Profil Pemilik Gran Indonesia Berharta Rp 723,8 Triliun

 Mal Grand Indonesia menjadi salah satu pusat perbelanjaan populer di Jakarta. Banyak produk bemerek kawakan dari berbagai belahan dunia yang bisa dibeli di Grand Indonesia.

Mal tersebut cukup megah yang berdiri di kompleks multiguna komersial seluas 262.226 meter persegi. Masyarakat memang kerap menjadi destinasi berkunjung bagi siapapun lantaran di dalamnya terdapat mal kelas atas, perkantoran dan hotel.

Mal Grand Indonesia berdekatan dengan Hotel Indonesia. Bahkan keduanya saling terhubung melalui akses. Hotel Indonesia sendiri merupakan hotel bersejarah yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden ke-1, Sukarno pada 1962.

Sukarno mendirikan hotel tersebut di tengah kota sebagai akomodasi para atlet dan wisatawan yang datang dalam rangka Asian Games 1962. Karenanya hotel ini menjadi salah satu hotel bintang lima pertama dan tertua di Tanah Air.

Akibat memiliki nilai sejarah tinggi, pemerintah sempat menjadikannya sebagai cagar budaya pada 1993. Namun, seiring waktu terjadi kepengurusan Hotel Indonesia yang dimiliki BUMN, PT Hotel Indonesia Natour.

Pada 2004, terjadilah peralihan pengurus dari BUMN itu kepada pihak swasta, yakni PT Grand Indonesia. PT Grand Indonesia sendiri dimiliki oleh konglomerat pedagang rokok Djarum sekaligus pemilik bank swasta terbesar BCA, yakni Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Peralihan ini terjadi dalam skema BOT (Build, Operate & Transfer) selama 30 tahun. Mengutip Kompas, nantinya Djarum melalui Grand Indonesia harus mengembangkan kompleks tersebut, termasuk membayar kompensasi tahunan kepada PT. Hotel Indonesia Natour sebesar Rp 355 miliar pada 30 tahun pertama.

Di bawah kepengurusan Hartono bersaudara inilah terjadi perbaikan besar dan menyeluruh di kompleks Hotel Indonesia. Dalam situs resmi perusahaan, Hartono sukses membangun pusat perbelanjaan Grand Indonesia Shopping Town, menara BCA, Kempinski Private Residences, dan tak lupa merevitalisasi Hotel Indonesia.

Pada 2007, proses pembangunan itu mulai bisa dinikmati masyarakat dan menjadi destinasi utama masyarakat, khususnya ke Mall Grand Indonesia. Di sana terdapat beragam pilihan dari mulai restoran, retail, dan hiburan. Bahkan, berkat upaya kepengurusan ini, kompleks Hotel Indonesia menjadi landmark ibukota Jakarta.

Keberhasilan menyulap Hotel Indonesia tentu menjadi portofolio positif bagi Hartono, sekaligus menambah mesin pendulang uang dirinya selain Grup Djarum dan BCA. Kini, pedagang rokok itu sukses berada di posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Total hartanya mencapai US$ 47,7 miliar atau setara Rp 723,8 triliun.

Filipina Raja Manufaktur Baru ASEAN ... Indonesia Semakin Terbelakang

 Aktivitas manufaktur di ASEAN relatif stagnan disepanjang 2024. Beberapa negara mengalami penurunan namun beberapa negara lainnya justru tampak relatif terus membaik bulan demi bulan.

Data dari S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur di ASEAN mengalami ekspansi baik dalam output maupun pesanan baru tetap berlanjut pada Desember 2024. Selain itu, aktivitas pembelian meningkat untuk mendukung kebutuhan bisnis yang lebih tinggi. Hal yang paling positif adalah tekanan inflasi yang moderat pada Desember 2024.

PMI Manufaktur ASEAN dari S&P Global tercatat berada di wilayah ekspansi setiap bulan sejak Januari, dengan pembacaan Desember sebesar 50,7, sedikit turun dari 50,8 pada November, menunjukkan peningkatan sektor yang moderat.

Pertumbuhan sepanjang 2024 rata-rata mencapai 51,0. Komponen dasar dari PMI mengungkapkan peningkatan berkelanjutan dalam dua dari lima segmen terbesar, yaitu pesanan baru dan output.

Pesanan baru mengalami pertumbuhan selama 10 bulan berturut-turut, dengan peningkatan terbaru yang menunjukkan kenaikan moderat yang juga merupakan yang terkuat dalam kuartal ini. Namun, pesanan ekspor baru tetap menjadi hambatan, dengan penurunan pada Desember memperpanjang periode kontraksi saat ini menjadi 31 bulan.

Kendati demikian, penerimaan pesanan baru yang berkelanjutan dan sedikit lebih cepat secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan output yang solid dan kuat secara historis.

Laju pertumbuhan ini secara umum konsisten dengan yang terlihat pada November. Produsen ASEAN terlibat dalam aktivitas pembelian untuk bulan kedua berturut-turut pada Desember. Laju pertumbuhan ini merupakan yang tercepat sejak Agustus.

Namun demikian, inventaris pra-produksi terkuras selama enam bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa input langsung digunakan untuk produksi. Selain itu, perusahaan juga menggunakan persediaan barang jadi mereka, karena stok inventaris pasca-produksi dikurangi untuk bulan kedua puluh berturut-turut pada Desember, dan itu pun dengan kecepatan yang solid.

Ekonom di S&P Global Market Intelligence, Maryam Baluch mengatakan "Sektor manufaktur ASEAN mengalami keuntungan yang moderat saat tahun berakhir, dengan indeks utama tetap stabil pada bulan Desember. Tren permintaan membaik, mendukung pertumbuhan dalam produksi dan aktivitas pembelian. Lebih positif lagi, tekanan harga mereda, membalikkan intensifikasi bulan sebelumnya.

PMI Manufaktur Filipina naik menjadi 54,3 pada Desember 2024, dari 53,8 pada November. Pembacaan terbaru ini menandai pertumbuhan aktivitas pabrik terkuat sejak April 2022, didorong oleh ekspansi tajam dalam pesanan baru dan output, seiring dengan peningkatan penjualan luar negeri untuk pertama kalinya dalam lima bulan. Akibatnya, perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian mereka pada laju tercepat dalam hampir dua tahun.

Sementara itu, kinerja vendor terus memburuk secara tajam, meskipun pada tingkat yang lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya. Ketenagakerjaan menurun untuk pertama kalinya dalam empat bulan, dengan penurunan tunggakan pekerjaan terbesar dalam 13 bulan.

Jika dilihat secara rinci, manufaktur di Filipina terus mengalami peningkatan sejak Januari hingga Desember 2024 yakni dari 50,9 menjadi 54,3. Bahkan disepanjang 2024, PMI Manufaktur Filipina tidak pernah tercatat mengalami kontraksi. Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara ASEAN lainnya yang masih mengalami kontraksi di bulan-bulan tertentu.

Sementara Indonesia dan Malaysia tampak tidak cukup baik dalam hal manufaktur disepanjang 2024 lalu terkhusus memasuki semester II-2024.

Terkhusus bagi Indonesia, PMI Manufaktur pada semester II-2024 tampak lebih rendah dibandingkan semester I-2024 yakni 52,58 vs 49,56. Hal ini terjadi mengingat Indonesia sempat mengalami masa kelam pada Juli hingga November 2024 dengan PMI Manufaktur yang selama lima bulan beruntun masuk dalam kategori kontraksi alias di bawah level 50.

 PMI manufaktur Indonesia ada di 51,2 pada Desember 2024. Angka ini memastikan PMI Indonesia kembali ke jalur ekspansif setelah terkontraksi selama lima bulan.

Seperti diketahui, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama lima bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), Oktober (49,2), dan November 2024 (49,6)

Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama lima bulan beruntun adalah pada awal pandemi Covid-19 2020 di mana aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus.

Lemahnya aktivitas manufaktur di Indonesia pada semester II-2024 diikuti dengan beberapa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak adanya peningkatan penjualan atau dengan kata lain, kinerja manufaktur Indonesia terpantau lesu.

Faktor lain yang menekan lemahnya industri manufaktur Tanah Air yakni banjirnya barang impor khususnya yang berasal dari China.

Fenomena overproduction produk China terjadi di tengah konsumsi domestik China yang lesu. Maka dari itu, barang-barang di China pada akhirnya diekspor dan membanjiri pasar dunia termasuk Indonesia.

Alhasil barang-barang China yang murah namun memiliki kualitas yang cukup baik menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berujung pada tidak lakunya produk dalam negeri.

Bisnis Konsumer dan Korporasi Bank BNI Alami Pertumbuhan Pesat Tahun 2024

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024. Ekspansi pada segmen korporasi dan konsumer, serta penguatan jaringan global merupakan bagian dari kontribusi BNI untuk negeri.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi BNI untuk melompat lebih tinggi di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

"Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, BNI berhasil menutup 2024 dengan menjaga pertumbuhan kinerja ditopang oleh ekspansi agresif di sektor korporasi dan konsumer. Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kinerja ke depan," kata Royke dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2025).

Pada segmen konsumer, BNI mampu mencetak pertumbuhan kredit 14,6% Year on Year (YoY) hingga September 2024, ditopang oleh personal loan, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kartu kredit. Sedangkan kredit segmen korporasi naik 15,1% YoY dengan kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari perusahaan BUMN. Namun demikian, korporasi swasta blue chip masih mendominasi portfolio kredit BNI. Beberapa top tier client dari sektor swasta diantaranya Indofood Group dan Sinar Mas.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), kehadiran aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI yang diluncurkan 5 Juli 2024, telah mampu meningkatkan transaksi dana ritel tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengguna wondr by BNI telah mencapai lebih dari 5 juta dengan active rate 2 kali lipat lebih banyak dari BNI Mobile Banking.

"wondr by BNI yang dilahirkan dari dedikasi anak-anak muda BNI di Innovation Hub Sarinah itu, telah berkontribusi terhadap perbaikan struktur dana murah kami yang semakin didominasi oleh transaksi segmen ritel," ujar Royke.

Tidak hanya itu, BNI juga meningkatkan kapasitas digital perbankan untuk segmen korporasi dan bisnis lewat BNIdirect. Relaunching BNIdirect versi terbaru dilakukan pada 9 Oktober 2024 bertepatan dengan forum investasi tahunan BNI Investor Daily Summit. Forum investasi tersebut berhasil menghadirkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia saat itu dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"BNI siap berkolaborasi pada era digital yang menuntut bank untuk terus berinovasi, menghadirkan fitur-fitur yang lebih relevan. Inovasi kami ini tidak hanya mengikuti tren melainkan sebagai pelopor," tutur Royke.

Kemajuan digital perbankan BNI juga diaplikasikan melalui layanan kantor cabang yang kian modern. BNI telah menjadi pelopor hadirnya layanan Banking Cafe yang dimulai sejak 2022 dan hingga kini sudah berada di 22 lokasi di Indonesia. BNI Banking Cafe mengemas layanan kantor cabang perbankan menjadi lebih santai dengan menggandeng sejumlah coffee store, di mana separuh di antaranya bertempat di universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.

Royke menambahkan, sejumlah pencapaian tidak hanya dilakukan di dalam negeri tapi juga penguatan jaringan di luar negeri. Pada 5 September 2024, BNI membuka Kantor Perwakilan di Sydney, Australia sekaligus menjadi jaringan ke-9 dan mengukuhkan BNI sebagai bank global yang merepresentasikan Indonesia di dunia.

Sebulan setelahnya, BNI memindahkan Kantor Luar Negeri (KLN) pertama yakni di Singapura ke pusat bisnis strategis dengan memperoleh hak penamaan sebuah gedung menjadi BNI Tower di Raffles Place, tak jauh dari ikon Singapura, Marina Bay Sands.

"BNI akan terus memperkuat perannya sebagai orkestrator bisnis Indonesia ke pasar global melalui perluasan jaringan dan penguatan kapabilitas bisnis internasional," tutup Royke.

Syarat Baru Pinjam Dari Pinjol Per 2025 Dengan Bunga Hingga 100 Persen Per Tahun

  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang syarat mengambil atau memberikan pinjaman online (pinjol). Syarat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Penerapan aturan baru ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

"Selain itu, aturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang tumbuh sehat, efisien dan berkelanjutan, perlindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalisir potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri LPBBTI," terang OJK dalam keterangan resmi dikutip Kamis, (2/1/2025).

Selain itu kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria pemberi dana dan penerima dana dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi pemberi dana dan penerima dana baru, dan/atau perpanjangan, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.

Selain itu, OJK saat ini sedang mempersiapkan pengaturan terkait dengan skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL). Hal ini antara lain dalam rangka menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang (debt trap) bagi pengguna PP BNPL yang tidak memiliki literasi keuangan yang cukup memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta sekaligus guna pengembangan dan penguatan industri Perusahaan Pembiayaan.

OJK juga meminta kepada perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL harus menyampaikan notifikasi kepada nasabah/debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Pokok-pokok pengaturan ini mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL hanya diberikan kepada nasabah/debitur dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027," imbuh OJK.

Berikut syarat mengambil/memberikan pinjol sesuai aturan OJK

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan

3. Kemudian untuk pemberi dana akan dibedakan menjadi Pemberi Dana Profesional dan Pemberi Dana Non Profesional, terdiri atas:

a. Pemberi Dana Profesional terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI. Selain itu, orang perseorangan luar negeri (non residen); pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing.

b. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain lembaga jasa keuangan, orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran suku bunga pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman daring (pindar) bagi perusahaan pembiayaan mulai 1 Januari 2025. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan SE tersebut mengatur antara lain penetapan batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih membutuhkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan termasuk dari sektor LPBBTI dan kondisi industri LPBBTl yang masih memerlukan dukungan kuat pendanaan dari Pemberi Dana (Lender), serta untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-LPBBTI, tersedianya pendanaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan sektor produktif dan UMKM sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTl 2023-2028," kata Ismail dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi Penyelenggara LPBBTl, pihaknya mengatur besaran suku bunga pinjol yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Berikut penetapan batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTl per hari.

Tenor Kurang Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,3%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,275%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%

Tenor Lebih Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,2%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,1%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%.

Syarat Pemberi Dana Maupun Peminjam:

1. Di atas usia 18 tahun dan sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta.

3. Pemberi Dana Profesional, terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI;

4. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain angka 1) di atas, dan orang

perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun,

dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Sebagai informasi, sebelumnya, OJK menetapkan besaran bunga pinjol atau pindar konsumtif sebesar 0,3% per hari pada 2024 dari yang semula 0,4%. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layana

Total Hutang Capai Rp 978 Triliun ... OJK Perketat Syarat Pinjam dari Pinjol

 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi (suku bunga) bagi industri fintech peer-to-peer lending (Pindar) alias pinjol. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan batas usia minimum penerima dana 18 tahun dan memiliki penghasilan Rp 3 juta/bulan, serta pembagian kategori Pemberi Dana menjadi Profesional dan Non Profesional.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, melindungi konsumen, meminimalisir risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri.

"Sebagai asosiasi resmi penyelenggara Pindar, AFPI optimis kebijakan ini akan memiliki multidampak," kata Entjik dalam keterangan tertulis

Pertama, Entjik menilai kebijakan ini akan berdampak pada terwujudnya pertumbuhan positif industri yang akan mendukung pertumbuhan kredit nasional, serta ujungnya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah giat dicanangkan pemerintahan baru.

Kedua, menguatnya kapasitas Penyelenggara Pindar dalam menjalankan GRC (governance, risk management, compliance) yang semakin terintegrasi. Ketiga, mendorong platform Pindar semakin menjalankan praktik yang bertanggung jawab, memperbanyak dampak positif dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin bagi pengguna layanan sebagai wujud komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen.

"AFPI akan terus mendukung penuh penerapan kebijakan ini, serta bekerja sama dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri Pindar dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama mereka yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Pendanaan jenis ini dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat memulai perjalanan keuangan mereka.

Menurut Riset EY (MSME Market Study and Policy Advocacy), potensi credit gap tahun 2026 semakin membesar menjadi Rp 2.400 triliun per tahun. Hal ini merupakan gambaran peluang bisnis yang besar sekaligus sebagai tantangan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan akses pembiayaan alternatif, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

AFPI memastikan relaksasi ini tidak akan disalahgunakan. Seluruh anggota AFPI diklaim akan terus mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

"Kami akan terus memantau perkembangan industri dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan Pindar," ujar Entjik.

Tercatat hingga September 2024, industri ini telah menyalurkan akumulasi pendanaan sebesar Rp 978,4 triliun kepada 137,35 juta borrower. Dengan pertumbuhan industri ini disebut dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Konglomerat Pemilik Sritex Berharta Rp. 347 Triliun Ogah Selamatkan Sritex Dari Kebangkrutan

 Kumar Birla adalah salah satu konglomerat terkaya di India. Pundi-pundi hartanya berasal dari raksasa komoditas multinasional Aditya Birla Group yang terafiliasi dengan penggugat pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Indo Bharat Rayon.

Per Jumat (3/1), Forbes mencatat total kekayaan Birla mencapai US$21,4 miliar atau sekitar Rp347,266 triliun (asumsi kurs Rp16.226 per dolar AS).

Tumpukan hartanya itu membuat Forbes menobatkan Birla sebagai orang terkaya ke-8 pada Daftar Orang Terkaya India 2024 dan peringkat ke-98 pada Daftar Orang Terkaya Dunia 2024.

Lantas bagaimana kisah hidup Kumar Birla hingga mampu membawa Aditya Birla Group menjadi perusahaan multinasional ternama?

Dilansir dari berbagai sumber, Kumar Mangalam Birla lahir di Kolkata, India pada 14 Juni 1967. Ia adalah generasi keempat dari Keluarga Birla yang dikenal sebagai klan pengusaha dari Rajasthan.

Ayahnya, Aditya Vikram Birla, dikenal sebagai industrialis dan seorang dermawan di India. Ibunya, Rajashree Birla, juga aktif di banyak kegiatan filantropi yang membuatnya mendapatkan penghargaan Padma Bhushan dari pemerintah India.

Birla menghabiskan masa kecilnya di kawasan bisnis Mawari di Mumbai India. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Sydenham College of Commerce and Economics di Mumbai, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Mumbai dan meraih gelar sarjana perdagangan.

Pada 1989, Birla menikah dengan Neerja Birla. Lalu, keduanya pindah ke London lantaran Birla harus melanjutkan studi S2 di sekolah elite London Business School. Setelah dua tahun, ia meraih gelar MBA pada 1992.

Dilaporkan Fortune India, Birla mewarisi seluruh bisnis keluarga saat ayahnya wafat pada 1995. Saat itu, Aditya Birla Group adalah induk dari sejumlah perusahaan komoditas di India, termasuk perusahaan semen terbesar Ultratech.

Sejumlah pihak pun meragukan kemampuan sang pewaris untuk mengelola kerajaan bisnis yang ditinggalkan ayahnya. Namun, ia berhasil mematahkan keraguan itu setelah sukses meningkatkan pendapatan Aditya Birla Group dari US$2 miliar menjadi US$65 miliar dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$100 miliar.

Di tangan Birla, bisnis Aditya Birla Group membentang di 20 sektor mulai dari semen, tekstil, aluminium, tekstil, telekomunikasi, ban, cat, hingga keuangan. Konglomerasi ini mempekerjakan lebih dari 187 ribu pekerja di 180 pabrik manufaktur yang tersebar di 40 negara termasuk, Indonesia.

Kesuksesannya itu membuat media mendapuk Birla sebagai "Raja Komoditas".

Kumar Birla adalah konglomerat asal India yang memiliki harta lebih dari Rp347 triliun. Pundi-pundi hartanya berasal dari konglomerasi Aditya Birla Group. (CHANDAN KHANNA / AFP).

Di Indonesia, Aditya Birla Group masuk melalui Aditya Birla Yarns (ABY) dengan mendirikan PT Elegant Textiles (PTE) pada 1973. Saat ini, PTE merupakan salah satu produsen benang pintal rayon terbesar di dunia, yang menyumbang hingga 10 persen dari perdagangan benang pintal rayon global.

Setelah itu, konglomerasi ini mendirikan beberapa perusahaan lain di Indonesia, termasuk produsen viscose staple fiber (VSF) PT Indo Bharat Rayon (IBR) di Purwakarta, Jawa Barat. 

Nama IBR menarik perhatian media Indonesia setelah menjadi pihak yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati raksasa tekstil Sritex dengan kreditur sebelumnya. Setelah permohonan IBR dikabulkan PN Semarang, Sritex pun berstatus pailit.

Selain Indonesia, Aditya Barat Group juga beroperasi di Amerika Serikat, China, Australia, Turki, Korea Selatan, hingga Zambia.

Saat ini, Birla tinggal di kawasan elit Mumbai, Altamount Road. Ia diketahui memiliki sejumlah aset properti elit, salah satunya Jatia House yang bernilai US$49 juta. Layaknya konglomerat, ia juga memiliki dua pesawat jet berjenis Cesna Citation dan Gulstream G100.

Di sisi lain, Birla juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia memiliki yayasan amal yang fokus pada dunia pendidikan, termasuk mendirikan sejumlah sekolah tinggi di India.

Bersama Neerja, Birla memiliki tiga orang anak yakni Ananya Birla, Aryaman Vikram Birla, dan Advaitesha Birla. Sejak 2023 lalu, Ananya dan Aryaman sudah terjun ke bisnis keluarga dengan mengelola sejumlah lini usaha konglomerasi itu.

Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp 149 Triliun Pada 2024

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran pangan di 2024 melonjak menjadi Rp 159 triliun. Angka itu lebih besar 30% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 115 triliun.

Menurut Bendahara Negara, dana itu disalurkan untuk sejumlah program yang mendukung ketahanan pangan. Misalnya dana Rp 47,7 triliun untuk memberikan subsidi pupuk sebesar 7,2 juta ton.

"Itu untuk apa saja? Yang paling gede biasanya, yang rame itu petani kalau pas lagi musim tanam pupuknya nggak ada atau pupuk subsidinya nggak tersedia. Makanya bantuan pupuk itu kita tingkatkan. Kemarin karena berbagai hal kita, oh harusnya jumlahnya 9 juta atau 7 juta ton kita sampaikan, oke berapa yang dibutuhkan, Rp 47,7 triliun," terang Sri Mulyani dalam unggahan video di Instagram @smindrawati

Selain pupuk, subsidi juga diberikan untuk benih budidaya ikan. Lalu ada juga yang disalurkan untuk peternak.

Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah juga menjaga agar stabilisasi harga terjaga dan stok pangan tersedia di masyarakat. Caranya melalui badan usaha seperti ID Food hingga Bulog.

"Serta bahkan kita membantu melalui below the line. Below the line itu artinya investasi. ID food, kemudian bulog itu untuk stabilisasi harga atau untuk mengamankan stok, itu dilakukan," imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan irigasi juga berasal dari program ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya sebatas padi melainkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pangan masyarakat.

"Jadi ada padi, ada jagung, kedelai, dan kemudian juga ikan, hewan yang lain, dulu kita bahkan memberikan ternak dalam hal ini, dan juga tadi alat mekanisasi pertanian, alsintan yang sering dilakukan. Selain tadi subsidi pupuk, benih, dan lain-lain," tutupnya.