Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) akan melaksanakan Sikib Expo pada 21-26 Januari 2014. Sejak dibentuk Desember 2004, Sikib melakukan berbagai kegiatan. Organisasi nirlaba ini menyelenggarakan berbagai kegiatan bertujuan menciptakan rakyat Indonesia yang mandiri dalam upaya mewujudkan kehidupan, berdasarkan lima pilar, yakni, Indonesia Pintar, Indonesia Hijau, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif dan Indonesia Peduli.
Menurut Ketua Sikib Expo, Murniati Widodo AS, target kunjungan pameran ini diharapkan mencapai ribuan orang. "Target pengunjung akan mencapai 500 hingga 1.000 orang. Kebetulan kami mengadakan di mal, sehingga pengunjung dan masyarakat umum bisa terlibat," ujar Murniati.
Murniati mengatakan, melalui Sikib Expo ini, kita ingin tunjukkan apa aja sih yang sudah kita perbuat selama ini. Pameran nanti hanya memamerkan kegiatan berupa Indonesia Pintar, Indonesia Hijau, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif, Indonesia Peduli dan menyerahkan 8 unit mobil pintar ke 8 universitas keguruan di Indonesia.
Dalam melakukan kegiatannya, Sikib mendapat bantuan dari mitra kerja dan juga donatur. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sikib akan memaparkan kegiatan yang telah mereka kerjakan selama ini. Sementara itu Ratna Djoko Suyanto ketua II SIKIB mengatakan, expo ini dapat memberikan kesejahteraan kepengunjung karena area booth yang ada berupa edukasi, permainan anak dan fashion.
Koordinator Indonesia Pintar, Laili M Nuh mengaku, tidak menargetkan omzet pada expo karena penjualan hanya satu gerai. Selebihnya sarana edukasi dan pelatihan. "Akan ada sentra bermain, sentra buku dan sentra komputer," ujar Laily.
Pada pameran, tema divisualisasikan melalui panggung utama dalam bentuk kapal layar. "Kapal layar melambangkan rumah. Bersama bagi masyarakat Indonesia ibaranya sedang mengarungi samudera luas. Kapal layar ini juga menjadi panggung performance dan juga kegiatan workshop selama acara," kata Murniarti.
Ajang yang akan dibuka secara resmi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono ini dibuka pada pukul 10.00 - 22.00 WIB tiap harinya. Acara juga akan dihadiri Herawati Boediono serta perwakilan kementerian dan organisasi perempuan.
Sunday, January 19, 2014
SAP Akan Masuk Bidang Cloud Computing Dengan Sasaran UKM
Penyedia layanan teknologi informasi SAP menyatakan ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia di bidang komputasi awan (cloud computing), HANA (High Performance Analytic Appliance), dan solusi mobility. Ketiga bidang bisnis ini dinilai sangat potensial tahun ini, terutama bagi kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).
"Saingan perusahaan tahun 2015 tidak hanya dari Indonesia tapi juga perusahaan luar. Salah satu cara untuk efektif ya perusahaan harus meningkatkan produktivitasnya dari sekarang," kata Megawaty Khie, Managing Director SAP Indonesia kepada wartawan di The Plaza, Jakarta, Kamis 16 Januari 2014.
Ketiga bidang bisnis yang difokuskan SAP itu masih akan menyasar kalangan UKM. Sebab, ia mengatakan, 70 persen konsumen SAP adalah UKM.
Megawaty menjelaskan, perusahaan besar maupun UKM sudah harus mulai memasukiplatform teknologi sebagai basis agar tercipta efisiensi. SAP diklaim mampu menyediakan layanan teknologi seperti yang dibutuhkan perusahaan. Seperti halnya ketika menggunakan SAP HANA, perusahaan bisa menghemat waktu dan tenaga karena pengolahan data bisa lebih cepat. "Biasanya untuk proses data minimal dua hari, tapi pakai HANA dalam 1,5 menit laporannya keluar," kata dia.
HANA biasa digunakan untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, layanan publik, telekomunikasi, dan manufaktur. Perlahan tapi pasti teknologi HANA mulai diminati oleh perusahaan. Terbukti, pertumbuhan SAP HANA secara global naik 69 persen di 2013.
Penggunaan teknologi HANA juga bisa didukung oleh layanan komputasi awan. Menurut Megawaty, potensi layanan ini di Indonesia cukup tinggi meskipun penetrasinya masih kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Penyebabnya, persepsi masalah keamanan masih diragukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.
"Inilah tugas penyedia layanan seperti SAP untuk memberikan informasi keuntungan dan bukti nyata kesuksesan cloud," ujar Megawaty.
Penggunaan layanan cloud yang ditawarkan SAP terbilang tinggi. Sepanjang 2013, pertumbuhan pendapatan perusahaan dari cloud mencapai 130 persen atau menghasilkan sekitar 758 juta Euro.
Rencana bisnis SAP tahun ini juga akan difokuskan pada solusi mobility agar perusahaan bisa mengatur beragam perangkat ke dalam satu perangkat bergerak yang telah ditentukan. Dengan begitu, data yang selalu dibutuhkan bisa diakses lewat perangkat bergerak dari mana saja. Tentunya, kata Megawaty, perusahaan tetap bisa mengatur keamanan layanan ini dan melakukan back-up data.
Selain mengungkapkan fokus bisnis perusahaan, Megawaty juga berencana mengembangkan ekosistem rekan kerja perusahaan. "Di Indonesia ada 700 perusahaan yang menggunakan layanan dari SAP. Jadi ke depan kami ingin tidak hanya SAP yang mendalami industri customer tapi juga partner tersebut," kata dia.
"Saingan perusahaan tahun 2015 tidak hanya dari Indonesia tapi juga perusahaan luar. Salah satu cara untuk efektif ya perusahaan harus meningkatkan produktivitasnya dari sekarang," kata Megawaty Khie, Managing Director SAP Indonesia kepada wartawan di The Plaza, Jakarta, Kamis 16 Januari 2014.
Ketiga bidang bisnis yang difokuskan SAP itu masih akan menyasar kalangan UKM. Sebab, ia mengatakan, 70 persen konsumen SAP adalah UKM.
Megawaty menjelaskan, perusahaan besar maupun UKM sudah harus mulai memasukiplatform teknologi sebagai basis agar tercipta efisiensi. SAP diklaim mampu menyediakan layanan teknologi seperti yang dibutuhkan perusahaan. Seperti halnya ketika menggunakan SAP HANA, perusahaan bisa menghemat waktu dan tenaga karena pengolahan data bisa lebih cepat. "Biasanya untuk proses data minimal dua hari, tapi pakai HANA dalam 1,5 menit laporannya keluar," kata dia.
HANA biasa digunakan untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, layanan publik, telekomunikasi, dan manufaktur. Perlahan tapi pasti teknologi HANA mulai diminati oleh perusahaan. Terbukti, pertumbuhan SAP HANA secara global naik 69 persen di 2013.
Penggunaan teknologi HANA juga bisa didukung oleh layanan komputasi awan. Menurut Megawaty, potensi layanan ini di Indonesia cukup tinggi meskipun penetrasinya masih kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Penyebabnya, persepsi masalah keamanan masih diragukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.
"Inilah tugas penyedia layanan seperti SAP untuk memberikan informasi keuntungan dan bukti nyata kesuksesan cloud," ujar Megawaty.
Penggunaan layanan cloud yang ditawarkan SAP terbilang tinggi. Sepanjang 2013, pertumbuhan pendapatan perusahaan dari cloud mencapai 130 persen atau menghasilkan sekitar 758 juta Euro.
Rencana bisnis SAP tahun ini juga akan difokuskan pada solusi mobility agar perusahaan bisa mengatur beragam perangkat ke dalam satu perangkat bergerak yang telah ditentukan. Dengan begitu, data yang selalu dibutuhkan bisa diakses lewat perangkat bergerak dari mana saja. Tentunya, kata Megawaty, perusahaan tetap bisa mengatur keamanan layanan ini dan melakukan back-up data.
Selain mengungkapkan fokus bisnis perusahaan, Megawaty juga berencana mengembangkan ekosistem rekan kerja perusahaan. "Di Indonesia ada 700 perusahaan yang menggunakan layanan dari SAP. Jadi ke depan kami ingin tidak hanya SAP yang mendalami industri customer tapi juga partner tersebut," kata dia.
Laba PT Vale Indonesia Tbk Tidak Terganggu Larangan Ekspor Mineral
Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Nicolaas D. Kanter mengatakan, perusahaannya sudah mengolah bijih nikel atau ore melalui pabrik di Sorowako. Karena itu, dia menagnggap tidak ada masalah dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang melarang ekspor mineral mentah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif bea keluar pada bulan ini. Sebab, menurut Nico, PT Vale sudah memenuhi aturan pemerintah.
"PT Vale selalu berupaya taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata Nico melalui surat elektroniknya kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2014. "Kami senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, dari pemerintah pusat sampai daerah."
Nico mengatakan, selama 35 tahun, perusahaan tidak pernah mengesakpor bijih nikel atau ore. Hasil olahan tersebut berbentuk nickel matte dengan kandungan nikel (78 persen), sulfur (20 persen), sisanya adalah max dan iron.
"Ini menunjukkan bahwa dari yang tadinya kami memasukkan bijih berkadar 2 persen setelah diolah menjadi 78 persen,nickel matte ini merupakan produk antara yang digunakan dalam pembuatan nikel rafinasi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan tarif bea keluar ekspor mineral mentah sebesar 20 persen hingga 60 persen berlaku progresif mulai tahun ini hingga 2016 dengan kenaikan bertahap setiap satu semester dimulai 2015.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan, tarif bea keluar progresif tersebut sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk mendesak perusahaan tambang membangun fasilitas peng olahan atau pemurnian atau smelter.
"PT Vale selalu berupaya taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata Nico melalui surat elektroniknya kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2014. "Kami senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, dari pemerintah pusat sampai daerah."
Nico mengatakan, selama 35 tahun, perusahaan tidak pernah mengesakpor bijih nikel atau ore. Hasil olahan tersebut berbentuk nickel matte dengan kandungan nikel (78 persen), sulfur (20 persen), sisanya adalah max dan iron.
"Ini menunjukkan bahwa dari yang tadinya kami memasukkan bijih berkadar 2 persen setelah diolah menjadi 78 persen,nickel matte ini merupakan produk antara yang digunakan dalam pembuatan nikel rafinasi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan tarif bea keluar ekspor mineral mentah sebesar 20 persen hingga 60 persen berlaku progresif mulai tahun ini hingga 2016 dengan kenaikan bertahap setiap satu semester dimulai 2015.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan, tarif bea keluar progresif tersebut sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk mendesak perusahaan tambang membangun fasilitas peng olahan atau pemurnian atau smelter.
Telekomunikasi Indonesia Tbk Akan Lepas Saham Di Miratel
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau PT Telkom siap untuk realisasikan rencana monetisasi Mitratel (melepas aset-aset). Rencana monetisasi bisnis menara tersebut dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.
Hingga kini Telkom masih terus melakukan kajian dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.“Paling cepat pada tahun 2015 rencana tersebut baru dapat direalisasikan mengingat penyelesaian kajian dan prosedur yang harus dilewati,” ungkap Vice President Public Relations Telkom, Arif Prabowo di Jakarta dalam rilis yang diterima Tempo 19 Januari 2013.
Menurut dia, berbagai masukan yang diberikan berbagai pihak menunjukkan kepedulian terhadap Telkom sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Telkom meyakinkan bahwa bisnis menara telekomunikasi harus independen. Apabila bisnis menara tidak independen maka tenancy ratio-nya menjadi sangat rendah. “Value dari bisnis menara itu ada pada tenancy ratio,” tegas Vice President Public Relations Telkom Arif Prabowo dalam rilis yang diterima Tempo
Berdasarkan kajian tersebut, Telkom berkeyakinan rencana monetisasi anak usahanya yang bergerak di bisnis menara yang saat ini dipegang oleh PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) merupakan aksi korporasi yang tepat. Menurutnya, Telkom ingin melakukanunlock value (meningkatkan nilai aset) bisnis menara, karena memang secara praktik bisnis, menara itu harus independen dan tidak terikat dengan operator tertentu.
Perseroan dalam monetisasi bisnis non inti bukan mencari dana segar tetapi menjaga keberlangsungan bisnisnya di masa mendatang mengingat operator akan berkurang, sementara penyedia menara akan over supply dengan asetnya. Pasalnya, bisnis menara tengah memasuki tahap hiper kompetisi.“Kalau tidak monetisasi sekarang, justru menimbulkan kerugian. Bisnis ini ada tekanan regulasi dan perkembangan teknologi yang menjadikannya memang harus di-unlock value-nya ,” jelasnya.
Ditambahkan Arif dalam melaksanakan agenda bisnisnya, Telkom sebagai perusahaan publik tetap secara professional menjalankan bisnis dengan transparan dan selalu mengusung prinsip good corporate governance. Terkait dengan rencana monetisasi tersebut, Arif mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan wujud dari ketaatan Telkom terhadap regulasi. Seperti diketahui, pembangunan dan penyediaan menara telekomunikasi bersama diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 30 Maret 2009.
Tujuan dari SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan antara lain menyerasikan dan mensinergikan pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata menara bersama telekomunikasi. Keputusan bersama ini juga bertujuan mencegah penyediaan menara dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesama pelaku industri telekomunikasi.
Menurut dia, berbagai masukan yang diberikan berbagai pihak menunjukkan kepedulian terhadap Telkom sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Telkom meyakinkan bahwa bisnis menara telekomunikasi harus independen. Apabila bisnis menara tidak independen maka tenancy ratio-nya menjadi sangat rendah. “Value dari bisnis menara itu ada pada tenancy ratio,” tegas Vice President Public Relations Telkom Arif Prabowo dalam rilis yang diterima Tempo
Berdasarkan kajian tersebut, Telkom berkeyakinan rencana monetisasi anak usahanya yang bergerak di bisnis menara yang saat ini dipegang oleh PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) merupakan aksi korporasi yang tepat. Menurutnya, Telkom ingin melakukanunlock value (meningkatkan nilai aset) bisnis menara, karena memang secara praktik bisnis, menara itu harus independen dan tidak terikat dengan operator tertentu.
Perseroan dalam monetisasi bisnis non inti bukan mencari dana segar tetapi menjaga keberlangsungan bisnisnya di masa mendatang mengingat operator akan berkurang, sementara penyedia menara akan over supply dengan asetnya. Pasalnya, bisnis menara tengah memasuki tahap hiper kompetisi.“Kalau tidak monetisasi sekarang, justru menimbulkan kerugian. Bisnis ini ada tekanan regulasi dan perkembangan teknologi yang menjadikannya memang harus di-unlock value-nya ,” jelasnya.
Ditambahkan Arif dalam melaksanakan agenda bisnisnya, Telkom sebagai perusahaan publik tetap secara professional menjalankan bisnis dengan transparan dan selalu mengusung prinsip good corporate governance. Terkait dengan rencana monetisasi tersebut, Arif mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan wujud dari ketaatan Telkom terhadap regulasi. Seperti diketahui, pembangunan dan penyediaan menara telekomunikasi bersama diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 30 Maret 2009.
Tujuan dari SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan antara lain menyerasikan dan mensinergikan pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata menara bersama telekomunikasi. Keputusan bersama ini juga bertujuan mencegah penyediaan menara dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesama pelaku industri telekomunikasi.
Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat Resmikan Pabrik PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat hari ini akan meresmikan pabrik bir non alkohol PT Multi Bintang Indonesia Tbk di Desa Sampang Agung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jum'at, 17 Januari 2014. MS Hidayat dijadwalkan datang bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar.
Dalam siaran pers PT Multi Bintang Indonesia Tbk, pabrik yang dibangun merupakan perluasan atau pengembangan dari pabrik sebelumnya. "Pabrik tersebut akan digunakan memproduksi minuman berkarbonasi bebas alcohol." Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk Cosmas Batubara menyatakannya dalam siaran pers. Pabrik minuman bebas alkohol ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Mei 2014.
Saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk mayoritas dimiliki Heineken NV. Pertama kali berdiri di Medan pada 1929, lalu memproduksi Java Beer di Surabaya mulai 1932. Heineken lalu mendirikan pabrik di Tangerang pada 1972 dan pada 1997 mendirikan pabrik di Mojokerto sebagai ganti pabrik yang ada di Surabaya.
Dalam siaran pers PT Multi Bintang Indonesia Tbk, pabrik yang dibangun merupakan perluasan atau pengembangan dari pabrik sebelumnya. "Pabrik tersebut akan digunakan memproduksi minuman berkarbonasi bebas alcohol." Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk Cosmas Batubara menyatakannya dalam siaran pers. Pabrik minuman bebas alkohol ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Mei 2014.
Saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk mayoritas dimiliki Heineken NV. Pertama kali berdiri di Medan pada 1929, lalu memproduksi Java Beer di Surabaya mulai 1932. Heineken lalu mendirikan pabrik di Tangerang pada 1972 dan pada 1997 mendirikan pabrik di Mojokerto sebagai ganti pabrik yang ada di Surabaya.
Tanah Grup Lippo Di Kabupaten Jember Bermasalah
Tanah yang akan digunakan Kelompok Lippo di Kabupaten Jember masih bermasalah. Pengamat hukum Universitas Jember (Unej) Jayus menilai pemanfaatan tanah itu sampai kini berpotensi menimbulkan masalah hukum. "Itu aset pemda yang pelepasannya masih bermasalah sampai sekarang," kata dia, Jumat, 17 Januari 2014.
Menurut Jayus, hingga saat ini proses pelepasan tanah seluas 12.165 meter persegi itu cacat hukum. Pasalnya, sejak awal DPRD Jember tidak pernah menyetujui pelepasan tanah yang pernah ditempati Brigif IX/02 Kostrad itu. Pada 2007, DPRD Jember hanya menyetujui tukar guling. Namun kenyataannya tanah itu dijual pemerintah daerah kepada PT Teguh Surya Milenia, dan kemudian dijual lagi kepada Kelompok Lippo.
Jayus menilai Bupati Jember melanggar PP nomor 6 tahun 2006 junto PP no. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. “Tidak pernah ada persetujuan dari DPRD Jember soal pelepasan aset itu,” kata staf ahli DPRD Jember itu.
Dalam sepekan terakhir ini gedung bekas kantor Brigif IX/02 Kostrad Jember sudah mulai dibongkar. Kompleks bekas kantor tentara di Jalan Gajah Mada 175 Jember itu dipagari untuk persiapan pembangunan kawasan gedung terpadu yang terdiri dari mall, rumah sakit, hotel dan lembaga pendidikan yang digarap Lippo.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember Merwin Lusiana mengatakan sudah menerima pengajuan izin pembangunan proyek itu. Menurutnya, syarat pembangunan sudah dipenuhi pengembang. “Surat izinnya seperti IMB sudah lengkap.”
Izin lainnya, kata dia, seperti Hinderordonantie (HO) atau izin gangguan pembangunan dari masyarakat juga sudah dipenuhi. Dengan demikian, kata dia, pekerjaan pembangunan memang sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemkab Jember. Kelompok Lippo, kata dia, lewat PT Wahana Citra Gemilang akan membangun gedung tujuh lantai di kawasan itu.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Jember MZA Djalal mengatakan kelompok bisnis pimpinan Mochtar Riady itu akan menginvetasikan dana hingga triliunan rupiah untuk pembangunan mega proyek itu. “Dia itu (Mochtar Riadi) jagoan, jadi tidak perlu diragukan lagi (pekerjaanya),” kata Djalal.
Djalal juga menjamin tidak masalah yang berarti dalam rencana investasi itu, termasuk soal status tanah yang akan ditempati. Tanah dan bangunan bekas kantor tentara itu, kata dia, kini bukan milik Pemkab Jember, melainkan milik investor (Grup Lippo). "Tidak ada masalah. Mudah-mudahan lancar, tidak ada polemic."
Menurut Jayus, hingga saat ini proses pelepasan tanah seluas 12.165 meter persegi itu cacat hukum. Pasalnya, sejak awal DPRD Jember tidak pernah menyetujui pelepasan tanah yang pernah ditempati Brigif IX/02 Kostrad itu. Pada 2007, DPRD Jember hanya menyetujui tukar guling. Namun kenyataannya tanah itu dijual pemerintah daerah kepada PT Teguh Surya Milenia, dan kemudian dijual lagi kepada Kelompok Lippo.
Jayus menilai Bupati Jember melanggar PP nomor 6 tahun 2006 junto PP no. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. “Tidak pernah ada persetujuan dari DPRD Jember soal pelepasan aset itu,” kata staf ahli DPRD Jember itu.
Dalam sepekan terakhir ini gedung bekas kantor Brigif IX/02 Kostrad Jember sudah mulai dibongkar. Kompleks bekas kantor tentara di Jalan Gajah Mada 175 Jember itu dipagari untuk persiapan pembangunan kawasan gedung terpadu yang terdiri dari mall, rumah sakit, hotel dan lembaga pendidikan yang digarap Lippo.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember Merwin Lusiana mengatakan sudah menerima pengajuan izin pembangunan proyek itu. Menurutnya, syarat pembangunan sudah dipenuhi pengembang. “Surat izinnya seperti IMB sudah lengkap.”
Izin lainnya, kata dia, seperti Hinderordonantie (HO) atau izin gangguan pembangunan dari masyarakat juga sudah dipenuhi. Dengan demikian, kata dia, pekerjaan pembangunan memang sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemkab Jember. Kelompok Lippo, kata dia, lewat PT Wahana Citra Gemilang akan membangun gedung tujuh lantai di kawasan itu.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Jember MZA Djalal mengatakan kelompok bisnis pimpinan Mochtar Riady itu akan menginvetasikan dana hingga triliunan rupiah untuk pembangunan mega proyek itu. “Dia itu (Mochtar Riadi) jagoan, jadi tidak perlu diragukan lagi (pekerjaanya),” kata Djalal.
Djalal juga menjamin tidak masalah yang berarti dalam rencana investasi itu, termasuk soal status tanah yang akan ditempati. Tanah dan bangunan bekas kantor tentara itu, kata dia, kini bukan milik Pemkab Jember, melainkan milik investor (Grup Lippo). "Tidak ada masalah. Mudah-mudahan lancar, tidak ada polemic."
Adhi Karya Targetkan Pendapatan Rp 15 Triliun
PT Adhi Karya Tbk menargetkan pendapatan sebesar Rp 15 triliun tahun ini. Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan angka itu melonjak sekitar 50 persen dibanding realisasi 2013 yang diperkirakan mencapai sebesar Rp 10 triliun (unaudit). Sementara itu laba bersih tahun ini ditargetkan sebesar Rp 600 miliar atau lebih tinggi dari perolehan 2013 sebesar Rp 407 miliar.
Untuk mencapai target tersebut, Kiswo mengungkapkan sektor yang akan digenjot adalah sektor properti. Rencananya Adhi Karya akan membangun lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Semarang, Surabaya, dan Medan. “Ada juga yang bisa beroperasi tahun ini, seperti di Blok M soft launchingakhir tahun ini," ujar Kiswo di Jakarta, 17 Januari 2014.
Rata-rata investasi yang dibutuhkan untuk setiap hotel itu sebesar Rp 150 miliar. Sumber dana berasal dari internal dan perbankan. Untuk hotel di Blok M, Kiswo mengatakan ke depannya akan diberi nama Grand Dhika. Hotel ini dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi dengan jumlah kamar 253 unit. “Hotel bintang empat,” katanya.
Sementara untuk hotel Grand Dhika Medan baru akan digarap di awal 2015. Hotel bintang tiga ini nantinya akan memiliki kapasitas 170 kamar. "Medan lagi preparation lokasi, ini pakai tanah yang ex kantor Adhi Karya," katanya.
Sedangkan untuk Hotel Grand Dhika di Semarang akan dibangun dengan kapasitas 120 kamar dengan luas lahan 2.500 meter persegi. Perseroan juga tengah merampungkan pembangunan hotel bintang tiga di Bekasi dengan kapasitas 150 kamar. "Lagi tahap konstruksi,” katanya.
Selain itu, perseroan juga punya lahan seluas 1,6 hektar di daerah Surabaya. Dari luasan lahan itu, sekitar 4.000 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan hotel dengan 250 kamar. "Surabaya dibangun setelah Jakarta, Medan, Bekasi, Semarang selesai" katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Kiswo mengungkapkan sektor yang akan digenjot adalah sektor properti. Rencananya Adhi Karya akan membangun lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Semarang, Surabaya, dan Medan. “Ada juga yang bisa beroperasi tahun ini, seperti di Blok M soft launchingakhir tahun ini," ujar Kiswo di Jakarta, 17 Januari 2014.
Rata-rata investasi yang dibutuhkan untuk setiap hotel itu sebesar Rp 150 miliar. Sumber dana berasal dari internal dan perbankan. Untuk hotel di Blok M, Kiswo mengatakan ke depannya akan diberi nama Grand Dhika. Hotel ini dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi dengan jumlah kamar 253 unit. “Hotel bintang empat,” katanya.
Sementara untuk hotel Grand Dhika Medan baru akan digarap di awal 2015. Hotel bintang tiga ini nantinya akan memiliki kapasitas 170 kamar. "Medan lagi preparation lokasi, ini pakai tanah yang ex kantor Adhi Karya," katanya.
Sedangkan untuk Hotel Grand Dhika di Semarang akan dibangun dengan kapasitas 120 kamar dengan luas lahan 2.500 meter persegi. Perseroan juga tengah merampungkan pembangunan hotel bintang tiga di Bekasi dengan kapasitas 150 kamar. "Lagi tahap konstruksi,” katanya.
Selain itu, perseroan juga punya lahan seluas 1,6 hektar di daerah Surabaya. Dari luasan lahan itu, sekitar 4.000 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan hotel dengan 250 kamar. "Surabaya dibangun setelah Jakarta, Medan, Bekasi, Semarang selesai" katanya.
Subscribe to:
Posts (Atom)