Pages - Menu

Thursday, January 9, 2025

41 Persen Perusahaan Lakukan PHK Massal Karena Sudah Memakai AI

 Sebanyak 41 persen perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030 lantaran pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI).

Hal tersebut tertuang dalam laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis Rabu lalu.

"Kemajuan dalam AI dan energi terbarukan membentuk kembali pasar (tenaga kerja) mendorong peningkatan permintaan untuk banyak teknologi atau peran spesialis sambil mendorong penurunan untuk yang lain, seperti desainer grafis," kata World Economic Forum seperti dikutip dari CNN.

Dalam laporan itu, Saadia Zahidi selaku direktur pelaksana Word Economic Forum menyoroti peran AI generatif dalam membentuk kembali industri dan tugas di semua sektor. Teknologi ini dapat membuat teks asli, gambar, dan konten lainnya sebagai respons terhadap permintaan dari pengguna.

Petugas layanan pos, sekretaris eksekutif, dan petugas penggajian termasuk pekerjaan yang diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah tercepat di tahun-tahun mendatang, baik karena penyebaran AI atau tren lainnya.

Sebaliknya, keterampilan AI semakin diminati.

Menurut survei terbaru yang dilakukan tahun lalu, hampir 70 persen perusahaan berencana untuk merekrut pekerja baru dengan keterampilan untuk merancang perangkat dan penyempurnaan AI, dan 62 persen bermaksud merekrut lebih banyak orang dengan keterampilan untuk bekerja lebih baik dengan AI.

Laporan tersebut mengatakan dampak utama teknologi seperti AI generatif pada pekerjaan mungkin terletak pada potensinya untuk "meningkatkan" keterampilan manusia melalui kolaborasi manusia dengan mesin, daripada penggantian langsung terutama mengingat pentingnya keterampilan yang berpusat pada manusia.

Namun, banyak pekerja telah digantikan oleh AI. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan teknologi, termasuk layanan penyimpanan file Dropbox dan aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo, telah menyebut AI sebagai alasan untuk melakukan PHK.

Bank BNI Salurkan Kredit 25 MIlyar Untuk Pekerja Migran Indonesia

 PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar

Rp25 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 900 sepanjang 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dalam program pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan bagi PMI, salah satunya melalui KUR.

Bank pelat merah ini aktif membantu pemerintah dalam menyalurkan KUR kepada PMI sejak 2015.

"Dukungan BNI bagi Pekerja Migran Indonesia akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran," kata Royke dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/1).

Sejak 2015 hingga akhir 2024, total KUR kepada PMI yang disalurkan BNI mencapai Rp900 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 48 ribu. PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR PMI. Kemudian disusul oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Bunga KUR yang dibayarkan oleh PMI, kata Royke, sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 6 persen per tahun.

Penyaluran KUR PMI oleh BNI mengacu kepada ketentuan pemerintah maupun peraturan kementerian atau badan terkait serta analisa perbankan. Ke depan, Royke berharap adanya dukungan regulasi termasuk dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) dalam mengoptimalkan penyaluran KUR PMI ke depan.

"Isu yang membutuhkan dukungan KPPMI antara lain menjadikan KUR sebagai pilihan utama sumber pembiayaan pra penempatan dan penegasan ketentuan zero cost di negara penempatan PMI," tutur Royke.

Royke menambahkan bahwa KUR merupakan bukti nyata hadirnya BNI sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi PMI untuk bisa memperoleh layanan keuangan selama mereka bekerja di luar negeri hingga kembali pulang menetap di Tanah Air.

"Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar sehingga diharapkan adanya sinergi antara kebijakan, sistem dan pelaksanaan yang tepat agar penyaluran pembiayaan kepada PMI dapat berjalan lancar," ujarnya.


Wednesday, January 8, 2025

Bukalapak Cash Out ... Tutup Marketplace dengan Uang Kas Senilai Rp 19 Triliun

 Bukalapak masih memiliki kas sebesar Rp19 triliun setelah mengumumkan menutup layanan marketplacenya yang selama ini menjadi wadah bagi berbagai penjualan produk.

Head of Media & Communications Bukalapak Dimas Bayu mengatakan dengan kondisi ini kondisi keuangan perusahaan masih kuat.

"Menurut laporan keuangan Q324 (kuartal III tahun 2024), Bukalapak mencatatkan kas, setara kas, dan investasi yang likuid sebesar Rp19 triliun," ujar Dimas dalam keterangan resmi Bukalapak Kamis (9/1).

Dimas menekankan sisa dana yang masih dimiliki perusahaan akan digunakan untuk menjalankan usaha yang fokus pada penjualan nonfisik.

"Dana ini akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perseroan dan entitas anak perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham," jelasnya.

Penutupan marketplace Bukalapak efektif berlaku mulai hari. Pantauan di website resmi kode emiten BUKA ini, menu yang tersedia hanya pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan lapak gaming serta investasi emas.

"Meskipun terjadi perubahan dalam fokus produk, kami ingin meyakinkan bahwa platform Marketplace Bukalapak, baik aplikasi maupun situs web serta Mitra Bukalapak akan tetap beroperasi dan dapat diakses oleh para pengguna dan konsumen untuk layanan lainnya yang telah ada sebelumnya," tegas Dimas.

Harga saham Bukalapak anjlok nyaris 5 persen pada perdagangan siang ini, Rabu (8/1) usai mengumumkan tutup bisnis marketplace.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, saham emiten berkode BUKA ini jatuh 4,92 persen ke level Rp116 per lembar pada pukul 15.00 WIB.

Saham BUKA ditutup di harga Rp122 per lembar pada perdagangan kemarin. Hari ini harga sahamnya bergejolak jatuh dan sempat berada di titik terendah Rp113 per lembar.

Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Agustus 2021, dengan harga IPO Rp850 per saham.

Bukalapak resmi menutup layanan marketplace mulai hari ini, Selasa (7/1). Pengumuman itu disampaikan dalam blog resminya.

Perusahaan menyetop penjualan produk fisik seperti handphone, produk fesyen, peralatan rumah tangga, makanan dan lainnya. Namun, pembeli masih bisa berbelanja hingga 9 Februari 2025.

Bukalapak menyatakan penutupan marketplace ini merupakan upaya transformasi untuk fokus pada produk virtual seperti token listrik, pulsa, iuran BPJS Kesehatan hingga pajak.

"Kami ingin menginformasikan bahwa Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya untuk meningkatkan fokus pada Produk Virtual. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan Produk Fisik di Marketplace Bukalapak," tulis Bukalapak.

Bukalapak menyadari penutupan marketplace ini akan berdampak pada usaha para pedagang. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk membuat proses transisi ini berjalan sebaik mungkin.

Pedagang di Bukalapak masih dapat mengunggah produk baru hingga Kamis, 9 Februari 2025 pukul 23.59 WIB untuk produk fisik di Bukalapak. Namun per 1 Februari 2025, Bukalapak akan menonaktifkan fitur untuk menambahkan produk baru dalam etalase.

"Mulai 1 Februari 2025, fitur untuk menambahkan produk baru akan dinonaktifkan. Pelapak tidak dapat menambah produk baru setelah periode ini," bunyi pengumuman itu.

Semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret pukul 23:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet.

Terkait uang penjual, Bukalapak akan melakukan pengembalian dana otomatis.

"Semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret 2025 pukul 23:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet," pungkas Bukalapak.


Setelah layanan arketplace ditutup, pembeli ke depannya hanya dapat melakukan transaksi produk virtual.

Produk virtual yang dijual Bukalapak nantinya:

- Pulsa Prabayar

- Paket Data

- Token Listrik

- Listrik Pascabayar

- Prakerja

- Bukasend

- Angsuran Kredit

- BPJS Kesehatan

- Air PDAM

- Telkom

- Pulsa Pascabayar

- TV Kabel & Internet


OJK Cabut Izin Usaha BCA Multi Finance

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT BCA Multi Finance.

Pencabutan tertuang dalam KEP-65/D.06/2024. Pencabutan izin berlaku efektif mulai 1 September 2024 lalu.

"Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan Nomor 135 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.09-0246695 tanggal 1 September 2024," kata OJK dalam keterangan resmi di situs mereka.

OJK menyatakan pencabutan izin BCA Multi Finance dilakukan sehubungan penggabungan Usaha PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance.

OJK menyatakan sejak tanggal efektif penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance, PT BCA Finance selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham.

Mereka juga bertanggung jawab atas karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya.

"Dalam cakupan yang paling luas, dari PT BCA Multi Finance sebagai akibat dari penggabungan dimaksud," kata mereka.


Rupiah Kembali Melemah Rp 16.238 Per Dolar Amerika

 Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.238 per dolar AS pada Kamis (9/1) pagi. Mata uang Garuda melemah 28 poin atau 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,15 persen, baht Thailand melemah 0,05 persen, yuan China menguat 0,01 persen, peso Filipina melemah 0,27 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,28 persen.

Dolar Singapura melemah 0,01 persen dan dolar Hong Kong juga melemah 0,02 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sementara, mayoritas mata uang utama negara maju berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 0,01 persen, poundsterling Inggris melemah 0,02 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen.

Sedangkan, dolar Australia melemah 0,23 persen, dan dolar Kanada juga melemah 0,01 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas pernyataan hawkish the Fed dalam risalah pertemuan FOMC.

"Walau demikian, data pekerjaan AS ADP yang lebih lemah memberikan beberapa dukungan kepada rupiah," ujar Lukman 

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.150 per dolar AS - Rp16.300 per dolar AS.


Monday, January 6, 2025

Indonesia Resmi Bergabung Dengan BRICS

 Indonesia sangat ingin bergabung menjadi anggota blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Organisasi dunia yang jadi pesaing G7.

Indonesia pun telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam konferensi tingkat tinggi di forum itu pada 22-24 di Kazan, Rusia.

"Pengumuman itu menandai awal mula proses Indonesia menjadi anggota BRICS," demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis tahun lalu.

Keinginan berbalas. Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

Lalu apa untung dan manfaat bagi Indonesia jika gabung BRICS?

Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai langkah RI mendaftar ke BRICS sebagai tindakan positif.

"Untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang secara ekonomi terus berkembang," ungkap Yon saat dihubungi

Selama ini, kata Yon, Indonesia lebih banyak berinteraksi dengan negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Padahal secara geografis Indonesia lebih dengan dengan negara kawasan selatan yang biasa dikenal Global South.

Jika resmi bergabung, Yon memandang Indonesia akan terhindar dari isolasi negara selatan.

"Salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan, Indonesia tak terlalu isolasi dari kondisi geografisnya. Seperti Filipina yang cenderung Pro Amerika yang menjadi persoalan," kata dia.

Senada, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menilai positif keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS.

Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak didominasi negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD).

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Ia menyebut Indonesia bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD ataupun dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Menurut Hikmahanto, yang paling penting Indonesia diuntungkan.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan," pungkasnya.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal itu disampaikan oleh pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1).

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang.

Awalnya, BRICS bernama BRIC. Nama tersebut dicetuskan oleh Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian pada 2001.

BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.

Dari situ, Rusia kemudian menyerukan pertemuan keempat negara tersebut pada 2009. Usulan itu disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu sekaligus menjadi KTT BRIC resmi pertama. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan blok tersebut atas undangan dari China.

Dari sinilah nama BRIC berubah menjadi BRICS seperti yang kita kenal saat ini.

BRICS dibentuk atas dasar bahwa lembaga-lembaga internasional terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat dan tidak lagi melayani negara-negara berkembang.

Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, G7), dan Dewan Keamanan PBB.

Anggota BRICS kemudian bertambah pada KTT 2023, dengan undangan yang diberikan kepada enam negara yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, setelah Javier Milei menjadi presiden Argentina, ia mengumumkan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan BRICS. Kendati, negara-negara lain menjadi resmi menjadi anggota pada 2024.

Tangis Sri Mulyani Usai Gagal Dapat Rp 75 Triliun Dari Kenaikan PPN 12 Persen

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai usai Direktorat Jenderal Pajak dipastikan gagal mengantongi potensi penerimaan Rp75 triliun, menyusul batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar," tegas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani itu paham bahwa Kemenkeu perlu memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Kendati, ia juga berkaca dari pengalaman sebelumnya.

"Dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan oleh undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan. Tapi di sisi lain, kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang," tandasnya.

PPN semula bakal dinaikkan dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025. Jika ini dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengklaim negara bisa meraup pemasukan sampai Rp75 triliun.

Akan tetapi, sikap pemerintah berubah menyusul berbagai desakan dan protes masyarakat. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan pada 31 Desember 2024 malam bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun mengamini bahwa penerimaan negara sebanyak itu resmi hilang. Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

"Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa," ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

Sementara itu, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu irit bicara soal bagaimana negara mengejar sumber penerimaan baru. Ia hanya mengulang apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.

Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Strateginya gimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak)," ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

"Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita gak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi," tambahnya.