Meski Pelayanan Masih Buruk ... Lion Air Akan Kenakan Biaya Bagasi Tambahan Untuk Raih Laba Maksimal

  Maskapai penerbangan Lion Group memberlakukan aturan baru terkait ketentuan bagasi bagi penumpang.

Mulai 1 Desember 2024, Lion Group bakal mengenakan tambahan biaya bagi bagasi berupa kardus, palet kayu, dan karung yang melebihi dimensi atau ukuran yang telah ditentukan.

Corporate Communications Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan Lion Group menyiapkan kebijakan baru mengenai ketentuan ukuran dan jenis bagasi yang dapat dibawa secara gratis (Free Baggage Allowance/FBA) untuk memastikan kenyamanan dan keamanan perjalanan bagi seluruh penumpang.

"Penumpang harus memperhatikan ukuran, bentuk, dan berat bagasi agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu maksimal dimensi 35 x 35 x 30 cm. Jika melebihi dimensi ini, maka dikenakan biaya (tambahan)," ujar Danang, melansir Antara.

Ia menyebutkan beberapa kategori bagasi yang tidak termasuk dalam FBA, jika melebihi ukuran yakni bagasi berbentuk kardus, bagasi berbentuk styrofoam, bagasi berbentuk palet kayu, dan bagasi berbentuk karung (berat lebih dari 10 kg).

Dia menuturkan apabila bagasi penumpang masuk dalam salah satu kategori di atas dan melebihi ukuran atau berat ketentuan, maka mulai 1 Desember, Lion Group memberlakukan tarif bagasi tambahan atau Excess Baggage Ticket (EBT) saat melapor ke petugas check in.

"Dengan minimal pembayaran 5 kg atau dapat memilih opsi pengiriman barang melalui jasa kargo sebelum hari H jadwal keberangkatan penerbangan," jelasnya.

Ia menerangkan kebijakan itu dinilai penting, terutama untuk mendukung keselamatan bagai dan penumpang.

Dengan membatasi maksimal bagasi pada dimensi yang disebutkan, Dana mengatakan Lion Group dapat menjaga stabilitas barang di ruang bagasi pesawat.

Pasalnya, jenis bagasi seperti kardus, styrofoam, palet kayu, dan karung berpotensi lebih tinggi untuk rusak atau bocor selama penanganan, sehingga berpotensi risiko kerusakan pada barang bawaan lain atau kebersihan ruang bagasi.

Dengan aturan ini, Danang mengatakan ada beberapa manfaat yang didapat. Pertama, setiap barang diatur secara lebih aman dan rapi demi meminimalkan risiko kerusakan dan memastikan keselamatan semua barang penumpang.

Kedua, memaksimalkan kenyamanan penumpang. Pasalnya ukuran dan jenis bagasi yang seragam akan membantu memudahkan penumpang dan staf dalam proses pengecekan dan pengaturan bagasi.

Ketentuan ini juga menghindarkan penumpang dari ketidaknyamanan akibat penanganan bagasi yang lebih lama dan memastikan jadwal penerbangan tetap tepat waktu. Dengan ini, penumpang bisa menikmati perjalanan yang lancar tanpa kendala terkait bagasi.

Ketiga, keterbatasan kapasitas bagasi untuk kenyamanan bersama. Setiap pesawat memiliki kapasitas bagasi yang terbatas, dan ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penumpang mendapatkan hak yang sama dalam membawa barang mereka.

"Dengan pengaturan yang lebih baik pada dimensi dan jenis bagasi, kami dapat mengoptimalkan kapasitas ruang bagasi, sehingga tidak ada penumpang yang merasa dirugikan atau terbatas dalam membawa barang mereka," terangnya.

Keempat, menjaga standar kebersihan dan keamanan kabin. Jenis bagasi tertentu, seperti kardus dan styrofoam, berpotensi kotor atau rusak, yang bisa memengaruhi kebersihan dan kenyamanan pesawat.

"Dengan menerapkan kebijakan ini, Lion Group memastikan agar setiap penumpang dapat menikmati perjalanan yang bersih dan nyaman," ucap Danang.

Ia menambahkan alternatif pengiriman barang melalui Jasa Kargo Lion Parcel atau Agen Kargo Lainnya untuk bagasi jenis kardus, styrofoam, palet kayu, dan karung dinilai lebih praktis dan terjamin.

Pengiriman barang melalui kargo memungkinkan penumpang membawa barang dengan dimensi atau berat yang lebih besar tanpa batasan seperti pada bagasi biasa. Barang juga ditangani dengan prosedur khusus untuk keamanan dan perlindungan maksimal.

"Lalu ada kemudahan proses, karena penumpang dapat mengirim barang lebih awal tanpa perlu membawa dan mengatur barang berat atau besar selama proses check-in, sehingga perjalanan lebih ringan dan nyaman," terang Danang.

Selain itu, Danang menilai bahwa pengiriman yang fleksibel akan menawarkan fleksibilitas lebih, termasuk layanan pengantaran sampai tujuan tertentu, yang dapat memudahkan penerimaan barang sesuai kebutuhan.

Tiket Pesawat Akan Turun Harga Dalam 1-2 Minggu

 Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menggeber upaya penurunan harga tiket pesawat. 

Ia menargetkan masalah penurunan harga tiket pesawat bisa diproses cepat dalam 1 sampai 2 minggu ke depan.

"Saya berharap ya bisa segera kita, kita punya target-target kemarin, dalam 1-2 minggu ke depan ini kita akan percepat proses. Karena begini ya, tidak juga hanya pemerintah, tapi kita harus berbicara secara ketat dengan para pelaku maskapai penerbangan. Airlines industry ini juga tentunya punya kepentingan mereka tentu menjaga performa keuangannya, tetapi juga kita harapkan ada kerjasama yang baik lah di antara semua pihak, agar bisa menurunkan harga tiket pesawat," ujar AHY di Gedung BRIN

AHY menyampaikan untuk mempercepat proses penurunan harga tersebut, internal pemerintah saat ini tengah mengkoordinasikan langkah-langkah strategis.

Koordinasi ini mencakup penyesuaian struktur pembiayaan bisnis maskapai, seperti; pajak, biaya bahan bakar pesawat atau avtur.

Dengan koordinasi, ia berharap penurunan bisa dilakukan sebelum Desember.

AHY mengatakan harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat bisa memberikan dampak besar ke ekonomi. Ini salah satunya bisa digunakan untuk mendukung sektor pariwisata domestik.

Terutama katanya, menjelang libur natal dan tahun baru.

"Kita harus hitung dengan baik karena semangatnya adalah bagaimana penerbangan, utamanya di high season, Natal dan tahun baru ini kan selalu akan mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri, tapi juga mancanegara. Kita ingin menurunkan harga tiket yang diharapkan bisa semakin baik buat masyarakat, dan tentunya akan memutar perekonomian, terutama di sektor pariwisata," jelasnya.

Allo Bank Kembali Kerek Bunga Deposito Jadi 8,5 Persen Per Tahun

  Allo Bank menaikkan bunga deposito simpanan menjadi 8,5 persen mulai hari ini, Rabu (13/11) hingga 31 Desember 2024. Hal ini dilakukan di tengah banyak bank menurunkan suku bunga tabungannya.

"Dengan Allo Deposito, kami ingin memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk berbagai tujuan penting," ujar Corporate Secretary Allo Bank Debbyla Rabianti dalam keterangan.

Penawaran menarik Allo Bank ini diberikan agar lebih menguntungkan nasabah saat menabung untuk berbagai tujuan finansial penting, seperti dana pendidikan anak, liburan impian hingga persiapan pensiun.

"Kami percaya, dengan bunga yang kompetitif dan berbagai tenor pilihan, Allo Deposito bisa menjadi pilihan yang sangat efektif untuk merencanakan masa depan finansial yang lebih aman," terangnya.

Bunga deposito 8,5 persen bisa didapatkan untuk tabungan pertama dengan minimal tabungan Rp1 juta dan jangka waktu 12 bulan ke atas. Cara mendapatkannya juga sangat mudah.

Nasabah dapat membuka Allo Deposito melalui aplikasi Allo Bank. Cukup pastikan akun Allo Bank sudah ter-upgrade menjadi Allo Prime, dan pilih Allo Deposito untuk menikmati bunga hingga 8,5 persen dengan tenor yang fleksibel.

Berikut keunggulan Allo Deposito:

• Bunga hingga 7,5 persen yang berlaku hingga akhir 2024.
• Bonus 1 persen untuk deposito pertama sehingga bisa mendapatkan total bunga hingga 8,5 persen.
• Tanpa biaya penarikan saat mengambil dana.
• Minimal setoran hanya Rp1 juta sehingga sangat memudahkan nasabah untuk memulai menabung dengan jumlah yang terjangkau.
• Pilihan tenor fleksibel, mulai dari 1 bulan sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah sesuai dengan tujuan finansial masing-masing.

Industri UMKM Indonesia Mati Suri Kuartal 3 2024

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melemah.

Direktur Utama BRI Sunarso menyebut data ini direkam dalam BRI Micro & SME Index (BMSI). Batasannya adalah level 100, di mana jika kurang dari itu berarti menunjukkan pesimistis.

Ada tiga output dari BMSI. Pertama adalah indeks bisnis UMKM. Sunarso mencatat geliat perekonomian di kuartal III 2024 ini lesu.

"Kita lihat selama tiga bulan lalu, geliat ekonomi di UMKM itu menurun, tapi masih di atas 100 (turun dari 109 ke 102). Tapi yang jelas terjadi penurunan," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat.

"Penurunannya diukur (dari) omzet UMKM (yang) menurun, pembelian oleh UMKM menurun, penjualan menurun, dan penggunaan tenaga kerja menurun," jelas Sunarso.

Kedua, BMSI mengukur indeks ekspektasi bisnis UMKM dalam tiga bulan mendatang. Bos BRI itu mengatakan hasilnya juga terjadi pelemahan. Ekspektasi UMKM untuk tiga bulan ke depan alias kuartal IV 2024 turun dari 126 ke 122. Sunarso menegaskan para pelaku bisnis kecil agak pesimistis menghadapi sisa akhir tahun ini.

"(Output ketiga) indeks kepercayaan UMKM terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi. Itu juga ternyata menurun dari 130 menjadi 125, tapi masih di atas 100. Artinya, ya gak pesimis-pesimis banget," tuturnya.

Di lain sisi, Sunarso merinci realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Ia menegaskan ini adalah tugas khusus yang diberikan oleh negara kepada BRI selaku penyalur mayoritas.

Dirut BRI itu mengatakan penyaluran KUR sekarang sudah masuk ke generasi kedua. Ini dimulai sejak 2015 lalu dengan bunga yang turun menjadi 16 persen, di mana sebanyak 10 persennya dibayari APBN.

"KUR generasi pertama bunganya 22 persen tanpa subsidi, tapi premi penjaminannya dibayari APBN, waktu itu 2,75 persen. Itu sampai berakhir 2014," ucap Sunarso.

"Tapi (KUR generasi kedua) premi penjaminannya bank harus bayar sendiri. Makanya kita nawar waktu itu, turun dari 2,75 persen jadi 1,75 persen," sambungnya.

Khusus di 2024, BRI menargetkan penyaluran KUR sebanyak Rp165 triliun. Bank pelat merah itu sudah berhasil menyalurkan Rp141,9 triliun kepada 23,1 juta debitur hingga September 2024.

"Sehingga sisa waktu tiga bulan itu kita harus mengejar kekurangannya (penyaluran KUR) Rp23,1 triliun. Kalau melihat kemampuan kita menyalurkan kredit kepada mikro itu sehari Rp1 triliun. Kredit yang Rp10 juta itu (disalurkan) Rp1 triliun sehari, rasanya ini akan tercapai yang target KUR (2024) ini," tutupnya.

BPJS Kesehatan Rugi Lagi Karena Jumlah Orang Sakit Meningkat 700 Persen Melebihi Waktu Pandemi

 Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan penyebab pihaknya diprediksi mengalami defisit Rp20 triliun tahun ini.

Penyebab terbesar defisit katanya adalah utilisasi pelayanan kesehatan yang meningkat dari 252 ribu per hari beberapa tahun lalu menjadi 1,7 juta utilisasi per hari saat ini. Hal ini menunjukkan jumlah orang yang datang ke fasilitas kesehatan menggunakan BPJS semakin meningkat.

"Yang bikin defisit tentu utilisasi. Utilisasi itu orang pakai, jadi datang ke faskes, ke rumah sakit. Dulu hanya 252 ribu, sekarang 1,7 juta per hari," kata Ghufron di kompleks MPR/DPR, Senayan, DPR

Ghufron mengatakan salah satu cara untuk mengatasi defisit tersebut adalah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun, pihaknya juga menyiapkan alternatif cara lainnya, sehingga iuran belum dipastikan akan naik tahun depan.

Intinya, BPJS Kesehatan ingin menyesuaikan kemampuan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaannya. Dengan begitu, tidak terjadi defisit keuangan.

"Kalau BPJS, kita tidak ingin ada defisit. Dan kita ingin membayar sesuai harga kalau ada inflasi. Setiap tahun kan inflasi di bidang kesehatan itu kan tertinggi dibanding inflasi di tempat lain. Itu tentu dihitung," imbuhnya.

Direktur Perencanaan dan Pengambangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby sebelumnya mengatakan sejak 2023, terjadi gap antara biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dan penerimaannya.

Dia mengatakan rencana kenaikan iuran menjadi salah satu cara agar program JKN tetap berjalan di samping melakukan siasat lain mulai dari cost sharing sampai subsidi APBN.

"Sejak 2023, ada gap cross, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim," tutur Mahlil.

Iuran BPJS Kesehatan memang tidak naik selama beberapa tahun belakangan ini.

Jika dirinci, peserta BPJS Kesehatan Kelas 1 membayar iuran Rp150 ribu per orang per bulan, Kelas 2 membayar iuran Rp100 ribu per orang per bukan, dan Kelas 3 membayar Rp35 ribu per orang per bulan. Iuran Kelas 3 sebenarnya sebesar Rp42 ribu per bulan, tetapi disubsidi pemerintah sebesar Rp7.000.

Skema Penyaluran Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran

Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi, BBM dan listrik, agar lebih tepat sasaran. Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun membeberkan tiga skema disiapkan pemerintah.

Skema tersebut disiapkan oleh tim khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto lewat rapat terbatas (ratas), dan tugasnya merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

"Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.

Skema pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun, menurut Bahlil rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga rumah ibadah yang selama ini menikmati subsidi, ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

"Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum," beber Bahlil.

Kedua, tetap menggunakan BLT, dan semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan laju inflasi. Ketiga, disiapkan agar sebagian yang disubsidi adalah barang.

"Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan," tutur Bahlil.

Bahlil menamahkan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan baru selanjutnya mengajukan ke DPR.

Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT, karena ada aspirasi dari pelaku UMKM.

Peternak Sapi Perah Buang Susu Karena Tidak Terserap Industri Pengolahan Susu

 Para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur ramai-ramai membuang susu hasil produksinya. Penyebabnya, susu sapi produksi lokal tak terserap usai ada pembatasan kuota di industri pengolahan.

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah misalnya menggelar aksi mandi susu dari susu yang tak terserap industri di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu lalu (9/11).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jateng menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu hari ini (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.