Lini bisnis kredit mikro menjadi tumpuan bank-bank besar dalam mengurangi tekanan perlambatan pertumbuhan kredit. Laporan keuangan kuartal III 2016 PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, membuktikan bahwa kredit mikronya menjadi penggerak pertumbuhan selama sembilan bulan tahun ini berjalan.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, kredit mikro perseroan tumbuh 16,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan lini bisnis kredit mikro merupakan yang tertinggi ketimbang kredit korporasi dan konsumer, yakni 14,3 persen dan 13,5 persen.
“Kredit mikro tumbuh paling besar di antara kredit-kredit lain. Diikuti oleh kredit korporasi. Kredit mikro bisa dibilang lokomotifnya untuk pertumbuhan,” ujarnya, Rabu (25/10). Secara keseluruhan, kredit Bank Mandiri meningkat 11,50 persen, yaitu dari Rp560,6 triliun pada kuartal III tahun lalu menjadi sebanyak Rp625,1 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Setali tiga uang, BRI juga mencatatkan pertumbuhan kinclong karena melesatnya penyaluran kredit pada pelaku usaha mikro. Lini kredit mikro bertumbuh 20,3 persen dari sebesar Rp170,2 triliun di kuartal ketiga tahun lalu menjadi Rp204,8 triliun per September 2016. “Pertumbuhan penyaluran kredit juga terjadi di Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami bersyukur, tidak terjadi kanibal antara nasabah mikro Kupedes BRI dengan nasabah KUR. Ternyata, nasabah program keduanya sama-sama bertumbuh,” terang Asmawi Syam, Direktur Utama BRI.
Adapun, total kredit BRI mencapai 603,5 triliun per September 2016 atau meningkat 16,3 persen dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu. Pertumbuhan kredit perseroan tersebut melampaui rata-rata industri yang hanya sebesar 6,8 persen. Kredit mikro memang jadi penggerak pertumbuhan bisnis dua bank pelat merah di atas. Namun demikian, kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Induk usaha Adira Finance dan Adira Insurance tersebut justru tengah menahan laju pertumbuhan kredit mikro melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP). Kredit mikro melalui DSP bahkan tercatat rontok 29 persen pada kuartal III 2016 dibanding kuartal ketiga tahun lalu.
“Kami sedang fokus pada penahanan kualitas aktiva DSP. Pasalnya, banyak kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) disumbang dari bisnis kredit mikro. Banyak unit yang belum selesai ditangani atawa saat ini sedang pelunasan. Makanya, tak banyak kredit mikro baru,” tutur Vera Eve Lim, Direktur Bank Danamon.
Di sisi lain, lanjut dia, perseroan tengah mengembangkan bisnis usaha kecil dan menengah. Lini bisnis ini bahkan telah berkontribusi positif terhadap total portofolio perseroan. Hingga kuartal ketiga tahun ini, kredit UKM perseroan bertumbuh 6 persen menjadi Rp23,8 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp18,6 triliun sampai kuartal III 2016, naik 1,8 persen dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp18,3 triliun. Salah satu penyebab kinclongnya kinerja BRI adalah melesatnya penyaluran kredit mikro kepada pengusaha-pengusaha kecil sampai akhir September lalu.
Direktur Utama BRI Asmawi Syam mencatat penyaluran kredit bank pelat merah yang dipimpinnya mengalami pertumbuhan berkat meningkatnya pertumbuhan di segmen mikro. BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp603,5 triliun atau naik 16,3 persen dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan industri yang hanya mencapai 6,8 persen (per Agustus 2016).
Kredit mikro disebut Asmawi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Jika dibandingkan dengan kurtal III tahun lalu, jumlah kredit mikro yang disalurkan naik 20,3 persen dari sebesar Rp170,2 triliun menjadi Rp204,8 triliun. BRI juga mampu menambah basis nasabah pinjaman baru di segmen tersebut sebanyak 1 juta dari 7,6 juta menjadi 8,6 juta nasabah selama kuartal III.
"Pertumbuhan jumlah ini terutama terjadi di Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami bersyukur ternyata tidak terjadi kanibal antara nasabah mikro Kupedes BRI dengan nasabah KUR. Saya pikir banyak nasabah Kupedes yang beralih ke KUR, namun ternyata nasabah kedua program tersebut justru sama-sama bertumbuh," kata Asmawi, Selasa (25/10).
Hal lain yang menopang kinerja BRI sepanjang Januari-September 2016 adalah pendapatan bunga atau Net Interest Income (NII) yang mencapai Rp48,6 triliun atau tumbuh 16,8 persen year on year (yoy). Serta perolehan pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang mencapai Rp6,6 triliun atau tumbuh 25,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan fee based income tersebut didominasi oleh tambahan fee yang berasal dari jasa administrasi kredit sebesar 113,6 persen yoy menjadi Rp740 miliar kemudian diikuti oleh fee trade finance yang tumbuh 58,8 persen yoy menjadi Rp614 miliar, fee e-bankingsebesar Rp1,6 triliun atau tumbuh 42,2 persen yoy dan fee yang berasal dari jasa kegiatan perbankan lainnya.
"Hal ini mengindikasikan mulai nyamannya nasabah bertransaksi di e-channel milik BRI, sehingga fee based kami meningkat signifikan," ujar Asmawi Syam. Berkaca dari kinerja yang tumbuh di atas rata-rata industri, Asmawi optimistis BRI mampu mencetak pertumbuhan kredit dua digit hingga akhir tahun. Ia memproyeksikan pertumbuhan tahun ini bisa mencapai kisaran 13-14 persen atau tumbuh di atas proyeksi bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kendati demikian, Wakil Direktur BRI Sunarso menilai risiko perlambatan ekonomi hingga akhir tahun tetap harus diantisipasi. Meski mampu menekan rasio kredit bermasalah (NPL) gross ke level 2,2 persen, BRI tetap memasang strategi konservatif hingga akhir tahun. BRI justru menaikkan rasio pencadangan dari 150 persen menjadi 166 persen dengan total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp22,3 triliun hingga akhir tahun. Pencadangan tersbeut dirasa cukup untuk mengatasi kenaikkan NPL di tengah tren perlambatan kredit.
"Kami menilai cuaca belum begitu baik, oleh sebab itu kita sediakan payung sebelum terjadi apa-apa," ujarnya.
Friday, October 28, 2016
Bank Indonesia Akan Izinkan Tanah Wakaf Dijadikan Jaminan Sukuk
Bank Indonesia (BI) menginisiasi model pembiayaan melalui surat berharga syariah (sukuk) berbasis wakaf demi menyemarakkan aktivitas ekonomi syariah. Dalam model ini, nantinya tanah wakaf yang sudah bersertifikat bisa dijadikan jaminan (underlying) penerbitan sukuk.
Deputi Gubernur BI Hendar mengatakan, selama ini dalam paradigma masyarakat secara umum, tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial. Padahal jika dilihat lebih luas, tanah wakaf memiliki potensi atau nilai manfaat tanah yang sangat besar untuk mendorong perekonomian.
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini terdapat 4 juta hektare (ha) tanah wakaf yang tersebar di 400 ribu titik dengan nilai sekitar Rp 2.050 triliun. Selama ini, tanah tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan pemakaman yang justru membutuhkan biaya operasional besar setiap tahunnya.
"Meskipun dana itu potensinya besar, namun nyatanya belum dapat tergarap dengan baik," ujar Hendar di Surabaya, Kamis (27/10). Lebih jauh, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah BI Anwar Basori mengatakan melalui konsep sukuk linked wakaf, nantinya tanah wakaf yang selama ini menganggur bisa dibangun infrastruktur untuk kemudian disewakan dan memberikan hasil. Hasil dari sewa tersebut nantinya akan dibagi dan disalurkan untuk mendorong program sosial yang memberikan manfaat bagi umat, seperti pembangunan Rumah Sakit, pesantren hingga sekolah.
Bank sentral pun mendorong perusahaan-perusahaan BUMN Karya yang selama ini aktif menggarap proyek properti dan infrastruktur untuk memanfaatkan konsep tersebut. Nantinya para perusahaan BUMN karya bisa membangun infrastruktur di tanah wakaf yang pendanaan proyeknya berasal dari penerbitan sukuk.
"Kemudian di akhir periode kontrak, aset tadi akan dikembalikan ke Nazir,” kata dia. Ide menghubungkan tanah wakaf ke sukuk muncul lantaran instrumen syariah tersebut saat ini sudah sangat berkembang, meliputi sukuk berbasis proyek (PBS), SPNS, Sukri, Sukuk Dana Haji, dan sebaginya. Ia menyebut Singapura dan Kuwait sudah terlebih dahulu menerapkan sukuk berbasis wakaf.
"Ini juga upaya kami untuk memperdalam pasar keuangan syariah dalam negeri. Di Singapura dan Kuwait tanah wakaf sudah bisa dioptimalkan menjadi komersial namun tetap dalam prinsip syariah," ujarnya. Anwar mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN yang berminat menggunakan konsep sukuk linked wakaf untuk pengembangan proyeknya.
Untuk implementasi dan pengembangan model tersebut, BI akan bekerja sama dengan BWI, Badan Zakat Nasional (Baznas), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial mengingat selama ini karakeristik wakaf digunakan untuk tujuan sosial. Berdasarkan data bank sentral, pasar sukuk sudah sangat berkembang. Indonesia sudah menerbitkan sukuk hingga Rp560 triliun dengan outstanding per 6 Oktober mencapai Rp407 triliun. Untuk sukuk korporat sendiri sudah terbit Rp18,7 triliun dengan outstandingRp10,7 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan, Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk global terbesar di dunia dengan penerbitan mencapai US$10,15 triliun dengan outstanding US$9,5 miliar, dari total penerbitan sovereign sukuk US$45,17 miliar selama 2009-2016. Indonesia berada di atas Turki, Qatar, Singapura, Malaysia, UEA Dubai, Hong Kong, Bahrain, dan Afsel.
Ditambahkan, selama ini BI terus berupaya memperdalam transaksi pasar keuangan syariah yang masih berkisar antara Rp600 miliar-Rp1 triliun per harinya, di antaranya dengan menerbitkan beleid tentang sertifikat investasi mudarabah (siva), sertifikat perdagangan komoditas berprinsip syariah (sika), repo syariah, mini MRA syariah, hedging syariah serta NCD syariah.
“Transaksi pasar keuangan syariah masih dangkal, dibanding konvensional yang seharinya bisa mencapai Rp10-15 triliun,” kata dia.
Deputi Gubernur BI Hendar mengatakan, selama ini dalam paradigma masyarakat secara umum, tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial. Padahal jika dilihat lebih luas, tanah wakaf memiliki potensi atau nilai manfaat tanah yang sangat besar untuk mendorong perekonomian.
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini terdapat 4 juta hektare (ha) tanah wakaf yang tersebar di 400 ribu titik dengan nilai sekitar Rp 2.050 triliun. Selama ini, tanah tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan pemakaman yang justru membutuhkan biaya operasional besar setiap tahunnya.
"Meskipun dana itu potensinya besar, namun nyatanya belum dapat tergarap dengan baik," ujar Hendar di Surabaya, Kamis (27/10). Lebih jauh, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah BI Anwar Basori mengatakan melalui konsep sukuk linked wakaf, nantinya tanah wakaf yang selama ini menganggur bisa dibangun infrastruktur untuk kemudian disewakan dan memberikan hasil. Hasil dari sewa tersebut nantinya akan dibagi dan disalurkan untuk mendorong program sosial yang memberikan manfaat bagi umat, seperti pembangunan Rumah Sakit, pesantren hingga sekolah.
Bank sentral pun mendorong perusahaan-perusahaan BUMN Karya yang selama ini aktif menggarap proyek properti dan infrastruktur untuk memanfaatkan konsep tersebut. Nantinya para perusahaan BUMN karya bisa membangun infrastruktur di tanah wakaf yang pendanaan proyeknya berasal dari penerbitan sukuk.
"Kemudian di akhir periode kontrak, aset tadi akan dikembalikan ke Nazir,” kata dia. Ide menghubungkan tanah wakaf ke sukuk muncul lantaran instrumen syariah tersebut saat ini sudah sangat berkembang, meliputi sukuk berbasis proyek (PBS), SPNS, Sukri, Sukuk Dana Haji, dan sebaginya. Ia menyebut Singapura dan Kuwait sudah terlebih dahulu menerapkan sukuk berbasis wakaf.
"Ini juga upaya kami untuk memperdalam pasar keuangan syariah dalam negeri. Di Singapura dan Kuwait tanah wakaf sudah bisa dioptimalkan menjadi komersial namun tetap dalam prinsip syariah," ujarnya. Anwar mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN yang berminat menggunakan konsep sukuk linked wakaf untuk pengembangan proyeknya.
Untuk implementasi dan pengembangan model tersebut, BI akan bekerja sama dengan BWI, Badan Zakat Nasional (Baznas), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial mengingat selama ini karakeristik wakaf digunakan untuk tujuan sosial. Berdasarkan data bank sentral, pasar sukuk sudah sangat berkembang. Indonesia sudah menerbitkan sukuk hingga Rp560 triliun dengan outstanding per 6 Oktober mencapai Rp407 triliun. Untuk sukuk korporat sendiri sudah terbit Rp18,7 triliun dengan outstandingRp10,7 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan, Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk global terbesar di dunia dengan penerbitan mencapai US$10,15 triliun dengan outstanding US$9,5 miliar, dari total penerbitan sovereign sukuk US$45,17 miliar selama 2009-2016. Indonesia berada di atas Turki, Qatar, Singapura, Malaysia, UEA Dubai, Hong Kong, Bahrain, dan Afsel.
Ditambahkan, selama ini BI terus berupaya memperdalam transaksi pasar keuangan syariah yang masih berkisar antara Rp600 miliar-Rp1 triliun per harinya, di antaranya dengan menerbitkan beleid tentang sertifikat investasi mudarabah (siva), sertifikat perdagangan komoditas berprinsip syariah (sika), repo syariah, mini MRA syariah, hedging syariah serta NCD syariah.
“Transaksi pasar keuangan syariah masih dangkal, dibanding konvensional yang seharinya bisa mencapai Rp10-15 triliun,” kata dia.
Bank Permata Rugi Rp 1,2 Triliun
PT Bank Permata Tbk kembali mencatatkan kerugian. Setelah sempat merugi Rp376 miliar pada kuartal I 2016 dan Rp836 miliar pada paruh pertama tahun ini, kini perseroan merugi Rp1,2 triliun. Roy Arfandy, Direktur Utama Bank Permata mengatakan, perseroannya kembali mengalokasikan beban pencadangan dalam jumlah signifikan. “Yang mengakibatkan kerugian bersih sebesar Rp1,2 triliun,” ujarnya, Kamis (27/10).
Ia menerangkan, sesuai prinsip kehati-hatian, beban pencadangannya menyesuaikan kebutuhan demi menjamin portofolio pinjaman dan neraca keuangan tetap aman terjaga. Namun demikian, laba operasioal sebelum pencadangan tembus Rp2,9 triliun per September 2016 atau meningkat 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp2,8 triliun.
Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan pendapatan non bunga sebesar 21 persen yang ditopang bancassurance, wealth management dan biaya operasional yang terkendali. “Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa bisnis utama kami tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tekanan ekonomi makro, khususnya di sektor komersial,” terang Roy.
Sandeep Jain, Direktur Keuangan Bank Permata bilang, perseroannya terus menjalankan strategi untuk memperkuat landasan pertumbuhan bank, termasuk permodalan dan menjaga kesehatan likuiditas. “Salah satu pencapaian kami pada kuartal I 2016 adalah perseroan berhasil mencatat modal inti utama (common equity tier 1,CET-1) sebesar 15,5 persen dan rasio kecukupan modal 19,3 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah perseroan,” ungkapnya.
Tidak cuma itu, perseroan juga membukukan loan to deposit ratio sebesar 86 persen per akhir September 2016. Ini mencerminkan likuiditas perseroan tetap sehat. Menurut Jain, Bank permata konsisten untuk meningkatkan kualitas struktur pendanaannya, terbukti dari menguatnya rasio CASA alias dana murah hingga 43 persen. Tahun lalu, rasio CASA hanya 38 persen.
Adapun, dari sisi kredit, perseroan merasakan dampak perlambatan ekonomi makro yang tercermin dari penurunan sebesar 16 persen. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) meningkat 4,9 persen. “Kami mengetahui secara jelas resiko-resiko yang ada dan telah mengambil langkah-langkah yang terencana dengan baik untuk mengelola resiko tersebut, sejauh yang dapat kami prediksikan,” pungkas Jain.
Saat ini, fokus perseroan, ia menambahkan, meningkatkan kualitas aset, menjaga performa dari sisi pendapatan non bunga, sekaligus terus meningkatkan kualitas struktur pendanaan, pendapatan, dan efisiensi.
Dua pemegang saham utama perseroan, yakni PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank Plc diklaim tengah merencanakan peningkatan permodalan, menyusul kesuksesan rights issue senilai Rp5,5 triliun pada semester I 2016.
Ia menerangkan, sesuai prinsip kehati-hatian, beban pencadangannya menyesuaikan kebutuhan demi menjamin portofolio pinjaman dan neraca keuangan tetap aman terjaga. Namun demikian, laba operasioal sebelum pencadangan tembus Rp2,9 triliun per September 2016 atau meningkat 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp2,8 triliun.
Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan pendapatan non bunga sebesar 21 persen yang ditopang bancassurance, wealth management dan biaya operasional yang terkendali. “Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa bisnis utama kami tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tekanan ekonomi makro, khususnya di sektor komersial,” terang Roy.
Sandeep Jain, Direktur Keuangan Bank Permata bilang, perseroannya terus menjalankan strategi untuk memperkuat landasan pertumbuhan bank, termasuk permodalan dan menjaga kesehatan likuiditas. “Salah satu pencapaian kami pada kuartal I 2016 adalah perseroan berhasil mencatat modal inti utama (common equity tier 1,CET-1) sebesar 15,5 persen dan rasio kecukupan modal 19,3 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah perseroan,” ungkapnya.
Tidak cuma itu, perseroan juga membukukan loan to deposit ratio sebesar 86 persen per akhir September 2016. Ini mencerminkan likuiditas perseroan tetap sehat. Menurut Jain, Bank permata konsisten untuk meningkatkan kualitas struktur pendanaannya, terbukti dari menguatnya rasio CASA alias dana murah hingga 43 persen. Tahun lalu, rasio CASA hanya 38 persen.
Adapun, dari sisi kredit, perseroan merasakan dampak perlambatan ekonomi makro yang tercermin dari penurunan sebesar 16 persen. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) meningkat 4,9 persen. “Kami mengetahui secara jelas resiko-resiko yang ada dan telah mengambil langkah-langkah yang terencana dengan baik untuk mengelola resiko tersebut, sejauh yang dapat kami prediksikan,” pungkas Jain.
Saat ini, fokus perseroan, ia menambahkan, meningkatkan kualitas aset, menjaga performa dari sisi pendapatan non bunga, sekaligus terus meningkatkan kualitas struktur pendanaan, pendapatan, dan efisiensi.
Dua pemegang saham utama perseroan, yakni PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank Plc diklaim tengah merencanakan peningkatan permodalan, menyusul kesuksesan rights issue senilai Rp5,5 triliun pada semester I 2016.
Gelombang PHK Ancam Industri Perbankan Indonesia
Awan hitam nampaknya akan terus menaungi industri perbankan dalam negeri hingga akhir tahun. Usai pertumbuhan kredit diprediksi tidak akan mencapai dua digit tahun ini, isu efisiensi yang berujung pada pemangkasan pegawai juga harus menerpa industri yang asetnya mencapai lebih dari Rp6.000 triliun itu.
Sejumlah bank yang diketahui berencana merumahkan karyawannya di antaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank asal negeri Singa ini diketahui memang tengah mengencangkan ikat pinggang sejak 2014 lalu. Aksi efisiensi itu pun membuat Serikat Pekerja Danamon merancang aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi pada hari ini, Jumat (28/10).
Berdasarkan surat edaran yang diterima, Serikat Pekerja Danamon akan melakukan unjuk rasa mulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Dengan titik kumpul Gedung Bank Danamon Prapatan dan massa akan bergerak menuju Kantor Pusat Bank Danamon di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Terkait aksi ini, belum mendapatkan tanggapan resmi dari manajemen Danamon.
Dalam tuntutannya, Penanggung Jawab Serikat Pekerja Bank Danamon Abdoel Moedjib menuturkan, pekerja merasa kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang mengatasnamakan efisiensi. Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini pun menurutnya merupakan puncak dari upaya dialog yang tak kunjung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen Bank Danamon.
Adapun, salah satu tuntutan utama para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja adalah meminta perusahaan untuk berhenti melakukan PHK secara massal. Hal ini diduga dilakukan manajemen atas dasar kondisi salah satu lini bisnis Danamon yang terus merugi sehingga menggerogoti laba perusahaan.
"Hanya atas dasar kekhawatiran akan meruginya salah satu unit bisnis lalu dengan semena-mena karyawan di PHK dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka selalu menyampaikan ke karyawan bahwa Danamon sedang susah, rugi dan lain-lain, tapi faktanya malah bikin gedung baru, beli tanah lagi untuk gedung baru dan rekrut karyawan yang pro-hire pula," ujar Abdoel.
Juli lalu, Danamon diketahui memang baru saja meresmikan gedung kantor pusat baru yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Gedung ini merupakan konsolidasi unit dan fungsi dari beberapa gedung Danamon yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Untuk membangun menara dengan 21 lantai tersebut, Danamon harus menggelontorkan investasi sebesar Rp540 miliar.
Aksi perseroan tersebut dilakukan di tengah pertumbuhan kredit perseroan yang turun 9 persen sepanjang Januari hingga September tahun ini. Per akhir September lalu, Danamon pun akhirnya mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,516 triliun atau meningkat 33 persen kalau dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, yaitu Rp1,895 triliun.
Dalam paparan kinerja kuartal III Rabu (26/10) kemarin, Direktur Keuangan Danamon Vera Eve Lim mengatakan pertumbuhan laba bersih perseroan utamanya ditopang oleh peningkatan efisiensi perseroan yang berkelanjutan. Ia mengklaim biaya operasional turun enam persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya Danamon, ancaman PHK secara halus juga diterima oleh para karyawan HSBC Indonesia dan PT Bank Ekonomi Raharja (BER). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari aksi HSBC Group yang telah membeli saham mayoritas Bank Ekonomi Raharja pada 2005 silam.
Penggabungan atau disebut integrasi ini dilakukan dengan mekanisme pengalihan aset dan kewajiban (asset and liability transfer). Penggabungan ini untuk menyikapi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Penggabungan ini dilakukan dengan memindahkan aset dan kewajiban dari cabang HSBC Indonesia ke Bank Ekonomi.
Sehingga pada April 2017 mendatang HSBC Indonesia yang selama ini berstatus sebagai Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) secara perlahan akan berubah statusnya menjadi perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia (BHI).
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan, proses integrasi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi. Ia memperkirakan, dari proses integrasi tersebut akan terjadi overlapping (tumpang tindih) jabatan serta kelebihan tenaga kerja di bank.
Saat ini, HSBC Indonesia memiliki kurang lebih 3.500 karyawan, sedangkan Bank Ekonommi sendiri memiliki sekitar 1.950 karyawan. Karena dirasa terlalu gemuk, pemangkasan karyawan pun menjadi salah satu opsi yang ditempuh manajemen untuk menekan biaya operasional.
"Ini menciptakan kekhawatiran, faktanya di lapangan itu resah, karena pasti yang masuk banyak ke BHI adalah orang-orang bawaan HSBC Indonesia, seperti kepala cabang misalnya. Apakah nantinya ada kepastian kepala cabang Bank Ekonomi yang saat ini akan dijamin tetap menjadi kepala cabang? ternyata enggak. Yang mengisi pasti orang-orang dari HSBC," ujar Timboel .
Para Serikat Pekerja HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi pun mengajukan permintaan untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen, Namun menurut Timboel, permintaan tersebut tidak pernah mendapat sambutan dari manajemen HSBC. "Ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kelangsungan kerja kami, masa depan kami," katanya. Runding Berunding Status Karyawan
Sementara itu dalam media briefing pekan lalu, kuasa Hukum HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja Kemalsjah Siregar menjelaskan, perundingan baru bisa dilakukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud ialah perselisihan tentang hak, kepentingan pembuatan syarat kerja, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Apa yang menjadi tuntutan para Serikat Pekerja menurutnya tidak memuat substansi permasalahan industrial.
"Masalahnya begini apakah yang mereka (Serikat Pekerja) usung sebagai masalah itu merupakan perselisihan hubungan industrial? Kalau tidak, tidak ada kewajiban kedua perusahaan untuk berunding. Kalau minta berunding dan perundingan minta seluruh proses penawaran dan seluruh perubahan ketenagakerjaan ditunda mereka tidak punya hak itu," tukas dia.
Terkait dengan karyawan HSBC Indonesia, dia mengatakan semua karyawan tersebut akan diberikan penawaran pindah ke Bank Ekonomi. Karena bersifat penawaran, maka karyawan pun diperbolehkan menentukan pilihan apakah akan melanjutkan dengan berpindah ke Bank Ekonomi atau tidak. Apabila karyawan menerima permintaan tersebut maka tidak ada pembayaran pesangon karena masa kerjanya dibawa ke Bank Ekonomi.
Jika karyawan enggan pindah dan memilih tetap di HSBC Indonesia, maka status kepegawaian sang karyawan akan hilang seiring dengan hilangnya status HSBC sebagai bank KCBA. Ia memperkirakan status tersebut bisa hilang dalam kurun waktu dua tahun kedepan. "Ya otomatis akan hilang dong, karena HSBC sudah tidak ada lagi dan sudah berganti menjadi entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia atau HBI," jelasnya.
Cara seperti ini yang dianggap Timboel sebagai upaya pemaksaan dari manajemen kepada pegawai HSBC Indonesia. Menurutnya para pegawai dibuat seolah tidak bisa menghindar dari ancaman PHK jika menolak untuk bergabung dengan BHI. "Kami sendiri belum ada penjelasan dan kepastian, bagi yang stay maksimal dua tahun dibilang secara perlahan akan kehilangan pekerjaan. Ini kan namanya pemaksaan. Kami disuruh ikut ke BHI, dan tidak dikasih pilihan untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja sama Baru (PKB)," jelas Timboel.
Sejumlah bank yang diketahui berencana merumahkan karyawannya di antaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank asal negeri Singa ini diketahui memang tengah mengencangkan ikat pinggang sejak 2014 lalu. Aksi efisiensi itu pun membuat Serikat Pekerja Danamon merancang aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi pada hari ini, Jumat (28/10).
Berdasarkan surat edaran yang diterima, Serikat Pekerja Danamon akan melakukan unjuk rasa mulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Dengan titik kumpul Gedung Bank Danamon Prapatan dan massa akan bergerak menuju Kantor Pusat Bank Danamon di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Terkait aksi ini, belum mendapatkan tanggapan resmi dari manajemen Danamon.
Dalam tuntutannya, Penanggung Jawab Serikat Pekerja Bank Danamon Abdoel Moedjib menuturkan, pekerja merasa kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang mengatasnamakan efisiensi. Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini pun menurutnya merupakan puncak dari upaya dialog yang tak kunjung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen Bank Danamon.
Adapun, salah satu tuntutan utama para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja adalah meminta perusahaan untuk berhenti melakukan PHK secara massal. Hal ini diduga dilakukan manajemen atas dasar kondisi salah satu lini bisnis Danamon yang terus merugi sehingga menggerogoti laba perusahaan.
"Hanya atas dasar kekhawatiran akan meruginya salah satu unit bisnis lalu dengan semena-mena karyawan di PHK dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka selalu menyampaikan ke karyawan bahwa Danamon sedang susah, rugi dan lain-lain, tapi faktanya malah bikin gedung baru, beli tanah lagi untuk gedung baru dan rekrut karyawan yang pro-hire pula," ujar Abdoel.
Juli lalu, Danamon diketahui memang baru saja meresmikan gedung kantor pusat baru yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Gedung ini merupakan konsolidasi unit dan fungsi dari beberapa gedung Danamon yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Untuk membangun menara dengan 21 lantai tersebut, Danamon harus menggelontorkan investasi sebesar Rp540 miliar.
Aksi perseroan tersebut dilakukan di tengah pertumbuhan kredit perseroan yang turun 9 persen sepanjang Januari hingga September tahun ini. Per akhir September lalu, Danamon pun akhirnya mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,516 triliun atau meningkat 33 persen kalau dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, yaitu Rp1,895 triliun.
Dalam paparan kinerja kuartal III Rabu (26/10) kemarin, Direktur Keuangan Danamon Vera Eve Lim mengatakan pertumbuhan laba bersih perseroan utamanya ditopang oleh peningkatan efisiensi perseroan yang berkelanjutan. Ia mengklaim biaya operasional turun enam persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya Danamon, ancaman PHK secara halus juga diterima oleh para karyawan HSBC Indonesia dan PT Bank Ekonomi Raharja (BER). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari aksi HSBC Group yang telah membeli saham mayoritas Bank Ekonomi Raharja pada 2005 silam.
Penggabungan atau disebut integrasi ini dilakukan dengan mekanisme pengalihan aset dan kewajiban (asset and liability transfer). Penggabungan ini untuk menyikapi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Penggabungan ini dilakukan dengan memindahkan aset dan kewajiban dari cabang HSBC Indonesia ke Bank Ekonomi.
Sehingga pada April 2017 mendatang HSBC Indonesia yang selama ini berstatus sebagai Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) secara perlahan akan berubah statusnya menjadi perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia (BHI).
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan, proses integrasi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi. Ia memperkirakan, dari proses integrasi tersebut akan terjadi overlapping (tumpang tindih) jabatan serta kelebihan tenaga kerja di bank.
Saat ini, HSBC Indonesia memiliki kurang lebih 3.500 karyawan, sedangkan Bank Ekonommi sendiri memiliki sekitar 1.950 karyawan. Karena dirasa terlalu gemuk, pemangkasan karyawan pun menjadi salah satu opsi yang ditempuh manajemen untuk menekan biaya operasional.
"Ini menciptakan kekhawatiran, faktanya di lapangan itu resah, karena pasti yang masuk banyak ke BHI adalah orang-orang bawaan HSBC Indonesia, seperti kepala cabang misalnya. Apakah nantinya ada kepastian kepala cabang Bank Ekonomi yang saat ini akan dijamin tetap menjadi kepala cabang? ternyata enggak. Yang mengisi pasti orang-orang dari HSBC," ujar Timboel .
Para Serikat Pekerja HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi pun mengajukan permintaan untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen, Namun menurut Timboel, permintaan tersebut tidak pernah mendapat sambutan dari manajemen HSBC. "Ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kelangsungan kerja kami, masa depan kami," katanya. Runding Berunding Status Karyawan
Sementara itu dalam media briefing pekan lalu, kuasa Hukum HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja Kemalsjah Siregar menjelaskan, perundingan baru bisa dilakukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud ialah perselisihan tentang hak, kepentingan pembuatan syarat kerja, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Apa yang menjadi tuntutan para Serikat Pekerja menurutnya tidak memuat substansi permasalahan industrial.
"Masalahnya begini apakah yang mereka (Serikat Pekerja) usung sebagai masalah itu merupakan perselisihan hubungan industrial? Kalau tidak, tidak ada kewajiban kedua perusahaan untuk berunding. Kalau minta berunding dan perundingan minta seluruh proses penawaran dan seluruh perubahan ketenagakerjaan ditunda mereka tidak punya hak itu," tukas dia.
Terkait dengan karyawan HSBC Indonesia, dia mengatakan semua karyawan tersebut akan diberikan penawaran pindah ke Bank Ekonomi. Karena bersifat penawaran, maka karyawan pun diperbolehkan menentukan pilihan apakah akan melanjutkan dengan berpindah ke Bank Ekonomi atau tidak. Apabila karyawan menerima permintaan tersebut maka tidak ada pembayaran pesangon karena masa kerjanya dibawa ke Bank Ekonomi.
Jika karyawan enggan pindah dan memilih tetap di HSBC Indonesia, maka status kepegawaian sang karyawan akan hilang seiring dengan hilangnya status HSBC sebagai bank KCBA. Ia memperkirakan status tersebut bisa hilang dalam kurun waktu dua tahun kedepan. "Ya otomatis akan hilang dong, karena HSBC sudah tidak ada lagi dan sudah berganti menjadi entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia atau HBI," jelasnya.
Cara seperti ini yang dianggap Timboel sebagai upaya pemaksaan dari manajemen kepada pegawai HSBC Indonesia. Menurutnya para pegawai dibuat seolah tidak bisa menghindar dari ancaman PHK jika menolak untuk bergabung dengan BHI. "Kami sendiri belum ada penjelasan dan kepastian, bagi yang stay maksimal dua tahun dibilang secara perlahan akan kehilangan pekerjaan. Ini kan namanya pemaksaan. Kami disuruh ikut ke BHI, dan tidak dikasih pilihan untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja sama Baru (PKB)," jelas Timboel.
Konflik antara para serikat pekerja dengan internal dua bank tersebut pun telah sampai ke telinga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan sengketa dua Serikat Pekerja dengan manajemen bank telah dimediasi dengan baik oleh Kementerian Tenaga kerja selaku regulator di bidang ketenagakerjaan.
Namun dari segi industri perbankan, Nelson menyebut di era perlambatan ekonomi saat ini, banyak bank yang akan memanfaatkan waktu untuk melakukan konsolidasi. Selama itu pula, ada kecenderungan bank untuk meningkatkan efisiensi salah satunya melalui pengurangan pegawai.
"Itu sangat tergantung dari strategi masing-masing bank dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Ada bank yang cenderung ingin ekspansi tapi ada juga bank yang sebaliknya, mengecilkan bisnisnya (downsizing)," ujar Nelson.
Ia mengatakan, OJK memberi arahan pada bank untuk tidak melakukan pengurangan karyawan. Namun jika terpaksa dilakukan bank harus menawarkan pada karyawan secara sukarela dan memberikan kompensasi yang memadai. "Kami selalu menegaskan itu kepada bank-bank, yang ingin melakukan downsizing jangan sampai menimbulkan permasalahan terkait isu SDM," jelasnya
Namun dari segi industri perbankan, Nelson menyebut di era perlambatan ekonomi saat ini, banyak bank yang akan memanfaatkan waktu untuk melakukan konsolidasi. Selama itu pula, ada kecenderungan bank untuk meningkatkan efisiensi salah satunya melalui pengurangan pegawai.
"Itu sangat tergantung dari strategi masing-masing bank dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Ada bank yang cenderung ingin ekspansi tapi ada juga bank yang sebaliknya, mengecilkan bisnisnya (downsizing)," ujar Nelson.
Ia mengatakan, OJK memberi arahan pada bank untuk tidak melakukan pengurangan karyawan. Namun jika terpaksa dilakukan bank harus menawarkan pada karyawan secara sukarela dan memberikan kompensasi yang memadai. "Kami selalu menegaskan itu kepada bank-bank, yang ingin melakukan downsizing jangan sampai menimbulkan permasalahan terkait isu SDM," jelasnya
Krisis Perbankan : Didenda 14 Milyar Dollar, Deutsche Bank AG PHK 3.000 Karyawan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank AG yang beroperasi di Indonesia pekan lalu guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank asal Jerman tersebut. Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar atas kasus mortgage-backed securities yang harus dilunasi sebelum masa pemilu Presiden AS berakhir.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
"Tentu saja kita pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kita (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Muliaman mengatakan OJK akan memantau khusus perkembangan kasus yang menimpa Deutsche Bank dan berharap kasus tersebut tidak akan menular terhadap lini bisnisnya di Indonesia. Ia menilai dari segi syarat likuiditas Deutsche Bank AG telah memenuhi ketentuan minimum modal bagi bank asing. Sebagai salah satu Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), Deutsche Bank diwajibkan memenuhi ketentuan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
CEMA merupakan alokasi dana usaha kantor cabang bank asing dari perusahaan induk yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.03/2016, OJK menetapkan CEMA minimum 8 persen dari total kewajiban bank asing setiap bulannya dan paling sedikit Rp1 triliun. CEMA itu seperti komitmen induk usaha untuk mem-back up anak usahanya di Indonesia, dan Deutsche Bank yang di sini sudah jauh di atas ketentuan itu," ujar Muliaman.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Selain di Indonesia, Deutsche Bank mempekerjakan lebih dari 100 ribu orang pegawai di lebih dari 70 negara di dunia yang beberapa diantaranya merupakan pusat keuangan dunia, seperti Frankfurt, London, New York, Paris, Madrid, Amsterdam dan lain-lain. Bank Indonesia ikut memantau perkembangan krisis keuangan yang menimpa bank perkreditan terbesar di Jerman, Deutsche Bank AG. Bank sentral juga mewaspadai imbas negatif yang mungkin merembet ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara di sela acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-3, Kamis malam (27/10). Menurut Mirza, Deutsche Bank merupakan salah satu bank terbesar di dunia sehingga masalah keuangan yang melandanya dapat berdampak ke sistem keuangan global. "Iya jadi concern dong. Bank-nya gede gitu," kata Mirza.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar sebelum atas kasus penjualan efek beragun aset properti (mortgage-backed securities) yang turut menyebabkan krisis keuangan di AS pada 2008. Untuk membayar pinalti tersebut, Deutsche Bank pun melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
Kasusnya kemudian melebar hingga menjerat enam manajer Deutsche Bank ke penjara pada awal Oktober 2016, karena terlibat fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi. Mirza menerangkan, kondisi keuangan Deutsche Bank saat ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisinya beberapa pekan lalu. Pembalikan positif harga saham Deutsche Bank di bursa Eropa dinilai Mirza sebagai indikator perbaikan kondisi keuangan bank asal Jerman itu.
"Kondisi Deutsche Bank pada tanggal 10 Oktober waktu diberitain itu dengan sekarang sudah berbeda. Paling gampang kalian lihat harga sahamnya di pasar Eropa. Kan sudah rebound," tuturnya. Dia pun menyambut baik rencana Deutsche Bank menjual anak perusahaannya untuk membayar denda. Menurutnya, itu merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan dana segar guna menutup sebagian kewajibannya ke Pemerintah AS.
"Kalau (anak usahanya) dijual kan malah dapat dana. Bagus dong," tandas Mirza. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diam-diam melakukan kajian mengenai potensi dampak kasus Deutsche Bank AG terhadap sistem keuangan Indonesia. "Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu," tulis Ojk seperti dikutip dari salinan hasil risetnya.
Menurut OJK, Deutsche Bank memiliki peranan yang cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. Pasalnya, bank Jerman tersbut menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di negeri ini. Tak hanya itu, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya tercatat berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. karenanya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank tersebut.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Bank raksasa asal Jerman, Deutsche Bank dikabarkan tengah melakukan moratorium terhadap perekrutan pegawai baru di seluruh dunia guna menekan biaya operasional. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang dekat dengan manajemen bank mengatakan Deutsche Bank tengah berusaha mendapatkan kepercayaan kembali dari para investor. Pasalnya kinerja keuangan bank tersebut sempat terjun bebas akibat tekanan yang dialami sejak pertengahan September lalu.
Otoritas di Amerika Serikat (AS) meminta bank ini membayar US$14 miliar karena kasus mortgage back securities. Sejak saat itu, Deutsche Bank tersebut terus meyakinkan investor dan karyawan, bahwa kondisi keuangannya kuat untuk menahan denda yang dikenakan.
Pekan lalu manajemen Deutsche Bank juga telah mengumumkan rencana pemangkasan karyawan sebanyak 1.000 karyawannya di Jerman. Menambah jumlah pekerja yang dirumahkan dari sebelumnya 3 ribu orang, yang diumumkan Juni lalu. Hingga akhir Juni tercatat Deutsche Bank memiliki 101.307 karyawan di Jerman.
"Kami secara konsisten terus mengimplementasikan strategi untuk membuat bank ini makin efisien. Kami menjanjikan, pengurangan karyawan akan dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan baik," kata Anggota Dewan Manajemen Deutsche Bank, Karl von Rohr, pekan lalu. Sebagai bagian dari upaya efisiensi tersebut, Deutsche Bank pada bulan September juga menyatakan telah setuju menjual anak usahanya, Abbey Life yang bergerak dalam bisnis asuransi jiwa dan dana pensiun dengan taksiran harga US$1,1 miliar.
Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde pun menyebut apa yang dilakukan oleh Deutsche Bank akan memberikan dampak sistemik terhadap sistem keuangan dunia. Tahun lalu, kondisi pasar keuangan dunia yang bergejolak telah memaksa Deutsche Bank menutup tahun dengan kejatuhan harga saham sebesar 50 persen karena serangkaian laporan keuangan yang buruk. Kamis kemarin, saham Deutsche Bank ditutup jatuh 3 persen di bursa saham Jerman.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat waswas terkait imbas dari kasus kecurangan (fraud) yang menyeret salah satu bank terbesar di dunia, Deutsche Bank AG. Pasalnya, bank tersebut cukup berkuasa di pasar modal Indonesia. Untuk diketahui, pada awal bulan Oktober 2016, enam manajer Deutsche Bank ditahan karena terkait fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi.
Berdasarkan paparan presentasi internal OJK, Deutsche Bank diketahui memiliki peranan cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. “Deutsche Bank menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di Indonesia,” ungkap OJK dalam presentasi tersebut. Lebih lanjut, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. “Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu,” papar OJK. Sebelumnya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank asal Jerman tersebut.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar atas kasus mortgage-backed securities yang harus dilunasi sebelum masa pemilu Presiden AS berakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman. "Tentu saja kami pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kami (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
"Tentu saja kita pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kita (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Muliaman mengatakan OJK akan memantau khusus perkembangan kasus yang menimpa Deutsche Bank dan berharap kasus tersebut tidak akan menular terhadap lini bisnisnya di Indonesia. Ia menilai dari segi syarat likuiditas Deutsche Bank AG telah memenuhi ketentuan minimum modal bagi bank asing. Sebagai salah satu Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), Deutsche Bank diwajibkan memenuhi ketentuan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
CEMA merupakan alokasi dana usaha kantor cabang bank asing dari perusahaan induk yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.03/2016, OJK menetapkan CEMA minimum 8 persen dari total kewajiban bank asing setiap bulannya dan paling sedikit Rp1 triliun. CEMA itu seperti komitmen induk usaha untuk mem-back up anak usahanya di Indonesia, dan Deutsche Bank yang di sini sudah jauh di atas ketentuan itu," ujar Muliaman.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Selain di Indonesia, Deutsche Bank mempekerjakan lebih dari 100 ribu orang pegawai di lebih dari 70 negara di dunia yang beberapa diantaranya merupakan pusat keuangan dunia, seperti Frankfurt, London, New York, Paris, Madrid, Amsterdam dan lain-lain. Bank Indonesia ikut memantau perkembangan krisis keuangan yang menimpa bank perkreditan terbesar di Jerman, Deutsche Bank AG. Bank sentral juga mewaspadai imbas negatif yang mungkin merembet ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara di sela acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-3, Kamis malam (27/10). Menurut Mirza, Deutsche Bank merupakan salah satu bank terbesar di dunia sehingga masalah keuangan yang melandanya dapat berdampak ke sistem keuangan global. "Iya jadi concern dong. Bank-nya gede gitu," kata Mirza.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar sebelum atas kasus penjualan efek beragun aset properti (mortgage-backed securities) yang turut menyebabkan krisis keuangan di AS pada 2008. Untuk membayar pinalti tersebut, Deutsche Bank pun melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
Kasusnya kemudian melebar hingga menjerat enam manajer Deutsche Bank ke penjara pada awal Oktober 2016, karena terlibat fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi. Mirza menerangkan, kondisi keuangan Deutsche Bank saat ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisinya beberapa pekan lalu. Pembalikan positif harga saham Deutsche Bank di bursa Eropa dinilai Mirza sebagai indikator perbaikan kondisi keuangan bank asal Jerman itu.
"Kondisi Deutsche Bank pada tanggal 10 Oktober waktu diberitain itu dengan sekarang sudah berbeda. Paling gampang kalian lihat harga sahamnya di pasar Eropa. Kan sudah rebound," tuturnya. Dia pun menyambut baik rencana Deutsche Bank menjual anak perusahaannya untuk membayar denda. Menurutnya, itu merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan dana segar guna menutup sebagian kewajibannya ke Pemerintah AS.
"Kalau (anak usahanya) dijual kan malah dapat dana. Bagus dong," tandas Mirza. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diam-diam melakukan kajian mengenai potensi dampak kasus Deutsche Bank AG terhadap sistem keuangan Indonesia. "Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu," tulis Ojk seperti dikutip dari salinan hasil risetnya.
Menurut OJK, Deutsche Bank memiliki peranan yang cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. Pasalnya, bank Jerman tersbut menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di negeri ini. Tak hanya itu, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya tercatat berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. karenanya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank tersebut.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Bank raksasa asal Jerman, Deutsche Bank dikabarkan tengah melakukan moratorium terhadap perekrutan pegawai baru di seluruh dunia guna menekan biaya operasional. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang dekat dengan manajemen bank mengatakan Deutsche Bank tengah berusaha mendapatkan kepercayaan kembali dari para investor. Pasalnya kinerja keuangan bank tersebut sempat terjun bebas akibat tekanan yang dialami sejak pertengahan September lalu.
Otoritas di Amerika Serikat (AS) meminta bank ini membayar US$14 miliar karena kasus mortgage back securities. Sejak saat itu, Deutsche Bank tersebut terus meyakinkan investor dan karyawan, bahwa kondisi keuangannya kuat untuk menahan denda yang dikenakan.
Pekan lalu manajemen Deutsche Bank juga telah mengumumkan rencana pemangkasan karyawan sebanyak 1.000 karyawannya di Jerman. Menambah jumlah pekerja yang dirumahkan dari sebelumnya 3 ribu orang, yang diumumkan Juni lalu. Hingga akhir Juni tercatat Deutsche Bank memiliki 101.307 karyawan di Jerman.
"Kami secara konsisten terus mengimplementasikan strategi untuk membuat bank ini makin efisien. Kami menjanjikan, pengurangan karyawan akan dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan baik," kata Anggota Dewan Manajemen Deutsche Bank, Karl von Rohr, pekan lalu. Sebagai bagian dari upaya efisiensi tersebut, Deutsche Bank pada bulan September juga menyatakan telah setuju menjual anak usahanya, Abbey Life yang bergerak dalam bisnis asuransi jiwa dan dana pensiun dengan taksiran harga US$1,1 miliar.
Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde pun menyebut apa yang dilakukan oleh Deutsche Bank akan memberikan dampak sistemik terhadap sistem keuangan dunia. Tahun lalu, kondisi pasar keuangan dunia yang bergejolak telah memaksa Deutsche Bank menutup tahun dengan kejatuhan harga saham sebesar 50 persen karena serangkaian laporan keuangan yang buruk. Kamis kemarin, saham Deutsche Bank ditutup jatuh 3 persen di bursa saham Jerman.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat waswas terkait imbas dari kasus kecurangan (fraud) yang menyeret salah satu bank terbesar di dunia, Deutsche Bank AG. Pasalnya, bank tersebut cukup berkuasa di pasar modal Indonesia. Untuk diketahui, pada awal bulan Oktober 2016, enam manajer Deutsche Bank ditahan karena terkait fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi.
Berdasarkan paparan presentasi internal OJK, Deutsche Bank diketahui memiliki peranan cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. “Deutsche Bank menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di Indonesia,” ungkap OJK dalam presentasi tersebut. Lebih lanjut, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. “Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu,” papar OJK. Sebelumnya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank asal Jerman tersebut.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar atas kasus mortgage-backed securities yang harus dilunasi sebelum masa pemilu Presiden AS berakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman. "Tentu saja kami pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kami (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Friday, October 21, 2016
Dua Tahun Jokowi Nilai Merah dan Kegagalan Bertebaran ... BI Pangkas Lagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menorehkan rapor merah atas upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki daya saing. Menurut Indef, selama dua tahun terakhir, indikator daya saing Indonesia semakin terpuruk.
"Karena, indikator daya saing memburuk, kami memberikan rapor merah atau C minus," ujar Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, Kamis (20/10). Hal ini sangat disayangkan, mengingat perbaikan daya saing merupakan salah satu agenda nawacita Jokowi.
Lebih lanjut, Eko Listyanto, peneliti Indef bilang, peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang dirilis World Economic Forum melorot dari 34 pada tahun 2014 menjadi 37 pada tahun 2015, dan 41 pada tahun ini. "Di kacamata global, peringkat daya saing Indonesia memburuk," kata Eko di tempat yang sama.
Penilaian GCI diambil berdasarkan belasan aspek kunci. Memburuknya peringkat Indonesia utamanya disebabkan oleh aspek institusi, kesehatan, dan pendidikan, inefisiensi pasar, ketersediaan teknologi, kecanggihan bisnis, termasuk inovasi yang belum menunjukkan perbaikan berarti.
Sebagai pembanding, India dalam tempo dua tahun berhasil menaikkan peringkat daya saing globalnya dari 55 pada tahun lalu menjadi 39 pada tahun ini. Dalam temuan itu, Indonesia cuma lebih baik dari India dalam aspek penyediaan kebutuhan dasar dan ukuran pasar. Tak hanya itu, paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi masih minim implementasi. Akibatnya, kemudahan melakukan bisnis di dalam negeri belum meningkat secara signifikan.
Tahun ini, Bank Dunia mencatat, peringkat kemudahan melakukan usaha (ease of doing business) Indonesia masih ada di posisi 109 atau jauh di bawah Malaysia (18), Thailand (49), Vietnam (90), dan Filipina (103). "Padahal, paket kebijakan ekonomi nyaris 80 persen bercerita untuk mendongkrak investasi dan menaikkan kegiatan ekonomi," imbuh Eko.
Turunnya daya saing Indonesia juga diperparah dengan peran industri manufaktur yang kian rontok. Sekalipun pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5 persen, tapi kontrobusi sektor industri pengolahan/manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi semakin mengalami penurunan.
"Posisi saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi tinggal 20 persen padahal di tahun 2001 nyaris 30 persen-an," terang dia. Implementasi hilirisasi industri juga masih minim, sehingga ketergantungan atas hasil ekspor komoditas belum dapat teratasi. Akibatnya, nilai ekspor Indonesia sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global.
Mengutip data keluaran Deloitte, kontribusi sektor manufaktur terhadap ekspor Indonesia masih rendah, yaitu hanya 40 persen. Sementara, Malaysia 62 persen, Thailand 73 persen, dan China 94 persen. Dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih menyisakan segudang pekerjaan rumah terutama di sektor pangan.
Pasalnya, sektor pangan yang menjadi fokus pemerintah melalui program Nawacita masih mengalami masalah lama, yaitu belum stabilnya harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan utama. "Belum [sesuai cita-cita Jokowi], kalau ditanya begitu, beliau menegur kami terus semua menteri untuk mengawasi itu. Mengawasi supaya harga pangan tidak terjadi gejolak," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (19/10).
Bagi Enggar, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan diterapkan pemerintah rupanya masih belum bisa membuat harga ditekan rendah, seperti yang diharapkan Jokowi. "Misalnya harga daging, beliau berikan teguran untuk segera diperhatikan betul. Karena turunnya sangat kecil. Beras juga, kemudian bawang relatif sudah oke," jelas Enggar.
Namun begitu, sebenarnya pemerintah sudah memberlakukan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.
Di mana UU tersebut mengatur harga acuan untuk tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Namun begitu, komoditas cabai saat ini justru mengalami kenaikan harga karena dipengaruhi cuaca sehingga harga acuan untuk cabai tak berlaku.
"Ada beberapa yang belum [terasa implementasinya], seperti cabai. Sekarang ada kenaikan yang cukup [tinggi], iklim mau dilawan bagaimana?" imbuh Enggar. Sementara untuk komoditas lain, misalnya daging sapi, kebijakan stabilitas pasokan dan harga belum terasa, lantaran implementasi membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya dampak terasa.
"Karena panjang perjalanannya. Itu membutuhkan waktu [impor] dari Australia ke sini. Kemudian digemukkan selama empat bulan, baru dipotong," ucapnya. Ia pun membeberkan, untuk komoditas daging sapi, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah pemerintah hingga akhirnya kebutuhan daging sapi masyarakat dapat tertutupi semuanya.
"Pertama, persediaan turun. Kedua, harga turun dan stabil. Ketiga, serap seluruh produksi dalam negeri. Tiga itu yang akan dilakukan," tutupnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah akan membentuk perencanaan jangka menengah hingga panjang untuk sektor pangan. Pasalnya, selama ini pemecahan masalah pangan masih berdampak singkat saja, yakni semata-mata kekurangan pasokan lalu langsung mengimpor.
"Untuk pangan perencanaan kita masih jangka pendek. Kita harus membangun jangka menengah," kata Darmin. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2016 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya. September lalu, bank sentral meyakini laju ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen hingga akhir September kemarin. Namun, masih rendahnya konsumsi masyarakat dinilai belum bisa meredam pengaruh lemahnya investasi swasta di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2016 cenderung tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Konsumsi membaik meskipun masih terbatas. Di sisi lain perbaikan investasi swasta khususnya non bangunan masih belum kuat," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Kamis (20/10). Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Makro dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, masih lemahnya ekspor juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2016.
Naiknya beberapa harga komoditas belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai batas bawah yang ditetapkan pemerintah atau di kisaran 4,9-5,3 persen.
“Kami melihat dengan indikator-indikator yang ada dari konsumsi, belanja pemerintah, ekspor pertumbuhannya memang lebih rendah dari yang diperkirakan," jelasnya. Juda mengatakan salah satu indikator masih lesunya pertumbuhan ekonomi tercermin dari anjloknya jumlah permintaan kredit perbankan. Transmisi melalui jalur kredit cenderung belum optimal.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan yang masih lemah, termasuk permintaan investasi dari korporasi yang belum kuat. Tercatat hingga September pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) hanya 6,5 persen atau lebih rendah dari Agustus yang mencapai 6,8 persen.
Namun demikian, transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan pada Agustus 2016 tercatat hanya sebesar 5,6 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Kendati permintaan kredit bank masih melambat.
"Karena, indikator daya saing memburuk, kami memberikan rapor merah atau C minus," ujar Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, Kamis (20/10). Hal ini sangat disayangkan, mengingat perbaikan daya saing merupakan salah satu agenda nawacita Jokowi.
Lebih lanjut, Eko Listyanto, peneliti Indef bilang, peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang dirilis World Economic Forum melorot dari 34 pada tahun 2014 menjadi 37 pada tahun 2015, dan 41 pada tahun ini. "Di kacamata global, peringkat daya saing Indonesia memburuk," kata Eko di tempat yang sama.
Penilaian GCI diambil berdasarkan belasan aspek kunci. Memburuknya peringkat Indonesia utamanya disebabkan oleh aspek institusi, kesehatan, dan pendidikan, inefisiensi pasar, ketersediaan teknologi, kecanggihan bisnis, termasuk inovasi yang belum menunjukkan perbaikan berarti.
Sebagai pembanding, India dalam tempo dua tahun berhasil menaikkan peringkat daya saing globalnya dari 55 pada tahun lalu menjadi 39 pada tahun ini. Dalam temuan itu, Indonesia cuma lebih baik dari India dalam aspek penyediaan kebutuhan dasar dan ukuran pasar. Tak hanya itu, paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi masih minim implementasi. Akibatnya, kemudahan melakukan bisnis di dalam negeri belum meningkat secara signifikan.
Tahun ini, Bank Dunia mencatat, peringkat kemudahan melakukan usaha (ease of doing business) Indonesia masih ada di posisi 109 atau jauh di bawah Malaysia (18), Thailand (49), Vietnam (90), dan Filipina (103). "Padahal, paket kebijakan ekonomi nyaris 80 persen bercerita untuk mendongkrak investasi dan menaikkan kegiatan ekonomi," imbuh Eko.
Turunnya daya saing Indonesia juga diperparah dengan peran industri manufaktur yang kian rontok. Sekalipun pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5 persen, tapi kontrobusi sektor industri pengolahan/manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi semakin mengalami penurunan.
"Posisi saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi tinggal 20 persen padahal di tahun 2001 nyaris 30 persen-an," terang dia. Implementasi hilirisasi industri juga masih minim, sehingga ketergantungan atas hasil ekspor komoditas belum dapat teratasi. Akibatnya, nilai ekspor Indonesia sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global.
Mengutip data keluaran Deloitte, kontribusi sektor manufaktur terhadap ekspor Indonesia masih rendah, yaitu hanya 40 persen. Sementara, Malaysia 62 persen, Thailand 73 persen, dan China 94 persen. Dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih menyisakan segudang pekerjaan rumah terutama di sektor pangan.
Pasalnya, sektor pangan yang menjadi fokus pemerintah melalui program Nawacita masih mengalami masalah lama, yaitu belum stabilnya harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan utama. "Belum [sesuai cita-cita Jokowi], kalau ditanya begitu, beliau menegur kami terus semua menteri untuk mengawasi itu. Mengawasi supaya harga pangan tidak terjadi gejolak," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (19/10).
Bagi Enggar, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan diterapkan pemerintah rupanya masih belum bisa membuat harga ditekan rendah, seperti yang diharapkan Jokowi. "Misalnya harga daging, beliau berikan teguran untuk segera diperhatikan betul. Karena turunnya sangat kecil. Beras juga, kemudian bawang relatif sudah oke," jelas Enggar.
Namun begitu, sebenarnya pemerintah sudah memberlakukan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.
Di mana UU tersebut mengatur harga acuan untuk tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Namun begitu, komoditas cabai saat ini justru mengalami kenaikan harga karena dipengaruhi cuaca sehingga harga acuan untuk cabai tak berlaku.
"Ada beberapa yang belum [terasa implementasinya], seperti cabai. Sekarang ada kenaikan yang cukup [tinggi], iklim mau dilawan bagaimana?" imbuh Enggar. Sementara untuk komoditas lain, misalnya daging sapi, kebijakan stabilitas pasokan dan harga belum terasa, lantaran implementasi membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya dampak terasa.
"Karena panjang perjalanannya. Itu membutuhkan waktu [impor] dari Australia ke sini. Kemudian digemukkan selama empat bulan, baru dipotong," ucapnya. Ia pun membeberkan, untuk komoditas daging sapi, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah pemerintah hingga akhirnya kebutuhan daging sapi masyarakat dapat tertutupi semuanya.
"Pertama, persediaan turun. Kedua, harga turun dan stabil. Ketiga, serap seluruh produksi dalam negeri. Tiga itu yang akan dilakukan," tutupnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah akan membentuk perencanaan jangka menengah hingga panjang untuk sektor pangan. Pasalnya, selama ini pemecahan masalah pangan masih berdampak singkat saja, yakni semata-mata kekurangan pasokan lalu langsung mengimpor.
"Untuk pangan perencanaan kita masih jangka pendek. Kita harus membangun jangka menengah," kata Darmin. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2016 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya. September lalu, bank sentral meyakini laju ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen hingga akhir September kemarin. Namun, masih rendahnya konsumsi masyarakat dinilai belum bisa meredam pengaruh lemahnya investasi swasta di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2016 cenderung tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Konsumsi membaik meskipun masih terbatas. Di sisi lain perbaikan investasi swasta khususnya non bangunan masih belum kuat," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Kamis (20/10). Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Makro dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, masih lemahnya ekspor juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2016.
Naiknya beberapa harga komoditas belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai batas bawah yang ditetapkan pemerintah atau di kisaran 4,9-5,3 persen.
“Kami melihat dengan indikator-indikator yang ada dari konsumsi, belanja pemerintah, ekspor pertumbuhannya memang lebih rendah dari yang diperkirakan," jelasnya. Juda mengatakan salah satu indikator masih lesunya pertumbuhan ekonomi tercermin dari anjloknya jumlah permintaan kredit perbankan. Transmisi melalui jalur kredit cenderung belum optimal.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan yang masih lemah, termasuk permintaan investasi dari korporasi yang belum kuat. Tercatat hingga September pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) hanya 6,5 persen atau lebih rendah dari Agustus yang mencapai 6,8 persen.
Namun demikian, transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan pada Agustus 2016 tercatat hanya sebesar 5,6 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Kendati permintaan kredit bank masih melambat.
Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Karena Inflasi Yang Tak Kunjung Naik
Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuannya BI 7-Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 basis poin (bps) dari semula 5 persen menjadi 4,75 persen pada Kamis (20/10). Pelonggaran tersebut juga berlaku bagi suku bunga deposit facility (DF) yang turun 25 bps dari 4,25 persen menjadi 4 persen, dan suku bunga lending facility (LF) yang turun 25 bps dari 5,75 menjadi 5,5 persen yang efektif per 21 Oktober 2016.
Dengan demikian sepanjang tahun ini, BI sudah enam kali menurunkan suku bunga acuan dengan akumulasi besaran 150 basis poin. "BI meyakini pelonggaran tersebut sejalan dengan stabilitas makroekonomi khususnya inflasi yang diperkirakan mendekati batas bawah dari kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang lebih baik dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar yang relatif stabil," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam konferensi pers, Kamis (20/10).
BI memperkirakan inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun diperkirakan akan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1 persen. Selain itu bank sentral juga mempertimbangkan sentimen global khususnya rencana kebijakan kenaikkan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) yang diprediksi hanya akan menaikkan suku bunganya satu kali tahun ini.
Di samping itu BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa dan India akan membaik seiring dengan peningkatan data ketenagakerjaan dan pendapatan di kedua negara tersebut. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mencatat surplus yang baik, defisit transaksi berjalan diprediksi berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
Sementara dari kondisi nilai tukar, BI mencatat mata uang rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Nilai tukar Rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp 13.110 per dolar AS. Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp 13.005 per dolar AS.
"BI meyakini pelonggaran kebijakan moneter dan prudensial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujarnya
Dengan demikian sepanjang tahun ini, BI sudah enam kali menurunkan suku bunga acuan dengan akumulasi besaran 150 basis poin. "BI meyakini pelonggaran tersebut sejalan dengan stabilitas makroekonomi khususnya inflasi yang diperkirakan mendekati batas bawah dari kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang lebih baik dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar yang relatif stabil," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam konferensi pers, Kamis (20/10).
BI memperkirakan inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun diperkirakan akan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1 persen. Selain itu bank sentral juga mempertimbangkan sentimen global khususnya rencana kebijakan kenaikkan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) yang diprediksi hanya akan menaikkan suku bunganya satu kali tahun ini.
Di samping itu BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa dan India akan membaik seiring dengan peningkatan data ketenagakerjaan dan pendapatan di kedua negara tersebut. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mencatat surplus yang baik, defisit transaksi berjalan diprediksi berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
Sementara dari kondisi nilai tukar, BI mencatat mata uang rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Nilai tukar Rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp 13.110 per dolar AS. Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp 13.005 per dolar AS.
"BI meyakini pelonggaran kebijakan moneter dan prudensial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujarnya
Subscribe to:
Posts (Atom)