Pages - Menu

Monday, October 14, 2024

Rp 500 Triliun Per Tahun Habis Untuk Subsidi BBM Pemobil

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadalia menyoroti lifting minyak Indonesia yang masih rendah. Padahal, sekitar tahun 1996-1997 Indonesia mencatatkan lifting minyak hingga 1,6 juta barel per hari.

"Kita tahu bahwa 30 tahun lalu, tahun 1996-1997, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barrel per day, dengan kontribusi kepada pendapatan negara itu sekitar 40-50 persen," kata Bahlil di Jakarta

Namun angka lifting terus menurun tiap tahun, meski sempat naik lagi pada tahun 2008 sekitar 800-900 ribu barel per hari. Angkanya turun lagi dan menjadi sekitar 600 ribu barel per hari saat ini.

Padahal kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih dari kebutuhan itu lantas harus diisi dari impor.

"Produksi minyak kita itu tinggal 600.000 barat per day, dan konsumsi kita, itu 1.600.000 barat per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900 ribu sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi tahun 1997, kita export, sekarang berbalik, kita impor dengan jumlah yang sama," bebernya.

"Kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada keberatan energi," sambung Bahlil.

Ia juga menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun per tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," terang Bahlil.

Bahlil menjelaskan, solusi untuk permasalahan itu adalah penerapan teknologi Teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) untuk meningkatkan lifting. Kemudian mengaktifkan kembali sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi terkini terkait industri minyak Indonesia. Menurutnya, kondisi saat ini kebalikan dari tahun 1996-1997.

Bahlil mengatakan, saat ini Indonesia impor hingga 1 juta barel minyak per hari (BOPD) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Padahal dulu Indonesia bisa ekspor 1 juta barel minyak per hari.

"Jadi kalau (tahun) 96-97 kita ekspor 1 juta barel, di 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Bahlil menyebut, kondisi ini terjadi karena lifting minyak di dalam negeri terus menurun, yakni hanya 600 ribu barel minyak per hari pada 2023. Di sisi lain, konsumsi semakin bertambah yakni 1,6 juta barel per hari.

"Di 30 tahun terakhir, tahun 1996-1997, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day dan konsumsi kita itu 600-700 ribu barel per day. Saat itu 40-50% pendapatan negara bersumber kepada oil and gas, pada saat itu makanya kita masuk negara OPEC. Jadi terbalik 30 tahun lalu antara lifting dan ekspor, berbalik dengan lifting dan impor di 2023," tutur Bahlil.

Selain karena sumber migas Indonesia banyak yang sudah tua, Bahlil menyebut penurunan produksi terjadi salah satunya karena regulasi.

"Reformasi, kemudian terjadi perubahan aturan, Pertamina tidak lagi di bawah presiden, kemudian Pertamina didorong di bawah kementerian BUMN. Apa yang terjadi? Lifting kita turun terus, di samping memang sumur-sumur kita sudah lama, tetapi regulasi memang salah satu yang membuat persoalan ini," imbuhnya.

"Makanya di hampir setiap pembahasan APBN, makro ekonomi selalu berbicara tentang berapa harga ICP dan berapa lifting kita. Di saat bersamaan, harga minyak dunia sejak perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah itu fluktuatif," tambahnya.

Friday, October 11, 2024

Dengan IQ Rerata 80 ... Indonesia Optimis Bisa Jadi Negara Superpower

 Konsep Abad Asia tak henti-hentinya digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini. Kali ini orang nomor satu di Indonesia itu memamerkan konsep tersebut di depan para bos-bos perusahaan di Indonesia dalam gelaran Kompas 100 CEO Forum.

Kemajuan ekonomi, budaya, dan politik bakal bergeser ke Benua Asia dari negara-negara barat di abad ini. Itu lah intisari dari Abad Asia yang digaungkan Jokowi.

Nah di tengah Abad Asia, Jokowi memaparkan Indonesia bakal menjadi negara maju yang besar bersama dengan China dan India. Tiga negara ini digadang-gadang bakal menjadi kekuatan ekonomi baru bagi dunia.

"Kita masuk Abad Asia, Abad Asia kita berada di dalamnya dan diperkirakan ada 3 negara jadi kekuatan ekonomi baru. China, India, dan Indonesia. Kita masuk di sana! Tapi hati-hati tidak gampang untuk menuju ke situ," ungkap Jokowi dalam acara yang disiarkan langsung dari IKN Kalimantan Timur

Untuk bisa jadi kekuatan ekonomi baru, Jokowi bilang tantangan Indonesia memang tidak mudah. Lantas apa yang bisa dilakukan Indonesia, khususnya di tengah transisi kepemimpinan menuju pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

Jokowi mengatakan Indonesia harus terus mempercepat pertumbuhan ekonominya. Dia pun menyinggung soal target pertumbuhan ekonomi 8% yang seringkali dipaparkan presiden terpilih Prabowo Subianto, hal ini diyakininya harus bisa tercapai bila Indonesia mau memanfaatkan Abad Asia untuk jadi kekuatan baru.

Bila Prabowo berhasil mencapai target tersebut, maka pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia bisa melonjak ke level US$ 8.000-12.000 per tahun. Target besarnya sendiri di 2045, pendapatan per kapita Indonesia bisa menyentuh US$ 23.000 lebih per tahun.

"Kalau kita mau ngebut apalagi ada target presiden terpilih Prabowo Subianto menuju growth 8%, lima tahun ke depan diperkirakan pendapatan per kapita kita bisa di atas US$ 8.000, lima tahun berikutnya berada di angka US$ 11.000-12.000," papar Jokowi.

Jokowi sendiri memiliki keyakinan Prabowo Subianto yang akan memimpin Indonesia mulai akhir bulan ini dapat menggapai cita-cita tersebut. Yang perlu dimiliki Prabowo adalah keberanian memutuskan dan perhitungan rencana dengan rinci lengkap dengan data-data pendukung.

"Saya meyakini Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto mampu membawa kita semua menuju ke angka yang kita sampaikan tadi," tegas Jokowi.

Indonesia Dulu Kuasai 20 Persen Industri Sepatu Dunia ... Setelah Muncul AI Kini Tinggal 2 Persen

 Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Unilever Jual Rugi 4 Pabrik Di Russia

 Unilever telah menjual unit usahanya di Rusia kepada pengusaha lokal Arnest Group. Hal tersebut diumumkan pihak perusahaan.

Produsen sabun Dove dan mayones Hellman itu mengatakan bahwa penjualan ini mencakup semua bisnis dan empat pabriknya di Rusia serta bisnisnya di Belarusia.

Kendati demikian, rincian nilai transaksi tidak diungkapkan. Media Inggris The Financial Times melaporkan penjualan tersebut bernilai 520 juta euro Eropa atau setara Rp8,87 triliun (asumsi kurs Rp17.069 per euro Eropa).

Perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut menjadi perusahaan multinasional selanjutnya yang hengkang dari Rusia sejak invasi ke Ukraina.

Sementara Arnest Group merupakan produsen parfum, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Selain hengkang dari Rusia, CEO Unilever Hein Schumacher telah mengawasi rencana untuk memisahkan bisnis es krim grup, memberhentikan hingga 7.500 pekerja, dan fokus pada 30 merek utama untuk membalikkan kinerja yang buruk selama bertahun-tahun.

Keberadaan Unilever yang terus berlanjut di Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 telah dikritik oleh para pegiat dan pemerintah Ukraina. Hal ini meskipun pada Maret 2022 Unilever menjadi perusahaan makanan besar Eropa pertama yang menghentikan impor dan ekspor dari Rusia.

"Selama setahun terakhir, kami telah mempersiapkan bisnis Unilever Rusia dengan hati-hati untuk penjualan potensial. Pekerjaan ini sangat kompleks dan melibatkan pemisahan platform TI dan rantai pasokan, serta migrasi merek ke Cyrillic," kata Schumacher dalam pernyataan resmi, melansir CNN.

B4Ukraina, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil yang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan Barat untuk memutuskan hubungan dengan Rusia, menyambut baik keputusan Unilever untuk menjual aset-asetnya dan menyerukan agar perusahaan-perusahaan global lainnya melakukan hal yang sama.

Sementara, Kremlin menuntut diskon setidaknya 50 persen untuk kesepakatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang disebutnya "tidak bersahabat", negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Sayangnya, Arnest Group tidak segera memberikan komentar.

Berdasarkan analis Reuters, eksodus perusahaan-perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan-perusahaan asing lebih dari US$107 miliar atau Rp1.669,78 triliun (asumsi kurs Rp15.605 per dolar AS) dalam bentuk kerugian dan kehilangan pendapatan.

Danone pada awal 2024 mengatakan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari regulator untuk melepas aset-asetnya di Rusia, dengan kerugian sebesar US$1,3 miliar atau Rp20,28 triliun.

Pendirian Badan Usaha Family Office Bebas Pajak Diganjal Kementerian

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan family office di Indonesia terkendala oleh salah satu kementerian. Namun, ia tidak menyebutkan kementerian yang dimaksud.

Padahal, pembangunan family office disebut sudah mendapat restu presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Koordinasi antar kementerian/lembaga itu kadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih beliau mengatakan 'bang setuju'. Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut pun menyayangkan Malaysia justru jadi lebih dulu mengumumkan pembangunan family office. Padahal, kata Luhut, 28 ribu orang kaya berpotensi menyimpang uangnya di Indonesia. Ia pun mengatakan telah bertemu dengan orang-orang kaya itu di Bali.

Tak hanya itu, Luhut juga menurunkan tim untuk mempelajari family office di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Namun, pendirian family office justru terkendali di satu kementerian. Kendati demikian, ia optimistis Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan family office.

"Saya bilang presiden terpilih dua minggu lalu, saya bilang begini 'Mr president look at Malaysia mendahului kita'. (Prabowo bilang) 'udah bang kita cepatkan'. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Adapun family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Daftar 15 Bank Yang Dicabut Izinnya Oleh OJK per Oktober 2024

 Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya.

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital

2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

4. PT BPR Bank Jepara Artha

5. PT BPR Dananta

6. PT BPRS Saka Dana Mulia

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

8. PT BPR Sembilan Mutiara

9. PT BPR Aceh Utara

10. PT BPR EDCCASH

11. Perumda BPR Bank Purworejo

12. PT BPR Bank Pasar Bhakti

13. PT BPR Madani Karya Mulia

14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Thursday, October 10, 2024

3 Perusahaan Krypto Didakwa Karena Curi Uang 391 Milyar

 Tiga perusahaan kripto dan 15 orang didakwa terlibat kasus dugaan penipuan besar dan manipulasi pasar di Amerika Serikat (AS) hingga jutaan dolar AS.

Perusahaan yang dituntut adalah Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Dalam kasus ini, FBI menyita lebih dari US$25 juta atau setara dengan Rp391,75 miliar (asumsi kurs Rp15.670 per dolar AS) yang berbentuk aset kripto.

Para pemimpin ketiga perusahaan serta karyawan mereka didakwa terlibat dalam serangkaian perdagangan palsu (wash trading) yang bertujuan meningkatkan volume peradangan token kripto secara artifisial sebelum menjualnya.

"Ini adalah kasus di mana teknologi baru, yakni kripto, bertemu dengan modus penipuan lama, yakni skema 'pump and dump,' yang sudah ada sejak awal pasar saham," ujar Penjabat Jaksa AS, Joshua Levy dalam konferensi pers, Rabu (9/10) dikutip Reuters.

Levy menjelaskan para terdakwa secara sengaja menipu investor dengan menciptakan lonjakan volume perdagangan palsu, sebelum menjual aset tersebut. Akibatnya, para investor pun rugi.

Salah satu perusahaan terbesar yang terlibat dalam skema ini, Saitama, dilaporkan perusahaan ini memiliki nilai US$7,5 miliar atau Rp117,5 triliun setelah pimpinan perusahaan tersebut memanipulasi perdagangan tokennya secara diam-diam menjualnya.

CEO Saitama, Manpreet Kohli ditangkap di Inggris sementara lima karyawan lainnya juga diseret ke pengadilan. Tiga dari mereka telah mengaku bersalah.

Selain itu, CEO Gotbit Aleksei Andriunin yang tinggal di Rusia dan Portugal, juga didakwa ataas keterlibatannya dalam manipulasi pasar.

Andirunin ditangkap di Portugal dan dua karyawan perusahaan Gotbit di Rusia juga didakwa.

Untuk membongkar kasus ini, FBI membentuk perusahaan kripto palsu bernama NexFundAI, yang memiliki token di blockchain Ethereum.

Perusahaan ini digunakan sebagai alat penyelidikan untuk mengungkap tindakan manipulasi yang dilakukan oleh ZM Qunt, CLS Global, dan MyTrade.

Token tersebut dipantau dengan hati-hati oleh FBI untuk memastikan tidak ada investor ritel yang tertipu sebelum perdagangan token tersebut dinonaktifkan.

Selain tuntutan pidana, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) juga mengajukan tuntutan perdata terkait kasus manipulasi perdagangan kripto tersebut.