XL Axiata Tbk Merger Dengan Axis Telekom

Analis dari PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe mengatakan bahwa potensi ke depan setelah mergernya PT XL Axiata Tbk (EXCL) dengan PT. AXIS TELEKOM INDONESIA akan bagus karena lebih efisien. "Karena bisa menghemat jaringan," kata Kiswoyo, Kamis 27 Juni 2013.

Kiswoyo mengatakan setelah kedua perseroan tersebut merger, mereka bisa menyaingi PT Indosat Tbk (ISAT). Jumlah pelanggan kedua perseroan apabila digabungkan akan lebih banyak dari Indosat. "Bisa langsung tersaingi setelah merger," kata Kiswoyo.

Kiswoyo mengatakan nantinya urutan pemain di telekomunikasi yaitu pertama adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), kedua adalah perusahaan merger XL-Axis dan yang ketiga adalah Indosat. Kiswoyo mengatakan kalau Telkomsel memang tdak bisa disaingi.

Kiswoyo mengatakan bahwa nantinya pelanggan kedua perseroan tersebut akan bisa mengakses frekuensi yang lebih luas. Karena menurut Kiswoyo, frekuensi kedua perseroan tersebut sama dan slot 3G keduanya berdampingan.

Indofood Asahi Sukses Akuisisi Pepsi Cola Indobeverages

Produsen makanan dan minuman Indofood telah mengakuisisi perusahaan produsen minuman PT. Pepsi -Cola Indobeverages (PCIB). Akusisi itu dilakukan oleh anak usaha Indofood yakni PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) dan PT. Asahi Indofood Beverage Makmur (AIBM). 

"Kami telah menandatangani perjanjian jual beli akuisisi seluruh saham PCIB dengan harga US$ 30 juta," ujar Direktur Utama Indofood CBP Sukses Makmur, Antoni Salim dalam siaran pers, Kamis 27 Juni 2013. 

Antoni mengatakan, Indofood dan Asahi telah lama menjalin kerjasama dengan Pepsi-Cola. Kerjasama baru ini nantinya diharapkan dapat turut mendongkrak kinerja perusahaan."Kami akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjadi salah satu pemain utama di industri minuman non-alkohol di Indonesia,"katanya.

Direktur Operasional Asahi Group Holdings Ltd., Naoki Izumiya menambahkan, akuisisi ini sejalan dengan upaya perusahaan guna membangun portofolio yang luas dan lengkap di produk minuman non-alkohol. "Kami berharap dapat menghadirkan produk berkualitas sesuai dengan selera konsumen Indonesia,"katanya.

Adapun untuk porsi sahamnya, AIBM akan mengakuisisi sebanyak 264,11 juta lembar saham PCIB. Sementara IASB kedapatan saham sebanyak 15.000 lembar.

PCIB merupakan perusahaan afiliasi PepsiCo Inc. Di Indonesia, PCIB dijalankan sebagai perusahaan patungan antara PT. Gapura Usahatama dan Seven-Up Nederland B.V. Beberapa produknya antara lain Pepsi, Sevenup, Tropicana Twister, Fruitamin dan Tekita.

Di tahun 2012, PCIB memperoleh penjualan neto sebesar Rp 714 ,4 miliar, atau turun tipis dari Rp 714,8 miliar di tahun 2011.

Sistem Buruk Penumpang KRL Yang Batal Naik Akan Kehilangan Uang Sebesar Rp. 13.000,-

Juru Bicara PT. Kereta Commuter Jabodetabek, Eva Chairunnisa, menjelaskan perihal biaya tiket elektronik multi-trip jika penumpang batal naik KRL. Menurutnya, tiket elektronik penumpang bakal hangus jika sudah tap-in di suatu stasiun namun batal naik KRL di stasiun tersebut. Kehilangan uang tersebut terjadi sebab sistem KRL yang kurang sempurna dalam mengantisipasi keadaan bahwa akan ada penumpang yang mengunakan haknya untuk tidak ajdi atau batal naik KRL.

“Kena penalti jarak terjauh Rp. 13 ribu jika masuk dan keluar di stasiun yang sama,” ujar Eva ketika dihubungi, Kamis 27 Juni 2013. Sedangkan jika penumpang naik lalu membatalkan perjalanan atau turun di stasiun berbeda, misal 2 stasiun setelahnya, ia dikenakan biaya perjalanan sesuai jumlah stasiunnya. “Itu berarti bukan penalti, tapi biaya perjalanan.” Pada 5 stasiun pertama, penumpang dikenakan Rp. 2000.

PT. KCJ menyiapkan 200 ribu kartu berlangganan atau multi-trip dalam rangka penerapan tarif progresif yang akan berlaku 1 Juli mendatang. Kartu multi trip dijual Rp 33 ribu per kartu, sudah termasuk harga kartu Rp. 20 ribu dan saldo sebesar Rp. 13 ribu. 

Saat ini kartu multi trip sudah tersedia di 60 stasiun yang tersebar di berbagai lintas kereta rel listrik Jabodetabek, di antaranya Bogor-Jakarta Kota, Serpong-Tanah Abang, Bekasi-Jakarta Kota, Tangerang-Duri, dan jalur lingkar/loop line.

Jokowi Salah Kaprah Dengan Menaikan Upah Minimum 10% Penduduk Jakarta dan Korbankan 90% Yang Lain Karena Kurang Vokal dan Militan Dalam Demonstrasi

Labor activists demanding minimum-wage hikes have led protests that brought Indonesian cities to a standstill in recent months. But for all the sound and fury, this preoccupation with wages remains misguided. If politicians are serious about improving the lot of Indonesia's poor, they should focus on reforming labor laws that protect formal sector jobs at the expense of nine out of 10 Indonesians who are employed informally.

These latter workers get lost in the din when thousands of union members flood Jakarta's streets and threaten to halt traffic, as occurred last November in the latest round of wage demonstrations. Now an annual feature, such disturbances have spurred local governments to implement unusually high minimum-wage increases.

Minimum wages have increased across Indonesia by an average of 10% per year over the past four years. For 2013, some 25 provinces, regencies and cities agreed to raise the minimum wage by an average of 30%, with a few as high as 50%. Greater Jakarta, which accounts for the bulk of Indonesia's manufacturing and services, agreed to 44%, bringing the minimum wage there to 2.2 million rupiah ($225) a month. Unions are encouraged, and their demonstrations are likely to grow in size and assertiveness in the years ahead.

These increases are great for union members employed in factories and offices, but not for the 90% employed informally—in small, make-shift businesses such as road-side tea stalls, or in factories or other businesses where managers conveniently forget about record-keeping (and government officials conveniently forget to check on it).

These Indonesians work without the high wages or job security their formal counterparts command. The policy goal should be to allow them to transition to formal work. But the minimum-wage hikes raise the barrier to such a transition.

The problem is the 2003 Manpower Act. This places tight constraints on dismissing workers by requiring one of the world's highest severance payments: 32 months' worth of wages.

Each time the minimum wage rises, so do legally mandated severance payments. The increases in the minimum wage therefore make layoffs so costly that there is no incentive to hire an informal worker at the margin. Employment is virtually guaranteed for those who already have a formal job.

Such job protection does not help productivity. Nor does it improve Indonesia's overall employment picture. A 2010 World Bank study shows that a 10% increase in Indonesia's minimum wage reduces formal employment by 1%. Formal employment in Indonesia is around 44 million today, so a 30% average rise in the minimum wage could reduce formal employment by more than 1.3 million workers.

These labor regulations are so expensive that a large proportion of firms skirt around the law. They don't pay the minimum wage at all. Those who try to stay within the letter of the law can circumvent its requirements by employing "temporary" workers, without a contract.

The strategy is a less-than-ideal work-around, for one thing because "temporary" workers can't climb up the wage and skill ladder. Jakarta's 2011 average wage in manufacturing was about the same as the minimum wage. But laborers nevertheless obtain legal employment that wouldn't otherwise be available.

This practice is about to end, though. A new government regulation on "temporary" workers restricts their employment to a few occupations. The intention of the new regulation is commendable: to encourage firms to hire workers on long-term contracts at the minimum wage or higher.

The outcome, however, is likely to be the opposite. In concert with existing laws and labor politics, the new restriction on temporary workers will further discourage formal employment. It will drive a bigger wedge between wages in the formal and informal sectors, discourage labor-intensive businesses and impede structural change toward globally competitive industries.

Indonesia has time to ensure these scenarios don't become reality. To begin with, it should bring its policies on severance payments more in line with international standards.

Next, minimum wages should be automatically adjusted each year to take local inflation into account. The 2003 labor law also stipulates annual wage negotiations among unions, employers and local governments. These should be discontinued because they usually involve two parties, the union and the politician, ganging up on the businessman.

Jakarta is enjoying an economic boom, so leaders may not see the urgency of correcting labor policies. Foreign investment in manufacturing is flowing in, while economic growth is among the fastest in Asia. These good times conceal a multitude of sins.

But over time, labor market policies that favor the few over the many will exert a drag on growth. As worrying, these policies could lead to social instability. The rise in income inequality in Indonesia has been among the fastest in the world. Instead of the 10% who are unionized and protesting today, it may be the 90% shut out of formal jobs take the streets in the future.

Mesin Teknologi Skyactiv Lebih Murah Ketimbang Hybrid!

Mazda mulai menerapkan teknologi Skyactiv pada produknya, antara lain di CX-5 dan produk sedan mewah All New Mazda6. Teknologi Skyactiv merupakan salah satu cara yang dilakukan Mazda untuk menyaingi mobil hybrid.

Ini bukan sekedar teknologi yang diterapkan di mesin semata. Mazda membuat teknologi ini menjadi sebuah paket keseluruhan, meliputi transmisi, suspensi, struktur bodi, material dan desain. Dengan teknologi Skyactiv ini membuat mobil-mobil yang diproduksi Mazda menjadi irit bahan bakar dan ramah lingkungan.

Menurut Susumu Niinai, Program Manager Powertrain, Development Div, Mazda Motor Corporation, dengan teknologi Skyactiv ini, konsumsi bahan bakar lebih irit hingga 15 persen. "Ini sudah dibuktikan di Mazda CX5. Selain irit, torsi juga naik 15 persen. Dan terjadi penurunan 15 persen pada karbondioksida atau CO2," terang Susumu.

Mazda juga mengklaim bahwa biaya teknologi Skyactiv lebih murah dibanding teknologi hibrida. Karena itu, mobil-mobil Mazda yang dilengkapi teknologi Skyactiv masih terjangkau, seperti Mazda CX5 yang dibandrol Rp 375 juta.

Untuk mesin bensin, Mazda menyebutnya Skyactiv-G dan Skyactiv-D untuk mesin diesel. Di Indonesia, Mazda hanya memasarkan mesin bensin. Mesin Skyactiv-G yang diusung Mazda memiliki kemampuan mencapai rasio kompresi tinggi yakni 13:1. Rasio tersebut menghasilkan penghematan bahan bakar dan peningkatan hasil tenaga mesin sebesar 15 persen dibandingkan dengan mesin-mesin yang ada saat ini.

Perbandingan 13:1 adalah perbandingan kompresi yang digunakan di Indonesia. Karena syaratnya, harus menggunakan bensin dengan nilai oktan di atas 90. Mazda sudah menggunakan perbandingan kompresi 14:1 di negara Eropa. Pasalnya, di kawasan sudah tersedia bensin untuk mesin dengan kompresi tinggi.

Teknologi Skyactiv-G Mazda pernah meraih penghargaan tertinggi New Japan Society for Promotion of Machine Industry (JSPMI) ke-9 pada tahun 2012 lalu. Karena, Mazda dinilai mampu mengembangkan teknologi mesin Skyactiv-G yang dapat menghasilkan rasio kompresi sangat tinggi.

Dengan kehadiran teknologi terbaru dari Mazda yang sukses menghasilkan rasio kompresi tinggi, sehingga mampu mengurangi pemakaian bahan bakar dan menciptakan mobil yang ramah lingkungan. Dengan kesuksesan ini, mampukah teknologi Skyactiv ala Mazda melawan teknologi hibrida?

Program Mobil Murah Akan Luncurkan Industri Baru

Sebanyak 35 industri komponen baru muncul dalam dua tahun program mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) oleh pemerintah. Mereka merupakan investor asing yang sebagian bekerja sama dengan industri komponen lokal. Mereka kelak akan mendukung produksi sejumlah ATPM dalam merakit mobil murah di Indonesia

"Mereka investor asing yang sebagian berkolaborasi dengan perusahaan lokal. Komponen yang diproduksi terkait mesin dan komponen-komponen pada bodi mobil," ungkap Budi Darmadi selaku Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian di Jakarta.

Komponen-komponen itu sendiri disebut belum pernah diproduksi di Indonesia. Adapun program LCGC kelak akan didukung oleh 140 industri komponen lokal. Budi Darmadi menambahkan bahwa tahun depan diprediksi akan ada perusahaan komponen lain lagi yang masuk ke Indonesia.

Sejumlah brand sudah menyiapkan perakitan lokal supaya bisa memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan pemerintah.

Tata Nano sebagai salah satu nama baru yang siap terjun ke pasar ini pun berencana akan menggandeng mitra lokal seperti PT Gaya Motor (Astra Grup) atau National Assemblers (Indomobil Grup) dalam tiga tahun perakitan awal.

Salah satu persyaratan masuk LCGC, 80 persen komponen yang digunakan wajib dibuat di Indonesia. Untuk memenuhi ini, paling berat adalah investasi pengecoran mesin dan transmisi, membutuhkan dana tidak sedikit.

"Persyaratan itu harus dipenuhi pada tahun ketiga penjualan. Jadi selama tiga tiga tahun pertama, kita bisa menumpang merakit dulu, sambil menyiapkan pabrik sendiri," ungkap Direktur HR & Legal Tata Motor Indonesia Achmad Djauhari dalam sebuah kesempatan.

Nama seperti Denso dan Aisin pun sudah memaparkan konsistensinya dalam berinvestasi di Indonesia secara besar-besaran. "Membeli lahan untuk pabrik baru di kawasan Karawang yang sudah dilakukan di 2011. Kami juga akan meningkatkan rencana pelokalan produksi komponen dan meningkatkan volume ekspor dari komponen primer," ungkap perwakilan Aisin Seiki Co Ltd di Jakarta.

PT Aisin Indonesia sendiri merupakan perusahaan kerja sama antara PT Astra AutoParts Tbk (Astra International Group) dan Aisin Jepang (anggota dari Toyota Manufactur Corporation Group). PT Aisin Indonesia bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif, dengan 1.200 karyawan dan berlokasi di Kawasan East Jakarta Industrial Park, Cikarang, Bekasi.

PT Tata Motors Indonesia Luncurkan 3 Model Kendaraan Komersial

PT Tata Motors Indonesia (TMI) siap meluncurkan tiga model kendaraan komersialnya untuk pasar Indonesia pada semester kedua tahun 2013. Ketiga kendaraan niaga tersebut adalah Tata Super Ace, Tata Ace Ex dan Tata Xenon RX.

"Pada semester kedua tahun 2013, kami akan meluncurkan Tata Super Ace, Tata Ace Ex dan Tata Xenon RX. Kami juga akan melengkapi pelayanan kami bagi masyarakat Indonesia dengan menyediakan infrastruktur distribusi dan layanan bagi konsumen kami di sini," ujar Biswadev Sengupta, Presiden Direktur TMI.

TMI menyatakan pihaknya terpacu untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Hal ini dipengarahui setelah melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat cemerlang pada tahun 2012 dan prospek yang mengagumkan untuk tahun selanjutnya.

Dengan demikian TMI terdorong untuk lebih banyak memperkenalkan produknya, terutama di segmen kendaraan niaga.

"Tata Motors Indonesia sangat berhasrat untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itulah, Tata Motors Indonesia juga berencana untuk memperkenalkan kendaraan komersial (commercial vehicle) yang dalam jajaran kendaraannya yang akan dipasarkan di Indonesia," tandas Biswadev.

Tata Motors sendiri memiliki berbagai ragam produk kendaraan komersial. Mulai dari 0.5 Ton Mini-Trucks hingga 49 Ton Heavy Trucks yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu Tata Motors punya kendaraan berkapasitas 3 orang hingga bis berkapasitas 70 orang.

Pada IIMS 2012 lalu, Tata Motors memamerkan sejumlah kendaraan komersialnya, antara lain Tata Xenon Pick-up (Dual Cab), Tata Ace EX, Tata Super Ace dan Tata LPK 2528 Prima Tipper, sebuah truk berstandar global.

Untuk kendaraan niaga ramah lingkungan, Tata Motors teknologi CNG di jajaran kendaraan komersialnya, seperti Tata Ace CNG, Tata Xenon CNG, Tata Magic dan Tata LPO 1623 CNG RE LE CNG Bus.