Investor Asing Hengkang Ke Kamboja Karena Kenaikan Upah Buruh ... 100.000 Buruh Sudah Di PHK

Hingga kini pemerintah, buruh, dan pengusaha masih silang pendapat soal hengkangnya perusahaan-perusahaan/pabrik di Jabodetabek ke luar negeri.

Namun bagi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, relokasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan kondisi yang nyata akibat permasalahan upah dan outsourcing.

"Sudah ratusan ribu, sejak Januari lalu ada 100.000 (pekerja) lebih, ini di padat karya dan perusahaanoutsourcing yang diam-diam saja terutama di Jabodetabek ke Myanmar, Kamboja, Bangladesh," kata Sofjan, Kamis (22/8/2013)

Sofjan mengatakan, untuk perusahaan pemodal dalam negeri (PMDN), mereka memilih relokasi ke lokasi UMP yang rendah, seperti Jawa Tengah (Jateng). "Apalagi sekarang buruh teriak-teriak upah naik lagi," katanya.

Ia mencontohkan beberapa perusahaan Jepang relokasi ke luar negeri antara lain dari kawasan Batam. "Perusahan Jepang diam-diam keluar dari Batam," katanya. Misalnya, Sofjan mencontohkan selain masalah upah, ada juga masalah konflik sistem outsourcing. Antara lain PT Asahi Mas di Karawang mem-PHK karyawannya sebanyak 377 orang.

"Selebihnya banyak lah, seperti perusahaan sepatu di Tangerang," katanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai usulan upah minimum provinsi (UMP) buruh 2014 mencapai Rp 4 juta per bulan masih wajar khususnya di Jakarta.

Buruh beralasan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat yang didukung dengan investasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini rata-rata upah buruh di Indonesia tidak sampai Rp 2 juta/bulan.

"Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 6%, investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkat. Artinya kenaikan upah minimum tahun 2014 sebesar Rp 4 juta/bulan itu wajar," kata Iqbal kepada detikFinance, Selasa (20/8/2013).

Selain itu lanjut dia, jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para buruh juga harus segera direvisi oleh pemerintah. Buruh menginginkan penambahan jumlah komponen KHL dari 60 menjadi 84 komponen KHL di tahun 2014.

"Secara kuantitas atau jumlah komponen hidup layak sudah seharusnya item KHL ditambah menjadi 84 item KHL diantaranya, komponen sandang ditambah menjadi 23 komponen, perumahan menjadi 38 komponen, pendidikan 3 komponen, kesehatan 4 komponen dengan 15 sub komponen, transportasi 3 komponen dengan 4 sub komponen, rekreasi dan tabungan 2 komponen," imbuhnya.

Keinginan ini yang terus disuarakan para buruh agar para pengusaha dan pemerintah segera merealiasasikan keinginan mereka. Jika tuntutan para buruh tidak ditindaklanjuti, maka serangkaian demonstrasi dan pemogokan operasional pabrik siap dilakukan oleh para buruh.

"Serikat buruh akan terus bergerak memperjuangkan kenaikan upah 50% serta akan melakukan aksi serempak bergelombang pada tanggal 3,4,5,6,7 September 2013, yang puncaknya pada mogok nasional di bulan Oktober atau November 2013," ujarnya.