Venezuela Terbitkan Uang Digital Baru Untuk Hindari Sanksi Ekonomi Amerika

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bakal menerbitkan 100 juta unit mata uang digital (cryptocurrency) yang didasarkan oleh harga minyak, dalam beberapa hari mendatang. Dikutip dari Reuters, hal ini masih tidak jelas apakah akan ada investor yang ingin membeli cryptocurrency bernama "petro" tersebut, di mana anggota OPEC itu tengah melalui krisis ekonomi yang dalam, sedangkan pemerintahan hanya memiliki sedikit kredibilitas.

Pemimpin sosialis itu beberapa bulan yang lalu mengejutkan dunia ketika mengumumkan peluncuran cryptocurrency, yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas dan berlian Venezuela. Hal itu dinilainya sebagai cara untuk menghindari sanksi ekonomi AS yang telah membatasi akses Venezuela ke bank-bank internasional.

Maduro menjelaskan bahwa setiap unit mata uang akan dipatok pada harga minyak Venezuela, yang minggu ini rata-rata berharga US$59,07 per barel. Itu berarti total uang digital yang dikeluarkan akan bernilai lebih dari US$5,9 miliar. Bagaimanapun, ada banyak kebingungan, tentang bagaimana mekanisme akan bekerja. Politisi oposisi Venezuela telah menyoroti proyek ini sebagai ide aneh yang gagal dan tidak berguna untuk mendapatkan makanan bagi jutaan orang yang menderita kekurangan pangan dan inflasi tertinggi di dunia.

Maduro mengatakan bahwa cryptocurrency akan naik daun di abad ke-21 dan meningkatkan akses Venezuela terhadap mata uang utama. "Saya telah memerintahkan emisi 100 juta petro dengan legal atas kekayaan minyak yang disahkan dan disetujui oleh Venezuela. Setiap petro sama nilainya dengan barel minyak Venezuela," kata Maduro dalam pidato televisi pemerintah.

Menurut OPEC, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dimana sekitar 95 persen dari pendapatan ekspornya berasal dari minyak. Kritikus mengatakan bahwa pemerintah Venezuela telah menyia-nyiakan kekayaan dari ledakan harga minyak selama satu dekade. Kontrol mata uang yang ketat telah memaksa perdagangan untuk masuk ke pasar gelap, di mana satu dolar AS dapat membeli 137 ribu bolivar. Padahal, tingkat nilai tukar terkuat negara itu pernah mencapai 10 bolivar per dolar AS.

Penurunan nilai tukar bolivar itu juga dikombinasikan dengan pencetakan uang oleh bank sentral Venezuela yang diniai para analis telah menyebabkan hiperinflasi. Konsultan ekonomi lokal Ecoanalitica menyatakan, harga barang di Venezuela naik lebih dari 80 persen di bulan Desember saja. Sementara menurut bank sentral, pasokan uang naik lebih dari 1.000 persen tahun lalu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro berencana untuk menerbitkan mata uang digital guna menghindari sanksi finansial Amerika Serikat. Mata uang yang akan dinamakan Petro, ini didukung oleh cadangan minyak guna menopang ekonomi negara tersebut yang ambruk. 

Petro, menurut dia, akan membantu Venezuela dalam menghadapi masalah kedaulatan moneter dalam melakukan transaksi keuangan dan mengatai blokade keuangan terhadap negara tersebut.  "Venezuela akan menciptakan cryptocurrency yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas, dan berlian," ujar Maduro dikutip dari Reuters, Selasa (5/12).

Pemimpin oposisi mencemooh rencana Maduro tersebut. Mereka juga menyebut rencana tersebut memerlukan persetujuan kongres. Beberapa anggota oposisi bahkan meragukan, apakah mata uang digital mampu menjadi penyelesaian atas kekacauan yang terjadi di Venezuela saat ini.

Saat ini, nilai tukar mata uang Venezuela terhadap mata uang lainnya terjun bebas. Negara ini mengalami krisis keuangan hingga membuat penduduknya mengalami kekurangan kebutuhan dasar, seperti makanan dan obat-batan.  Kebijakan Presiden Donald Trump telah melumpuhkan kemampuan Venexuela dalam memindahkan uangnya melalui bank Internasional. Washington telah mengenakan sanksi terhadap pejabat Venezuela, Eksekutif PDVSA, dan penerbitan utang negara tersebut.

Maduro memilih menjauh dari dolar AS setelah melihat kenaikan bitcoin yang spektakuler baru baru ini. Keniakan tersebut menandakan bahwa mata uang digital perlahan-lahan mendatangkan daya tarik para investor utama dunia. Pengumuman tersebut sebenarnya membingkungkan bagi para pengikut cryptocurrency, yang biasanya tidak didukung oleh pemerintah dan bank sentral. Ironisnya, kontrol mata uang Venezuela dalam beberapa tahun terakhir telah memacu tren penggunaan bitcoin di antara orang-orang yang peka dengan teknologi dan ingin melewati kontrol pemerintah dalam mendapatkan dolar dan melakukan pembelian di internet.

Pemerintah Maduro memiliki track record yang buruk dalam kebijakan moneter. Kontrol mata uang dan pencetakan uang yang berlebihan telah menyebabkan depresiasi bolivar sebesar 57 persen terhadap dolar pada bulan lalu saja di pasar gelap yang banyak digunakan. Kondisi tersebut telah mendorong penurunan pada upah minimum bulanan negara tersebut menjadi hanya setara US$4,3.

Bagi jutaan orang Venezuela yang sudah terjun ke dalam kemiskinan dan berjuang untuk makan tiga kali sehari, pengumuman Maduro sepertinya tidak membuat mereka lega. Para ekonom dan pemimpin oposisi mengatakan Maduro dengan ceroboh menolak untuk merombak kontrol Venezuela dan menghentikan krisis ekonomi. Pemimpin oposisi tersebut menilai rencana Maduro untuk membayar pemegang obligasi dan kreditur asing dengan mata uang digital tersebut dutengah rencana restrukturisasi beban utang utama negara tersebut akan cenderung gagal.

"Saya tidak melihat masa depan dalam hal ini," tambah anggota parlemen oposisi Jose Guerra. Maduro mengatakan bahwa dia mencoba untuk memerangi konspirasi yang didukung Washington untuk menyabotase pemerintahannya dan mengakhiri sosialisme di Amerika Latin. Ia menyebut Venezuela kini tengah menghadapi "perang dunia" finansial.

Saham Lapis Kedua Layak Dibeli Untuk Investasi

Kenaikan harga saham berkapitalisasi besar (big capitalization/big caps) pada pekan terakhir tahun 2017 menjadikan beberapa harga sahamnya cukup tinggi. Untuk itu, rasanya sayang jika pelaku pasar kembali masuk ke saham-saham big caps jika berharap keuntungan yang lumayan di sepanjang pekan ini. Melihat kondisi tersebut, Analis Danpac Sekuritas Harry Wijaya menyarankan pelaku pasar untuk melirik beberapa saham lapis kedua (second liner) untuk investasi jangka pendek atau menengah.

"Daripada sembarangan beli saham big caps, sudah mahal. Jadi lebih baik cari saham yang memiliki peluang bagus dengan harga murah," ujar Harry. Salah satu saham yang dimaksud, yakni PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM). Harga saham perusahaan belum kembali ke level tertingginya seperti pada 10 Februari 2017 lalu di level Rp324 per saham.

Meski terlihat sudah mulai menanjak setelah terus mengalami penurunan, tetapi harganya masih berada di bawah Rp200 per saham atau tepatnya di level Rp198 per saham pada penutupan akhir tahun 2017. "Harga saham Trada Alam Minera belum naik lagi sudah lama, jadi menurut saya bisa mulai akumulasi beli," kata Harry.

Terlebih lagi, ada harapan baru bagi kinerja Trada Alam Minera sejalan dengan rencana perusahaan mengubah fokus bisnisnya ke sektor tambang dari sebelumnya yang 100 persen di bisnis pelayaran.

"Perubahan lini bisnis perusahaan karena perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain," sambung Harry. Belum lama ini, perusahaan yang sebelumnya bernama Trada Maritime ini mengakuisisi saham perusahaan tambang batu bara, yaitu PT Gunung Bara Utama (GBU). Selain itu, perusahaan juga berencana mengambilalih saham perusahaan jasa tambang berupa PT Ricobana Abadi.

Sementara itu, rugi bersih yang diderita perusahaan kian menipis pada kuartal III 2017 menjadi US$7,81 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang mencapai US$12,83 juta. Tak hanya Trada Alam Minera, pelaku pasar juga bisa mengoleksi saham PT Elnusa Tbk (ELSA). Pasalnya, harga minyak dunia yang terus menguat hingga ke level sekitar US$60,42 per barel untuk WTI Crude Oil dan US$66,87 per barel untuk Brent Crude akan berdampak positif bagi Elnusa.

"Harga minyak sampai US$60 per barel, secara teknikal juga memiliki prediksi bagus jadi bisa ada pergerakan signifikan," terang Harry. Memang, harga minyak yang sedang melonjak tersebut belum diikuti oleh harga saham perusahaan. Terbukti, harga saham Elnusa masih berada di bawah Rp400 per saham atau belum menyentuh area seperti awal tahun 2017 yang berada di atas Rp400 per saham.

Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2017, harga saham Elnusa ditutup di level Rp372 per saham. Pergerakan harga saham Elnusa terlihat fluktuatif pada pekan lalu, di mana sempat berada di level Rp376 per saham, kemudian turun ke level Rp348 per saham, lalu naik dan turun kembali sebelum akhirnya berakhir di level Rp372 per saham.

Saham lapis kedua lainnya yang dapat dinikmati pada pekan ini, yakni PT Air Asia Indonesia Tbk (CMPP) atau sebelumnya bernama PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk. "Perusahaan ini baru saja melakukan aksi korporasi, backdoor listing Air Asia," tutur Harry.

Menurutnya, Air Asia sendiri memiliki prospek bisnis yang cukup baik sebagai perusahaan maskapai penerbangan. Hal ini tentu akan berimbas positif pada kinerja perusahaan secara konsolidasi. "Hanya saja sekarang tinggal menunggu harga sahamnya bergerak ke atas," jelas Harry.

Berdasarkan pengamatan Harry, perusahaan akan berusaha keras agar harga sahamnya menanjak ke atas pasca proses backdoor listing dilakukan. Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2017 kemarin, harga saham perusahaan turun 1,64 persen ke level Rp240 per saham. "Secara history, perusahaan yang baru melakukan backdoor listing tidak akan membiarkan harga sahamnya turun. Jadi tunggu saja saham naik," tegas Harry.

Rekomendasi Saham Big Caps
Di sisi lain, Analis Semesta Indovest Aditya Perdana Putra menilai saham big caps tetap memiliki panggung pada pekan pertama tahun 2018, khususnya untuk saham sektor konstruksi. Lebih detail, Aditya merekomendasikan saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bagi pelaku pasar yang ingin melakukan transaksi beli pada pekan ini.

Ia berpendapat, saham Waskita Karya akan semakin melonjak seiring dengan rencana pemerintah untuk memperpendek pemberian pinjaman atau kredit menjadi hanya 40 hari. "Jadi perusahaan konstrusksi yang membutuhkan kredit tidak harus butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan dananya," terang Aditya. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi perusahaan yang memiliki proyek jalan tol cukup banyak. Untuk itu, harga saham Waskita Karya ditargetkan dapat mencapai Rp2.550 per saham.

Bila dibandingkan dengan harga saham perusahaan pada akhir pekan lalu di level Rp2.210 per saham, maka saham Waskita Karya berpeluang tumbuh 15,38 persen pekan ini. Kemudian, saham Adhi Karya bakal terkena sentimen positif dari kepastian pembiayaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabedebek).

Seperti diketahui, investor proyek LRT, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah melakukan penandatanganan dengan 12 perbankan dan perusahaan pembiayaan infrastruktur terkait fasilitas pendanaan LRT Jabedebek sebesar Rp19,25 triliun pada Jumat (29/12). "Jadi sentimen positif ini datang setelah adanya kejelasan pembayaran proyek LRT," tegas Aditya.

Sebenarnya, harga saham perusahaan langsung melonjak 1,89 persen ke level Rp1.885 per saham pada akhir pekan lalu, atau setelah penandatanganan itu dilakukan. Namun, ia menyebut masih ada peluang saham ADHI meningkat lagi. "(Target price/TP) harga saham ADHI ke level Rp2.000 per saham," jelasnya.

Sementara itu, Aditya juga menyarankan pelaku pasar mencermati saham PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).Dalam hal ini, saham Adaro Energy akan ditopang oleh kenaikan harga batu bara. Sementara, prediksi pertumbuhan penjualan motor dan mobil akan mendorong harga saham Astra International.

Dengan demikian, ia menargetkan harga saham Astra International melaju ke level Rp8.550 per saham dan saham Adaro Energy di level Rp1.950 per saham

Perbankan Rentan PHK Pegawai Tahun 2018

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku telah membuat kajian ihwal sektor mana saja yang rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun sektor perbankan dianggap sebagai salah satu sektor yang rentan melakukan PHK pada tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, gelombang PHK di sektor perbankan tahun depan merupakan imbas dari pergeseran pola bisnis konvensional ke arah digital atau digital disruption. Menurutnya, kondisi ini tak hanya melanda Indonesia. Di Benua Eropa misalnya, 48 ribu orang yang bekerja di sektor perbankan telah dirumahkan.

Selain perbankan, ia juga bilang bahwa sektor ritel pun masih akan melanjutkan PHK besar-besaran di tahun depan dengan alasan yang sama.

“Ini (sektor ritel dan perbankan) terdampak digitalisasi cepat atau lambat. Kalau tidak cepat, maka ini akan menimbulkan goncangan industrial. Kalau bisnis shock, akhirnya tutup. Kalau perusahaan survive, ada manpower shock, yang terjadi malah PHK masif,” jelas Hanif (13/12).

Maka dari itu, ia menuturkan, perbankan sudah harus menyusun skema transformasi bisnis sedari awal agar masa depan tenaga kerja di sektor tersebut tidak bersifat abu-abu. Langkah ini, lanjut Hanif, bukan hanya ditujukan bagi bank yang harus bertekuk lutut akan arus digitalisasi. Namun, ini pun berlaku untuk bank yang juga tengah mengalami sengketa manajemen.

“Oleh karena itu, skema transformasi sangat penting di perbankan. Misalnya, jika transformasi bisnis ada 10 tahap, konsekuensinya kepada tenaga kerja harus dilihat. Kalau ada tenaga kerja yang stay, itu akan diapakan. Kalau dirumahkan, itu akan diapakan. Jadi sudah jelas,” imbuhnya.

Meski demikian, ia yakin PHK akibat digital disruption di sektor ini bisa menciptakan jenis profesi baru. Oleh karenanya, pemerintah juga perlu mengembangkan keterampilan yang baru juga untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memasuki angakatan kerja.

“Jenis pekerjaan pun harus transformasi ke arah yang baru. Di satu sisi, ini membunuh sebagian pekerjan dan menciptakan yang baru. Makanya harus ada peta profesi mengenai pekerjaan yang hilang dan akan datang di masa depan,” jelas Hanif.

Adapun baru-baru ini, HSBC Indonesia disebut menskors atau merumahkan sementara 70 karyawannya yang menolak bergabung dalam integrasi perusahaan dengan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. Kedua entitas bergabung dan bersulih nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia per April 2017.

Namun, proses integrasi tersebut rupanya menyisakan 70 karyawan yang saat ini masih bernaung di atap Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) HSBC Indonesia. Mereka menanti hingga penutupan KCBA HSBC Indonesia

Hanafi Rais Nilai Ekonomi Buruk Picu Kelahiran Alumni 212

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais mengatakan munculnya kelompok populisme Islam seperti Alumni 212 merupakan akibat dari rapuhnya ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hanafi menuturkan hal tersebut dalam diskusi yang dihelat Akar Rumput Strategic Consulting bertajuk Catatan Politik Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun Politik tahun 2018 di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (29/12).

“Kita harus ingat masalah dasarnya. Kita enggak bisa lantas menyalahkan ada konflik pribumi dan nonpribumi. Masalah fundamentalnya itu problem ekonomi,” ujar Hanafi.

Putra dari pendiri PAN, Amien Rais, tersebut mengatakan dari 10 masalah, ada tiga yang paling parah menyangkut ekonomi. Ketiga masalah itu adalah sedikitnya lapangan pekerjaan, daya beli melemah, dan harga barang-barang pokok yang cenderung tinggi.

Masalah-masalah tersebut, kata Hanafi, sangat terasa di masyarakat. Apalagi, sambung anggota Komisi I DPR RI itu, banyak subsidi yang dicabut di masa pemerintahan Jokowi yang berdampak langsung terhadap dompet masyarakat. Hanafi berasumsi, kegelisahan yang timbul akibat buruknya ekonomi itu membuat populisme Islam muncul di masyarakat

“Muncul karena masyarakat sudah terlalu kritis dan populisme Islam menjadi saluran,” kata Hanafi.

Menurut Hanafi, Jokowi melakukan tindakan sia-sia jika ingin menghentikan kelompok Alumni 212 dengan cara mendekati ulama di berbagai daerah. Sebab, tegas dia, masalah utamanya adalah ekonomi.  Dia menyatakan bila Jokowi tidak membenahi perekonomian, maka wajar muncul tokoh-tokoh baru yang disukai masyarakat sebagai kandidat presiden selanjutnya. Hal itu menurut Hanafi sangat lazim karena masyarakat membutuhkan sosok yang dapat menghapuskan kegelisahan akibat buruknya perekonomian.

PAN saat ini adalah mitra koalisi pemerintahan Jokowi. Hanafi mengamini itu, akan tetapi dia menyanggah kritikannya itu sebagai sinyal bahwa PAN tidak akan mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Hanafi, PAN belum pantas menyatakan dukungan kepada salah satu calon untuk dimajukan pada pilpres mendatang. Alasannya, belum ada partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Termasuk PAN karena masih dalam tahap verifikasi faktual di KPU. Belum ada yang sah. Kalau ada partai yang dukung-dukung itu berarti ke-geer-an,” ujar Hanafi.

Resolusi Karir Terbanyak 2018 : Resign dan Dihargai Oleh Pemilik Perusahaan

Sudah buat resolusi di tahun baru 2018?

Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen pekerja di Indonesia akan mencari pekerjaan baru di tahun baru. Rencana untuk mencari pekerjaan baru di tahun baru ini ternyata menjadi sebuah resolusi anyar di tahun 2018.

Dalam studi bertajuk Global leadership study (2016) dari Dale Carnegie mengungkapkan bahwa di tahun baru ada banyak orang yang punya target untuk pindah tempat kerja. Setidaknya ada lebih dari 30 persen yang ingin mencari pekerjaan baru dalam waktu dekat.

Dari 30 persen itu, ada 20 persen pekerja yang berencana akan pindah kerja, dan 13 persen lainnya masih mencari pekerjaan baru. Sementara itu hanya 28 persen pekerja yang masih ingin bertahan di kantornya saat ini.

Tak cuma soal resolusi, keinginan pekerja untuk pindah kerja di tahun baru juga dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah soal atasan atau bos.

"Kepuasan dalam bekerja dan keinginan untuk bertahan di perusahaan dipengaruhi oleh perilaku atasan di kantor," kata Joshua Siregar, Direktur nasional marketing Dale Carnegie Indonesia dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com.

"Data Global Leadership Study menunjukkan bahwa 85 persen karyawan menganggap apresiasi dan pujian dari atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan sangatlah penting. Namun pada praktiknya hanya 36 persen atasan yang melakukannya."

Melalui studi yang dilakukan di 14 negara termasuk Indonesia dan melibatkan sekitar 3.300 pekerja (22-61 tahun) dari karyawan hingga direktur di perusahaan kecil hingga menengah, terbukti bahwa hanya 17 persen karyawan yang puas dengan pekerjaannya. Klaim kepuasan karyawan tersebut dipengaruhi kuat oleh perilaku atasannya. Perilaku atasan juga dianggap bisa meningkatkan kepuasan karyawan sampai 36 persen.

Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa ada beberapa perilaku atasan yang sangat berpengaruh pada kepuasan karyawan, yaitu kesediaan memberi apresiasi dan pujian tulis pada karyawan. Selain itu, karyawan juga menginginkan adanya kemauan atasan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, menjadi pendengar yang baik, kesediaan mengakui kesalahan, dan menghargai kontribusi karyawan.

Di antara semua perilaku atasan tersebut, perilaku berani mengakui kesalahan ini dianggap jadi faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Sekitar 78 persen karyawan sangat mengharapkan hal ini dari bos-bosnya.

Namun pada kenyataannya, hanya 37 persen bos yang melakukan hal tersebut dengan konsisten.

Di posisi kedua setelah perilaku mau mengakui kesalahan, karyawan juga mengharapkan para bos mau memberikan penghargaan tulus kepada mereka (48 persen)

Kisah Duka dan Remuk Redamnya Mantan Karyawan Sevel

Ernawati (44), masih ingat saat pertama kali bergabung menjadi pegawai PT Modern Internasional Tbk (MDRN), 26 tahun silam. Kala itu perusahaan masih bernama PT Modern Photo Film Company yang lekat dengan pemasaran rol film bermerek Fuji Film.  Pada 2010, perusahaan memutuskan untuk memutasi perempuan yang akrab dipanggil Erna ini, ke salah satu anak perusahaan yang mengelola gerai ritel 7-Eleven, PT Modern Sevel Indonesia (MSI).

Saat itu, pamor 7-Eleven mulai naik. Dengan menggabungkan konsep toko kelontong dan restoran siap saji, gerai asal Amerika Serikat itu lekas populer sebagai tempat nongkrong anak muda. Hampir tujuh tahun Erna mengabdi, hingga terakhir ia menjabat sebagai Senior Sales Associate di salah satu gerai 7-Eleven di Jakarta.

Sayangnya, kesetian dan loyalitasnya pada perusahaan berbuah nestapa. Tidak ada suara lagi (apalagi pertanggung jawaban) dari bagian HRD yang selalu membela kepentingan pemilik modal dan menuntut kepatuhan dan loyalitas tanpa batas pada karyawan.

Di bulan puasa tahun ini, ia mendapat kabar kalau perusahaannya bangkrut dan bakal menutup seluruh gerai 7-Eleven per 30 Juni 2017. Seiring dengan itu, kabar pemutusan hubungan kerja santer terdengar. "Perasaan saya remuk redam. Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana," ujar Erna.

Erna pun pasrah menerima nasibnya. Tepat 30 Juni 2017, ia resmi menjadi pengangguran. Di usianya yang mendekati setengah abad, Erna berkecil hati untuk melamar pekerjaan di tempat lain.

Satu-satunya harapannya adalah membuka usaha dagang sendiri menggunakan uang pesangon dari perusahaan. Sayangnya, hingga kini, perusahaan tidak memberikan kejelasan mengenai pesangon itu. "Saya ingin buka usaha tetapi usaha kan perlu modal. Makanya saya benar-benar berharap dari pesangon," tuturnya.

Nasib Siti Haroh (42) tahun sedikit lebih beruntung. Bekerja sebagai staf keuangan di kantor Modern Sevel pusat membuatnya lebih cepat mengetahui nasib perusahaan tempatnya bekerja. Sama dengan Erna, Siti juga telah puluhan tahun bergabung di Modern Internasional, tepatnya sejak 1995. Beberapa kali ia dipindahkan ke anak usaha Modern Internasional hingga akhirnya ditempatkan di Modern Sevel.

Mengetahui perusahaan bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, ia segera mencari pekerjaan pengganti. Berbekal bantuan kawan, akhirnya Siti kini telah bekerja di kantor baru. "Kalau orang yang biasa bekerja lalu tidak bekerja bagaimana ya? Akhirnya saya cari-cari peluang dan ada lalu saya jalani yang penting ada pemasukan," ujarnya.

Siti berharap, Modern Internasional segera melunasi kewajibannya. Meskipun ia kini telah bekerja di tempat baru, Siti merasa kesetiannya harus dihargai apalagi dia sekarang seorangsingle parent yang juga menjadi kepala keluarga.

"Saya ingat, dulu saya rela datang ke kantor meskipun waktu itu harus berbasah-basah melewati banjir," kenangnya. Di luar pesangon, ternyata perusahaan juga memiliki kewajiban lain kepada mantan pegawainya.  Florentina Siska (29), salah satu mantan pegawai kontrak di 7-Eleven, menuturkan hingga kini perusahaan masih berutang pembayaran sisa Tunjangan Hari Raya (THR), penggantian uang transportasi, dan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tidak jadi dibayarkan padanya.

"Saya dulu pindah dari Alfamidi dan ingin cari pengalaman. Waktu itu, 7-Eleven lagi boomingsaya kira akan lebih baik," ujar wanita yang terakhir bekerja sebagai asisten manajer toko 7-Eleven Pusat Grosir Cililitan Jakarta ini.

Kini, ia hanya sibuk mengurus rumah dan menjalankan bisnis online kecil-kecilan.

"Saya hanya ingin perusahaan segera membayarkan hak saya dan ada kepastian. Sampai sekarang tidak ada kepastian. Saya ingin menanyakan juga tidak tahu harus bertanya ke siapa," ujarnya. Erna, Siti, dan Florentina merupakan tiga dari seribu lebih mantan karyawan yang di-PHK oleh manajemen Modern Sevel. Bertahun-tahun terus merugi, induk perusahaan akhirnya memutuskan untuk memotong seluruh bisnis ritel itu.

Ketua Serikat Pekerja Modern Putera Indonesia, Sumarsono mengungkapkan, total utang perusahaan kepada karyawan lebih dari Rp20 miliar. Namun, hingga kini, perusahaan tak juga memberikan kejelasan soal pembayaran pesangon dan kewajiban lainnya. Pada siang ini, sekitar 500-an karyawan memutuskan untuk menggelar demo di depan kantor pemegang lisensi 7-Eleven di Indonesia, Modern Internasional.  Dengan menggelar demo itu, Sumarsono berharap perusahaan segera melunasi kewajibannya kepada mantan pegawai.

Analisa Ekonomi: Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Gelombang PHK Retail

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi gelombang PHK akan melanda ritel seperti Ramayana, Giant, Hypermart, Hero, dan Tip Top. Hal ini menyusul sejumlah gerai ritel yang mengalami penutupan seperti dialami gerai 7-Eleven, misalnya. Hal ini bercermin dari gelombang PHK sepanjang 2017 yang melanda sepanjang 2017. Sepanjang tahun kemarin, berdasarkan catatan KSPI gelombang PHK telah merumahkan lebih dari 50 ribu pekerja.

Kemudian di industri pertambangan, tidak sedikit buruh PT Freeport dan PT Smelting yang terkena PHK. Begitu pula pada sejumlah perusahaan di bidang farmasi.

"Hal ini merupakan fakta, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi," ucap Said Iqbal . Penurunan daya beli ini disebut Said lantaran kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap lebih memihak investor atau pemodal. Paket kebijakan tersebut, tutur Said, tidak diiringi dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi di masyarakat. Itu menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran," tutur Said. Said juga menyesalkan sikap Pemerintahan Jokowi yang membuka keran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

"Di saat daya beli turun, gelombang PHK terjadi di mana-mana, tenaga kerja asing seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini," ucap Said. Akibatnya, buruh lokal menjadi lebih sulit mendapat pekerjaan. Terlebih, jumlah lapangan pekerjaan pun cenderung minim. Secara umum, KSPI menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan pembangunan infastruktur daripada meningkatkan kesejahteraan buruh di sepanjang 2017.

Terkait dengan pelemahan daya beli, Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai isu tersebut sengaja disampaikan oleh orang-orang politik untuk kepentingan politik 2019.

Baca juga : Kisah Duka dan Remuk Redamnya Nasib Mantan Karyawan Sevel
Namun, kata Presiden, isu tersebut sangat tidak beralasan.

“Kalau orang politik memang tugasnya seperti itu kok. Membuat isu-isu untuk 2019. Ya sudah kita blak-blakan saja, wong 2019 tinggal setahun,” kata Jokowi. Dia menuturkan yang terjadi adalah terjadinya pergeseran model belanja offline ke online dengan meningkatnya jasa kurir naik 130 persen pada akhir September.

“Angka ini didapat dari mana? Ya kita ngecek. DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah,” ujar Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri tak berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Salah satunya, adalah Hanif dituding tak peduli dan membantah telah terjadi pemutusan kerja atau PHK besar-besaran yang menimpa pekerja di berbagai sektor industri di Indonesia saat ini.

"Hanif selalu menolak fakta data-data PHK yang kita ajukan. Kerjaannya nolak-nolak terus. Orang mereka ga kerja kok. Harusnya presiden dan pemerintahan sekarang membuka mata, dan Hanif jangan pura-pura tidak tahu," ujar Ketua KSPI Said Iqbal di Gedung LBH Jakarta, Kamis (5/10).

KSPI, kata Said Iqbal, mencatat sepanjang 2017 ini ada PHK sekitar 20.000 hingga 25.000 orang yang di-PHK. Beberapa di antaranya adalah di industri telekomunikasi, ada dua perusahaan besar yang datanya masuk ke KSPI dengan total PHK bisa mencapai 1000 orang. Lalu, di industri farmasi yang mencakup lima perusahaan dengan total mencapai 779 orang.

Sementara itu, untuk industri keramik dan tekstil jumlah juga akan lebih besar dari sektor telekomunikasi dan farmasi. Selain itu, ia memperkirakan keadaan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini.

"Ini akan jadi bola salju, ini akan terus bergulir" ujar Iqbal.

Terkait hal ini, Iqbal pun mengaku KSPI telah bertemu dengan pihak Kemenakertrans, namun justru dinilainya telah diabaikan tanpa tindak lanjut berarti. "Bertemu dengan Menaker berulangkali sudah, dan data kita tentang PHK sudah disampaikan di berbagai rapat oleh mereka, di rapat dewan pengupahan nasional sudah juga, mereka selalu menyangkal fakta di lapangan," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal pun menyesalkan sikap Hanif yang justru pasang badan untuk Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan PP Nomor 561 tahun 2017 tentang upah minimum industri padat karya yang ditetapkan di empat daerah yakni Purwakarta, Bekasi, dan Bogor.

Menurutnya, kedua peraturan tersebut tak berpihak pada kesejahteran para pekerja. Terlebih lagi PP Nomor 561/2017 telah menyebabkan para pekerja di 4 daerah menerima upah dibawah upah minimum yang sangat merugikan bagi kesejahteraan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan melansir ada 9.822 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga November 2017. Jumlah PHK itu berasal dari 2.345 kasus di seluruh wilayah di Indonesia. "PHK itu karena pensiun, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, penetapan, kontrak kerja," tutur Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang, Jumat (29/12).

Sayangnya, Kemenaker tak memiliki data rinci PHK berdasarkan sektor industri. Namun, Haiyani bilang, ada beberapa sektor yang mengalami PHK besar pada tahun ini. PHK itu lebih dikarenakan arus digitalisasi.

"Ada beberapa sektor. Kami sih melihat tidak ada karena itu (daya beli), tapi lebih karena digitalisasi. Bank, iya (salah satu sektor industri yang mengalami PHK), tapi bukan yang terbanyak," katanya. Data Kemenaker menyebut PHK karena memasuki masa pensiun sebanyak 178 kasus di seluruh Indonesia. Diikuti alasan PKWT sebanyak 583 kasus, outsourcing atau kerja kontrak sebanyak 550 kasus, dan alasan penetapan 88 kasus.

Berdasarkan wilayah, jumlah PHK terbesar berasal dari Kalimantan Timur sebanyak 3.088 pekerja. Diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 1.929 pekerja, Banten 1.663 pekerja, Jawa Timur 742 pekerja, dan Kalimantan Tengah 537 pekerja. Lalu, Nanggroe Aceh Darusalam 425 pekerja, Papua Barat 324 pekerja, Riau 262 pekerja, Sulawesi Tenggara 169 pekerja, Sumatra Barat 157 pekerja, Sumatra Selatan 140 pekerja, dan Sulawesi Utara 108 pekerja.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan 87 pekerja, Jambi 70 pekerja, Sulawesi Selatan 25 pekerja, Bali 25 pekerja, Sulawesi Tengah 24 pekerja, Bangka Belitung 22 pekerja, dan Bengkulu 15 pekerja.

Sementara, PHK pekerja tidak terjadi di beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Kendati demikian, Haiyani menjelaskan, jumlah PHK yang tercatat oleh kementerian mungkin lebih rendah dibandingkan maraknya kasus PHK yang diisukan terjadi pada tahun ini. "Masalah PHK mungkin sekian banyak, tapi masa sih cuma 9 ribuan? Ini karena ada para pihak yang tidak menyampaikan, tidak melaporkan, tapi mungkin karena sudah win-win solution jadi tidak disampaikan dan sebagainya," terang dia.

Sementara, data terakhir Kemenaker yang dapat diakses menyebutkan bahwa jumlah PHK per semester I 2016 sebanyak 7.954 pekerja yang berasal dari 1.494 kasus.