Sentimen Merosot Tetapi Investor Tetap Optimistis

Sekalipun aliran modal asing mengalir masuk belakangan ini, sentimen investor di Indonesia terhadap perekonomian dalam negeri pada triwulan III-2010 merosot. Namun, para investor tetap optimistis perekonomian dalam negeri akan membaik pada triwulan IV-2010.

Demikian survei ING, institusi keuangan global asal Belanda, yang diumumkan Jumat (22/10). ING yang menawarkan jasa perbankan, investasi, dan asuransi di lebih dari 40 negara ini melakukan survei dengan mewawancarai 3.775 responden di 12 pasar Asia Pasifik.

Hasil survei menunjukkan, sentimen investor di Indonesia terhadap perekonomian dalam negeri turun 4 persen, dari 140 pada triwulan II-2010 menjadi 135 pada triwulan III-2010. Meski demikian, mayoritas atau 75 persen dari mereka yakin kondisi ekonomi Indonesia akan membaik pada triwulan IV-2010.

Chief Economist ING Tim Condon mengatakan, pergerakan negatif sentimen investor dari triwulan II ke triwulan III pada umumnya disebabkan oleh lonjakan inflasi. Banjir menghambat suplai makanan pada Juni dan menyebabkan naiknya harga makanan.

”Saat inflasi di Indonesia melampaui 6 persen, para investor menaruh perhatian atas kemungkinan meningkatnya suku bunga yang pada akhirnya menjurus kepada kecemasan terhadap pasar saham dan pasar obligasi pemerintah,” kata Condon. Dia memperkirakan, pada Oktober 2010 inflasi Indonesia akan berkisar di angka 6 persen dan tetap pada kisaran tersebut pada akhir tahun.

Melihat Potensi Industri Pembiayaan

Farid Abdurrahman

Kinerja industri pembiayaan meningkat secara signifikan sepanjang tahun ini setelah sempat tersendat krisis finansial global pada tahun 2009. Di samping menunjukkan pertumbuhan yang baik, industri pembiayaan juga menghadapi tantangan dari persaingan yang semakin ketat dan penjualan otomotif yang semakin jenuh.

Lalu, bagaimanakah potensi pertumbuhan industri pembiayaan ke depan?

Tabel 1 menunjukkan, nilai pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan per Agustus mencapai Rp 175,17 triliun. Dari total itu, pembiayaan terbesar masih didominasi pembiayaan konsumen yang mencakup 68,8 persen.

Kemudian disusul pembiayaan untuk leasing atau sewa guna usaha yang sebesar 29,5 persen. Sementara itu, porsi pembiayaan untuk factoring atau anjak piutang dan kartu kredit masing-masing hanya 1,2 persen dan 0,5 persen dari total pembiayaan.

Sekitar 90 persen pembiayaan konsumen disalurkan untuk pembiayaan kredit kepemilikan otomotif yang meliputi pembiayaan untuk kredit kepemilikan sepeda motor dan mobil, baik yang baru maupun bekas.

Besarnya porsi pembiayaan kredit kepemilikan otomotif ini mendorong peningkatan kinerja penjualan otomotif secara nasional. Begitu pula sebaliknya, perkembangan industri otomotif nasional secara signifikan memengaruhi kinerja industri pembiayaan secara keseluruhan karena penjualan otomotif secara kredit memiliki porsi besar.

Gambar 1 menunjukkan, ada korelasi antara penjualan otomotif dan pertumbuhan nilai pembiayaan. Pertumbuhan nilai pembiayaan mengalami penurunan seiring penurunan penjualan otomotif sejak September 2008 sampai kuartal I-2009.

Penjualan otomotif kemudian mulai pulih sejak semester II- 2009 di saat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami tren penurunan.

Pada tahun 2010, penjualan otomotif melanjutkan tren peningkatan ketika BI Rate mencapai level terendah, yakni 6,5 persen. Pada saat yang sama, pertumbuhan nilai pembiayaan pun mengalami tren kenaikan.

Pembiayaan otomotif

Secara agregat, nilai pembiayaan sejak awal tahun sampai Agustus 2010 mengalami kenaikan 23 persen seiring meningkatnya penjualan otomotif nasional.

Penjualan sepeda motor dan mobil dari awal tahun sampai Agustus masing-masing 5,03 juta unit dan 513.060 unit. Itu meningkat dibandingkan total penjualan pada periode yang sama tahun 2009 sebesar 3,72 juta unit sepeda motor dan 298.130 unit mobil.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memperkirakan penjualan sepeda motor tahun 2010 sekitar 7 juta unit. Sementara Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia memperkirakan 675.000 unit mobil baru akan terjual di sepanjang tahun ini.

Kinerja penjualan otomotif yang meningkat mendorong peningkatan nilai pembiayaan. Kegiatan pembiayaan tersebut membutuhkan dukungan dana yang bersumber dari modal sendiri dan juga pendanaan dari pihak lain yang besar.

Pada Agustus, posisi pendanaan mencapai Rp 146,39 triliun, meningkat 27 persen dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 115,56 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar 68 persen dari nilai pembiayaan didanai dari pinjaman bank, penerbitan obligasi biasa dan obligasi subordinasi, serta pendanaan dari pihak lain.

Pendanaan yang diperoleh dari pasar obligasi memiliki cost of fund (biaya dana) yang lebih rendah daripada pinjaman dari bank. Kecuali perusahaan pembiayaan yang berafiliasi dengan bank tentunya mendapatkan fasilitas pinjaman khusus dengan cost of fund yang lebih menarik.

Namun kenyataannya, meskipun cost of fund obligasi lebih rendah, porsi pembiayaan yang bersumber dari obligasi jauh lebih rendah daripada pinjaman bank. Pada Agustus, pendanaan yang berasal dari pinjaman bank mendominasi sekitar 79 persen dari total pendanaan perusahaan pembiayaan.

Sementara pendanaan yang bersumber dari obligasi dan obligasi subordinasi hanya 11 persen. Besarnya porsi pendanaan yang bersumber dari pinjaman bank dibandingkan dengan obligasi dan obligasi subordinasi disebabkan oleh jauhnya perbedaan daya serap antara perbankan dan pasar obligasi.

Hal ini tecermin dari jumlah pinjaman yang disalurkan perbankan dalam mata uang rupiah yang mencapai Rp 1.422,12 triliun pada Agustus.

Sedangkan daya serap pasar obligasi yang tecermin dari outstanding obligasi korporasi hanya Rp 103,82 triliun.

Namun, perusahaan pembiayaan memanfaatkan cost of fund yang rendah dari pendanaan obligasi pada saat suku bunga turun. Tahun 2007, ketika rata-rata BI Rate turun dari 11,8 persen ke 8,6 persen, posisi pendanaan melalui obligasi meningkat 30 persen.

Begitu pula pada tahun 2009 dan 2010 ketika BI Rate mengalami tren penurunan, pendanaan melalui obligasi naik 15 persen pada tahun 2009 dan 11 persen pada Agustus 2010.

Sebaliknya, tahun 2006 dan 2008 ketika rata-rata suku bunga BI Rate meningkat masing- masing menjadi 11,83 persen dan 8,66 persen, pendanaan melalui obligasi mengalami penurunan 2 persen tahun 2006 dan 8 persen tahun 2008.

Hal ini terjadi karena cost of fund dari obligasi mengalami peningkatan seiring meningkatnya BI Rate. Cost of fund pendanaan melalui obligasi yang tecermin dari rata-rata terboboti kupon obligasi yang diterbitkan perusahaan pembiayaan pada tahun ini merupakan yang paling rendah, yakni 10 persen.

Sebagai perbandingan, rata- rata terboboti kupon obligasi yang diterbitkan tahun 2009 sebesar 14 persen, sementara tahun 2008 sebesar 11 persen.

Ketersediaan pinjaman bank dan pasar obligasi untuk pendanaan kemungkinan bukan menjadi masalah bagi perusahaan pembiayaan sepanjang mampu mempertahankan net interest margin-nya.

Bagi perbankan, penyaluran pinjaman kepada perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR). Namun, penyaluran dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan itu dalam bentuk pembiayaan kemungkinan yang akan menjadi tantangan.

Ini disebabkan bertambah jenuhnya penjualan sepeda motor dan semakin ketatnya persaingan dalam pembiayaan kredit kepemilikan otomotif, apalagi pada saat suku bunga rendah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2008, populasi sepeda motor mencapai 47,68 juta unit. Sementara populasi penduduk Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan sekitar 231 juta orang sehingga rasio populasi sepeda motor dan penduduk di Indonesia satu berbanding lima. Dengan kata lain, satu dari lima orang Indonesia memiliki satu sepeda motor.

Di lain pihak, populasi penduduk terhadap populasi mobil masih sebesar satu mobil berbanding 23 orang.

Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan beberapa perusahaan pembiayaan akan mengembangkan pembiayaan konsumen di daerah-daerah yang pasarnya masih belum jenuh dan berpotensi besar mampu meningkatkan pembiayaan perusahaan.

Adapun perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor kemungkinan akan melakukan ekspansi ke pembiayaan kredit kepemilikan mobil.

Hal ini tentunya akan meningkatkan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan pembiayaan mengingat harga mobil jauh lebih mahal daripada harga sepeda motor. Dengan demikian, nilai pembiayaan untuk penambahan satu mobil akan setara dengan penambahan 10 sepeda motor.

Industri pembiayaan juga masih memiliki potensi peningkatan dari aktivitas pembiayaan dalam bentuk anjak piutang dan sewa guna usaha.

Sejak tahun 2006, nilai pembiayaan untuk anjak piutang mengalami peningkatan rata-rata 22 persen. Sementara pembiayaan sewa guna usaha tumbuh rata-rata 13 persen.

Sejalan dengan membaiknya ekonomi dan peningkatan harga komoditas, diharapkan peningkatan permintaan alat-alat berat di industri pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan transportasi mampu mendorong pertumbuhan aktivitas pembiayaan sewa guna usaha.

Industri pembiayaan masih memiliki potensi untuk tumbuh, khususnya dalam pembiayaan otomotif. Potensi pertumbuhan pembiayaan juga masih terbuka lebar dari aktivitas sewa guna usaha dan anjak piutang.

Farid Abdurrahman Analis Pasar Obligasi Danareksa

Jebakan Gelembung Finansial

Optimisme, nyaris tidur dalam dua belas tahun terakhir. Namun, beberapa bulan terakhir ini optimisme ini mulai muncul. Minat mengenai Indonesia begitu besar.

Arus modal masuk begitu deras, rupiah menguat begitu tajam, pasar modal dan obligasi begitu bergairah. Dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, pertemuan dengan para investor di AS, dan presentasi saya di Harvard University beberapa waktu lalu, saya merasakan optimisme dan minat yang begitu besar akan Indonesia.

Sesuatu yang begitu lama absen. Namun, di tengah Indonesia yang bergelora ini saya ingin mengingatkan: ada potensi dalam perkembangan global yang sangat serius dan bisa mengganggu Indonesia.

Kebijakan bunga rendah di negara maju tampaknya masih akan terus berlangsung. Begitu banyak likuiditas global yang tersedia yang akan mencari balas jasa yang tinggi di pasar modal dan obligasi. Akibatnya arus modal akan mengalir deras ke emerging markets (EM), termasuk Indonesia. Perlu diingat, sumber dari arus modal masuk kali ini adalah sisi suplai: bunga rendah di negara maju. Itu sebabnya, penanganannya agak berbeda.

Sayangnya, kita tak terbiasa menangani ini, menangani problem yang enak. Saya sebut problem enak karena mengelola arus modal masuk lebih menyenangkan ketimbang arus modal keluar. Namun, perlu diingat, arus modal yang mengalir dahsyat ini berisiko menimbulkan gelembung dahsyat dalam perekonomian. Ini dapat mengganggu perekonomian kita.

Dalam teori ekonomi dikenal istilah trinitas yang tak suci atau trinitas yang mustahil. Maksudnya, sebuah negara tak mungkin menjalankan tiga kebijakan sekaligus: menjaga nilai tukar, arus modal bebas, dan kebijakan moneter yang independen.

Kita dapat mempertahankan nilai tukar dengan kebijakan moneter yang independen, tetapi harus memberlakukan kontrol terhadap arus modal, atau kita dapat membiarkan arus modal bebas bergerak dengan tetap menjaga kebijakan moneter yang independen, tetapi harus membiarkan nilai tukar mengambang.

Atau kemungkinan terakhir adalah memiliki arus modal bebas, nilai tukar yang tetap, tetapi mengorbankan kemampuan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Di sinilah masalah yang akan dihadapi BI dan pemerintah. Jika arus modal masuk terjadi sangat deras, kebijakan makro akan dibatasi oleh trinitas yang tak suci itu. BI dan pemerintah harus memilih kebijakan, sayangnya tiap kebijakan memiliki biaya dan risiko yang tidak kecil.

Ada beberapa pilihan yang dapat diambil. Pertama, membiarkan arus modal masuk. Implikasinya, rupiah akan sangat kuat. Sektor ekspor—terutama manufaktur padat karya—akan terpukul dan penciptaan lapangan kerja akan terganggu. Risiko penyakit Belanda muncul dan tekanan inflasi meningkat. Padahal tahun depan, kita harus berhati-hati dengan kenaikan harga pangan. BI juga sulit mengatasi inflasi dengan menaikkan bunga karena menaikkan bunga mendorong arus modal masuk kian besar.

Kedua, melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah dan mengakumulasi cadangan devisa. Sayangnya, biayanya sangat mahal. Lihat saja balas jasa dari T-bills AS yang nyaris 0 persen, sedangkan tingkat bunga SBI di atas 6 persen. Artinya, untuk setiap unit dollar AS yang diintervensi BI, setidaknya ada biaya 6 persen. Bisa dibayangkan jika BI melakukan intervensi dan mengakumulasi cadangan devisa neraca BI akan tertekan.

Ketiga, melakukan restriksi terhadap arus modal masuk. Brasil mulai menerapkan Tobin Tax, atau pajak atas arus modal jangka pendek. Beberapa negara mulai mengambil opsi pengaturan atas arus modal. Beberapa bulan lalu BI menerapkan peraturan yang mengharuskan investor memegang SBI setidak-tidaknya 1 bulan.

Saya kira langkah BI tepat. Melihat deras dan masih panjangnya arus modal mengalir, perlu dipikirkan kemungkinan penggunaan instrumen administratif atau akuntansi untuk mengurangi tekanan arus modal masuk ini. Dalam diskusi dengan Dani Rodrik dan Daniel Schydlowsky di Harvard University minggu lalu, mereka mengingatkan saya tentang pentingnya kreativitas pemerintah dan BI.

Memang ada risiko dari pilihan ini: biaya pembiayaan jadi lebih mahal. Selain itu, apakah birokrasi kita sanggup dan cukup bersih dalam melakukan kebijakan administratif yang restriktif untuk mengurangi tekanan arus modal masuk ini. Ini harus dipertimbangkan masak-masak.

Keempat, mengurangi defisit anggaran agar ada ruang menurunkan bunga. Namun, dengan kondisi kebutuhan infrastruktur amat penting, apakah pilihan kebijakan ini tepat? Kita perlu stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kondisi kendala suplai, pertumbuhan ekonomi tak bisa didorong oleh kebijakan moneter. Karena setiap kali ekspansi moneter dilakukan, ekonomi memanas dan inflasi naik. Semua adalah pilihan sulit. Mana yang dikorbankan? Namun, bila tak berbuat apa-apa, risiko gelembung akan kian besar dan membahayakan ekonomi. Tentu kita bisa melakukan kombinasi dari semua opsi ini.

Pilihan lain adalah mempercepat pembayaran utang luar negeri. Percepatan pembayaran utang luar negeri juga akan sangat menguntungkan karena tingkat bunga yang rendah dan nilai tukar rupiah yang kuat. Yang sangat penting dilakukan adalah memanfaatkan arus modal ini bagi sektor riil. Perusahaan-perusahaan harus didorong untuk lebih banyak masuk bursa sehingga investor memiliki alternatif investasi yang lebih banyak dan risiko gelembung dapat dikurangi karena arus dana dapat dialirkan ke sektor riil.

Syaratnya: infrastruktur, iklim usaha, dan birokrasi yang baik tersedia. Apabila tidak, uang tetap berputar di sektor keuangan dan risiko gelembung meningkat. Ini tak bisa ditunda lagi. Dan ini membutuhkan bukan hanya kemauan politik, melainkan juga keberanian politik. Pemerintah harus berani tak populer. Jika kebijakan hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan dan dukungan politik, ekonomi dikorbankan. Itu sebabnya, di tengah optimisme saat ini, saya ingin mengingatkan perlunya antisipasi segera. Pilihan kebijakan makro memang terbatas karena adanya trinitas tak suci itu. Namun, bukan berarti kita diam saja. Jangan sampai terlambat. The time to repair the roof is when the sun is shining, begitu ujar JF Kennedy.

Muhammad Chatib Basri Pendiri CReco Research Institute

Undang Undang Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Harus Bebas Konflik

Para pemangku kepentingan sebaiknya memantau proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tengah berlangsung di DPR. Rancangan undang-undang tersebut harus bebas konflik kepentingan dan dapat menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Hal ini mengemuka dalam sarasehan menyongsong kelahiran Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertajuk ”Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja” di Jakarta, Senin (18/10).

Sarasehan diselenggarakan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), organisasi nonpemerintah asal Jerman yang aktif mendorong perkembangan sosial ekonomi dan demokrasi.

Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal menilai RUU BPJS versi DPR masih diskriminatif dan terbatas. Ini antara lain terlihat dari materi RUU yang tak menjamin adanya jaminan kesehatan seumur hidup kepada seluruh rakyat.

”Dalam konsep DPR, BPJS juga berfungsi ganda sebagai regulator dan operator. Padahal, semestinya BPJS berbentuk wali amanah. Proses pemilihan dewan pengawas dan direksi berlangsung transparan tanpa melibatkan DPR,” ujar Iqbal.

Iqbal, yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, menyinggung keluhan pengusaha terkait pesangon pekerja 31 kali upah sebagai faktor negatif investasi. Ia menilai, itu terjadi karena ketiadaan jaminan sosial sehingga pekerja sangat bergantung pada penghasilan mereka.

Di Malaysia, pengusaha hanya membayar pesangon pekerja lima kali upah. Namun, mereka membayar jaminan hari tua yang tinggi sehingga kalau memecat pekerja dengan masa kerja 20 tahun harus membayar kompensasi 61 kali upah.

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga, yang juga Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia, mengingatkan, jaminan sosial berbeda dengan bantuan sosial. Hingga kini, Indonesia belum melaksanakan jaminan sosial sesuai prinsip perlindungan sosial.

Ketua Harian YTKI Awaloeddin Djamin prihatin jaminan sosial Indonesia semakin tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam. ”Mari kita membuat rumusan BPJS yang baik untuk menjalankan kebijakan (UU SJSN) yang baik ini,” ujarnya

Pertamina Optimis Mendapatkan Blok Mahakam

Setelah mengakuisisi Medco Energi, PT Pertamina meneruskan aksi korporasi dengan mengincar kepemilikan di Blok Mahakam. Pertamina menargetkan bisa menguasai sebesar 15 persen kepemilikan di blok tersebut pada awal tahun 2011.

VP Komunikasi PT Pertamina Muhamad Harun, Senin (18/10) di Jakarta, mengemukakan, akuisisi Blok Mahakam akan dilakukan secara bertahap.

”Pertamina menargetkan porsi 15 persen bisa diperoleh tahun depan, kemudian secara bertahap porsi kepemilikan tersebut terus naik hingga 45 persen sebelum kontrak blok tersebut berakhir tahun 2017,” kata Harun.

Target Pertamina, lanjut Harun, adalah bisa menjadi operator di blok tersebut sebelum kontraknya berakhir pada tahun 2017.

Ia menegaskan bahwa pengambilalihan kepemilikan di Blok Mahakam akan dilakukan secara business to business, atau antarpelaku usaha.

Blok Mahakam yang berlokasi di Kalimantan Timur saat ini dimiliki oleh Total Indonesie dan Inpex Ltd. Porsi kepemilikan saat ini: Total Indonesie 50 persen dan Inpex Ltd 50 persen.

Total berstatus sebagai operator. Blok tersebut tahun lalu memasok 2,6 miliar kaki kubik gas ke Kilang Bontang di Kalimantan Timur. Sebagian besar gas tersebut diekspor ke Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan dalam bentuk gas alam cair atau liquid natural gas (LNG).

Kontrak Blok Mahakam pertama kali ditandatangani pada tanggal 31 Maret 1967 untuk masa 30 tahun. Sesuai Undang-Undang tentang Minyak dan Gas, kontrak blok bisa diperpanjang dua kali, masing-masing untuk masa 20 tahun.

Total Indonesie sebagai operator pertama kali mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun 1997.

Produsen migas asal Perancis itu telah mengajukan perpanjangan kedua. Namun, sampai saat ini pemerintah masih belum memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan kontrak itu. Alasan pemerintah adalah mempertimbangkan manfaat bagi kepentingan nasional.

Selain Pertamina yang berminat terhadap Blok Mahakam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah meminta porsi kepemilikan di Blok Mahakam.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah menjamin kepentingan investasi perusahaan di Blok Mahakam akan terjaga dalam pembicaraan perpanjangan kontrak.

Blok Mahakam menjadi incaran karena memasok sekitar 35 persen produksi gas nasional. Blok Mahakam diperkirakan masih memiliki sebanyak 11,7 persen cadangan terbukti gas nasional, atau 12,7 triliun kaki kubik (TCF).

Catatan Litbang Kompas, Blok Mahakam, yang berlokasi di lepas pantai Kalimantan Timur, mulai dieksplorasi tahun 1967 oleh Inpex Corporation Jepang, tetapi tidak menghasilkan sumber minyak ataupun gas.

Inpex lalu menggandeng Total E&P pada 1970 untuk melanjutkan eksplorasi. Tahun 1972 blok itu mulai produktif dengan ditemukannya lapangan minyak Berkapai, Handil, dan Tambora di delta Sungai Mahakam.

Sekitar 20 persen dari produksi blok itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yakni untuk Pembangkit Listrik Bontang dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Sisanya, 80 persen, diekspor ke Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Industri Otomotif Jadi Penyelamat Utama Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan industri pengolahan non-minyak dan gas pada triwulan II-2010 mencapai 4,91 persen. Realisasi pertumbuhan ini melampaui target pemerintah tahun 2010, yaitu 4,65 persen.

Pendorong utama pertumbuhan adalah industri otomotif. Pemerintah optimistis pertumbuhan industri pengolahan akan tinggi seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional.

Hal itu dikemukakan Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun dalam Laporan Pencapaian Kinerja Kementerian Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu II periode Oktober 2009- 2010 di Jakarta, Senin (18/10).

”Sampai hari ini saya melihat Kementerian Perindustrian tidak pernah mendapatkan rapor merah. Tiga bulan pertama memang bisa dimaklumi. Waktu berjalan, kita pun semakin berupaya menjauhi penilaian buruk dengan tidak bersikap santai,” ujarnya.

Dalam laporan terungkap, pada triwulan II-2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,2 persen. Sektor industri pengolahan tumbuh 4,3 persen dibandingkan periode yang sama 2009.

Pada triwulan II-2010, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan 1,1 persen pada pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,2 persen.

Meningkatnya permintaan otomotif menjadi faktor pendongkrak pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri alat angkut, mesin, dan peralatan 12,16 persen dengan target 4 persen.

Meski pertumbuhan tinggi, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi menyayangkan, hingga kini pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri dalam negeri masih sangat kecil. ”Sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk bahan mentah atau primer,” ujarnya.

Padahal, industri agro berpotensi besar untuk dikembangkan karena ketersediaan sumber bahan baku relatif besar, seperti minyak kelapa sawit, kakao, dan karet.

Indonesia adalah penghasil terbesar minyak kelapa sawit mentah (CPO) dunia dan penghasil ketiga terbesar dunia untuk kakao.

”Untuk itulah kita berupaya menarik investor guna mengembangkan industrinya di dalam negeri,” ujar Benny.

Dijelaskan, permasalahan yang dikeluhkan oleh investor, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan studi ekonomi Harvard University soal pengembangan investasi di Indonesia adalah infrastruktur.

Perubahan iklim

Di sisi lain, menurut Benny, ada persoalan iklim. Perubahan iklim yang ekstrem akhir-akhir ini memengaruhi penyediaan bahan baku industri, terutama industri yang berbasis pertanian dan perikanan.

Oleh karena itu, menurut dia, industri mulai didorong untuk melakukan penyediaan stok bahan baku. ”Apabila penyediaannya meleset 20-30 persen, industri tetap memiliki bahan baku sehingga operasional industri tidak terganggu,” ucapnya.

Untuk produksi garam, misalnya, Wakil Menteri Perindustrian mengatakan, produksi garam akan kacau-balau akibat perubahan iklim. Saat ini kebutuhan garam nasional 3 juta ton per tahun dan industri garam domestik hanya mampu memenuhi separuhnya. ”Padahal, pertumbuhan konsumsi terus naik 2 persen per tahun,” kata Alex.

Oleh karena itu, menurut Alex, impor garam harus secepatnya diantisipasi dengan swasembada garam. Konsentrasi untuk meningkatkan produksi garam nasional dilakukan di daerah Teluk Kupang dan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Diperkirakan, dari dua daerah yang memiliki musim kemarau tujuh bulan dalam setahun ini dapat dihasilkan lebih dari 3 juta ton garam per tahun.

”Lahan-lahan inilah yang paling baik untuk menggenjot produksi garam sehingga perubahan iklim yang mengacaukan kita bisa diantisipasi untuk penyediaan bahan baku,” kata Alex

Momentum Masuknya Dana Asing Dapat Dijadikan Alasan Penurunan Suku Bunga

Saat ini arus modal jangka pendek yang masuk ke Indonesia relatif deras, dan apresiasi rupiah relatif tinggi di antara mata uang lain. Seharusnya, momentum ini dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Penurunan suku bunga akan menggerakkan sektor riil.

Pendapat itu disampaikan Dradjad Wibowo dari Sustainable Development Indonesia di Jakarta, Senin (18/10). ”Tingginya lending rate (bunga pinjaman) merupakan salah satu biaya tinggi Indonesia. Ini menjadi faktor penekan daya saing Indonesia,” kata dia.

Saat ini menurut Bank Dunia, suku bunga kredit di Indonesia 13,6 persen, suku bunga simpanan 8,5 persen, dan rentang suku bunga 5,1 persen. Di China, suku bunga kredit 5,3 persen, suku bunga simpanan 2,3 persen, dan rentang suku bunga 3,1 persen

Selain dari selisih bunga, kata Dradjad, keuntungan kompetitif China daripada Indonesia didapat dari kurs. Ini karena rupiah menguat sekitar 5 persen lebih tinggi ketimbang yuan China.

Oleh karena itu, bertahap BI perlu menurunkan BI Rate (suku bunga acuan), termasuk suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kementerian Keuangan juga perlu menurunkan imbal hasil Surat Berharga Negara.

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara, suku bunga yang rendah belum tentu menaikkan perekonomian. Jepang, misalnya, suku bunganya kurang dari 1 persen. ”Tapi, ekonominya tidak juga bergerak naik,” kata dia.