Pecahan uang baru Rp 100 ribu berdesain Negara Kesatuan Republik Indonesia tak memantik keinginan masyarakat menukarkan uang ini ke bank. "Masyarakat masih membutuhkan waktu, apalagi masih ada uang sisa Lebaran," kata Head of Corporate Secretary Bank Mandiri Nelson Napitulu saat , Selasa, 19 Agustus 2014. Dikeluarkannya uang baru oleh Bank Indonesia, menurut Nelson, bukan hal luar biasa. Masyarakat menganggap pengeluaran uang baru adalah hal yang rutin. Akibatnya, respon yang dikeluarkan pun biasa saja dan dianggap hal yang wajar.
Senada dengan itu, Corporate Secretary Bank Nasional Indonesia Tribuana Tunggadewi mengatakan penukaran uang biasanya dilakukan menjelang hari raya seperti Idul Fitri. “Dari BNI juga belum terlihat ada reaksi masyarakat, mungkin nanti pas waktu gajian,” ujar Tri.
Senin, 18 Agustus 2014, Bank Indonesia meluncurkan uang pecahan Rp 100 ribu Tahun Emisi 2014. Uang tersebut dicetak sebanyak 40 juta lembar. Selanjutnya, secara bertahap BI akan menarik uang tahun emisi lama yang beredar.
Secara umum, desain uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi 2014 tidak terlalu berbeda dengan uang kertas pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi 2004 yang beredar saat ini. Perbedaan utama antara lain dari frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian muka dan belakang uang. Selain itu, uang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, bukan lagi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Selain di Jakarta, masyarakat di sejumlah daerah pun tak antusias menukarkan uang baru tersebut. "Masyarakat tidak terlalu antusias memiliki uang baru ini," kata Suhaedi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Senin, 17 Agustus 2014.
Senada dengan itu, Kasir Senior Bank Indonesia Solo Siswanto mengatakan minat masyarakat menukarkan uang NKRI pecahan Rp 100 ribu terhitung minim. Kemarin, hanya sepuluh orang yang meminta uang NKRI pecahan Rp 100 ribu. "Karena itu pecahan besar sehingga tiap penukar jumlah uang yang ditukar juga sedikit, hanya satu atau dua lembar," katanya.
Gubernur Bank Indonesia Agus D. Martowardojo menyatakan peredaran uang baru pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi 2014 telah dilakukan Bank Indonesia ke seluruh kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia. Uang pecahan tersebut sudah disebarkan di 31 kantor Bank Indonesia. "Di seluruh Indonesia sudah ada. Jadi, hari ini langsung sudah akan beredar di sistem perbankan di seluruh Indonesia," kata Agus, di gedung BI, Jakarta, Senin, 18 Agustus 2014. Ia meyakini dalam kurun waktu sepekan ke depan, uang baru tersebut akan sudah beredar di seluruh Indonesia.
Ia menyebutkan untuk peluncuran pertama uang pecahan Rp 100 ribu Tahun Emisi 2014, BI mencetak sebanyak 40 juta lembar. Selepas itu, kata Agus, secara bertahap BI akan menarik uang tahun emisi lama yang beredar. Agus mengatakan mekanisme penarikan tidak akan berbentuk penarikan khusus, tetapi sesuai aktivitas penarikan uang lusuh yang biasa dilakukan Bank Indonesia secara bertahap selama ini. “Uang Tahun Emisi 2004 yang masih beredar saat ini masih sah dan berlaku,” katanya.
Secara bertahap, masih menurut Agus, dalam kurun waktu tiga tahun ke depan BI akan kembali mengeluarkan pecahan-pecahan nominal lainnya. "Yang mau saya tegaskan: tidak ada batas peredaran. Ini hanya untuk menjalankan Undang-undang Mata Uang, yaitu kita perlu mengedarkan yang NKRI," kata Agus.
Tuesday, August 19, 2014
Sunday, August 17, 2014
Jusuf Kalla : Subsidi BBM Dipakai Oleh Orang Kaya Yang Bermobil
Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju subsidi bahan bakar minyak harus segera dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Menurut dia, pemerintah nanti harus membuat kebijakan dalam pengelolaan subsidi energi yang selama ini selalu membebani anggaran negara.
"Sekarang subisidi lari ke mobil untuk orang yang mampu. Itu tidak sesuai dengan prinsip subsidi," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2014.
JK, begitu dia kerap disapa, mengaku belum bisa memastikan apakah anggaran untuk subsidi BBM akan langsung dikurangi setelah dirinya bersama Joko Widodo dilantik pada Oktober mendatang. "Nanti akan kami bicarakan. Pokoknya, itu (subsidi) harus dikelola ulang," katanya.
Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp 433,5 triliun, naik Rp 30,4 triliun dibandingkan dalam APBN Perubahan 2014. Secara rinci, brlanja subsidi tersebut adalah untuk energi Rp 363,5 triliun dan untuk subsidi non energi Rp 69,9 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Askolani, mengatakan alokasi yang diajukan pemerintah tersebut merupakan cerminan dari postur anggaran negara tanpa adanya kebijakan apapun yang diambil. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai langkah transisi anggaran dari pemerintah sebelumnya untuk pemerintah baru mendatang.
Menurut Askolani, realokasi dana subsidi untuk belanja yang lebih produktif harus segera dilakukan secara bertahap. Dana subsidi, menurut dia sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. "Bukan hanya kelas menengah ke atas yang sekarang mendapat subsidi BBM," ujarnya.
Askolani mengklaim anggaran 2015 yang hanya berupa baseline tersebut akan memberikan ruang gerak agar pemerintahan baru nanti bisa membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, jika pemerintah sekarang mengambil berbagai langkah kebijakan anggaran dan untuk membuat program baru, maka ruang gerak untuk pemerintah periode mendatang akan sangat terbatas.
"Pemerintah baru tidak berkesempatan ikut membahas karena masih kewenangan dari pemerintah sekarang. Nanti, pemerintah mendatang bisa melakukan segala hal dengan mengajukan APBN Perubahan," katanya.
"Sekarang subisidi lari ke mobil untuk orang yang mampu. Itu tidak sesuai dengan prinsip subsidi," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2014.
JK, begitu dia kerap disapa, mengaku belum bisa memastikan apakah anggaran untuk subsidi BBM akan langsung dikurangi setelah dirinya bersama Joko Widodo dilantik pada Oktober mendatang. "Nanti akan kami bicarakan. Pokoknya, itu (subsidi) harus dikelola ulang," katanya.
Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp 433,5 triliun, naik Rp 30,4 triliun dibandingkan dalam APBN Perubahan 2014. Secara rinci, brlanja subsidi tersebut adalah untuk energi Rp 363,5 triliun dan untuk subsidi non energi Rp 69,9 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Askolani, mengatakan alokasi yang diajukan pemerintah tersebut merupakan cerminan dari postur anggaran negara tanpa adanya kebijakan apapun yang diambil. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai langkah transisi anggaran dari pemerintah sebelumnya untuk pemerintah baru mendatang.
Menurut Askolani, realokasi dana subsidi untuk belanja yang lebih produktif harus segera dilakukan secara bertahap. Dana subsidi, menurut dia sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. "Bukan hanya kelas menengah ke atas yang sekarang mendapat subsidi BBM," ujarnya.
Askolani mengklaim anggaran 2015 yang hanya berupa baseline tersebut akan memberikan ruang gerak agar pemerintahan baru nanti bisa membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, jika pemerintah sekarang mengambil berbagai langkah kebijakan anggaran dan untuk membuat program baru, maka ruang gerak untuk pemerintah periode mendatang akan sangat terbatas.
"Pemerintah baru tidak berkesempatan ikut membahas karena masih kewenangan dari pemerintah sekarang. Nanti, pemerintah mendatang bisa melakukan segala hal dengan mengajukan APBN Perubahan," katanya.
Harga Emas Antam Anjlok
Harga emas batangan di Unit Bisnis Pengolahan dan Penjualan PT Aneka Tambang kembali turun setelah sempat stabil pada penutupan perdagangan pekan lalu. Membuka pekan ketiga Agustus ini, harga emas Antam melorot Rp 6.000 menjadi Rp 530 ribu per gram.
Dikutip dari laman resmi logammulia.com, Senin, 18 Agustus 2014, harga emas Antam dijual pada kisaran Rp 530 ribu dan Rp 490 ribu per gram. Harga tertinggi untuk ukuran 1 gram dan harga terendah untuk ukuran 250 gram.
Namun penurunan harga emas Antam di Jakarta tidak diikuti hal yang sama di tujuh kota besar lain. Misalnya, di Bandung, Surabaya, dan Semarang, harga emas dibanderol Rp 542 ribu per gram. Lebih tinggi lagi harga emas di Makasar, Palembang, Balikpapan, dan Banjarmasin, yang dipatok Rp 548 ribu per gram.
Sementara itu, harga jual kembali emas (buyback) justru naik. Masyarakat yang ingin menjual emasnya akan ditawari harga Rp 480 ribu per gram. Ada kenaikan Rp 1.000 dibanding perdagangan pada pekan lalu.
Hari ini, UBPP PT Antam menyediakan semua ukuran emas. Seperti biasa, transaksi pembelian emas batangan bisa dilakukan langsung di PT Antam di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, atau di Gedung Antam Jakarta. Hanya ada perbedaan Rp 10 ribu per gram untuk emas yang dijual di Gedung Antam Jakarta, yakni Rp 540 ribu per gram. Transaksi pembelian akan dibatasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja.
Dikutip dari laman resmi logammulia.com, Senin, 18 Agustus 2014, harga emas Antam dijual pada kisaran Rp 530 ribu dan Rp 490 ribu per gram. Harga tertinggi untuk ukuran 1 gram dan harga terendah untuk ukuran 250 gram.
Namun penurunan harga emas Antam di Jakarta tidak diikuti hal yang sama di tujuh kota besar lain. Misalnya, di Bandung, Surabaya, dan Semarang, harga emas dibanderol Rp 542 ribu per gram. Lebih tinggi lagi harga emas di Makasar, Palembang, Balikpapan, dan Banjarmasin, yang dipatok Rp 548 ribu per gram.
Sementara itu, harga jual kembali emas (buyback) justru naik. Masyarakat yang ingin menjual emasnya akan ditawari harga Rp 480 ribu per gram. Ada kenaikan Rp 1.000 dibanding perdagangan pada pekan lalu.
Hari ini, UBPP PT Antam menyediakan semua ukuran emas. Seperti biasa, transaksi pembelian emas batangan bisa dilakukan langsung di PT Antam di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, atau di Gedung Antam Jakarta. Hanya ada perbedaan Rp 10 ribu per gram untuk emas yang dijual di Gedung Antam Jakarta, yakni Rp 540 ribu per gram. Transaksi pembelian akan dibatasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja.
World Craft Council Dibuka Hari Ini
Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Craft Council (WCC) Award of Excellent For Handicraft Programs 2014. Acara dihelat pada 18-22 Agustus 2014 di kantor Kementerian Perdagangan. "WCC Award 2014 ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengembangkan kerajinan kita," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasionl (PEN) Nus Nuzulia Ishak pada acara pembukaan WCC Award di auditorium gedung Kementerian Perdagangan, Senin, 18 Agustus 2014.
Menurut Nus, WCC memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan peranan produk kerajinan yang saat ini telah berkembang dan berperan dalam membangun perekonomian suatu bangsa. WCC Award 2014 merupakan salah satu upaya untuk memberikan apresiasi kepada para pengrajin di Asia Tenggara, Asia Selatan, Pasifik Selatan, dan Asia Barat atas hasil-hasil kerajinan yang telah diciptakan.
Produk-produk yang dikompetisikan berasal dari empat sub-region, yaitu Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Laos, dan Malaysia) dengan 122 karya; Asia Selatan (India, Bhutan, Sri Lanka, dan Bangladesh) dengan 104 karya; Pasifik Selatan (Australia) satu karya; dan Asia Barat (Oman, Libanon, Yordania, Palestina, dan Iran) dengan 16 karya.
Menurut Ketua Penyelenggara Penjurian WCC Award 2014 Bianca Adinegoro Lutfi, Indonesia mengirimkan 95 karya kerajinan terbaik dari 433 karya yang diterima panitia. "Kita menetapkan produk-produk kerajinan yang telah lolos dan menjadi pemenang di acara Dekarnas Award dan Inacraft Award," kata Bianca.
Bianca berharap acara ini bisa menjadi inspirasi para pengrajin dari setiap daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas sehingga dapat menghasilkan produk yang unik, orisinal, dan diminati di pasaran.
Para juri WCC terdiri dari kalangan profesional dan pakar dalam bidang produk kerajinan dari penjuru dunia. Di antaranya ada Ghada Hijawi Wadummi dari Kuwait, Judith Chung dari Singapura, Surape Rojanavongse dari Thailand, serta Richard Engelhardtt dari Amerika Serikat. Ada juga juri Dekarnas Award dan Inacraft Award sebagai pengamat.
Penyelenggaraan WCC 2014 ini merupakan yang pertama kali sebagai kelanjutan dari kegiatan UNESCO Award of Excellence. Acara tersebut terakhir diselenggarakan di Kuching, Malaysia, pada 2012. Ketika itu Indonesia mengirimkan 32 produk, dan 18 di antaranya menerima penghargaan UNESCO Award tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kemendag, para periode 2009-2013, ekspor produk kerajinan Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,61 persen per tahun. Sedangkan pada 2013, total ekspor kerajinan Indonesia mencapai US$ 669,16 juta.
Negara-negara tujuan ekspor kerajinan Indonesia pada tahun 2013 adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor US$ 301,29 juta dan pangsa ekspor mencapai 45,03 persen, Jepang dengan nilai ekspor US$ 76,4 juta dan pangsa pasar 11,42 persen, Inggris US$ 29,02 juta dengan pangsa pasar 4,34 persen, disusul Jerman dengan nilai ekspor US$ 25,4 juta dengan pangsa pasar 3,8 persen, serta Hong Kong dengan nilai ekspor US$ 21,28 juta dan pangsa pasar 3,13 persen. Bahkan, untuk Hong Kong, tren ekspor produk kerajinan mencapai 94,9 persen.
Menurut Nus, WCC memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan peranan produk kerajinan yang saat ini telah berkembang dan berperan dalam membangun perekonomian suatu bangsa. WCC Award 2014 merupakan salah satu upaya untuk memberikan apresiasi kepada para pengrajin di Asia Tenggara, Asia Selatan, Pasifik Selatan, dan Asia Barat atas hasil-hasil kerajinan yang telah diciptakan.
Produk-produk yang dikompetisikan berasal dari empat sub-region, yaitu Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Laos, dan Malaysia) dengan 122 karya; Asia Selatan (India, Bhutan, Sri Lanka, dan Bangladesh) dengan 104 karya; Pasifik Selatan (Australia) satu karya; dan Asia Barat (Oman, Libanon, Yordania, Palestina, dan Iran) dengan 16 karya.
Menurut Ketua Penyelenggara Penjurian WCC Award 2014 Bianca Adinegoro Lutfi, Indonesia mengirimkan 95 karya kerajinan terbaik dari 433 karya yang diterima panitia. "Kita menetapkan produk-produk kerajinan yang telah lolos dan menjadi pemenang di acara Dekarnas Award dan Inacraft Award," kata Bianca.
Bianca berharap acara ini bisa menjadi inspirasi para pengrajin dari setiap daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas sehingga dapat menghasilkan produk yang unik, orisinal, dan diminati di pasaran.
Para juri WCC terdiri dari kalangan profesional dan pakar dalam bidang produk kerajinan dari penjuru dunia. Di antaranya ada Ghada Hijawi Wadummi dari Kuwait, Judith Chung dari Singapura, Surape Rojanavongse dari Thailand, serta Richard Engelhardtt dari Amerika Serikat. Ada juga juri Dekarnas Award dan Inacraft Award sebagai pengamat.
Penyelenggaraan WCC 2014 ini merupakan yang pertama kali sebagai kelanjutan dari kegiatan UNESCO Award of Excellence. Acara tersebut terakhir diselenggarakan di Kuching, Malaysia, pada 2012. Ketika itu Indonesia mengirimkan 32 produk, dan 18 di antaranya menerima penghargaan UNESCO Award tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kemendag, para periode 2009-2013, ekspor produk kerajinan Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,61 persen per tahun. Sedangkan pada 2013, total ekspor kerajinan Indonesia mencapai US$ 669,16 juta.
Negara-negara tujuan ekspor kerajinan Indonesia pada tahun 2013 adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor US$ 301,29 juta dan pangsa ekspor mencapai 45,03 persen, Jepang dengan nilai ekspor US$ 76,4 juta dan pangsa pasar 11,42 persen, Inggris US$ 29,02 juta dengan pangsa pasar 4,34 persen, disusul Jerman dengan nilai ekspor US$ 25,4 juta dengan pangsa pasar 3,8 persen, serta Hong Kong dengan nilai ekspor US$ 21,28 juta dan pangsa pasar 3,13 persen. Bahkan, untuk Hong Kong, tren ekspor produk kerajinan mencapai 94,9 persen.
Bank Indonesia Akan Berhenti Cetak Uang Kertas Pecahan 1000
Bank Indonesia (BI) mendorong penggunaan uang koin dalam pecahan mata uang kecil seperti Rp 1.000. Ini jadi alasan BI tak cetak uang kertas pecahan Rp 1.000. Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BI Lambok Antonius Siahaan mengatakan, pihaknya mengarahkan penggunaan uang pecahan Rp 1.000 menggunakan koin bukan lagi kertas.
"Untuk Rp 1.000 memang kita arahkan ke koin. Ke depan, Rp 1.000 menggunakan koin," kata Lambok, Senin (18/8/2014). Dia menjelaskan, penggunaan koin ini untuk lebih menjaga keutuhan fisik uang pecahan bernominal kecil ini. "Uang pecahan kecil dipakai dalam transaksi oleh pedagang sayur, ikan, di pasar tradisional. Banyak beredar di pasar-pasar kecil sehingga dengan koin lebih tahan lama," jelas dia.
Lambok menambahkan, melalui penggunaan uang koin bernominal kecil ini, kenyamanan masyarakat diutamakan. Masyarakat juga diminta untuk bisa merawat uang dengan baik.
"Kita ingin mendorong kembali gerakan peduli koin. Yang penting kebutuhan dan kenyamanan masyarakat kita utamakan, clean money policy tercapai. Dukung penggunaan koin ya, dan mari kita dorong terus kesadaran masyarakat untuk merawat uang," pungkasnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberadaan uang koin sebagai alat transaksi sehari-hari. Uang koin bernominal kecil ini kerap kali diterlantarkan dan tidak dirawat. "Sebagaimana dihadapi oleh negara-negara lain, koin sering di-hoarding(diterlantarkan) dalam laci meja, di laci mobil, dan sebagainya," ujar Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan BI Lambok Antonius Siahaan , Senin (18/8/2014).
Lambok menambahkan, saat ini permintaan terhadap uang koin bernominal kecil seperti Rp 50 dan di bawahnya sudah semakin menurun. "Pecahan koin Rp 50 masih ada permintaan masyarakat, pecahan yang lebih kecil sudah semakin kecil permintaanya. Kita ingin mendorong kembali gerakan peduli koin," ujar dia.
Untuk itu, Lambok menyebutkan, ke depan pihaknya bakal terus mendorong penggunaan uang koin sebagai alat transaksi di masyarakat. Sebagai contoh, uang koin pecahan Rp 1.000 nantinya akan diarahkan menggunakan koin bukan lagi kertas.
"Untuk Rp 1.000 memang kita arahkan ke koin. Uang pecahan kecil dipakai dalam transaksi oleh pedagang sayur, ikan di pasar tradisional. Banyak beredar di pasar-pasar kecil sehingga dengan koin lebih tahan lama. Ke depan, Rp 1.000 menggunakan koin," katanya.
Lambok menyebutkan, hal terpenting dalam penggunaan uang koin adalah kenyamanan sehingga masyarakat bisa merawat uang dengan baik. "Yang penting kebutuhan dan kenyamanan masyarakat kita utamakan, clean money policy tercapai. Dukung penggunaan koin ya, dan mari kita dorong terus kesadaran masyarakat untuk merawat uang," jelas Lambok
"Untuk Rp 1.000 memang kita arahkan ke koin. Ke depan, Rp 1.000 menggunakan koin," kata Lambok, Senin (18/8/2014). Dia menjelaskan, penggunaan koin ini untuk lebih menjaga keutuhan fisik uang pecahan bernominal kecil ini. "Uang pecahan kecil dipakai dalam transaksi oleh pedagang sayur, ikan, di pasar tradisional. Banyak beredar di pasar-pasar kecil sehingga dengan koin lebih tahan lama," jelas dia.
Lambok menambahkan, melalui penggunaan uang koin bernominal kecil ini, kenyamanan masyarakat diutamakan. Masyarakat juga diminta untuk bisa merawat uang dengan baik.
"Kita ingin mendorong kembali gerakan peduli koin. Yang penting kebutuhan dan kenyamanan masyarakat kita utamakan, clean money policy tercapai. Dukung penggunaan koin ya, dan mari kita dorong terus kesadaran masyarakat untuk merawat uang," pungkasnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberadaan uang koin sebagai alat transaksi sehari-hari. Uang koin bernominal kecil ini kerap kali diterlantarkan dan tidak dirawat. "Sebagaimana dihadapi oleh negara-negara lain, koin sering di-hoarding(diterlantarkan) dalam laci meja, di laci mobil, dan sebagainya," ujar Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan BI Lambok Antonius Siahaan , Senin (18/8/2014).
Lambok menambahkan, saat ini permintaan terhadap uang koin bernominal kecil seperti Rp 50 dan di bawahnya sudah semakin menurun. "Pecahan koin Rp 50 masih ada permintaan masyarakat, pecahan yang lebih kecil sudah semakin kecil permintaanya. Kita ingin mendorong kembali gerakan peduli koin," ujar dia.
Untuk itu, Lambok menyebutkan, ke depan pihaknya bakal terus mendorong penggunaan uang koin sebagai alat transaksi di masyarakat. Sebagai contoh, uang koin pecahan Rp 1.000 nantinya akan diarahkan menggunakan koin bukan lagi kertas.
"Untuk Rp 1.000 memang kita arahkan ke koin. Uang pecahan kecil dipakai dalam transaksi oleh pedagang sayur, ikan di pasar tradisional. Banyak beredar di pasar-pasar kecil sehingga dengan koin lebih tahan lama. Ke depan, Rp 1.000 menggunakan koin," katanya.
Lambok menyebutkan, hal terpenting dalam penggunaan uang koin adalah kenyamanan sehingga masyarakat bisa merawat uang dengan baik. "Yang penting kebutuhan dan kenyamanan masyarakat kita utamakan, clean money policy tercapai. Dukung penggunaan koin ya, dan mari kita dorong terus kesadaran masyarakat untuk merawat uang," jelas Lambok
21% Belanja Pemerintah Pusat Habis Buat Subsidi
Untuk kali pertama dalam sejarah, belanja negara bakal menembus Rp 2.000. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, belanja negara direncanakan Rp 2.019,9 triliun. Naik 7,6% dibandingkan dengan APBN-Perubahan 2014 yang sebesar Rp 1.842,5 triliun.
Tingginya belanja negara seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata belanja negara tumbuh sekitar 13%. "Dalam 10 tahun, kenaikan belanja rata-rata 13%. Maunya APBN itu naik terus tiap tahun, supaya program pembangunan makin banyak," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Senin (18/8/2014).
Belanja negara ini terbagi atas pemerintah pusat Rp 1.379,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 640 triliun. Pada belanja pemerintah pusat, porsi terbesar masih dihabiskan untuk subsidi dengan catatan 21% atau senilai Rp 433,5 triliun. Meliputi subsidi energi Rp 363,5 triliun dan non energi Rp 70 triliun.
Subsidi energi terdiri dari bahan bakar minyak (BBM) Rp 291,1 triliun dan listrik Rp 72,4 triliun. Besarnya anggaran subsidi energi karena diasumsikan tidak ada kenaikan harga BBM, yang merupakan kewenangan pemerintah baru. Sedangkan subsidi non energi terdiri dari pangan Rp 18,9 triliun, pupuk Rp 35,7 triliun, Public Service Obligation (PSO) Rp 3,3 triliun, bunga kredit program Rp 2,5 triliun, dan pajak Rp 8,7 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa belanja subsidi sudah seharusnya dikurangi. Pemerintah baru bisa mengambil berbagai kebijakan agar tercipta ruang fiskal yang lebih besar. "Ruang melakukan kebijakan fiskal sangat terbuka untuk pemerintahan baru yang disesuaikan dengan kebutuhannya," kata Chatib.
Sementara untuk belanja infrastruktur, RAPBN 2015 menganggarkan Rp 134,7 triliun. Di antaranya adalah untuk infrastruktur perhubungan Rp 118,8 triliun, energi Rp 11,3 triliun, serta perumahan dan pemukiman Rp 4,6 triliun.
Tingginya belanja negara seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata belanja negara tumbuh sekitar 13%. "Dalam 10 tahun, kenaikan belanja rata-rata 13%. Maunya APBN itu naik terus tiap tahun, supaya program pembangunan makin banyak," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Senin (18/8/2014).
Belanja negara ini terbagi atas pemerintah pusat Rp 1.379,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 640 triliun. Pada belanja pemerintah pusat, porsi terbesar masih dihabiskan untuk subsidi dengan catatan 21% atau senilai Rp 433,5 triliun. Meliputi subsidi energi Rp 363,5 triliun dan non energi Rp 70 triliun.
Subsidi energi terdiri dari bahan bakar minyak (BBM) Rp 291,1 triliun dan listrik Rp 72,4 triliun. Besarnya anggaran subsidi energi karena diasumsikan tidak ada kenaikan harga BBM, yang merupakan kewenangan pemerintah baru. Sedangkan subsidi non energi terdiri dari pangan Rp 18,9 triliun, pupuk Rp 35,7 triliun, Public Service Obligation (PSO) Rp 3,3 triliun, bunga kredit program Rp 2,5 triliun, dan pajak Rp 8,7 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa belanja subsidi sudah seharusnya dikurangi. Pemerintah baru bisa mengambil berbagai kebijakan agar tercipta ruang fiskal yang lebih besar. "Ruang melakukan kebijakan fiskal sangat terbuka untuk pemerintahan baru yang disesuaikan dengan kebutuhannya," kata Chatib.
Sementara untuk belanja infrastruktur, RAPBN 2015 menganggarkan Rp 134,7 triliun. Di antaranya adalah untuk infrastruktur perhubungan Rp 118,8 triliun, energi Rp 11,3 triliun, serta perumahan dan pemukiman Rp 4,6 triliun.
Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Sebabkan Pengeboran Minyak Dipindahkan
Pemerintah berencana membangun Pelabuhan Cilayama di Karawang, Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini menyebabkan pengeboran minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terpaksa dipindahkan. Akibatnya negara bisa kehilangan cadangan minyak bernilai Rp 900 triliun.
"Kenapa harus dipindah, karena jalur pelayaran Cilamaya tepat memotong jalur pipa ONWJ yang berada di bawah laut yang sudah seperti akar serabut. Apalagi ada delapan jalur pipa berukuran 28 inci, sangat besar yang harus dipindah. Berbahaya jika ada kapal besar yang masuk," papar General Manager PHE ONWJ Jonly Sinulingga, Senin (18/8/2014). Jonly menambahkan, pihaknya juga harus memindahkan beberapa anjungan minyak lepas pantai (offshore) yang nilai sangat besar jika Pelabuhan Cilamaya dibangun.
"Untuk bangun satu anjungan minyak offshore itu biayanya Rp 1 triliun, ini harus dipindah kalau Cilamaya dibangun. Waktu kita mengangkat tiga anjungan di ONWJ sedikit ke atas itu saja memakan biaya US$ 150 juta. Kami belum bisa menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memindakan anjungan minyak yang masih aktif berproduksi," jelasnya.
Tidak hanya itu, pemindahan anjungan minyak dan pipa migas mengharuskan operasi ONWJ mati total dalam waktu yang cukup lama. "Produksi minyak 43.000 barel per hari dan produksi gas bumi 177 juta kaki kubik per hari akan terhenti dalam waktu yang cukup lama," ujarnya.
Akibatnya, negara akan kehilangan cadangan minyak yang cukup besar. "Produksi minyak ONWJ sampai 2023 bisa mencapai 50.000 barel per hari, bahkan hingga 2037 produksi masih bisa 20.000 barel per hari. Hingga 2014 ini cadangan terbukti di ONWJ mencapai 80 juta barel, masih ada cadangan yang harus dibuktikan yakni P2 mencapai 80 juta barel lagi, P3 sebanyak 130 juta barel minyak lagi, dan cadangan kontinjensi sebanyak 600 juta barel lebih," ungkapnya.
Jika ditotal, nilai produksi ONWJ mencapai 900 juta barel lebih. Dengan harga minyak rata-rata US$ 100 per barel dan kurs rupiah terhadap dolar AS Rp 10.000, maka nilainya mencapai lebih dari Rp 900 triliun.
"Kita sudah beri bukti, 2010 bagian pemerintah dan bagian kami karena Pertamina adalah milik negara mencapai Rp 7,3 triliun ke negara, 2011 meningkat lagi menjadi Rp 12 triliun ke negara, 2012 mencapai Rp 11,8 triliun, 2013 mencapai Rp 13 triliun, dan pada tahun ini kami ditarget Rp 11,6 triliun. Sementara Pelabuhan Cilamaya belum memberikan bukti penerimaan yang besar bagi negara. Kalau Cilayama dibangun ini semua hilang, itu pasti," terangnya.
PT Pertamina (Persero) menyatakan menolak proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Salah satu alasannya adalah proyek ini berpotensi membuat Jakarta gelap gulita. "Kalau Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun, maka mengakibatkan beberapa anjungan minyak di lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi harus dipindah. Tentunya akan membuat produksi terhenti," kata Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein ditemui di anjungan minyak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, Minggu (17/8/2014).
Terhentinya produksi PHE ONWJ akan mengakibatkan produksi minyak turun drastis hingga 43.000 barel per hari. Selain itu, pasokan gas ke PT PLN (Persero) untuk dua pembangkit yakni PLTG Tanung Priok dan PLTG Muara Karang terhenti. Lalu pasokan gas untuk pupuk khususnya ke PT Pupuk Kujang juga terhenti.
"Dari PLN sudah bilang jika gas dari ONWJ terhenti Jakarta gelap gulita. Dari Pupuk Kujang, pasti produksi pupuk turun drastis yang mengakibatkan petani kekurangan pasokan pupuk. Jadi efeknya ke mana-mana," ungkap Husein.
Ia mengungkapkan, Pertamina sudah menyatakan hal ini ke pemerintah. "Namun pemerintah tetap ingin membangun. Katanya tetap bisa dibangun tanpa harus memindahkan anjungan minyak ONWJ, karena ketika ada kapal besar masuk ke Cilamaya akan dikawal kapal-kapal kecil sehingga tidak mengenai jaringan pipa gas dan minyak di bawah laut," terang Husein. Namun bagi Pertamina, hal tersebut tetap menimbulkan risiko sangat tinggi, karena jaringan pipa di bawah laut Jawa khususnya melintasi perairan ke Pelabuhan Cilamaya sangat banyak.
"Di bawah itu banyak sekali pipa gas dan minyak. Arus di bawah kuat sekali, apalagi angin pada akhir tahun dan awal tahun kencang hingga 20 knot lebih. Kalau kapal besar tersebut jangkarnya terkena pipa, bahaya sekali. Lalu angin kencang membawa kapal tersebut menabrak anjungan, lebih bahaya lagi. Bagi kami risikonya tinggi, makanya kami ingin rencana itu ditinjau ulang," jelasnya.
"Kenapa harus dipindah, karena jalur pelayaran Cilamaya tepat memotong jalur pipa ONWJ yang berada di bawah laut yang sudah seperti akar serabut. Apalagi ada delapan jalur pipa berukuran 28 inci, sangat besar yang harus dipindah. Berbahaya jika ada kapal besar yang masuk," papar General Manager PHE ONWJ Jonly Sinulingga, Senin (18/8/2014). Jonly menambahkan, pihaknya juga harus memindahkan beberapa anjungan minyak lepas pantai (offshore) yang nilai sangat besar jika Pelabuhan Cilamaya dibangun.
"Untuk bangun satu anjungan minyak offshore itu biayanya Rp 1 triliun, ini harus dipindah kalau Cilamaya dibangun. Waktu kita mengangkat tiga anjungan di ONWJ sedikit ke atas itu saja memakan biaya US$ 150 juta. Kami belum bisa menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memindakan anjungan minyak yang masih aktif berproduksi," jelasnya.
Tidak hanya itu, pemindahan anjungan minyak dan pipa migas mengharuskan operasi ONWJ mati total dalam waktu yang cukup lama. "Produksi minyak 43.000 barel per hari dan produksi gas bumi 177 juta kaki kubik per hari akan terhenti dalam waktu yang cukup lama," ujarnya.
Akibatnya, negara akan kehilangan cadangan minyak yang cukup besar. "Produksi minyak ONWJ sampai 2023 bisa mencapai 50.000 barel per hari, bahkan hingga 2037 produksi masih bisa 20.000 barel per hari. Hingga 2014 ini cadangan terbukti di ONWJ mencapai 80 juta barel, masih ada cadangan yang harus dibuktikan yakni P2 mencapai 80 juta barel lagi, P3 sebanyak 130 juta barel minyak lagi, dan cadangan kontinjensi sebanyak 600 juta barel lebih," ungkapnya.
Jika ditotal, nilai produksi ONWJ mencapai 900 juta barel lebih. Dengan harga minyak rata-rata US$ 100 per barel dan kurs rupiah terhadap dolar AS Rp 10.000, maka nilainya mencapai lebih dari Rp 900 triliun.
"Kita sudah beri bukti, 2010 bagian pemerintah dan bagian kami karena Pertamina adalah milik negara mencapai Rp 7,3 triliun ke negara, 2011 meningkat lagi menjadi Rp 12 triliun ke negara, 2012 mencapai Rp 11,8 triliun, 2013 mencapai Rp 13 triliun, dan pada tahun ini kami ditarget Rp 11,6 triliun. Sementara Pelabuhan Cilamaya belum memberikan bukti penerimaan yang besar bagi negara. Kalau Cilayama dibangun ini semua hilang, itu pasti," terangnya.
PT Pertamina (Persero) menyatakan menolak proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Salah satu alasannya adalah proyek ini berpotensi membuat Jakarta gelap gulita. "Kalau Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun, maka mengakibatkan beberapa anjungan minyak di lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi harus dipindah. Tentunya akan membuat produksi terhenti," kata Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein ditemui di anjungan minyak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, Minggu (17/8/2014).
Terhentinya produksi PHE ONWJ akan mengakibatkan produksi minyak turun drastis hingga 43.000 barel per hari. Selain itu, pasokan gas ke PT PLN (Persero) untuk dua pembangkit yakni PLTG Tanung Priok dan PLTG Muara Karang terhenti. Lalu pasokan gas untuk pupuk khususnya ke PT Pupuk Kujang juga terhenti.
"Dari PLN sudah bilang jika gas dari ONWJ terhenti Jakarta gelap gulita. Dari Pupuk Kujang, pasti produksi pupuk turun drastis yang mengakibatkan petani kekurangan pasokan pupuk. Jadi efeknya ke mana-mana," ungkap Husein.
Ia mengungkapkan, Pertamina sudah menyatakan hal ini ke pemerintah. "Namun pemerintah tetap ingin membangun. Katanya tetap bisa dibangun tanpa harus memindahkan anjungan minyak ONWJ, karena ketika ada kapal besar masuk ke Cilamaya akan dikawal kapal-kapal kecil sehingga tidak mengenai jaringan pipa gas dan minyak di bawah laut," terang Husein. Namun bagi Pertamina, hal tersebut tetap menimbulkan risiko sangat tinggi, karena jaringan pipa di bawah laut Jawa khususnya melintasi perairan ke Pelabuhan Cilamaya sangat banyak.
"Di bawah itu banyak sekali pipa gas dan minyak. Arus di bawah kuat sekali, apalagi angin pada akhir tahun dan awal tahun kencang hingga 20 knot lebih. Kalau kapal besar tersebut jangkarnya terkena pipa, bahaya sekali. Lalu angin kencang membawa kapal tersebut menabrak anjungan, lebih bahaya lagi. Bagi kami risikonya tinggi, makanya kami ingin rencana itu ditinjau ulang," jelasnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)