyampaikan, pihaknya melakukan transaksi penjualan global bond sebesar US$1 miliar untuk tenor 5 tahun, US$1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan US$1,75 miliar untuk tenor 30 tahun.
"Pemerintah pertama kalinya menerbitkan SUN berdenominasi Dolar AS dengan format SEC-Registered Standalone. Sebagai negara yang secara reguler melakukan penerbitan dalam pasar obligasi G3 Asia, SEC-Registered memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas basis serta meningkatkan kepercayaan investor," demikian disebutkan dalam keterangan tertulis DJPPR Kemenkeu, Selasa(5/12).
Secara rinci dijelaskan, obligasi terdiri dari seri RI0123 yang memiliki tenor 5 tahun dengan nominal penerbitan US$1 miliar. Kupon yang ditawarkan pada kisaran 2,95 persen dan yield 3 persen. Seri RI0128 ditawarkan senilai US$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun. Tingkat kupon 3,5 persen dan yield 3,55 persen. Terakhir, seri RI0 148 senilai US$1,75 miliar dengan tenor 30 tahun, pada level kupon 4,35 persen dan yield 4,4 persen.
Penerbitan kali ini mendapat peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional antara lain, level Baa3 dari Moody's, BBB- dari Standard and Poor's, dan BBB- dari Fitch Ratings.
Maka itu, pemerintah mengaku memanfaatkan sentimen positif investor tersebut untuk melakukan kebijakan pre-funding yakni, menerbitkan SUN pada akhir 2017 untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal 2018. Dengan melakukan transaksi pada pekan pertama Desember, pemerintah memanfaatkan momentum strategis sebelum ada potensi suku bunga The Fed naik.
Bertindak sebagai joint lead managers dan joint bookrunners antara lain, ANZ, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Singapore) Pte, dan PT Mandiri Securities. Sedangkan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai co-Managers.
Penerbitan SUN akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Analisa PPA : IHSG Akan Jatuh Ke Level 5.400 Tahun Depan
PPA Kapital, anak usaha dari PT PPA (Persero), memproyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun depan berada dalam tren pelemahan. Bahkan, peluang penurunan IHSG diproyeksi hingga di level sekitar 5.400-5.500. Chief Economist Research & Advisory PPA Kapital Ferry Latuhihin menjelaskan, potensi pelemahan ini disebabkan kondisi fundamental ekonomi yang belum menunjukan perbaikan berarti jelang akhir tahun ini.
"Tingkat konsumsi melemah, penyaluran kredit lemah," ungkap Ferry, Selasa (5/12).
Seperti diketahui, tingkat konsumsi masyarakat sejak awal tahun diakui melemah oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Terbukti, penjualan ritel semester I 2017 hanya tumbuh 3,7 persen. Padahal, semester I tahun sebelumnya mencapai 11,2 persen. Sementara, data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), penyaluran kredit hingga akhir kuartal III 2017 hanya tumbuh 7,86 persen menjadi Rp4.543,59 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.212,38 triliun.
"Tren pertumbuhan ekonomi juga ke bawah. Kemungkinan tidak sampai lima persen, ya sekitar 4,8 persen. Turun tapi tidak anjlok, turunnya perlahan," sambung Ferry. Begitu juga dengan laju IHSG, meski ia meramalkan IHSG anjlok hingga ke level 5.400, tetapi penurunannya terjadi secara bertahap. Dengan demikian, pelaku pasar tidak perlu khawatir atau takut dengan pasar modal Indonesia.
"Jadi mungkin akan turun dulu ke 5.900, lalu naik, lalu turun, turun lagi," kata dia.
Lebih lanjut Ferry mengatakan, penerimaan pajak juga diprediksi tidak mencapai target hingga akhir tahun ini dinilai bakal mempengaruhi pengeluaran tahun depan. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan realisasi penerimaan negara hingga akhir Oktober 2017 tercatat Rp1.235,5 triliun atau baru mencapai 71,3 persen.
"Saya takutnya pemerintah nanti akan memotong biaya infrastruktur. Kalau gitu kan akan mengganggu pembangunan dan saham-saham emitennya," papar Ferry. Beberapa emiten yang ia maksud, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
"Nah takutnya juga ganggu saham-saham lain dan berikan sentimen negatif ke IHSG," jelas Ferry. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,27 poin (0,03 persen) ke level 6.000 setelah bergerak di antara 5.979-6.026 pada hari ini, Selasa (5/12). Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah ditutup menguat 8 poin (0,06 persen) di Rp13.519 per dolar AS, setelah bergerak di kisaran Rp13.503-Rp13.524.
RTI Infokom mencatat, investor membukukan transaksi sebesar Rp7,63 triliun dengan volume 9,66 miliar lembar saham. Sementara, dalam perdagangan di pasar reguler hari ini, investor asing tercatat melakukan beli bersih (net sell) sebesar Rp31,48 miliar.
Sebanyak 98 saham naik, 252 saham turun, dan 110 saham tidak bergerak. Sementara enam dari 10 indeks sektoral melemah. Pelemahan terbesar dialami oleh sektor properti yang turun sebesar 1,65 persen. Dari Asia, mayoritas indeks saham bergerak melemah. Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Nikkei225 di Jepang yang turun sebesar 0,37 persen, indeks Kospi di Korsel naik sebesar 0,34 persen, dan indeks Hang Seng di Hong Kong turun 1,01 persen.
Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa bergerak menguat sejak dibuka tadi siang. Indeks FTSE100 di Inggris naik 0,32 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,05 persen, dan indeks CAC di Perancis naik 1,22 persen
"Tingkat konsumsi melemah, penyaluran kredit lemah," ungkap Ferry, Selasa (5/12).
Seperti diketahui, tingkat konsumsi masyarakat sejak awal tahun diakui melemah oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Terbukti, penjualan ritel semester I 2017 hanya tumbuh 3,7 persen. Padahal, semester I tahun sebelumnya mencapai 11,2 persen. Sementara, data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), penyaluran kredit hingga akhir kuartal III 2017 hanya tumbuh 7,86 persen menjadi Rp4.543,59 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.212,38 triliun.
"Tren pertumbuhan ekonomi juga ke bawah. Kemungkinan tidak sampai lima persen, ya sekitar 4,8 persen. Turun tapi tidak anjlok, turunnya perlahan," sambung Ferry. Begitu juga dengan laju IHSG, meski ia meramalkan IHSG anjlok hingga ke level 5.400, tetapi penurunannya terjadi secara bertahap. Dengan demikian, pelaku pasar tidak perlu khawatir atau takut dengan pasar modal Indonesia.
"Jadi mungkin akan turun dulu ke 5.900, lalu naik, lalu turun, turun lagi," kata dia.
Lebih lanjut Ferry mengatakan, penerimaan pajak juga diprediksi tidak mencapai target hingga akhir tahun ini dinilai bakal mempengaruhi pengeluaran tahun depan. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan realisasi penerimaan negara hingga akhir Oktober 2017 tercatat Rp1.235,5 triliun atau baru mencapai 71,3 persen.
"Saya takutnya pemerintah nanti akan memotong biaya infrastruktur. Kalau gitu kan akan mengganggu pembangunan dan saham-saham emitennya," papar Ferry. Beberapa emiten yang ia maksud, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
"Nah takutnya juga ganggu saham-saham lain dan berikan sentimen negatif ke IHSG," jelas Ferry. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,27 poin (0,03 persen) ke level 6.000 setelah bergerak di antara 5.979-6.026 pada hari ini, Selasa (5/12). Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah ditutup menguat 8 poin (0,06 persen) di Rp13.519 per dolar AS, setelah bergerak di kisaran Rp13.503-Rp13.524.
RTI Infokom mencatat, investor membukukan transaksi sebesar Rp7,63 triliun dengan volume 9,66 miliar lembar saham. Sementara, dalam perdagangan di pasar reguler hari ini, investor asing tercatat melakukan beli bersih (net sell) sebesar Rp31,48 miliar.
Sebanyak 98 saham naik, 252 saham turun, dan 110 saham tidak bergerak. Sementara enam dari 10 indeks sektoral melemah. Pelemahan terbesar dialami oleh sektor properti yang turun sebesar 1,65 persen. Dari Asia, mayoritas indeks saham bergerak melemah. Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Nikkei225 di Jepang yang turun sebesar 0,37 persen, indeks Kospi di Korsel naik sebesar 0,34 persen, dan indeks Hang Seng di Hong Kong turun 1,01 persen.
Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa bergerak menguat sejak dibuka tadi siang. Indeks FTSE100 di Inggris naik 0,32 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,05 persen, dan indeks CAC di Perancis naik 1,22 persen
Sunday, December 3, 2017
Ramayana Percaya Ritel Lesu Bukan Karena Bisnis Online
Manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk mengaku tak sepakat jika berjamurnya perdagangan elektronik (e-commerce) disebut-sebut menjadi biang keladi sepinya aktivitas usaha riteler. Toh, General Marketing and Merchandising Manager Ramayana Jane Melinda Tumewa mengatakan, e-commerce atau toko online hanya berkontribusi sebesar satu persen terhadap total penjualan ritel.
“Saya rasa, publik salah mengerti ya, karena Pak William Tanuwijaya (CEO Tokopedia) itu salah satu teman baik saya bilang bahwa penjualan online itu cuma satu persen. Sepinya ritel itu tidak ada hubungannya sama online,” kata Melinda saat memulai konferensi pers dengan awak media usai peresmian Ramayana di Cityplaza Jatinegara, Minggu (3/12).
Melinda mengatakan bahwa ia tak setuju dengan anggapan para pakar ekonomi yang menyebut terjadi pergeseran pola belanja dari offline ke online. Sebab ,menurut dia, gerai Ramayana masih diramaikan pengunjung. Pelanggan masih berbelanja secara offline. “Jadi, para pakar ekonomi yang menyatakan begitu saya rasa tidak tepat ya ngomongnya bahwa online menggerus offline. Market mana dulu nih, karena market saya masih suka beli fisik. Ada excitement (gairah) yang tidak bisa dibeli dengan online. Kalau Ramayana misalnya, diskonnya berbeda setiap kunjungan,” terang dia.
Perubahan gaya belanja tersebut juga ikut mengubah definisi toko offline. Toko fisik haruslah menjadi tempat yang memberikan pengalaman hiburan keluarga. Sehingga, posisinya tak akan tergantikan oleh toko online. “Apa sih toko offline? Kami harus membuat sesuatu yang seru di mana orang bisa ajak keluarga. Sabtu dan Minggu adalah waktu bonding (ikatan) dengan keluarga yang tidak mungkin dilakukan secara online. Masak mau bonding lewat WhatsApp? Harus dilakukan di offline,” ungkapnya.
Kendati demikian, Melinda tak memungkiri bahwa ada pusat perbelanjaan yang tergerus ecommerce. Berkaca dari Amerika Serikat, Melinda memprediksi toko yang menyasar kelas atas yang akan mudah tergerus ecommerce. “Kalau di Amerika discounted Store itu masih booming sekali. Yang mati itu yang kelas menengah ke atas, kalau diperhatikan karena online. Mereka setiap tahunnya tutup 100 toko, tapi kalau yang melayani mass market, seperti Ramayana, mereka masih bisa buka toko 100-150 toko tiap tahun. Itu karena kami melayani pasar yang paling besar,” ujarnya.
Ramayana sendiri tak ingin ‘kecolongan’ dengan peritel lain yang menggarap toko online. Makanya, perseroan juga akan fokus pada toko online mulai 2018 mendatang. Diharapkan, kontribusi penjualan dari kanal online mencapai 5-10 persen.
“Minimum 5 persen ya. Tahun ini, kami sudah capai 5 persen. Jadi, target kami 10 persen di 2018,” tutupnya. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk agaknya mulai belajar untuk menggaet kembali para pelanggannya. Setelah menutup operasional delapan tokonya di tahun ini, perusahaan ritel ini kembali membuka gerai ke-145 dengan konsep barunya, yaitu lifestyle mall yang mengedepankan hiburan.
Riteler yang sempat merugi itu menyebut gerai barunya dengan brand Ramayana Prime. Melalui Ramayana Prime, perseroan tidak lagi sekadar melego pakaian, tetapi juga menawarkan diri sebagai pusat hiburan dengan menyediakan tempat bermain, dan bioskop. Sebagai langkah baru, perseroan membuka Ramayana Prime di Cityplaza Jatinegara. Pemilihan lokasi tidak terlepas dari keinginan perseroan untuk meningkatkan ekonomi, terutama di wilayah Jakarta Timur, di tengah lesunya perekonomian di paruh kedua ini.
“Saya rasa, publik salah mengerti ya, karena Pak William Tanuwijaya (CEO Tokopedia) itu salah satu teman baik saya bilang bahwa penjualan online itu cuma satu persen. Sepinya ritel itu tidak ada hubungannya sama online,” kata Melinda saat memulai konferensi pers dengan awak media usai peresmian Ramayana di Cityplaza Jatinegara, Minggu (3/12).
Melinda mengatakan bahwa ia tak setuju dengan anggapan para pakar ekonomi yang menyebut terjadi pergeseran pola belanja dari offline ke online. Sebab ,menurut dia, gerai Ramayana masih diramaikan pengunjung. Pelanggan masih berbelanja secara offline. “Jadi, para pakar ekonomi yang menyatakan begitu saya rasa tidak tepat ya ngomongnya bahwa online menggerus offline. Market mana dulu nih, karena market saya masih suka beli fisik. Ada excitement (gairah) yang tidak bisa dibeli dengan online. Kalau Ramayana misalnya, diskonnya berbeda setiap kunjungan,” terang dia.
Perubahan gaya belanja tersebut juga ikut mengubah definisi toko offline. Toko fisik haruslah menjadi tempat yang memberikan pengalaman hiburan keluarga. Sehingga, posisinya tak akan tergantikan oleh toko online. “Apa sih toko offline? Kami harus membuat sesuatu yang seru di mana orang bisa ajak keluarga. Sabtu dan Minggu adalah waktu bonding (ikatan) dengan keluarga yang tidak mungkin dilakukan secara online. Masak mau bonding lewat WhatsApp? Harus dilakukan di offline,” ungkapnya.
Kendati demikian, Melinda tak memungkiri bahwa ada pusat perbelanjaan yang tergerus ecommerce. Berkaca dari Amerika Serikat, Melinda memprediksi toko yang menyasar kelas atas yang akan mudah tergerus ecommerce. “Kalau di Amerika discounted Store itu masih booming sekali. Yang mati itu yang kelas menengah ke atas, kalau diperhatikan karena online. Mereka setiap tahunnya tutup 100 toko, tapi kalau yang melayani mass market, seperti Ramayana, mereka masih bisa buka toko 100-150 toko tiap tahun. Itu karena kami melayani pasar yang paling besar,” ujarnya.
Ramayana sendiri tak ingin ‘kecolongan’ dengan peritel lain yang menggarap toko online. Makanya, perseroan juga akan fokus pada toko online mulai 2018 mendatang. Diharapkan, kontribusi penjualan dari kanal online mencapai 5-10 persen.
“Minimum 5 persen ya. Tahun ini, kami sudah capai 5 persen. Jadi, target kami 10 persen di 2018,” tutupnya. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk agaknya mulai belajar untuk menggaet kembali para pelanggannya. Setelah menutup operasional delapan tokonya di tahun ini, perusahaan ritel ini kembali membuka gerai ke-145 dengan konsep barunya, yaitu lifestyle mall yang mengedepankan hiburan.
Riteler yang sempat merugi itu menyebut gerai barunya dengan brand Ramayana Prime. Melalui Ramayana Prime, perseroan tidak lagi sekadar melego pakaian, tetapi juga menawarkan diri sebagai pusat hiburan dengan menyediakan tempat bermain, dan bioskop. Sebagai langkah baru, perseroan membuka Ramayana Prime di Cityplaza Jatinegara. Pemilihan lokasi tidak terlepas dari keinginan perseroan untuk meningkatkan ekonomi, terutama di wilayah Jakarta Timur, di tengah lesunya perekonomian di paruh kedua ini.
“Kami tidak ada pilihan selain membuka toko agar ekonomi berkembang. Kami juga ingin menepati janji pada investor untuk melakukan ekspansi,” ujar Sekretaris Perusahaan Ramayana Setyadi Surya, Minggu (3/12). Menurut dia, pembukaan gerai Ramayana Prime sesuai dengan rencana manajemen sejak awal tahun. Pembukaan gerai juga sebagai respons perseroan untuk kembali meningkatkan pertumbuhan penjualan, meskipun terjadi pergeseran gaya belanja masyarakat ke online.
Perubahan gaya belanja, sambung dia, juga tercermin dari kebiasaan orang ke mall yang tidak lagi sekadar berbelanja, tetapi juga untuk berkumpul bersama teman dan keluarga untuk mendapatkan hiburan. General Marketing and Merchandising Manager Ramayana Jane Melinda Tumewu bilang, sebagai pemanis, Ramayana Prime menggandeng Lazada membangun experience store perdana di Indonesia. Toko ini akan memberikan pengalaman mencoba produk elektronik yang dijual oleh e-commerce market place tersebut.
“Memang, zaman sekarang kita beli barang elektronik secara online, tapi karena itu harganya tinggi, orang perlu toko fisik sebagai perbandingan. Karena itu, Ramayana kerja sama bareng Lazada experience store,” katanya. Ini adalah toko keempat yang dibuka Ramayana di tahun ini, setelah Harapan Indah, Pondok Aren, dan Cikupa. Adapun, biaya investasi ekspansi toko baru ini mengambil anggaran capital expenditure yang sebesar Rp300 miliar. Tak dijelaskan secara rinci investasi untuk pembangunan Ramayana Prime pertama ini.
Sementara itu, pembukaan toko baru tersebut berbarengan dengan Cityplaza Jatinegara yang pembangunannya dimulai sejak setahun silam. Luas Ramayana di kawasan Mester Jatinegara ini adalah 8,353 meter persegi. Sementara, luas mall itu sendiri 25,906 meter persegi. Selain mall, bangunannya juga terintegrasi dengan 7 Days Premium Hotel, arena bermain Zone 2000 San Cinema 21
Perubahan gaya belanja, sambung dia, juga tercermin dari kebiasaan orang ke mall yang tidak lagi sekadar berbelanja, tetapi juga untuk berkumpul bersama teman dan keluarga untuk mendapatkan hiburan. General Marketing and Merchandising Manager Ramayana Jane Melinda Tumewu bilang, sebagai pemanis, Ramayana Prime menggandeng Lazada membangun experience store perdana di Indonesia. Toko ini akan memberikan pengalaman mencoba produk elektronik yang dijual oleh e-commerce market place tersebut.
“Memang, zaman sekarang kita beli barang elektronik secara online, tapi karena itu harganya tinggi, orang perlu toko fisik sebagai perbandingan. Karena itu, Ramayana kerja sama bareng Lazada experience store,” katanya. Ini adalah toko keempat yang dibuka Ramayana di tahun ini, setelah Harapan Indah, Pondok Aren, dan Cikupa. Adapun, biaya investasi ekspansi toko baru ini mengambil anggaran capital expenditure yang sebesar Rp300 miliar. Tak dijelaskan secara rinci investasi untuk pembangunan Ramayana Prime pertama ini.
Sementara itu, pembukaan toko baru tersebut berbarengan dengan Cityplaza Jatinegara yang pembangunannya dimulai sejak setahun silam. Luas Ramayana di kawasan Mester Jatinegara ini adalah 8,353 meter persegi. Sementara, luas mall itu sendiri 25,906 meter persegi. Selain mall, bangunannya juga terintegrasi dengan 7 Days Premium Hotel, arena bermain Zone 2000 San Cinema 21
Skema Aturan Pajak e-commerce
Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pungutan pajak untuk transaksi ritel secara daring (e-commerce) karena model bisnis yang sangat variatif. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, model bisnis yang bervariasi membuat pemerintah berencana untuk menelurkan aturan pajak e-commerce secara umum terlebih dulu, kemudian menerbitkan aturan secara spesifik untuk masing-masing model bisnis. Sampai saat ini pihaknya masih menggodok aturan pemungutan pajak tersebut.
Secara rinci, setidaknya ada delapan model bisnis e-commerce yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah juga kewalahan mencari skema pungutan pajak e-commerce terhadap produk-produk nonfisik (intangible), seperti buku elektronik (e-book) hingga hiburan yang bisa diunduh.
Secara rinci, setidaknya ada delapan model bisnis e-commerce yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah juga kewalahan mencari skema pungutan pajak e-commerce terhadap produk-produk nonfisik (intangible), seperti buku elektronik (e-book) hingga hiburan yang bisa diunduh.
Menurutnya, Pemungutan pajak bagi sektor perdagangan yang menggunakan skema penyedia layanan dalam negeri merupakan hal mudah, seperti menu Go-Food yang terdapat di dalam menu Go-Jek. Sebab, penyedia layanan sudah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga pajak bisa langsung dikenakan.
Namun, penerapan pajak produk intangible dinilai agak kusut, mengingat produknya tidak memiliki bentuk fisik, sehingga lalu lintas barang antar batas negara (cross border) susah dilacak. “Lalu lintas barang yang masuk cross border itu gampang kalau barang fisik. Tapi kalau barangnya intangible, itu akan sangat susah diawasi. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya,” terang Mardiasmo di Depok, Kamis (30/11).
Lebih lanjut ia menyebut, pungutan pemerintah atas perdagangan barang non-fisik akan disamakan dengan dengan produk fisik, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk jika produk yang diperdagangkan bersifat antar negara Namun, ia menganggap kajian pajak e-commerce barang non-fisik ini memerlukan ekstra kesabaran agar kebijakan yang diambil nantinya bisa mempersempit ruang gerak Wajib Pajak (WP) untuk menghindari pajak (tax avoidance).
“Jangan sampai (di satu model bisnis) dikenakan pajak, tapi yang lain tidak dikenakan, karena takutnya ada manuver (untuk hindari pajak). Jadi memang perlu ada tahapannya,” imbuh dia. Menurut Mardiasmo, aktivitas belanja elektronik bagi barang nonfisik paling ketara dilihat dari sistem otorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual, atau biasa disebut payment gateway. Maka dari itu, Kemenkeu tengah melakukan kajian intensif dengan Bank Indonesia.
“Kami lihat volume uang dan barangnya, nah uang ini bergerak darimana? Tentu ini bisa ditangkap oleh BI dari payment gateway karena lalu lintas uangnya dari situ. Namun, ini masih dalam proses, kalau sudah diproses nanti kami sampaikan,” terangnya.
Oleh karenanya, sebagai tahap awal, pemerintah kemungkinan baru memungut pajak e-commerce dari provider jasa layanan terlebih dulu. “Tapi itu belum kami putuskan lebih lanut. Rencananya memang (aturan pajak e-commerce) berlaku secara keseluruhan dulu, tapi nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini sedang kami mapping semuanya,” pungkas Mardiasmo.
Adapun menurut Asosiasi e-Commerce Indonesia, potensi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun di tahun 2020 mendatang. Angka ini melonjak signifikan dibanding total nilai transaksi e-commerce di tahun 2016 sebesar Rp75,76 triliun.
Namun, penerapan pajak produk intangible dinilai agak kusut, mengingat produknya tidak memiliki bentuk fisik, sehingga lalu lintas barang antar batas negara (cross border) susah dilacak. “Lalu lintas barang yang masuk cross border itu gampang kalau barang fisik. Tapi kalau barangnya intangible, itu akan sangat susah diawasi. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya,” terang Mardiasmo di Depok, Kamis (30/11).
Lebih lanjut ia menyebut, pungutan pemerintah atas perdagangan barang non-fisik akan disamakan dengan dengan produk fisik, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk jika produk yang diperdagangkan bersifat antar negara Namun, ia menganggap kajian pajak e-commerce barang non-fisik ini memerlukan ekstra kesabaran agar kebijakan yang diambil nantinya bisa mempersempit ruang gerak Wajib Pajak (WP) untuk menghindari pajak (tax avoidance).
“Jangan sampai (di satu model bisnis) dikenakan pajak, tapi yang lain tidak dikenakan, karena takutnya ada manuver (untuk hindari pajak). Jadi memang perlu ada tahapannya,” imbuh dia. Menurut Mardiasmo, aktivitas belanja elektronik bagi barang nonfisik paling ketara dilihat dari sistem otorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual, atau biasa disebut payment gateway. Maka dari itu, Kemenkeu tengah melakukan kajian intensif dengan Bank Indonesia.
“Kami lihat volume uang dan barangnya, nah uang ini bergerak darimana? Tentu ini bisa ditangkap oleh BI dari payment gateway karena lalu lintas uangnya dari situ. Namun, ini masih dalam proses, kalau sudah diproses nanti kami sampaikan,” terangnya.
Oleh karenanya, sebagai tahap awal, pemerintah kemungkinan baru memungut pajak e-commerce dari provider jasa layanan terlebih dulu. “Tapi itu belum kami putuskan lebih lanut. Rencananya memang (aturan pajak e-commerce) berlaku secara keseluruhan dulu, tapi nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini sedang kami mapping semuanya,” pungkas Mardiasmo.
Adapun menurut Asosiasi e-Commerce Indonesia, potensi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun di tahun 2020 mendatang. Angka ini melonjak signifikan dibanding total nilai transaksi e-commerce di tahun 2016 sebesar Rp75,76 triliun.
Subscribe to:
Posts (Atom)