Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani menandatangani Memo Kesepahaman Bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri terkait Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pengembangan Program Pelatihan Terpadu di Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (26/4).
Hal ini dilakukan karena kondisi tenaga kerja Indonesia yang hampir setengahnya merupakan lulusan SMU ke bawah. Menurut Hanif, pada 2015 jumlah tenaga kerja sebanyak 122,38 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,8 juta hanya lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah, sedangkan 20,7 juta nya merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP), dan 19,8 juta lulusan sekolah menengah umum (SMU).
Maka dari itu, nota kesepahaman ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing pekerja Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang terbentuk antara Kadin dan Kementrian Ketenagakerjaan ini, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
"Iya ini kerja sama yang nantinya akan melahirkan pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi profesinya," ujar Hanif di Jakarta, Selasa (26/4). Kerjasama ini juga mencakup penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia, penyelenggaraan pelatihan skill up grading bagi para instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kementrian Ketenagakerjaan, dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan terpadu.
Untuk diketahui, melalui pemagangan atau program magang ini pemerintah akan mengirim 200 tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan. Pemerintah, menurut Hanif, menargetkan mampu bekerjasama dengan 2 ribu perusahaan dan dapat mengirim 100 tenaga kerja untuk setiap perusahaan selama satu tahun.
"Nah untuk pelatihan kerjanya kita akan mendorong perusahaan-perusahaan juga membantu membuka pelatihan nah nanti kita dorong untuk sertifikasi profesi," ujar Hanif. Namun pemerintah berjanji tidak akan memberatkan perusahaan dengan adanya program ini. Nantinya akan dilihat kemampuan perusahaan satu per satu. "Kita juga tidak akan menyulitkan perusahaan, nanti dilihat perusahaannya seperti apa dan kemampuannya bagaimana," jelasnya
Tuesday, April 26, 2016
Mitsubishi MUFG Bank Akuisisi Bank Danamon dan Panin
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), bank terbesar asal Jepang melihat peluang untuk melakukan merger dan akuisisi institusi keuangan di Amerika Serikat dan Indonesia. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari rencana MUFG menggurita dalam bisnis layanan keuangan di dunia.
"Sebagai bank komersial kelas dunia, Amerika Serikat dan Asia adalah basis kami. Dalam hal potensi pertumbuhan dan karakteristik demografis, target kami adalah Indonesia. Kami mencari peluang untuk akuisisi di sana," ujar Takashi Oyamada, Presiden Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) seperti dilansir Reuters, dikutip Selasa (5/4).
Kendati demikian, Oyamada tidak menjelaskan secara terperinci berapa dana yang disiapkan untuk mengakuisisi institusi keuangan di Indonesia. Namun aset yang berpotensi diambil alih di antaranya, 39 persen saham Australia and New Zealand Banking Group Ltd di PT Bank Pan Indonesia Tbk, serta saham Temasek Holdings dari Singapura di Bank Danamon.
"Kami tidak berpikir untuk membeli bank komersial di Eropa," tutur Omayada yang menjabat sebagai Presiden BTMU per 1 April 2016 lalu menggantikan Nobuyuki Hirano. Sejak krisis keuangan pada tahun 2008 silam, MUFG memang agresif mengembangkan jaringan bisnisnya di luar Jepang. Aset MUFG tumbuh 40 persen dalam lima tahun terakhir mencapai 300 triliun yen atau setara US$2,67 triliun.
Adapun, kesepakatan terbesar MUFG di Amerika Serikat, yaitu akuisisi saham lebih dari 20 persen terhadap kepemilikan Morgan Stanley pada puncak krisis keuangan tahun 2008. Itu merupakan kesepakatan senilai US$9 miliar. Di Asia, MUFG tercatat memiliki sebagian besar saham Bank of Ayudhya Pcl di Thailand senilai lebih dari US$5 miliar. Pekan lalu, MUFG juga menyelesaikan kesepakatan untuk membeli Security bank Corp sebesar US$790 juta.
Oyamada menyadari, saat ini, profitabilitas industri bank komersial tertekan pasca penerapan suku bunga negatif oleh bank sentral Jepang. Belum lagi tantangan lainnya, yakni biaya dana yang mahal untuk simpanan berjangka alias deposito. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik niat Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), bank kelas kakap asal Jepang untuk mengakuisisi bank di Tanah Air. Kendati demikian, OJK mengklaim, hingga saat ini, belum ada perwakilan dari MUFG yang menyampaikan informasi terkait.
"MUFG kelihatannya masih sedang shopping mau mengincar bank yang mana. Mungkin saja salah satu dari bank yang disebutkan (Bank Danamon atau Bank Panin). Tetapi, belum ada penyampaian ke kami," ujar Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Pada prinsipnya, sambung dia, OJK membuka peluang untuk merger dan akuisisi bank nasional. Namun, ia menegaskan, OJK akan lebih mendorong agar investor yang datang lebih melirik bank-bank kecil. Misalnya, kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2. "Kami lebih mendorong kalau mereka masuk ke bank-bank kecil. Ya, terkecuali pemilik bank besar yang umumnya juga dari pihak asing itu sudah mau berhenti dari bisnis bank di Indonesia," imbuh Nelson.
Sebelumnya, MUFG menghembuskan kabar untuk melakukan merger dan akuisisi bank di Indonesia dan Amerika Serikat. "Sebagai bank komersial kelas dunia, Amerika Serikat dan Asia adalah basis kami. Dalam hal potensi pertumbuhan dan karakteristik demografis, target kami adalah Indonesia," terang Takashi Oyamada, Presiden Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU).
Oyamada sendiri belum merinci berapa dana yang disiapkan untuk mengakuisisi institusi keuangan di Indonesia. Namun yang pasti, aset yang berpotensi diambil alih di antaranya, 39 persen saham Australia and New Zealand Banking Group Ltd di Bank Pan Indonesia, serta saham Temasek Holdings dari Singapura di Bank Danamon.
Sejak krisis keuangan pada tahun 2008 silam, MUFG memang agresif mengembangkan jaringan bisnisnya di luar Jepang. Aset MUFG tumbuh 40 persen dalam lima tahun terakhir mencapai 300 triliun yen atau setara US$2,67 triliun. Adapun, kesepakatan terbesar MUFG di Amerika Serikat, yaitu akuisisi saham lebih dari 20 persen terhadap kepemilikan Morgan Stanley pada puncak krisis keuangan tahun 2008. Kesepakatan itu bernilai US$9 miliar.
Sementara, di Asia, MUFG tercatat memiliki sebagian besar saham Bank of Ayudhya Pcl di Thailand senilai lebih dari US$5 miliar. Pekan lalu, MUFG juga menyelesaikan kesepakatan untuk membeli Security Bank Corp sebesar US$790 juta.
"Sebagai bank komersial kelas dunia, Amerika Serikat dan Asia adalah basis kami. Dalam hal potensi pertumbuhan dan karakteristik demografis, target kami adalah Indonesia. Kami mencari peluang untuk akuisisi di sana," ujar Takashi Oyamada, Presiden Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) seperti dilansir Reuters, dikutip Selasa (5/4).
Kendati demikian, Oyamada tidak menjelaskan secara terperinci berapa dana yang disiapkan untuk mengakuisisi institusi keuangan di Indonesia. Namun aset yang berpotensi diambil alih di antaranya, 39 persen saham Australia and New Zealand Banking Group Ltd di PT Bank Pan Indonesia Tbk, serta saham Temasek Holdings dari Singapura di Bank Danamon.
"Kami tidak berpikir untuk membeli bank komersial di Eropa," tutur Omayada yang menjabat sebagai Presiden BTMU per 1 April 2016 lalu menggantikan Nobuyuki Hirano. Sejak krisis keuangan pada tahun 2008 silam, MUFG memang agresif mengembangkan jaringan bisnisnya di luar Jepang. Aset MUFG tumbuh 40 persen dalam lima tahun terakhir mencapai 300 triliun yen atau setara US$2,67 triliun.
Adapun, kesepakatan terbesar MUFG di Amerika Serikat, yaitu akuisisi saham lebih dari 20 persen terhadap kepemilikan Morgan Stanley pada puncak krisis keuangan tahun 2008. Itu merupakan kesepakatan senilai US$9 miliar. Di Asia, MUFG tercatat memiliki sebagian besar saham Bank of Ayudhya Pcl di Thailand senilai lebih dari US$5 miliar. Pekan lalu, MUFG juga menyelesaikan kesepakatan untuk membeli Security bank Corp sebesar US$790 juta.
Oyamada menyadari, saat ini, profitabilitas industri bank komersial tertekan pasca penerapan suku bunga negatif oleh bank sentral Jepang. Belum lagi tantangan lainnya, yakni biaya dana yang mahal untuk simpanan berjangka alias deposito. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik niat Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), bank kelas kakap asal Jepang untuk mengakuisisi bank di Tanah Air. Kendati demikian, OJK mengklaim, hingga saat ini, belum ada perwakilan dari MUFG yang menyampaikan informasi terkait.
"MUFG kelihatannya masih sedang shopping mau mengincar bank yang mana. Mungkin saja salah satu dari bank yang disebutkan (Bank Danamon atau Bank Panin). Tetapi, belum ada penyampaian ke kami," ujar Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Pada prinsipnya, sambung dia, OJK membuka peluang untuk merger dan akuisisi bank nasional. Namun, ia menegaskan, OJK akan lebih mendorong agar investor yang datang lebih melirik bank-bank kecil. Misalnya, kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2. "Kami lebih mendorong kalau mereka masuk ke bank-bank kecil. Ya, terkecuali pemilik bank besar yang umumnya juga dari pihak asing itu sudah mau berhenti dari bisnis bank di Indonesia," imbuh Nelson.
Sebelumnya, MUFG menghembuskan kabar untuk melakukan merger dan akuisisi bank di Indonesia dan Amerika Serikat. "Sebagai bank komersial kelas dunia, Amerika Serikat dan Asia adalah basis kami. Dalam hal potensi pertumbuhan dan karakteristik demografis, target kami adalah Indonesia," terang Takashi Oyamada, Presiden Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU).
Oyamada sendiri belum merinci berapa dana yang disiapkan untuk mengakuisisi institusi keuangan di Indonesia. Namun yang pasti, aset yang berpotensi diambil alih di antaranya, 39 persen saham Australia and New Zealand Banking Group Ltd di Bank Pan Indonesia, serta saham Temasek Holdings dari Singapura di Bank Danamon.
Sejak krisis keuangan pada tahun 2008 silam, MUFG memang agresif mengembangkan jaringan bisnisnya di luar Jepang. Aset MUFG tumbuh 40 persen dalam lima tahun terakhir mencapai 300 triliun yen atau setara US$2,67 triliun. Adapun, kesepakatan terbesar MUFG di Amerika Serikat, yaitu akuisisi saham lebih dari 20 persen terhadap kepemilikan Morgan Stanley pada puncak krisis keuangan tahun 2008. Kesepakatan itu bernilai US$9 miliar.
Sementara, di Asia, MUFG tercatat memiliki sebagian besar saham Bank of Ayudhya Pcl di Thailand senilai lebih dari US$5 miliar. Pekan lalu, MUFG juga menyelesaikan kesepakatan untuk membeli Security Bank Corp sebesar US$790 juta.
Bank Danamon Selamat Dari Kerugian Karena Pendapatan Administrasi
PT Bank Danamon Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan laba di sepanjang kuartal I 2016 sebesar Rp814 miliar atau naik 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Chief Financial Officer Danamon Vera Eve Lim mengatakan kenaikan laba tersebut didorong oleh pertumbuhan pendapatan non bunga (fee based income) sebesar 9 persen dibanding tahun lalu.
"Memang laba kita jauh membaik karena didukung fee based income kita. Faktor kedua yakni dari sisi kualitas funding yang membaik dan ketiga adalah efisiensi yang memang tengah digencarkan oleh OJK," ujar Vera di Jakarta, Selasa (26/4).
Dilihat dari biaya operasional, Danamon memang berhasil menyusutkannya sebesar 9 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp2,1 triliun. Di kuartal I 2016 giro dan tabungan (CASA) Danamon turun 15 persen menjadi Rp45,9 triliun dari Rp53.9 triliun di tahun sebelumnya seiring berkurangnya dana mahal. Di samping itu deposito juga naik 4 persen menjadi Rp65,1 triliun.
Namun, pertumbuhan laba Danamon ternyata tidak disertai dengan pertumbuhan penyaluran kredit. Selama kuartal I 2016, penyaluran kredit Danamon minus sebesar 7 persen dengan nilai Rp12,5 triliun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp13,5 triliun. Angka kredit macet (NPL) gross Danamon pun terbilang tinggi yakni 3,3 persen.
"Penurunan kredit tahun ini akibat dampak lesunya pertumbuhan industri otomotif, karena itu adalah indikator demand konsumen di pasar. Diharapkan di kuartal II demand jadi lebih baik," ujar Vera. Kendati demikian Vera optimistis pertumbuhan permintaan kredit Danamon mampu mencapai 10 persen, sehingga perseroan masih enggan merevisi target pertumbuhan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
"Revisi pertumbuhan, masih terlalu awal untuk dibahas. Namun memasuki kuartal II kita berharap animo permintaan kredit akan membaik," jelasnya
"Memang laba kita jauh membaik karena didukung fee based income kita. Faktor kedua yakni dari sisi kualitas funding yang membaik dan ketiga adalah efisiensi yang memang tengah digencarkan oleh OJK," ujar Vera di Jakarta, Selasa (26/4).
Dilihat dari biaya operasional, Danamon memang berhasil menyusutkannya sebesar 9 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp2,1 triliun. Di kuartal I 2016 giro dan tabungan (CASA) Danamon turun 15 persen menjadi Rp45,9 triliun dari Rp53.9 triliun di tahun sebelumnya seiring berkurangnya dana mahal. Di samping itu deposito juga naik 4 persen menjadi Rp65,1 triliun.
Namun, pertumbuhan laba Danamon ternyata tidak disertai dengan pertumbuhan penyaluran kredit. Selama kuartal I 2016, penyaluran kredit Danamon minus sebesar 7 persen dengan nilai Rp12,5 triliun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp13,5 triliun. Angka kredit macet (NPL) gross Danamon pun terbilang tinggi yakni 3,3 persen.
"Penurunan kredit tahun ini akibat dampak lesunya pertumbuhan industri otomotif, karena itu adalah indikator demand konsumen di pasar. Diharapkan di kuartal II demand jadi lebih baik," ujar Vera. Kendati demikian Vera optimistis pertumbuhan permintaan kredit Danamon mampu mencapai 10 persen, sehingga perseroan masih enggan merevisi target pertumbuhan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
"Revisi pertumbuhan, masih terlalu awal untuk dibahas. Namun memasuki kuartal II kita berharap animo permintaan kredit akan membaik," jelasnya
Bank OCBC NISP Berhasil Bukukan Laba Bersih Rp. 457 Milyar Dalam 3 Bulan
Bank OCBC NISP Tbk mencatat laba bersih kuartal I 2016 sebesar Rp 457 miliar. Angka tersebut tumbuh 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 372 miliar.
Capaian laba bersih ini antara lain didorong pertumbuhan volume usaha dan pengendalian biaya. Perseroan juga melaporkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 9 persen menjadi Rp 89,6 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, OCBC NISP menghimpun DPK sebesar Rp 82,4 triliun.
”Kami mengawali tahun 2016 dengan tetap menjaga pertumbuhan yang sehat pada portofolio kredit dan simpanan nasabah, di tengah pasar yang penuh tantangan," kata Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam keterangan resmi, Selasa (26/4/2016). Sementara, kredit tumbuh sebesar 22 persen (YoY) menjadi Rp 85,1 triliun. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 1,4 persen.
Rasio kinerja keuangan lainnya seperti rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) mencapai 18 persen, Return On Equity (ROE) 11 persen, dan Return On Asset (ROA) 2,0 persen. PT Bank OCBC NISP Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk tidak membagi dividen ke para pemegang sahamnya.
Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan, pihaknya memang sudah sejak 10 tahun yang lalu tidak membagikan dividen. "Hasil RUPST kita tidak bagi dividen, sejak 10 tahun yang lalu malah kita tidak bagi-bagi dividen," ujar Parwati usai menggelar RUPST dikantornya, Kamis (7/4/2016).
Alasan utama perseroan tak membagikan dividen adalah untuk meningkatkan permodalan, mengantisipasi Basel 3, dan menjaga pertumbuhan pencapaian perseroan. "Kami ingin tumbuh lebih dari industri. Maka tidak ada dividen yang diberikan," tuturnya.
Jika menilik laporan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, laba bersih perseroan mengalami peningkatan di angka Rp 1,5 triliun. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan kinerja ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 26 persen menjadi Rp 85,9 triliun dan simpanan pihak ketiga meningkat sebesar 20 persen menjadi Rp 87,3 triliun. Di samping itu, aset juga tumbuh 17 persen menjadi Rp 120 triliun pada akhir tahun 2015. "Sejalan dengan komitmen untuk bertumbuh secara berkelanjutan, RUPST memutuskan laba yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan," imbuh Parwati.
Capaian laba bersih ini antara lain didorong pertumbuhan volume usaha dan pengendalian biaya. Perseroan juga melaporkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 9 persen menjadi Rp 89,6 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, OCBC NISP menghimpun DPK sebesar Rp 82,4 triliun.
”Kami mengawali tahun 2016 dengan tetap menjaga pertumbuhan yang sehat pada portofolio kredit dan simpanan nasabah, di tengah pasar yang penuh tantangan," kata Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam keterangan resmi, Selasa (26/4/2016). Sementara, kredit tumbuh sebesar 22 persen (YoY) menjadi Rp 85,1 triliun. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 1,4 persen.
Rasio kinerja keuangan lainnya seperti rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) mencapai 18 persen, Return On Equity (ROE) 11 persen, dan Return On Asset (ROA) 2,0 persen. PT Bank OCBC NISP Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk tidak membagi dividen ke para pemegang sahamnya.
Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan, pihaknya memang sudah sejak 10 tahun yang lalu tidak membagikan dividen. "Hasil RUPST kita tidak bagi dividen, sejak 10 tahun yang lalu malah kita tidak bagi-bagi dividen," ujar Parwati usai menggelar RUPST dikantornya, Kamis (7/4/2016).
Alasan utama perseroan tak membagikan dividen adalah untuk meningkatkan permodalan, mengantisipasi Basel 3, dan menjaga pertumbuhan pencapaian perseroan. "Kami ingin tumbuh lebih dari industri. Maka tidak ada dividen yang diberikan," tuturnya.
Jika menilik laporan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, laba bersih perseroan mengalami peningkatan di angka Rp 1,5 triliun. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan kinerja ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 26 persen menjadi Rp 85,9 triliun dan simpanan pihak ketiga meningkat sebesar 20 persen menjadi Rp 87,3 triliun. Di samping itu, aset juga tumbuh 17 persen menjadi Rp 120 triliun pada akhir tahun 2015. "Sejalan dengan komitmen untuk bertumbuh secara berkelanjutan, RUPST memutuskan laba yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan," imbuh Parwati.
Sejarah Bawang Putih Indonesia : Dulu Swasembada Kini 95 Persen Impor dari China
Meski punya banyak lahan luas di dataran tinggi untuk budidaya bawang putih, nyatanya 95% kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari luar negeri alias impor. Menyadari ketergantungan bawang putih impor yang tinggi, Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini mulai bergerak cepat. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Spudnik Sudjono Kamino mengungkapkan, perluasan besar-besaran penanaman bawang putih sudah dilakukan baru-baru ini. Untuk proyek percontohan, sudah ada lahan tanam baru seluas 1.010 hektar yang tersebar di 10 daerah.
"Sudah sejak saya menjabat Dirjen, saya putuskan untuk mulai program kurangi impor bawang putih. Ada sekitar 1.000 hektar lahan baru, ini hanya sebagai awal dan trigger (pemicu) saja, jangan terus-terus tergantung bawang putih China," ujarnya. Spudnik merinci, proyek pengembangan bawang putih ini antara lain di Tegal seluas 6 hektar, Temanggung 304 hektar, Karanganyar 150 hektar, Bener Meriah 50 hektar, Solok 50 hektar, Lombok Timur 200 hektar, Bima 150 hektar, Tabanan 50 hektar, dan Lanny Jaya 50 hektar.
"Ini kan baru proyek awal, baru mulai tanam, jadi belum tahu hasilnya. Tahun 2016 kita canangkan dimulainya pengembangan bawang putih dalam negeri," tutupnya. Indonesia punya lahan luas di sejumlah dataran tinggi yang cocok untuk penanaman bawang putih. Namun sayangnya, 95% dari 400.000 ton kebutuhan bawang per tahun masih harus diimpor.
Dari sisi kualitas, bawang putih lokal sebenarnya lebih baik ketimbang bawang putih China. Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran Kementerian Pertanian (Kementan), Yanuardi mengatakan, varietas bawang putih yang dihasilkan petani lokal sebenarnya lebih bagus, baik dari sisi aroma maupun ukurannya.
"Dulu saat masih banyakan lokal, rasanya itu lebih berkualitas dibanding bawang impor China. Satu siung bawang putih lokal, itu sama dengan 4-5 siung bawang putih China kalau kita pakai di dapur, ukuran juga nggak kalah," jelasnya. Kendati lebih berkualitas, sambung Yanuardi, harga bawang putih China yang jauh lebih murah membuat petani lokal tak bisa bertahan saat impor dibuka lebar pada tahun 1996.
"Orang generasi sekarang sudah nggak bisa bedakan dengan yang bawang putih lokal. Karena semuanya sudah di mana-mana dari impor, orang dulu masih bisa bedakan. Kalah harga, petani pada mati suri," ujarnya. Dia menuturkan, sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan pada impor, Kementan pernah mencoba membudidayakan bibit umbi bawang putih asal China ditanam di kawasan pegunungan lereng Gunung Slamet di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
"Ternyata setelah ditanam di Tegal, bawang dari China ukurannya lebih besar dari yang diimpor selama ini. Tapi, kualitasnya jelek, baunya nggak ada. Dari situ lebih baik kita kembangkan bawang putih lokal saja, karena memang dari kualitas juga lebih baik, masalahnya cuma di harganya yang kalah jauh," pungkas Yanuardi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, impor bawang putih mencapai 21.858 ton atau senilai US$ 18,6 juta. Untuk akumulasi Januari-Maret 2016, impornya sebesar 98.414 ton dengan nilai US$ 74,8 juta. Sedangkan negara asal pemasok bawang putih ke dalam negeri adalah China.
Kementerian Pertanian (Kementan) bertekad membatasi impor atas komoditas bawang putih mulai tahun ini. Saat ini, 95% dari sekitar 400.000 ton kebutuhan bawang putih dipasok dari impor, terbanyak dari China. Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran Kementerian Pertanian (Kementan), Yanuardi berujar, pihaknya sejak 2 bulan lalu telah mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortkultura (RIPH) untuk pembatasan impor bawang putih dengan memperhitungkan kebutuhan dan produksi lokal.
"Permintaan RIPH sudah dikirim, tapi belum dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Kalau disetujui, maka impor bawang putih tak lagi bebas seperti sekarang. Tapi sangat dibatasi," katanya. Lewat kebijakan RIPH tersebut, status keluar masuk pelabuhan pada bawang putih akan sama dengan komoditas hortikultura lainnya, yang saat ini diberi proteksi pemerintah, contohnya bawang merah.
"Kalau sekarang kan mau impor berapa pun bebas. Jadi sekarang kita lagi besarkan lagi produksi bawang putih. Sedikit demi sedikit impor bawang putih akan berkurang kalau produksi lokal naik. Kalau produksi banyak, yang boleh impor sisa kebutuhannya saja berapa. Kalau produksi dinyatakan banyak, impor otomatis terlarang," ujar Yanuardi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, impor bawang putih mencapai 21.858 ton atau senilai US$ 18,6 juta. Untuk akumulasi Januari-Maret 2016, impornya sebesar 98.414 ton dengan nilai US$ 74,8 juta. Sedangkan negara asal pemasok bawang putih ke dalam negeri adalah China.\
Sebelum tahun 1996, Indonesia masih dinyatakan swasembada komoditas bawang putih. Hampir seluruh kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari petani lokal di dataran-dataran tinggi di sejumlah daerah. Namun, saat ini, sebanyak 95% dari 400.000 ton kebutuhan per tahun harus diimpor.
Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran Kementerian Pertanian (Kementan), Yanuardi mengungkapkan, ketergantungan bawang putih impor dimulai saat impor komoditas tersebut dibuka lebar pada tahun 1996. "Setelah dibuka bebas, langsung banjir bawang putih murah dari China. Karena kalah harga jauh, jelas produksi mereka lebih murah, akhirnya petani rugi. Dampaknya orang malas tanam lagi, dari situ sampai saat itu akhirya kita mulai ketergantungan pada impor," katanya.
Yanuardi mengungkapkan, pasca 1996, di saat bersamaan petani bawang putih mulai beralih ke tanaman lain, bawang putih asal Negeri Tirai Bambu mulai menggantikan bawang putih lokal di pasaran. "Puncaknya mungkin 1998 sudah susah sekali cari bawang putih lokal. Makanya impor dibuka lebar-lebar ini dampaknya besar sekali, karena rugi terus mulai petani mati suri. Sampai sekarang nggak mau tanam lagi," ujarnya.
Dia menuturkan, sebelum mulai menghilang, sentra-sentra bawang putih tersebar di beberapa wilayah berhawa sejuk seperti Malang, Karanganyar, Tasikmalaya, Wonosobo, dan Simalungun. "Dulu saat masih jaya-jayanya, kaya orang-orang petani bisa beli mobil sama naik haji dari bawang putih di Malang, sekarang kalau mau tanam rugi, kalah dulu sama bawang putih China," pungkas Yanuardi.
"Sudah sejak saya menjabat Dirjen, saya putuskan untuk mulai program kurangi impor bawang putih. Ada sekitar 1.000 hektar lahan baru, ini hanya sebagai awal dan trigger (pemicu) saja, jangan terus-terus tergantung bawang putih China," ujarnya. Spudnik merinci, proyek pengembangan bawang putih ini antara lain di Tegal seluas 6 hektar, Temanggung 304 hektar, Karanganyar 150 hektar, Bener Meriah 50 hektar, Solok 50 hektar, Lombok Timur 200 hektar, Bima 150 hektar, Tabanan 50 hektar, dan Lanny Jaya 50 hektar.
"Ini kan baru proyek awal, baru mulai tanam, jadi belum tahu hasilnya. Tahun 2016 kita canangkan dimulainya pengembangan bawang putih dalam negeri," tutupnya. Indonesia punya lahan luas di sejumlah dataran tinggi yang cocok untuk penanaman bawang putih. Namun sayangnya, 95% dari 400.000 ton kebutuhan bawang per tahun masih harus diimpor.
Dari sisi kualitas, bawang putih lokal sebenarnya lebih baik ketimbang bawang putih China. Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran Kementerian Pertanian (Kementan), Yanuardi mengatakan, varietas bawang putih yang dihasilkan petani lokal sebenarnya lebih bagus, baik dari sisi aroma maupun ukurannya.
"Dulu saat masih banyakan lokal, rasanya itu lebih berkualitas dibanding bawang impor China. Satu siung bawang putih lokal, itu sama dengan 4-5 siung bawang putih China kalau kita pakai di dapur, ukuran juga nggak kalah," jelasnya. Kendati lebih berkualitas, sambung Yanuardi, harga bawang putih China yang jauh lebih murah membuat petani lokal tak bisa bertahan saat impor dibuka lebar pada tahun 1996.
"Orang generasi sekarang sudah nggak bisa bedakan dengan yang bawang putih lokal. Karena semuanya sudah di mana-mana dari impor, orang dulu masih bisa bedakan. Kalah harga, petani pada mati suri," ujarnya. Dia menuturkan, sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan pada impor, Kementan pernah mencoba membudidayakan bibit umbi bawang putih asal China ditanam di kawasan pegunungan lereng Gunung Slamet di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
"Ternyata setelah ditanam di Tegal, bawang dari China ukurannya lebih besar dari yang diimpor selama ini. Tapi, kualitasnya jelek, baunya nggak ada. Dari situ lebih baik kita kembangkan bawang putih lokal saja, karena memang dari kualitas juga lebih baik, masalahnya cuma di harganya yang kalah jauh," pungkas Yanuardi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, impor bawang putih mencapai 21.858 ton atau senilai US$ 18,6 juta. Untuk akumulasi Januari-Maret 2016, impornya sebesar 98.414 ton dengan nilai US$ 74,8 juta. Sedangkan negara asal pemasok bawang putih ke dalam negeri adalah China.
Kementerian Pertanian (Kementan) bertekad membatasi impor atas komoditas bawang putih mulai tahun ini. Saat ini, 95% dari sekitar 400.000 ton kebutuhan bawang putih dipasok dari impor, terbanyak dari China. Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran Kementerian Pertanian (Kementan), Yanuardi berujar, pihaknya sejak 2 bulan lalu telah mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortkultura (RIPH) untuk pembatasan impor bawang putih dengan memperhitungkan kebutuhan dan produksi lokal.
"Permintaan RIPH sudah dikirim, tapi belum dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Kalau disetujui, maka impor bawang putih tak lagi bebas seperti sekarang. Tapi sangat dibatasi," katanya. Lewat kebijakan RIPH tersebut, status keluar masuk pelabuhan pada bawang putih akan sama dengan komoditas hortikultura lainnya, yang saat ini diberi proteksi pemerintah, contohnya bawang merah.
"Kalau sekarang kan mau impor berapa pun bebas. Jadi sekarang kita lagi besarkan lagi produksi bawang putih. Sedikit demi sedikit impor bawang putih akan berkurang kalau produksi lokal naik. Kalau produksi banyak, yang boleh impor sisa kebutuhannya saja berapa. Kalau produksi dinyatakan banyak, impor otomatis terlarang," ujar Yanuardi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, impor bawang putih mencapai 21.858 ton atau senilai US$ 18,6 juta. Untuk akumulasi Januari-Maret 2016, impornya sebesar 98.414 ton dengan nilai US$ 74,8 juta. Sedangkan negara asal pemasok bawang putih ke dalam negeri adalah China.\
Sebelum tahun 1996, Indonesia masih dinyatakan swasembada komoditas bawang putih. Hampir seluruh kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari petani lokal di dataran-dataran tinggi di sejumlah daerah. Namun, saat ini, sebanyak 95% dari 400.000 ton kebutuhan per tahun harus diimpor.
Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran Kementerian Pertanian (Kementan), Yanuardi mengungkapkan, ketergantungan bawang putih impor dimulai saat impor komoditas tersebut dibuka lebar pada tahun 1996. "Setelah dibuka bebas, langsung banjir bawang putih murah dari China. Karena kalah harga jauh, jelas produksi mereka lebih murah, akhirnya petani rugi. Dampaknya orang malas tanam lagi, dari situ sampai saat itu akhirya kita mulai ketergantungan pada impor," katanya.
Yanuardi mengungkapkan, pasca 1996, di saat bersamaan petani bawang putih mulai beralih ke tanaman lain, bawang putih asal Negeri Tirai Bambu mulai menggantikan bawang putih lokal di pasaran. "Puncaknya mungkin 1998 sudah susah sekali cari bawang putih lokal. Makanya impor dibuka lebar-lebar ini dampaknya besar sekali, karena rugi terus mulai petani mati suri. Sampai sekarang nggak mau tanam lagi," ujarnya.
Dia menuturkan, sebelum mulai menghilang, sentra-sentra bawang putih tersebar di beberapa wilayah berhawa sejuk seperti Malang, Karanganyar, Tasikmalaya, Wonosobo, dan Simalungun. "Dulu saat masih jaya-jayanya, kaya orang-orang petani bisa beli mobil sama naik haji dari bawang putih di Malang, sekarang kalau mau tanam rugi, kalah dulu sama bawang putih China," pungkas Yanuardi.
Langkah Langkah Pemerintah Arab Saudi Menghilangkan Ketergantungan Pada Minyak
Pemerintah Arab Saudi punya program untuk mereformasi tatanan ekonominya. Target jangka panjang adalah tidak bergantung kepada penjualan minyak mentah. Beberapa langkah akan dilakukan dalam program tersebut, mulai dari melepas sebagian saham Saudi Aramco (BUMN minyak terbesar milik Arab Saudi) hingga mengizinkan wanita bekerja.
Pemerintah setempat juga sedang mengkaji kemungkinan penerapan pajak barang mewah dan minuman ringan. Selama ini Arab Saudi tidak banyak menarik pajak kepada warganya. Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, menyatakan pemerintah masih mengkaji penerapan pajak baru tersebut.
"Tapi yang terpenting pajak ini tidak akan memberatkan warga miskin di negara kami," katanya dalam wawancara yang dikutip BBC, Selasa (26/4/2016). Selama ini warga Arab Saudi memang dimanjakan oleh pajak yang murah, bahkan ada pajak yang 0%. Pajak konsumsi salah satu yang 0%, termasuk di dalamnya untuk pembelian aneka jenis BBM.
Para warga Arab Saudi akan tetap menikmati pajak-pajak 0% ini, hanya saja ditambah oleh pajak barang mewah dan minuman ringan tadi. Pemerintah Arab Saudi memang sering mengucurkan subsidi kepada warganya berkat anggaran yang selalu terpenuhi dari jualan minyak dunia.
Namun dalam dua tahun terakhir ini beberapa subsidi ada yang dicabut menyusul jatuhnya harga minyak dunia. Pemerintah Arab Saudi sedang memeras otak mereformasi ekonominya yang selama ini bergantung ke penjualan minyak mentah. Sebanyak 70% pendapatan negara Arab Saudi tahun lalu masih dipenuhi dari penjualan minyak. Jika terus begini, pendapatannya bisa terimbas harga minyak dunia yang sedang lesu.
Ada beberapa cara yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah menjual sebagian saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat demi mendapatkan dana segar. "Negara kita sudah ketergantungan minyak," kata Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, saat mengumumkan rencana reformasi itu, seperti dikutip dari BBC, Selasa (26/4/2016).
Program reformasinya akan dijalankan untuk jangka panjang, targetnya sampai 2030. "Kita bisa hidup tanpa (ketergantungan) minyak di 2020," kata Mohammed dalam wawancara di stasiun televisi Al-Arabiya.
Beberapa poin penting dalam program reformasi tersebut antara lain:
Apalagi sekarang sudah banyak negara yang berniat mengurangi konsumsi minyak demi kondisi lingkungan yang lebih baik. Hal ini memberi ketidakpastian akan kebutuhan minyak di masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan minyak masih akan mendominasi bahan bakar alat transportasi. Namun untuk jangka panjang hal ini bisa saja berubah.
Harga minyak dunia saat ini masih bergerak di kisaran US$ 30-40 per barel, jauh sekali dari posisi puncaknya US$ 115 per barel pada Juni 2014. Reformasi Arab Saudi tetap dilakukan meski nanti harga minyak dunia kembali naik. "Misi kita ini tidak ada hubungannya dengan harga minyak," kata si pangeran Arab.
"Jika harga minyak naik lagi, ini akan membantu kita. Tapi walaupun harga tetap rendah tidak jadi masalah," tambahnya.
Pemerintah setempat juga sedang mengkaji kemungkinan penerapan pajak barang mewah dan minuman ringan. Selama ini Arab Saudi tidak banyak menarik pajak kepada warganya. Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, menyatakan pemerintah masih mengkaji penerapan pajak baru tersebut.
"Tapi yang terpenting pajak ini tidak akan memberatkan warga miskin di negara kami," katanya dalam wawancara yang dikutip BBC, Selasa (26/4/2016). Selama ini warga Arab Saudi memang dimanjakan oleh pajak yang murah, bahkan ada pajak yang 0%. Pajak konsumsi salah satu yang 0%, termasuk di dalamnya untuk pembelian aneka jenis BBM.
Para warga Arab Saudi akan tetap menikmati pajak-pajak 0% ini, hanya saja ditambah oleh pajak barang mewah dan minuman ringan tadi. Pemerintah Arab Saudi memang sering mengucurkan subsidi kepada warganya berkat anggaran yang selalu terpenuhi dari jualan minyak dunia.
Namun dalam dua tahun terakhir ini beberapa subsidi ada yang dicabut menyusul jatuhnya harga minyak dunia. Pemerintah Arab Saudi sedang memeras otak mereformasi ekonominya yang selama ini bergantung ke penjualan minyak mentah. Sebanyak 70% pendapatan negara Arab Saudi tahun lalu masih dipenuhi dari penjualan minyak. Jika terus begini, pendapatannya bisa terimbas harga minyak dunia yang sedang lesu.
Ada beberapa cara yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah menjual sebagian saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat demi mendapatkan dana segar. "Negara kita sudah ketergantungan minyak," kata Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, saat mengumumkan rencana reformasi itu, seperti dikutip dari BBC, Selasa (26/4/2016).
Program reformasinya akan dijalankan untuk jangka panjang, targetnya sampai 2030. "Kita bisa hidup tanpa (ketergantungan) minyak di 2020," kata Mohammed dalam wawancara di stasiun televisi Al-Arabiya.
Beberapa poin penting dalam program reformasi tersebut antara lain:
- Menjual sekitar 5% saham Saudi Aramco, BUMN minyak Arab Saudi yang nilai perusahaannya ditaksir US$ 2,5 triliun atau sekitar Rp 32.500 triliun.
- Uang hasil penjualan saham Aramco sebagian digunakan untuk dana investasi ke luar negeri sebanyak US$ 2 triliun.
- Sistem visa baru yang memungkinkan orang asing muslim bekerja jangka panjang di Arab Saudi
- Diversifikasi ekonomi, mulai dari investasi di tambang mineral dan memproduksi peralatan militer
- Mengizinkan wanita untuk bekerja
Apalagi sekarang sudah banyak negara yang berniat mengurangi konsumsi minyak demi kondisi lingkungan yang lebih baik. Hal ini memberi ketidakpastian akan kebutuhan minyak di masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan minyak masih akan mendominasi bahan bakar alat transportasi. Namun untuk jangka panjang hal ini bisa saja berubah.
Harga minyak dunia saat ini masih bergerak di kisaran US$ 30-40 per barel, jauh sekali dari posisi puncaknya US$ 115 per barel pada Juni 2014. Reformasi Arab Saudi tetap dilakukan meski nanti harga minyak dunia kembali naik. "Misi kita ini tidak ada hubungannya dengan harga minyak," kata si pangeran Arab.
"Jika harga minyak naik lagi, ini akan membantu kita. Tapi walaupun harga tetap rendah tidak jadi masalah," tambahnya.
Arab Saudi Raup Rp 1.625 Triliun Setelah Jual 5 Persen Saham Aramco
Pemerintah Arab Saudi punya program untuk mereformasi tatanan ekonominya. Target jangka panjang adalah tidak bergantung kepada penjualan minyak mentah. Ada banyak hal yang akan dilakukan Arab Saudi dalam menjalankan program reformasi tersebut, salah satunya adalah melepas sebagian kepemilikan saham di Saudi Aramco, BUMN minyak terbesar milik Arab Saudi.
"Negara kita sudah ketergantungan minyak," kata Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, saat mengumumkan rencana reformasi itu, seperti dikutip dari BBC, Selasa (26/4/2016). Arab Saudi akan menjual sekitar 5% saham Saudi Aramco. Perusahaan minyak tersebut ditaksir bernilai US$ 2,5 triliun atau sekitar Rp 32.500 triliun.
Dengan demikian, 5% saham Aramco bisa mencapai Rp 1.625 triliun. Kabarnya, penjualan saham ini akan dilakukan melalui mekanisme initial public offering (IPO) alias penawaran ke publik.
Jika benar terjadi, maka pelepasan saham Aramco bisa mencetak rekor IPO termahal di dunia, jauh melebihi hasil IPO Facebook maupun Alibaba. Sebagian besar dana hasil aksi korporasi ini akan dana investasi pemerintah ke luar negeri (sovereign wealth fund) sebesar US$ 2 triliun.
Arab Saudi berencana memakai dana tersebut untuk berinvestasi ke berbagai sektor di luar negeri, salah satunya adalah tambang mineral.
"Negara kita sudah ketergantungan minyak," kata Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, saat mengumumkan rencana reformasi itu, seperti dikutip dari BBC, Selasa (26/4/2016). Arab Saudi akan menjual sekitar 5% saham Saudi Aramco. Perusahaan minyak tersebut ditaksir bernilai US$ 2,5 triliun atau sekitar Rp 32.500 triliun.
Dengan demikian, 5% saham Aramco bisa mencapai Rp 1.625 triliun. Kabarnya, penjualan saham ini akan dilakukan melalui mekanisme initial public offering (IPO) alias penawaran ke publik.
Jika benar terjadi, maka pelepasan saham Aramco bisa mencetak rekor IPO termahal di dunia, jauh melebihi hasil IPO Facebook maupun Alibaba. Sebagian besar dana hasil aksi korporasi ini akan dana investasi pemerintah ke luar negeri (sovereign wealth fund) sebesar US$ 2 triliun.
Arab Saudi berencana memakai dana tersebut untuk berinvestasi ke berbagai sektor di luar negeri, salah satunya adalah tambang mineral.
Subscribe to:
Posts (Atom)