Pages - Menu

Wednesday, October 6, 2010

Sebagian Besar Bandara Indonesia Yang Dikelola Angkasa Pura Masih Merugi

Dari 10 bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura II, hanya dua yang menghasilkan keuntungan relatif besar. Dua bandara itu adalah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara.

Selain dua bandara itu, Angkasa Pura II juga mengelola Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh), Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (Palembang), serta bandara di Pekanbaru, Padang, Bandung, Pontianak, dan Tanjung Pinang.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko, Rabu (6/10) di Jakarta, menjelaskan, dari 10 bandara, hanya Soekarno-Hatta dan Polonia yang untungnya lumayan. ”Jadi, anggarannya berbagi dengan bandara lain,” katanya.

Ia mengatakan, Bandara Internasional Minangkabau (Padang), Halim Perdanakusuma, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang) masih rugi.

Bandara Soekarno-Hatta yang dibangun di atas lahan 1.800 hektar merupakan bandara terpadat dengan kapasitas 23 juta orang per tahun, tetapi pergerakan penumpang 35 juta orang per tahun.

Adapun Bandara Changi, Singapura, dengan luas lahan 1.300 hektar, mampu melayani 68,7 juta penumpang per tahun. Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand, menampung 45 juta penumpang per tahun dan Bandara Internasional Kuala Lumpur 35 juta penumpang per tahun.

Persoalan yang masih dihadapi Angkasa Pura II di Soekarno- Hatta, selain pengembangan fisik, seperti pembangunan Terminal 3, juga pembenahan instalasi listrik dan renovasi terminal lama. Itu semua butuh dana relatif besar. Hanya Terminal IC yang telah tuntas.

Menurut Tri Sunoko, pengembangan Soekarno-Hatta akan ditawarkan kepada investor swasta bila desain detail lanskap telah selesai. Desember 2010 diproyeksikan hasil studi dan desain awal lanskap Soekarno-Hatta selesai dan Maret 2011 diperkirakan desain detail bandara tuntas.

”Untuk pengembangan dapat mencari pembiayaan perbankan atau mengundang investor swasta. Investor yang ingin mengembangkan Soekarno-Hatta tetap diarahkan untuk bekerja sama dengan Angkasa Pura,” kata Tri.

Sebelumnya, Senin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan, pengelola Bandara Changi dan Schiphol, Amsterdam, Belanda, berminat mengelola Soekarno- Hatta.

Meski masih dikaji lebih dalam, menurut Corporate Communication Manager Indonesia AirAsia Audrey Progastama Petriny, maskapai tersebut berminat mengembangkan Soekarno-Hatta

Konsorsium Tunggal TKI Diprotes Karena Bersifat Monopoli

Kalangan pengusaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia memprotes pembentukan konsorsium asuransi tunggal. Mereka menuntut pemerintah menambah jumlah konsorsium untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus M Yamani dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusdi Basalamah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/10).

”Kami ingin transparansi. Bagaimana pemerintah bisa memutuskan cukup satu konsorsium asuransi untuk melayani perlindungan puluhan ribu TKI yang ditempatkan 635 perusahaan,” ujar Yunus.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/ VI/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia menggantikan Peraturan Mennakertrans Nomor 23/MEN/XII/2008.

Dari proses seleksi dan verifikasi perusahaan dan konsorsium, Kemnakertrans menerbitkan Keputusan Mennakertrans Nomor KEP.209/MEN/ IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia ”Proteksi TKI”, yang diketuai PT Asuransi Central Asia Raya.

Adapun anggota konsorsium adalah PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga, dan PT Asuransi Relief.

Sebelumnya, Yunus melaporkan dugaan gratifikasi berkaitan penetapan konsorsium ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Himsataki dan Apjati juga melaporkan dugaan adanya praktik monopoli ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kepala Biro Hukum Kemnakertrans Sunarno membantah tudingan adanya monopoli. Ia menegaskan, proses seleksi dan verifikasi perusahaan serta konsorsium asuransi dilakukan dengan ketat dan menggunakan beberapa variabel utama.

Variabel tersebut, antara lain, memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi; memiliki aset terbesar di antara anggota konsorsium, paling sedikit Rp 2 triliun; serta memiliki modal paling sedikit Rp 500 miliar.

Syarat lain, kata Sunarno, memiliki kantor cabang sedikitnya 15 daerah embarkasi, fasilitas sistem pendataan online, dan deposito jaminan Rp 2 miliar. Adapun premi Rp 400.000 per TKI merupakan ketetapan Permennakertrans Nomor 07/Men/VI/ 2010.

Sunarno menjelaskan, pemerintah juga meningkatkan manfaat perlindungan bagi TKI dari Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta per orang. Hal ini upaya pemerintah untuk memperbaiki perlindungan asuransi.

Pembenahan sistem

Kebijakan pemerintah tersebut didukung Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Menurut Ketua SBMI Miftah Farid, kebijakan baru Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih memihak TKI.

”Kami menduga PPTKIS (pelaksana penempatan TKI swasta) merasa dirugikan karena tidak mendapat lagi keuntungan dari perang diskon (premi asuransi TKI). Kami meminta Mennakertrans tidak berhenti membenahi sistem pelayanan TKI,” ujarnya.

Namun, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah berpendapat lain. Ia menuturkan, Migrant Care pernah mendampingi TKI korban pemutusan hubungan kerja akibat krisis global 2009 mengklaim asuransi, tetapi tak dilayani.

Sistem perlindungan TKI, kata Anis, membutuhkan pembenahan mendasar. Konsep yang dibuat selama ini tidak bisa dipraktikkan di lapangan.

”Banyak TKI tidak tahu mereka diasuransikan dan tidak tahu nama perusahaan asuransinya. Saat bermasalah, TKI tidak tahu mengklaim ke mana. Dengan sistem yang ada saat ini, TKI tetap kesulitan mencairkan asuransi,” kata Anis.

PT Central Proteinaprima Tbk Merevitalisasi Tambak Udang

PT Central Proteinaprima Tbk kini mengubah pola revitalisasi tambak udang plasma milik PT Aruna Wijaya Sakti, anak perusahaannya.

Dengan penyesuaian itu, revitalisasi tambak udang eks Dipasena tersebut ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2010. Demikian dikemukakan Vice President Director PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima) Mahar Sembiring kepada Kompas di Jakarta, Rabu (6/10).

Program revitalisasi tambak udang plasma PT AWS merupakan komitmen CP Prima kepada petambak plasma pascaakuisisi aset Dipasena Citra Darmaja tahun 2007.

Revitalisasi itu berupa perbaikan sarana dan prasarana tambak agar petambak plasma bisa memperbaiki produksi.

Revitalisasi tambak plasma PT AWS direncanakan di 16 blok tambak di delapan desa di areal 16.250 hektar. Namun, hingga kini baru 5 dari 16 blok yang direvitalisasi. Jumlah petambak plasma PT AWS 7.000 orang.

Menurut Mahar, penyesuaian pola revitalisasi dilakukan dengan menerapkan polikultur. Dari dua tambak yang dikelola setiap petambak plasma, satu tambak akan diisi dengan udang skala intensif, sedangkan tambak lainnya dikembangkan untuk budidaya nila (tilapia).

Pengubahan pola revitalisasi itu, ujarnya, merupakan bagian dari langkah menangkal serangan penyakit udang yang marak pada tambak-tambak udang skala intensif.

Ditemui di Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sejumlah petambak plasma PT AWS mengeluhkan berjalannya proses revitalisasi yang tidak sesuai komitmen awal perusahaan kepada petambak.

Padahal, para petambak sangat berharap optimalisasi budidaya udang dapat mengurangi beban utang mereka. Sudarto (55), petambak di Kampung Bumi Dipasena Jaya, mengatakan, penerapan pola baru itu menyebabkan jumlah udang yang ditebar di tambak lebih sedikit, hanya 120.000 ekor dari seharusnya 250.000 ekor per tambak.

Kondisi ini, ujar Sukamto (36), petambak lainnya, menimbulkan kecemburuan sosial di antara petambak plasma yang sudah memperoleh revitalisasi tambak intensif secara penuh dengan petambak yang menerapkan pola baru revitalisasi.

Target IPO Indonesia 20 Triliun

Tahun ini Bursa Efek Indonesia menargetkan 25 emiten bisa melakukan proses penawaran umum saham perdana di pasar modal. Sebanyak 25 emiten tersebut diperkirakan akan melepas saham perdana yang nilainya mencapai Rp 20 triliun.

Hal itu dikemukakan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Eddy Sugito di Jakarta, Rabu (6/10). Dia optimistis target perolehan dana Rp 20 triliun tercapai karena saat ini minat investor berinvestasi di pasar saham sangat tinggi.

Menurut Eddy, BEI memiliki 13 calon emiten lagi yang kemungkinan akan melakukan proses penawaran umum saham perdana (IPO) tahun ini.

Saham perdana yang ditawarkan kepada 13 calon emiten itu diperkirakan akan terserap oleh pasar karena tingginya likuiditas di pasar modal dalam negeri.

”Kami sedang memproses rencana IPO 13 perusahaan lagi, tetapi belum tentu semuanya bisa IPO tahun ini. Itu tergantung dari seberapa cepat mereka dapat memenuhi persyaratan yang diajukan BEI serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,” ujar Eddy.

Sejak awal Januari hingga awal Oktober 2010, jumlah emiten baru di BEI sebanyak 13 perusahaan. Kemarin, BEI mendapatkan tambahan satu emiten lagi melalui pencatatan saham yang dilakukan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Likuiditas tinggi

Michael Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia—salah satu perusahaan pengelola reksa dana— mengatakan, saat ini pelaku pasar tengah membutuhkan banyak saham.

”Saya yakin saham perdana yang ditawarkan kepada 13 calon emiten akan terserap pasar,” kata Michael.

Keyakinan Michael didasarkan pada dua hal. Pertama, sebanyak 14 emiten yang telah melakukan IPO pada Januari-September menuai sukses. Hal itu tampak dari semua saham perdana 14 emiten itu terserap pasar. Penawaran umum saham perdana dari beberapa emiten itu bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga di atas lima kali lipat dari jumlah saham yang ditawarkan.

Faktor kedua yang mengindikasikan bahwa IPO ke-13 calon emiten baru di BEI bakal sukses adalah tingginya likuiditas atau aliran dana di pasar modal Indonesia saat ini, terlebih yang dimiliki investor asing.

Michael mengatakan, saat ini investor asing memiliki likuiditas yang cukup besar karena bank- bank sentral di Amerika Serikat dan Eropa tengah gencar mencetak uang baru. Di sisi lain, perbankan di AS dan Eropa menahan diri menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga.

Kondisi itu mengakibatkan masyarakat di AS dan Eropa kurang tertarik menabung sehingga kelebihan dana yang dimiliki diinvestasikan ke pasar saham.

Strategi Meraup Untung Pada Bisnis Otomotif Yang Gemerlap

Gemerlap dan gempita pesta balap Formula 1 bukan semata kerasnya persaingan pebalap di lintasan. Di balik itu semua, peran sponsor sangat menentukan. Miliaran dollar AS mereka keluarkan. Semuanya untuk satu tujuan, mengangkat citra produk-produk mereka melalui balap F1 yang merupakan salah satu ikon terbesar olahraga global.

Bisnis dan perdagangan di era modern tak lagi tersekat oleh batas negara ataupun kawasan. Pasar global menjadi arena pemasaran yang harus digarap. Terkait dengan kondisi tersebut, mengglobalkan citra produk menjadi keharusan yang tak bisa ditawar.

Strategi pemasaran melalui penawaran langsung tidak cukup dan kurang efektif dalam area pasar yang sedemikian luas. Di sinilah strategi sponsorship ditempuh oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam upaya membentuk citranya sebagai produk global di hadapan pasar, pelanggan, dan konsumen mereka.

Kegiatan olahraga berskala mondial adalah arena sponsorship yang sering kali menjadi rebutan raksasa-raksasa perusahaan multinasional untuk ambil bagian. Selain event semacam ini bakal menarik perhatian puluhan bahkan ratusan juta warga dunia, citra positif yang dihadirkan dari event diyakini memberikan efek positif bagi sponsor di hadapan khalayak yang mereka sasar.

Wakil Presiden Pemasaran Global LG Electronics Andrew Barret, di sela-sela penyelenggaraan Grand Prix F1 Singapore 2010, pekan lalu, mengatakan, setidaknya ada tiga kegiatan olahraga internasional yang dapat dianggap sebagai ikon global, yakni Piala Dunia, Olimpiade, dan balap F1. Dapat ambil bagian dalam tiga event tersebut akan menjadi keuntungan potensial bagi perusahaan yang terpilih sebagai sponsor.

”Kegiatan-kegiatan olahraga semacam itu jelas merupakan ikon global. Menyandingkan ikon olahraga dengan produk yang ditawarkan menjadi sasaran dan keuntungan luar biasa bagi sponsor. Daya tawar produk, terlebih jika event itu sesuai karakter dari produk, akan mendongkrak upaya pencitraan kepada konsumen,” ujar Barret.

Strategi

Atas alasan strategis tersebut, produsen perangkat teknologi dari Korea Selatan, LG Electronics, dalam beberapa tahun terakhir ambil bagian sebagai salah satu sponsor balap F1. Bukan hanya memberi dukungan pendanaan kegiatan, LG juga turut dalam penyediaan perangkat teknologi pendukung balapan di trek, seperti kamera tiga dimensi, mesin pencatat waktu, dan infrastruktur balap lainnya, tetapi juga menjadi sponsor langsung sejumlah tim balap peserta F1. Tiga tim itu adalah Lotus, Virgin, dan Red Bull Racing.

Tak tanggung-tanggung, LG Electronics mengadakan kontrak jangka panjang sebagai mitra global F1. Dari kontrak itu, LG memegang hak eksklusif dalam desain dan pemasaran atas telepon seluler dan data prosesor dari kegiatan olahraga otomotif dunia itu.

”Kebanggaan kami bisa ambil bagian di sini. Pergelaran F1 ditonton lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Dapat memperkenalkan teknologi kami dalam berbagai skema tentunya akan memperkuat brand kami, setidaknya kepada 100 juta orang itu. Bukan saja kepada pelanggan, tetapi juga konsumen,” kata Wakil Presiden Eksekutif LG Electronics Dermot JM Boden.

Dalam 13 tahun terakhir, kata Boden, angka penjualan LG di seluruh dunia berkembang dari hanya 100 juta dollar AS menjadi 43,4 miliar dollar AS. Angka tersebut tercapai dengan tiga jalan, yakni strategi manufaktur, pengembangan teknologi, dan mendongkrak produk-produk LG sebagai produk global.

Dalam jalan yang terakhir itu, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, produk-produk LG kian dikenal masyarakat seluruh dunia. LG Electronics yang semula yang diketahui sebagai pabrikan teknologi asal Korsel kini menjelma sebagai produk global.

”Contoh sederhana sekitar 4 tahun lalu. Teman saya tak tahu sama sekali LG itu produk dari mana. Namun, seiring upaya branding yang terus kami tempuh, dia akhirnya tahu, ini produk global,” ujar Boden.

Di seluruh dunia, LG kini mengembangkan lima unit bisnis, yakni home entertainments, komunikasi seluler, teknologi perlengkapan rumah tangga, penyejuk ruangan, dan solusi bisnis. Dalam 3,5 tahun terakhir, LG tercatat sebagai salah satu produsen TV panel flat, perangkat audio dan video, handset seluler, dan mesin cuci terbesar di dunia.

F1 sebagai ikon global menjadi rantai pemasaran strategis bagi LG Electronics untuk menyematkan nilai globalisme ke citranya sebagai produk teknologi. Meskipun demikian, kata Boden, semua itu harus dilakukan dengan kehati-hatian. Bukan hanya harus menjaga kualitas produk, tetapi juga penyelenggaraan kegiatan pun juga harus bernilai dan mempunyai gengsi di mata khalayak.

Terkait hal itu, LG pun terlibat dalam pernak-pernik acara GP F1 Singapore di kompleks Sirkuit Marina Bay, khususnya dalam sajian hiburan. Menggelar panggung raksasa di Padang Granstand, salah satu landmark Marina Bay, mereka menyuguhkan pertunjukan musik live selama dua hari. Artis-artis kelas dunia pun dihadirkan, dari Adam Lambert, grup pop rock asal AS, Daughtry, Missy Elliot, hingga Mariah Carey. ”Ini upaya kami memperkuat pengalaman para fans F1 terkait dengan keseriusan kami dalam pengembangan teknologi bagi konsumen. Mengombinasikan pertunjukan musik kelas dunia dan pengenalan teknologi lewat F1 yang glamor akan menjadi pengalaman tersendiri bagi banyak orang,” kata Andrew.

Monday, October 4, 2010

Asing Kini Bisa Membeli 45% Aset BUMN Yang Menguntungkan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar memastikan Bank Negara Indonesia akan mendapat giliran pertama melepas saham baru karena bank ini dinilai lebih membutuhkannya. Porsi asing pada pembelian saham baru BNI 45 persen dan 55 persen lokal.

Adapun Bank Mandiri diminta mempersiapkan diri melakukan hal yang sama pada awal tahun 2011.

”BNI duluan karena BNI lebih mendesak dibandingkan Bank Mandiri. Saya sudah memanggil kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Kami dalami semuanya dan hasilnya ada pengertian dari semua pihak. Lalu, pada akhirnya kami mengambil keputusan legowo, Bank Mandiri sudah menerimanya,” ungkap Mustafa di Jakarta, Senin (4/10) di Jakarta, seusai menghadiri rapat koordinasi tentang Pengembangan Konektivitas Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Mustafa, persetujuan rights issue untuk BNI masih disertai syarat. BNI hanya bisa melakukan rights issue tahun 2010 jika proses audit laporan keuangannya diselesaikan paling akhir 15 Oktober 2010. Itu perlu karena laporan BNI yang paling akhir masih menggunakan data September 2010.

”Kami beri waktu hingga 15 Oktober 2010. Kalau tidak (selesai), lepas (kesempatan rights issue habis bagi BNI). Tanggal 15 atau tidak sama sekali. BNI sudah menyanggupi dan sudah menandatanganinya,” ungkap Mustafa.

Adapun kesempatan bagi Bank Mandiri sudah dipastikan pada tahun 2011 meskipun waktu tepatnya tidak diungkapkan.

”Sementara ini kami juga sudah memastikan porsi asing pada pembelian saham baru BNI adalah 45 persen asing dan 55 persen lokal. Untuk Mandiri, kami tentukan nanti,” ungkapnya.

Bank BNI berniat menawarkan 3,37 miliar lembar saham kepada publik untuk mendapatkan dana Rp 8 triliun sampai Rp 11 triliun.

Sementara Bank Mandiri menawarkan 2,36 miliar lembar saham dari 20,9 miliar saham dan diperkirakan akan meraup dana Rp 10 triliun sampai Rp 15 triliun dari pasar.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng di Jakarta, kemarin, menegaskan, rencana rights issue oleh Bank BNI dan Bank Mandiri sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan pada tahun 2010. Jika keduanya melepas saham pada tahun yang sama, harga jual sahamnya menjadi tidak maksimal karena ditekan pasar.

Menurut Melchias, rights issue sangat bergantung pada momentumnya sehingga hanya bisa dilakukan secara maksimal jika harga pelepasannya bagus.

Jika Bank BNI dan Bank Mandiri melakukan rights issue bersamaan, dikhawatirkan akan menyebabkan crowding out di pasar modal. Sesuai dengan jadwal, rights issue BNI bakal dilakukan pada minggu ketiga atau keempat November. Sementara rights issue Mandiri dijadwalkan Februari 2011.

”Bayangkan jika BNI jadi melepas sekitar Rp 8 triliun dan Mandiri Rp 12 triliun, akan ada saham baru senilai Rp 20 triliun di pasar secara bersamaan. Itu jumlah yang sangat besar. Penerbit saham lain tidak akan kebagian,” katanya.

Momentum yang baik

Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono mengatakan, rights issue BNI pada bulan-bulan ini merupakan momentum yang sangat bagus. Dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang saat ini mengarah ke 3.600 (saat ini IHSG pada posisi 3.569,5), situasi sangat kondusif.

”Manajemen BNI tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memenuhi semua persyaratan. Kalau sampai tertunda, belum tentu pasar akan bullish (bergairah) seperti sekarang ini karena selalu ada potensi terjadi aksi ambil untung (profit taking), di mana investor melepaskan semua sahamnya guna mendapatkan keuntungan (gain),” ujar Tony.

Namun, tambahnya, dengan derasnya modal masuk (capital inflow) yang bisa dideteksi dari cadangan devisa yang terus meningkat dan sekarang ini mencapai 86 miliar dollar AS, serta tren penguatan IHSG tampaknya masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini. ”Jadi, BNI tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas, bahkan mungkin platinum, yang langka ini,” ujarnya.

Pihak Mandiri berharap BNI bisa memenuhi jadwal yang ada. Jika tidak, akan merusak harga karena diskon harga meningkat. Apabila keadaan ini terjadi, bukan mustahil pemilik modal juga akan meminta diskon saat rights issue Bank Mandiri.

Perkiraan yang ada, apabila BNI memenuhi waktu dan jadwal yang ada, proses book building sudah bisa dilakukan pada minggu ketiga Oktober sampai dengan minggu kedua November 2010. Rapat Umum Pemegang Saham BNI bisa dilakukan pada pekan kedua November untuk menyetujui rights issue.

Karena Pemerintah Tidak Bisa Mengatasi Kini Konsumen Diharapkan Tidak Membeli Kayu Illega

Konsumen di seluruh dunia harus berhenti membeli kayu tropis yang tidak jelas asalnya untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar. Program pemberantasan pembalakan liar bakal sia-sia selama pasar masih menyerap kayu tropis ilegal.

Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (4/10).

”Kami mewajibkan pengelolaan hutan dan industri perkayuan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memastikan legalitas produk. Kami juga meminta negara lain memiliki komitmen yang sama untuk memberantas pembalakan liar dengan tidak menampung kayu yang tidak jelas asal-usulnya dan jangan cuma bisa mengkritik Indonesia,” ujar Zulkifli.

Ketika melakukan kunjungan kerja ke China bulan lalu, ujar Menhut, pihaknya menemukan masih ada perusahaan yang mengimpor kayu merbau bulat dari Malaysia dan Singapura.

Temuan ini sungguh mengejutkan karena Malaysia dan Singapura tidak memproduksi kayu merbau.

”(Kayu) merbau hanya ada di Papua. Bagaimana bisa kedua negara itu mengekspor kayu merbau gelondongan?” keluh Menhut.

Sejak 1 September 2010, SVLK efektif berlaku sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/2009.

Semua pemangku kepentingan kehutanan, terutama pengusaha pengolahan kayu, wajib menerapkan SVLK untuk menjamin legalitas produk yang lestari. Industri yang mendapat sertifikat SVLK dari Menhut adalah PD Sinar Agung (Tangerang), PT Karya Guna Ekatama (Pasuruan), dan PT Tanjung Timberindo Industry (Deli Serdang).

Ketua Badan Revitalisasi Industri Kehutanan Soewarni mengatakan, akuntabilitas dan transparansi SVLK bisa meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pada tahun 2010, ekspor kayu pertukangan dan kayu lapis bisa mencapai 2 miliar dollar AS. ”SVLK dapat membuktikan tuduhan organisasi asing bahwa industri kayu nasional sebagian besar menggunakan bahan baku kayu ilegal tidak benar,” ujarnya.

Cagar karbon

Di tempat terpisah, produsen pulp terbesar Indonesia, Asia Pulp and Paper (APP), meluncurkan cagar karbon Kampar seluas 15.640 hektar di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Areal itu adalah konsesi hutan tanaman industri PT Putra Riau Perkasa (PRP), yang berafiliasi ke APP, di Semenanjung Kampar.

Acara ini dihadiri antara lain Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, dan Gubernur Riau Rusli Zaenal.

Rachmat berharap cagar karbon Kampar bisa menjawab organisasi nonpemerintah, seperti WWF, Greenomics Indonesia, dan Greenpeace, yang kritis mendesak perlindungan hutan.

Direktur Kelestarian APP Aida Greenbury menegaskan, APP menciptakan program investasi komunitas yang diarahkan pada akar masalah lingkungan.

Chief Executive Officer Carbon Conservation, pelaksana cagar karbon Kampar, Dorjee Sun mengatakan, ini proyek pertama yang dilaksanakan swasta.

Namun, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mempertanyakan proyek ini. Menurut dia, secara legal izin hutan tanaman industri adalah pembangunan hutan tanaman.

”Jika pemegang izin tak membangun HTI, dia harus mengembalikan lahan kepada pemerintah,” ujar Elfian.