Relokasi Kelebihan LNG Di 3 Tempat Untuk Di Ekspor Ke Jepang

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi merekomendasikan kepada pemerintah sejumlah lapangan minyak dan gas yang bisa dialihkan kelebihan produksinya ke Jepang. Gas alam cair dari tiga lokasi disiapkan untuk menindaklanjuti permintaan Pemerintah Jepang agar Indonesia menambah pasokan gas.

”Sudah ada surat dari Duta Besar Jepang,” kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana seusai seminar bertema ”Gejolak Harga Minyak dan Risiko Fiskal 2011” yang diprakarsai Fraksi PPP DPR, Jumat (25/3) di Jakarta.

Isi surat itu secara umum meminta agar Indonesia menambah ekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Jepang. Dalam surat itu tidak disebutkan kapan LNG harus diekspor, berapa volume yang diminta, serta dari lapangan minyak dan gas mana. ”Ini masih ditindaklanjuti, keputusannya ada di pemerintah,” ujar Gde Pradnyana.

Atas dasar itu, BP Migas telah memberikan rekomendasi atau pandangan terkait kemungkinan kelebihan produksi LNG di sejumlah lapangan migas di Indonesia. Sejauh ini, pasokan LNG itu berasal dari Bontang, Arun, dan Tangguh. Adapun Blok Natuna belum siap berproduksi.

”Jadi, kemungkinan dari tiga lapangan itu. Pada intinya, semuanya sudah terikat dengan komitmen yang ada, sekarang tergantung pembelinya,” kata Gde. Jika diputuskan pemerintah, BP Migas akan segera melaksanakan dan mencarikan kelebihan produksi dari lapangan migas yang ada. Saat ini, kelebihan volume produksi LNG yang belum ada komitmen sekitar 60 kargo.

”Kami harus menggeser komitmen yang ada. Siapa tahu ada pembeli yang mengurangi komitmennya, mengurangi permintaannya. Tentu ini setelah ada kepastian dari keputusan pemerintah,” ujarnya. Secara teoretis, pengalihan ini bisa dilaksanakan dengan meminta kesediaan pembeli lain untuk mengalah.

Sesuai data BP Migas per 22 Februari, tahun ini rata-rata produksi gas nasional 8.662 juta kaki kubik per hari. Dari total produksi itu, sekitar 60 persen untuk domestik, sisanya diekspor dalam bentuk LNG dan gas.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, pasokan gas nasional harus diprioritaskan untuk domestik. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk diekspor ke Jepang. ”Pemerintah sebaiknya tegas saja. Kita menyatakan sanggup dalam satu atau dua hari ke depan agar ada kepastian dan Jepang tidak berpaling ke Rusia. Sebab, Rusia berjanji memasok gas ke Jepang,” ujarnya.

Izin Import Gula Tidak Akan Diperpanjang Di Indonesia

Meskipun realisasi impor gula kristal putih baru 49.530 ton dari total kuota 450.000, pemerintah tetap akan menghentikan impor per 15 April. Keputusan tersebut diambil karena pertimbangan stok gula di dalam negeri masih mencukupi.

”Jadi, meski kuota impor tidak terpenuhi, masa impor tidak akan kami perpanjang. Sesuai dengan ketentuan awal, impor gula kristal dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 15 April mendatang. Jadi, tanggal 15 April adalah batas terakhir,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo di Jakarta, Jumat (25/3).

Menurut dia, saat ini stok gula kristal putih nasional juga sudah mencukupi sehingga perpanjangan impor tidak diperlukan. Stok gula kristal putih diperkirakan sekitar 600.000 ton.

”Harga gula di dalam negeri juga sudah mulai turun. Artinya, suplai gula lokal sudah mencukupi jadi tak perlu tambahan impor lagi,” katanya.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, meskipun batas waktu impor ditentukan hingga 15 April, kepada importir yang sudah teken kontrak akan diberikan perpanjangan waktu bila proses pengiriman gula baru tiba di Indonesia setelah tanggal 15 April.

”Toleransi diberikan kepada importir yang sudah teken kontrak saja. Itu pun sifatnya karena kendala pengiriman. Importir yang belum teken kontrak, per 15 April tidak bisa lagi mengajukan impor,” katanya.

Kementerian Perdagangan memberikan izin impor gula kristal putih sebanyak 450.000 ton kepada PTPN IX (70.000 ton), PTPN X (90.000 ton), PTPN XI (90.000 ton), PT Rajawali Nusantara Indonesia (50.000 ton), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (90.000 ton), dan Perum Bulog sebanyak 60.000 ton. Dari kuota tersebut baru tiga instansi yang sudah merealisasikan impor, meski jumlah belum sesuai kuota. Ketiga instansi itu adalah PT PPI sebanyak 26.694 ton, Perum Bulog 2.886 ton, dan PTPN X 19.950 ton.

Rendahnya realisasi impor gula karena harga gula di tingkat internasional lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

”Kalau masih berniat impor jika harga internasional turun. Jika kisaran harganya 700 dollar per ton, kami baru bersemangat untuk impor. Sekarang harganya masih di atas itu,” kata Adig Suwandi, Sekretaris PTPN XI.

Menurut dia, PTPN sudah menyetujui impor gula sebanyak 15.700 ton. Gula tersebut akan dipasok ke Medan.

”Kami harus berhati-hati dalam lelang. Daerah sasaran harus jelas dulu supaya gula yang diimpor bisa disalurkan sehingga kami tidak rugi,” ujarnya

Perbankan Kekurangan Tenaga Ahli Yang Mampu Mengelola Bank Menjadi Lebih Dari Sekedar Renternir

Tenaga kerja atau sumber daya manusia berbakat menjadi salah satu dari tiga hambatan utama perbankan dalam mencapai proyeksi pertumbuhan tahun 2011. Dua hambatan lain adalah peraturan dan situasi politik.

Demikian hasil survei perbankan oleh PwC Indonesia, yang dipaparkan penasihat teknis PwC Indonesia, Ashley Wood, di Jakarta, Jumat (25/3). Responden survei terdiri atas eksekutif senior sekitar 40 bank di Indonesia.

PwC Indonesia adalah firma yang terdiri dari KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, dan PT Prima Wahana Caraka.

Kondisi ini, menurut Wood, berbeda dengan hasil survei tahun 2010. Saat itu responden menyatakan kompetisi merupakan hambatan utama.

Hasil survei 2011 menyebutkan, sekitar 55 persen responden prihatin terhadap kelangkaan pegawai berbakat. Namun, kata Wood, sebagian besar responden menggunakan pilihan non-keuangan untuk mengatasi kelangkaan itu, antara lain berupa pelatihan dan mentoring. ”Hanya 16 persen yang menggunakan peningkatan paket remunerasi untuk mempertahankan atau menarik pegawai berbakat,” ujarnya.

Sebagian eksekutif senior perbankan itu juga menyebutkan rencana untuk menambah 10-20 persen pegawai.

Rencana ini selaras dengan fokus utama operasional perbankan, yang dinyatakan oleh 36 persen responden, yakni membuka setidaknya 25 kantor cabang tahun 2011. Perluasan jaringan itu di antaranya untuk melayani usaha kecil menengah yang dinilai menjanjikan.

Direktur Direktorat Pengawasan I Bank Indonesia Boedi Armanto yang hadir dalam acara PwC mengatakan, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2020, perbankan Indonesia harus siap. Saat itu perbankan harus berkompetisi dengan perbankan dari negara lain. ”Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas pengawas, ingin kita siap menghadapi itu. Kesiapan artinya faktor manusianya. Sejak sekarang harus disiapkan perbankan,” kata Boedi.

Ekonom Mirza Adityaswara secara terpisah berpendapat, perbankan saat ini sedang agresif mengembangkan bisnis. Di antaranya bisnis syariah, cash management, wealth management, kredit mikro, dan korporasi.

Pengembangan ini membutuhkan tenaga dengan keahlian khusus. ”Proses rekrutmen dan pelatihan yang tepat dan reguler menjadi hal penting. Kalau tidak, yang terjadi adalah saling bajak pegawai bank,” ujar Mirza.

Perihal situasi politik, menurut Wood, cukup mengejutkan. Pasalnya, saat ini kondisi politik dinilai relatif baik seiring proses demokrasi yang baik.

Data BI per Januari 2011, ada 121 bank umum dengan 13.970 kantor dan 1.700 bank perkreditan dengan 3.922 kantor. Bank umum beraset Rp 2.990 triliun, sedangkan aset bank perkreditan Rp 46,291 triliun.

Dana Keuangan Syariah Mengalami Kerugian Karena Indeks Harga Saham Gabungan Turun

Industri reksa dana syariah terkena dampak penurunan Indeks Harga Saham Gabungan sehingga dana kelolaannya turun dari posisi Rp 5,225 triliun pada 2010 menjadi Rp 5,055 triliun per Februari 2011. Dua jenis reksa dana yang terkena dampaknya adalah reksa dana indeks dan saham.

Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan Etty Retno Wulandari mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (25/3).

Menurut Etty, pangsa pasar reksa dana syariah saat ini masih sangat kecil, yakni 7,82 persen, terhadap total industri reksa dana nasional. Dana kelolaan pada reksa dana syariah sebagian besar diinvestasikan pada reksa dana terproteksi, yakni mencapai Rp 1,75 triliun, kemudian pada reksa dana saham sebesar Rp 1,7 triliun.

”Dana kelolaan pada reksa dana campuran juga tergolong besar, yakni Rp 1 triliun. Selebihnya, investasi dikonsentrasikan ke reksa dana indeks dan pendapatan tetap, masing-masing Rp 185 miliar dan Rp 434 miliar,” katanya.

Data Bapepam-LK menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index (indek efek yang memenuhi syariah Islam) saat ini ada di level Rp 1.050,49 triliun. Ini hampir sepertiga dari kapitalisasi seluruh Bursa Efek Indonesia (BEI) Rp 3.064 triliun.

Etty mengatakan, pihaknya berupaya agar minat masyarakat untuk masuk bursa semakin besar. Salah satu yang dilakukan adalah dengan meminta Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengeluarkan fatwa bahwa transaksi di bursa efek itu bukanlah perjudian sehingga halal untuk dijadikan investasi.

Sementara itu, pembiayaan Bank Syariah Bukopin tahun 2010 mencapai Rp 1,61 triliun, atau naik 25,94 persen dibandingkan 2009. Direktur Utama BSB Riyanto dalam jumpa pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta, Kamis lalu, menyampaikan, bulan ini akan menambah modal Rp 100 miliar dengan menerbitkan saham. Sudah dipastikan, saham akan dibeli oleh pemilik saham saat ini

Setelah Dibekukan Karena Terlalu Vokal Kini BAPPENAS akan Kembali Aktif

BAPPENAS

Armida: Kondisinya Berubah

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Armida Salsiah Alisjahbana

Pieter P Gero dan Orin Basuki

Belakangan ini muncul pandangan agar peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dihidupkan lagi. Peran perencanaan dan pengawasan perlu dihidupkan kembali agar proyek pembangunan yang ada tepat sasaran dan tidak mangkrak di tengah jalan serta tidak menjadi ajang penyalahgunaan dana terutama di daerah.

Mantan menteri dari era Orde Baru, JB Sumarlin, berulang kali menegaskan perlunya peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dihidupkan lagi. ”Biar proyek-proyek pemerintah bisa berjalan sesuai perencanaannya,” ujar Sumarlin yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Aparatur Negara, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan (tahun 1973-1993).

Komisi XI DPR juga siap merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. Langkah ini demi merevitalisasi peran Bappenas. ”Kedua UU ini perlu direvisi supaya sasaran perencanaan pembangunan bisa tercapai,” ujar Arif Budimanta, anggota Komisi XI.

Berkenaan adanya pandangan itu, Kompas berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di kantornya 11 Maret lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Bappenas kini?

Jelas Bappenas dulu dan sekarang berbeda. Kini ada reformasi dan desentralisasi. Dulu itu sentralisasi, program pemerintah dan pendanaannya APBN. Kini kami pegang amanat UU No 17/2003, No 25/2004, dan sejumlah peraturan yang ada. Kami harus memosisikan diri. Jadi kini peran dan tantangannya sudah berbeda sejak reformasi. Kini desentralisasi. Kami hanya mengoordinasi perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan tetap ada?

Soal perencanaan, saya tegaskan perlu. Karena, Indonesia negara berkembang, masih membangun. Membangun dalam konteks luas, kesejahteraan ekonomi, pemantapan demokrasi, dan kesenjangan. Agar pembangunan terarah, perlu peran Bappenas sebagai penerjemah visi presiden, visi pemerintah.

Persisnya peran koordinasi?

Bappenas mengoordinasi perencanaan pembangunan nasional. Kementerian dan Lembaga harus dikoordinasikan. Soalnya, sekarang tidak lagi terpusat seperti dulu. Juga bagaimana memfasilitasi ke pemangku kepentingan seperti swasta yang mendominasi 90 persen investasi. Swasta lebih berperan di ekonomi, pemerintah di kesra.

Soal bantuan asing?

Kami mengoordinasikan program bantuan bilateral atau multilateral. Kerja sama diarahkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau dulu itu lebih mengikuti keinginan asing. Kalau tak ada Bappenas, akan jalan sendiri-sendiri.

Juga ada program pinjaman. Bappenas tidak sembarangan, misalnya harus ada pembangunan kapasitas dari proyek tadi. Bappenas juga berperan memperkuat posisi Indonesia di internasional. Bagaimana di G-20, kita masukan program pembangunan, isu kerja sama Selatan-Selatan, dan lain-lain.

Peran pengawasan?

Pembangunan itu yang penting infrastruktur perangkat lunaknya. Hal ini agar lebih sistematis. Kami kini tidak lagi memainkan pengawasan. PP No 36/2006 lebih mengatur evaluasi kerja, misalnya soal ketahanan pangan, produksi beras, jagung, Bappenas ada evaluasi berbasis output. Kalau tercapai, bagaimana target Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kalau tidak tercapai, kita cari kendalanya.

Ada juga program strategis RKP yang rinci. Ini ada di setiap kementerian dan lembaga, yang diterjemahkan menjadi daftar isian perencanaan anggaran (DIPA). Dulu ada RKP, ada DIPA apa. Sejak tahun lalu, hanya DIPA. Dari sini ada trilateral Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga. Kalau dengan daerah ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dulu bisa dari atas ke bawah, sekarang tak bisa.

Posisi Bappenas dan Menko Perekonomian?

Sekarang Bappenas, perencanaan; Menko, koordinator. Dapurnya Bappenas, Menko di depan. Misalnya, Masterplan 2025, sekitar 92 persen dimainkan swasta. Menko di depan soal ini.

Harus evaluasi kinerja, apakah sampai ke lapangan?

Kami hanya data saja, ditambah evaluasi dampak. Kami pilih proyek yang signifikan dan survei lapangan. Tenaga di Bappenas saat ini 800 orang dengan 200 orang tenaga kontrak lepas. Ada sekitar 10 persen bergelar doktor.

Kini ada Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)?

Bappenas yang menyusun 300 rencana aksi yang diambil dari sekitar 1.600 rencana aksi dari RKP tahun 2010. UKP4 yang memantau agar visi presiden bisa tercapai. Jadi, kami yang susun, UKP4 yang pantau. Juga soal indikator kinerja kunci (KPI) para menteri (KPI). Kami juga sudah siapkan RKP 2012. Kalau soal teknis itu urusan kementerian/lembaga.

Revitalisasi Peran Bappenas?

Oke saja kalau demi perbaikan, menata yang lebih baik. Kalau ada komunikasi yang baik dengan DPR, kementerian/lembaga, akan lebih baik. Birokrasi memang harus lebih cepat, tepat, dan bagus

Rabobank Alokasikan 2 Juta Euro untuk Petani Indonesia

Bank dengan fokus pada pengembangan sumber makanan dan agrobisnis, Rabobank, tahun ini mengalokasikan 2 juta euro atau sekitar Rp 24,63 miliar untuk menjalin kemitraan dengan petani kecil dan usaha mikro kecil dan menengah di 18 daerah di Indonesia.

Selain dalam bentuk pinjaman berbunga lunak lewat koperasi, melalui Rabobank Foundation, Rabobank berkomitmen berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan mereka.

Hal itu ditegaskan Managing Director Rabobank Foundation Pierre van Hedel di sela-sela kunjungannya di Koperasi Setia Tani Pratama (STP) di Gadog, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/3).

Sebagai binaan Rabobank Foundation, Koperasi STP bertujuan meningkatkan pendapatan petani hortikultura dengan memberikan pengetahuan serta bantuan teknis dalam produksi dan kontrol kualitas.

”Indonesia sangat penting bagi Rabobank dan kami memiliki komitmen untuk membantu petani kecil dalam rantai pasok agrobisnis. Saat ini 18 proyek kita di Indonesia difokuskan untuk memperkuat rantai pasok sumber makanan dan agrobisnis karena ini adalah kunci sukses dan keberlanjutan pemberdayaan,” kata Pierre.

Sementara itu, DBS Indonesia melihat potensi pasar perbankan Indonesia yang besar masih bisa dikembangkan hingga mereka bisa masuk dalam 10 besar bank di Indonesia.

”Jumlah penduduk yang tinggi menimbulkan kebutuhan konsumer yang besar dalam banyak hal. Apalagi, kelas menengah tumbuh pesat,” kata Chief Executive Officer DBS Bank Piyush Gupta di Jakarta.

Pertumbuhan sektor korporasi dan konsumer yang selama ini menjadi fokus DBS Indonesia akan ditingkatkan. Namun, DBS Indonesia juga membidik sektor usaha kecil menengah (UKM).

”Dalam 3-4 tahun mendatang, porsi kredit UKM akan menjadi 55 persen,” kata Komisaris DBS Indonesia Bernard Tan.

Dradjad H Wibowo, ekonom dari Sustainable Development Indonesia, berpendapat, pertumbuhan kelas menengah yang cukup pesat membuat kredit UKM dan kredit konsumsi menarik bagi perbankan.

Subsidi Bahan Bakar Akan Dihapus Selamanya

Dalam jangka panjang, tidak ada pilihan bagi Indonesia selain menghapus penerapan subsidi bahan bakar minyak. Penerapan subsidi langsung pada harga bahan bakar minyak seperti yang selama ini dilakukan bukan kebijakan yang sehat.

Demikian semangat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, Selasa (22/3) di Kantor Wakil Presiden.

Rancangan perpres itu saat ini tengah dibahas Dewan Energi Nasional (DEN). Masih diperlukan beberapa pertemuan lagi untuk mematangkan perpres itu sebelum ditandatangani Presiden.

Kemarin, para anggota DEN menghadap Wapres Boediono untuk melaporkan perkembangan terakhir pembahasan perpres yang tidak ubahnya cetak biru pembangunan sektor energi nasional itu. Para anggota DEN datang bersama Ketua Harian DEN Darwin Zahedy Saleh. Dalam struktur DEN, Presiden dan Wapres masing-masing duduk sebagai ketua dan wakil ketua.

”Jadi, perpres itu menuntun bagaimana menciptakan bauran energi yang tidak memerlukan subsidi. Dalam jangka panjang, subsidi langsung pada harga seperti selama ini memang tidak sehat,” ujar Yopie.

Secara umum, menurut Yopie, semangat yang juga terkandung dalam Rancangan Perpres tentang Kebijakan Energi Nasional adalah bagaimana Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil pada 2050. Untuk itu, ada sejumlah opsi yang akan dipakai Indonesia guna mewujudkan rencana itu. ”Kita akan memanfaatkan energi baru terbarukan. Kita akan memanfaatkan energi geotermal dan air,” ujar Yopie.

Dalam jumpa pers seusai rapat, Darwin menjelaskan, perpres nantinya mengatur persentase bauran masing-masing energi. Persentase pemakaian minyak bumi akan terus berkurang hingga tahun 2050, sedangkan persentase pemakaian gas relatif tidak jauh berbeda.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (Reforminer Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, keputusan pemerintah untuk menunda pengaturan BBM bersubsidi hanya akan menunda penambahan inflasi.

Namun, penundaan itu bisa menimbulkan spekulasi karena ketidakpastian yang diciptakannya. Ketidakpastian itu bukan hanya menyangkut kapan atau jadi tidaknya akan dijalankan kebijakan ini, tetapi juga ketidakpastian menyangkut kebijakan apa yang nantinya akan diterapkan pemerintah dalam mengatasi APBN yang tertekan.

Penundaan ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam pengurangan defisit karena jika dijalankan dengan sukses tahun ini, hanya berpotensi menghemat anggaran Rp 3 triliun. Sementara dengan harga minyak yang sudah di atas 100 dollar AS per barrel, tambahan defisit bisa Rp 16 triliun. ”Mestinya pemerintah harus tegas bahwa kebijakan ini tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Ada kepastian bagi semua pihak,” ujarnya