Direktorat Jenderal Pajak mengklaim telah menyelesaikan penelitian mereka terkait dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan dari hasil penelitian itu, pihaknya menyampaikan bahwa data log acces di Direktorat Jenderal Pajak dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami kebocoran data secara langsung dari sistem informasi di instansinya.
"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta
Dwi tidak menyebut secara tegas, apakah hasil penelitian itu menyatakan tidak ada kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi hingga Sri Mulyani.
Yang pasti katanya, terhadap dugaan kebocoran data NPWP yang ramai belakangan ini sudah dikoordinasikan instansinya dengan Kemenkominfo, BSSN, Kepolisian.
"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan
terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," katanya.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk diantaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pejabat negara lainnya.
Menurutnya, sampai saat ini dugaan itu masih dicek kebenarannya.
Pendalaman dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kementerian Keuangan. Ia berharap evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya.
"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya di Gedung DPR RI
"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," kata dia.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.
No comments:
Post a Comment