Cara Beli Dan Daftar Harga Rumah Susun Murah Di Stasiun Senen, Manggarai dan Pondok Cina

PT Wika Gedung Tbk menyebut, harga rumah susun (rusun) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan dibangun di stasiun tak sampai setengah harga apartemen komersial yang juga akan dibangun di tempat yang sama. Spesifikasi antara keduanya pun disebut akan berbeda.  Wika Gedung sendiri rencananya akan menjadi pengembang proyek Transit Oriented Development (TOD) yang akan membangun rusun MBR dan apartemen komersial di Stasiun Senen dan Manggarai.

Direktur HC, Properti, dan Pengembangan Wika Gedung Nur Al Fata menjelaskan, harga rumah susun untuk MBR pastinya akan jauh lebih murah dibandingkan apartemen komerisal yang sama-sama akan dibangun baik di Stasiun Senen maupun Manggarai. Harganya bahkan bisa kurang dari setengah harga apartemen komersial. "Untuk rusun MBR itu kan ada aturannya, kalau tidak salah DKI Jakarta Rp9,3 juta per m2. Tapi Bu Rini kan mintanya harga mulai dari Rp7 juta per m2. Komersial belum ada harganya tapi kemungkinan dua kali harga rusun bahkan bisa lebih," ujar Al Fata.

Dengan perbedaan harga yang signifikan, menurut Al Fata, spesifikasi antara rusun MBR dan apartemen komersial tentu akan berbeda. Perbedaan fasilitas antara lain, menurut dia, akan terlihat dari penyediaan parkir dan kolam renang.  "Kalau rusun MBR tentu tidak ada parkir untuk mobil, hanya motor. Kolam renang juga tidak ada. Kemudian dari sisi materialnya juga tentu akan ada perbedaan," jelas dia.

Ia menjelaskan, pada proyek TOD di Stasiun Senen, pihaknya berencana membangun tiga tower rusun dan apartemen komersial di lahan seluas 8,6 ha. Dari tiga tower tersebut, satu tower diperuntukkan untuk membangun 450 unit rusun, sedangkan dua tower akan dibangun 1.100 unit apartemen komersial. Adapun proyek TOD di Stasiun Manggarai, menurut dia, akan dibangun di lahan seluas 20 ha. Saat ini master plan proyek ini pun masih disusun. Namun, ia memastikan sedikitnya 20 persen TOD akan dibangun dalam bentuk rusun MBR

Perusahaan milik negara bersinergi mengembangkan Transit Oriented Development atau kawasan tempat tinggal di sekitaran Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nilai investasinya mencapai Rp 500 miliar. Kerja sama tersebut dilakukan PT Wijaya karya Tbk melalui anak usaha PT Wijaya Karya Gedung dengan PT Kereta Api Indonesia guna ikut mendorong penyediaan satu juta rumah bagi masyarakat.

Wijaya Karya ditugaskan sebagai pengembang untuk membangun 480 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 882 unit apartemen menengah ke bawah, dan kawasan komersil yang berada di atas lahan seluas 8.560 meter persegi milik KAI.Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk Bintang Perbowo menjelaskan, pengembangan kawasan TOD di sekitar Stasiun Pasar Senen akan berlangsung selama empat tahun dengan jangka waktu kerja sama usaha 50 tahun.

"Satu gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan dua gedung untuk rumah susun biasa," ujarnya dalam acara pemancangan tiang perdana (groundbreaking) TOD di Stasiun Pasar Senen, Selasa(10/10).

Dia menyebutkan lebih rinci, sebanyak 35 persen dari total rumah yang akan dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sementara sisanya untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tak hanya pembangunan properti, Wika Gedung juga akan membangun infrastruktur sosial berupa, rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Hadir dalam acara groundbreaking antara lain, menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. PT Wijaya Karya Tbk (Wika) mengaku bakal menggarap proyek Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Manggarai melalui anak usahanya, PT Wika Gedung Tbk bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sama seperti proyek TOD lainnya, proyek ini akan terdiri dari rumah susun untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan proyek apartemen komersial.

"Selain proyek (TOD) di Stasiun Senen, kami juga bakal bangun di Stasiun Manggarau. Saat ini masih dibahas masterplan-nya," ujar Direktur Utama Wika Bintang Prabowo. Rencananya menurut Bintang, pembangunan proyek akan dikerjakan lebih dulu, sembari memindahkan masyarakat. Setelah masyarakat dipindahkan, tempat yang saat ini masih dihuni pun baru akan dibongkar.

"Itu yang juga masih dibicarakan dengan KAI, karena itu kan tanah mereka. Tapi ini investasi proyeknya jauh lebih besar dari yang di Senen," ungkap dia.  Sama seperti halnya pembangunan proyek TOD di Stasiun Senen, pembangunan TOD di Statiun Manggarai juga akan dikerjakan oleh anak usahanya, PT Wika Gedung Tbk.

Direktur HC, Properti, dan Pengembangan Wika Gedung Nur Al Fata menjelaskan, TOD di Manggarai masih membutuhkan pembebasan lahan.  "Sebenarnya (bangun TOD) di lahan yang sudah dikuasai KAI sudah bisa, tapi dia harus pindahkan Depo-nya sebagian. Masterplan-nya sudah hampir jadi tapi tahapannya ini. Kalau menurut saya sih sebaiknya bangun MBR dulu, warganya dipindahkan baru setelah itu," terang dia.

Rencananya, menurut dia, keseluruhan masterplan akan rampung pada tahun depan. Adapun luas lahan yang bisa dibangun untuk proyek TOD tersebut mencapai sekitar 20 hektar.  "Nanti tentu ada MBR dan proyek komersialnya. Sesuai ketentuan 20 persen itu MBR, tapi Kementerian BUMN minta 30-35 persen. Tentu akan kami lihat," tambah dia

Perum Perumnas dan PT KAI bakal melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek rumah susun berkonsep transit on development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok sebelum akhir tahun. Proyek lanjutan dari TOD Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, ini akan menelan investasi lebih dari Rp1 triliun. "Kas kami biasanya siap 20 persen [dari total investasi] sisanya bisa berasal dari pembiayaan atau pinjaman perbankan," tutur Direktur Produksi Kamal Kusmantoro usai acara groundbreaking proyek TOD di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta (15/8).

Kamal mengungkapkan, proyek TOD Stasiun Pondok Cina bakal lebih besar dibandingkan TOD Stasiun Tanjung Barat. Jika jumlah hunian di TOD Stasiun Tanjung Barat hanya 1.232 unit, jumlah hunian di TOD POndok Cina mencapai 2.305 unit. Sebanyak 30 persen dari total hunian merupakan rusunami bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara sisanya merupakan apartemen sederhana milik (anami) untuk non-MBR.

Selain itu, TOD Stasiun Pondok Cina juga akan dilengkapi zona komersial, yang terdiri dari kios pedagang, area makanan dan minuman (F&B), serta ritel modern dan tradisional. Kamal berharap, pengembangan TOD bakal bermanfaat bagi masyarakat yang menginginkan hunian efisien karena langsung terintegrasi dengan moda transportasi, khususnya kereta commuter Jabodetabek.

Selain itu, pembangunan rusun juga merupakan bentuk dukungan pada program sejuta rumah dan upaya mengurangi angka backlog perumahan. Sama seperti proyek TOD Stasiun Tanjung Barat, proyek TOD Stasiun Pondok Cina juga akan berdiri di atas lahan milik PT KAI. Disebutkan Kamal, KAI memiliki setidaknya 50 titik lahan di Pulau Jawa yang berpotensi dikembangkan menjadi TOD.

Saat ini, lanjut Kamal, perusahaan masih mematangkan soal akses jalan masuk dan perizinan pembangunan TOD Stasiun Pondok Cina sebelu memulai peletakan batu pertama. Perusahaan menargetkan proyek bisa rampung dalam kurun 2,5 tahun. Perum Perumnas bersama PT KAI hari ini, Selasa (15/8), meresmikan dimulainya proyek rumah susun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan program satu juta rumah dan juga mengurangi angka backlog perumahan.

Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo mengungkapkan target pembangunan rumah susun ini adalah masyarakat menengah bawah (MBR) dan masyarakat umum lainnya sebagai alternatif hunian yang lebih efisien. Proyek ini mencakup pembangunan tiga tower di Stasiun Tanjung Barat dengan total 29 lantai yang akan menampung 1.232 unit hunian di atas lahan seluas 15.244 meter persegi. Perusahaan menargetkan proyek rampung dalam tempo dua tahun dengan menelan investasi sebesar Rp705 miliar.

“Ini merupakan wujud kerja sama sinergi BUMN untuk pengembangan kawasan yang terintegrasi dan inklusif berbasis TOD, terutama untuk ruang-ruang vertikal yang belum dimanfaatkan”, tutur Bambang pada acara peletakan batu pertama (ground breaking) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta (15/8). Menurut Bambang, pembangunan rusun TOD ini merupakan bentuk inovasi hunian yang terintegrasi dengan sarana transportasi kereta commuter Jabodetabek.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan pembangunan rumah susun di lahan idle milik PT KAI sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program satu juta rumah. “Pengembangan TOD di kawasan stasiun ini diharapkan mampu mendekatkan akses antara rumah dengan moda transportasi KA yang terintegrasi dengan moda lain, menciptakan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga bagi para commuters, serta pengurangan polusi kendaraan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di perkotaan,” ujar Edi.

Kerja sama pembangunan rumah susun Tanjung Barat Jakarta yang akan dilaksanakan dengan pemanfaatan atas lahan PT KAI memperhatikan pola kerja sama jangka panjang sebagaimana pada Permen BUMN No.PER-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

Besarnya pengguna moda transportasi Commuter Line atau KRL yang mencapai lebih dari 900 ribu penumpang Jabodetabek menuju tempat aktifitas karena lebih efisien dan dapat terhindar dari kemacetan. Pembangunan rumah susun ini akan menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat yang bermukim di wilayah stasiun tersebut. Nantinya, proyek serupa akan dikembangkan di lahan lain milik perseroan baik di Jabodetabek maupun seluruh Indonesia. Salah satunya, proyek TOD di Stasiun Pondok Cina, Depok.

Selanjutnya, Perumnas dan PT KAI akan terus bersinergi guna memenuhi perizinan dan ketentuan yang berlaku agar penyediaan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi seperti ini segera terealisasikan di lokasi lainnya. Pembangunan Rusun di stasiun Tanjung Barat Jakarta ini memiliki komposisi hunian rumah susun sederhana milik (rusunami) dan apartemen sederhana milik (anami) di mana sekitar 25 persen diperuntukkan kepada MBR meliputi hunian studio hingga tipe hunian dengan 2 kamar tidur.

Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi untuk membangun kawasan persinggahan di sekitaran stasiun atau Transit Oriented Development (TOD) demi mendorong pertumbuhan ekonomi.  Perum Perumnas ditunjuk sebagai pengembang pembangunan sekaligus pengelola rumah susun (Rusun) murah berkonsep TOD di sekitar Stasiun Pondok Cina, Depok, dan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Semaraknya peresmian pembangunan awal seringkali tak dibarengi dengan sosialisasi yang gencar oleh pengembang terkait cara dan akses pembelian bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat akhirnya bertanya-tanya soal tahap dan persyaratan untuk bisa memperoleh Rusun murah di lokasi strategis tersebut. Menanggapi hal itu, General Manager Sales Marketing Perumnas Dian Rahmawati menguraikan, masyarakat yang memiliki tempat tinggal di manapun bisa melakukan pemesanan di Stasiun Pondok Cina dan Tanjung Barat.

"Untuk pemesanan dapat dilakukan saat ini di Stasiun Pondok Cina dengan membayar Rp1 juta dan menyertakan KTP (kartu tanda penduduk)," kata Dian. Nantinya, konsumen akan mendapatkan nomor urut pemesanan (NUP) yang dapat dijadikan landasan untuk memilih unit yang dibutuhkan.

Persyaratannya, calon pembeli hanya harus memiliki KTP dan berpenghasilan pokok kurang dari Rp7 juta per bulan. Namun, persyaratan lain menanti jika pembeli ingin menggunakan skema cicilan di perbankan pelat merah. Dijelaskan, harga Rusun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas subsidi di Pondok China akan ditawarkan seharga hanya Rp7 juta per meter persegi. Sedangkan Rusun dengan kualitas sama di Tanjung Barat dibanderol lebih tinggi senilai Rp8,7 juta per meter persegi.

Tipe yang ditawarkan antara lain, tipe studio seluas 18-21 meter persegi, tipe satu kamar seluas 30-32 meter persegi, dan tipe dua kamar dengan luas 40-44 meter persegi. Berdasarkan perhitungan konservatif, Rusun di Pondok Cina tipe studio kemungkinan dibanderol seharga Rp126 juta hingga Rp147 juta, tipe satu kamar akan berkisar antara Rp210 juta - Rp224 juta. Sedangkan harga Rusun tipe dua kamar bisa mencapai Rp280 juta-Rp308 juta.

Sementara itu, Rusun di Tanjung Barat akan sedikit lebih tinggi karena lokasi yang lebih dekat dengan pusat kota. Tipe studio misalnya akan berada di kisaran Rp157 juta- Rp183 juta, tipe satu kamar senilai Rp262 juta - Rp279 juta, dan tipe dua kamar sebesar Rp349 juta - Rp383 juta.

Tak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Perumnas juga menyediakan apartemen sederhana bagi masyarakat umum secara komersial dengan harga mulai dari Rp16,5 juta per meter persegi untuk TOD Pondok Cina. Sedangkan apartemen TOD Tanjung Barat dipatok Rp18,9 per meter persegi. Jika dirinci berdasarkan perhitungan mandiri, harga apartemen komersil bisa mencapai Rp300 juta hingga Rp800 juta.

Sebagai informasi, Perumnas akan membangun empat tower di TOD Pondok Cina yang menampung 3.693 unit hunian. Sekitar 25 persen dari jumlah hunian diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan Rusun sederhana di lahan seluas 27.706 m2 menelan investasi mencapai Rp 1,45 triliun.  Selain terintegrasi dengan transportasi massal, TOD Pondok Cina juga memiliki konektivitas dengan pusat pendidikan, bisnis, perbankan, pusat pemerintahan, dan rumah sakit sebagai poros utama yang menghubungkan dengan pusat kegiatan utama di perkotaan

Pengusaha Keberatan Bayar Upah Buruh Terlalu Tinggi Di Karawang

Penetapan upah minimum menjadi hal yang ditunggu-tunggu kaum pekerja menjelang akhir tahun. Sejak 2015, Indonesia pun akhirnya memiliki formulasi dalam menetapkan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Hasilnya, rata-rata Upah Minimum Upah Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 ditetapkan naik sebesar 8,71 persen.

Berdasarkan provinsi, upah minimum tertinggi memang didapuk provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,65 juta. Namun, berdasarkan kabupaten/kota, upah minimum tertinggi berada di Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi yang mencapai Rp3,9 juta, padahal UMP Jawa Barat sendiri masuk dalam lima provinsi dengan upah minimum terendah yakni sebesar Rp1,54 juta.

Kenaikan upah tersebut, disebut pemerintah telah sesuai dengan PP Nomor 78 dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,71 persen. Presentase kenaikan tersebut, berasal dari akumulasi data inflasi nasional sebesar 3,72 persen ditambah angka pertumbuhan ekonomi 4,99 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur sendiri diberikan ruang untuk menetapkan kenaikan UMP maupun UMK di atas persentase tersebut, berdasarkan rekomendasi dari bupati atau walikota dan pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi. Hal itu juga harus berdasarkan pemenuhan kebutuhan layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Sesuai ketentuan, UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi dari pada UMP di provinsi yang bersangkutan. Adapun besaran kenaikan UMK di Bekasi dan Karawang disebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi bupati/walikota terkait. Kendati demikian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif, seperti dikutip Antara, menyebut kenaikan UMK pada 11 kota/kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi masih di bawah usulan asosiasi pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menilai, UMK Bekasi dan Karawang untuk tahun depan terlalu tinggi. Bahkan, besaran upah tersebut berisiko mematikan industri dan membuat pelaku usaha hengkang.Terlebih, perekonomian nasional masih belum sepenuhnya pulih.  Kekhawatiran Hariyadi beralasan. Terbukti, kata Hariyadi, beberapa perusahaan di Bekasi dan Karawang sudah ada yang pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau menutup pabriknya di Indonesia dan beralih ke negara lain.

Secara teori, jika beban upah membengkak maka profit perusahaan bisa tergerus hingga merugi. Untuk mempertahankan profit, dengan asumsi komponen lain tetap, perusahaan bakal menyesuaikan jumlah tenaga kerja, biasanya dengan memutuskan hubungan kerja atau memperlambat penyerapan tenaga kerja baru. Perusahaan juga bisa melakukan efisiensi di pos beban lain atau menaikkan harga jual.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai, tingginya upah di Bekasi dan Karawang merupakan sesuatu hal yang wajar mengingat keduanya merupakan sentra industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kedua kawasan tersebut juga dekat dengan ibu kota. Kenaikan UMK, lanjut Faisal, dengan sendirinya akan menyeleksi jenis industri yang akan bertahan. Otomatis, industri-industri yang sangat sensitif terhadap upah, seperti alas kaki dan tekstil, akan mencari lokasi lain.

"Upah itu tidak terlepas dari sektor industri apa yang ada di sana. Memang, kalau Bekasi dan Karawang ini kan banyak sektor otomotif dan elektronika yang memang dari sisi produktivitas industrinya lebih tinggi dan profitabilitasnya lebih tinggi sehingga mengerek upah yang lebih tinggi," ujar Faisal. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dari masuknya industri baru bakal meningkatkan upah pekerja di lokasi baru tersebut. Ia pun menilai, pelaku usaha sebenarnya lebih mementingkan adanya kepastian kebijakan yang sebenarnya telah diberikan oleh formula kenaikan upah yang tercantum dalam PP78/2015.

Kalaupun terjadi perbedaan pandangan antara pelaku usaha yang merasa upah minimum di Karawang dan Bekasi terlalu tinggi dan pekerja yang merasa terlalu rendah, hal itu pun menurut dia, wajar terjadi. Pasalnya, pekerja pasti selalu menginginkan upah yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, pemberi kerja ingin upah bisa ditekan.

Senada dengan Faisal, Peneliti Institute For Development Of Economics And Finance (INDEF) Eko Listiyanto juga tidak mempermasalahkan tingginya UMK Karawang dan Bekasi yang melampaui UMP ibu kota.  "Rumusan (kenaikan UMK) inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga seharusnya tidak perlu ada isu untuk (industri) pindah," ujarnya.

Namun, Eko mengingatkan, kebijakan upah bukanlah satu-satunya faktor yang membuat pelaku usaha betah di satu lokasi. Faktor lainnya bisa berasal dari keamanan, minim demo pekerja, ketersediaan infrastruktur, dan pengurusan izin. Oleh karena itu, Eko pun mengimbau pemerintah terus melakukan pembenahan. Jangan sampai, pelaku industri yang hengkang dari Bekasi dan Karawang pindah ke lokasi di luar Indonesia seperti Vietnam dan Myanmar.

Pemerintah sendiri tidak memandang negatif tingginya UMK Bekasi dan Karawang. Pemerintah pun belum ada rencana untuk segera merevisi formula kenaikan upah dalam PP78/2015. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kenaikan UMK Bekasi dan Karawang sudah sesuai aturan yang dahulu telah disepakati oleh pemerintah dan perwakilan dunia usaha dan pekerja. Untuk itu, baik dunia usaha dan pekerja harus konsisten menerimanya.

"Kan, kenaikannya relatif sesuai dengan PP78/2015, berarti sudah dari dulu bukan sekarang-sekarang saja persoalan itu,"ujar Darmin. Kalaupun perusahaan memilih hengkang dari Bekasi dan Karawang, Darmin tak mempersoalkan. Menurut Darmin, perusahaan bebas memilih lokasi untuk menjalankan usaha sesuai kemampuannya.Pemerintah sendiri telah menyediakan berbagai kawasan industri di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bekasi dan Karawang.

Kebijakan upah erat kaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatan penghidupan yang layak. Hal ini juga berpengaruh pada daya beli yang berujung pada tingkat konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan upah juga berpengaruh terhadap jalannya aktivitas usaha, yang bisa mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi di suatu tempat. Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan upah agar optimal. Jangan sampai, keuntungan di salah satu pihak bakal merugikan pihak lain sehingga secara agregat bakal berdampak negatif terhadap perekonomian

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. UMK Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi tercatat paling tinggi mencapai Rp3,9 juta, bahkan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,65 juta. "UMK Jabar 2018 tertinggi ialah Kabupaten Karawang yakni Rp3.919.291, terendah ialah Pangandaran 1.558.793," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief dikutip dari Antara, Rabu (22/11).

Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1065-Yangbangsos/2017. Adapun penetapan UMK Tahun 2018 Jawa Barat tersebut, menurut Ferry dilakukan berdasarkan pada Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Selain Karawang UMK yang cukup tinggi ditetapkan pada Kabupaten Bekasi Rp3,91 juta, Kota Depok Rp 3, 58 juta, Kota Bogor Rp3,56 juta, Kabupaten Bogor Rp3,48 juta, Kabupaten Purwakarta Rp3,44 juta, dan Kota Bandung Rp3,09 juta.

Sementara itu, UMK Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang ditetapkan di kisaran Rp2,68 juta, Kabupaten Sukabumi Rp2,58 juta, Kota Sukabumi Rp2,16 juta, Kabupaten Cianjur Rp2,16 juta, Kabupaten Subang Rp 2.52 juta.

Lalu Kota Cirebon Rp1,89 juta, Kabupaten Cirebon Rp1,87 juta, Kabupaten Indramayu Rp1,96 juta, Kabupaten Majalengka Rp1,65 juta, Kabupaten Kuningan Rp1,61 juta, Kota Tasikmalaya Rp1,93 juta, Kabupaten Tasikmalaya Rp1,92 juta, Kabupaten Garut Rp1,67 juta, Kabupaten Ciamis Rp1,6 juta, serta Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran masing-masing Rp 1,56 juta

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan mengevaluasi batas bawah (baseline) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Karawang dan Bekasi untuk tahun depan, lantaran nominalnya dianggap terlalu tinggi. Evaluasi dilakukan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan UMK pada tahun-tahun berikutnya.

UMK Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi untuk 2018 ditetapkan mencapai Rp3,9 juta per orang. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sebesar Rp3,65 juta per orang.  “Kami akan lakukan evaluasi atas baseline upah minimum terhadap kenaikan per tahun, karena baseline yang dipakai itu pada upah yang berjalan. Kami evaluasi dari sisi apakah baseline-nya yang tinggi diturunkan atau yang di bawah dinaikkan,” ucap Hanif di kawasan Sudirman, Selasa (28/11).

Hanif bilang, evaluasi dilakukan karena nominal upah Karawang dan Bekasi memang terlalu tinggi, meski kenaikannya telah sesuai dengan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Adapun formula tersebut dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Karawang agak khas karena sejarahnya sudah keliru, hasil tekanan politik yang sekarang ini diikuti terus. Formula di PP 78 itu sudah membuat segala sesuatunya lebih rasional dan lebih terprediksi, itu masih ada sisa-sisa di masa lalu yang belum ditangani lebih baik,” paparnya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan lantaran Kementerian Ketenagakerjaan menerima banyak keluhan dari para pengusaha yang menjalankan bisnisnya di kawasan industri Karawang. “Saya tidak hitung banyaknya berapa, tapi ada beberapa yang mengeluh ke saya,” imbuhnya.

Namun, evaluasi tersebut tak serta merta dilakukan saat ini dan kemudian membuat besaran nominal UMK Karawang dan Bekasi tahun depan berubah. Sebab, penetapan telah diberlakukan, sehingga kalau pun ada perubahan tentu baru berlaku untuk tahun berikutnya.  “Tapi untuk sementara ini yang ada ya kami terima sajalah bagi pekerja dan pelaku usaha. Mudah-mudahan nanti ada jalan baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, dunia usaha memang melontarkan keluhan terkait penetapan UMK Karawang dan Bekasi yang dianggap terlalu tinggi, sehingga berpotensi membengkakan beban perusahaan. Bahkan, Asosisi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, besaran UMK yang terlalu tinggi bisa membuat pengusaha hengkang dari kawasan industri Karawang, mematikan industri, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja.

“Beberapa perusahaan sudah mulai banyak yang pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang tutup kemudian konsolidasi di negara lain," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Karawang dan dan Kota Bekasi Tahun 2018 terlalu tinggi. Hal itu berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mematikan industri.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1065-Yangbangsos/2017, UMK Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi tercatat mencapai Rp3,9 juta, melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sebesar Rp3,65 juta. "Upah itu ketinggian, mati saja itu industrinya di sana," tutur Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani.

Jika upah pekerja yang terlalu tinggi, beban perusahaan bakal membengkak dan menggerus profit sehingga menghambat pengusaha untuk mengeruk kekayaan. Untuk mencegahnya terhambatnya laju pengumpulan uang pengusaha, pelaku usaha bakal menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan melakukan pengurangan tenaga kerja yang ada atau memperlambat penyerapan tenaga kerja.

Hariyadi menilai, penetapan upah di kedua kota tersebut tersebut tidak rasional. mengingat kondisi perekonomian masih belum sepenuhnya pulih. "Dunia usaha jadi berpikir bahwa daerah tersebut sudah tidak kondusif," jelasnya. Selanjutnya, tingginya UMK juga berpotensi mendorong terjadinya deindustrialisasi di Bekasi dan Karawang. Sekarang saja, lanjut Hariyadi, pelaku usaha mulai memindahkan pabriknya ke kota bahkan negara lain untuk menghindari beban tenaga kerja yang terlalu tinggi. Tak ayal, sekarang lebih banyak pembangunan properti komersial di sana.

"Beberapa perusahaan sudah mulai banyak yang pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang tutup kemudian konsolidasi di negara lain," ujarnya. Lebih lanjut, Haryadi menyarankan agar pemerintah seharusnya memperhatikan keberlangsungan industri saat menetapkan upah minimum. Dengan demikian, baik pelaku usaha, maupun pekerja tidak dirugikan dalam jangka panjang.

Selain Karawang dan Bekasi, UMK yang cukup tinggi juga ditetapkan pada Kota Depok Rp 3, 58 juta, Kota Bogor Rp3,56 juta, Kabupaten Bogor Rp3,48 juta, Kabupaten Purwakarta Rp3,44 juta, dan Kota Bandung Rp3,09 juta. epala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang Eka Sanatha menilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Karawang seharusnya ditentukan dengan perundingan secara bipartit antara pengusaha dan pegawai.

"Jadi kalau UMK ini, sebetulnya ya kalau saya lihat upah ini sebetulnya yang lebih pas itu ditentukan bipartit. Dalam arti, pemberi kerja dan pegawai," tuturnya di Jakarta, Kamis (30/11). Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya bersifat memfasilitasi untuk perhitungan UMK tersebut. Ia menyebutkan Pemda berperan untuk menghitung tingkat inflasi dan juga tingkat kebutuhan hidup layak di Kabupaten tersebut.

Ia optimistis tingkat UMK yang tinggi di Karawang tidak akan membuat banyak pengusaha angkat kaki dari kabupaten yang juga merupakan menjadi salah satu kawasan industri di Jawa Barat tersebut. "Karawang sudah hampir 4 tahun UMK-nya tertinggi di Indonesia, tetapi bisa dihitung jari perusahaan yang pindah." tuturnya. Dengan regulasi yang ada saat ini, menurutnya, para pengusaha yang merasa keberatan untuk membayar upah minimum tersebut bisa meminta penangguhan kepada Pemda. Kendati demikian, ia melihat bahwa masih sedikit perusahaan yang meminta penanguhan tersebut.

Sebab, tingkat UMK tahun ini yang mencapai Rp3,9 juta per orang dikhawatirkan dapat membuat para pengusaha hengkang dari Karawang. Di sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut akan mengevaluasi batas bawah (baseline) dari UMK Karawang tersebut yang dinilai terlalu tinggi.

Daftar Kelompok Masyarakat Yang Alami Penurunan Daya Beli

Pelemahan daya beli masyarakat masih menjadi tanda tanya. Pengusaha masih mengaku merasakan adanya penurunan daya beli, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa itu tidak benar. Ekonom dari PT Bank Permata, Josua Pardede memandang, memang jika dilihat secara keseluruhan pelemahan daya beli tidak terasa. Namun hal itu terlihat jika dibagi berdasarkan kelas masyarakat.

Dia melihat adanya pelemahan daya beli masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Hal itu sebagian besar lantaran kenaikan harga untuk energi seperti dicabutnya subsidi tarif listrik 900 VA.

"Jadi memang konteksnya keseluruhan masih cukup stabil. Kalau berbicara by segment, untuk menengah ke bawah terpengaruh oleh dampak dari kenaikan tarif listrik sejak awal tahun," tuturnya saat dihubungi.

Penyebab lainnya, ketika kenaikan biaya hidup masyarakat menengah ke bawah naik, tidak diiringi dengan kenaikan pendapatannya. Seperti yang dicatat Bank Indonesia (BI), bahwa ada penurunan pendapatan untuk kelompok menengah ke bawah. "Sebenarnya di situlah keterbatasan pendapatan ini. Mereka belanjanya mungkin dikurangi untuk beberapa komponen. Sebenarnya inflasi komponen pangan cenderung deflasi. Semestinya kan kalau harga pangan turun spending-nya meningkat, ini enggak," imbuhnya.

Menurut Josua, mereka menurunkan konsumsinya dan lebih mementingkan untuk pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tingkat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 tumbuh melambat jadi 4,93%.

Kelompok ini memiliki porsi masyarakat Indonesia sebesar 40%, lalu kelas menengah 40% dan kelas atas 20%. Namun meski begitu kontribusi kelas menengah ke bawah terhadap perekonomian hanya sekitar 17%. "Jadi meski turun tapi kalau secara keseluruhan tidak terlihat," tandasnya

Pengamat Ini Berhasil Buktikan Penurunan Daya Beli Masyarakat Indonesia

Isu pelemahan daya beli masih menjadi kontroversi. Pihak pemerintah masih yakin bahwa tidak ada penurunan daya beli, namun para pengusaha ritel menjerit dan satu per satu mulai melakukan penutupan cabang. Presiden Joko Widodo pun kembali melontarkan pernyataan optimistis, bahwa dia yakin daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah. Hal itu dilontarkannya dengan menyebutkan data peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kedatangan turis asing hingga kondisi ekspor yang terus bertambah.

Namun Pengamat ekonomi dari Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan PPN tidak bisa menggambarkan kondisi daya beli saat ini. Sebab PPN naik disebabkan perbaikan administrasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty.

"Pengguna e-faktur jumlahnya terus naik," tuturnya saat dihubung.

Bima menambahkan, bukti nyata penurunan daya beli juga bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari 2017, yakni dari 100,33 menjadi 99,95.

"Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," tuturnya.

Indikasi lainnya, lanjut Bima, Industri manufaktur tumbuh di bawah laju Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal sekitar 14,05% dari tenaga kerja Indonesia pada data Agustus 2017 merupakan tenaga kerja di sektor Industri.

"Sektor ritel melemah. FMCG hanya tumbuh 2,7% (year to date) hingga September 2017. FMCG tumbuh 11% pada periode sebelumnya. Penurunan belanja offline belum sebanding dengan peningkatan belanda online, walau pangsa masih kecil," tambahnya.

Dia juga menambahkan melemahnya daya beli juga terlihat dari semakin besarnya dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang naik 9,6% dari Rp 4.836,8 triliun di 2016 menjadi Rp 5.142,9 triliun pada September 2017 menjadi

Jokowi Tolak Sebut Daya Beli Melemah

Masalah daya beli masyarakat Indonesia masih belum satu suara antara pemerintah, pengusaha hingga pengamat perekonomian. Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah.

Pernyataannya ini dilandasi dengan data yang telah diterimanya. Di mana, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya sekitar 2%. Tingginya pertumbuhan PPN menandakan adanya peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat.

"Kalau PPN tumbuh artinya ada transaksi, ada jual beli," kata Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga membantah daya beli orang RI tidak melemah bisa dilihat dari pertumbuhan konsumsi hotel dan restoran yang tumbuh hingga 5,87% dari sebelumnya 5,43%.

Sementara kalangan usaha menilai bahwa secara statistik memang menunjukan bahwa daya beli masyarakat turun di beberapa sektor, tapi meningkat di sektor lain. "Pasti dari statistik memang menunjukan tidak melemah, tapi di satu sisi mungkin ada sektor melemah ada sektor lain meningkat, jadi kalau dilihat secara keseluruhan tidak terjadi penurunan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Namun, Rosan membeberkan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Seperti pergeseran gaya hidup kaum milenial yang lebih senang berbelanja online dan liburan. "Ada yang bilang karena online, walaupun menurut saya tidak signifikan sangat kecil hanya di bawah 2%, kemudian shiftingorang lebih banyak ke liburan. Mungkin karena kaum milenial ini memang lebih milik experience dari pada barang-barang yang mahal, mereka bisa selfie bisa sharing, dari pada beli barang mahal," jelas dia.

Pengamat ekonomi dari Institute dor Economic and Development Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, peningkatan PPN disebabkan adanya perbaikan administrasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty. Dia menyebutkan, daya beli masyarakat Indonesia mangalami pelemahan. Hal itu terkonfirmasi dengan banyaknya perusahaan ritel yang menutup toko. Tidak hanya itu, penurunan daya beli bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari, dari 100,33 menjadi 99,95. "Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Bhima.

Menurut Bhima, pelemahan daya beli terjadi di kelas bawah sebab untuk kelas menengah ke atas masih memiliki uang namun lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Dana pihak ketiga (DPK) di perbankan naik dari Rp 4.836,8 triliun di 2016 menjadi Rp 5.142,9 triliun pada September 2017. "Masyarakat menengah atas cenderung menyimpan uang di bank. Mungkin itu yang dimaksud Pak Jokowi. Sebaiknya membagi daya beli berdasarkan pengeluaran masyarakat, jadi tidak dipukul rata," tambah dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini daya beli masyarakat masih kuat. Dia memandang isu pelemahan daya beli hanya karena kalangan dunia usaha yang terlalu pesimis. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyambut baik pernyataan tersebut. Menurutnya selaku pelaku dunia usaha memang sudah sepatutnya selalu optimistis.

"Memang kita sebagai pengusaha harus optimis. Ya namanya ekonomi bisnis up and down pasti biasa," tuturnya. Meski begitu, Rosan tetap merasa ada perlambatan pertumbuhan daya beli di masyarakat. Dia memandang kemungkinan Jokowi melihat secara general, sebab jika dilihat berdasarkan per sektor cukup terasa perlambatannya.

"Pasti dari statistik memang menunjukan tidak melemah, tapi di satu sisi mungkin ada sektor melemah ada sektor lain meningkat. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan tidak tidak terjadi penurunan," terangnya. Selaku Ketua Umum Kadin, Rosan mengaku mendapatkan laporan dari berbagai asosiasi usaha seperti ritel yang melaporkan adanya gangguan dalam pertumbuhan bisnisnya.

"Kita melihatnya banyak dari yang kasat matanya, dari ritel, dari teman-teman asosiasi. Seperti asosiasi mal menyampaikan banyak (tenant) yang tutup, karena penjualan turun dan juga laporan dari Indomaret dan Alfamart. Mereka bukan stagnan, pertumbuhannya menurun, jadi tumbuh tapi tidak sebesar tahun lalu," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung dengan penilaian banyak pihak yang menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Secara tegas, Jokowi memastikan itu tidak benar. Pernyataan Jokowi dilandasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya 2%. Tingginya pertumbuhan PPN, berarti ada peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat.

Data pendukung lainnya adalah sektor pariwisata. Turis asing masuk ke Indonesia mencapai 10,46 juta orang atau naik 25%. Sementara di negara lain hanya sekitar 5%. "Momentum ini harusnya memberikan optimistis. Jangan pesimis. Ini kalangan dunia usaha juga kayaknya, jangan senang yang pesimis-pesimis," papar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan kondisi ekspor, dari Januari sampai September 2017 mencapai US$ 123,36 miliar atau naik 17,36%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung dengan penilaian banyak pihak yang menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Secara tegas, Jokowi memastikan itu tidak benar. "Kalau ada yang sampaikan daya beli kita melemah, konsumsi kita melemah angka yang saya peroleh tidak," tegas Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Pernyataan Jokowi dilandasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya 2%. Tingginya pertumbuhan PPN, berarti ada peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat. "Kalau PPN tumbuh artinya ada transaksi, ada jual beli," imbuhnya.

Data pendukung lainnya adalah sektor pariwisata. Turis asing masuk ke Indonesia mencapai 10,46 juta orang atau naik 25%. Sementara di negara lain hanya sekitar 5%. "Momentum ini harusnya memberikan optimistis. Jangan pesimis. Ini kalangan dunia usaha juga kayaknya, jangan senang yang pesimis-pesimis," papar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan kondisi ekspor, dari Januari sampai September 2017 mencapai US$ 123,36 miliar atau naik 17,36%.

"Ini rekor baru, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat booming commodity lalu. Ini kalau terus dijaga, saya kira akan berada pada track yang betul sangat baik untuk perekonomian," pungkasnya

HSBC : Prediksi Ekonomi Indonesia 2018

Pemerintah berani menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,4 persen, 0,2 persen lebih tinggi dibandingkan target tahun 2017. Lantas, bagaimana pelaku industri perbankan melihat prospek ekonomi tahun depan?

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Sumit Dutta. Ia memaparkan betapa besarnya potensi Indonesia untuk memacu laju perekonomian lebih kencang.  Tak ayal, HSBC Group berani memperkuat eksistensinya di Indonesia dengan mengakuisisi PT Bank Ekonomi dan mendirikan PT Bank HSBC Indonesia pada April 2017 lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Kilas balik sejenak, bagaimana Anda melihat perekonomian sepanjang tahun ini?
Saya kira ada dua tema besar. Tema pertama, kondisi makroekonomi terus membaik. Tingkat inflasi telah turun, suku bunga sedang turun, nilai tukar Rupiah saat solid, kinerja cadangan devisa sangat baik. Jadi, dari perspektif makroekonomi, kondisinya sangat baik.

Namun demikian, tema kedua, kita tahu pertumbuhan konsumsi domestik tidak seperti yang kita perkirakan. Penjualan motor lemah. Secara umum, tinggi konsumsi lemah. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi sedikit lamban relatif terhadap potensi yang dimiliki Indonesia.  Dan saya kira itu penyebab publik tidak terlalu memandang positif dalam perekonomian, dari pada yang seharusnya mengingat kondisi makro ekonomi yang sangat baik.

Jadi, pandangan kami terhadap perkembangan ekonomi tahun ini adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan.  Mereka menciptakan landasan pertumbuhan perekonomian yang sangat kuat dan solid. Namun sekarang, kita harus menggunakan landasan itu untuk tumbuh. Hal itu belum terjadi.

Hal itu baru akan terjadi saat perusahaan mulai lebih banyak berinvestasi. Landasan untuk berinvestasi sudah ada. Sekarang ini, perbankan memiliki cukup likuiditas untuk meminjamkan uang tetapi kami melihat banyak perusahaan berhati-hati. Dari sisi perusahaan, dua hal berikut ini terjadi beriringan yaitu produksi dan konsumsi. Jadi, ketika konsumsi mulai naik, perusahaan akan mulai menempatkan lebih banyak uang untuk produksi.  Dengan demikian, tidak hanya perusahaan yang harus membelanjakan uangnya, tetapi kita harus membuat masyarakat juga bersedia untuk membelanjakan uangnya.  Saya harus menekankan, saya kira landasannya sudah dibangun, landasan untuk pertumbuhan ekonomi sudah ada. Sekarang, kita harus menggunakannya.

Menurut Anda, apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indonesia?
Saya kira, dalam hal makro ekonomi, perekonomian Indonesia merupakan salah yang terbaik yang bisa didapatkan di Asia maupun negara berkembang manapun. Inflasi rendah, suku bunga sedang turun, nilai tukar lokal stabil. Tetapi, saya harus menekankan, bahwa bukan hanya iklim ekonomi saja yang membuat orang mau berinvestasi di suatu negara tetapi juga pertimbangan ekonomi sosial. Hal ini dalam kondisi baik. Jadi, kesempatan pada iklim investasi saya kira sangat baik.

Meskipun demikian, kita perlu agar landasan tersebut digunakan. Kita perlu perusahaan lebih banyak berinvestasi, dan orang lebih banyak berbelanja. Permintaan saya adalah orang Indonesia harus keluar dan berbelanja karena negara ini punya masa depan yang sangat cerah.  Menurut saya, sekarang ini, kepercayaan diri yang dimiliki orang Indonesia terhadap Indonesia lebih rendah dibandingkan kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia terhadap Indonesia.

Saya kira, orang di luar Indonesia melihat Indonesia itu "Wow, negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang potensial untuk berinvestasi". Tetapi, saya tidak berpikir orang Indonesia memiliki sentimen yang sama. Bagi saya, itu yang menahan pertumbuhan ekonomi karena mereka [orang Indonesia] tidak berinvestasi, tidak berbelanja, mungkin mereka khawatir tentang masa depan. Dalam banyak cara, ini menjadi ramalan yang diwujudkan sendiri.

Jadi, saat Anda khawatir tentang masa depan dan Anda tidak membelanjakan uang Anda, masa depan tidak akan baik, karena segalanya akan melambat.
Saya kira, orang seharusnya meyakini dan percaya bahwa pemerintah Indonesia telah dijalankan oleh orang yang memiliki kapabilitas. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, diisi oleh profesional, mereka menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang benar. Jadi, miliki keyakinan dan kepercayaan bahwa masa depan akan lebih cerah dibandingkan kondisi saat ini. Begitu Anda keluar, Anda akan mulai membelanjakan uang Anda, mulai beraktivitas, yang akan menimbulkan efek bertingkat. Perusahaan akan berproduksi lebih banyak, memperkerjakan lebih banyak orang, dan meningkatkan jumlah pekerja dan lapangan kerja, yang akan menciptakan aktivitas lebih banyak lagi. Namun, hal itu harus dimulai dari suatu tempat.

Bagaimana Anda melihat prospek perekonomian Indonesia pada tahun depan?
Saya optimistis bahwa tahun depan kita akan mulai melihat pertumbuhan yang lebih tinggi. Menurut saya, sektor komoditas telah lebih stabil. Saya tidak melihat dorongan ke atas yang signifikan, misalnya dalam harga komoditas, tetapi sekarang kita berada dalam kondisi nyaman yang masuk akal dan saya berekspektasi harga akan stabil. Kita sekarang melihat pembangunan di sektor infrastruktur. Pemerintah sedang membuktikan janjinya dan menjalankan proyek infrastruktur. Hal itu akan mendorong terbukanya lapangan kerja, produksi, permintaan, yang merupakan hal yang baik.

Jadi, secara umum, saya meyakini bahwa kita akan melihat perbaikan ekonomi tahun depan. Perbaikan tidak akan terjadi secara dramatis tetapi akan terjadi pelan-pelan namun berkelanjutan. Menurut saya, Indonesia memiliki banyak perusahaan kelas wahid, dan saya melihat pertumbuhan akan kembali terjadi. Mereka [perusahaan] akan kembali nyaman untuk keluar, pinjam uang ke perbankan seperti HSBC dan berinvestasi lebih banyak ke perekonomian.

Apakah itu akan berdampak positif terhadap sektor perbankan?
Tentu saja. Pertumbuhan [penyaluran kredit] di sektor perbankan tergantung pada pertumbuhan dari sektor riil. Jika aktivitas industri naik dan perusahaan berinvestasi lebih banyak maka volume kredit perbankan bakal naik. 

Apakah, menurut Anda, pertumbuhan kredit tahun depan bisa sampai dua digit? Apa saja target Bank HSBC Indonesia tahun depan?
Saya berharap pertumbuhan kredit tahun depan bakal lebih tinggi dari tahun ini. Tahun ini merupakan tahun bersejarah bagi kami. Indonesia masuk ke Indonesia 133 tahun yang lalu pada 1884. Kami membeli Bank Ekonomi pada 2009.  Kemudian, pada 2017, orang akan mengingat bahwa kami telah berhasil mengintegrasikan kedua bank [HSBC dan Bank Ekonomi]. Sekarang, kami membangun landasan untuk tumbuh. Jadi, tahun ini kami habiskan untuk membangun platform untuk tumbuh. Tahun depan, kami akan melanjutkan pembangunan landasan tersebut.

Kami memiliki banyak lini bisnis, mulai dari perbankan ritel, manejement kekayaan, perbankan komersial yang memberikan layanan perbankan pada perusahaan lokal dan multinasional, layanan treasuri, dan kustodian. Jadi layanan kami mencakup seluruh layanan keuangan. Kami telah berada di sektor investasi sepanjang tahun ini. Kami tidak hanya mengintegrasikan layanan, namun kami juga menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk memperbaikan lini produk, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melayani nasabah kami.

Saya sangat berharap tahun depan menjadi tahun yang baik bagi perbankan secara umum. Kami bekerja dengan sangat erat dengan nasabah kami, dengan individu dari perbankan ritel dan kami juga meningkatkan penawaran kartu kredit.  Saat ini, penawaran kartu kredit kami berada di pasar yang sangat kompetitif. Kami juga menggelar promosi perjalanan yang sukses dengan banyak maskapai yang berbeda, salah satunya Garuda Indonesia. Kami juga diakui dalam hal manajemen kekayaan di sektor ritel. Kami akan terus menawarkan nasabah kami produk yang inovatif untuk membantu mereka dalam mengelola kekayaan mereka lebih baik.

Di sektor komersial, saat ini kami memiliki jaringan dari 99 cabang di 29 kota. Sehingga, penawaran kami di bidang pembayaran dan manajemen kas bakal secara signifikan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kami juga telah berada di posisi teratas dalam hal layanan perbankan multinasional, misalnya dalam layanan treasuri. Jadi kami sangat optimistis untuk tahun depan.

Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap operasional HSBC antara sebelum dan sesudah bergabung dengan Bank Ekonomi?
Saya pikir, jangkauan operasional kami akan lebih besar karena kami memiliki dua bank yang bergabung menjadi satu. Hal ini memberikan landasan yang lebih besar bagi kami bisa tumbuh.

Bagaimana proses integrasi kedua bank, apakah ada kesulitan?
Kami telah mengintegrasikan kedua bank. Saat ini, kami sedang memastikan bahwa implementasi budaya organisasi bisa rampung.  Kami menggabungkan dua bank yang berbeda jadi kami ingin memastikan apakah nasabah Bank Ekonomi atau Bank HSBC merasa diterima dengan baik dan merasa bahwa integrasi kedua bank telah meningkatkan layanan yang kami tawarkan kepada mereka.

Untuk nasabah Bank Ekonomi, sekarang mereka bisa mendapatkan produk HSBC, produk terbaik yang bisa kami tawarkan ke seluruh dunia. Bagi nasabah HSBC, mereka sekarang bisa menikmati jaringan yang lebih luas karena sekarang mereka dapat berinteraksi dengan kami di 29 kota di Indonesia. Kami percaya nasabah di kedua bank mendapatkan pelayanan yang lebih baik.Hal ini yang membuat kami memerlukan waktu untuk memastikan.  Kami telah mengunjungi nasabah kami di Palembang, Balikpapan, Kudus. Banyak nasabah dari Bank Ekonomi yang tidak mengetahui bahwa Bank Ekonomi telah dimiliki oleh HSBC. Jadi, ini merupakan masa yang menarik bagi kami. Bertemu dengan para nasabah dan menjelaskan apa yang kami lakukan, bagaimana kami bisa membantu dan mendukung mereka, kami melihat banyak peluang. Hal ini membuat kami merasa optimistis terhadap masa depan.

Tren suku bunga perbankan terus turun di Indonesia, bagaimana HSBC mengantisipasinya? Apakah akan lebih banyak menawarkan lebih banyak produk investasi?
Seperti yang dilihat, tingkat suku bunga tahun ini turun secara bertahap di Indonesia. Sementara, suku bunga secara global juga mengarah ke kondisi stabil, artinya mengarah ke kenaikan secara wajar.  Saya pikir, kami berada di pasar yang kompetitif sekarang. Dalam hal keinginan nasabah Indonesia untuk berinvestasi, mereka memiliki banyak pilihan mulai dari properti, saham, obligasi, dan deposito perbankan. Satu hal yang kami percaya dapat membantu nasabah Indonesia untuk menginvestasikan uangnya adalah perluasan dan pendalaman pasar modal karena pasar akan memiliki lebih banyak instrumen untuk investor ritel berinvestasi.

Kami akan sangat senang untuk membantu karena kami melihat pasar negara maju seperti Singapura, Hong Kong, Inggris memiliki lebih banyak produk investasi lebih banyak dibandingkan apa yang tersedia di Indonesia. Jadi kami sangat menginginkan untuk bermitra dengan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, atau dengan lembaga manapun yang membawa produk yang dapat dipertanggungjawabkan.  Kita harus berhati-hati dalam membawa produk investasi ada yang cocok untuk nasabah, ada yang bersifat spekulatif. Kita tahu, di masa lalu, orang berinvestasi pada produk investasi yang bersifat spekulatif.

Jadi, kami hanya ingin membawa produk investasi yang solid dan berkelanjutan yang dapat dipahami oleh nasabah, dengan risiko yang dapat dijelankan dengan jelas kepada nasabah. Tetapi, kami melihat banyak kesempatan bagi nasabah untuk mengembangkan produk investasinya. Kami sebenarnya telah melihat pertumbuhan sektor menajemen kekayaaan. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menjangkau nasabah yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap produk manajemen kekayaan di masa lalu. Sekarang, dengan keberadaan kami di 29 kota kami dapat menawarkan berbagai variasi produk kami yang saya yakin kami harapkan.

Terakhir, jika Anda mendapatkan kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada masyarakat Indonesia, apa yang Anda ingin sampaikan?
Saya ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu beruntung karena berada di suatu negara yang memiliki semangat, toleransi, dan stabilitas.  Saya telah berada dan bekerja di banyak negara di dunia, saya melihat seluruh bahan untuk Indonesia bisa menjadi negara super power di bidang keuangan sudah ada di negara ini. Sekarang, yang harus dilakukan adalah mencampur bahan-bahan tersebut dan memasak masakan yang tepat. Indonesia memiliki demografi yang diperlukan, sumber daya alam, dan sekarang memiliki kepemimpinan yang baik. Indonesia memiliki pemerintah yang tepat dalam menggerakkan Indonesia ke arah yang benar, orang-orang yang pintar dan berpendidikan, generasi milenial yang terus naik, dan sumber daya alam yang diperlukan

Aprindo : Volume Penjual Ritel Indonesia Alami Penurunan

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan volume penjualan produk ritel menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru bakal meningkat 10 hingga 15 persen secara tahunan. "Kalau untuk Natal, biasanya produk yang dibeli itu sirup, biskuit, minuman ringan, dan makanan-makanan ringan siap saji," tutur Ketua Umum Aprindo Roy Mandey saat ditemui di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), Senin (27/11).

Roy mengakui, peningkatan volume penjualan pada perayaan akhir tahun ini lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 20 hingga 25 persen secara tahunan. Hal itu tak lepas dari perubahan pola belanja konsumen yang mulai mengalihkan konsumsinya ke kegiatan kesenangan (leisure) seperti jalan-jalan maupun wisata kuliner.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan konsumsi juga terjadi akibat masyarakat kelas menengah ke atas menahan konsumsi dan lebih memilih menempatkan uangnya di simpanan perbankan maupun investasi. Perlambatan konsumsi itu sudah terlihat saat perayaan lebaran tahun ini. Tercermin dari volume penjualan ritel yang hanya naik sekitar 5 persen dari biasanya sekitar 15 hingga 20 persen.

Sepanjang tahun, Aprindo memperkirakan volume penjualan ritel hanya bakal tumbuh 7,8 hingga delapan persen atau menjadi sekitar Rp215 triliun hingga Rp220 triliun. "Biasanya (penjualan) lebaran itu berkontribusi 40 sampai 45 persen terhadap target penjualan tahunan, dan untuk akhir tahun itu biasanya berkontribusi sekitar 15 sampai 20 persen dari total target," pungkasnya.

Terkait harga, Roy belum melihat potensi peningkatan harga yang signifikan. Terlebih, pihaknya kini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog terkait distribusi komoditas bahan pokok di seluruh Indonesia.

Setelah MoU, Bulog akan bekerja sama dengan mitra peritel di setiap daerah dalam hal penyaluran komoditas bahan pangan dengan mutu dan harga sesuai acuan pemerintah. Untuk tahap awal, kerja sama akan mencakup penyaluran empat bahan pokok utama yaitu beras, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging sapi.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan, maraknya penutupan gerai ritel memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut, yang jumlahnya besar. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, pergeseran pola konsumsi dan minimnya insentif dari pemerintah menjadi beberapa alasan gerai ritel gulung tikar. Ia menaksir, jumlah pekerja yang terkena PHK menembus angka 1.000 orang.

"Kisarannya 1.200-an orang sudah kena PHK di industri ritel. Dari penutupan gerai Sevel (7-Eleven) saja, sudah sekitar 800 pekerja. Masih ditambah dari ritel lainnya," ungkapnya. Ia menjelaskan, Aprindo tidak memiliki kebijakan khusus soal PHK. Menurutnya, semua aturan PHK sudah jelas mengikuti Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, Roy menyatakan kondisi ini seharusnya sudah menjadi 'alarm' untuk pemerintah.

"Kami alert ke pemerintah bahwa bisnis ritel ini menyerap 4 juta tenaga kerja, bahkan kalau total hulu ke hilir bisa 14 juta tenaga kerja. Ini menempati porsi kedua dari jumlah tenaga kerja setelah agribisnis," kata Roy.  Yang mengkhawatirkan, lanjut Roy, adalah perpindahan para eks pekerja ritel ke sektor yang informal. Ia menjelaskan, kenaikan pekerja informal bisa membuat konsumsi lebih rendah.

"Nanti bisa jadi informal worker dan membuat konsumsi lebih rendah. Alasannya, informal worker yang penting makan dan minum, daripada belanja sekunder," jelasnya.  Bahkan, Roy menyatakan dalam kondisi ekonomi terburuk, pergeseran eks pekerja ritel ke sektor informal bisa sampai 50 persen dari 4 juta pekerja di bagian hilir.

"Ketika menjadi pekerja informal, mereka tidak punya pendapatan tetap. Hanya dapat komisi atau UMP [Upah Minimum Provinsi]. Lalu bagaimana mereka mau berbelanja? Kalau konsumsi kebutuhan dasar pasti. Kalau belanja?" katanya. Isu pelemahan industri ritel sudah terendus sejak awal tahun ini. Beberapa perusahaan menutup beberapa gerainya yang dinilai tidak memberikan keuntungan terhadap kinerja secara konsolidasian.

Misalnya saja, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang baru menutup dua gerainya di kawasan Blok M dan Manggarai. Kemudian, diikuti penutupan gerai Lotus dan Debenhams oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kedua manajemen ini kompak beralasan penutupan gerai dilakukan karena gerai tersebut tidak menghasilkan pendapatan sesuai target perusahaan. Dengan kata lain, keputusan itu juga bisa dikatakan sebagai efisiensi perusahaan.

Yang paling besar belum lama ini, PT Modern Internasional Tbk telah menutup semua gerai 7-Eleven di bawah pengelolaannya pada 30 Juni 2017 karena kurangnya sumber daya untuk mendanai operasional tokonya.  Perusahaan menutup sekitar 25 gerai pada 2016, meninggalkan perusahaan dengan 161 toko. Pada 2015, Modern Internasional memiliki lebih dari 185 gerai 7-Eleven.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah segera mengatur toko ritel berbasis daring (online) agar level kompetisi dengan toko ritel fisik (offline) bisa lebih setara. Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta pada Sabtu (28/10) mengatakan pemilik toko ritel offline harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah, misalnya terkait perizinan, standar produk, dan gaji pegawai. Sementara itu, pengusaha online dinilai relatif lebih bebas.

Dia menyoroti belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perdagangan daring. Bahkan, hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Secara Elektronik belum juga disahkan menjadi ketentuan resmi.  "Kalau kami melakukan aktivitas perdagangan dengan segala aturan yang ada bagaimana dengan online? Ada tidak? Ternyata, faktanya sampai sekarang belum ada ketentuan soal online itu," ujar Tutum saat menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/10).

Menurut Tutum, seiring dengan kemajuan teknologi, tren peralihan pola belanja masyarakat tidak bisa dihindari. Bahkan, pemilik toko ritel offline pun juga memiliki saluran penjualan produk secara online. Kendati demikian, pemerintah perlu tetap mangatur aturan main perdagangannya karena, jika dibiarkan, bisnis ritel offline bisa mati karena pemiliknya semua beralih ke online.

Belum lama, sejumlah gerai pusat perbelanjaan di Indonesia ditutup oleh pemiliknya karena sudah menangkap sinyal perubahan pola berbelanja masyarakat. Di antaranya adalah Matahari, Ramayana, dan Lotus.  Secara bisnis, menurut Tutum, upaya efisiensi itu masuk akal, karena pemilik toko tak lagi harus membayar biaya sewa toko dan gaji pegawai yang terus naik setiap tahunnya di tengah turunnya jumlah pengunjung.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro tak heran jika bisnis online sekarang makin marak dan toko ritel offline semakin menciut. Alasannya, kompetisi memang tidak dilakukan secara adil.  Misalnya, pelaku ritel jika ingin mendirikan toko fisik harus mengurus hingga 50 izin yang berujung pada tambahan biaya. Hal ini berdampak pada harga barang yang menjadi lebih mahal dibandingkan harga barang yang dijual secara langsung melalui toko ritel online.

Melihat harga barang yang lebih mahal di toko offline, konsumen tentu akan beralih ke online, kata dia. Tugas pemerintah adalah membuat bisnis ritel offline dan online bisa berjalan bergandengan dengan adil. Misalnya, dengan mengatur bahwa pemilik ritel online harus memiliki gudang penyimpanan dengan spesifikasi tertentu.

Kemudian, dari sisi pajak, pemerintah juga harus memastikan pelaku bisnis online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak.  Polemik antara bisnis offline dan online sebelumnya dialami oleh bisnis taksi konvensional yang terancam oleh kehadiran aplikasi pemesanan transportasi daring.

Dalam hal ini, perusahaan aplikasi online tidak perlu berinvestasi banyak pada mobil maupun pengemudi. Tak heran, tarif untuk mengantarkan penumpang bisa menjadi lebih murah. Guna mensiasati itu, pemerintah Inggris, kata Ari, mengatur agar pengemudi taksi berbasis aplikasi memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan demikian, selisih tarif taksi konvensional dan taksi online menjadi lebih kecil.

Ari mengingatkan, dari sisi efisiensi, toko online bisa lebih efisien. Namun, keberadaan toko offline tetap harus dijaga agar para pekerja yang berada di dalamnya tidak menjadi pengangguran.