Pekerja Bergaji 12 Juta Kini Bisa Ambil Rumah Subsidi Dengan Tenor Hingga 40 Tahun

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membuka peluang pekerja bergaji Rp12 juta bisa mendapatkan rumah subsidi.

Ia mengungkap pemerintah berencana menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa membeli rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi.

Saat ini FLPP hanya bisa dinimkati orang dengan pendapatan maksimal Rp8 juta. Namun banyak pihak yang mengusulkan batas itu dinaikkan.

"Sudah lama sebenarnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp8 juta. Dulu berapa, Rp4 juta, Rp5 juta? Sekarang Rp8 juta. Lalu sekarang (diusulkan naik) Rp12 juta karena yang di atas Rp8 juta itu juga perlu FLPP-nya," ujar Basuki di kantornya.

Ia juga bicara peluang tenor cicilan rumah subsidi diperpanjang agar besaran angsuran bisa lebih kecil. Namun Basuki menekankan sifatnya masih usulan.

"Bisa saja (sampai 40 tahun). Kalau itu policynya ditetapkan oleh pemerintah, bisa aja," pungkasnya.

Pembiayaan perumahan rakyat atau rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Kepmen PUPR itu mengatur batas penghasilan penerima subsidi maksimal Rp8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

PPN dan BPHTB Rumah Sebesar 16 Persen Akan Di Hapus Pemerintah

 Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen.

Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB," katanya dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan," tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini," tuturnya.

"Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya," imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.

Pembangunan Jal Tol Dalam Kota Pasteur - Gedebage Dimulai Tahun 2026

 Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) akan dimulai pada 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan proses finalisasi detail engineering design (DED) dan proses lelang investasi.

"Jadi 2025 itu DED dan lelang investasinya. Kalau 2025 selesai berarti 2026 sudah konstruksi," kata Koswara di Bandung.

Koswara mengatakan Jalan Tol Dalam Kota Bandung akan menghubungkan kawasan Pasteur hingga Gedebage. Namun, rencana jalur itu akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa rute jalan tol sepanjang 27,3 kilometer itu telah berubah sejak rencana awal pembangunan pada 17 tahun lalu. Hal itu yang kemudian menjadi kendala dalam proyek tersebut.

"Terus kondisi di lapangan juga kan sudah berubah ya. Ada fly over yang sudah dibangun, ada pembangunan gedung-gedung juga sudah ada. Jadi tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi lagi juga," katanya.

Tak hanya itu, pembangunan jalan tol juga terkendala pembebasan tanah. Pembebasan lahan itu, sambungnya, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

"Tapi secara keseluruhan BIUTR ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal mendukung dari lapangan kemudian dari kondisi sosial masyarakat," katanya pula.

Koswara mengatakan apabila pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung tidak terkendala masalah pembebasan lahan, maka dapat rampung 2029 mendatang.

"Pembangunan tergantung dari lahan ya. Biasanya yang menjadi kendala itu di lahan. Mudah-mudahan karena ini sudah dipersiapkan lebih lama," imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Dalam KOta Bandung akan dilanjutkan setelah mangkrak 17 tahun demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Bandung.

Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Para Pengusaha Sawit Kemplang Pajak Minimal 300 Triliun

 Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta.

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

Sering Terlambat dan Batalkan Penerbangan ... Qantas Didenda 1,05 Triliun

 Qantas didenda sebesar AUD 100 juta atau sekitar Rp 1,05 triliun. Gegaranya, maskapai penerbangan berbasis di Australia itu dituding kerap menyesatkan pelanggan dalam pemesanan penerbangan selama beberapa tahun.

Melansir 9news, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) menggugat perusahaan itu di Pengadilan Federal atas tindakan tidak jujur terkait penjualan tiket pada penerbangan yang dibatalkan.

Maskapai penerbangan nasional itu dianggap telah menyesatkan dan menipu para pelanggan dengan tetap menjual tiket untuk penerbangan yang telah dibatalkan. Mereka juga terbukti sering menunda pemberitahuan bahwa penerbangan dibatalkan kepada para pelanggan yang telah memesan tiket.

Hakim Helen Rofe secara resmi memerintahkan Qantas untuk membayar denda sebesar AUD 100 juta setelah pengawas persaingan usaha dan maskapai penerbangan tersebut sepakat pada bulan Mei lalu untuk membayar denda itu.

"Ini merupakan denda yang cukup besar, yang merupakan sinyal kuat bagi semua bisnis, baik besar maupun kecil, bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius jika menyesatkan konsumen," ujar ketua ACCC, Gina Cass-Gottlieb, dalam sebuah pernyataan setelah pengadilan.

Contoh kasus tersebut terjadi pada penerbangan yang telah dibatalkan antara 21 Mei 2021 dan 26 Agustus 2023. Serta penerbangan yang dijadwalkan antara 1 Mei 2022 dan 10 Mei 2024 yang berdampak pada 86.597 kursi pelanggan. Parahnya, kecurangan tersebut terjadi di lebih dari 70 ribu penerbangan.

Kasusnya terjadi pada tiket penerbangan yang sudah dibatalkan antara 21 Mei 2021 dan 26 Agustus 2023, untuk penerbangan yang dijadwalkan antara 1 Mei 2022 dan 10 Mei 2024. Hal itu berdampak pada 86.597 pelanggan di lebih dari 70 ribu penerbangan.

Kursi pun terus dijual selama sekitar 11 hari hingga 62 hari setelah Qantas memutuskan membatalkan penerbangan. Sementara menurut pengadilan, dibutuhkan sekitar 11-67 hari bagi pelanggan yang sudah memesan untuk diberi tahu terkait pembatalan penerbangan mereka.

Menurut pengacara ACCC, Christopher Caleo, para manajer senior maskapai pun mengetahui berbagai aspek dari masalah itu. Termasuk bahwa penerbangan yang dibatalkan tidak dihapus dari halaman pemesanan atau bahwa para pelanggan masih dapat memesan penerbangan yang dibatalkan tersebut.

Namun, tidak ada satu pun manajer yang menyadari masalah ini secara keseluruhan.

"Qantas menyadari adanya kekurangan pada sistem mereka. Terlepas dari kesadaran mereka, masalah ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berdampak pada banyak konsumen," kata Caleo.

Adapun rincian denda tersebut adalah Qantas didenda sebesar AUD 70 juta karena menjual penerbangan yang dibatalkan. Dan denda sebesar AUD 30 juta diberikan karena kegagalan memberitahu pelanggan terkait penerbangan yang dibatalkan tersebut.

"Kita semua tahu ketidaknyamanan akibat pembatalan penerbangan. Ketika hal ini terjadi, konsumen perlu mengetahui tentang pembatalan sesegera mungkin, sehingga mereka dapat mencari pengaturan alternatif yang sesuai untuk mereka," kata Cass-Gottlieb.

"Hingga sekitar 880.000 konsumen terpengaruh oleh tindakan Qantas. Orang-orang telah membuat rencana, dan mungkin telah menghabiskan uang untuk pembelian terkait lainnya, dengan mengandalkan fakta bahwa penerbangan akan berangkat seperti yang diiklankan. Dan penundaan dalam memberi tahu mereka tentang pembatalan tersebut mungkin membuat mereka lebih stres dan mahal untuk membuat pengaturan alternatif," ujar dia.

Terlalu Banyak Ambil Untung ... Mall Kian Ditinggalkan Kelas Menengah

 Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai daya beli masyarakat menurun. Hal ini lantaran uang untuk berbelanja makin tipis.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja mengatakan dengan kondisi sulit saat ini, masyarakat cenderung memilih harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

"Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, maka saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai atau harga satuan yang lebih kecil atau murah," ujarnya.

Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat terjadi sejak awal tahun. Penurunan makin parah setelah Hari Raya Idulfitri 2024, terutama di luar pulau Jawa.

Kondisi keuangan masyarakat kelas menengah yang menipis ini menjadi salah satu penyebab mereka memilih barang impor. Pasalnya, harga yang murah menjadi fokus utama pembeli.

"Inilah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa barang impor ilegal semakin marak dikarenakan harganya yang sangat murah akibat tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya," jelasnya.

Alphonsus memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Imbasnya, ia memprediksi pertumbuhan industri usaha ritel sepanjang 2024 anjlok atau hanya single digit dibandingkan sebelumnya.

Ia menekankan untuk mengatasi permasalahan ini, pengusaha tidak bisa sendiri. Berbagai langkah telah ditempuh mulai dari memperkecil kemasan hingga menyelenggarakan program belanja seperti Jakarta Great Sale sampai Indonesia Shopping Festival dengan memberikan diskon besar-besaran, tapi tetap tidak berhasil.

Karenanya, ia mendesak pemerintah turun tangan. Salah satunya, menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pasalnya, kebijakan itu dinilai akan menambah beban masyarakat dan memperburuk industri usaha ritel.

"Rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah salah faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik," pungkasnya.

BPS mencatat Indonesia sebelumnya mengalami deflasi dalam lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Pada September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen (mtm). Ini menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan deflasi ini memang pertanda penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.

Hal ini terlihat dari konsumsi kelompok atas yang tetap stabil bahkan lebih fokus pada kebutuhan tersier. Artinya, alih-alih mengurangi konsumsi, mereka yang berada di lapisan atas justru tetap membelanjakan uang mereka, tetapi untuk barang-barang yang bersifat mewah atau hiburan.

"Di sisi lain, kelas menengah bawah yang daya belinya terus tergerus oleh berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk konsumsi barang tersier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat nyata dalam distribusi pendapatan di masyarakat," jelasnya.

Dollar Amerika Makin Perkasa Terhadap Rupiah

 Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pagi ini. Dolar AS berada pada posisi Rp 15.692 atau menguat 0,11% pada pukul 9.17 WIB.

Dikutip dari data RTI, Selasa (8/10/2024), dolar AS dibuka pada level Rp 15.675. Dolar AS berada pada level tertinggi Rp 15.705 dan terendah Rp 15.674 pagi ini.

Secara year to date, dolar AS menguat 1,88% terhadap rupiah. Namun, secara year on year melemah 0,29%.

Lebih lanjut, dolar AS menguat terhadap dolar Australia sebesar 0,28%, lemah terhadap euro 0,07%, loyo terhadap pound sterling 0,08%, terhadap yuan menguat 0,02%, dan melemah terhadap yen 0,30%.

Sementara itu, dolar AS melemah 0,02% terhadap dolar Singapura dan menguat 0,18% terhadap baht.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.690 per dolar AS pada Selasa (8/10) pagi. Mata uang Garuda melemah 3,5 poin atau 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,24 persen, baht Thailand menguat 0,07 persen, yuan China melemah 0,52 persen, peso Filipina menguat 0,02 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,20 persen.

Dolar Singapura menguat 0,09 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,5 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,13 persen, dan franc Swiss menguat 0,07 persen.

Dolar Australia menguat 0,04 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,04 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah masih lanjut melemah pagi ini, namun tak sedalam hari sebelumnya. Penyebabnya, selain kondisi perang di Timur Tengah, investor juga menanti rilis data indeks kepercayaan konsumen Indonesia.

"Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas tertekan oleh kekhawatiran seputar eskalasi di Timur Tengah. Investor menantikan data indeks kepercayaan konsumen Indonesia bulan September siang ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukan memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.600 per dolar AS - Rp15.750 per dolar AS.