Lembaga Penjamin Kredit Belum Jalan

Daya dorong pemerintah untuk menggerakkan sektor riil belum terimplementasi dengan baik. Lembaga penjamin kredit daerah yang diharapkan menjadi tumpuan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, hingga kini belum berjalan optimal.

Deputi Pembiayaan Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Agus Muharam di Jakarta, Jumat (14/5), mengatakan, Kemenkop dan UKM baru-baru ini telah bekerja sama dengan Bapepam-LK untuk melakukan advokasi terhadap perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD).

Daerah yang sudah mendapatkan advokasi, antara lain, adalah Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Bali. Untuk mendorong sektor riil di daerahnya masing-masing, mereka menyiapkan modal disetor yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 50 miliar.

Menurut Agus, dalam perhitungan pemerintah, ada 33 provinsi. Apabila setiap provinsi menyiapkan modal disetor Rp 50 miliar, berarti total dana yang bisa dijadikan penjamin kredit mencapai Rp 1,65 triliun.

”Dengan rasio 10 kali lipat seperti penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), dana yang siap disalurkan ke sektor usaha bisa mencapai Rp 16,5 triliun. Ini mendekati dana yang disiapkan untuk program KUR yang mencapai Rp 20 triliun,” jelas Agus.

Meski demikian, APBD setiap daerah sangat bervariasi. Sebagian besar masih keberatan untuk menyediakan modal disetor Rp 50 miliar sehingga mereka telah mengusulkan untuk menurunkan modal tersebut menjadi Rp 10 miliar.

”Penurunan modal disetor ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sekitar November 2009. Hingga sekarang belum ada keputusan dari Kemenkeu,” ujar Agus.

Dalam Rapat Anggota Tahunan Nasional Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) Credit Union Central of Indonesia di Jakarta, Ketua Inkopdit FX Siman mengatakan, pemerintah harus berupaya menyiapkan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri.

Pemerintah, lanjut Siman, diharapkan bersedia menyalurkan program bantuan usaha melalui koperasi, bukan membuat program yang sifatnya sesaat saja.

Tarif Listrik Naik dan Bangkrutnya PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM diharapkan dapat memperoleh kluster listrik harga khusus. Jika tidak, ratusan PDAM dikhawatirkan semakin bangkrut karena kondisi keuangannya tidak sehat.

Permintaan itu disampaikan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), yang beranggota 394 PDAM di seluruh Indonesia

Ketua Umum Perpamsi Syaiful di Jakarta, Jumat (14/5), menjelaskan, biaya listrik bagi PDAM mencapai 40 persen dari total biaya produksi. ”Dari 394 PDAM, hanya 30 persen yang kondisi keuangannya sehat. Bila harga listrik naik, akan makin memberatkan,” kata dia.

Harga listrik untuk PDAM diharapkan tepat di bawah kluster harga industri. Dengan kluster harga khusus itu, diharapkan biaya listrik yang harus ditanggung PDAM tidak meningkat.

Sekretaris Umum Perpamsi Agus Sunara mengakui, konsumsi listrik PDAM relatif besar. Ini karena sebagian besar PDAM mengambil air baku dan mendistribusikannya dengan pemompaan dibanding sistem gravitasi. ”Sehingga konsumsi listriknya besar,” ujar dia.

Hingga kini, menurut Agus, belum ada cetak biru tentang penggunaan energi alternatif untuk anggota Perpamsi. ”Tidak ekonomis bila mengganti sumber energi pompa dengan energi yang terbarukan seperti sel tenaga surya,” kata dia.

Agus berpendapat, sistem energi terbarukan akan lebih efektif jika diterapkan untuk satu kawasan. Dengan demikian, biaya investasi dapat dibagi dengan beberapa pemangku kepentingan lain.

Biaya listrik PDAM menjadi semakin besar karena PDAM dikenakan beban tarif puncak pada pukul 18.00-20.00, yang tarifnya dua kali lipat dari tarif normal. Padahal, pukul 17.00-22.00 adalah saat PDAM beroperasi maksimal atau saat pelanggan membutuhkan air.

Tarif air naik

Apabila tidak mendapatkan kluster harga khusus, menurut Agus, kenaikan tarif air bagi pelanggan tak bisa dihindari. ”Minimal, tarif air akan naik 15 persen. PDAM sebenarnya nombok karena kenaikan tarif listrik pasti diikuti kenaikan harga bahan kimia pemroses air dan harga suku cadang,” ujar Agus.

Selain kenaikan tarif air, kenaikan tarif listrik juga akan berpengaruh pada kemampuan PDAM memperluas jaringan pipa air minum.

Saat ini, kata Agus, layanan PDAM baru menjangkau 8 juta sambungan rumah atau hanya 24 persen penduduk Indonesia yang terlayani. Dari seluruh penduduk perkotaan, hanya 47 persen yang terlayani dan di pedesaan hanya 11 persen penduduk.

Khazanah Lepas Semua Sahamnya di CIMB Niaga

CIMB Group Holdings Berhad menandatangani perjanjian penjualan dan pembelian saham (share sale and purchase agreement/SSPA) bersyarat dengan Khazanah Nasional Berhad menyangkut pembelian 17,10 persen saham PT Bank CIMB Niaga Tbk dari Khazanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (14/5).

Rencananya, Khazanah akan menjual lagi sisa sahamnya sebesar 2,57 persen di CIMB Niaga kepada CIMB Group. Dengan demikian, saham CIMB Niaga yang dimiliki CIMB Group akan meningkat menjadi 97,93 persen dari sebelumnya 78,26 persen.

Akuisisi tersebut merupakan transaksi antarperusahaan yang terafiliasi. CIMB Group merupakan anak usaha Khazanah di sektor perbankan.

”Akuisisi ini memperkuat keberadaan kami di Indonesia dan sejalan dengan optimisme kami tentang pasar secara keseluruhan dan CIMB Niaga pada khususnya,” kata CEO CIMB Group Dato Sri Nazir Razak dalam siaran persnya yang diterima kemarin di Jakarta.

Saham Khazanah di CIMB Niaga akan dilepas dengan harga Rp 1.155 per saham atau seluruhnya Rp 4,7 triliun untuk 17,10 persen saham dan Rp 711 miliar untuk 2,57 persen saham tambahan.

Seluruhnya akan dibiayai dengan hasil penerbitan saham baru CIMB Group dengan harga emisi 14,50 ringgit Malaysia per lembar saham. Khazanah akan membeli seluruh saham yang diterbitkan CIMB Group.

”Transaksi ini akan memperbesar modal perusahaan. Kami juga mengharapkan hal ini akan meningkatkan pendapatan laba per saham,” lanjut Nazir.

Untuk itu, CIMB Group akan memerhatikan berbagai aspek, termasuk aset bersih dan kinerja CIMB Niaga serta prospek industri perbankan di Indonesia.

Dalam laporan keuangan CIMB Group dan CIMB Niaga per 31 Desember 2009 disebutkan, harga saham CIMB Group 2,52 kali nilai bukunya. Sementara harga saham CIMB Niaga sebesar 2,47 kali nilai bukunya.

Sementara itu, bank terbesar di Malaysia, Maybank, mencatat laba bersih triwulan I-2010 sebesar 2,9 miliar ringgit Malaysia (Rp 8,12 triliun), meningkat 60 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya

TKI Kirim Uang Sebesar 62 Triliun

Kiriman uang dari para tenaga kerja Indonesia atau TKI, yang bekerja di luar negeri, ke dalam negeri pada tahun 2009 sekitar

Rp 62 triliun. Nilai kiriman uang dari TKI tersebut cenderung terus meningkat seiring semakin banyak TKI yang bekerja di luar negeri.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah, Jumat (14/5) di Jakarta, menjelaskan, valuta asing yang dikirim para TKI tersebut tidak masuk ke dalam cadangan devisa. Namun, remittance TKI tersebut memperbanyak stok valuta asing di pasar sehingga ikut berperan dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.

Kiriman uang (remittance) TKI yang dikelola oleh bank pada tahun 2009 mencapai Rp 61 triliun, sementara yang dikelola Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) mencapai Rp 940,83 miliar. Adapun total dana kiriman dari luar negeri, berdasarkan catatan Kompas, pada 2008 mencapai Rp 400 triliun.

Kiriman uang TKI cenderung terus meningkat. Pada tahun 2006, remittance TKI mencapai Rp 50 triliun, tahun 2007 jumlahnya sebesar Rp 55 triliun, dan tahun 2008 mencapai Rp 61 triliun.

Turunnya pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2009 membuat nilai remittance TKI pada tahun tersebut stagnan di level Rp 61 triliun. Pada 2010, nilai remittance TKI diperkirakan meningkat lagi seiring rampungnya komite bersama Indonesia dan Malaysia membahas persoalan-persoalan seputar pengiriman TKI.

Difi menjelaskan, dari Rp 61 triliun remittance TKI pada 2009, terbesar berasal dari Malaysia, mencapai Rp 21,5 triliun. Dari Arab Saudi Rp 20 triliun dan sisanya dari negara-negara lain, seperti Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

Jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi memang relatif besar dibandingkan dengan yang bekerja di negara-negara lain.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Intan Abdams Katoppo menjelaskan, total transfer dana dari luar ke dalam negeri yang melalui BNI pada 2009 mencapai Rp 165 triliun. Namun, tidak diketahui berapa porsi remittance dari TKI. Adapun pengiriman uang dari dalam ke luar negeri selama triwulan I-2010 Rp 52,2 triliun.

Menurut Direktur Utama Bank Bukopin Tbk Glen Glenardi, pihaknya sedang mengkaji pembukaan kantor perwakilan di Arab Saudi. Hal ini untuk menangkap peluang remittance dari TKI di negara tersebut.

”Kami sudah memulai bisnis di Arab Saudi dengan membiayai pembangunan hotel di Mekkah,” kata Glen saat penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agama soal penerimaan setoran pembayaran haji secara online.

KUPU

Analis Madya Senior Akunting dan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti menambahkan, selain melalui bank, pengiriman uang dari TKI juga dikelola oleh pihak lain, yaitu KUPU, baik berbentuk badan usaha maupun perorangan.

Hingga akhir tahun 2009, total KUPU yang telah memperoleh izin dari BI mencapai 60 pihak. ”Sebenarnya ada ratusan KUPU yang beroperasi, namun yang mendaftar hanya sebagian. Itu karena kemungkinan mereka tidak mau repot dan enggan dipungut pajak,” kata Ida.

Menurut Ida, BI akan terus berupaya agar seluruh KUPU yang beroperasi terdaftar di BI. Dengan terdaftarnya seluruh KUPU, transfer dana akan lebih transparan dan aman. Ini bisa mencegah pelarian dana milik TKI. ”Selain itu, juga bisa mencegah praktik pencucian uang,” ujar dia.

Peraturan Bank Indonesia, kata Ida, tidak bisa menghukum KUPU yang tidak mendaftar. Karena itu, undang-undang Transfer Dana yang kini dibahas di DPR sangat penting segera diselesaikan. Dengan undang-undang tersebut, KUPU yang tidak mendaftar bisa dikenai sanksi pidana

Jumlah Pekerja Anak Di Indonesia Berkurang

Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ILO mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia menangani masalah pekerja anak. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membagi pengalaman tersebut ke negara lain dalam Konferensi Perburuhan Internasional Ke-99 yang diselenggarakan ILO di Geneva, Swiss, Juni.

Hal ini mencuat dalam rapat koordinasi delegasi Indonesia dan David Lammotte dari ILO Geneva, Jumat (14/5) di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri dari unsur tripartit, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan pengusaha, dan serikat buruh.

Jumlah pekerja anak di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2004, pekerja anak berjumlah 2,9 juta orang. Tiga tahun kemudian, jumlahnya turun menjadi sekitar 1 juta orang. Namun, tahun 2009 jumlahnya naik lagi menjadi 1,75 juta orang.

”Kami masih memiliki agenda (lain), yaitu rencana sidang tahunan menjadikan domestic workers sebagai agenda utama Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) tahun ini. Indonesia sendiri sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai dibahas di DPR,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga sampai kini masih menjadi perdebatan di dalam negeri. Banyak kalangan khawatir regulasi itu malah bertentangan dengan budaya sebagian besar masyarakat.

Misalnya tradisi ngenger di Jawa, yaitu menetap di rumah saudara yang lebih mampu secara ekonomi untuk disekolahkan sambil membantu pekerjaan rumah.

Sementara kalangan aktivis mendesak agar pemerintah segera meloloskan regulasi tersebut demi melindungi sedikitnya 6 juta TKI di luar negeri. Hampir 80 persen TKI bekerja sebagai pekerja rumah tangga sehingga regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di negara penempatan.

”Yang utama (dalam penyiapan RUU PRT) adalah uji publik dan sosialisasi harus berjalan maksimal. Kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR,” ujar Muhaimin.

Secara terpisah, sejumlah aktivis, akademisi, dan profesional mendeklarasikan Relawan Kemanusiaan untuk Buruh Migran (Rekanbumi) yang bertujuan membantu TKI Bermasalah.

”Kami ingin fokus menangani aspek kemanusiaannya. Misalnya, TKI yang sakit atau meninggal, bagaimana mengurus pemulangan dan membawanya ke rumah sakit atau memberikan bantuan kepada keluarganya,” ujar Aan Rusdianto, Koordinator Rekanbumi.

Migrant Care mencatat, lebih dari 1.700 buruh migran meninggal di Malaysia sepanjang tahun 2009. Angka ini termasuk tinggi dan mendapat perhatian banyak pihak, antara lain karena penanganannya yang lamban.

”Kami akan bekerja sama dengan berbagai profesi seperti dokter dan rumah sakit untuk penanganan TKI yang sakit dan PMI untuk penanganan TKI yang meninggal,” ujar Aan.

Deklarasi Rekanbumi di Gedung Juang 45, antara lain, dihadiri Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Abdul Malik Harahap.

Peluang Usaha Budidaya Ikan Sidat Untuk Ekspor

Ikan sidat atau unagi banyak dikonsumsi sebagai makanan mewah di Jepang, Hongkong, dan Korea karena kandungan tinggi protein dan omega-3 yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Namun, benih ikan sidat yang banyak di perairan Indonesia belum banyak dimanfaatkan di negeri sendiri.

Di Indonesia, paling sedikit ada enam jenis ikan sidat (Anguilla sp), yaitu Anguilla marmorata, Anguilla celebensis, Anguilla ancentralis, Anguilla borneensis, Anguilla bicolor bicolor, dan Anguilla bicolor pacifica.

Melihat peluang pasar yang besar, Syaiful Hanif (32) dan sepuluh rekannya yang tergabung dalam Paguyuban Patra Gesit di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mulai menjajaki usaha budidaya ikan sidat pada akhir tahun 2008.

Teknik pembesaran ikan sidat awalnya dipelajari Syaiful di Balai Layanan Umum Pandu Karawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segmentasi ikan sidat bicolor dipilih dengan benih yang didapat dari hasil tangkapan alam.

Bermodal sedikit pengalaman, paguyuban yang dipimpin Syaiful itu lantas mengajukan kredit lunak pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pertamina Tbk Rp 1,2 miliar untuk jangka waktu 3 tahun.

Kemudian, dana sebesar itu digunakan untuk membeli lahan seluas 2 hektar di Desa Lamaran Tarum, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu.

Selain itu, dana itu untuk membangun 10 petak kolam ikan berukuran masing-masing 20 x 30 meter persegi, pembelian benih ikan sidat, serta persiapan sarana dan prasarana produksi. Di antaranya peralatan diesel mengingat di wilayah itu belum ada jaringan listrik yang memadai.

Setelah lahan disiapkan, Syaiful dan rekan-rekannya mencoba mempraktikkan pembesaran ikan sidat bicolor di lahan mereka. Namun, usaha pembesaran ikan sidat bicolor ternyata tidak mudah. Bicolor yang biasa hidup di arus pertemuan air sungai dan air laut sulit beradaptasi di kolam air tawar.

Negara tujuan ekspor

Ikan sidat adalah jenis karnivora (pemakan ikan) yang memiliki sifat katadromos, yaitu awalnya berkembang biak di laut dan selanjutnya mencari perairan umum (air tawar) untuk membesarkan diri.

Sifat itu membuat ikan sidat sulit beradaptasi dan mengubah pola makan di habitat baru kolam air tawar. Tingkat pertumbuhan ikan bicolor juga tidak merata karena ukuran benih yang ditebar tidak seragam. Usaha mereka pun berada di ambang kehancuran.

Namun, Syaiful tidak menyerah. Ia lantas menekuni riset pembesaran ikan sidat selama hampir setahun. Proses aklimatisasi diterapkan berupa penyesuaian lingkungan, temperatur, serta sortir benih ikan sebelum disimpan di kolam.

Dengan perlakuan khusus, ikan sidat bicolor yang biasanya makan ikan lain itu berubah kebiasaan menjadi rakus makan pelet. Berpijak dari hasil riset tersebut, Syaiful dan teman-temannya melanjutkan usaha. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung beralih dengan membidik segmentasi ikan sidat marmorata yang permintaan dan harganya di pasar internasional jauh lebih tinggi.

Ikan sidat marmorata terbukti tumbuh subur dengan tingkat hidup (SR) 80 persen. Jika dalam kurun 6 bulan pertumbuhan benih sidat hanya dari ukuran 0,2 gram menjadi 40 gram per ekor, dalam bulan ke-7 sampai ke-10 benih tumbuh pesat dari ukuran 40 gram ke 1 kilogram (kg) per ekor.

Pada panen perdana bulan Januari 2010, paguyuban itu menghasilkan panen sidat sebanyak 500 kg dan seluruhnya diekspor. Ekspor ikan hidup dengan bobot lebih dari 500 gram per ekor, harga jualnya berkisar Rp 120.000-Rp 160.000 per kg. Harganya akan semakin mahal jika bobot ikan lebih dari 1 kg per ekor, yakni Rp 120.000-Rp 180.000 per kg.

Pasar utama ekspor ikan sidat adalah Hongkong, China, dan Taiwan. ”Minat pasar ekspor yang tinggi terhadap ikan sidat membuat hasil produksi selalu terserap pasar, berapa pun jumlahnya,” ungkap Syaiful.

Ia mengakui tidak sulit mencari benih ikan. Beberapa kawasan perairan yang banyak terdapat benih ikan sidat di antaranya di pesisir Sumatera bagian barat, Sulawesi, dan pantai selatan Jawa yang berbatasan dengan laut dalam. Harga benih sidat marmorata Rp 120.000 per kg dengan ukuran benih 25 gram per ekor.

Sayangnya, seiring maraknya permintaan di pasar internasional, penyelundupan benih ikan sidat ke negara lain terus terjadi, di antaranya ke Jepang.

Penyelundupan di beberapa tempat itu mendongkrak harga benih marmorata hingga mencapai Rp 2,5 juta per kg.

Syaiful mengaku khawatir, dengan teknologi budidaya sidat di Tanah Air yang belum berkembang luas, bukan tidak mungkin masyarakat Jepang kelak akan mencuri start dalam pembudidayaan ikan sidat secara luas.

”Indonesia adalah negeri produsen benih ikan yang besar dan kaya. Tetapi, jika potensi itu tidak dimanfaatkan optimal, bisa dipastikan rakyat Indonesia sulit memperoleh nilai tambah dari perikanan,” ujar pria yang sebelumnya menekuni bisnis penjualan pulsa itu.

Salah satu ambisinya dalam waktu dekat adalah memperluas pemasaran ikan sidat ke pasar-pasar dalam negeri. ”Kalau pasar ekspor dengan mudah bisa ditembus, kenapa pasar dalam negeri justru tidak melihat potensi ini,” papar Syaiful.

Ia menargetkan produksi ikan sidat pada panen kedua bulan Juli 2010 bisa mencapai 1 ton. Ia pun berencana memberdayakan masyarakat sekitar dengan menularkan teknik pembesaran ikan sidat ke warga Indramayu.

Caranya, melepas benih ikan sidat berukuran 100 gram kepada warga untuk dibesarkan sampai ukuran 500 gram, kemudian ditampung kembali untuk dipasarkan.

Pria lulusan politeknik Jurusan Mesin ITB angkatan 1996 ini berharap pemerintah memiliki regulasi yang tegas untuk mengembangkan benih ikan sidat, memperluas teknologi budidaya lewat pemberdayaan masyarakat, serta menekan penyelundupan benih yang merugikan perikanan budidaya.

Proyek PLTP Seulawah Agam Masuki Proses Tender

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Seulawah Agam memasuki proses tender. Peminat pengembangan PLTP tersebut diwajibkan melibatkan Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham dalam proyek tersebut.

Selain itu, peminat juga diminta mengakui dana sebesar 7 juta euro sebagai tanda kepemilikan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap proyek tersebut.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Energi Pemprov NAD Abdulrahman Lubis, dihubungi di Banda Aceh, akhir pekan lalu, mengatakan, tender akan dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun 2010 ini.

”Semula direncanakan pada pertengahan tahun ini. Tetapi, keputusannya menunggu lampu hijau draf dokumen perjanjian dari Kementerian Keuangan. Jadi, tender dilaksanakan paling lambat kuartal ketiga tahun ini,” ujarnya.

Abdulrahman menjelaskan, pemerintah pusat, negara donor, dan Pemprov NAD sudah menyepakati beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan PLTP berkekuatan 50 megawatt tersebut. Hal-hal yang telah disepakati bersama di antaranya adalah Pemprov Aceh sebagai pelaksana kegiatan pembangunan proyek dan dana hibah dari Pemerintah Republik Federal Jerman senilai 7 juta euro sebagai saham Pemprov NAD dalam pembangkit tersebut.

Pemerintah Jerman, menurut Abdulrahman, setuju membantu pendanaan pembangunan PLTP tersebut senilai 56 juta euro. Jangka waktu pengembalian dana tersebut belum dipastikan. ”Tetapi, dengan nilai seperti itu, dana akan dikembalikan dalam waktu 20-25 tahun,” tuturnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh ini mengatakan, untuk membangun PLTP berkekuatan 50 megawatt dibutuhkan dana sekitar Rp 1,8 triliun. Dana yang saat ini tersedia, kata Abdulrahman, hanya Rp 1 triliun. Kekurangan dana pembangunan ini diharapkan dari calon investor yang tertarik.