Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam sebulan terakhir telah menerima 41 pengaduan terkait problematika dari industri tekstil dan sepatu. Laporan ini telah dilimpahkan ke Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu (DKI-TS) yang dibentuk pada 9 Oktober 2015. “Dari jumlah tersebut (41 pengaduan) terdapat beragam persoalan yang secara cermat telah diurai pokok permasalahannya dan dipertemukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan resminya, Sabtu (7/11).
Franky Sibarani mencontohkan beberapa perusahaan tekstil yang mengeluhkan kesulitan biaya opersional akibat persoalan listrik. Untuk mengatasi permasalahan listrik ini, lanjutnya, DKI-TS melakukan mediasi antara perusahaan dengan PLN. “Jadi perusahaan keberatan dengan rencana kenaikan tarif PLN dari tarif regular menjadi tarif premium mulai Desember 2015, ini kami mediasi dengan pertemuan dengan PLN,” ungkapnya.
Menurut Franky, hasil dari mediasi cukup positif ditandai dengan diberikan penundaan kenaikan tarif premium selama enam bulan. Setelah itu, PLN akan kembali membahas apakah masih perlu diberikan keringanan tersebut. Selain itu, tambah Franky, persoalan lainnya adalah terkait masa pemberlakukan harga diskon listrik 30 persen yang hingga kini belum ada aturan pemberlakuannya. Hasil komunikasi tim DKI-TS, rencana diskon tarif listrik tersebut seharusnya diberlakukan mulai Jumat (6/11).
Dalam paket ekonomi jilid III yang dirilis bulan lalu, pemerintah mengeluarkan stimulus untuk menjawab kebutuhan industri, salah satunya berupa penurunan tarif listrik dan diskon tarif sebesar 30 persen untuk pemakaian pukul 23.00-08.00 pagi. "Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi beban industri padat karya," kata Franky. Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu dibentuk BKPM bersama Kementerian terkait lainnya untuk membantu investor existing, sehingga dapat mencegah PHK. Desk investasi ini terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai), dan kementerian terkait lainnya, serta didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).
BKPM melaporkan sepanjang periode Januari – September 2015 realisasi investasi industri tekstil dan produk tekstil mencapai 523 proyek dengan nilai investasi Rp 5,85 triliun. Investasi di sektor tekstil dan produk tekstil masih didominasi oleh industri pakaian jadi dengan jumlah 203 proyek dan nilai investasi Rp 1,33 triliun diikuti oleh industri tekstil lainnya sebanyak 42 proyek dengan nilai Rp 224 miliar, dan industri penyelesaian akhir tekstil sebanyak 41 proyek dengan nilai Rp 155,8 miliar.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan ke dalam Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu guna menyisir permasalahan investor terkait barang ilegal dan pakaian bekas. Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan desk tersebut sudah menetapkan langkah jangka pendek dan jangka menengah dalam membantu investor tekstil dan sepatu. Dia merinci, langkah jangka pendek yang dilakukan oleh Desk Khusus Investasi adalah memanggil satu per satu 13 perusahaan yang sudah mengadukan masalahnya kepada asosiasi.
“Sementara langkah jangka menengah yang dilakukan adalah melibatkan DJBC untuk penanganan produk ilegal dan pakaian bekas yang banyak beredar,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (12/10). Menurut Franky, keterlibatan DJBC penting dilakukan karena salah satu masalah yang dihadapi investor tekstil dan sepatu adalah maraknya barang ilegal dan produk pakaian bekas, sehingga menggerus pasar produk yang dihasilkan di tengah menurunnya daya beli masyarakat saat ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan DJBC untuk sama-sama dan secepatnya mengatasi masalah peredaran barang illegal dan produk pakaian bekas. Di sini peran serta pelaku usaha yang patuh aturan dan asosiasi sangat membantu,”jelas Franky. Ia menambahkan, langkah penanganan barang ilegal dan produk pakaian bekas ini merupakan respon atas salah satu dari empat permasalahan yang dihadapi investor tekstil dan sepatu, yaitu, pertama membanjirnya produk ilegal dan pakaian bekas.
“Masalah lain yang dihadapi investor tekstil dan sepatu adalah meningkatnya biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan daya beli masyarakat, dan persoalan hubungan industrial yang dapat mengurangi produktivitas perusahaan,” katanya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengaku lembaganya siap untuk menangani persoalan barang ilegal dan produk pakaian bekas yang dihadapi oleh investor tekstil dan sepatu. Ia menyatakan pihaknya tengah merumuskan langkah aksi bersama dengan BKPM dalam kerangka Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. “Kami tentu akan memperkuat Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu guna mencegah terjadinya PHK di kedua sektor tersebut,” jelas Heru.
Franky Sibarani juga mengungkapkan, Desk Khusus Investasi tersebut dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan one on one 13 investor tekstil existing yang sudah memasukkan pengaduan melalui asosiasi. “Dari jumlah 13 perusahaan tersebut, delapan perusahaan diantaranya akan mengurangi volume produksinya, dan lima perusahaan berencana untuk tutup,” ungkapnya. Menurut Franky, pertemuan one on one diperlukan karena permasalahan yang dihadapi investor berbeda-beda sehingga fasilitasi yang dilakukan juga berbeda.
“Jadi contohnya kalau investor menghadapi permasalahan dalam membayar tagihan listrik, kami akan menghubungkan dengan PLN untuk mendapatkan fasilitas membayar dengan mencicil. Demikian pula jika yang dihadapi masalah pembayaran pajak, akan dihubungkan dengan Ditjen Pajak untuk skema pembayaran dengan mengangsur,” paparnya. Untuk diketahui, Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu dibentuk BKPM bersama Kementerian terkait lainnya untuk membantu investor existing, sehingga dapat mencegah Pemutusah Hubungan Kerja (PHK).
Desk investasi ini terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai), dan kementerian terkait lainnya, serta didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).
Sunday, November 8, 2015
Asian Agri Bangun 20 Pembangkit Listrik Biogas
PT Asian Agri berencana berinvestasi di pembangkit listrik tenaga biogas dengan memanfaatkan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan itu di tiga provinsi. Rencananya, sampai 2020, akan dibangun 20 unit pembangkit listrik tenaga biogas. “Kami sudah membangun lima unit, tiga lagi mudah-mudahan bisa beroperasi tahun depan,” kata Freddy Widjaya, General Manager Asian Agri, di Singapura, Jumat (6/11).
Freddy mengatakan, untuk membangun pembangkit listrik tenaga biogas itu, perusahaannya berinvestasi sebesar US$4,7 juta. Tiap-tiap pembangkit mampu memproduksi 2 Megawatt listrik. “Listrik yang dihasilkan 20-25 persen untuk domestik, sisanya adalah potensi yang bisa kami jual kepada PLN,” kata Freddy lagi. Pembangkit listrik tenaga biogas ini mengandalkan bahan baku gas metana yang keluar dari limbah hasil pengolahan minyak sawit. Caranya, lokasi pembuangan limbah ditutup, lalu gas metana yang dihasilkan dialirkan ke pembangkit untuk diubah jadi listrik.
Asian Agri beroperasi di provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Mereka mengelola 27 kebun sawit dan 20 pabrik pengolahan sawit. Total lahan yang mereka kelola mencapai 160 ribu hektare, di mana 100 hektare adalah perkebunan inti dan sisanya adalah milik petani plasma dan swadaya.
PT Asian Agri akan mengembangkan produk turunan sawit berupa biogas pada semester I tahun depan dalam rangka diversifikasi bisnis. Untuk itu, perseroan telah menyiapkan lima rancangan proyek untuk menyukseskan bisnis barunya itu. "Kita tunggu saja kapan tanggal mainnya, namun harapan kita sih first half 2015 sudah pada tahapconditioning" ujar Freddy Widjaya, General Manager PT Asian Agri di Jakarta, Jumat (12/12).
Kendati demikian, Freddy Widjaya mengatakan perusahaannya belum berniat untuk menambah produksi kelapa sawit (CPO) pada tahun depan. Produksi CPO tahun depan diperkirakan masih berada di kisaran 1 juta metrik ton, dengan komposisi 50 persen dari produksi lahan inti dan 50 persen dari lahan plasma dan swadaya. "Kita masih fokus pada sistem intensifikasi. Kita planting, replanting, dan replanting lagi, jadinya tahun depan secara produksi angkanya masih stabil di 1 juta metrik ton. Kan cuma ganti pohon terus tanam lagi" terang Freddy.
Sejalan dengan itu, Freddy mengatakan pihaknya juga belum akan membuka lahan inti baru karena masih fokus mengembangkan 5.000 hingga 7.000 hektar lahan yang tersedia dengan sistem replanting atau menggantikan tanaman-tanaman yang sudah berumur tua dengan bibit-bibit baru hasil budidaya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil hasan memperkirakan stagnasi industri sawit masih akan berlanjut pada tahun depan jika melihat tren permintaan dan harga komoditas di pasar global yang belum membaik. Namun, ada peluang dari dalam negeri untuk bisa mengompensasi penurunan ekspor, yakni dari kebijakan pemerintah mendorong penggunaan biofuel.
Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit PT Asian Agri berencana menambah lahan pengelolaan petani swadaya menjadi 60 ribu hektare pada 2020. Hal ini sebagai upaya Asian Agri untuk menambah produksi kelapa sawit perusahaan serta untuk meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit setempat. eneral Manager PT Asian Agri Freddy Widjaya mengatakan pada 2014 ini sudah terdapat 10 ribu hektare lahan swadaya dan pada tahun 2020 mendatang akan ada tambahan 60 ribu hektare lahan perkebunan swadaya yang dibina oleh perusahaannya.
"Memang sejak tahun 2011 kita sudah melakukan hal tersebut, namun kita menyadari bahwa kita juga perlu membina masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan peoduktivitas nasional" ujarnya di Jakarta, Jumat (12/12). Meskipun memiliki tujuan yang jelas namun dirinya mengatakan bahwa aksi perusahaan ini tak lepas dari berbagai hambatan. "Salah satu hambatannya ya membina pekebun swadaya tersebut. Kalau petani plasma kan sudah dapat arahan dari perusahaan, intinya bagaimana berbudi daya tanaman kelapa sawit dengan benar,” tambah Freddy
Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaannya memiliki 100 ribu hektare lahan inti dan 60 ribu hektare lahan pekebun plasma dengan produksi sebesar satu juta metrik ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun. Freddy juga mengatakan bahwa meskipun perusahaannya sedang memberlakukan kebijakan intensifikasi, namun 60 ribu lahan ini akan tetap dibuka dengan menggunakan teknik-teknik yang memperhatikan keberlangsungan.
"Kita juga harus sadar bahwa permintaan global kelapa sawit juga akan meningkat kedepannya, memang kita akan buka lahan tapi kita perhatikan tekniknya,” jelasnya. Sebelumnya Asian Agri memang sudah berencana menambah lahan perkebunan swadaya sebanyak 20 ribu hektar pada tahun 2016. Sejauh ini, lokasi perkebunan swadaya Asian Agri tersebar di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.
Untuk mencapai target 60 ribu hektar perkebunan swadaya di tahun 2020, Freddy menyatakan bahwa perusahaannya akan mengurangi pengelolaan lahan plasma. "Kita juga akan memperlakukan pekebun swadaya ini layaknya perkebunan dengan sistem plasma. Kita akan bina agar mereka dapat sertifikasi, sehingga jika produktivitas meningkat, pendapatannya juga meningkat,” tukasnya.
Freddy mengatakan, untuk membangun pembangkit listrik tenaga biogas itu, perusahaannya berinvestasi sebesar US$4,7 juta. Tiap-tiap pembangkit mampu memproduksi 2 Megawatt listrik. “Listrik yang dihasilkan 20-25 persen untuk domestik, sisanya adalah potensi yang bisa kami jual kepada PLN,” kata Freddy lagi. Pembangkit listrik tenaga biogas ini mengandalkan bahan baku gas metana yang keluar dari limbah hasil pengolahan minyak sawit. Caranya, lokasi pembuangan limbah ditutup, lalu gas metana yang dihasilkan dialirkan ke pembangkit untuk diubah jadi listrik.
Asian Agri beroperasi di provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Mereka mengelola 27 kebun sawit dan 20 pabrik pengolahan sawit. Total lahan yang mereka kelola mencapai 160 ribu hektare, di mana 100 hektare adalah perkebunan inti dan sisanya adalah milik petani plasma dan swadaya.
PT Asian Agri akan mengembangkan produk turunan sawit berupa biogas pada semester I tahun depan dalam rangka diversifikasi bisnis. Untuk itu, perseroan telah menyiapkan lima rancangan proyek untuk menyukseskan bisnis barunya itu. "Kita tunggu saja kapan tanggal mainnya, namun harapan kita sih first half 2015 sudah pada tahapconditioning" ujar Freddy Widjaya, General Manager PT Asian Agri di Jakarta, Jumat (12/12).
Kendati demikian, Freddy Widjaya mengatakan perusahaannya belum berniat untuk menambah produksi kelapa sawit (CPO) pada tahun depan. Produksi CPO tahun depan diperkirakan masih berada di kisaran 1 juta metrik ton, dengan komposisi 50 persen dari produksi lahan inti dan 50 persen dari lahan plasma dan swadaya. "Kita masih fokus pada sistem intensifikasi. Kita planting, replanting, dan replanting lagi, jadinya tahun depan secara produksi angkanya masih stabil di 1 juta metrik ton. Kan cuma ganti pohon terus tanam lagi" terang Freddy.
Sejalan dengan itu, Freddy mengatakan pihaknya juga belum akan membuka lahan inti baru karena masih fokus mengembangkan 5.000 hingga 7.000 hektar lahan yang tersedia dengan sistem replanting atau menggantikan tanaman-tanaman yang sudah berumur tua dengan bibit-bibit baru hasil budidaya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil hasan memperkirakan stagnasi industri sawit masih akan berlanjut pada tahun depan jika melihat tren permintaan dan harga komoditas di pasar global yang belum membaik. Namun, ada peluang dari dalam negeri untuk bisa mengompensasi penurunan ekspor, yakni dari kebijakan pemerintah mendorong penggunaan biofuel.
Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit PT Asian Agri berencana menambah lahan pengelolaan petani swadaya menjadi 60 ribu hektare pada 2020. Hal ini sebagai upaya Asian Agri untuk menambah produksi kelapa sawit perusahaan serta untuk meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit setempat. eneral Manager PT Asian Agri Freddy Widjaya mengatakan pada 2014 ini sudah terdapat 10 ribu hektare lahan swadaya dan pada tahun 2020 mendatang akan ada tambahan 60 ribu hektare lahan perkebunan swadaya yang dibina oleh perusahaannya.
"Memang sejak tahun 2011 kita sudah melakukan hal tersebut, namun kita menyadari bahwa kita juga perlu membina masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan peoduktivitas nasional" ujarnya di Jakarta, Jumat (12/12). Meskipun memiliki tujuan yang jelas namun dirinya mengatakan bahwa aksi perusahaan ini tak lepas dari berbagai hambatan. "Salah satu hambatannya ya membina pekebun swadaya tersebut. Kalau petani plasma kan sudah dapat arahan dari perusahaan, intinya bagaimana berbudi daya tanaman kelapa sawit dengan benar,” tambah Freddy
Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaannya memiliki 100 ribu hektare lahan inti dan 60 ribu hektare lahan pekebun plasma dengan produksi sebesar satu juta metrik ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun. Freddy juga mengatakan bahwa meskipun perusahaannya sedang memberlakukan kebijakan intensifikasi, namun 60 ribu lahan ini akan tetap dibuka dengan menggunakan teknik-teknik yang memperhatikan keberlangsungan.
"Kita juga harus sadar bahwa permintaan global kelapa sawit juga akan meningkat kedepannya, memang kita akan buka lahan tapi kita perhatikan tekniknya,” jelasnya. Sebelumnya Asian Agri memang sudah berencana menambah lahan perkebunan swadaya sebanyak 20 ribu hektar pada tahun 2016. Sejauh ini, lokasi perkebunan swadaya Asian Agri tersebar di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.
Untuk mencapai target 60 ribu hektar perkebunan swadaya di tahun 2020, Freddy menyatakan bahwa perusahaannya akan mengurangi pengelolaan lahan plasma. "Kita juga akan memperlakukan pekebun swadaya ini layaknya perkebunan dengan sistem plasma. Kita akan bina agar mereka dapat sertifikasi, sehingga jika produktivitas meningkat, pendapatannya juga meningkat,” tukasnya.
Saturday, November 7, 2015
Laporan Menkeu Tentang Fenomena Ekonomi Tumbuh Tapi Pembayaran Pajak Berkurang
Kondisi keuangan negara saat ini tengah menjadi sorotan, karena kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rendahnya penerimaan pajak. Sementara kebutuhan dana untuk proyek di akhir tahun cukup besar. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga 5 November 2015, penyerapan anggaran belanja dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sudah mencapai 71% dari pagu yang sebesar Rp 1.984,1 triliun. Sementara penerimaan negara mencapai 63% dari targetnya Rp 1.761,6 triliun.
"Yang besar belanja pegawai dan Bansos (Bantuan Sosial), tinggi realisasinya. Belanja pegawai hampir 80 persen, Bansos juga sama. Belanja modal di 39 persen, belanja barang di atas itu. Belanja terakhir 92-94 persen, ini total, termasuk subsidi, transfer daerah dan lain-lain," jelas Bambang dalam media briefing, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2015).
Dia mengatakan, realisasi belanja modal sampai akhir tahun maksimal 80%, sedangkan belanja Kementerian/Lembaga adalah 88-90%. Soal defisit anggaran yang mengkhawatirkan, Bambang cukup tenang. Dia mengatakan, defisit akan dijaga di kisaran 2,5% dari PDB. Menyinggung soal penerimaan pajak, Bambang menyatakan, akan ada kekurangan dari target Rp 1.295 triliun, namun dia usahakan kekurangannya tidak besar, sehingga defisit bisa dijaga. Pemerintah pusat menjaga defisit anggarannya tidak lebih dari 2,7%, karena sisanya 0,3% untuk pemerintah daerah.
"Daerah sering surplus, uang di bank makin lama makin banyak," ujar Bambang.
"Cash flow selalu kita manage. Selalu ada uang masuk setiap hari, tapi ada juga yang dibelanjakan. Ada pengeluaran yg ditahan memang. PMN (Penyertaan Modal Negara) 2015 belum semua keluar, PP (Peraturan Pemerintah) juga belum keluar. Mudah-mudahan jelang akhir tahun, PMN bisa kelar," ucap Bambang.
Hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru mencapai baru Rp 774,4 triliun atau sekitar 60% dari target sekitar Rp 1.295 triliun. Ada yang bilang target tersebut terlalu tinggi, namun Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro punya alasan. Menurut Bambang, ada keanehan dalam data rasio penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio. Pada 2012 hingga 2014, rasio pajak Indonesia turun, padahal pertumbuhan ekonomi bagus. Rasio pajak di 2012 adalah 12%, dan turun menjadi 11% di 2014.
"Tax ratio sama dengan penerimaan pajak terhadap PDB. Turun itu aneh, karena pada periode itu pertumbuhan ekonomi kita bagus," jelas Bambang, dalam media briefing, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2015). Melihat data ini, lanjut Bambang, sepanjang 2012-2014 ada penerimaan pajak yang hilang. Penyebabnya? Menurut Bambang, adalah soal administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki.
Karena itu, di tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.295, atau naik dari realisasi tahun lalu yang sekitar Rp 900 triliun. Meskipun akhirnya terbentur kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. "Kita tidak bicara angka dari langit. Ini angka sensible. Itu pun jauh dari ideal. Di 2015 katanya target pajak ketinggian. Kalau tax ratio 12 persen, Rp 1,375 harusnya tahun 2015 penerimaan. Tax ratio harusnya berjalan lurus dengan pertumbuhan ekonomi," tegas Bambang.
Peningkatan penerimaan pajak ini untuk mengembalikan rasio pajak Indonesia ke 12% seperti di 2012. Tingkat rasio pajak 12% menurut Bambang belum ideal, banyak negara sudah mencapai lebih dari 14%. "Pajak harusnya tumbuh. Kalau basisnya 2014, kita anggap remeh pajak. Kita ingin perbaiki ini. Ingin tax ratio kembali ke tingkat 12 persen atau lebih," ujar Bambang
Di saat harga minyak turun saat ini, sumber penerimaan utama negara adalah pajak, cukai, dan terakhir pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Migas. "Ini pemerintah baru. Perlu tunjukkan pergerakan ke infrastruktur, sehingga mau tidak mau, potensi (rasio pajak) yang tadi hilang, ada yamg dikembalikan lah lewat pendekatan pajak," ungkap Bambang.
Soal pajak, Bambang mengungkapkan, masalah perbaikan administrasi perpajakan perlu dilakukan. Pajak tidak bisa 100% bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Kemenkeu lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Aturan yang disebut reinventing policy ini, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015.
Lalu ada kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk tahun depan yang saat ini tengah digodok aturannya di DPR. Ini dilakukan sehingga bisa dibenahi kepatuhan pajak para wajib pajak yang saat ini belum maksimal. Melalui tax amnesty ini, Bambang ingin agar penghindar pajak yang menempatkan uang di luar negeri mau kembali ke dalam negeri. Karena di 2017, akan ada kebijakan automatic exchange of information, atau pertukaran data yang dilakukan Indonesia dengan sejumlah negara besar, untuk melacak uang warga Indonesia yang ditaruh di luar negeri.
"Melakukan reformasi tax administration tidak mudah. Kita kejar WP (wajib pajak) nakal, tapi sembunyi di balik WP baik," ucap Bambang Tahun ini targetnya, penerimaan pajak akan Rp 160 triliun di bawah target yang sebesar Rp 1.295 triliun. Bambang mengatakan, masih banyak yang harus dikumpulkan Ditjen Pajak hingga akhir tahun. Yaitu:
"Yang besar belanja pegawai dan Bansos (Bantuan Sosial), tinggi realisasinya. Belanja pegawai hampir 80 persen, Bansos juga sama. Belanja modal di 39 persen, belanja barang di atas itu. Belanja terakhir 92-94 persen, ini total, termasuk subsidi, transfer daerah dan lain-lain," jelas Bambang dalam media briefing, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2015).
Dia mengatakan, realisasi belanja modal sampai akhir tahun maksimal 80%, sedangkan belanja Kementerian/Lembaga adalah 88-90%. Soal defisit anggaran yang mengkhawatirkan, Bambang cukup tenang. Dia mengatakan, defisit akan dijaga di kisaran 2,5% dari PDB. Menyinggung soal penerimaan pajak, Bambang menyatakan, akan ada kekurangan dari target Rp 1.295 triliun, namun dia usahakan kekurangannya tidak besar, sehingga defisit bisa dijaga. Pemerintah pusat menjaga defisit anggarannya tidak lebih dari 2,7%, karena sisanya 0,3% untuk pemerintah daerah.
"Daerah sering surplus, uang di bank makin lama makin banyak," ujar Bambang.
"Cash flow selalu kita manage. Selalu ada uang masuk setiap hari, tapi ada juga yang dibelanjakan. Ada pengeluaran yg ditahan memang. PMN (Penyertaan Modal Negara) 2015 belum semua keluar, PP (Peraturan Pemerintah) juga belum keluar. Mudah-mudahan jelang akhir tahun, PMN bisa kelar," ucap Bambang.
Hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru mencapai baru Rp 774,4 triliun atau sekitar 60% dari target sekitar Rp 1.295 triliun. Ada yang bilang target tersebut terlalu tinggi, namun Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro punya alasan. Menurut Bambang, ada keanehan dalam data rasio penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio. Pada 2012 hingga 2014, rasio pajak Indonesia turun, padahal pertumbuhan ekonomi bagus. Rasio pajak di 2012 adalah 12%, dan turun menjadi 11% di 2014.
"Tax ratio sama dengan penerimaan pajak terhadap PDB. Turun itu aneh, karena pada periode itu pertumbuhan ekonomi kita bagus," jelas Bambang, dalam media briefing, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2015). Melihat data ini, lanjut Bambang, sepanjang 2012-2014 ada penerimaan pajak yang hilang. Penyebabnya? Menurut Bambang, adalah soal administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki.
Karena itu, di tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.295, atau naik dari realisasi tahun lalu yang sekitar Rp 900 triliun. Meskipun akhirnya terbentur kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. "Kita tidak bicara angka dari langit. Ini angka sensible. Itu pun jauh dari ideal. Di 2015 katanya target pajak ketinggian. Kalau tax ratio 12 persen, Rp 1,375 harusnya tahun 2015 penerimaan. Tax ratio harusnya berjalan lurus dengan pertumbuhan ekonomi," tegas Bambang.
Peningkatan penerimaan pajak ini untuk mengembalikan rasio pajak Indonesia ke 12% seperti di 2012. Tingkat rasio pajak 12% menurut Bambang belum ideal, banyak negara sudah mencapai lebih dari 14%. "Pajak harusnya tumbuh. Kalau basisnya 2014, kita anggap remeh pajak. Kita ingin perbaiki ini. Ingin tax ratio kembali ke tingkat 12 persen atau lebih," ujar Bambang
Di saat harga minyak turun saat ini, sumber penerimaan utama negara adalah pajak, cukai, dan terakhir pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Migas. "Ini pemerintah baru. Perlu tunjukkan pergerakan ke infrastruktur, sehingga mau tidak mau, potensi (rasio pajak) yang tadi hilang, ada yamg dikembalikan lah lewat pendekatan pajak," ungkap Bambang.
Soal pajak, Bambang mengungkapkan, masalah perbaikan administrasi perpajakan perlu dilakukan. Pajak tidak bisa 100% bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Kemenkeu lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Aturan yang disebut reinventing policy ini, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015.
Lalu ada kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk tahun depan yang saat ini tengah digodok aturannya di DPR. Ini dilakukan sehingga bisa dibenahi kepatuhan pajak para wajib pajak yang saat ini belum maksimal. Melalui tax amnesty ini, Bambang ingin agar penghindar pajak yang menempatkan uang di luar negeri mau kembali ke dalam negeri. Karena di 2017, akan ada kebijakan automatic exchange of information, atau pertukaran data yang dilakukan Indonesia dengan sejumlah negara besar, untuk melacak uang warga Indonesia yang ditaruh di luar negeri.
"Melakukan reformasi tax administration tidak mudah. Kita kejar WP (wajib pajak) nakal, tapi sembunyi di balik WP baik," ucap Bambang Tahun ini targetnya, penerimaan pajak akan Rp 160 triliun di bawah target yang sebesar Rp 1.295 triliun. Bambang mengatakan, masih banyak yang harus dikumpulkan Ditjen Pajak hingga akhir tahun. Yaitu:
- Penerimaan pajak rutin
- Upaya-upaya khusus
- Extra effort. Perkiraan awal di 2 bulan ini, minimum penerimaan pajak Rp 50 triliun.
- Reinventing policy minimum meraup Rp 30 triliun
- Revaluasi aset minimal Rp 10 triliun
- Penagihan dan pemeriksaan Rp 5 triliun
- Ekstensifikasi Rp 5 triliun
Kisah Mantan TKI Yang Jadi Pengusaha Budidaya Ikan Air Tawar
Menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri cukup sekali kontrak saja. Setelah itu, eks TKI harus membangun pekerjaan di tanah air sendiri karena masih cukup banyak sumber daya alam di Tanah Air yang berpotensi untuk dikelola dan diberdayakan. Hal itulah yang memotivasi seorang Ibnu Muslim (42) sekaligus menginspirasi 25 orang, terdiri dari 22 laki-laki dan tiga perempuan eks TKI bermasalah (TKI-B), WNI Overstayers (WNIO), TKI purna dan keluarganya.
Para mantan TKI itu baru saja mengikuti 'Pemberdayaan Terintegrasi bagi TKI purnama/WNIO, TKI-B dan Keluarga' yang diadakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui LP3TKI Surabaya bersama P4TKI Madiun di Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama (MWC-NU) Jalan Gentengan III Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Senin (2/11/2015) lalu.
Ibnu adalah eks TKI Korea yang bekerja pada 1995 sampai 1997. Sejak 2003 hingga sekarang, bapak tiga anak itu menekuni bisnis sebagai pembudidaya ikan air tawar di rumahnya di Dusun Setono, Desa Bendijati Wetan, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung.
Selain berbisnis, Ibnu atau akrab disapa Benu atau Benok sehari-harinya menjadi pengajar di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) "Mina Makmur" Kabupaten Tulungagung. Di depan para peserta pelatihan itu ia berbagi pengalaman dan suka dukanya hingga sukses menjadi pembudidaya ikan air tawar yang memiliki 42 petak kolam ikan.
"Saya mengawali budidaya ikan air tawar ini pada 2002 dengan tiga kolam ikan, dan sekarang sudah 42 kotak kolam ikan," kata Benu. Bermodal gaji sebagai TKI di Korea pada pertengahan 1990-an, Ibnu sukses menjadi pembudidaya ikan air tawar. Dari hanya punya tiga kolam, kini ia punya 42 kolam ikan. Tak menyerah pada nasib.
Tak kisah Benu terdengar manis. Sebelum sukses menekuni budidaya ikan air tawar, lanjut dia, sepulang dari Korea pada 1997 dirinya mencoba menekuni budidaya ternak jangkrik. Usahanya tak mulus. Bisnis jangkrik itu bangkrut. Dunia belum menjadi milik Benu Bangkit dan sukses
Benu tak patah arang. Ia lalu beralih untuk beternak ayam. Itu pun tak berbuah manus. Ternak ayamnya juga bangkrut di tengah jalan. Sampai akhirnya, Benu memutuskan bertani semangka. "Menjelang dipanen malah habis dipanen orang," katanya. "Dari tiga usaha itu, saya praktis bangkrut. Uang yang diperoleh selama bekerja di Korea hampir-hampir habis," kisah Benu.
Namun, lanjut Benu, dirinya masih juga tidak menyerah pada keadaan. Padahal, pada waktu itu dia baru berumah tangga. Bahkan, ia masih harus menanggung empat adik kandungnya dan dua adik iparnya. "Dengan modal dari sisa uang gaji saat jadi TKI di Korea yang tinggal sedikit itu saya justeru merasa tertantang untuk berwirausaha mandiri," tutur Benu. Pada 2002, Benu memulai usaha budidaya ikan air tawar. Ia merogoh kocek untuk membeli tiga kotak kolam ikan. Dua kolam masing-masing berukuran 4 meter x 9 meter, sedangkan satu kolam lainnya berukuran 3 meter x 7 meter.
"Saya bertekad, dalam setahun setidak-tidaknya bisa membangun satu kotak kolam ikan," tambahnya. Seiring berjalannya waktu, Benu pun mengembangkan wirausaha ikan air tawar. Dari hanya beternak, ia menjual telur ikan, menekuni pembibitan, pembesaran, hingga pengolahan. "Wirausaha ikan ini tak ada yang dibuang, tidak hanya daging dan kulit ikan. Bahkan, duri ikan pun dapat dikelola menjadi makanan ringan berupa kripik duri ikan," katanya.
Benu mulai menemukan hasil. Dari wirausaha budidaya ikan air tawar tersebut, kolamnya terus bertambah. Kini ia punya 42 kotak kolam ikan. Tak hanya itu. Dia juga menjadi pengajar di P2MKP "Mina Makmur" Kabupaten Tulungagung. Namanya seringkali didapuk menjadi narasumber, motivator dan inspirator dalam berbagai pelatihan di Kabupaten Tulungagung maupun di luar Kabupaten Tulungagung.
Para mantan TKI itu baru saja mengikuti 'Pemberdayaan Terintegrasi bagi TKI purnama/WNIO, TKI-B dan Keluarga' yang diadakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui LP3TKI Surabaya bersama P4TKI Madiun di Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama (MWC-NU) Jalan Gentengan III Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Senin (2/11/2015) lalu.
Ibnu adalah eks TKI Korea yang bekerja pada 1995 sampai 1997. Sejak 2003 hingga sekarang, bapak tiga anak itu menekuni bisnis sebagai pembudidaya ikan air tawar di rumahnya di Dusun Setono, Desa Bendijati Wetan, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung.
Selain berbisnis, Ibnu atau akrab disapa Benu atau Benok sehari-harinya menjadi pengajar di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) "Mina Makmur" Kabupaten Tulungagung. Di depan para peserta pelatihan itu ia berbagi pengalaman dan suka dukanya hingga sukses menjadi pembudidaya ikan air tawar yang memiliki 42 petak kolam ikan.
"Saya mengawali budidaya ikan air tawar ini pada 2002 dengan tiga kolam ikan, dan sekarang sudah 42 kotak kolam ikan," kata Benu. Bermodal gaji sebagai TKI di Korea pada pertengahan 1990-an, Ibnu sukses menjadi pembudidaya ikan air tawar. Dari hanya punya tiga kolam, kini ia punya 42 kolam ikan. Tak menyerah pada nasib.
Tak kisah Benu terdengar manis. Sebelum sukses menekuni budidaya ikan air tawar, lanjut dia, sepulang dari Korea pada 1997 dirinya mencoba menekuni budidaya ternak jangkrik. Usahanya tak mulus. Bisnis jangkrik itu bangkrut. Dunia belum menjadi milik Benu Bangkit dan sukses
Benu tak patah arang. Ia lalu beralih untuk beternak ayam. Itu pun tak berbuah manus. Ternak ayamnya juga bangkrut di tengah jalan. Sampai akhirnya, Benu memutuskan bertani semangka. "Menjelang dipanen malah habis dipanen orang," katanya. "Dari tiga usaha itu, saya praktis bangkrut. Uang yang diperoleh selama bekerja di Korea hampir-hampir habis," kisah Benu.
Namun, lanjut Benu, dirinya masih juga tidak menyerah pada keadaan. Padahal, pada waktu itu dia baru berumah tangga. Bahkan, ia masih harus menanggung empat adik kandungnya dan dua adik iparnya. "Dengan modal dari sisa uang gaji saat jadi TKI di Korea yang tinggal sedikit itu saya justeru merasa tertantang untuk berwirausaha mandiri," tutur Benu. Pada 2002, Benu memulai usaha budidaya ikan air tawar. Ia merogoh kocek untuk membeli tiga kotak kolam ikan. Dua kolam masing-masing berukuran 4 meter x 9 meter, sedangkan satu kolam lainnya berukuran 3 meter x 7 meter.
"Saya bertekad, dalam setahun setidak-tidaknya bisa membangun satu kotak kolam ikan," tambahnya. Seiring berjalannya waktu, Benu pun mengembangkan wirausaha ikan air tawar. Dari hanya beternak, ia menjual telur ikan, menekuni pembibitan, pembesaran, hingga pengolahan. "Wirausaha ikan ini tak ada yang dibuang, tidak hanya daging dan kulit ikan. Bahkan, duri ikan pun dapat dikelola menjadi makanan ringan berupa kripik duri ikan," katanya.
Benu mulai menemukan hasil. Dari wirausaha budidaya ikan air tawar tersebut, kolamnya terus bertambah. Kini ia punya 42 kotak kolam ikan. Tak hanya itu. Dia juga menjadi pengajar di P2MKP "Mina Makmur" Kabupaten Tulungagung. Namanya seringkali didapuk menjadi narasumber, motivator dan inspirator dalam berbagai pelatihan di Kabupaten Tulungagung maupun di luar Kabupaten Tulungagung.
Masyarakat Indonesia Lebih Senang Bayar Tunai Daripada Transaksi Di ATM
Masyarakat Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang khawatir menggunakan kartu ATM ketika transaksi. Hasil riset MasterCard Safety and Security Index oleh MasterCard di Konferensi MasterCard Global Risk Leadership di Singapura pada bulan Agustus 2015 melaporkan, kawasan Asia Tenggara dan Greater China menyatakan pencurian identitas dan penyalahgunaan kartu menjadi dua masalah keamanan utama yang dikhawatirkan konsumen.
MasterCard mencatat sebesar 42 persen konsumen di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnem merupakan negara yang paling khawatir terhadap penipuan atau kecurangan terkait penggunaan ATM. Misalnya, pencurian kartu, penggadaan kartu maupun skimming. Sedangkan, negara-negara di Greater China seperti China, Hong Kong, Taiwan memiliki kekhawatiran sebesar 31 persen.
Tak hanya itu, sebesar 35 persen konsumen di Asia Tenggara dan 32 persen konsumen di Greater China memiliki kekhawatiran dengan pencurian indentitas. Nah, pencurian indentitas ini seperti data personal yang terdiri dari rincian data bank, indentitas personal, alamat dan tanda tangan yang dicuri melalui website.
Konsumen ini mengaku kekhawatiran terjadi bukan karena pengalaman pribadi, namun karena pemberitaan pencurian di media massa. Dalam indeks ini juga terungkap bahwa secara keseluruhan, konsumen di kawasan Asia Tenggara serta Taiwan dan Hong Kong merasa lebih aman untuk bertransaksi langsung di toko, dibandingkan dengan pembayaran secara online.
Meskipun demikian, China menjadi satu-satunya negara dimana para konsumennya merasa bahwa pembayaran online lebih aman dibandingkan dengan pembayaran langsung di toko. Meskipun masyarakat penggunana cenderung khawatir terhadap transaksi menggunakan ATM, namun konsumen masih merasa terjaga karena ada perbankan.
Ari Sarker, Co-President MasterCard, Asia Pacific, menyampaikan, bank senantiasa memainkan peran penting dalam menjamin keamanan pembayaran bagi konsumen di Asia Tenggara. Ari mengklain, bank seringkali menjadi garis perlindungan terdepan dan solusi bagi korban penipuan transaksi online, atau hampir setengah dari seluruh konsumen di Asia Tenggara yang pernah mengalami kejahatan terkait dengan penggunaan ATM langsung mendatangi bank penerbit kartu mereka sebagai langkah pertama untuk meminta saran.
"Ada fakta bahwa mayoritas pemegang kartu memiliki hubungan baik dengan bank," kata Ari, dari paparan data yang diterima Selain bank, konsumen juga menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang telah memberikan sebuah aturan negara yang kuat terkait dengan keamanan pembayaran menggunakan kartu.
MasterCard mencatat sebesar 42 persen konsumen di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnem merupakan negara yang paling khawatir terhadap penipuan atau kecurangan terkait penggunaan ATM. Misalnya, pencurian kartu, penggadaan kartu maupun skimming. Sedangkan, negara-negara di Greater China seperti China, Hong Kong, Taiwan memiliki kekhawatiran sebesar 31 persen.
Tak hanya itu, sebesar 35 persen konsumen di Asia Tenggara dan 32 persen konsumen di Greater China memiliki kekhawatiran dengan pencurian indentitas. Nah, pencurian indentitas ini seperti data personal yang terdiri dari rincian data bank, indentitas personal, alamat dan tanda tangan yang dicuri melalui website.
Konsumen ini mengaku kekhawatiran terjadi bukan karena pengalaman pribadi, namun karena pemberitaan pencurian di media massa. Dalam indeks ini juga terungkap bahwa secara keseluruhan, konsumen di kawasan Asia Tenggara serta Taiwan dan Hong Kong merasa lebih aman untuk bertransaksi langsung di toko, dibandingkan dengan pembayaran secara online.
Meskipun demikian, China menjadi satu-satunya negara dimana para konsumennya merasa bahwa pembayaran online lebih aman dibandingkan dengan pembayaran langsung di toko. Meskipun masyarakat penggunana cenderung khawatir terhadap transaksi menggunakan ATM, namun konsumen masih merasa terjaga karena ada perbankan.
Ari Sarker, Co-President MasterCard, Asia Pacific, menyampaikan, bank senantiasa memainkan peran penting dalam menjamin keamanan pembayaran bagi konsumen di Asia Tenggara. Ari mengklain, bank seringkali menjadi garis perlindungan terdepan dan solusi bagi korban penipuan transaksi online, atau hampir setengah dari seluruh konsumen di Asia Tenggara yang pernah mengalami kejahatan terkait dengan penggunaan ATM langsung mendatangi bank penerbit kartu mereka sebagai langkah pertama untuk meminta saran.
"Ada fakta bahwa mayoritas pemegang kartu memiliki hubungan baik dengan bank," kata Ari, dari paparan data yang diterima Selain bank, konsumen juga menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang telah memberikan sebuah aturan negara yang kuat terkait dengan keamanan pembayaran menggunakan kartu.
Rupiah Menguat Tapi Cadangan Devisa Indonesia Turun Drastis Senilai 1 Milyar Dolar
Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa RI pada akhir Oktober 2015 tercatat sebesar 100,7 miliar dollar AS. Angka ini turun 1 miliar dollar ASdibandingkan posisi September 2015 yang mencapai 101,7 miliardollar AS.
Menurunnya cadangan devisa RI, disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya.
"Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bank Indonesia yang telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tulis otoritas moneter tersebut melalui keterangan resmi, Jumat (6/11/2015).
Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa per akhir Oktober 2015 masih cukup membiayai 7,1 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
"Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bank Indonesia yang telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tulis otoritas moneter tersebut melalui keterangan resmi, Jumat (6/11/2015).
Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa per akhir Oktober 2015 masih cukup membiayai 7,1 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
4 Produk Investasi Yang Paling Aman Untuk Masa Depan
Investasi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan dana agar tidak terpakai secara sia-sia. Dalam hal ini ada beragam jenis investasi yang bisa menjadi pilihan, mulai dari investasi saham, emas, properti ataupun reksa dana. Namun, untuk menentukan jenis investasi yang sesuai, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Berikut yang dirangkum dari berbagai sumber mengenai jenis investasi yang cukup menjanjikan dalam mengelola keuangan.
1. Investasi saham
Investasi saham saat ini berbeda dengan dulu yang membutuhkan modal cukup besar. Kini, hanya bermodalkan Rp 1 juta hingga Rp 5 juta sudah bisa memulai investasi saham. Bahkan, beberapa broker atau pialang saham saat ini menyediakan rekening khusus bagi para investor sehingga bisa membuka modal awal Rp 100 ribu. Hal ini sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai besaran jual-beli saham minimum per-lot atau 100 lembar.Seperti saham dengan likuiditas tinggi sejenis Telkom (TLKM) memiliki harga sekitar Rp 2.700 perlembar. Dengan kata lain, jika ingin membeil satu lot saham TLKM maka bisa menyiapkan modal sebesar Rp 270 ribu. Dengan begitu bisa disesuaikan terhadap ketersediaan dana yang dimiliki.
2. Investasi properti
Investasi ini dinilai cukup menjanjikan untuk ke depannya. Beragam jenis investasi yang dapat dipilih di sektor ini antara lain rumah, apartemen, ruko ataupun tanah. Investasi jenis ini tergolong kategori jangka panjang, karena nilai jualnya yang semakin lama harga properti akan terus bertambah. Seperti dikutip, hingga saat ini di Tangerang Selatan terdapat 1.500 unit apartemen strata dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 7.100 unit dalam jangka tiga tahun ke depan. Kenaikan harga pertahunnya pun mencapai 15 sampai 20 persen dengan kategori apartemen dengan harga Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per-meter persegi. Bila diprediksi pertumbuhan harga akan tetap stabil diangka 10 sampai 15 per-tahun.
3. Reksa dana
Dalam memilih investasi reksa dana ada dua pilihan. Pertama, Anda dapat memilih secara lump sum atau investasi sekaligus. Kedua, dengan cara rupiah cost averaging atau investasi berkala. Keunggulan dari investasi reksa dana secara sekaligus karena bersifat jangka panjang. Dengan begitu, para investor dengan dana besar cukup cocok melakukannya, karena dana yang diinvestasikan bisa mengalami kenaikan. Namun, berbeda dengan investasi secara berkala. Dengan secara berkala maka bisa dilakukan setoran setiap bulan. Dengan demikian, Anda yang memiliki dana terbatas akan cukup terbantu karena investasi ini.
1. Investasi saham
Investasi saham saat ini berbeda dengan dulu yang membutuhkan modal cukup besar. Kini, hanya bermodalkan Rp 1 juta hingga Rp 5 juta sudah bisa memulai investasi saham. Bahkan, beberapa broker atau pialang saham saat ini menyediakan rekening khusus bagi para investor sehingga bisa membuka modal awal Rp 100 ribu. Hal ini sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai besaran jual-beli saham minimum per-lot atau 100 lembar.Seperti saham dengan likuiditas tinggi sejenis Telkom (TLKM) memiliki harga sekitar Rp 2.700 perlembar. Dengan kata lain, jika ingin membeil satu lot saham TLKM maka bisa menyiapkan modal sebesar Rp 270 ribu. Dengan begitu bisa disesuaikan terhadap ketersediaan dana yang dimiliki.
2. Investasi properti
Investasi ini dinilai cukup menjanjikan untuk ke depannya. Beragam jenis investasi yang dapat dipilih di sektor ini antara lain rumah, apartemen, ruko ataupun tanah. Investasi jenis ini tergolong kategori jangka panjang, karena nilai jualnya yang semakin lama harga properti akan terus bertambah. Seperti dikutip, hingga saat ini di Tangerang Selatan terdapat 1.500 unit apartemen strata dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 7.100 unit dalam jangka tiga tahun ke depan. Kenaikan harga pertahunnya pun mencapai 15 sampai 20 persen dengan kategori apartemen dengan harga Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per-meter persegi. Bila diprediksi pertumbuhan harga akan tetap stabil diangka 10 sampai 15 per-tahun.
3. Reksa dana
Dalam memilih investasi reksa dana ada dua pilihan. Pertama, Anda dapat memilih secara lump sum atau investasi sekaligus. Kedua, dengan cara rupiah cost averaging atau investasi berkala. Keunggulan dari investasi reksa dana secara sekaligus karena bersifat jangka panjang. Dengan begitu, para investor dengan dana besar cukup cocok melakukannya, karena dana yang diinvestasikan bisa mengalami kenaikan. Namun, berbeda dengan investasi secara berkala. Dengan secara berkala maka bisa dilakukan setoran setiap bulan. Dengan demikian, Anda yang memiliki dana terbatas akan cukup terbantu karena investasi ini.
4. Investasi emas
Berbicara investasi tidak hanya sebatas properti ataupun reksa dana. Kini, emas bisa menjadi pilihan saat menginvestasikan uang Anda ke dalam bentuk fisik. Seperti dikutip, menurut Trainer Manajemen Global Indonesia, Irvan Susanto mengatakan, investasiemas memiliki jangka investasi panjang ataupun singkat yang terus meningkat. Contohnya, seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam Rp 531.000. Lalu angka tersebut naik Rp 11.000 jika dibandingkan posisi harga sehari sebelumnya. Dengan kata lain, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.
Nah, untuk mengetahui investasi tersebut, Anda tak perlu jauh-jauh datang ke toko emas ataupun kantor pemasaran properti. Cukup browsing dengan gadget, segala informasi produk investasi bisa Anda temukan. Salah satunya menggunakan tablet Samsung Galaxy Tab S2. Selain memiliki layar lebar dalam dua varian, yaitu 8 inci dan 9,7 inci, tablet ini didukung prosesor Octacore dengan RAM 3GB dan koneksi cepat 4G LTE. Ini akan memudahkan Anda saat mengamati perkembangan investasi terkini.
Desain tipisnya yang hanya 5,6 milimeter juga akan memberikan kenyamanan ketika digenggam oleh para penggunanya. Dengan demikian, informasi yang Anda butuhkan semakin mudah dan nyaman diakses.
Berbicara investasi tidak hanya sebatas properti ataupun reksa dana. Kini, emas bisa menjadi pilihan saat menginvestasikan uang Anda ke dalam bentuk fisik. Seperti dikutip, menurut Trainer Manajemen Global Indonesia, Irvan Susanto mengatakan, investasiemas memiliki jangka investasi panjang ataupun singkat yang terus meningkat. Contohnya, seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam Rp 531.000. Lalu angka tersebut naik Rp 11.000 jika dibandingkan posisi harga sehari sebelumnya. Dengan kata lain, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.
Nah, untuk mengetahui investasi tersebut, Anda tak perlu jauh-jauh datang ke toko emas ataupun kantor pemasaran properti. Cukup browsing dengan gadget, segala informasi produk investasi bisa Anda temukan. Salah satunya menggunakan tablet Samsung Galaxy Tab S2. Selain memiliki layar lebar dalam dua varian, yaitu 8 inci dan 9,7 inci, tablet ini didukung prosesor Octacore dengan RAM 3GB dan koneksi cepat 4G LTE. Ini akan memudahkan Anda saat mengamati perkembangan investasi terkini.
Desain tipisnya yang hanya 5,6 milimeter juga akan memberikan kenyamanan ketika digenggam oleh para penggunanya. Dengan demikian, informasi yang Anda butuhkan semakin mudah dan nyaman diakses.
Subscribe to:
Posts (Atom)