Prabowo Alokasikan 504 Triliun Untuk Bansos ... Maaf Orang Kaya Tidak Kebagian Sepeserpun

 Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang mencakup bantuan sosial atau bansos pada tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp504,7 triliun, tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah.

Anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 dalam menjelaskan Anggaran Tematik 2025 dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan.

Apabila dirinci, anggaran Rp504,7 triliun dimaksudkan untuk melanjutkan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP Kuliah, hingga penguatan graduasi, kemudian kartu kesejahteraan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Jika dikomparasi, angka tersebut lebih tinggi dari Perlinsos 2024 yang mencapai sebesar Rp496,8 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar Rp7,9 triliun.

Diberitakan sebelumnya, jika melihat secara historis anggaran Perlinsos cenderung naik turun. Contohnya, pada 2019 anggaran mencapai Rp317,4 triliun. Kemudian, 2020 tembus Rp455,6 triliun. Sementara, pada 2021 turun menjadi Rp368 triliun dan 2022 mencapai Rp433,6 triliun.

Adapun, anggaran Perlinsos tahun sebelumnya mencakup anggaran Bantuan Sosial (Kemensos); Program bantuan pendidikan (PIP, KIP); Jaminan Kesehatan (PBI JKN); Subsidi pupuk, listrik, LPG dan BBM, Subsidi bunga KUR UMKM serta dalam berbagai program di berbagai Kementerian/Lembaga.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan perlinsos yang mencapai rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa anggaran perlinsos bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh subsidi energi dalam pos perlinsos memiliki ketergantungan akan hal tersebut.

"Secara historis anggaran untuk subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam program perlinsos, dalam kurun waktu 2019—2023, rata-rata porsi subsidi energi terhadap program perlinsos sebesar 34,1%," jelas

Krakatau Steel Suplai Pipa Baja untuk Proyek Gas Cirebon-Semarang

  PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan KSO TIMAS - PPS melakukan penandatanganan Perjanjian Pengadaan Pipa Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) pada Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Krakatau Steel, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman, ST. MT., Direksi KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung beserta jajaran Direksi Krakatau Steel Group.

Seperti pada proyek Cirebon – Semarang (Cisem) Tahap 1, Pengadaan pipa untuk proyek Cisem Tahap 2 ini kembali diproduksi dan dikerjakan oleh Konsorsium Krakatau Steel melalui anak usahanya PT Krakatau Pipe Industries dengan spesifikasi pipa ERW/HSAW pipa 20 Inch x 9,53 mm WT, 3LPE Coating.

“Melalui anak usaha Krakatau Pipe Industries, lebih kurang 28.000 ton pipa baja Krakatau Steel kami suplai untuk kebutuhan proyek strategis ini,” jelas Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo.

Sebagai informasi, Pembangunan Proyek Cisem Tahap 2 sepanjang 245 km terbagi dalam tiga segmen yaitu dari Batang-Pemalang sepanjang 63 km, Pemalang-Cirebon sepanjang 108 km, dan dari Cirebon- Kandang Haur Timur sepanjang 74 km, selanjutnya secara parallel akan dilakukan pembangunan dari 3 ruas tersebut.

Lebih lanjut Purwono menjelaskan bahwa kerja sama ini dilakukan dengan skema multi years contract yang merupakan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.

Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses perencanaan.

“Proyek strategis ini tentunya didukung sepenuhnya oleh Krakatau Steel Group dan kami berharap ke depan akan lebih banyak lagi potensi kerja sama PSN yang bisa digarap oleh pelaku industri baja nasional sebagai wujud keberpihakan pada kemajuan industri nasional,” ujar Purwono.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman sebagai perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung pernyataan dari Direktur Utama Krakatau Steel tersebut dan menegaskan bahwa pengerjaan proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 harus mengutamakan sumber daya dalam negeri secara optimal. Proyek ini pun ditargetkan dapat rampung pada Desember 2025.

Target 2025 Untuk Inflasi 2,5 Persen Dan Dollar Rp. 16.100

 Pemerintah menargetkan tingkat inflasi akan tetap terjaga sebesar 2,5% untuk tahun anggaran 2025.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI,

“Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%,” katanya.

Target tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 5,2%, terutama ditopang oleh permintaan domestik.

Jokowi mengatakan, upaya pengendalian inflasi pada tingkat 2,5% pada tahun depan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Sejalan dengan inflasi, nilai tukar rupiah ditargetkan pada level Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS), serta suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun sebesar 7,1% pada 2025.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu mengantisipasi dan responsif terhadap dinamika moneter dunia yang akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri.

Pemerintah memperkirakan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada US$82 per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Untuk diketahui, pemerintah memperkirakan inflasi akan mencapai kisaran 2,7% hingga 3,2% pada akhir 2024, lebih tinggi dari inflasi tahun lalu yang mencapai 2,16%.

Nilai tukar rupiah pada akhir 2024 diperkirakan mencapai kisaran Rp15.900-Rp16.100 per dolar AS secara rata-rata.

Presiden Jokowi Kasih Prabowo Target Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5,2 Persen

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun pertama pemerinthan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming atau pada 2025 sebesar 5,2%.

Hal ini disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ungkapnya.

Melihat target tersebut, terpantau tidak berubah dari target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam APBN 2024, yakni juga sebesar 5,2%.

Jokowi beralasan, target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

"Pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik," lanjutnya.

Pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, target pemerintah tersebut lebih optimistis dari prediksi lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis pada Rabu (7/8/2024), IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Meski demikian, IMF mengingatkan ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.

18,5 Tirliun Subsidi BBM Habis Oleh Orang Kaya Pemilik Mobil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan bahwa Rp18,5 triliun subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati oleh 10% rumah tangga kaya atau mampu pemilik mobil setiap tahunnya.

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa subsidi, salah satunya subsidi dalam bentuk barang.

"APBN juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam, subsidi dalam bentuk barang yaitu membuat harga menjadi lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Sri Mulyani menuturkan subsidi untuk membuat harga lebih rendah seperti pemberian subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Dirinya menyebutkan bahwa hal ini membuat seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan subsidi tersebut.

"Artinya semua masyarakat dari miskin, menengah dan kaya menikmati subsidi tersebut dan memang menjadi persoalan sasaran," ujarnya.

Diketahui, dalam paparan selain anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati rumah tangga mampu, pemberian bantuan sosial atau juga dinikmati oleh kalangan atas.

Tercatat ada sekitar Rp4,2 triliun dari anggaran bansos yang masuk ke kantong 10% rumah tangga kaya atau mampu.

Selain itu, tercatat para rumah tangga mampu juga merasakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp33 triliun. 

Makassar Jadi Pusat Sentra Import Indonesia Terbaru Tahun 2024

 Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga semester I/2024 tercatat sebesar Rp210,29 miliar. Impor dari wilayah dengan ibu kota provinsi Makassar itu tercatat tumbuh 28,53% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp163,6 miliar.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) Alimuddin Lisaw mengungkapkan penerimaan ini ditopang oleh impor bayar yang mengalami lonjakan cukup tinggi mencapai 273,4%.

Hingga Juni 2024, pihaknya mencatat masih terdapat importasi beras dan gula yang konsisten menyumbang bea masuk. Kondisi ini pun membuat realisasi bea masuk tumbuh 49,07% atau mencapai Rp142,58 miliar, jika dibandingkan pada semester I/2023 yang hanya Rp95,65 miliar.

"Importasi beras pada Juni 2024 saja itu menyumbang Rp9,03 miliar, sementara impor gula atau raw sugar mencapai Rp9,4 miliar. Ini tentu cukup mempengaruhi penerimaan bea cukai kita," paparnya melalui keterangan resmi.

Selain dari bea masuk, meningkatnya pendapatan bea cukai Sulsel juga dipengaruhi oleh bea keluar, dengan realisasi pada semester I/2024 sebesar Rp29,13 miliar atau tumbuh 49,93% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp19,43 miliar.

Pertumbuhan ini, dikatakan Alimuddin, sebagai kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao.

Sementara realisasi cukai pada paruh pertama 2024 justru mengalami kontraksi 20,51%. Pada semester I/2023 realisasinya tercatat bisa mencapai Rp48,53 miliar, sementara pada semester I/2024 hanya Rp38,57 miliar.

Penurunan ini selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang hanya 214,81 juta batang, berkurang 26,56% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 292,51 juta batang.

Alimuddin mengakui jika hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian tarif cukai pada 2024 yang mempengaruhi penjualan rokok di pasaran.

"Faktor lain yang mempengaruhi penurunan penerimaan cukai karena pendapatan dari cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau minuman alkohol juga mengalami penurunan hingga 9,27%," tuturnya.

Badai PHK Hantam Industri Tekstil Indonesia

 Pemerintah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari Tiongkok.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio.

Menurutnya, penyusunan dua PMK tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga terkait, asosiasi dan pelaku usaha, serta perwakilan negara mitra dagang sesuai dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

Selain kebijakan trade remedies, Febrio menjelaskan pemerintah juga ingin mendorong transformasi industri tekstil dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Super Tax Deduction Vokasi dan Research and Development (R&D), insentif kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Berikat, maupun Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Dengan begitu, dia meyakini produk tekstil dalam negeri dapat memanfaatkan rantai pasok global dan penciptaan nilai tambah serta daya saing industri di dalam negeri.

Sebagai informasi, belakangan memang terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.