Bumiputera PHK 1.100 Karyawan Agar Tidak Bangkrut

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) resmi membatalkan kerja sama dengan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu melalui pembentukan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB).  Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi mengatakan, kerja sama itu berakhir pada 10 Januari 2018 karena terlalu banyak berdebat sehingga tak sejalannya visi yang telah dirembukkan kedua belah pihak.

Menurutnya, pembentukan kerja sama dimaksudkan untuk merestrukturisasi AJB, sehingga AJBB tetap punya wewenang untuk mengontrol AJB. Sayangnya, pendekatan dari Evergreen justru lebih ke bisnis, sehingga dirasa tidak total dalam merestrukturisasi AJB. “Saya melihat ada perubahan persepsi dari investor yang semula kami libatkan sebagai partner restrukturisasi, sehingga persepsinya berubah menjadi partner bisnis,” ujar Adhi, Jumat (26/1).

Selain itu, kinerja yang tak sesuai juga menjadi alasan. Pasalnya, perjanjian awal mengatur bahwa profit net yang bisa didapat mencapai 40 persen berkat adanya kerja sama ini. Namun, profit ini mencapai 12 tahun dengan estimasi mencapai Rp16 triliun. Sayangnya, ketika dilakukan peninjauan kinerja pada Agustus 2017, ternyata kinerja justru kian melorot. Ia mencatat, pada 2016 pendapatan premi masih di angka Rp2,5 triliun.

“Ternyata pendapatan premi PT AJB kurang signifikan, yaitu hanya sekitar RP 700 miliar (pada 2017), sehingga net profit untuk Bumiputera menjadi sangat kecil,” katanya. Masalah lain adalah karena seretnya aliran modal dari Evergreen. Menurutnya, seharusnya AJB mendapat suntikan modal Rp2 triliun dari Evergreen, namun sampai akhir tahun kemarin baru sekitar Rp536 miliar.

Walhasil, kedua kubu membatalkan kerja sama dengan perjanjian susulan, yaitu pengembalian modal yang telah disuntikan sebesar Rp436 miliar. Hal ini karena Rp100 miliar digunakan untuk pembentukan PT baru, yang selanjutnya bisa tetap dimiliki Evergreen, namun PT AJB akan berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka setelah kerja sama ini batal.

Sedangkan dari pihak Evergreen akan mengembalikan penggunaan gedung milik AJBB. Untuk itu, upaya restrukturisasi akan dilakukan secara internal oleh AJBB sendiri dengan mencoba menggaet investor lain. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) menargetkan pembayaran klaim kepada pemegang polis kembali normal pada April 2018 mendatang. Hal ini karena sebelumnya pembayaran klaim sempat mundur sekitar dua bulan dari batas waktu yang telah diatur.

“Kemarin klaim memang dalam masa transisi, ada masalah agak terlambat sekitar dua bulan. Kami usahakan sampai April semua sudah berjalan normal,” ujar Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi, Jumat (26/1). Adhi menjelaskan, masalah keterlambatan pembayaran klaim pada beberapa waktu lalu lantaran memang perusahaan telah berkomitmen dengan investor untuk tidak memasarkan produk lebih dulu.

“Akibatnya, tidak ada pendapatan premi. Jadi kami harus mencairkan aset-aset lebih dulu, termasuk reksa dana dan surat berharga. Ini memang tidak mudah,” jelasnya.  Sayangnya, ia masih enggan menyebut total klaim yang harus dibayarkan AJB. Hanya saja, estimasinya perusahaan membutuhkan tambahan dana sekitar Rp300 miliar per bulan untuk membayar klaim.

“Sehingga dalam setahun kami butuh Rp2,5-Rp3 triliun untuk menanggulangi klaim,” katanya.

Sementara untuk klaim yang akan lebih dahulu dibayarkan ke pemegang polis merupakan klaim yang habis kontrak dan klaim dari pemegang polis atas kejadian meninggal dunia.  “Tetapi kalau yang penebusan memang agak kami tunda, karena penebusan ini setelah diteliti lebih karena pengaruh isu soal Bumiputera yang tidak jelas. Ini mungkin ada sekitar 10 persen dari total klaim yang harus kami bayarkan,” pungkasnya.

Namun, dengan target pembayaran klaim pada April mendatang, Adhi memastikan bahwa hak pemegang polis tetap akan dijamin oleh AJB. Adapun jumlah pemegang polis sebanyak 6,5 juta, namun setelah disisir tersisa 5,5 juta. Sisanya sebanyak 1 juta sudah tak aktif lagi.

Distributor Sepatu Clark Hengkang Dari Indonesia, Seluruh Karyawan di PHK

Clarks Indonesia resmi tutup mulai 28 Februari 2018 nanti. Hal tersebut diakui oleh manajemen PT Anglo Distrindo Antara, distributor sekaligus pemegang hak merek Clarks di Indonesia. Selidik punya selidik, Clarks Indonesia menutup seluruh lapaknya lantaran penjualan sepatu model konservatif asal Inggris tersebut terus turun. Bahkan, penurunannya mencapai 50 persen sejak 2016 lalu.

“Di 2014, kami masih menjual 80.000-an pasang sepatu. Setahun kemudian, turun dikit lah. Barulah pada 2016, penjualan anjlok hingga 50 persen dan terus turun sampai hari ini. Kami terpaksa genjot penjualan dengan promo,” ujar Rubby Destrison, Perwakilan Manajemen Anglo Distrindo Antara .

Di sisi lain, sambung dia, biaya operasional terus meningkat, seperti sewa tempat di mal dan gaji karyawan. Walhasil, perusahaan terus menanggung rugi. Bahkan, efisiensi dengan mengurangi jumlah gerai dari 25 menjadi 10 hingga saat ini pun tak bisa membantu perusahaan mengurangi biaya operasional. “Kebetulan, kontrak kerja sama dengan Clarks dari pusatnya kan habis tahun ini. Jadi, kami memutuskan tidak memperpanjang lagi. Lalu, mengambil langkah penutupan seluruh gerai yang tersisa saat ini,” imbuhnya.

Sejak kabar Clarks hengkang dari Indonesia berhembus, banyak penggemar setianya yang mengaku sedih. Anggara (35 tahun), salah satunya yang mengaku sedih karena telah menggunakan sepatu merek Clarks sejak 2008 silam. “Saya biasa beli dua pasang dalam setahun. Karena suka modelnya dan untuk ukuran kaki 45 dan 46 enak dipakai. Bahannya juga berkualitas. After sales (purna jual) untuk perawatan sepatunya ada. Jadi, sedih banget kalau tutup,” terang dia.

Bukan cuma penggemar, menurut Rubby, manejemen Clarks di kantor pusatnya juga mengaku sedih. Seperti disampaikannya, selama ini, penjualan sepatu Clarks di Indonesia selalu menggembirakan. Namun, dua tahun terakhir menjadi sangat berat. “Kami di Anglo, selaku pemegang merek Clarks satu-satunya di Indonesia, lebih sedih. Karena kami kontrak eksklusif. Makanya, setelah seluruh gerai tutup, Anglo sebagai distributor juga ikut tutup,” katanya.

Adapun melemahnya daya beli masyarakat menjadi alasan anjloknya penjualan perusahaan. Gerai yang biasanya diramaikan pengunjung semakin melorot. Bahkan, alasan peralihan cara belanja masyarakat dari offline ke online pun tak serta merta mengerek penjualan Clarks lewat situs online perusahaan dan sosial media karena kurang pengalaman dalam mengelola sosial media dan portal online.

Salah manajemen dan lemahnya sumber daya manusia ditengarai menjadi sebab utama dari anjloknya penjualan Clarks. Upah murah menyulitkan para perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar mampu sehingga para pengambil keputusan strategis kebanyakan terdiri dari mereka yang piawai dalam office politik tanpa mampu melakukan real work untuk meningkatkan sales.

Manajemen PT Anglo Distrindo Antara memastikan akan merumahkan seluruh karyawan setelah penutupan seluruh gerai Clarks Indonesia berlangsung mulai 28 Februari hingga pertengahan tahun nanti. Rubby Destrison, Perwakilan Manajemen Anglo Distrindo Antara mengatakan bahwa perundingan sudah berjalan antara manajemen dengan pekerja. Saat ini, tersisa 8 karyawan di kantor pusat perusahaan dan sekitar 50 orang di 10 gerai sepatu Clarks.

“Kami akan menutup seluruh gerai. Imbasnya, seluruh karyawan akan dirumahkan. Kami memastikan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruh karyawan dan pelayan toko,” ujarnya.
 Manajemen, katanya, akan memenuhi seluruh kewajibannya berupa uang pesangon. Menurut dia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan manajemen sejak pertengahan tahun lalu saat efisiensi dimulai.

Sayang, ia enggan merinci nilai pesangon yang akan diberikan kepada seluruh karyawannya. Yang pasti, ia menegaskan, hak karyawan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Aldi, salah satu pelayan gerai sepatu Clarks di Grand Indonesia mengaku telah mengetahui informasi penutupan perusahaan yang berakibat pada PHK karyawan. “Makanya, diskon (di gerai sepatu Clarks) ini dalam rangka clearance (cuci gudang) dan closing (penutupan) kan,” terang dia.

Seperti diketahui, Clarks Indonesia akan menutup seluruh operasionalnya di Indonesia. Penutupan dikarenakan penjualan sepatu anjlok hingga 50 persen. Di sisi lain, biaya operasional terus meningkat. Walhasil, manajemen memutuskan mengakhiri kontrak kerja sama eksklusif sebagai distributor dan pemegang hak merek dengan Clarks di Inggris. Sejalan dengan itu, manajemen memilih cuci gudang dan menutup seluruh gerainya secara bertahap.

Adapun, tiga toko akan ditutup akhir Februari nanti, yakni di Paris van Java di Bandung, Tunjungan Plaza di Surabaya, dan AEON Mall BSD City di Tangerang. Disusul kemudian dengan penutupan toko di Kelapa Gading Mall 3, Grand Indonesia dan Senayan City di bulan berikutnya.

Sementara, empat toko lainnya menyusul pada pertengahan tahun nanti karena kontrak sewa tempatnya masih dinegoisasikan dengan pengelola pusat perbelanjaan lantaran masa berakhirnya baru jatuh tempo pada 2020 dan 2021 mendatang. Clarks, merek sepatu asal Inggris, resmi hengkang dari Tanah Air mulai 28 Februari 2018. Kepergian Clarks akan dilakukan bertahap sampai 10 gerai yang ada saat ini benar-benar tutup seluruhnya.

Rubby Destrison, Perwakilan Manajemen PT Anglo Distrindo Antara, distributor dan pemegang hak merek Clarks di Indonesia mengakui hal tersebut. Ia merinci, 3 gerai akan ditutup pada 28 Februari, yakni Clarks Paris van Java di Bandung, Tunjungan Plaza di Surabaya, dan AEON Mall BSD City di Tangerang.

Kemudian, tiga gerai lainnya menyusul pada akhir Maret 2018, yaitu Clarks Kelapa Gading Mall 3, Grand Indonesia, dan Senayan City. Sementara, sisanya empat gerai akan menyusul pada pertengahan tahun ini juga seiring dengan berakhirnya kontrak gerai berada dengan pengelola pusat perbelanjaan.

“Jadi, dari total 25 gerai, saat ini tersisa 10 yang akan ditutup secara bertahap mulai 28 Februari. Sementara, empat gerai lainnya menyusul, di antaranya Clarks Pondok Indah Mall 2, Galaxy Surabaya, Summarecon Mal Bekasi,” ujarnya. Clarks masuk pertama kali ke Indonesia pada 2004 silam. Anglo Distrindo Antara menjadi pemegang hak merek eksklusif dari kantor pusatnya di Inggris. Bersamaan dengan rencana penutupan seluruh lapak Clarks di Tanah Air, kontrak kerja sama ekslusif di antara keduanya pun berakhir.

“Pelanggan setia kami sedih. Pusat (Clarks Inggris) juga sedih. Kami lebih sedih, karena kami di Anglo cuma pegang satu merek saja kan. Penutupan Clarks, berarti penutupan Anglo,” terang Rubby. Jelang penutupan seluruh gerai sepatu Clarks, manajemen menawarkan promo besar-besaran. Yakni, diskon harga 50 persen-80 persen. Ditambah diskon tambahan 10 persen untuk pembelian dua pasang sepatu, dan 15 persen untuk pembelian tiga pasang, dan 20 persen untuk pembelian empat pasang.

Berdasarkan pantauan kemarin, sepasang sepatu wanita di Clarks Grand Indonesia dibanderol mulai dari Rp350 ribu hingga Rp1,45 juta setelah diskon. Sementara, sepatu laki-laki dijual mulai dari Rp800 ribu - Rp1,75 juta setelah diskon.

BNI Hapus Buku Kredit Trikomsel Rp 8 Triliun

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengaku, telah melakukan hapus buku kredit mencapai Rp8 triliun sepanjang tahun lalu. Salah satu debitur yang kreditnya dihapus buku, yakni PT Trikomsel Oke Tbk.  Hasilnya, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BNI dapat ditekan dari 2,3 persen pada akhir tahun lalu menjadi 3 persen di tahun ini.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, NPL yang lebih rendah berhasil diperoleh perseroan lantaran BNI gencar melakukan upaya restrukturisasi kredit. Upaya tersebut, salah satunya dilakukan dengan menghapus buku (write off) kredit kepada debitur yang dilihat tak lagi memiliki harapan. Tahun lalu, totalnya mencapai Rp8 triliun.

"Hampir semua kredit yang kami write off ini adalah kredit yang gagal restrukturisasi. Sejak 2015, banyak kredit yang kami restrukturisasi, tapi ada yang berhasil dan ada yang tidak, sehingga yang tidak berhasil, kami lihat tidak ada prospek, maka kami hapus buku," ujar Baiquni di Jakarta, Rabu (17/1).

Salah satu debitur yang dihapus buku adalah PT Trikomsel Oke Tbk, perusahaan yang menyediakan produk dan layanan telekomunikasi seluler.  "Salah satunya yang kami write off ya itu (Trikomsel)," jelas dia.

Baiquni bilang, hapus buku kredit perseroan ini terjadi lantaran upaya restrukturisasi secara internal tak berhasil dilakukan. Selain itu, restrukturisasi yang selanjutnya diteruskan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) justru kurang menguntungkan bagi pihak perbankan.

Go-Jek Dapat Suntikan Dana Segar Rp 16 Triliun dari Google

Perusahaan yang menaungi Go-Ogle Alphabet, investor asal Singapura Temasek Holdings dan platform online asal China Meituan-Dianping dikabarkan tengah menanamkan investasi di Go-Jek.

Para investor Go-Jek yang sudah ada, seperti perusahaan ekuitas swasta global KKR Co LP (KKR.N) dan Warburg Pincus LLC juga berpartisipasi dalam putaran pendanaan ini, yang diperkirakan mengumpulkan sekitar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 16 triliun.

Putaran pendanaan dibuka tahun lalu dan dijadwalkan akan ditutup dalam beberapa minggu lagi. Pendanaan oleh investor terkemuka, antara lain yang melibatkan nama Google, menjadi amunisi Go-Jek dalam menghadapi persaingan dengan rivalnya, seperti Grab dan Uber yang sama-sama mengincar pasar Indonesia yang strategis.  "Sebagai investor yang strategis, Google bisa menambahkan banyak hal pada bisnis Go-Jek," sebut sumber Reuters, Kamis (18/1/2018).

Namun belum diketahui seberapa banyak investasi yang dikucurkan masing-masing investor. Baik Google, KKR, Warburg dan Temasek, kompak menolak berkomentar. Demikian juga dengan Meituan-Dianping dan Go-Jek, belum memberikan komentar apapun terkait laporan ini.

Jika benar, investasi yang mengucur akan membuat Go-Jek semakin basah. Tahun lalu, JD.com berinvestasi di Go-Jek senilai USD 100 juta. Langkah ini kemudian diikuti perusahaan media sosial dan online entertainment Tencent Holdings yang juga menjadi investor JD.com.

Bappenas Dorong Pembangunan Angkutan Massal Premium Berbasis Rel

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pembangunan angkutan umum berbasis rel untuk kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. “Di kota besar, setiap kali keluhan macet muncul, idenya membangun jalan. Ini sudah saatnya untuk bukan menambah jalan baru, tetapi pengalihan penggunaan jalan jadi kereta api,” ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengutip Antara, Rabu (17/1).

Pembangunan angkutan umum berbasis rel di kota-kota besar mampu menyelesaikan masalah konektivitas. Apalagi, daya tampung dan angkutnya besar. Selain itu, kereta juga tidak memakan tempat di jalan. Karena mampu memberikan solusi cepat dan tanpa macet, biaya tiket kereta dapat dibuat premium seperti kereta api bandara maupun LRT. Dimana pengendara roda dua dapat tanpa berpikir untuk memilih naik kereta dengan biaya lebih mahal (bahkan lebih daripada taksi bila dihitung dengan penumpang) dan cepat dan tidak perlu lelah mengemudi. Dengan menyusutnya pengendara roda dua maka kemacetan dapat dikurangi dan memperlancar kendaraan roda empat.

"Angkutan umum berbasis rel tidak berebutan jalan, baik pembangunan relnya di bawah tanah, di jalan, maupun elevated. Ini adalah investasi masa depan," tutur Bambang. Terkait hal tersebut, Bambang mengatakan, saat ini banyak ide menyangkut revitalisasi jalur-jalur kereta api yang sudah tidak difungsikan.

"Bahkan, di Jakarta Kota harusnya ada jalur trem, namun sudah ditutup dengan aspal. Harusya trem dipertahankan, sehingga tidak perlu memikirkan angkutan umun setidaknya di daerah Kota Tua Jakarta," terang dia. Bambang juga mengungkapkan bahwa ide untuk mendorong pembangunan angkutan umum berbasis rel tersebut merupakan upaya pembangunan oleh pemerintah untuk mewujudkan konektivitas.

"Konektivitas saat ini sudah makin baik, bagaimana daerah yang sulit terjangkau dan kemudian mendapatkan perhatian. Pemerintah juga terus mengupayakan elektrifikasi atau ketersediaan energi," pungkasnya.

Laba Bersih BNI Naik 20 Persen Senilai Rp 13,6 Triliun Tahun 2017

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan perolehan laba bersih konsolidasi Rp 13,62 triliun di 2017, tumbuh 20,1% dibandingkan 2016 sebesar Rp 11,34 triliun. Direktur BNI Adi Sulistyowati menjelaskan, pertumbuhan laba bersih ini ditopang dari segmen business banking dan consumer banking dan perbaikan kualitas aset.

"Dengan perkembangan bisnis tersebut, BNI mampu membukukan laba bersih yang lebih besar daripada industri perbankan nasional yang hanya tumbuh 16,5%," kata Adi dalam konferensi pers tahunan di Gedung BNI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Perolehan laba bersih ini ditopang dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang mencapai 12,2%. Total penyaluran kredit BNI tecatat Rp 441,31 triliun. Sebanyak Rp 345,5 triliun atau 78,3% disalurkan ke segmen bisnis banking dan konsumer banking. Sisanya Rp 24,37 triliun atau 5,5% dari total kredit yang disalurkan melalui perusahaan anak.

Kualitas kredit BNI tercatat mengalami perbaikan. Ini ditandai dengan menurunnya rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) menjadi 2,3% dari 2016 sebesar 3%.  Cadangan kerugian penyusutan nilai (CKPN) juga tetap terjaga dengan baik, tingkat coverage ratio naik 146% pada 2016 menjadi 148% pada 2017.

"Ini juga berdampak pada tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang tetap terjaga baik pada level, 18,5% sebagai fundamental yang kuat," imbuh dia. Pendapatan non bunga BNI tercatat Rp 9,78 triliun atau tumbuh 13,9% dibandingkan periode 2016 Rp 8,59%. Pertumbuhan didukung oleh kenaikan pendapatan fee based income atau pendapatan non bunga dari transaksi trade finance dan remmitance.

Jumlah aset BNI per 2017 tercatat Rp 709,33 triliun tumbuh 17,6% dibandingkan periode 2016 sebesar Rp 603,3 triliun. Pertumbuhan aset ini terutama ditopang oleh DPK yang mencapai Rp 516,1 triliun pada akhir 2017, atau naik 18,5% dibanding tahun 2016.

BNI menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit bisa tumbuh 15% tahun ini. Baiquni mengungkapkan sektor infrastruktur diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan kredit pada 2018. Kemudian kredit investasi juga diproyeksikan bisa mendorong penyaluran kredit.  "Kita lihat perkembangan ekonomi di Amerika Serikat (AS) yang sudah mengalami perbaikan, meski sempat ada perlambatan di China ini merupakan sinyal investor untuk mulai berinvestasi di Indonesia, tandanya ekonomi membaik, kredit bisa lebih baik," kata Baiquni.

Sepanjang 2017, penyaluran kredit BNI tercatat Rp 441,3 triliun tumbuh 12,2% dibandingkan periode 2016 sebesar Rp 393,3 triliun. Sebesar 78,3% atau Rp 345,5 triliun dari total kredit BNI disalurkan ke segmen bisnis banking. Kemudian 16,2% atau Rp 71,4 triliun untuk konsumer banking. Kemudian 5,5% atau Rp 23,47 triliun disalurkan melalui perusahaan anak.

Untuk kredit segmen bisnis banking, sebesar Rp 134,4 triliun tumbuh 14,9% dibandingkan 2016. Untuk kredit debitu korporasi non BUMN ini termasuk dengan kredit debitur yang berdomisili di luar Indonesia.  Kredit sebesar Rp 84,37 triliun disalurkan pada debitur BUMN. Selebihnya, kredit pada segmen bisnis banking juga disalurkan pada debitur menengah dan kecil, masing-masing Rp 70,26 triliun tumbuh 14,6% dan Rp 56,48 triliun atau tumbuh 11,4%.

Sementara itu untuk pertumbuhan kredit pada segmen konsumer banking BNI didorong terutama pinjaman payroll yang tumbuh 47,1% dengan outstanding per 31 Desember 2017 mencapai Rp 17,7 triliun.  Pinjaman payroll dioptimalkan dengan memanfatkan database debitur korporasi terutama yang berasal dari BUMN dan institusi pemerintah. Selain itu, segmen konsumer banking BNI juga disokong oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp 37,07 triliun dan kartu kredit Rp 11,64 triliun.

Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) BNI tercatat 2,3% lebih rendah dibandingkan 2016 sebesar 3%. Baiquni menjelaskan, penurunan rasio NPL dilakukan dengan cara hapus buku atau write off. Hal ini dilakukan, karena adanya debitur yang dianggap tidak mampu untuk membayar.  "Kami melakukan write off ini untuk yang gagal diserap sejak 2015. Kemudian dilakukan restrukturisasi dan dilakukan penagihan dan ada yang berhasil dan tidak," imbuh dia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membukukan laba sebesar Rp13,62 triliun hingga akhir tahun lalu. Kendati pertumbuhannya mencapai 20,1 persen kalau dibandingkan 2016 lalu, pencapaian laba perseroan meleset dari targetnya, yakni Rp14,7 triliun. Tidak hanya itu, pertumbuhan laba bank pelat merah ini juga menunjukkan tren perlambatan. Terbukti pertumbuhan laba 2016 dibandingkan tahun sebelumnya menyentuh 25,1 persen secara tahunan.

Direktur Keuangan BNI Rico Rizal Budidarmo mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab tak terealisasinya target laba yang dicanangkan perseroan. "Faktor utama persaingan dengan pasar modal, bank harus bersaing (mencari dana) dengan kompetitif," ujarnya

Selain itu, ada pula faktor dari penurunan suku bunga secara bertahap yang dilakukan bank, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Secara rinci, pertumbuhan laba ditopang oleh pendapatan bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh 6,5 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp30 triliun. Lalu, pendapatan nonbunga sebesar Rp9,78 triliun atau tumbuh 13,9 persen dari tahun sebelumnya Rp8,59 triliun.

Sedangkan dari sisi beban operasional tercatat di angka Rp20,86 triliun atau meningkat 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp19,22 triliun. Dari sisi aset, tumbuh 17,6 persen menjadi Rp709,33 triliun. Lalu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 18,5 persen menjadi Rp516,1 triliun. Dari total DPK tersebut, sekitar 63 persennya merupakan komponen dana murah atau tabungan dan giro (Current Account Saving Account/CASA).

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional BNI Adi Sulistyowati mengatakan, pertumbuhan DPK tak terlepas dari berbagai pelayanan yang dilakukan perbankan. "Meliputi optimalisasi produktivitas outlet, meningkatkan fitur-fitur layanan pada e-channel, memperkuat hubungan baik dengan nasabah institusi, dan pengembangan branchless banking," tuturnya.

Sementara, dari sisi pertumbuhan kredit, emiten berkode BBNI mencatat pertumbuhan 12,2 persen. Namun demikian, realisasi itu masih lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit pada 2016 sebesar 20,1 persen. Rico bilang, pertumbuhan kredit tak berhasil menyentuh target lantaran perusahaan ingin lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sebab, di sisi yang bersamaan, BNI tengah gencar memperbaiki kualitas kredit. Sehingga, penyaluran kredit baru cukup ditahan oleh perusahaan.

"Sebenarnya, kami bisa tumbuh tapi kami ingin lebih hati-hati, terutama segmen bisnis menengah dan kecil. Permintaannya ada, tapi kami perlu lihat dengan matang," terang dia.  Adapun penyaluran kredit BNI mencapai Rp441,31 triliun pada tahun lalu. Kredit ini terbagi atas kredit ke segmen bisnis banking sekitar 78,3 persen. Lalu, sekitar 16,2 persen ke segmen konsumer banking, sedangkan sisanya, 5,5 persen disalurkan ke anak-anak usahanya.

Lebih rinci, penyaluran kredit segmen bisnis banking sebesar Rp134,4 triliun atau tumbuh 14,9 persen dari tahun lalu. "Kredit sebesar Rp84,37 triliun disalurkan pada debitur BUMN. Lalu, debitur menengah dan kecil masing-masing Rp70,26 triliun dan Rp56,48 triliun," katanya.

Sedangkan kredit ke segmen bisnis konsumer diberikan ke pinjaman payroll sekitar Rp17,7 triliun atau tumbuh 47,1 persen dari tahun sebelumnya. Pinjaman payroll ini berasal dari BUMN dan institusi pemerintah. "Sedangkan segmen konsumer banking BNI disokong oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp37,07 triliun dan kartu kredit Rp11,64 triliun," imbuh Adi.

Matahari dan Pasaraya Saling Gugat Akibat Bisnis Lesu

Penutupan gerai ritel PT Matahari Department Store Tbk yang terjadi Oktober 2017 lalu rupanya menyisakan polemik dengan pengelola pusat perbelanjaan PT Pasaraya Toserjaya.Matahari Department Store membantah adanya tindakan wanprestasi seperti yang diungkapkan oleh pengelola Pasaraya Blok M, Jakarta, yang menjadi tempat Matahari bermukim.

Miranti Hadisusilo, Direktur Hukum sekaligus Sekretaris Korporasi Matahari Departement Stori mengatakan, pihaknya telah melakukan seluruh kewajiban sebagai tenant sesuai perjanjian. "Klaim soal adanya tunggakan biaya layanan adalah tidak benar, karena kenyataannya pihak Pasaraya masih menahan uang jaminan (security deposit) dengan nilai yang lebih dari mencukupi untuk membayar sewa dan biaya layanan tersebut," ujar Miranti dalam keterangan tertulis di laman resmi Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/1).

Bahkan sebelum Pasaraya mengajukan gugatan, Miranti mengaku, pihaknya telah terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap Pasaraya atas wanprestasi mereka dalam memenuhi kondisi dan komitmen Pasaraya yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian sewa menyewa. Menurut dia, kinerja gerai Matahari di Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai selama 2 tahun sejak pembukaan pada Juni 2015 jauh berada di bawah proyeksi awal, merugi ratusan miliar.

Perseroan mengklaim, hal itu terjadi karena manajemen Pasaraya wanprestasi tidak memenuhi komitmen awal yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu mengubah dan menjadikan Pasaraya menjadi konsep mall dengan infrastruktur pendukungnya dalam waktu dua tahun sesuai yang tertulis dan diperjanjikan semula.

"Matahari tidak punya pilihan lain dan mengambil keputusan menutup kedua gerasi Matahari tersebut dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pasaraya pada September 2017 atas wanpresrasi Pasaraya dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati," paparnya.

Sebelumnya, Pasaraya menggugat Matahari terkait penutupan gerai milik salah satu anak usaha Lippo Grup itu pada Oktober 2017 lalu.  Dalam laporan Antara disebutkan, Kuasa hukum Pasaraya Mulyadi membenarkan ada gugatan tersebut dan telah didaftarkan pada Desember 2017 lalu.

"Gugatan ini adalah sikap kami karena pihak Matahari telah ingkar dengan tidak membayar kewajiban yang sudah tercantum dalam kontrak kerja sama," kata Mulyadi, Rabu (16/1). Dalam materi gugatannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Pasaraya menyatakan Matahari telah melakukan wanprestasi terhadap sejumlah kontrak kerja sama yang disepakati kedua pihak.

Pertama, Matahari tidak membayar biaya layanan (service charge) ruangan seluas 16 ribu m2 sejak bulan Juni 2017 dengan nilai total mencapai Rp29 miliar. Kedua, penutupan gerai Matahari di Pasaraya tidak sesuai dengan jangka waktu kontrak yang di teken pada tahun 2015 yaitu selama 11 tahun. Mulyadi mengatakan, langkah sepihak Matahari mengakhiri kerja sama tidak etis dan tidak serta merta menggugurkan kewajiban mereka terhadap Pasaraya.

"Mereka (Matahari) harus tetap membayar kewajiban yang sudah dipenuhi oleh Pasaraya. Jika kontrak yang sudah sah secara hukum begitu mudahnya diingkari, ini akan berbahaya bagi kepastian investasi dan meresahkan pelaku usaha," tegas Mulyadi.

Penutupan gerai di Pasaraya Blok M pada pertengahan tahun lalu itu diikuti penutupan gerai Matahari di sejumlah tempat, di antaranya di Taman Anggrek, sementara gerai Matahari di Pluit Village dan Pejaten Village juga tutup masing-masing satu lantai.