Alat Musik Konser Maroon 5 Di Indonesia Bebas Pajak dan Bea Masuk

 Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan peralatan konser Maroon 5 di Indonesia pada Sabtu lalu bebas pajak dan bea masuk.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan pembebasan pajak impor dan bea masuk diberikan melalui skema ATA Carnet.

ATA Carnet merupakan dokumen kepabeanan internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

"Fasilitas ini memungkinkan impor dan ekspor barang sementara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor dalam rangka kegiatan tertentu, termasuk konser musik internasional. Dengan adanya ATA Carnet, maka peralatan konser yang dibawa dari luar negeri dapat masuk dan keluar Indonesia secara lebih efisien," kata Budi dalam keterangan tertulis,

Meskipun dengan skema ATA Carnet, sambung Budi, barang keperluan konser Maroon 5 tetap dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai yang kali ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Sesuai ketentuan yang berlaku, proses ini dilakukan Bea Cukai untuk menguji kesesuaian dan keberadaan fisik barang serta sesuai saat akan dikeluarkan kembali setelah acara berakhir.

Budi mengatakan pemanfaatan ATA Carnet menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap acara internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan mekanisme ini, maka kelancaran logistik acara dapat lebih terjamin, dan memungkinkan para penyelenggara mengimpor peralatan tanpa dikenakan bea masuk atau pajak impor.

Sebagai salah satu metode pemasukan sementara barang ke Indonesia, sambung Budi, ATA Carnet telah diterima di 78 negara di seluruh dunia. Fasilitas ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti pameran, produksi film, arsitektur, olahraga, seni pertunjukan, serta tur grup musik internasional.

"Tentunya hal ini sangat mendukung pertumbuhan sektor kreatif serta mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan kunjungan wisata," ujar Budi.

Budi berharap dengan penerapan ATA Carnet pada peralatan konser Maroon 5, diharapkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap skema tersebut semakin meningkat.

"Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses bagi penyelenggara acara, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk berbagai kegiatan internasional," katanya.

Cadangan Devisa Indonesia Naik 156,1 Milyar Bulan Januari 2025

 Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2025 tembus US$156,1 miliar. 

Cadangan itu meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 yang US$155,7 miliar.

BI dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Jumat ini menyebut kenaikan posisi cadangan devisa tersebut ditopang beberapa sumber.

Pertama, penerbitan global bond pemerintah. Kedua, penerimaan pajak dan jasa.

Topangan itu terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dengan posisi itu, BI menyatakan cadangan devisa Indonesia cukup aman karena setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor.

Posisi juga aman untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Menko Airlangga Hartarto Tolak Naik Angkutan Umum Ke Kantor

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkelakar saat ditantang naik transportasi umum.

Ia bercanda ogah naik kendaraan umum sebelum ada stasiun mass rapid transit (MRT) berhenti tepat di depan kantornya. Sejauh ini, memang tidak ada moda tersebut di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Soalnya MRT gak ada berhenti tuh di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian)," kelakar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

"Saya mau naik MRT kalau berhenti di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian)," sambungnya dibarengi tawa.

Menko Airlangga mengatakan dirinya akan menunggu sampai pembangunan MRT fase dua rampung. Setelah itu, ia memberi sinyal siap menerima tantangan menaiki transportasi umum ketika bertugas sebagai pejabat publik.

Tantangan pejabat negara naik kendaraan publik dikemukakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Usul ini muncul buntut sorotan terkait fasilitas pengawalan arogan atas mobil para pejabat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ucap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno dalam keterangannya.

Perang Dagang Amerika Vs China Jilid Dua Dimulai ... Indonesia Akan Kena Dampak

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

"Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing," kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

"Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah," sambungnya.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

"Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan," ucapnya.

"Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial," tambah Tauhid lagi.

Konsumsi Masyarakat Tahun 2024 Naik Walaupun Ekonomi Melambat

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%. Namun konsumsi rumah tangga RI ini dinilai masih rendah.

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih lemah.

"Kalau kita lihat, mengacu ke laporannya BPS, konsumsi rumah tangga kita belum bisa tembus di atas 5%" kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

Tauhid berpendapat untuk bisa menaikkan konsumsi masyarakat ini, pemerintah harus menggenjot sektor-sektor riil. Sebab sektor inilah yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli bisa ikut meningkat.

"Saya kira ini yang kemudian menjadi poin bagaimana pendekatan lain yang kemudian bisa meningkatkan daya beli. Daya beli ini yang perlu tadi mungkin disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung), sektor riil ini yang seharusnya bisa bekerja," terangnya.

"Kita bersyukur memang ini ada upaya efisiensi (anggaran K/L), cuma kan alokasi ke sektor riil-nya ini belum disampaikan. Baru kita efisiensi ya. Memang sudah ada buat makan berisi gratis, tapi kalau nilainya hanya segitu, rasanya buat sektor riil belum tumbuh lebih besar," sambung Tauhid.

Tauhid mencontohkan pemerintah bisa memberikan bantuan atau tambahan insentif untuk sektor industri dalam negeri yang saat ini masih dalam tekanan. Contohnya industri tekstil dan alas kaki ataupun sektor padat karya lainnya.

"Misalnya apa, untuk industri atau untuk apa yang kemudian bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru atau pendapatan. Ini yang kemudian mungkin bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru dari yang sudah ada," terang Tauhid.

"Memang kemarin sudah ada paket insentif, tapi rasanya masih kurang untuk mendorong daya beli masyarakat tumbuh, terutama di menengah bawah. Apalagi bagi beberapa industri yang sekarang ini layoff. Tekstil kemudian alas kaki dan sebagainya," jelasnya lagi.

Belum lagi sejumlah sektor padat karya ini diperkirakan akan semakin tertekan imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada, Meksiko, dan China. Membuat dorongan di sektor riil ini menjadi semakin penting untuk dilakukan.

"Ini harus dibangkitkan lagi yang kemudian bisa (daya beli) tumbuh begitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya. Mungkin melalui mitra kerjanya, Komisi XI dengan pemerintah bagaimana ini bisa memperkuat pertumbuhan ya," jelas Tauhid.

Secara terpisah, sebelumnya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor riil perlu lebih diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi nasional. Terutama jika pemerintah saat ini benar-benar ingin mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor riil. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor riil inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045," ujar CT.

Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor riil tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi. Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Melambat

 Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 masih loyo. Hal ini terlihat dari realisasi ekonomi Indonesia sepanjang 2024 yang tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan 2023 sebesar 5,05%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% berdasarkan perhitungan kuartal I hingga IV 2024. Sementara secara year on year atau triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 tumbuh 5,02%, jika dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh 0,53%.

"Secara akumulatif atau c to c, ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 5,03%" kata Amalia dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.296,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 54,04% dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%.

"Jika dilihat dari sumber pertumbuhan sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar sepanjang 2024 yaitu 2,60%" kata Amalia.

Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga tumbuh seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas rumah tangga. Kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi yakni transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,56%, serta restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%.

"Mobilitas masyarakat yang meningkat menyebabkan kebutuhan konsumsi terhadap transportasi dan komunikasi juga meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang angkutan rel, laut dan udara. Komponen berikutnya dari konsumsi rumah tangga yang meningkat tinggi adalah restoran dan hotel. Hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama akhir tahun, terutama saat libur sekolah dan libur hari besar keagamaan nasional," jelas Amalia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada stimulus untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2025. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya 5,03%, melambat dibandingkan 2023 yang tumbuh 5,05%.

"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal I-2025. Kebijakan tersebut merupakan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

Airlangga membeberkan kebijakan tersebut mencakup diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Program di Ramadhan Idul Fitri ini antara lain diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Harbolnas di 2025, kemudian belanja di Indonesia saja, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan," beber Airlangga.

Selain itu, paket stimulus yang sedang berjalan di kuartal I-2025 seperti bantuan pangan beras, diskon tarif listrik 50% selama Januari-Februari disebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2025. Ditambah adanya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Demikian pula dilanjutkannya dengan PPN Ditanggung Pemerintah terhadap pembelian properti, otomotif sektor electric vehicle, maupun yang terkait dengan hybrid dan juga motor. Kemudian juga PPh DTP untuk sektor padat karya dengan gaji Rp 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah," imbuhnya.

Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2023, Airlangga menyebut capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Indonesia masih mencapai pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year. Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN. Seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%, juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%" tutur Airlangga.

Syarat Karyawan Gaji Dibawah 10 Juta Mendapatkan Bebas Pajak PPh

 Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta. Jangka waktu pemberian insentif ini diberikan untuk masa pajak Januari-Desember 2025.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang sudah diumumkan pemerintah sebagai upaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah," tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip.

Dalam Pasal 3 dibeberkan, pemerintah akan menanggung PPh 21 pekerja pada bidang industri alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; atau kulit dan barang dari kulit. Selain itu, memiliki kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (tercantum dalam lampiran huruf A PMK 10/2025).

"Pajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah," tulis Pasal 2.

Status pegawai yang bisa mendapatkan insentif ini adalah Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan kriteria tertentu. Berikut daftarnya:

A. Kriteria Pegawai Tetap Tertentu

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10.000.000 pada masa pajak Januari 2025, untuk pegawai yang mulai bekerja sebelum Januari 2025; atau masa pajak bulan pertama bekerja, untuk pegawai yang baru bekerja pada tahun 2025.

3. Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Kriteria Pegawai Tidak Tetap Tertentu

1. Memiliki NPWP dan/atau NIK yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima upah dengan jumlah rata-rata 1 hari tidak lebih dari Rp 500.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan atau borongan; atau tidak lebih dari Rp 10.000.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan.

3. Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.