Peluang Usaha Beduk Kayu Kempas Menggiurkan

Saat melintasi bengkel usaha Ngadiru awal Agustus, belasan beduk tampak berderetan di halaman. Para perajin sibuk berkutat dengan bongkahan kayu-kayu besar, bahan baku beduk. Namun, suasana itu tidak kami dapati saat kembali menyinggahi bengkel itu tiga pekan kemudian.

”Semua beduk sudah diantar ke Linggau kemarin sore. Jumlahnya 26 buah,” ujar Ngadiru (51), si pemilik usaha kerajinan beduk dari kayu kempas yang beralamat di Jalan Simpang Karmeo Kilometer 15 Kabupaten Batanghari, Jambi.

Pesanan beduk selalu membeludak ketika mendekati masa Lebaran. Para pemesan ini datang dari sejumlah daerah di Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan dari wilayah Jawa sejak tiga atau empat bulan sebelum Lebaran.

Mereka jauh-jauh datang untuk memesan ke sana karena bisa dibilang kerajinan Ngadiru merupakan satu-satunya usaha produksi beduk berbahan kayu utuh dengan ukuran diameter yang besar. Pembuatan beduk berbahan kayu utuh sangat jarang ditemui karena kayu berdiameter besar saat ini sudah semakin langka.

Beduk Ngadiru terbilang unik dibandingkan beduk pada umumnya yang berbahan drum atau potongan kayu bersambung. Proses pembuatan beduk dari kayu kempas ini pun lebih rumit dan lama. Setiap beduk membutuhkan proses produksi dua hingga empat pekan, bergantung pada besarnya ukuran pesanan.

Untuk pesanan beduk berdiameter 60 sentimeter dan panjang 160 cm, misalnya, dibutuhkan pengerjaan sekitar dua pekan. Namun, untuk pesanan beduk yang berdiameter hingga 80 cm, dibutuhkan hampir sebulan untuk menyelesaikannya.

Proses pembuatan beduk kayu cenderung lama, jelas Ngadiru, karena sebagian besar tersita untuk melubangi bagian dalam kayu dengan cara dipahat. ”Kayu sedikit demi sedikit dipahat supaya semua bagian dalamnya dapat membentuk lubang, dan bagian luarnya setebal 5 cm, tanpa menimbulkan kayu retak atau pecah di bagian luarnya,” ujar Ngadiru.

Berlubang

Setelah bagian dalam telah berlubang, lapisan luar ataupun dalam kayu dihaluskan dengan mesin, lalu didempul untuk lebih memperhalus permukaan kayu. Kemudian, salah satu bagian mulut lubang kayu ditutup dengan lapisan kulit sapi yang telah kering.

Beduk ini juga menjadi unik karena paku yang digunakan untuk merapatkan kulit sapi pada beduk tersebut menggunakan kayu kempas. Paku berdiameter sekitar 3 cm secara khusus dipesan. Paku dimasukkan ke dalam badan beduk yang telah dilubangi dengan bor. ”Kalau menggunakan paku besi, kulit sapi kurang tegang sehingga berpengaruh pada suara tabuhan beduk,” katanya.

Kerajinan beduk itu telah 25 tahun berjalan. Awalnya, kerajinan dirintis mertua Ngadiru, almarhum Hamdan Dahlan. Sebelum meninggal sekitar empat tahun lalu, almarhum menitipkan pesan agar dirinya melanjutkan usaha ini. ”Saya sebelumnya memang selalu ikut membuat beduk. Setelah almarhum meninggalkan pesan, saya semakin yakin lagi untuk terus menjalankan usaha ini,” ujar suami Rupina (50) dan ayah dari Junaidi (30), Nurlela (23), dan Rumanto (20).

Usaha kerajinan beduk sempat terhenti menjelang wafatnya sang mertua. Setelah itu, Ngadiru dihadapkan pada kondisi tanpa modal sedikit pun untuk melanjutkan usaha. Ia pun menjual sejumlah barang dan perhiasan di rumah, serta meminjam uang kepada keluarga dekatnya sebesar Rp 8 juta.

”Akhirnya terkumpul modal Rp 11 juta, langsung saya belikan 15 tuntung (gelondong kayu untuk tiap satu beduk), alat pahat, serta mesin penghalus dan bor,” ujarnya.

Ngadiru secara bertahap menyelesaikan pembuatan beduk. Barang yang sudah jadi langsung dipajang di halaman rumah sehingga ketika ada orang tertarik membeli, beduk dapat langsung diangkut. Atas keuletannya, semua utang terbayar dalam jangka dua bulan saja. Ia sudah dapat memperoleh untung pada bulan ketiga.

Ia sendiri memilih kayu kempas sebagai bahan baku beduk karena kayu ini sangat keras dan tidak mudah pecah. Suara tabuhan yang dihasilkannya pun terdengar lebih bulat dan lantang. Ia pernah coba menggunakan kayu meranti untuk membuat beduk, tetapi hasilnya pembeli menjadi kecewa. Setelah dibeli, badan beduk pecah dalam waktu singkat. Beduk akhirnya dikembalikan dan Ngadiru harus mengganti dengan yang baru dari kayu kempas.

Tenaga lepas

Saat ini, Ngadiru memiliki 10 tenaga kerja lepas. Jumlah tenaga akan bertambah atau berkurang sesuai dengan tingkat pesanan. Setiap beduk dibuat setidaknya oleh tiga tenaga kerja yang bertugas memahat bagian dalam beduk, menghaluskan kayu, hingga mendempul kayu. Selebihnya, pemasangan kulit sapi dilakukan sendiri oleh Ngadiru.

”Sampai saat ini hanya saya yang bisa memasang kulit sapi dengan baik. Jadi, pengerjaannya belum bisa diambil alih orang lain,” tuturnya.

Lain dulu, lain sekarang. Usaha kerajinan beduk dari bahan kayu memang pernah mengalami masa jaya ketika kayu berdiameter besar masih mudah didapat dan harganya murah. Kini, kayu berdiameter 60 cm hingga 80 cm sangat sulit didapat, kecuali masuk lebih jauh ke dalam hutan. Harga kayu pun kian mahal. ”Setiap tahun harga kayu naik Rp 100.000 per tuntung. Sekarang ini, kayu saya beli Rp 500.000 per tuntung,” ujarnya.

Tidak hanya kayu yang semakin mahal, kulit sapi juga mengalami perkembangan serupa. Biaya produksi jadi membengkak, tetapi Ngadiru memilih menahan kenaikan harga penjualan beduk.

Harga beduk berukuran diameter 60 cm dan panjang 160 cm masih sekitar Rp 2 juta. Masih sama dengan harga tahun yang lalu. Harga beduk bisa mencapai Rp 5 juta untuk yang berdiameter 80 cm. ”Semakin besar diameter beduk, semakin sulit saya memperoleh kayunya,” kata Ngadiru.

Dalam kondisi sulitnya memperoleh bahan baku, Ngadiru mencoba terus bertahan membuat beduk dari kayu kempas. ”Saya akan coba jalani terus, selama masih bisa,” ujarnya.

Minapolitan Dikritik Habis Habisan

Pelaksanaan program minapolitan dikritik anggota DPR karena dinilai masih sekadar wacana dan dikhawatirkan sulit terlaksana. Konsep minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan.

Setiap kawasan terdiri atas sentra produksi yang terintegrasi.

Di kawasan itu terdapat fasilitas pengolahan ikan dan pemasarannya.

Ketua Komisi IV DPR Achmad Muqowam menilai, pelaksanaan minapolitan itu hingga kini belum jelas bentuknya. Padahal, minapolitan mensyaratkan pembangunan terintegrasi yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

”Minapolitan harus dipertanggungjawabkan secara serius. Jangan sampai program ini macet seperti program serupa pada masa lalu,” ujar Achmad Muqowam dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/9).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2009, ditetapkan 41 lokasi percontohan pengembangan kawasan minapolitan.

Lokasi itu meliputi sembilan wilayah minapolitan perikanan tangkap, 24 lokasi minapolitan perikanan budidaya, 8 lokasi minapolitan garam.

Perikanan di daerah

Anggota Komisi IV DPR, Sudin Silalahi, meminta pemerintah untuk memikirkan pengawasan perikanan di daerah, terutama dengan maraknya pengelolaan dana perikanan di daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggunakan dana utang untuk program pembangunan pelabuhan, riset, proyek perikanan budidaya, ataupun rehabilitasi terumbu karang.

Untuk keperluan itu, pada 2011 dibutuhkan utang luar negeri dan hibah Rp 441,2 miliar.

Rencana program tahun 2011 yang dibiayai melalui utang meliputi pengembangan infrastruktur dan layanan untuk pemodelan oseanografi dan hayati laut dengan dana pinjaman dari Perancis senilai 20 juta dollar AS.

Pinjaman Bank Pembangunan Islam (IDB) untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Belawan senilai Rp 193 miliar dan Pelabuhan Perikanan Sibolga, Sumatera Utara, Rp 66,7 miliar.

Dana pinjaman juga disiapkan untuk pembangunan tahap empat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta.

Selain itu, utang luar negeri untuk proyek perikanan budidaya di lima kabupaten/kota, serta pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia untuk rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di 21 kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pemerintah tak punya uang untuk menyediakan pelabuhan perikanan.

Padahal, kawasan Indonesia Timur membutuhkan banyak infrastruktur pelabuhan perikanan. ”KKP tidak memiliki anggaran memadai sehingga terpaksa pinjam dana asing,” ujarnya.

Fadel mengemukakan, sulit mengandalkan dana dari kementerian teknis lain untuk pembangunan pelabuhan perikanan.

Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf mengemukakan, KKP belum memiliki teknologi pemantauan kondisi laut, sedangkan penyediaan data dan informasi laut mutlak dibutuhkan, antara lain, terkait perubahan iklim, salinitas, kondisi terumbu karang, ataupun deteksi kapal asing.

Kepala Pusat Riset Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengingatkan, utang untuk program Coremap fase II sejak 2004 hingga kini belum jelas pertanggungjawabannya

Putusan BI Untungkan Industri Pasar Modal

Pelaku pasar modal menyambut baik keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,5 persen.

Tingkat suku bunga acuan sebesar itu dinilai cukup ideal untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan akan mendorong aliran dana lebih besar ke pasar modal.

Equity Head First Asia Capital Ivan Kurniawan di Jakarta, Jumat (3/9), mengatakan, keputusan BI yang tidak menaikkan suku bunga acuan di atas 6,5 persen cukup menguntungkan bagi industri pasar modal.

Pasalnya, suku bunga yang relatif rendah mendorong investor untuk lebih banyak menempatkan dananya di pasar modal daripada di pasar uang atau dalam bentuk tabungan di bank.

Suku bunga acuan yang tetap berada di level 6,5 persen ini, lanjut Ivan, juga akan mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor riil. Ini akan membuka kemungkinan lebih besar bagi para emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan ekspansi usaha.

”Bagi emiten, ini jelas menguntungkan. Biaya modal (cost of fund) mereka tidak akan naik sehingga bisa melakukan ekspansi lebih luas,” katanya.

Sebelumnya, pelaku pasar modal memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan menyusul tingginya tekanan inflasi selama beberapa bulan terakhir.

Kenaikan harga beberapa komoditas membuat inflasi Agustus 2010 mencapai 0,76 persen dan inflasi Januari-Agustus mencapai 4,82 persen.

Dengan kondisi itu, target inflasi pemerintah tahun ini sebesar 5,3 persen dipastikan tidak akan tercapai. Antusiasme pelaku pasar modal terhadap keputusan BI untuk tidak menaikkan suku bunga acuan tecermin dari kenaikan cukup signifikan Indeks Harga Saham Gabungan, yang terjadi di tengah kondisi bursa regional yang kurang kondusif.

Pada perdagangan saham di BEI, Jumat (3/9), IHSG ditutup naik 42,1 poin atau 1,34 persen ke level 3.164. Adapun Indeks LQ-45 naik 1,38 persen jadi 597,9 dan Indeks Kompas100 menguat 1,35 persen menjadi 751.

Dari 10 sektor saham di BEI, indeks sektor konsumsi memimpin laju kenaikan tertinggi, yaitu 3,83 persen. Kemudian diikuti penguatan indeks saham pertambangan, keuangan, perdagangan, manufaktur, dan industri dasar.

Sementara indeks bursa regional ditutup bervariasi yang dipengaruhi ketidakpastian bursa global, terutama bursa Amerika dan Eropa. Indeks Shanghai di China, misalnya, turun 0,01 persen dan Indeks Strait Times di Singapura naik tipis 0,23 persen.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Tony Prasetiantono dan Ferry Latuhihin mengatakan, untuk menahan laju inflasi yang terus meningkat, BI tidak harus menaikkan BI Rate.

Mari Menabung Di Bank Indonesia Karena Suku Bunganya Paling Tinggi

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Jumat (3/9), memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada tingkat 6,5 persen. Namun, Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan rasio Giro Wajib Minimum Primer dari 5 persen menjadi 8 persen.

Kenaikan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) itu diberlakukan atas dana pihak ketiga rupiah di perbankan. Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Dyah NK Makhijani, dalam siaran pers kemarin, mengatakan, naiknya GWM didasarkan pada masih cukup besarnya kondisi ekses likuiditas di perbankan.

Kombinasi kebijakan tersebut dipandang memadai untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan di tengah arus modal yang masih tinggi.

Sementara itu, dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan, Dewan Gubernur BI juga menetapkan ketentuan GWM berdasarkan rasio kredit terhadap dana simpanan nasabah (loan to deposit ratio/LDR) agar kredit perbankan tumbuh dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, dengan batas bawah LDR 78 persen dan batas atas LDR 100 persen.

Bank yang memiliki LDR di luar kisaran target LDR akan dikenakan disinsentif berdasarkan selisih LDR terhadap target. Apabila LDR bank melebihi target dengan kondisi permodalan yang memadai, bank dapat memperoleh insentif.

Kebijakan GWM akan dilakukan secara bertahap, yaitu GWM Primer mulai berlaku sejak 1 November 2010 dan GWM LDR mulai berlaku 1 Maret 2011.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, akses permodalan yang diberikan perbankan kepada usaha mikro dan kecil saat ini masih didominasi kredit-kredit sektor konsumtif.

Padahal, untuk mendorong peningkatan status usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dibutuhkan permodalan yang fokus dan didominasi pada aliran dana ke sektor produktif.

”Tetap harus ada instrumen kebijakan yang berpihak. Misalkan, instrumen perbankan. Pengembangan kapasitas harus jelas. Agar terdorong ke atas (dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah). Harus ada aliran yang jelas terukur. Pemerintah berusaha menjaga itu,” kata Hatta Rajasa.

Jumlah pelaku UMKM

Nilai kredit perbankan yang diarahkan pada sektor usaha mencapai Rp 173 triliun atau meningkatkan 7,6 persen di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pelaku UMKM saat ini 51,3 juta unit usaha atau 99,91 persen dari jumlah pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 2.609,4 triliun atau sebesar 55,6 persen dari total PDB Indonesia pada 2008.

UMKM juga berperan menyediakan lapangan kerja dengan menyerap 90,9 juta pekerja atau sebanding dengan 97,1 persen dari semua tenaga kerja Indonesia. Nilai investasi UMKM Rp 640,4 triliun atau 52,9 persen dari total investasi nasional.

Ekonom Prasetyantoko mengatakan, penyaluran kredit ke sektor UMKM tergolong sulit, apalagi jika ingin diarahkan pada sektor yang produktif menghasilkan lapangan kerja baru.

Sebab, lanjut Prasetyantoko, 80 persen dari total UMKM bergerak di bidang nontradable, yang salah satu cirinya tidak menimbulkan penciptaan tenaga kerja. Atas dasar itu, kredit untuk UMKM akan diarahkan untuk konsumsi.

Cara Memperkuat Kemitraan Pemerintah dan Pebisnis Swasta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak dunia usaha memperkuat kemitraan dengan pemerintah.

Kemitraan itu, disebutkan Presiden, menjadi strategi kunci yang meloloskan Indonesia dari gelombang krisis finansial 2008-2009.

Di sisi lain, dunia usaha pun mengharapkan dukungan konkret pemerintah untuk meningkatkan daya saing.

Presiden Yudhoyono menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (3/9). ”Pemerintah menyadari pentingnya dunia usaha. Kebijakan kami juga mempertimbangkan apa yang baik untuk dunia usaha,” ujar Presiden.

Diakui Presiden, perekonomian hanya akan tumbuh baik jika terbangun kolaborasi, kemitraan, dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha.

Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang memukul perekonomian, disebutkan Presiden, antara lain karena pemerintah dan dunia usaha menempuh jalan sendiri-sendiri sehingga persoalan tidak dipecahkan bersama.

Sebaliknya, saat menghadapi krisis finansial global tahun 2008- 2009, Indonesia berhasil lolos karena kemitraan yang baik antara pemerintah dan dunia usaha.

Presiden mengatakan, pemerintah telah membentuk Komisi Ekonomi Nasional (KEN) yang, antara lain, mengakomodasi representasi Kadin di dalamnya.

”Saya berharap melalui representasi yang baik di KEN, Kadin dapat menyampaikan pandangan, pikiran, dan rekomendasinya,” ujarnya.

Pada 24 September mendatang, Presiden diagendakan membuka Musyawarah Nasional Kadin.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta beragam isu perekonomian dibahas bersama oleh Kadin dengan sejumlah menteri.

Harapan dunia usaha

Sementara itu, harapan dunia usaha kepada pemerintah disampaikan pejabat sementara Ketua Umum Kadin Adi Putra Tahir. Adi menegaskan, dukungan pemerintah, sekecil apa pun, tetap akan sangat bermanfaat untuk mendorong dunia usaha meningkatkan daya saing.

Disebutkan Adi, perekonomian Indonesia saat ini tumbuh dengan kondisi makroekonomi yang cukup kondusif.

Namun, terdapat kelemahan pada beberapa sektor industri yang justru berpotensi menjadi kekuatan ekonomi, antara lain sektor pertanian.

Terkait hal itu, Adi menyarankan, pemerintah memfokuskan pembangunan industri pada sektor-sektor dengan sumber daya berlimpah, seperti pertanian, tekstil, sepatu, dan pariwisata. Perbaikan kebijakan fiskal juga amat diperlukan

Struktur Perekonomian Indonesia Masih Rapuh

Struktur perindustrian Indonesia dilaporkan masih rapuh karena pada saat perekonomian tumbuh kerap diikuti tingginya impor bahan baku. Dua sektor industri yang akan didorong agar memiliki pasokan bahan baku dari dalam negeri adalah elektronik dan petrokimia.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal itu di Jakarta, Jumat (3/9), saat berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Menurut Hatta, komposisi impor yang masuk ke Indonesia sebagian besar adalah bahan baku sehingga struktur industri domestik masih lemah karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku asing.

”Sekarang semua industri yang kandungan impor bahan bakunya tinggi akan kami arahkan untuk dimasukkan ke koridor ekonomi yang di dalamnya dibangun kluster. Kluster ini fokus hanya pada beberapa industri itu, Seperti elektronik dan petrokimia,” ungkap Hatta Rajasa.

Kluster yang terdiri atas industri petrokimia akan dikembangkan di Kalimantan Timur. Industri manufaktur lainnya akan dipusatkan di koridor ekonomi pantai utara Jawa.

Khusus untuk pantai utara Jawa, pemerintah akan membangun pelabuhan baru di kawasan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Koridor lain yang akan dikembangkan adalah pantai timur Sumatera, Papua, dan Sulawesi.

”Pemerintah tidak mungkin menghentikan impor bahan baku karena akan menyebabkan industri terhenti. Kalau ditekan dan tidak disediakan substitusinya, produksi akan berhenti. Jadi harus ada roadmap (peta jalan) yang saat ini dibuat di Kementerian Perindustrian. Saya akan tagih roadmap-nya,” kata Hatta.

Pemerintah melihat pelaku usaha yang perlu diperingatkan karena kontribusi impor bahan baku terlalu tinggi, antara lain, adalah Chandra Asri. Kelompok usaha ini mengimpor bahan baku kimianya sebanyak 100 persen.

Kluster industri

Sebelumnya, pemerintah menetapkan tiga lokasi sebagai kluster industri petrokimia, yakni di Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Banten akan dikembangkan sebagai kluster industri petrokimia olefin, Jawa Timur untuk industri petrokimia aromatik, dan Kalimantan Timur untuk industri petrokimia berbasis gas.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, pada 2007 kapasitas produksi bahan kimia dalam negeri mencapai 37,67 juta ton, dan pada 2008 naik menjadi 38,24 juta ton.

Namun, ekspor bahan kimia pada periode tersebut masih ada pada kisaran 5,63 juta ton. Adapun kebutuhan bahan kimia yang diimpor pada 2007 mencapai 3,7 juta ton dan 2008 meningkat menjadi 3,8 juta ton.

Ekonom Fadhil Hasan mengatakan, pengembangan koridor ekonomi bisa saja mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku.

Namun, ada beberapa industri yang berorientasi ekspor di dalam negeri yang bersifat ”tukang jahit”, hanya mengandalkan bahan mentah lalu mengolahnya menjadi barang jadi lalu diekspor. Industri ini mengandalkan buruh murah dan tetap mengimpor bahan baku

Manajemen Bulog Harus Lebih Kreatif Dalam Menangani Beras

Manajemen Perum Bulog diminta lebih kreatif dalam menjalankan kinerja perusahaan. Hal ini diperlukan agar Bulog memiliki daya saing dan bisa lebih banyak menyerap hasil panen padi petani.

Provendus, yang juga Menteri Pertanian, Suswono menyampaikan disertasinya dalam sidang terbuka untuk meraih gelar doktor bidang manajemen dan bisnis di Institut Pertanian Bogor, Jumat (3/9).

Penguji disertasi yang berjudul ”Strategi Peningkatan Daya Saing Organisasi Logistik Pangan Nasional yang Berkelanjutan: Studi Kasus Bulog” adalah mantan Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, dan Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Hermanto Siregar.

Adapun komisi pembimbing diketuai Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB Arief Daryanto, dengan anggota Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, dan staf ahli Perum Bulog M Husein Sawit.

Dari hasil penelitiannya, Suswono menyimpulkan, Bulog harus lebih kreatif menjalankan fungsinya sebagai lembaga stabilisasi pangan terutama beras. Hal ini terutama dalam menjalankan tugas pelayanan publik (PSO), sosial kemasyarakatan seperti cadangan beras pemerintah (CBP), ataupun komersial.

”Bulog jangan hanya rutin mengelola PSO seperti biasa. Bayangkan, Bulog saat ini mengelola dana Rp 14 triliun tanpa tender,” ujarnya.

Suswono mengingatkan, Bulog juga harus kreatif mengembangkan industri hulu. Apalagi, Bulog memiliki unit pengolahan gabah dan beras lebih dari 120 unit. ”Kalau swasta bisa mengolah gabah dan menjual ke Bulog dengan harga sesuai HPP, kok Bulog tidak?” ujarnya.

Dijelaskan, stok beras Bulog harus kuat. Selama ini pengadaan beras Bulog secara nasional 7 persen. Idealnya cadangan beras pemerintah di Bulog 1 juta ton. ”Pengadaan idealnya di atas 2 juta, syukur bisa 3 juta ton, sehingga tidak akan ada lagi spekulasi,” kata Suswono.

Meski saat ini produksi naik 3,08 persen dibanding tahun lalu, harga tetap tinggi. Hal ini, menurut Suswono, karena stok beras Bulog hanya 1,4 juta ton. Padahal, di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, misalnya, pasokan beras 3.000-4.000 ton per hari. Karena stok kecil, maka ada spekulasi atau masyarakat menahan karena cuaca sulit ditebak,” kata Suswono.