Unilever Jual Rugi 4 Pabrik Di Russia

 Unilever telah menjual unit usahanya di Rusia kepada pengusaha lokal Arnest Group. Hal tersebut diumumkan pihak perusahaan.

Produsen sabun Dove dan mayones Hellman itu mengatakan bahwa penjualan ini mencakup semua bisnis dan empat pabriknya di Rusia serta bisnisnya di Belarusia.

Kendati demikian, rincian nilai transaksi tidak diungkapkan. Media Inggris The Financial Times melaporkan penjualan tersebut bernilai 520 juta euro Eropa atau setara Rp8,87 triliun (asumsi kurs Rp17.069 per euro Eropa).

Perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut menjadi perusahaan multinasional selanjutnya yang hengkang dari Rusia sejak invasi ke Ukraina.

Sementara Arnest Group merupakan produsen parfum, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Selain hengkang dari Rusia, CEO Unilever Hein Schumacher telah mengawasi rencana untuk memisahkan bisnis es krim grup, memberhentikan hingga 7.500 pekerja, dan fokus pada 30 merek utama untuk membalikkan kinerja yang buruk selama bertahun-tahun.

Keberadaan Unilever yang terus berlanjut di Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 telah dikritik oleh para pegiat dan pemerintah Ukraina. Hal ini meskipun pada Maret 2022 Unilever menjadi perusahaan makanan besar Eropa pertama yang menghentikan impor dan ekspor dari Rusia.

"Selama setahun terakhir, kami telah mempersiapkan bisnis Unilever Rusia dengan hati-hati untuk penjualan potensial. Pekerjaan ini sangat kompleks dan melibatkan pemisahan platform TI dan rantai pasokan, serta migrasi merek ke Cyrillic," kata Schumacher dalam pernyataan resmi, melansir CNN.

B4Ukraina, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil yang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan Barat untuk memutuskan hubungan dengan Rusia, menyambut baik keputusan Unilever untuk menjual aset-asetnya dan menyerukan agar perusahaan-perusahaan global lainnya melakukan hal yang sama.

Sementara, Kremlin menuntut diskon setidaknya 50 persen untuk kesepakatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang disebutnya "tidak bersahabat", negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Sayangnya, Arnest Group tidak segera memberikan komentar.

Berdasarkan analis Reuters, eksodus perusahaan-perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan-perusahaan asing lebih dari US$107 miliar atau Rp1.669,78 triliun (asumsi kurs Rp15.605 per dolar AS) dalam bentuk kerugian dan kehilangan pendapatan.

Danone pada awal 2024 mengatakan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari regulator untuk melepas aset-asetnya di Rusia, dengan kerugian sebesar US$1,3 miliar atau Rp20,28 triliun.

Pendirian Badan Usaha Family Office Bebas Pajak Diganjal Kementerian

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan family office di Indonesia terkendala oleh salah satu kementerian. Namun, ia tidak menyebutkan kementerian yang dimaksud.

Padahal, pembangunan family office disebut sudah mendapat restu presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Koordinasi antar kementerian/lembaga itu kadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih beliau mengatakan 'bang setuju'. Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut pun menyayangkan Malaysia justru jadi lebih dulu mengumumkan pembangunan family office. Padahal, kata Luhut, 28 ribu orang kaya berpotensi menyimpang uangnya di Indonesia. Ia pun mengatakan telah bertemu dengan orang-orang kaya itu di Bali.

Tak hanya itu, Luhut juga menurunkan tim untuk mempelajari family office di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Namun, pendirian family office justru terkendali di satu kementerian. Kendati demikian, ia optimistis Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan family office.

"Saya bilang presiden terpilih dua minggu lalu, saya bilang begini 'Mr president look at Malaysia mendahului kita'. (Prabowo bilang) 'udah bang kita cepatkan'. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Adapun family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Daftar 15 Bank Yang Dicabut Izinnya Oleh OJK per Oktober 2024

 Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya.

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital

2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

4. PT BPR Bank Jepara Artha

5. PT BPR Dananta

6. PT BPRS Saka Dana Mulia

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

8. PT BPR Sembilan Mutiara

9. PT BPR Aceh Utara

10. PT BPR EDCCASH

11. Perumda BPR Bank Purworejo

12. PT BPR Bank Pasar Bhakti

13. PT BPR Madani Karya Mulia

14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

3 Perusahaan Krypto Didakwa Karena Curi Uang 391 Milyar

 Tiga perusahaan kripto dan 15 orang didakwa terlibat kasus dugaan penipuan besar dan manipulasi pasar di Amerika Serikat (AS) hingga jutaan dolar AS.

Perusahaan yang dituntut adalah Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Dalam kasus ini, FBI menyita lebih dari US$25 juta atau setara dengan Rp391,75 miliar (asumsi kurs Rp15.670 per dolar AS) yang berbentuk aset kripto.

Para pemimpin ketiga perusahaan serta karyawan mereka didakwa terlibat dalam serangkaian perdagangan palsu (wash trading) yang bertujuan meningkatkan volume peradangan token kripto secara artifisial sebelum menjualnya.

"Ini adalah kasus di mana teknologi baru, yakni kripto, bertemu dengan modus penipuan lama, yakni skema 'pump and dump,' yang sudah ada sejak awal pasar saham," ujar Penjabat Jaksa AS, Joshua Levy dalam konferensi pers, Rabu (9/10) dikutip Reuters.

Levy menjelaskan para terdakwa secara sengaja menipu investor dengan menciptakan lonjakan volume perdagangan palsu, sebelum menjual aset tersebut. Akibatnya, para investor pun rugi.

Salah satu perusahaan terbesar yang terlibat dalam skema ini, Saitama, dilaporkan perusahaan ini memiliki nilai US$7,5 miliar atau Rp117,5 triliun setelah pimpinan perusahaan tersebut memanipulasi perdagangan tokennya secara diam-diam menjualnya.

CEO Saitama, Manpreet Kohli ditangkap di Inggris sementara lima karyawan lainnya juga diseret ke pengadilan. Tiga dari mereka telah mengaku bersalah.

Selain itu, CEO Gotbit Aleksei Andriunin yang tinggal di Rusia dan Portugal, juga didakwa ataas keterlibatannya dalam manipulasi pasar.

Andirunin ditangkap di Portugal dan dua karyawan perusahaan Gotbit di Rusia juga didakwa.

Untuk membongkar kasus ini, FBI membentuk perusahaan kripto palsu bernama NexFundAI, yang memiliki token di blockchain Ethereum.

Perusahaan ini digunakan sebagai alat penyelidikan untuk mengungkap tindakan manipulasi yang dilakukan oleh ZM Qunt, CLS Global, dan MyTrade.

Token tersebut dipantau dengan hati-hati oleh FBI untuk memastikan tidak ada investor ritel yang tertipu sebelum perdagangan token tersebut dinonaktifkan.

Selain tuntutan pidana, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) juga mengajukan tuntutan perdata terkait kasus manipulasi perdagangan kripto tersebut.

Pekerja Bergaji 12 Juta Kini Bisa Ambil Rumah Subsidi Dengan Tenor Hingga 40 Tahun

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membuka peluang pekerja bergaji Rp12 juta bisa mendapatkan rumah subsidi.

Ia mengungkap pemerintah berencana menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa membeli rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi.

Saat ini FLPP hanya bisa dinimkati orang dengan pendapatan maksimal Rp8 juta. Namun banyak pihak yang mengusulkan batas itu dinaikkan.

"Sudah lama sebenarnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp8 juta. Dulu berapa, Rp4 juta, Rp5 juta? Sekarang Rp8 juta. Lalu sekarang (diusulkan naik) Rp12 juta karena yang di atas Rp8 juta itu juga perlu FLPP-nya," ujar Basuki di kantornya.

Ia juga bicara peluang tenor cicilan rumah subsidi diperpanjang agar besaran angsuran bisa lebih kecil. Namun Basuki menekankan sifatnya masih usulan.

"Bisa saja (sampai 40 tahun). Kalau itu policynya ditetapkan oleh pemerintah, bisa aja," pungkasnya.

Pembiayaan perumahan rakyat atau rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Kepmen PUPR itu mengatur batas penghasilan penerima subsidi maksimal Rp8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

PPN dan BPHTB Rumah Sebesar 16 Persen Akan Di Hapus Pemerintah

 Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen.

Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB," katanya dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan," tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini," tuturnya.

"Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya," imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.

Pembangunan Jal Tol Dalam Kota Pasteur - Gedebage Dimulai Tahun 2026

 Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) akan dimulai pada 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan proses finalisasi detail engineering design (DED) dan proses lelang investasi.

"Jadi 2025 itu DED dan lelang investasinya. Kalau 2025 selesai berarti 2026 sudah konstruksi," kata Koswara di Bandung.

Koswara mengatakan Jalan Tol Dalam Kota Bandung akan menghubungkan kawasan Pasteur hingga Gedebage. Namun, rencana jalur itu akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa rute jalan tol sepanjang 27,3 kilometer itu telah berubah sejak rencana awal pembangunan pada 17 tahun lalu. Hal itu yang kemudian menjadi kendala dalam proyek tersebut.

"Terus kondisi di lapangan juga kan sudah berubah ya. Ada fly over yang sudah dibangun, ada pembangunan gedung-gedung juga sudah ada. Jadi tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi lagi juga," katanya.

Tak hanya itu, pembangunan jalan tol juga terkendala pembebasan tanah. Pembebasan lahan itu, sambungnya, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

"Tapi secara keseluruhan BIUTR ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal mendukung dari lapangan kemudian dari kondisi sosial masyarakat," katanya pula.

Koswara mengatakan apabila pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung tidak terkendala masalah pembebasan lahan, maka dapat rampung 2029 mendatang.

"Pembangunan tergantung dari lahan ya. Biasanya yang menjadi kendala itu di lahan. Mudah-mudahan karena ini sudah dipersiapkan lebih lama," imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Dalam KOta Bandung akan dilanjutkan setelah mangkrak 17 tahun demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Bandung.

Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.