Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan keluhan pengusaha setelah pemberlakuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengusaha mengaku merugi karena harus membayar iuran ganda asuransi kesehatan tenaga kerja.
"Perusahaan diwajibkan membayar iuran BPJS, tapi juga tetap harus membayar perusahaan penyedia asuransi jaminan kesehatan karyawan kami," kata Haryadi di Jakarta, Kamis, 20 November 2014.
Menurut DIA, penyebab iuran ganda karena ketidakjelasan aturan COB (coordinator of benefit) antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi komersial. Ketidakjelasan aturan COB itu mengakibatkan badan usaha membayar iuran ganda sehingga membebani keuangan perusahaan.
Setiap badan usaha diwajibkan ikut mengimplementasikan program JKN dengan mendaftarkan setiap karyawannya ke BPJS Kesehatan. Namun kebijakan itu menyulitkan perusahaan yang sudah terikat dengan perusahaan asuransi komersial.
Apindo, kata Hariyadi, meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 mengenai batas waktu dimulainya implementasi JKN. Pemerintah diharapkan segera berkonsolidasi dengan perusahaan yang telah menjalankan program swakelola jaminan kesehatan.
"Pekan ini, Apindo akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres 111. Mudah-mudahan pemerintah bisa memahami usulan Apindo tersebut," katanya.
Sebelumnya, Direktur PT Asuransi Sinarmas Dumasi Samosir mengeluh lantaran industri asuransi komersial merugi akibat penerapan sistem JKN. Menurut dia, BPJS Kesehatan seharusnya membenahi sistem sebagai coordinator of benefit (COB) bersama asuransi komersial.
Sejumlah perusahaan asuransi kesehatan swasta menyatakan keinginan mereka bergabung dengan BPJS. Penerapan asuransi wajib bagi semua warga menurunkan kinerja asuransi kesehatan swasta sebesar 15-30 persen. Penurunan itu terjadi karena perusahaan mengalihkan jaminan perlindungan ke asuransi wajib pemerintah.
Friday, November 21, 2014
Thursday, November 20, 2014
3 Modus Baru Mafia Migas Agar Tetap Untung
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyatakan modus operandi mafia migas mengalami pergeseran. Dalam wawancara, ia mengungkapkan setidaknya ada tiga modus baru mafia ini. Pertama, terjadi pergeseran fokus. Bila awalnya hanya berfokus pada penyelewengan di sektor hulu migas, sekarang para pemain dalam industri ini memilih modus bisnis di sisi hilir.
"Sekarang modus bisnis mafia makin ke hilir karena menjanjikan sekali," kata Faisal dalam wawancara di Jakarta, Rabu, 19 November 2014. Menurut Faisal, modus operandi mafia pada sepuluh tahun silam masih berkutat pada sektor hulu. Sebab, saat itu Indonesia masih sebagai negara pengekspor minyak dengan konsumsi yang masih lebih rendah dibandingkan produksi, yakni 390 ribu barel per hari banding 1,6 juta barel per hari.
Sekarang Indonesia dominan melakukan kegiatan impor minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak. Dengan produksi hanya sekitar 741 ribu barel per hari, konsumsi justru melonjak dua kali lipat mencapai 1,6 juta barel per hari. "Ada selisih 741 ribu barel per hari, dikalikan US$ 5 per barel saja sudah US$ 3,5 juta per hari, lebih menguntungkan," ujarnya.
Namun pemberantasan di sisi ini, menurut dia, cenderung lebih mudah. Selama ini kegiatan importasi minyak oleh PT Pertamina dilakukan oleh Petral, anak usaha yang berbasis di Singapura. Tim, menurut dia, bisa merekomendasikan pembenahan mekanisme jual-beli minyak pada institusi tersebut.
"Kami tidak prejudice. Kalau Petral ada gunanya, kenapa harus dibubarkan? Masalahnya hanya memperbaiki mekanisme agar lebih transparan dan akuntabel," ujar Faisal. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyarankan Presiden Joko Widodo membangun kilang minyak di Indonesia timur. "Kenapa tak ambil minyak dari Timor Leste, kan saudara sendiri," kata Faisal pada Rabu, 19 November 2014.
Faisal menggambarkan sistem pengambilan minyak dari Timor Leste seperti kerja sama antara Indonesia dan Angola. Hubungan antarpemerintah ini berlangsung antara Pertamina dan Sonangol EP dari Angola. "Semakin banyak pasar, semakin punya benchmark (patokan)," kata Faisal
Faisal berharap akan ada pertemuan antara Presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan kerja sama minyak ini. Cara lobi yang ditempuh dapat bermacam-macam, tapi harus ada pertemuan terlebih dahulu.
Saat ini Faisal menilai Indonesia membutuhkan dua kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel. Namun, sebelum pembangunan kilang, ada satu masalah yang harus terlebih dulu diatasi. Yakni, tangki penampungan minyak milik Indonesia tak berkapasitas besar.
"Tangki penampungan kita hanya cukup untuk 18 hari," ujarnya. Faisal berharap pemerintah akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan kapasitas sepuluh tahun lalu, yaitu untuk 30 hari. Hal ini dilihat sebagai suatu ironi, karena 18 hari hanya besaran untuk cadangan normal. "Seharusnya ada cadangan strategis," tuturnya.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri tengah menyusun anggota timnya yang akan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pada sektor minyak dan gas bumi. Faisal, antara lain, akan melibatkan personel Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"UKP4 sudah punya aksi pencegahan dan pemberantasan mafia migas. Rencana aksi, penanggung jawab, instansi terkait, kriteria keberhasilan, kami ajak saja masuk ke dalam," kata Faisal ketika ditemui di Jakarta, Rabu, 19 November 2014.
Pegiat antikorupsi, Teten Masduki, rencananya diajak bergabung dalam tim ini. Faisal juga berencana merekrut pengamat minyak dan gas, Pri Agung Rahmanto, perwakilan masyarakat sipil dari Extractive Industries Transparency Initiative, dan akademikus Universitas Gadjah Mada. "Ada yang berfungsi sebagai board, kemudian ada kelompok-kelompok kerjanya, hulu, hilir, dan lain-lain," kata Faisal.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas ditugasi untuk meninjau seluruh proses perizinan di sektor migas, dari hulu ke hilir. Selain itu, menyusun rekomendasi penataan ulang kelembagaan yang mengelola sektor migas, mempercepat revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan merevisi proses bisnis untuk menutup ruang gerak pemburu rente. Tim ini akan bekerja selama enam bulan setelah mendapat penugasan sejak November 2014.
"Sekarang modus bisnis mafia makin ke hilir karena menjanjikan sekali," kata Faisal dalam wawancara di Jakarta, Rabu, 19 November 2014. Menurut Faisal, modus operandi mafia pada sepuluh tahun silam masih berkutat pada sektor hulu. Sebab, saat itu Indonesia masih sebagai negara pengekspor minyak dengan konsumsi yang masih lebih rendah dibandingkan produksi, yakni 390 ribu barel per hari banding 1,6 juta barel per hari.
Sekarang Indonesia dominan melakukan kegiatan impor minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak. Dengan produksi hanya sekitar 741 ribu barel per hari, konsumsi justru melonjak dua kali lipat mencapai 1,6 juta barel per hari. "Ada selisih 741 ribu barel per hari, dikalikan US$ 5 per barel saja sudah US$ 3,5 juta per hari, lebih menguntungkan," ujarnya.
Namun pemberantasan di sisi ini, menurut dia, cenderung lebih mudah. Selama ini kegiatan importasi minyak oleh PT Pertamina dilakukan oleh Petral, anak usaha yang berbasis di Singapura. Tim, menurut dia, bisa merekomendasikan pembenahan mekanisme jual-beli minyak pada institusi tersebut.
"Kami tidak prejudice. Kalau Petral ada gunanya, kenapa harus dibubarkan? Masalahnya hanya memperbaiki mekanisme agar lebih transparan dan akuntabel," ujar Faisal. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyarankan Presiden Joko Widodo membangun kilang minyak di Indonesia timur. "Kenapa tak ambil minyak dari Timor Leste, kan saudara sendiri," kata Faisal pada Rabu, 19 November 2014.
Faisal menggambarkan sistem pengambilan minyak dari Timor Leste seperti kerja sama antara Indonesia dan Angola. Hubungan antarpemerintah ini berlangsung antara Pertamina dan Sonangol EP dari Angola. "Semakin banyak pasar, semakin punya benchmark (patokan)," kata Faisal
Faisal berharap akan ada pertemuan antara Presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan kerja sama minyak ini. Cara lobi yang ditempuh dapat bermacam-macam, tapi harus ada pertemuan terlebih dahulu.
Saat ini Faisal menilai Indonesia membutuhkan dua kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel. Namun, sebelum pembangunan kilang, ada satu masalah yang harus terlebih dulu diatasi. Yakni, tangki penampungan minyak milik Indonesia tak berkapasitas besar.
"Tangki penampungan kita hanya cukup untuk 18 hari," ujarnya. Faisal berharap pemerintah akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan kapasitas sepuluh tahun lalu, yaitu untuk 30 hari. Hal ini dilihat sebagai suatu ironi, karena 18 hari hanya besaran untuk cadangan normal. "Seharusnya ada cadangan strategis," tuturnya.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri tengah menyusun anggota timnya yang akan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pada sektor minyak dan gas bumi. Faisal, antara lain, akan melibatkan personel Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"UKP4 sudah punya aksi pencegahan dan pemberantasan mafia migas. Rencana aksi, penanggung jawab, instansi terkait, kriteria keberhasilan, kami ajak saja masuk ke dalam," kata Faisal ketika ditemui di Jakarta, Rabu, 19 November 2014.
Pegiat antikorupsi, Teten Masduki, rencananya diajak bergabung dalam tim ini. Faisal juga berencana merekrut pengamat minyak dan gas, Pri Agung Rahmanto, perwakilan masyarakat sipil dari Extractive Industries Transparency Initiative, dan akademikus Universitas Gadjah Mada. "Ada yang berfungsi sebagai board, kemudian ada kelompok-kelompok kerjanya, hulu, hilir, dan lain-lain," kata Faisal.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas ditugasi untuk meninjau seluruh proses perizinan di sektor migas, dari hulu ke hilir. Selain itu, menyusun rekomendasi penataan ulang kelembagaan yang mengelola sektor migas, mempercepat revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan merevisi proses bisnis untuk menutup ruang gerak pemburu rente. Tim ini akan bekerja selama enam bulan setelah mendapat penugasan sejak November 2014.
Pengusaha Diminta Daftarkan Karyawan Ke BPJS dan Karyawan Diminta Laporkan Pengusaha Yang Tidak Daftar BPJS Agar Bisa Dipidana
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang melaporkan 150 dari 500-an perusahaan di wilayah Malang Raya ke kejaksaan negeri setempat. Wilayah Malang Raya mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Sri Subekti mengatakan pihaknya terpaksa melaporkan 150 perusahaan tersebut ke kejaksaan karena belum menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami sudah surati mereka sejak Juni. Kami juga sudah beri dua kali peringatan, tapi tak dipatuhi. Ya, terpaksa diserahkan ke kejaksaan saja untuk ditangani," kata Sri, Kamis, 10 Juli 2014.
Sri menduga perusahaan ogah mendaftar karena kondisi keuangan mereka tidak memadai untuk membayar premi jaminan sosial, juga karena pada dasarnya tak punya itikad baik. Padahal, ia menegaskan, perusahaan wajib membayar premi jaminan sosial kepada karyawannya lewat BPJS sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kepanjen Soemarsono mengatakan instansinya menerima 15 surat kuasa khusus atau SSK dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih iuran BPJS pada perusahaan-perusahaan penunggak. Lama tunggakan iuran antara tiga sampai enam bulan dengan total tunggakan Rp 500 juta.
"Kami bertindak sebagai pengacara negara untuk menagih ke mereka. Umumnya mengaku menunggak karena kondisi perusahaan. Ada yang rugi sehingga tak sanggup bayar. Kami harapkan semua masalah itu beres di tahun ini," kata Soemarsono.
Sejauh ini perusahaan-perusahaan penunggak bersikap kooperatif. Kejaksaan berhasil menagih Rp 107 juta. Uang tunggakan ini disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan semua perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hanif berjanji akan mendatangi kantor perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan karyawannya dalam program tersebut.
"Saya datang ke sana untuk membela hak pekerja yang diperintah undang-undang," kata Hanif seusai rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya pada Kamis, 6 November 2014.
Langkah ini diambil untuk mempercepat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan jaminan sosial pekerja dan buruh dapat berjalan dengan baik. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi prioritas kujungan Hanif. Ia mendengar masih banyak keryawan perusahaan tersebut yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. "Saya datang ke sana untuk membela hak pekerja yang diperintah undang-undang," kata dia.
Untuk meningkatkan kepesertaan, menurut Hanif, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sudah menyepakati sistem pengawasan terpadu. Bentuk realistik dari pengawasan tersebut adalah pemberlakuan sistem reward and punishment. Perusahaan yang tetap tidak mendaftarkan karyawannya, akan mendapat sanksi dari Kemnaker.
“Prinsipnya kita akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi amanat dari undang-undang dan mengambil penindakan tegas sebagai bentuk pengawasan,” kata Hanif.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Sri Subekti mengatakan pihaknya terpaksa melaporkan 150 perusahaan tersebut ke kejaksaan karena belum menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami sudah surati mereka sejak Juni. Kami juga sudah beri dua kali peringatan, tapi tak dipatuhi. Ya, terpaksa diserahkan ke kejaksaan saja untuk ditangani," kata Sri, Kamis, 10 Juli 2014.
Sri menduga perusahaan ogah mendaftar karena kondisi keuangan mereka tidak memadai untuk membayar premi jaminan sosial, juga karena pada dasarnya tak punya itikad baik. Padahal, ia menegaskan, perusahaan wajib membayar premi jaminan sosial kepada karyawannya lewat BPJS sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kepanjen Soemarsono mengatakan instansinya menerima 15 surat kuasa khusus atau SSK dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih iuran BPJS pada perusahaan-perusahaan penunggak. Lama tunggakan iuran antara tiga sampai enam bulan dengan total tunggakan Rp 500 juta.
"Kami bertindak sebagai pengacara negara untuk menagih ke mereka. Umumnya mengaku menunggak karena kondisi perusahaan. Ada yang rugi sehingga tak sanggup bayar. Kami harapkan semua masalah itu beres di tahun ini," kata Soemarsono.
Sejauh ini perusahaan-perusahaan penunggak bersikap kooperatif. Kejaksaan berhasil menagih Rp 107 juta. Uang tunggakan ini disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan semua perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hanif berjanji akan mendatangi kantor perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan karyawannya dalam program tersebut.
"Saya datang ke sana untuk membela hak pekerja yang diperintah undang-undang," kata Hanif seusai rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya pada Kamis, 6 November 2014.
Langkah ini diambil untuk mempercepat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan jaminan sosial pekerja dan buruh dapat berjalan dengan baik. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi prioritas kujungan Hanif. Ia mendengar masih banyak keryawan perusahaan tersebut yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. "Saya datang ke sana untuk membela hak pekerja yang diperintah undang-undang," kata dia.
Untuk meningkatkan kepesertaan, menurut Hanif, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sudah menyepakati sistem pengawasan terpadu. Bentuk realistik dari pengawasan tersebut adalah pemberlakuan sistem reward and punishment. Perusahaan yang tetap tidak mendaftarkan karyawannya, akan mendapat sanksi dari Kemnaker.
“Prinsipnya kita akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi amanat dari undang-undang dan mengambil penindakan tegas sebagai bentuk pengawasan,” kata Hanif.
Daftar Saham Yang Akan Terkoreksi Karena Kenaikan BI Rate
Kebijajan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen disambut negatif oleh pelaku pasar modal. Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan bakal terkoreksi lantaran kebijakan pengetatan moneter ini.
Analis dari Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan pergerakan semua sektor saham bakal mengalami koreksi pada hari ini, Rabu, 19 November 2014. Namun titik beban IHSG diperkirakan akan berada pada sektor perbankan yang terbebani dengan kenaikan BI Rate. “Secara umum, bakal terjadi koreksi pada saham-saham perbankan,” ujarnya.
Secara teknikal, ujar Kiswoyo, harga saham-saham perbankan, seperti BBRI, BMRI, dan BBCA, sudah terlampau mahal. Sebagian investor biasanya bakal bersikap rasional untuk melepas sementara waktu kepemilikan saham tersebut.
Kepala Riset Panin Sekuritas Purwoko Sartono mengatakan, secara historis saat menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, IHSG cenderung mengalami koreksi sebelum kemudian menguat dalam waktu yang lama. Potensi koreksi dalam jangka pendek semakin kuat setelah kenaikan BI Rate.
Purwoko menyarankan investor berhati-hati melakukan perdagangan, terutama pada saham-saham konstruksi, seperti ADHI dan WIKA. Alasannya, harga sebagian saham konstruksi sudah terlampau mahal. Sektor tersebut juga rentan dilanda aksi jual pasca-kenaikan BI Rate. Dia memperkirakan IHSG tertekan pada level 5.070-5.125.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menguat tajam, merespons realisasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Investor yang yakin pada prospek jangka panjang IHSG beramai-ramai mengakumulasi kepemilikan saham.
Pada penutupan perdagangan Selasa, 18 November 2014, IHSG naik 48,53 poin (0,96 persen) pada level 5.102. Menurut kepala riset PT Panin Sekuritas, Purwoko Sartono, laju IHSG ditopang sentimen kenaikan harga BBM. Investor yakin dengan skenario kompensasi dan pengalihan subsidi yang disiapkan oleh pemerintah Joko Widodo. “Penguatan IHSG juga didorong optimisme investor atas kesiapan pengalihan subsidi yang dipandang lebih siap,” kata dia.
Meski demikian, Purwoko meragukan tren penguatan IHSG akan konsisten berlangsung dalam jangka pendek. Dia beralasan, secara historis, laju indeks biasanya cenderung menyesuaikan teknis terlebih dahulu sebelum menguat secara signfikan dalam waktu yang lama. “Jika mengacu pada fakta historis, potensi koreksi jangka pendek memang besar,” tuturnya. (Baca juga: IHSG Dipicu Jokowi, Dihadang Isu BBM).
Purwoko menyarankan, agar investor berhati-hati berdagang, terutama pada sektor saham konstruksi, seperti ADHI dan WIKA. Harga sebagian saham konstruksi yang sudah terlampau mahal membuat sektor tersebut cukup rentan dilanda aksi jual.
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia diperkirakan menghambat laju indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Rabu, 19 November 2014. Analis dari Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan kenaikan BI Rate membuat investor semakin terpancing mengambil untung (profit taking) yang bisa menyebabkan harga saham merosot.
“Seusai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, sebagian investor yang ingin profit taking semakin merasa memiliki alasan untuk melakukannya,” kata Kiswoyo.
Seperti diketahui, bank sentral menaikkan BI Rate dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen. Bank Indonesia menyatakan langkah ini adalah bagian dari lima bauran kebijakan untuk mendukung stabilitas moneter pasca-kenaikan harga BBM. Kenaikan suku bunga dianggap mampu meredam inflasi yang muncul setelah harga BBM melonjak Rp 2.000 per liter.
Namun, kata Kiswoyo, kenaikan BI Rate membuat persepsi investor terhadap pasar saham semakin negatif. Sebab, selain bisa membebani kinerja perekonomian, kenaikan BI Rate memberi kesan adanya kepanikan otoritas moneter dalam menghadapi kenaikan harga BBM.
Idealnya, tutur Kiswoyo, kenaikan BI Rate diumumkan seusai rapat rutin Dewan Gubernur BI yang dilakukan setiap bulan. "Sikap buru-buru membangun anggapan bahwa BI tak siap menghadapi realisasi kenaikan BBM bersubsidi,” ujarnya.
IHSG diprediksi cenderung tertekan pada hari ini dan bergerak dalam rentang level 5.070 – 5.125. Laju bursa saham regional yang belum kondusif, kata Purwoko, semestinya menambah kehati-hatian investor dalam berdagang saham.
Analis dari Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan pergerakan semua sektor saham bakal mengalami koreksi pada hari ini, Rabu, 19 November 2014. Namun titik beban IHSG diperkirakan akan berada pada sektor perbankan yang terbebani dengan kenaikan BI Rate. “Secara umum, bakal terjadi koreksi pada saham-saham perbankan,” ujarnya.
Secara teknikal, ujar Kiswoyo, harga saham-saham perbankan, seperti BBRI, BMRI, dan BBCA, sudah terlampau mahal. Sebagian investor biasanya bakal bersikap rasional untuk melepas sementara waktu kepemilikan saham tersebut.
Kepala Riset Panin Sekuritas Purwoko Sartono mengatakan, secara historis saat menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, IHSG cenderung mengalami koreksi sebelum kemudian menguat dalam waktu yang lama. Potensi koreksi dalam jangka pendek semakin kuat setelah kenaikan BI Rate.
Purwoko menyarankan investor berhati-hati melakukan perdagangan, terutama pada saham-saham konstruksi, seperti ADHI dan WIKA. Alasannya, harga sebagian saham konstruksi sudah terlampau mahal. Sektor tersebut juga rentan dilanda aksi jual pasca-kenaikan BI Rate. Dia memperkirakan IHSG tertekan pada level 5.070-5.125.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menguat tajam, merespons realisasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Investor yang yakin pada prospek jangka panjang IHSG beramai-ramai mengakumulasi kepemilikan saham.
Pada penutupan perdagangan Selasa, 18 November 2014, IHSG naik 48,53 poin (0,96 persen) pada level 5.102. Menurut kepala riset PT Panin Sekuritas, Purwoko Sartono, laju IHSG ditopang sentimen kenaikan harga BBM. Investor yakin dengan skenario kompensasi dan pengalihan subsidi yang disiapkan oleh pemerintah Joko Widodo. “Penguatan IHSG juga didorong optimisme investor atas kesiapan pengalihan subsidi yang dipandang lebih siap,” kata dia.
Meski demikian, Purwoko meragukan tren penguatan IHSG akan konsisten berlangsung dalam jangka pendek. Dia beralasan, secara historis, laju indeks biasanya cenderung menyesuaikan teknis terlebih dahulu sebelum menguat secara signfikan dalam waktu yang lama. “Jika mengacu pada fakta historis, potensi koreksi jangka pendek memang besar,” tuturnya. (Baca juga: IHSG Dipicu Jokowi, Dihadang Isu BBM).
Purwoko menyarankan, agar investor berhati-hati berdagang, terutama pada sektor saham konstruksi, seperti ADHI dan WIKA. Harga sebagian saham konstruksi yang sudah terlampau mahal membuat sektor tersebut cukup rentan dilanda aksi jual.
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia diperkirakan menghambat laju indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Rabu, 19 November 2014. Analis dari Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan kenaikan BI Rate membuat investor semakin terpancing mengambil untung (profit taking) yang bisa menyebabkan harga saham merosot.
“Seusai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, sebagian investor yang ingin profit taking semakin merasa memiliki alasan untuk melakukannya,” kata Kiswoyo.
Seperti diketahui, bank sentral menaikkan BI Rate dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen. Bank Indonesia menyatakan langkah ini adalah bagian dari lima bauran kebijakan untuk mendukung stabilitas moneter pasca-kenaikan harga BBM. Kenaikan suku bunga dianggap mampu meredam inflasi yang muncul setelah harga BBM melonjak Rp 2.000 per liter.
Namun, kata Kiswoyo, kenaikan BI Rate membuat persepsi investor terhadap pasar saham semakin negatif. Sebab, selain bisa membebani kinerja perekonomian, kenaikan BI Rate memberi kesan adanya kepanikan otoritas moneter dalam menghadapi kenaikan harga BBM.
Idealnya, tutur Kiswoyo, kenaikan BI Rate diumumkan seusai rapat rutin Dewan Gubernur BI yang dilakukan setiap bulan. "Sikap buru-buru membangun anggapan bahwa BI tak siap menghadapi realisasi kenaikan BBM bersubsidi,” ujarnya.
IHSG diprediksi cenderung tertekan pada hari ini dan bergerak dalam rentang level 5.070 – 5.125. Laju bursa saham regional yang belum kondusif, kata Purwoko, semestinya menambah kehati-hatian investor dalam berdagang saham.
Daftar Perusahaan Asuransi Yang Merugi Karena Program BPJS
Direktur PT Asuransi Sinarmas Dumasi Samosir mengeluh lantaran industri asuransi komersial merugi akibat penerapan sistem jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut dia, BPJS Kesehatan seharusnya membenahi sistem sebagaicoordinator of benefit (COB) bersama asuransi komersial.
"Kami mendukung BPJS Kesehatan, bukan menolak. Tapi harus memiliki benefit kepada semua stakeholder," katanya di Jakarta, Kamis, 20 November 2014. Selama ini, perusahaan asuransi swasta belum tergabung ke dalam BPJS.
Menurut dia, belum ada kejelasan tentang COB, sehingga sebuah badan usaha membayar iuran ganda--kepada BPJS dan penyedia asuransi.
"Perusahaan tetap harus ikut BPJS, namun dengan risiko tetap membayar layanan asuransi komersial. Karena karyawan tidak mau turun benefit-nya sehingga klien malah menjadi double cost," katanya.
Dumasi mengatakan, sebenarnya ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Menurut dia, BPJS Kesehatan seharusnya memberi ruang bagi industri asuransi untuk memaksimalkan penyediaan layanan asuransi bagi individu ataupun kelompok di luar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dia juga berharap segera ada penyempurnaan petunjuk teknis COB dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan asuransi kesehatan swasta menyatakan keinginan mereka bergabung dengan BPJS. Penerapan asuransi wajib bagi seluruh warga menurunkan kinerja asuransi kesehatan swasta sebesar 15-30 persen. Penurunan itu terjadi karena perusahaan mengalihkan jaminan perlindungan ke asuransi wajib pemerintah.
"Kami mendukung BPJS Kesehatan, bukan menolak. Tapi harus memiliki benefit kepada semua stakeholder," katanya di Jakarta, Kamis, 20 November 2014. Selama ini, perusahaan asuransi swasta belum tergabung ke dalam BPJS.
Menurut dia, belum ada kejelasan tentang COB, sehingga sebuah badan usaha membayar iuran ganda--kepada BPJS dan penyedia asuransi.
"Perusahaan tetap harus ikut BPJS, namun dengan risiko tetap membayar layanan asuransi komersial. Karena karyawan tidak mau turun benefit-nya sehingga klien malah menjadi double cost," katanya.
Dumasi mengatakan, sebenarnya ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Menurut dia, BPJS Kesehatan seharusnya memberi ruang bagi industri asuransi untuk memaksimalkan penyediaan layanan asuransi bagi individu ataupun kelompok di luar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dia juga berharap segera ada penyempurnaan petunjuk teknis COB dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan asuransi kesehatan swasta menyatakan keinginan mereka bergabung dengan BPJS. Penerapan asuransi wajib bagi seluruh warga menurunkan kinerja asuransi kesehatan swasta sebesar 15-30 persen. Penurunan itu terjadi karena perusahaan mengalihkan jaminan perlindungan ke asuransi wajib pemerintah.
Ekonomi Indonesia Alami Penurunan
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan pertumbuhan ekonomi domestik pada 2014 masih mengalami penurunan melanjutkan tren sejak 2013. "Ini karena ekonomi global yang masih terbatas dan sarat ketidakpastian," ujar Agus dalam pidatonya dengan tema "Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural" yang disampaikan dalam acara Dinner Bankers di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, malam ini.
Agus mengatakan saat ini ekspor Indonesia menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama. Selain itu merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi yang perekonomiannya berbasis ekspor produk ekstraktif menurun drastis. "Terutama Sumatera dan Kalimantan," ujar dia.
Dia menambahkan, lemahnya ketahanan energi juga menyebabkan kebutuhan energi tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan masih terus mengimpor. Ketahanan energi yang lemah juga menyebabkan pemerintah perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 untuk menjaga kesinambungan fiskal. Hal inilah yang juga memicu inflasi yang tekanannya masih dirasakan sampai awal 2014.
Hal lain yang menjadi alasan kendala perkembangan ekonomi domestik adalah struktur produksi yang rapuh di tengah tekanan eksternal. Hal ini membuat laju pertumbuhan nasional terkendala oleh defisit neraca transaksi berjalan. "Dan sudah berlangsung selama tiga tahun," ujar dia.
Akibatnya, depresiasi kurs menjadi tak terhindarkan dan bahkan diperlukan untuk memastikan defisit tersebut tidak membesar dan perlambatan ekonomi terkendali. "Sejak Mei 2013 sampai pertengahan November 2014, kurs telah terdepresiasi sebesar 25,5 persen," kata Agus.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan dalam beberapa tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan menapaki jalan bergelombang. "Hal tersebut seiring dengan perekonomian domestik kita yang semakin terintegrasi ke dunia," ujar Agus dalam pidato dengan tema "Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural" yang disampaikan dalam acara Dinner Bankers di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, malam ini.
Agus mengatakan memang perekonomian global mulai terlihat pulih tapi dengan laju pertumbuhan yang masih terlalu rendah dan sangat rentan. Saat ini memang Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan konsisten. "Walau tren pertumbuhannya menurun dibandingkan sebelum krisis global," ujar Agus.
Selain itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang juga masih terbilang rapuh. "Ancaman deflasi masih membayangi kedua perekonomian di negara tersebut," ujar dia. Hal lain yang memberatkan adalah belum berimbangnya kinerja ekonomi negara maju, yaitu Cina sebagai salah satu penopang ekonomi global tumbuh melambat. "Perlambatan ekonomi Cina sebagai sentra manufaktur global ini perlu diwaspadai," ujar Agus. "Karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar ke perdagangan dunia."
Karena itu, dinamika global sampai akhir 2014 tersebut, menandakan ekonomi dunia saat ini dan mungkin sampai tahun depan masih terbang dengan satu mesin. Dampaknya adalah sengitnya persaingan memperebutkan pasar ekspor global.
Agus mengatakan saat ini ekspor Indonesia menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama. Selain itu merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi yang perekonomiannya berbasis ekspor produk ekstraktif menurun drastis. "Terutama Sumatera dan Kalimantan," ujar dia.
Dia menambahkan, lemahnya ketahanan energi juga menyebabkan kebutuhan energi tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan masih terus mengimpor. Ketahanan energi yang lemah juga menyebabkan pemerintah perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 untuk menjaga kesinambungan fiskal. Hal inilah yang juga memicu inflasi yang tekanannya masih dirasakan sampai awal 2014.
Hal lain yang menjadi alasan kendala perkembangan ekonomi domestik adalah struktur produksi yang rapuh di tengah tekanan eksternal. Hal ini membuat laju pertumbuhan nasional terkendala oleh defisit neraca transaksi berjalan. "Dan sudah berlangsung selama tiga tahun," ujar dia.
Akibatnya, depresiasi kurs menjadi tak terhindarkan dan bahkan diperlukan untuk memastikan defisit tersebut tidak membesar dan perlambatan ekonomi terkendali. "Sejak Mei 2013 sampai pertengahan November 2014, kurs telah terdepresiasi sebesar 25,5 persen," kata Agus.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan dalam beberapa tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan menapaki jalan bergelombang. "Hal tersebut seiring dengan perekonomian domestik kita yang semakin terintegrasi ke dunia," ujar Agus dalam pidato dengan tema "Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural" yang disampaikan dalam acara Dinner Bankers di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, malam ini.
Agus mengatakan memang perekonomian global mulai terlihat pulih tapi dengan laju pertumbuhan yang masih terlalu rendah dan sangat rentan. Saat ini memang Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan konsisten. "Walau tren pertumbuhannya menurun dibandingkan sebelum krisis global," ujar Agus.
Selain itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang juga masih terbilang rapuh. "Ancaman deflasi masih membayangi kedua perekonomian di negara tersebut," ujar dia. Hal lain yang memberatkan adalah belum berimbangnya kinerja ekonomi negara maju, yaitu Cina sebagai salah satu penopang ekonomi global tumbuh melambat. "Perlambatan ekonomi Cina sebagai sentra manufaktur global ini perlu diwaspadai," ujar Agus. "Karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar ke perdagangan dunia."
Karena itu, dinamika global sampai akhir 2014 tersebut, menandakan ekonomi dunia saat ini dan mungkin sampai tahun depan masih terbang dengan satu mesin. Dampaknya adalah sengitnya persaingan memperebutkan pasar ekspor global.
Tuesday, November 18, 2014
Bank Tabungan Negara BTN Tidak Akan Naikan Suku Bunga Kredit
PT Bank Tabungan Negara (BTN) masih mengkaji kenaikan suku bunga kredit perumahan rakyat (KPR). Seiring dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25basis point menjadi 7,75%.
Direktur Utama BTN Maryono mengaku harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menaikkan bunga kredit. Terutama kondisi pasar. "Selama ini suku bunga KPR selalu kami sesuaikan dengan kajian-kajian yang ada di dalam suku bunga. Jadi lihat dulu daripada kondisi market," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11/2014)
Bank pelat merah ini akan mengkaji selama dua bulan ke depan sebelum mengambil keputusan. Belum dapat dipastikan bunga KPR yang berkisar 9-11% akan berubah. "Sebulan atau dua bulan. Tidak otomatis langsung KPR akan naik," sebutnya.
Ia menjelaskan, KPR berbeda dengan kredit lainnya yang bisa dengan cepat menyesuaikan bunga. KPR, menurut Maryono, berlangsung dalam jangka panjang yang memperhitungkan banyak hal. "Kalau cost of fund kita masih relatif rendah, kita nggak ada menaikkan KPR. Karena KPR kan jangka panjang, beda dengan suku bunga kredit. Lain. Mungkin bisa cepat menyesuaikan," terangnya.
Maryono memaklumi kebijakan suku bunga acuan sebagai respons BI atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, hal ini bisa membuat inflasi naik tinggi. "Makanya kita akan meningkatkan policy kita, supaya NPL tidak naik. Kita tidak mengatakan akan menaikkan atau tidak, tapi BTN akan mengkaji," terangnya.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 7,25%. Bagaimana dengan nasib bunga kredit seperti kredit pemilikan rumah (KPR)?
Head of Operation and Business Development Panin Rudiyanto mengatakan, suku bunga KPR tidak akan mengalami kenaikan meskipun BI Rate mengalami kenaikan. "BI Rate naik jadi 7,25%, feeling saya, bunga KPR nggak akan naik. Kalau pun naik, itu karena alasan lain, bukan karena kenaikan BI Rate," ujar dia saat dihubungi, Rabu (19/11/2014).
Alasannya, lanjut dia, lantaran saat ini kondisi penyaluran kredit di sektor pemilikan rumah memang sudah ketat. Sehingga, perbankan tidak perlu menaikkan bunga KPR-nya untuk mengerem penyaluran kredit perbankan.
"BI Rate dinaikkan memang untuk mengerem laju penyaluran kredit. Tapi kan, untuk pemilikan rumah, dengan adanya LTV (loan to value) saja itu sudah membuat kredit perumahan sangat ketat. Jadi bank nggak perlu naikin suku bunga," tutur dia.
Kenaikan BI Rate ini, ia memandang, lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi peluang inflasi lanjutan. "Jadi untuk suku bunga kredit konsumtif saya pribadi memandang tidak akan terpengaruh. Masih akan berkisar 10-12%," pungkas dia.
Direktur Utama BTN Maryono mengaku harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menaikkan bunga kredit. Terutama kondisi pasar. "Selama ini suku bunga KPR selalu kami sesuaikan dengan kajian-kajian yang ada di dalam suku bunga. Jadi lihat dulu daripada kondisi market," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11/2014)
Bank pelat merah ini akan mengkaji selama dua bulan ke depan sebelum mengambil keputusan. Belum dapat dipastikan bunga KPR yang berkisar 9-11% akan berubah. "Sebulan atau dua bulan. Tidak otomatis langsung KPR akan naik," sebutnya.
Ia menjelaskan, KPR berbeda dengan kredit lainnya yang bisa dengan cepat menyesuaikan bunga. KPR, menurut Maryono, berlangsung dalam jangka panjang yang memperhitungkan banyak hal. "Kalau cost of fund kita masih relatif rendah, kita nggak ada menaikkan KPR. Karena KPR kan jangka panjang, beda dengan suku bunga kredit. Lain. Mungkin bisa cepat menyesuaikan," terangnya.
Maryono memaklumi kebijakan suku bunga acuan sebagai respons BI atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, hal ini bisa membuat inflasi naik tinggi. "Makanya kita akan meningkatkan policy kita, supaya NPL tidak naik. Kita tidak mengatakan akan menaikkan atau tidak, tapi BTN akan mengkaji," terangnya.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 7,25%. Bagaimana dengan nasib bunga kredit seperti kredit pemilikan rumah (KPR)?
Head of Operation and Business Development Panin Rudiyanto mengatakan, suku bunga KPR tidak akan mengalami kenaikan meskipun BI Rate mengalami kenaikan. "BI Rate naik jadi 7,25%, feeling saya, bunga KPR nggak akan naik. Kalau pun naik, itu karena alasan lain, bukan karena kenaikan BI Rate," ujar dia saat dihubungi, Rabu (19/11/2014).
Alasannya, lanjut dia, lantaran saat ini kondisi penyaluran kredit di sektor pemilikan rumah memang sudah ketat. Sehingga, perbankan tidak perlu menaikkan bunga KPR-nya untuk mengerem penyaluran kredit perbankan.
"BI Rate dinaikkan memang untuk mengerem laju penyaluran kredit. Tapi kan, untuk pemilikan rumah, dengan adanya LTV (loan to value) saja itu sudah membuat kredit perumahan sangat ketat. Jadi bank nggak perlu naikin suku bunga," tutur dia.
Kenaikan BI Rate ini, ia memandang, lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi peluang inflasi lanjutan. "Jadi untuk suku bunga kredit konsumtif saya pribadi memandang tidak akan terpengaruh. Masih akan berkisar 10-12%," pungkas dia.
Subscribe to:
Posts (Atom)