Goldman Sachs Pangkas Rating Saham Indonesia Jadi Awal IHSG Jatuh

 Pasar saham Indonesia kebakaran hingga IHSG terjungkal hampir 7 persen pada Selasa (18/3). Bahkan, perdagangan saham sempat dihentikan untuk mencegah penurunan lebih tajam.

Salah satu pemicu IHSG terpuruk adalah penurunan rating saham Indonesia oleh Goldman Sachs dari overweight menjadi market weight pada pekan lalu.

Bank Investasi dan pengelola aset global ini juga menurunkan peringkat dan rekomendasi atas aset keuangan di Indonesia.

Tak hanya menurunkan rating pasar saham Indonesia, Goldman juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN dengan tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral.

Penurunan peringkat ini dilakukan imbas kinerja APBN yang hingga Februari 2025 mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Apalagi, dalam laporannya per Maret 2025 nya, Goldman menaikkan proyeksi defisit anggaran Indonesia dari semula 2,5 persen kini menjadi 2,9 persen dari PDB.

"Pemangkasan rating saham Indonesia oleh Goldman Sachs yang mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran turut berkontribusi terhadap pelemahan IHSG," ujar Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi.

Tak hanya itu, investor asing juga terus menarik dana mereka dari pasar modal Indonesia. Data hingga 17 Maret 2025 menunjukkan arus modal keluar (capital outflow) mencapai Rp26,9 triliun.

"Jika IHSG terus melemah hingga minus 5% atau lebih, kemungkinan regulator akan melakukan trading halt untuk menstabilkan pasar," kata Oktavianus.

IHSG mendadak anjlok pada Selasa (18/3) siang. Tercatat, per pukul 11.49 WIB, indeks terperosok 420,97 poin atau minus 6,58 persen ke level 6.046.

Hal ini menjadikannya indeks dengan pelemahan terdalam dibandingkan indeks lainnya di kawasan Asia. Bahkan, IHSG sempat merosot lebih dari 3,4 persen sebelum sedikit mereda.

Kondisi ini sangat kontras dengan pergerakan indeks saham lainnya di Asia yang justru mengalami penguatan signifikan.

Indeks Nikkei 225 di Jepang, misalnya, melesat 1,44 persen, sementara indeks saham di Malaysia (KLSE) dan Singapura (STI) juga mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 1,04 persen dan 1 persen.

Kondisi ini memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) di bursa saham untuk meredam volatilitas pasar.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyoroti faktor eksternal yang turut menekan IHSG. Menurutnya, kebijakan perdagangan Amerika Serikat pasca-kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden memicu kekhawatiran pasar.

"Trump kembali mengangkat isu perang dagang, terutama dengan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Ini bisa berdampak negatif terhadap ekonomi global dan pasar keuangan," ujarnya.

Ibrahim juga menyoroti arus modal asing yang terus keluar dari pasar modal Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.

"Investor mulai menarik dananya karena ketidakpastian ekonomi domestik, terutama terkait defisit anggaran yang baru saja diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani," jelasnya.

Jika defisit ini tidak ditangani dengan baik, ia memperkirakan pelebarannya akan berlanjut hingga akhir tahun.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian. Ibrahim mengungkapkan dengan eskalasi perang dagang dan ketidakpastian global, nilai tukar rupiah bisa melemah hingga Rp16.900 per dolar AS sebelum akhir tahun.

"Kondisi ini pasti akan mempengaruhi IHSG," tambahnya.

Di sisi lain, gejolak konflik di Timur Tengah turut menambah tekanan di pasar keuangan global.

"Serangan Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 120 orang telah memicu eskalasi perang terbuka dengan Hamas. Konflik ini menyebabkan dolar AS kembali menguat, sementara pasar menjadi lebih berhati-hati terhadap aset berisiko," pungkasnya.

Dengan berbagai sentimen negatif ini, IHSG masih berpotensi mengalami tekanan dalam beberapa waktu ke depan.

Perbandingan Parah Anjloknya IHSG Maret 2025 Dengan Krismon 98 dan Pandemi COVID

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan hebat, anjlok hingga lebih dari 6 persen pada perdagangan Selasa (18/3).

Kejatuhan ini mengingatkan pada beberapa momen terburuk dalam sejarah pasar modal Indonesia, termasuk krisis keuangan Asia 1998 dan pandemi covid-19 pada 2020.

Hari ini, IHSG sempat anjlok 6,02 persen ke level 6.058, memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 11:19 WIB.

Langkah ini diambil sebagai upaya stabilisasi pasar setelah aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh investor, terutama investor asing.

Setelah perdagangan dibuka kembali pada pukul 11:49 WIB, IHSG sempat menyentuh level 6.011 sebelum akhirnya mengakhiri sesi I perdagangan di posisi 6.076.

Berikut perbandingan longsornya IHSG pada era 1998, pandemi covid-19 dan siang ini:

IHSG 1998

Pada 8 Januari 1998, IHSG mencatat penurunan harian terdalam sepanjang sejarah, jatuh hingga hampir 12 persen dalam sehari ke level 347.

Kejatuhan ini terjadi di tengah krisis keuangan Asia 1997-1998 yang melumpuhkan ekonomi Indonesia.

Mata uang rupiah saat itu anjlok tajam terhadap dolar AS, sektor perbankan kolaps, dan banyak perusahaan besar bangkrut akibat tingginya utang dalam valuta asing.

Pandemi Covid-19

Di era modern, salah satu kejatuhan IHSG yang paling signifikan terjadi pada Maret 2020 ketika pandemi covid-19 diumumkan di Indonesia.

Pengamat pasar modal Hendra Wardana mencatat pada 9 Maret 2020, IHSG terjun bebas 6,58 persen ke level 5.136,81, yang menjadi awal dari tujuh kali trading halt dalam beberapa pekan berikutnya.

"Sejak Maret 2020, perdagangan saham di bursa Indonesia mengalami penghentian sementara sebanyak tujuh kali. Penurunan pertama lebih dari 5 persen terjadi pada 9 Maret 2020, hanya sepekan setelah pengumuman kasus pertama covid-19 di Indonesia," kata Hendra

Pada 24 Maret 2020, IHSG mencapai titik terendah di level 3.937, turun 37 persen dari awal tahun. Hal ini memaksa otoritas bursa untuk mengubah aturan batas bawah penurunan harga saham, dari sebelumnya 25 persen-35 persen menjadi 10 persen, lalu diturunkan lagi ke 7 persen.

IHSG 2025

Pengamat Pasar Modal dan Uang Ibrahim Assuaibi membandingkan kejatuhan IHSG hari ini dengan peristiwa di 2019, saat perang dagang AS-China menyebabkan IHSG turun hingga 10 persen ke level 6.056.

"Saat itu, BEI melihat jika penurunan di atas 2 persen sudah berbahaya, di atas 5 persen harus dianalisis, sementara di atas 7,5 persen sudah dianggap sebagai krisis yang memerlukan tindakan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menyoroti faktor pemicu kejatuhan IHSG hari ini, yang lebih didorong oleh sentimen ekonomi domestik dan aksi jual besar-besaran investor asing.

"Kami melihat dampaknya merupakan akumulasi dari beberapa sentimen negatif, terutama defisit APBN yang meningkat tajam. Per Februari 2025, defisit mencapai 0,13 persen dari PDB atau Rp31,2 triliun, dibandingkan tahun lalu yang masih surplus Rp26,04 triliun. Penerimaan pajak juga turun drastis, dari Rp400,36 triliun pada Februari 2024 menjadi hanya Rp187,8 triliun di bulan yang sama tahun ini," jelas Oktavianus.

Menurutnya, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal ini mendorong arus modal keluar (capital outflow) secara besar-besaran. Hingga 17 Maret 2025, investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp26,9 triliun.

"Sentimen ini terus mendorong aksi jual di IHSG dan akhirnya 'meledak' hari ini, diperparah oleh aksi ambil untung di saham teknologi yang sebelumnya mengalami kenaikan tajam. Tekanan juga terjadi pada saham-saham perbankan besar yang semakin menekan IHSG," lanjutnya.

Oktavianus juga mencatat panic selling dari investor ritel turut memperburuk situasi, sehingga BEI terpaksa melakukan trading halt untuk meredam volatilitas.

Sejak awal dibuka hingga penutupan sesi I hari ini, IHSG bergerak di rentang 6.011-6.483.

IHSG Anjlok 6,58 Persen ... Perdagangan Dihentikan

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Selasa (18/3) siang. Tercatat, per pukul 11.49 WIB, indeks terperosok 420,97 poin atau minus 6,58 persen ke level 6.046.

Hal ini menjadikannya indeks dengan pelemahan terdalam dibandingkan indeks lainnya di kawasan Asia.

Bahkan, IHSG sempat merosot lebih dari 3,4 persen sebelum sedikit mereda.

Kondisi ini sangat kontras dengan pergerakan indeks saham lainnya di Asia yang justru mengalami penguatan signifikan.

Indeks Nikkei 225 di Jepang, misalnya, melesat 1,44 persen, sementara indeks saham di Malaysia (KLSE) dan Singapura (STI) juga mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 1,04 persen dan 1 persen.

Kondisi ini memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) di bursa saham untuk meredam volatilitas pasar.

Lantas apa yang menyebabkan longsornya IHSG hari ini?

Menurut Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi, kejatuhan IHSG yang signifikan ini tergolong anomali jika dibandingkan dengan bursa regional lainnya.

"Jika melihat bursa Asia seperti Nikkei yang naik 1,4 persen, Shanghai yang hanya menguat 0,09 persen, STI 1 persen, dan FKLCI 1 persen, maka koreksi IHSG mengindikasikan kekhawatiran investor terhadap ekonomi Indonesia dan pasar keuangan," jelasnya.

Oktavianus menambahkan beberapa faktor turut memperparah tekanan di pasar saham domestik, seperti meningkatnya credit default swap (CDS) Indonesia ke 76 basis poin per 27 Februari 2025, depresiasi rupiah sebesar 0,6 persen sejak Januari, serta melebar spread Surat Berharga Negara (SBN) dengan US Treasury 10 tahun hingga 255 basis poin.

"Selain itu, pemangkasan rating saham Indonesia oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs yang mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran turut berkontribusi terhadap pelemahan IHSG," tambahnya.

Tak hanya itu, investor asing juga terus menarik dana mereka dari pasar modal Indonesia. Data hingga 17 Maret 2025 menunjukkan arus modal keluar (capital outflow) mencapai Rp26,9 triliun.

"Jika IHSG terus melemah hingga minus 5 persen atau lebih, kemungkinan regulator akan melakukan trading halt untuk menstabilkan pasar," kata Oktavianus.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dan Uang Ibrahim Assuaibi menyoroti faktor eksternal yang turut menekan IHSG.

Menurutnya, kebijakan perdagangan Amerika Serikat pasca-kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden memicu kekhawatiran pasar.

"Trump kembali mengangkat isu perang dagang, terutama dengan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Ini bisa berdampak negatif terhadap ekonomi global dan pasar keuangan," ujarnya.

Ibrahim juga menyoroti arus modal asing yang terus keluar dari pasar modal Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.

"Investor mulai menarik dananya karena ketidakpastian ekonomi domestik, terutama terkait defisit anggaran yang baru saja diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani," jelasnya.

Jika defisit ini tidak ditangani dengan baik, ia memperkirakan pelebarannya akan berlanjut hingga akhir tahun.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian. Ibrahim mengungkapkan dengan eskalasi perang dagang dan ketidakpastian global, nilai tukar rupiah bisa melemah hingga Rp16.900 per dolar AS sebelum akhir tahun.

"Kondisi ini pasti akan mempengaruhi IHSG," tambahnya.

Di sisi lain, gejolak konflik di Timur Tengah turut menambah tekanan di pasar keuangan global.

"Serangan Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 120 orang telah memicu eskalasi perang terbuka dengan Hamas. Konflik ini menyebabkan dolar AS kembali menguat, sementara pasar menjadi lebih berhati-hati terhadap aset berisiko," pungkasnya.

Dengan berbagai sentimen negatif ini, IHSG masih berpotensi mengalami tekanan dalam beberapa waktu ke depan.

Penyebab Setoran Pajak Anjlok Triwulan Pertaman 2025

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran pajak di awal 2025 turun. Penerimaan pajak hingga Februari mencapai Rp 187,8 triliun atau baru 8,6% dari target.

Angka tersebut turun 30,19% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 (year on year) yang mencapai Rp 269,02 triliun. Sementara penerimaan pajak di 2025 pemerintah menargetkan bisa mencapai Rp 2.189,3 triliun.

"Penerimaan Pajak Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target (Rp 2.189,3 triliun)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2025 di kantornya, Jakarta Pusat.

Khusus pada Januari 2025, penerimaan pajak juga lebih rendah 41,86%. Penerimaan pajak awal tahun hanya terkumpul Rp 88,89 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sejumlah Rp 152,89 triliun.

Hal itu terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi laporan kinerja APBN per Januari 2025. Dokumen itu sempat dirilis Kementerian Keuangan di website resmi, namun kemudian dihapus.

Penyebab Anjlok

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menjelaskan dua faktor penyebab penerimaan pajak turun. Pertama, karena adanya penurunan harga komoditas andalan dari ekspor Indonesia.

"Faktor pertama itu adalah penurunan dari harga komoditas utama antara lain batubara year on year (turun) 11,8%, brent minyak turun 5,2% dan nikel turun 5,9%," beber Anggito, dalam kesempatan yang sama.

Kedua, faktor administrasi. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan baru yakni implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari, sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

"Jadi ini adalah dampak relaksasi yang harusnya menjadi bagian dari perhitungan Februari, namun karena relaksasi jadi kami sudah memantau," imbuhnya.

Meski demikian, menurutnya penurunan penerimaan pajak dalam dua bulan awal 2025 ini adalah hal yang normal. Kondisi serupa disebut juga terjadi dalam empat tahun terakhir, di mana tren awal tahun lebih rendah dibandingkan akhir tahun.

"Penerimaan pajak memiliki tren bulanan yang spesifik. Jadi kalau kita lihat dalam empat tahun terakhir mulai dari 2022, 2023, sampai 2024 polanya sama, Desember naik cukup tinggi karena ada Nataru akhir tahun dan kemudian menurun di Januari dan Februari, itu sama setiap tahun, jadi tidak ada hal yang anomali, jadi sifatnya normal saja," ujar Anggito.

Terlepas dari itu, Anggito memperkirakan bahwa tren penerimaan pajak ke depan akan lebih baik. Hal ini melihat berbagai aktivitas ekonomi yang mulai bergeliat.

"Kira-kira ke depannya seperti apa? Kita coba bandingkan dengan PMI, kita juga coba bandingkan dengan data konsumsi listrik untuk industri dan bisnis, itu ada kenaikan di Februari. Jadi kita berharap dan kita melihat kondisi penerimaan khususnya PPh 25 akan membaik," jelasnya.

Penerimaan Pajak Tekor 31,2 Triliun Atan Turun 30 Persen Karena Coretax

 Setoran pajak dua bulan pertama tahun ini jeblok. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak per Februari mencapai Rp187,8 triliun atau baru mencapai 8,6 persen dari target.

Capaian penerimaan pajak ini anjlok sebesar 30,19 persen secara year on year (yoy). Sebab, pada dua bulan awal 2024, penerimaan pajak Rp269,02 triliun.

Secara keseluruhan, APBN 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun per 28 Februari 2025. Belanja negara sudah mencapai Rp348,1 triliun, sedangkan pendapatan baru di angka Rp316,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut ada beberapa penyebab penerimaan pajak anjlok. Pertama, harga komoditas utama turun, seperti batu bara yang anjlok 11,8 persen yoy, minyak 5,2 persen, dan nikel turun 5,9 persen.

Kedua, adalah masalah administrasi. Anggito mengatakan ada dua hal sumbernya, yakni di penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan relaksasi PPN dalam negeri.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mencatat penerimaan pajak turun hingga 30,2 persen pada masa akumulatif hingga Februari 2025. Jika dibandingkan dengan Januari 2024, dia menyebut penerimaan pajak turun 40,4 persen secara year-on-year (yoy).

Huda berpendapat ada dua penyebab utama. Pertama, pengembalian lebih bayar pajak (restitusi) pada perpajakan masa 2024, yang dibayarkan pada Januari kemarin. Restitusi pajak tahun lalu mencapai Rp265,67 triliun atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Penyebab kedua adalah kisruh sistem Coretax. Dia menilai sistem baru ini membuat pelaporan PPN menjadi terhambat.

"Pelaku usaha menahan transaksi karena gangguan Coretax terjadi selama masa pelaporan hingga Februari untuk transaksi Januari 2025," kata Huda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (13/3).

Huda menyoroti APBN 2025 yang sudah tekor 0,13 persen. Dia khawatir rasio defisit anggaran terhadap PDB mendekati, bahkan lebih dari angka 3 persen pada akhir tahun.

Belanja pemerintah menurun 7 persen (yoy). Belanja kementerian/lembaga yang merupakan belanja rutin mengalami penyusutan hingga 30,33 persen.

Sementara, belanja program, seperti Makan Bergizi Gratis dan lainnya, tumbuh hingga 6,91 persen. Huda menilai hal ini menunjukkan pemerintah mendorong belanja tanpa melihat kondisi penerimaan yang ada.

Ia juga mencatat utang tumbuh hingga 44,77 persen pada Januari 2025. Pada masa akumulasi hingga 28 Februari 2025, utang bertambah 19,42 persen atau sekitar Rp220 triliun.

"Jika kita bandingkan pada masa akumulasi Februari 2024, peningkatan utang hanya 1,16 persen saja. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terkait dengan pengelolaan utang ke depan," ujarnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita melihat penerimaan pajak anjlok 30 persen gara-gara kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, ada sejumlah kebijakan Prabowo yang berupa relaksasi terhadap penarikan pajak. Misalnya, pemangkasan PPN demi diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025. Ada juga beberapa insentif di akhir tahun, seperti diskon properti dan insentif untuk kendaraan listrik. Berbagai kebijakan populis itu mengurangi penerimaan negara secara nyata.

"Kebijakan populis ini kan salah satu senjata politik sebenarnya, bukan senjata ekonomi, bukan senjata fiskal. Tapi imbasnya ke fiskal dan itu saya sepakat kebijakan populis menjadi salah satu penyebab," kata Ronny.

Dia berkata anjloknya penurunan penerimaan pajak juga disebabkan kontraksi di beberapa sektor, terutama sektor manufaktur dan jasa. Hal itu membuat penerimaan negara pun menurun.

Ronny mengatakan kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan fiskal saat pergantian pemerintahan. Dia berharap kebijakan-kebijakan yang dibuat Prabowo bisa memicu gairah di berbagai sektor dalam waktu dekat.

Dia juga melihat potensi perbaikan kondisi karena perang dagang Amerika Serikat dengan China. Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi ini karena harga komoditas akan tetap tinggi beberapa waktu mendatang.

"Ini sumber pemasukan juga buat ekspor Indonesia, terutama ekspor komoditas utama kita seperti batu bara, CPO, gas, dan lain-lain. Jadi, potensi penerimaan negara juga cukup tinggi," ujarnya.

Kronologi Dugaan Deposito 163 Milyar Palsu Hary Tanoesoedibjo Pada Jusuf Hamka

 Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, mengatakan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe sudah kedaluwarsa. Dia menyebut gugatan soal transaksi penerbitan surat berharga telah gugur karena terjadi pada 1999.

"Ini (transaksi) bulan Mei 1999. Sekarang udah berapa tahun? 26 tahun ya. Jadi dari segi pidana sudah kadaluarsa. Dari segi pidana sudah kadaluarsa, karena tindak pidana ini 12 tahun kedaluwarsanya," kata Hotman Paris dalam jumpa pers di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Hotman menyebut Hary Tanoe tidak memiliki tanggung jawab dalam transaksi tersebut dari sisi hukum perdata. Dia mengatakan Hary Tanoe berperan sebagai broker, sedangkan Unibank yang menerima semua uang untuk penerbitan surat berharga tersebut.

"Karena MNC hanya aranger mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank termasuk semuanya," ucapnya.

Hotman menuturkan, Hary Tanoe dan PT MNC Asia mempunyai bukti-bukti semua transaksi. Bukti itu, katanya, mulai dari hasil audit hingga tanda tangan antar direksi PT CMNP dan Unibank saat menyepakati penerbitan surat berharga itu.

"Benar, benar MNC ini semua ada audit-auditnya semua ada, ini semua ini ada, ini semua tanda tangan daripada antara direksi Unibank dengan CMNP ada," kata dia sambil menunjukkan lembaran-lembaran yang disebutnya sebagai bukti.

"Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP melakukan audit, menanyakan ke Unibank, gimana ini oke semua, oke tiap tahun, dan di situ sudah tidak ada peran apapun dari Hary Tanoe maupun Bhakti Investama," sambungnya.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melayangkan gugatan kepada bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk. Gugatan itu berkaitan dengan transaksi penerbitan surat berharga.

Kasus ini terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito yang tidak dapat dicairkan. PT CMNP melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2025. Gugatan itu teregister dengan nomor 194/DIR-KU.11/III/2025.

Dalam keterangan dari PT CMNP yang diterima, Selasa (11/3/2025), kasus ini berawal dari transaksi surat berharga yang melibatkan PT CMNP dengan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding pada tahun 1999. Saat itu Hary Tanoe menawarkan kepada pihak CMNP untuk menukarkan NCD miliknya dengan MTN (Medium Term Note) dan obligasi tahap II milik PT CMNP.

Di transaksi ini, Hary Tanoe memiliki NCD atau sertifikat deposito yang diterbitkan Unibank senilai USD 28 juta. Sementara pihak PT CMNP memiliki MTN senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi senilai Rp 189 miliar. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada 12 Mei 1999, PT CMNP menyerahkan MTN dan obligasinya kepada Hary Tanoe pada 18 Mei 1999.

Usai penyerahan MTN dan obligasi dari PT CMNP, Hary Tanoe juga menyerahkan sertifikat deposito kepada PT CMNP secara bertahap. Sertifikat deposito yang diserahkan itu bernilai USD 10 juta pada 27 Mei 1999. Surat obligasi itu jatuh tempo pada 9 Mei 2022. Hary Tanoes juga menyerahkan NCD senilai USD 18 juta pada 28 Mei 1999. NCD itu jatuh tempo pada 10 Mei 2022.

"Hary Tanoesoedibjo-lah yang menyerahkan NCD kepada PT CMNP. Karena itu, NCD tersebut adalah milik Hary Tanoesoedibjo," tulis keterangan dari pihak CMNP.

Dari sini masalahnya dimulai. NCD dari Hary Tanoe tidak bisa dicairkan pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo. Saat itu bank penerbit NCD milik Hary Tanoe, Unibank, ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Pihak PT CMNP menduga Hary Tanoe telah mengetahui penerbitan NCD senilai USD 28 juta miliknya itu dilakukan secara tidak benar. Atas kejadian ini, PT CMNP mengalami kerugian sekitar Rp 103,4 triliun. Jumlah ini dihitung dengan mempertimbangkan bunga sebesar 2 persen per bulan.

Selain itu, NCD yang dikeluarkan Unibank milik Hary Tanoe juga diduga kuat palsu. Pihak CMNP menyebut NCD tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia.

Bukti dugaan kuat NCD milik Ketua Umum Partai Perindo itu yakni diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari 2 tahun.

Kriteria Driver Ojol Yang Berhak Mendapatkan THR Berupa Uang Tunai

 Grab Indonesia akan memberikan Bonus Hari Raya (BHR) untuk mitra driver melalui program bonus kinerja khusus. Mereka telah menetapkan sejumlah kriteria bagi penerima 'bantuan' tersebut.

Disitat ia, kriteria penerima BHR ditinjau berdasarkan keaktifan mitra pengemudi, termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta seberapa besar rating pengemudi.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada pengemudi yang tak kenal lelah mengantarkan pelanggan ke tempat tujuannya masing-masing.

"Program bonus ini dirancang untuk memberikan penghargaan secara adil, di mana tingkat apresiasi yang diterima mencerminkan tingkat keaktifan, kontribusi, dan pencapaian masing-masing Mitra," ujar Neneng, dikutip Selasa (11/3).

"Kami terus menghadirkan inisiatif yang mendukung mitra pengemudi secara adil dan berkelanjutan, memastikan dampak positif jangka panjang bagi semua mitra," tambahnya.

Sementara Anthony Tan selaku Group CEO & Co-Founder Grab memastikan, pihaknya telah menyiapkan bonus hari raya ke mitra driver. Tan merupakan salah satu petinggi perusahaan ojol yang dipanggil Prabowo Subianto ke Istana Negara kemarin sore, Senin (10/3).

"Kolaborasi antara pemerintah dan industri ini adalah bukti nyata bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menghadirkan dampak positif yang lebih luas. Grab akan terus berinovasi dan mencari cara terbaik untuk mendukung Mitra Pengemudi dan masyarakat luas," kata Tan.

Program bonus kinerja khusus tersebut merupakan bagian dari upaya Grab memberikan penghargaan kepada mitra driver yang memiliki kinerja baik dan telah menunjukkan dedikasi dalam memberikan layanan maksimal kepada pelanggan.

"Kami senang dapat berkontribusi dalam inisiatif yang memberikan manfaat langsung untuk Mitra Pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan transportasi dan pengantaran di Indonesia, serta yang telah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan selama ini," ungkapnya.

elah mengumumkan soal pemberian bonus hari raya untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir. Prabowo menyebut, perusahaan ojek online dan kurir untuk memberikan bonus hari raya kepada mitra driver berupa uang tunai.

"Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia," kata Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

"Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja," lanjutnya.

Sementara besaran bonus hari raya untuk pengemudi ojek online dan kurir masih belum diumumkan. Prabowo memastikan, pengumuman tersebut akan disampaikan langsung Kementerian Ketenagakerjaan.

"Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," kata Prabowo.