Mamikos PHK Karyawan

 Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa karyawan startup masih belum surut. Baru-baru ini layanan pencarian indekos, Mamikos, melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah pegawainya.

Co-founder dan CEO Mamikos, Maria Regina Anggit, mengatakan PHK dilakukan karena mempertimbangkan kondisi pasar dan ekonomi makro saat ini agar perusahaan lebih sehat dan berkelanjutan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan ekonomi makro saat ini, Mamikos melakukan restrukturisasi untuk membuat struktur perusahaan lebih sehat dan sustain. Upaya restrukturisasi dilakukan dengan adanya perubahan fokus yang salah satu dampaknya adalah pengurangan kapasitas karyawan/layoff," kata Maria dikutip, Sabtu (23/7/2022).

Maria mengaku belum bisa memberikan informasi lebih rinci termasuk soal jumlah karyawan Mamikos yang kena PHK. Meski begitu, dipastikan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi hak karyawan yang terdampak.

"Mamikos berkomitmen memenuhi hak karyawan secara penuh dan memberikan tambahan support seperti severance package (pesangon) sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlaku, benefit kesehatan yang diperpanjang, dan job assistance (bantuan pekerjaan) sampai 3 bulan ke depan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada layanan Mamikos yang ditutup dan mereka pastikan layanan baik ke pemilik kos dan pengguna Mamikos akan tetap berjalan seperti biasa.

Sebelumnya Mamikos mencatat kenaikan permintaan sewa kamar lebih dari 125% pada kuartal I 2022. Terdapat lebih dari 5 juta chat yang masuk melalui platform Mamikos dengan 7 juta pencari kos setiap bulannya. Startup proptech ini mengaku memiliki 200.000 mitra di 150 kota/kabupaten di seluruh Indonesia yang menawarkan hingga 3 juta kamar kos.

Tiktok PHK Massal Karyawannya Untuk Tingkatkan Laba Bersih

  Kesuksesan Tiktok ternyata tak membuat status karyawan perusahaannya aman. Dalam sebuah laporan disebutkan perusahaan asal China itu melakukan restrukturisasi bisnis globalnya, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Wired, mengutip sumber dalam Tiktok, menuliskan pada Senin pagi sejumlah karyawan di Eropa diberitahu posisi mereka terancam. Mereka diberitahu akan diundang bertemu dengan bagian SDM dalam beberapa minggu ke depan, dikutip Jumat (22/7/2022).

Beberapa karyawan Inggris juga disebut telah diperingatkan akan ada kehilangan pekerjaan pada sejumlah departemen di Tiktok. Hal sama juga terjadi pada karyawan yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Seorang anggota staf mengatakan restrukturisasi yang terjadi di Tiktok termasuk PHK dan penghapusan beberapa posisi kosong dan berdampak pada bisnis di wilayah AS, Uni Eropa dan Inggris. Perluasan beberapa tim dalam perusahaan juga dilaporkan telah ditunda.

Salah satu karyawan yang menyatakan meninggalkan perusahaan adalah David Ortiz yang merupakan salah satu karyawan eksekutif Tiktok awal di luar China. Dalam laman Linkedin-nya, dia mengumumkan tidak bekerja di Tiktok karena posisinya dihapus dan mengatakan karena bagian dari "upaya re-organisasi yang jauh lebih besar".

Juru bicara Tiktok, Anna Sopel mengatakan perusahaan sering melakukan penyesuaian pada stafnya. Ini dilakukan perusahaan dalam rangka mendukung tujuannya. "Ada sejumlah kecil peran pada tim operasi dan pemasaran yang berubah fokus, yang tidak bisa disebut 'restrukturisasi seluruh perusahaan'," kata dia. Namun Sopel menolak menjelaskan soal Ortiz yang merujuk pada upaya re-organisasi lebih besar.

Dengan kabar PHK ini, Tiktok masuk dalam kelompok perusahaan teknologi yang juga melakukan hal serupa atau membekukan perekrutan pegawai baru dalam beberapa bulan terakhir. Dengan alasan kekhawatiran penurunan ekonomi yang telah terjadi.

PHK disebut berfokus pada individu dan tim yang diyakini tidak cukup berkontribusi pada perusahaan. Jumlah yang terdampak kebijakan ini kurang dari 100 orang. Menurut pernyataan sebelumnya dari TikTok dan sumber dalam perusahaan, ada sekitar 10 ribu karyawan di seluruh AS dan Eropa.

TikTok juga sebelumnya membatalkan rencana memperluas platform live shopping Tiktok Shop di AS dan Eropa. Padahal platform itu dirasa bisa jadi pendapatan baru utama perusahaan. Seorang mantan karyawan yang telah meninggalkan perusahaan awal tahun ini mengatakan restrukturisasi terjadi terkait dengan iklim ekonomi yang lebih luas.

"Saya tidak berpikir apa yang terjadi di sini dengan PHK TikTok berbeda dengan apa yang terjadi di teknologi besar," ujarnya. Bekerja di Tiktok ternyata penuh siksaan mental. Sejumlah mantan pegawai raksasa mendia sosial itu menggambarkan pekerjaannya selalu di dalam tekanan.

Bahkan ada yang mengungkapkan bekerja di sana tak sama seperti yang terjadi di platform Tiktok. "Cara karyawan Tiktok diperlakukan adalah kebalikan dari platform Tiktok," tulis Dylan Juhnke yang pernah bekerja sebagai brand partnership dalam sebuah memo tahun 2021 lalu, dikutip dari Business Insider, Kamis (12/5/2022).

Junhke mengunggah memo itu setelah mendapatkan sanksi dari perusahaannya. Masalahnya berawal saat dia mengajukan pertanyaan soal atasannya yang mengabaikan pertanyaan mengenai kompensasi karyawan dan mengundurkan diri pada pertemuan town hall.

The Wall Street Journal juga membuat laporan rangkuman curhatan para mantan pegawai Tiktok. Mereka disebut harus menghadapi budaya kerja dengan tekanan tinggi, dari rapat 85 jam, kurang tidur, hingga siksaan mental.

Salah satu curhatannya adalah pegawai yang pernah bekerja di sana mengalami perubahan emosional dan berat badan bahkan harus mengikuti terapi psikologi. Cerita lainnya mengatakan mereka harus membawa bukti dokumen soal kondisi medis yang mengancam jiwa agar manajer bisa mengizinkan agar tidak lembur selama dua hari.

Bahkan sebuah cerita memilukan bekerja di Tiktok juga diunggah Melody Chu dalam tiga postingan di laman Medium dengan judul Seperti Apa Rasanya Bekerja di Tiktok. Salah satunya mengungkapkan dia harus merelakan tidak pernah makan malam di rumah saat hari kerja dan harus mengikuti rapat di hari Minggu atau lewat jam 10 malam.

"Saya tadinya berpikir bahwa saya sudah melalui beberapa hal sulit dalam karier saya sejauh ini [sebelum bekerja di Tiktok]," ucapnya yang sebelumnya bekerja di Facebook selama 5 tahun dan menjadi engineer di NextDoor. Dalam laporan WSJ, banyak karyawan berasal dari perusahaan teknologi besar lain. Namun mereka menyebut Tiktok menekankan produktivitas dan kerahasiaan tanpa henti dengan tingkat luar biasa.

Sejarah dan Arti Rupiah

 Mata uang rupiah telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Tapi, tahukah detikers dari mana asal-usul nama rupiah? kok terdengar mirip dengan rupee India? Mata uang negara Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sudah ada riwayat uang kerajaan di masa kejayaan Hindu-Buddha. Saat itu, mata uang di Nusantara tidak dikenal secara manunggal sebagai rupiah seperti saat ini.

Arti dan Sejarah Nama Rupiah yang Berasal dari Bahasa India

Melansir buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional karya Rita dkk., uang kertas dollar sebenarnya adalah sebuah sertifikat. Tapi, demikian juga rupiah. Apabila diperhatikan, rupiah memiliki bunyi yang mirip dengan Rupee, yang merupakan mata uang di India, Nepal, Pakistan, dan Sri Langka.

Di tahun 1860-an ketika Ratu Victoria berkuasa, di India dikenal salah satu mata uang yang disebut satu Rupee atau One Rupee India. Mata uang One Rupee India terbuat dari perak 90 persen seberat 26,95 gram. Sementara, MERL (2005) dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah jika ditelusuri dari bahasa Melayu, adalah berasal dari bahasa Hindi 'rupiya', yang berasal dari bahasa Sansekerta 'rupya', di mana artinya adalah perak yang dibentuk dan ditempa atau wrought silver.

Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiya yang berarti perak.

Sejarah Rupiah dan Kapan Indonesia Mulai Mengenal Uang

1. Masa sebelum dan ketika kerajaan Hindu-Buddha

Sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan di Nusantara memakai berbagai alat pembayaran yang bisa diterima secara umum. Hal ini sebagai pengganti sistem barter. Demikian dikutip dari laman Bank Indonesia. Saat itu di wilayah Irian menggunakan kulit kerang dengan jenis tertentu. Di wilayah Bengkulu dan Pekalongan memakai manik-manik. Sementara di wilayah Bekasi memakai belincung atau semacam kapak batu.

2. Masa kerajaan Hindu-Buddha

Pada masa ini, di Jawa sudah memakai alat pembayaran dari logam. Mata uang tertua dibuat pada kira-kira abad ke-12, dari emas dan perak. Saat itu, mata uang ini disebut Krisnala atau uang Ma yang merupakan peninggalan kerajaan Jenggala. Sementara, di kerajaan Buton ada uang Kampua yang beredar pada abad ke-9. Kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit sudah punya mata uang sendiri. Mata uang Majapahit adalah Gobog yang dibuat dari tembaga. Mata uang ini diperkirakan beredar di abad 14 sampai 16. Tak hanya dipakai sebagai pembayaran, Gobog Majapahit juga dipakai sebagai benda keramat.

3. Masa kerajaan Islam

Islam berkembang di Nusantara pada abad ke-15. Saat itu beredar mata uang yang dikeluarkan kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Banten, Palembang, dan Sumenep. Mata uang yang mereka keluarkan umumnya bertulisan Arab. Yang memiliki keunikan adalah uang Kerajaan Sumenep yang berasal dari uang asing, lalu diberi cap 'Sumenep' dengan aksara Arab.

4. Uang kolonial

VOC yang pernah berkuasa pernah berupaya mengganti semua mata uang asing yang saat itu beredar di Nusantara. Demi menggantikan mata uang Real Spanyol yang populer, maka dicetak mata uang Real Belanda. Di samping itu, ada uang perak Belanda bernama Rijksdaalder yang jadi alat pembayaran standar di Nusantara. Di tahun 1727, VOC mengedarkan Duit, yaitu uang tembaga recehan, untuk menggantikan Cassie Cina. Di tahun 1748, VOC memperkenalkan uang kertas berbentuk surat berharga atau sertifikat. Lalu, pada 1783 VOC mengedarkan uang kertas dengan jaminan perak 100 persen.

5. Hindia Timur saat berada di kekuasaan Inggris

Hindia Timur berada di tangan Inggris pada 1808 sampai 1815. Saat itu, Raffles menarik sekitar 8,5 juta Rijksdaalder dari peredaran demi memperbaiki keuangan. Sebagai gantinya, Real Spanyol kembali diedarkan sebagai standar mata uang perak. Pada 1813, Real Spanyol diganti dengan Ropij Jawa yang dibuat dari bahan emas, perak, dan tembaga serta dicetak di Surabaya.

6. Zaman pemerintah Hindia Timur dan Hindia Belanda

Para Komisaris Jenderal yakni Elout, Buyskes, dan Van der Capellen pada tahun 1817 menerbitkan Gulden Hindia Belanda untuk menggantikan Ropij Jawa.

7. Masa Oktroi I-VIII

Raja Willem I mengajukan usul di tahun 1825 agar dibentuk suatu bank di Jawa. Usulan ini berwujud lahirnya De Javasche Bank pada 1828 dengan landasan hak Oktroi, atau wewenang khusus dari Raja Belanda. De Javasche Bank kemudian diberi mandat mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank dengan nilai lima gulden ke atas. Karena percetakan yanga ada jumlahnya terbatas, maka sebagian uang yang beredar di Hindia Belanda kala itu adalah logam Duit, yang diterbitkan VOC pada 1727. Uang logam Duit diberlakukan kembali oleh Van Den Bosch.

8. Masa DJB Wet

De Javasche Bankwet menggantikan Oktroi pada 1892. De Javasche Bank tetap mengeluarkan serta mengedarkan uang kertas lima gulden ke atas. Uang kertas yang pernah dicetak De Javasche Bank adalah seri J. P. Coen, seri bingkai, dan seri Mercurius. Seri wayang adalah seri uang kertas terakhir De Javasche Bank sebelum Belanda menyerah pada Jepang.

9. Zaman pendudukan Jepang

Saat pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ada di tangan Gunseikanbu atau Pemerintah Militer Pusat. Mereka berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, contohnya dengan melarang penggunaan mata uang lain. Di samping itu, mereka juga menerbitkan serta mengedarkan mata uang kertas yang dinamakan uang invasi. Emisi pertama memakai bahasa Belanda dan beredar pada 1942. Emisi kedua memuat tulisan 'Pemerintah Dai Nippon' tapi tidak sempat diedarkan. Ketiga memuat tuliasn 'Dai Nippon Teikoku Seihu' yang diedarkan pada 1943.

Pasca Sekutu mendarat di Tanjung Priok, komandan pasukan mereka melarang pemakaian uang Jepang dan mengedarkan uang NICA.

10. Uang awal kemerdekaan RI

Karena kondisi ekonomi yang buruk di awal kemerdekaan, pemerintah RI tak bisa segera mencetak mata uang sendiri. Hal ini juga kurangnya tenaga ahli. Akhirnya, dengan Maklumat 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar hingga pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Di hari sebelumnya, pemerintah RI kala itu memberi maklumat juga yang menyatakan uang NICA tidak berlaku.

11. Mata uang ORI

Karena desakan mencetak uang sendiri, maka pemerintah RI menerbitkan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia)yang beredar mulai Oktober 1946. Di samping itu juga pemerintah meminta para pemin=mpin daerah menerbitkan mata uang ORI-Daerah atau ORIDA. Ini karena kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah akibat Agresi Militer Belanda. ORIDA terbit di Sumatra, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh.

12. Uang RIS

Pada 1 MEi 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat menarik ORI dan ORIDA. Mereka mengganti dengan mata uang RIS. Namun, pada Agustus 1950, pemerintahan kembali menjadi NKRI dan uang RIS tidak berlaku lagi.

13. Uang pemerintahan dari Bank Indonesia

Pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No.11/1953, Bank Indonesia punya wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang pecahan lima rupiah ke atas. Sementara pecahan di bawahnya dan uang logam masih wewenang pemerintah Indonesia. Lalu, dengan Undang-Undang No.13/1968 tentang Bank Sentral, BI menjadi pemilik hak tunggal mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan logam.Ini juga termuat di Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia dan diamandemen dengan Undang-Undang No.3/2004 tanggal 15 Januari 2004.

Daftar 25 Negara Yang Terancam Bangkrut. Indonesia Nomer Berapa?

Sejumlah negara diperkirakan akan bangkrut akibat utang yang menumpuk. Negara tersebut di antaranya El Salvador, Pakistan, Mesir dan Turki. Dikutip dari Visual Capitalist berdasarkan Analisis Bloomberg, Minggu (17/7), ada empat metrik yang jadi dasar prediksi tersebut. Keempatnya yaitu imbal hasil obligasi pemerintah, credit default swap (CDS) 5 tahun, beban bunga sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta utang pemerintah sebagai persentase dari PDB.

El Salvador tercatat memiliki imbal hasil obligasi pemerintah sebesar 31,8 persen. Negara ini juga memiliki pembayaran bunga tahunan yang tinggi yaitu 4,9 persen dari PDB.

Intip Rekomendasi Saham Ciamik Pekan Ini

Negara lain yang juga terancam bangkrut adalah Mesir yang tercatat memiliki imbal hasil obligasi pemerintah sebesar 13,2 persen. Negara ini juga memiliki utang pemerintah sebesar 94 persen dari PDB. Mengutip Reuters, inflasi Mesir mencapai 13,3 persen pada Mei 2022. Angka ini meningkat dari inflasi April 2022 sebesar 11,9 persen.

Selanjutnya ada Turki dengan imbal hasil obligasi pemerintah sebesar 10,1 persen, CDS 5 tahun sebesar 839 bps, dan utang pemerintah sebesar 43,7 persen dari PDB.

Berikut daftar lengkap negara yang terancam bangkrut akibat utang:

1. El Salvador

2. Ghana

3. Tunisia

4. Pakistan

5. Mesir

6. Kenya

7. Argentina

8. Ukraina

9. Bahrain

10. Namibia

11. Brasil

12. Angola

13. Senegal

14. Rwanda

15. Afrika Selatan

16. Costa Rica

17 Gabon

18. Morocco

19. Ekuador

20. Turki

21. Republik Dominika

22. Etiopia

23. Colombia

24. Nigeria

25. Meksiko

Beruntung sekali sampai urutan terakhir nama Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terancam bangkrut karena hutang

Laos Terancam Bangkrut Karena Suka Berhutang

 Laos menghadapi ancaman gagal bayar karena utang yang menumpuk. Tercatat, total pembayaran utang dan bunga bengkak dari US$1,2 miliar atau sekitar Rp17,76 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS) pada 2018 menjadi US$1,4 miliar atau sekitar Rp20,72 triliun tahun ini.

Berdasarkan data Bank Dunia, total utang publik Laos mencapai 88 persen dari PDB Laos yang berkisar US$20 miliar (Rp296 triliun) pada 2021. Sekitar US$14,5 miliar (Rp214,6 triliun) merupakan utang luar negeri.

Mengutip The Star, Kamis (23/6), Menteri Keuangan Laos Bounchom Ubonpaseuth mengungkapkan utang negara terus membengkak untuk membiayai pembangunan negara berpenduduk 7,5 juta orang itu. Namun, ia memastikan negara tidak akan gagal bayar. "Utang banyak terakumulasi menyusul pinjaman besar-besaran untuk pembangunan nasional periode 2010 dan 2016," ujar Ubonpaseut saat berbicara di depan Majelis Nasional pada awal pekan ini.

Pada 2010 lalu, lanjut Ubonpaseuth, pembayaran bunga plus utang luar negeri Laos hanya US$160 juta yang bisa dibayar dari penerimaan domestik. "Selama 47 tahun terakhir, Laos telah meminjam sekitar US$5 miliar untuk investasi pada infrastruktur dan sekitar US$4 miliar investasi pada produk komersial untuk tujuan ekspor. Pinjaman ini diperlukan untuk perkembangan negara kita selama beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Ekonomi Laos memang menghadapi krisis selama beberapa waktu terakhir. Hal itu terlihat dari antrean kendaraan di SPBU di Ibu Kota Vientines dan kenaikan sejumlah harga pangan. Kondisi ekonomi Laos memicu kemarahan publik terhadap pemerintah Laos. Kemarahan itu disalurkan warganet lewat komentar pada artikel berjudul "Ekonomi Laos Kollaps" yang diunggah oleh laman Facebook Radio Free Asia bulan ini.

"Jika pemerintah tidak mampu mengelola ekonomi, keluar saja!" ujar satu dari 1.100 komentar pada artikel tersebut seperti dikutip dari Asia Nikkei. Pandemi covid-19 hingga perang antara Rusia dan Ukraina membuat situasi dunia saat ini begitu mengerikan. Krisis datang silih berganti mulai dari kesehatan, energi, pangan hingga keuangan.

Kondisi bahkan bisa membuat suatu negara bangkrut jika fundamental domestik masing-'masing tidak dijaga dengan baik. Terutama kondisi keuangan negara. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, ciri suatu negara bisa dikatakan bangkrut adalah saat tidak mampu membayar utang.

Saat ini, salah satunya yang mengalami adalah Sri Lanka yang dinyatakan bangkut karena tidak bisa membayar utang. Hal ini lantaran fundamental negerinya tidak mampu menopang dampak dari global.

Apalagi semua komoditas pangannya impor sehingga saat terjadi kenaikan harga global defisit anggarannya membengkak karena belanja yang meningkat tajam. "Penyebab dari kebangkrutan tersebut berasal dari berbagai hal, mulai dari debt mismatch, nilai tukar melemah signifikan, hingga perubahan iklim politik," ungkapnya.

Josua menyatakan, saat dinyatakan bangkrut maka negara tersebut ada di posisi yang tidak menguntungkan. Sebab, otomatis kepercayaan global akan semakin turun sehingga stabilitas negara akan tersebut kian terpuruk. "Negara pada umumnya mengandalkan pembiayaan melalui surat berharga, maka dampak dari gagal bayar dari suatu negara tidak hanya berdampak pada trust dari negara lainnya, namun juga pemegang obligasi pemerintah di dalam negeri, seperti sektor perbankan ataupun para pelaku bisnis usaha, sehingga dampaknya relatif mengganggu stabilitas ekonomi di dalam negeri juga," papar Josua.

Meski demikian, Josua menyebutkan ada dua cara yang bisa dilakukan suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan. Pertama, meminta bantuan lembaga internasional IMF untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek. Kedua, negara bangkrut juga bisa menjual aset untuk melunasi utang. Namun, perlu juga dihitung apakah sisa aset yang dimiliki cukup atau tidak memenuhi seluruh pokok dan bunga utang.

"Negara yang sudah terkena dampak default (gagal bayar) masih mampu bangkit namun tidak dalam jangka pendek, terutama karena akan terjadi banyak penyesuaian anggaran yang diperkirakan menahan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut," jelas Josua.

Sementara, Peneliti Indef Nailul Huda menjelaskan gagal bayar utang bukan satu-satunya faktor suatu negara dapat disebut bangkrut. Jika negara tak punya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga bisa dikatakan bangkrut.

"Misalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM, kemudian tidak mampu menyediakan barang dengan harga terjangkau karena masyarakat negara tersebut susah untuk membeli barang karena mahal. Itu bisa menjadi indikator negara tersebut bangkrut," ungkap Nailul. Sebelumnya, Sri Lanka diklaim bangkrut karena gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Kondisi ekonomi Sri Lanka semakin memburuk. Bahkan, pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis. Negara berpenduduk 22 juta orang itu mengalami krisis ekonomi terburuk setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor sejumlah komoditas termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Srilanka Resmi Menyatakan Diri Bangkrut

 Krisis ekonomi tengah melanda Sri Lanka hingga membuatnya bangkrut. Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Selain Sri Lanka, kebangkrutan sebenarnya pernah dialami sejumlah negara. Bahkan, kebangkrutan terjadi jauh sebelum ketidakpastian ekonomi global akibat perang dan pandemi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan negara yang bangkrut akan mengalami kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Pasalnya, belanja pemerintah yang menjadi bantalan merosot tajam.

"Kalau bangkrut ekonominya akan semakin buruk drastis," ujar Tauhid. Pengeluaran pemerintah yang berkurang membuat stimulus ke ekonomi menurun drastis. Negara yang bangkrut juga akan kesulitan melakukan perdagangan ekspor dan impor karena tak memiliki devisa. Negara bangkrut kemudian akan mengandalkan pajak. Namun, kondisi ekonomi yang buruk akan membuat masyarakat sulit membayar pajak.

"Otomatis dia harus menuunkan pajaknya sendiri agar orang-orang yang mampu bisa bayar," ujar Tauhid. Negara bangkrut juga akan mengalami inflasi gila-gilaan. Bahkan, inflasinya bisa di atas 30 persen karena persediaan barang yang semakin sedikit. Tauhid menjelaskan krisis yang sedang dialami Sri Lanka tidak berpengaruh terlalu besar terhadap Indonesia. Pasalnya, Sri Lanka bukan mitra perdagangan utama Indonesia.

"Setahu saya kecil untuk kita punya mitra hubungan dengan Sri Lanka karena buka mitra dagang utama. Kalau mitra dagang utama, pasar ekspor kita di negara dia besar, otomatis berdampak " ujar Tauhid.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan negara bangkrut akan mengalami krisis pangan yang membuat masyarakat melakukan panic buying dan penimbunan yang memberikan efek kelangkaan di berbagai tempat. Kemudian, mata uang negara tersebut tidak lagi memiliki nilai dan kehilangan kepercayaan dari pelaku usaha dan masyarakat.

"Maka proses barter atau pertukaran barang akan menggantikan transaksi dengan mata uang. Muncul transaksi di pasar gelap dan di perbatasan dengan negara lain," ujar Bhima. Selain itu, kepercayaan kreditur yang hilang akan membuat suku bunga naik signifikan sehingga mempersulit pelaku usaha dan pemerintah mendapat pendanaan baru.

Sementara itu, masyarakat akan berbondong-bondong mengungsi ke perbatasan. Gelombang pengungsian akan berdampak permanen ke masa depan ekonomi karena hilangnya talenta untuk membangun kembali perekonomian. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe akhirnya bicara soal penyebab negaranya menjadi bangkrut. Ranil mengatakan krisis ekonomi yang terjadi di negaranya dipicu oleh utang luar negeri Sri Lanka yang cukup besar. Selain itu, melansir AP, bangkrutnya Sri Lanka juga dipicu kondisi ekonomi negara yang kandas karena kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemi covid-19.

Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor karena utang yang besar dari perusahaan minyak negara tersebut. Ceylon Petroleum Corporation disebut memiliki utang US$700 juta atau setara dengan Rp10,4 triliun (asumsi kurs Rp14.866 per dolar AS).

"Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kami. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai," ujar Wickremesinghe. Kondisi juga diperparah oleh lonjakan harga komoditas. Tak ayal, krisis datang bertubi-tubi ke negara tersebut, mulai dari keuangan, energi, pangan hingga kesehatan.

Krisis yang terjadi di Sri Lanka itu juga membuat mau tak mau sekolah dan kantor pemerintahan ditutup tidak bisa melayani masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, ciri suatu negara bisa dikatakan bangkrut adalah saat tidak mampu membayar utang.

Menurutnya, ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar utang luar negeri disebabkan karena fundamental negerinya tidak mampu menopang dampak dari global. Apalagi semua komoditas pangannya impor sehingga saat terjadi kenaikan harga global defisit anggarannya membengkak karena belanja yang meningkat tajam.

Sementara itu, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kolombo menyatakan akibat dari krisis tersebut banyak warga beralih ke kayu bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe akhirnya buka suara soal kebangkrutan yang menimpa negaranya. Ia mengatakan kondisi ekonomi negaranya kini memang tengah krisis saat ini.

Krisis terjadi akibat utang luar negeri Sri Langka yang cukup besar dan kondisi buruk lainnya. Melansir AP, ekonomi Sri Lanka juga kandas akibat kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemi covid-19. Kondisi juga diperparah oleh lonjakan harga komoditas. Akibatnya, Sri Lanka tidak memiliki uang untuk mengimpor bahan bakar, listrik, serta makanan.

"Ekonomi kita benar-benar runtuh," ujar Wickremesinghe kepada Parlemen.

Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor karena hutang yang besar dari perusahaan minyak negara tersebut. Ceylon Petroleum Corporation disebut memiliki utang US$700 juta. "Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kami. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai," ujar Wickremesinghe.

Wickremesinghe pun tidak menyebutkan perkembangan baru yang spesifik terkait kondisi Sri Lanka. "Anda tidak bisa membiarkan negara dengan kepentingan strategis seperti itu runtuh," kata ekonom Center for Global Development Anit Mukherjee. Sementara, anggota parlemen dari dua partai oposisi utama memboikot Parlemen pada minggu ini untuk karena gagal memenuhi janjinya untuk mengubah perekonomian.

Krisis mulai berdampak pada masyarakat kelas menengah Sri Lanka yang diperkirakan mencapai 15 persen hingga 20 persen dari populasi perkotaan negara itu. Padahal keluarga kelas menengah umumnya menikmati keamanan ekonomi. Namun, sekarang mereka yang tidak pernah berpikir dua kali tentang bahan bakar atau makanan sedang berjuang untuk mengatur makan tiga kali sehari.

"Jika kelas menengah berjuang seperti ini, bayangkan betapa terpukulnya mereka yang lebih rentan," kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di Pusat Alternatif Kebijakan Kolombo.

Bitcoin Hancur Lebur Turun 35 Persen Dalam 1 Minggu

 Bitcoin jatuh ke level US$ 17.749 setara Rp 270.512.509 dan Ether US$ 897 setara Rp13.671.177 karena aksi jual di pasar kripto meningkat. Dua cryptocurrency paling populer di dunia turun lebih dari 35% dalam seminggu terakhir, karena keduanya melanggar batasan harga simbolis.

Pembantaian di pasar kripto sebagian disebabkan oleh tekanan dari ekonomi makro, termasuk inflasi yang meningkat dan serangkaian kenaikan suku bunga Fed. Bitcoin memuncak pada US$ 68.789,63 pada November. Ether memuncak pada US$ 4.891,70 pada bulan yang sama. Bitcoin terakhir diperdagangkan serendah ini sekitar Desember 2020.

Sektor mata uang digital telah terpukul pekan ini setelah perusahaan pemberi pinjaman cryptocurrency Celsius membekukan penarikan dan transfer antar akun. Sementara itu, perusahaan crypto mulai memberhentikan karyawan, ada juga laporan bahwa hedge fund cryptocurrency mengalami masalah.

Perkembangan tersebut bertepatan dengan penurunan ekuitas, karena saham AS mengalami penurunan persentase mingguan terbesar dalam dua tahun di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga dan kemungkinan pertumbuhan resesi.

Kecepatan dan kedalaman kerugian b=Bitcoin yang dipercepat bersamaan dengan kekalahan saham dapat menantang dukungan untuk cryptocurrency dari berbagai kelompok investor. Sementara itu, beberapa institusi membeli Bitcoin dengan harapan akan mengimbangi penurunan saham dan obligasi.

"Itu belum menunjukkan bahwa itu adalah aset yang tidak berkorelasi," kata Michael Purves, pendiri dan CEO Tallbacken Capital, dikutip Reuters, Minggu (19/6/2022). Banyak perkiraan yang memprediksi penurunan ini terjadi karena ketahanan Bitcoin belum teruji. "Saya pikir Bitcoin akan sampai ke harga $15.000 setara Rp 228.615.000 per koin karena ada banyak sentimen negatif," jelas Michael Purves.

Bitcoin, cryptocurrency terbesar, telah turun sekitar 13,7% pada Sabtu sore ke level terendah US$ 17.593, level terlemah sejak Desember 2020, sebelum sempat merangkak ke $18.556, masih turun 9,22% dari penutupan sebelumnya. Hal ini berarti, Bitcoin telah kehilangan 60% dari nilainya tahun ini, sedangkan Ether yang dibangun di atas blockchain Ethereum turun 74%. Pada tahun 2021, Bitcoin mencapai rekor tertingginya lebih dari US$ 68.000/koin.

"Menembus US$ 20.000 menunjukkan bahwa kepercayaan telah runtuh untuk industri crypto dan bahwa masyarakat melihat tekanan terbaru," Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.

Moya mengatakan bahwa bahkan pemandu sorak crypto paling keras dari reli besar sekarang diam. Mereka masih optimistis dalam jangka panjang, tetapi mereka berhenti mengatakan ini adalah waktu untuk membeli meski harga turun terus. Jeffrey Gundlach, CEO DoubleLine Capital, mengatakan pada hari Rabu bahwa dia tidak akan terkejut jika Bitcoin turun menjadi US$ 10.000 untuk setiap koinnya.