Friday, February 7, 2025

Alat Musik Konser Maroon 5 Di Indonesia Bebas Pajak dan Bea Masuk

 Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan peralatan konser Maroon 5 di Indonesia pada Sabtu lalu bebas pajak dan bea masuk.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan pembebasan pajak impor dan bea masuk diberikan melalui skema ATA Carnet.

ATA Carnet merupakan dokumen kepabeanan internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

"Fasilitas ini memungkinkan impor dan ekspor barang sementara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor dalam rangka kegiatan tertentu, termasuk konser musik internasional. Dengan adanya ATA Carnet, maka peralatan konser yang dibawa dari luar negeri dapat masuk dan keluar Indonesia secara lebih efisien," kata Budi dalam keterangan tertulis,

Meskipun dengan skema ATA Carnet, sambung Budi, barang keperluan konser Maroon 5 tetap dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai yang kali ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Sesuai ketentuan yang berlaku, proses ini dilakukan Bea Cukai untuk menguji kesesuaian dan keberadaan fisik barang serta sesuai saat akan dikeluarkan kembali setelah acara berakhir.

Budi mengatakan pemanfaatan ATA Carnet menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap acara internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan mekanisme ini, maka kelancaran logistik acara dapat lebih terjamin, dan memungkinkan para penyelenggara mengimpor peralatan tanpa dikenakan bea masuk atau pajak impor.

Sebagai salah satu metode pemasukan sementara barang ke Indonesia, sambung Budi, ATA Carnet telah diterima di 78 negara di seluruh dunia. Fasilitas ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti pameran, produksi film, arsitektur, olahraga, seni pertunjukan, serta tur grup musik internasional.

"Tentunya hal ini sangat mendukung pertumbuhan sektor kreatif serta mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan kunjungan wisata," ujar Budi.

Budi berharap dengan penerapan ATA Carnet pada peralatan konser Maroon 5, diharapkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap skema tersebut semakin meningkat.

"Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses bagi penyelenggara acara, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk berbagai kegiatan internasional," katanya.


Cadangan Devisa Indonesia Naik 156,1 Milyar Bulan Januari 2025

 Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2025 tembus US$156,1 miliar. 

Cadangan itu meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 yang US$155,7 miliar.

BI dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Jumat ini menyebut kenaikan posisi cadangan devisa tersebut ditopang beberapa sumber.

Pertama, penerbitan global bond pemerintah. Kedua, penerimaan pajak dan jasa.

Topangan itu terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dengan posisi itu, BI menyatakan cadangan devisa Indonesia cukup aman karena setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor.

Posisi juga aman untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Menko Airlangga Hartarto Tolak Naik Angkutan Umum Ke Kantor

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkelakar saat ditantang naik transportasi umum.

Ia bercanda ogah naik kendaraan umum sebelum ada stasiun mass rapid transit (MRT) berhenti tepat di depan kantornya. Sejauh ini, memang tidak ada moda tersebut di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Soalnya MRT gak ada berhenti tuh di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian)," kelakar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

"Saya mau naik MRT kalau berhenti di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian)," sambungnya dibarengi tawa.

Menko Airlangga mengatakan dirinya akan menunggu sampai pembangunan MRT fase dua rampung. Setelah itu, ia memberi sinyal siap menerima tantangan menaiki transportasi umum ketika bertugas sebagai pejabat publik.

Tantangan pejabat negara naik kendaraan publik dikemukakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Usul ini muncul buntut sorotan terkait fasilitas pengawalan arogan atas mobil para pejabat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ucap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno dalam keterangannya.

Perang Dagang Amerika Vs China Jilid Dua Dimulai ... Indonesia Akan Kena Dampak

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

"Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing," kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

"Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah," sambungnya.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

"Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan," ucapnya.

"Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial," tambah Tauhid lagi.

Konsumsi Masyarakat Tahun 2024 Naik Walaupun Ekonomi Melambat

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%. Namun konsumsi rumah tangga RI ini dinilai masih rendah.

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih lemah.

"Kalau kita lihat, mengacu ke laporannya BPS, konsumsi rumah tangga kita belum bisa tembus di atas 5%" kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

Tauhid berpendapat untuk bisa menaikkan konsumsi masyarakat ini, pemerintah harus menggenjot sektor-sektor riil. Sebab sektor inilah yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli bisa ikut meningkat.

"Saya kira ini yang kemudian menjadi poin bagaimana pendekatan lain yang kemudian bisa meningkatkan daya beli. Daya beli ini yang perlu tadi mungkin disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung), sektor riil ini yang seharusnya bisa bekerja," terangnya.

"Kita bersyukur memang ini ada upaya efisiensi (anggaran K/L), cuma kan alokasi ke sektor riil-nya ini belum disampaikan. Baru kita efisiensi ya. Memang sudah ada buat makan berisi gratis, tapi kalau nilainya hanya segitu, rasanya buat sektor riil belum tumbuh lebih besar," sambung Tauhid.

Tauhid mencontohkan pemerintah bisa memberikan bantuan atau tambahan insentif untuk sektor industri dalam negeri yang saat ini masih dalam tekanan. Contohnya industri tekstil dan alas kaki ataupun sektor padat karya lainnya.

"Misalnya apa, untuk industri atau untuk apa yang kemudian bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru atau pendapatan. Ini yang kemudian mungkin bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru dari yang sudah ada," terang Tauhid.

"Memang kemarin sudah ada paket insentif, tapi rasanya masih kurang untuk mendorong daya beli masyarakat tumbuh, terutama di menengah bawah. Apalagi bagi beberapa industri yang sekarang ini layoff. Tekstil kemudian alas kaki dan sebagainya," jelasnya lagi.

Belum lagi sejumlah sektor padat karya ini diperkirakan akan semakin tertekan imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada, Meksiko, dan China. Membuat dorongan di sektor riil ini menjadi semakin penting untuk dilakukan.

"Ini harus dibangkitkan lagi yang kemudian bisa (daya beli) tumbuh begitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya. Mungkin melalui mitra kerjanya, Komisi XI dengan pemerintah bagaimana ini bisa memperkuat pertumbuhan ya," jelas Tauhid.

Secara terpisah, sebelumnya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor riil perlu lebih diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi nasional. Terutama jika pemerintah saat ini benar-benar ingin mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor riil. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor riil inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045," ujar CT.

Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor riil tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi. Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Melambat

 Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 masih loyo. Hal ini terlihat dari realisasi ekonomi Indonesia sepanjang 2024 yang tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan 2023 sebesar 5,05%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% berdasarkan perhitungan kuartal I hingga IV 2024. Sementara secara year on year atau triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 tumbuh 5,02%, jika dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh 0,53%.

"Secara akumulatif atau c to c, ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 5,03%" kata Amalia dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.296,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 54,04% dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%.

"Jika dilihat dari sumber pertumbuhan sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar sepanjang 2024 yaitu 2,60%" kata Amalia.

Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga tumbuh seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas rumah tangga. Kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi yakni transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,56%, serta restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%.

"Mobilitas masyarakat yang meningkat menyebabkan kebutuhan konsumsi terhadap transportasi dan komunikasi juga meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang angkutan rel, laut dan udara. Komponen berikutnya dari konsumsi rumah tangga yang meningkat tinggi adalah restoran dan hotel. Hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama akhir tahun, terutama saat libur sekolah dan libur hari besar keagamaan nasional," jelas Amalia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada stimulus untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2025. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya 5,03%, melambat dibandingkan 2023 yang tumbuh 5,05%.

"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal I-2025. Kebijakan tersebut merupakan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

Airlangga membeberkan kebijakan tersebut mencakup diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Program di Ramadhan Idul Fitri ini antara lain diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Harbolnas di 2025, kemudian belanja di Indonesia saja, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan," beber Airlangga.

Selain itu, paket stimulus yang sedang berjalan di kuartal I-2025 seperti bantuan pangan beras, diskon tarif listrik 50% selama Januari-Februari disebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2025. Ditambah adanya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Demikian pula dilanjutkannya dengan PPN Ditanggung Pemerintah terhadap pembelian properti, otomotif sektor electric vehicle, maupun yang terkait dengan hybrid dan juga motor. Kemudian juga PPh DTP untuk sektor padat karya dengan gaji Rp 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah," imbuhnya.

Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2023, Airlangga menyebut capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Indonesia masih mencapai pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year. Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN. Seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%, juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%" tutur Airlangga.

Syarat Karyawan Gaji Dibawah 10 Juta Mendapatkan Bebas Pajak PPh

 Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta. Jangka waktu pemberian insentif ini diberikan untuk masa pajak Januari-Desember 2025.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang sudah diumumkan pemerintah sebagai upaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah," tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip.

Dalam Pasal 3 dibeberkan, pemerintah akan menanggung PPh 21 pekerja pada bidang industri alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; atau kulit dan barang dari kulit. Selain itu, memiliki kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (tercantum dalam lampiran huruf A PMK 10/2025).

"Pajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah," tulis Pasal 2.

Status pegawai yang bisa mendapatkan insentif ini adalah Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan kriteria tertentu. Berikut daftarnya:

A. Kriteria Pegawai Tetap Tertentu

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10.000.000 pada masa pajak Januari 2025, untuk pegawai yang mulai bekerja sebelum Januari 2025; atau masa pajak bulan pertama bekerja, untuk pegawai yang baru bekerja pada tahun 2025.

3. Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Kriteria Pegawai Tidak Tetap Tertentu

1. Memiliki NPWP dan/atau NIK yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima upah dengan jumlah rata-rata 1 hari tidak lebih dari Rp 500.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan atau borongan; atau tidak lebih dari Rp 10.000.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan.

3. Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tuesday, January 28, 2025

Penjualan Mobil Turun 13,9 Persen Tahun 2024 ... Tahun 2025 Akan Lebih Suram

 Tahun 2025 dinilai akan lebih menantang bagi industri otomotif Indonesia. Hal ini juga diamini oleh salah satu platform digital Seva, untuk itu semua strategi wajib diterapkan, termasuk dalam melakukan pengembangan fitur digital untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan.

Dalam siaran pers yang diterima, David Thamrin, Product Division Head SEVA, memaparkan bahwa 2024 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan besar bagi industri otomotif.

Hal ini ditunjukkan oleh data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), hingga akhir tahun 2024 penjualan mobil secara wholesales menurun 13,9% secara Year-on-Year (yoy) menjadi 865 ribu unit. Meski demikian, David masih bersyukur penjualan kendaraan melalui Seva masih mengalami peningkatan.

"Penjualan wholesales roda empat berdasarkan data GAIKINDO menurun di tahun 2024. Namun, kami bersyukur pada 2024 lalu, SEVA masih mencatatkan pertumbuhan positif," kata David.

Berdasarkan data Berita Serah Terima Kendaraan (BSTK), SEVA berhasil meningkatkan total penjualan sebesar 18% yoy dibanding 2023 menjadi lebih dari 17.500 unit pada tahun 2024, dengan nilai transaksi bruto atau gross transaction value (GTV) mencapai Rp8,2 triliun atau naik 9% dibandingkan 2023.

David optimis menghadapi tantangan 2025, dengan fokus pada peluang dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan. "Tahun 2025 akan penuh tantangan, tetapi selalu ada peluang yang bisa dioptimalkan. SEVA akan terus memberikan layanan terbaik dengan solusi inovatif," ujarnya.

SEVA hadir dengan kampanye #AdaSEVAdiGIIAS untuk edukasi konsumen GIIAS 2023 tentang produk dan layanan SEVA.

Kemudahan Beli Mobil dengan Berbagai Fitur

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya pelanggan dan first car buyer di Indonesia dalam mewujudkan impian memiliki mobil baru, SEVA menghadirkan berbagai inovasi, seperti fitur Loan Calculator dan Car Discovery.

"Loan Calculator memungkinkan calon pelanggan menghitung kemampuan finansial mereka secara akurat, sehingga mereka dapat mengetahui mobil mana yang sesuai dengan kapasitas keuangan mereka," jelas David.

Fitur ini juga terintegrasi dengan Car Discovery, yang membantu pelanggan memilih mobil sesuai kebutuhan dan anggaran serta beragam pilihan brand melalui SEVA. Beberapa model mobil yang menjadi favorit pelanggan SEVA pada 2024 adalah Daihatsu Sigra, Toyota Avanza, Toyota Rush, Daihatsu New Ayla, dan Toyota Calya.

"Mobil-mobil tersebut populer karena harganya terjangkau dan nilai jual kembali yang baik, sesuai karakteristik kebutuhan masyarakat kita," tambah David.

Bagi pelanggan yang membeli mobil secara kredit, SEVA menawarkan fitur Instant Approval.

"Dengan Instant Approval, pelanggan bisa mendapatkan persetujuan pengajuan kredit kurang dari 30 menit. Kecepatan ini sangat cocok bagi pelanggan first car buyer yang ingin segera memiliki mobil terlebih dengan dukungan fitur Loan Calcultator dan Car Discovery di tengah kenaikan PPN dan opsen pajak," kata David.

Kemajuan teknologi dalam membeli mobil bisa memudahkan konsumen saat meminang mobil. Sekarang zaman serba online, berapa banyak orang yang beli mobil secara online?

Seva, merupakan platform pencarian mobil baru dari brand Astra yang memudahkan pengguna dalam proses pembelian dan pengajuan kredit mobil. Semuanya bisa dilakukan secara online dan offlline.

Seva mengklaim punya capaian positif selama kuartal pertama tahun 2024. Platform digital untuk layanan finansial itu berhasil menjajakan 16 ribu surat pemesanan kendaraan.

"BSTK (Bukti Serah Terima Kendaraan) kepada ACC (Astra Credit Companies) dan TAF (Toyota Astra Financial Services (TAF), 3.500 unit. Secara pertumbuhan mobil secara online meningkat 25 persen. Secara GMW (Gross Merchandise Value) meningkat 32 persen secara year on year," kata CEO Seva Handoko Liem di Bandung, Jawa Barat,

Sebagai pembanding dalam periode yang sama, Seva berhasil meningkatkan 25 persen. Tahun lalu, Seva menjual mobil sebanyak 2.800 unit mobil.

Salah satu fitur yang ada dalam Seva ialah kemudahan fitur Instant Approval yang memberikan kejelasan persetujuan kredit dalam waktu kurang dari 30 menit bagi konsumen, terutama bagi mereka yang melakukan pembelian mobil pertama mereka secara online.

Fitur unggulan dari Seva, yakni Car Recommendation dan Loan Calculator, membuat pelanggan bisa mendapatkan informasi detail perhitungan biaya pembelian mobil baru secara detail mulai dari masa tenor, besaran DP, serta cicilan per bulannya.

Berdasarkan data penjualan SEVA, konsumen menunjukkan minat yang lebih tinggi pada kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) dari Toyota dan Daihatsu, yaitu: Toyota New Calya, Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sigra.

Sebagai bagian dari ekosistem Astra Financial SEVA terintegrasi dengan layanan keuangan dari Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) serta asuransi dari Garda Oto (Asuransi Astra). SEVA menyediakan berbagai merk mobil dari brand Astra dan mitra terpercaya, yaitu: Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, dan terbaru produk non Astra, yakni Hyundai.

"Sementara brand lain kita dalam proses, terutama untuk brand mobil listrik untuk melengkapi produk yang ada di Seva," tutup Handoko.

Nvidia Rugi 9.731 Triliun Akibat Deepseek ... OpenSource Gratis AI Buatan China

 Produsen chip Amerika, Nvidia kehilangan nilai pasar hampir US$600 miliar  atau Rp9.731,7 triliun (Kurs Rp16.219 per dolar AS) pada Senin (27/1) kemarin.

Penurunan dipicu oleh kemunculan DeepSeek, teknologi kecerdasan buatan (AI) China. Kemunculan telah  memicu kegemparan di AS dan membuat investor melakukan aksi jual besar-besaran saham perusahaan teknologi di Wall Street pada hari Senin kemarin.

Pasalnya, DeepSeek menjadi  aplikasi AI gratis yang paling banyak diunduh di AS melalui App Store Apple.

Pasar khawatir kemunculan DeepSeek akan mengancam dominasi para perusahaan pemimpin AI yang berbasis di AS saat ini sehingga mereka melepas kepemilikan saham di perusahaan teknologi AS.

Menurut data pasar LSEG, kerugian nilai pasar saham Nvidia itu merupakan kehilangan satu hari terbesar bagi sebuah perusahaan di Wall Street. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat rekor kerugian satu hari sebelumnya yang dibuat oleh Nvidia pada September lalu.

Indeks Nasdaq yang kaya akan perusahaan teknologi juga berakhir turun lebih dari 3 persen.

DeepSeek, yang chatbotnya menjadi aplikasi gratis dengan peringkat tertinggi di Apple App Store AS dikembangkan DeepSeek. Deepseek sendiri merupakan sebuah startup yang lahir setahun lalu.

Entah bagaimana caranya, teknologi itu berhasil mencapai terobosan yang oleh investor teknologi terkenal Marc Andreessen disebut sebagai "momen Sputnik AI".

Pasalnya, pengembangan DeepSeek dilakukan dengan biaya murah. Mereka mengatakan hanya menghabiskan US$5,6 juta untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan.

Jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan miliaran dana yang dikeluarkan raksasa teknologi AS untuk AI.

"Dominasi teknologi AS ditantang oleh Tiongkok", kata Kathleen Brooks, Direktur Riset di platform perdagangan XTB seperti dikutip dari Channel News Asia.

"Fokusnya sekarang adalah apakah Tiongkok dapat melakukannya dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih hemat biaya dibandingkan AS, dan apakah mereka dapat memenangkan perlombaan AI," katanya.

Art Hogan, Kepala Strategi Pasar B Riley Wealth, menggambarkan respons pasar pada Senin sebagai 'tembak dulu, ajukan pertanyaan nanti'.

Ia  mencatat bahwa beberapa orang skeptis terhadap pernyataan perusahaan China tersebut.

"Semua orang mencoba mencari tahu 'Bisakah ini dipercaya?' dan 'Apa maksudnya,'" kata Hogan.

Sukses Tingkatkan Laba Bersih ... Adidas PHK Lagi 500 Karyawan

 Produsen sepatu olahraga ternama, Adidas, berencana memangkas sekitar 500 karyawan di kantor pusat Adidas Herzogenaurach, Jerman. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan operasional perusahaan.

Melansir dari CNB, kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ini disampaikan sehari setelah Adidas melaporkan kinerja 2024 dengan catatan yang baik. Di mana perusahaan mencatatkan penjualan dan laba 2024 yang lebih tinggi dari yang diharapkan analis dan perusahaan.

"Perusahaan belum menentukan berapa banyak pekerja yang akan dipangkas, tetapi hingga 500 posisi dapat terpengaruh," kata seorang sumber yang tidak ingin diketahui namanya kepada CNBC.

Di sisi lain, seorang juru bicara Adidas juga sudah mengkonfirmasi kabar tersebut mengatakan model operasi perusahaan saat ini terlalu rumit. Sehingga langkah PHK ini perlu dilaksanakan untuk menyederhanakan operasi.

Dalam kesempatan itu ia juga menegaskan PHK tersebut bukan dilakukan untuk memotong biaya operasional atau untuk mencari laba lebih, tetapi lebih kepada upaya perusahaan untuk menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk menyiapkan Adidas menuju kesuksesan jangka panjang, kami sekarang mulai melihat bagaimana kami menyelaraskan model operasi kami dengan realitas cara kerja kami. Hal ini dapat berdampak pada struktur organisasi dan jumlah peran yang berbasis di kantor pusat kami di Herzogenaurach," kata juru bicara tersebut.

"Kami sekarang akan mulai bekerja sama dengan Dewan Pekerja untuk memastikan bahwa setiap perubahan ditangani dengan rasa hormat dan perhatian penuh dari semua karyawan," terangnya lagi.

Tingkatkan Profit Perusahaan ... Bridgestone PHK 700 Karyawan

 Raksasa ban, Bridgestone, menutup pabriknya di Tennessee, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 700 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan kapasitas tenaga kerja. Bridgestone menyatakan penutupan tersebut dalam upaya membantu perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja bisnisnya, dan memperkuat daya saingnya.

Bridgestone menyatakan pengurangan kapasitas dan tenaga kerja di pabrik bannya di Des Moines, Iowa, dan pengurangan tenaga kerja tambahan di bagian korporasi, penjualan, dan operasionalnya di AS. Sementara itu, di Amerika Latin, Bridgestone berencana melakukan pengurangan tenaga kerja dan kapasitas produksi di Argentina dan Brazil.

"Pengurangan tenaga kerja berdampak pada perusahaan, penjualan, dan operasional kami di Amerika, di mana penyesuaian kembali tingkat kepegawaian diperlukan sebagai respons terhadap lingkungan ekonomi yang menantang," kata juru bicara perusahaan, Emily Weaver, melansir dari NBC News

"Dari hampir 44.000 rekan kerja kami di Amerika Utara dan Amerika Latin, hanya sekitar 4% dari rekan kerja kami yang meninggalkan perusahaan sebagai bagian dari pengurangan tenaga kerja sukarela dan tidak sukarela."

Sekadar informasi, pabrik LaVergne merupakan pabrik produksi ban pertama di Amerika Utara untuk Bridgestone Corporation. Perusahaan tersebut berhenti memproduksi ban mobil dan ban truk ringan di pabrik LaVergne pada 2009, dan memberhentikan sekitar setengah dari pekerja pada saat itu.

Weaver mengatakan, serikat pekerja United Steelworkers LaVergne memiliki hak perekrutan istimewa di pabrik-pabrik perusahaan di Des Moines; Akron, Ohio; dan Russellville, Arkansas.

Monday, January 27, 2025

Profil Aliuyanto Pemilik Solaria Yang Kaya Raya

 Suka makan nasi goreng Solaria? Atau Fuyunghai Solaria? Tahu nggak sih dari mana asal-usul Solaria dan siapa pendirinya? Buat yang suka makan di Solaria, wajib tahu dulu nih serba-serbi tentang Solaria.

Solaria merupakan salah satu gerai makanan yang sering kita jumpai. Gerai ini biasanya banyak kita jumpai di mall, bandara, atau tempat umum lainnya.

Solaria adalah restoran keluarga yang sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Menu yang disajikan juga sangat familiar di lidah kita seperti kwetiau siram ayam, nasi goreng teri medan, chicken cordon blue, nasi ayam mentega, dan lainnya. Tak heran, restoran ini kerap kali dipenuhi oleh para pelanggan.

Dikutip dari akun Twitter resmi Solaria, manajemen menjelaskan nama Solaria sendiri berasal dari bahasa Latin yakni Solar berarti matahari. Artinya matahari yang bercahaya/pusat tata surya.

Sedangkan dikutip dari akun Facebook Solaria Indonesia, logo Solaria berbentuk bulat yang artinya tidak terputus, berkesinambungan, tidak ada sisi tajam yang menyakiti dan melambangkan bumi.

Pemilik restoran Solaria adalah seorang pengusaha bernama Aliuyanto. Pria ini merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1985.

Dikutip dari laman resmi UGM, Senin sebelum memulai bisnisnya, ia merupakan pegawai salah satu perusahaan swasta. Setelah 5 tahun bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup lumayan, ia memutuskan untuk keluar. Bagi Aliuyanto, bekerja di sebuah perusahaan tidak memberikan tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pada tahun 1991, ia membuka restoran pertamanya. Ia mengakui bahwa untuk memulai usaha tidak mudah terlebih saat itu tabungan yang ia kumpulkan dari sisa gaji 5 tahun bekerjanya tidak cukup sebagai modal usaha. Meski demikian, ia tetap memutuskan untuk terjun ke dunia wirausaha di bidang kuliner.

Pada tahun 1995, restorannya baru mulai dikenal. Awalnya, ia hanya memperkerjakan 4 karyawan saja. Setelah 20 tahun, ia memperkerjakan ribuan karyawan. Kini sudah ada 200 gerai Solaria yang tersebar di 31 provinsi dan 55 kota besar.

perusahaan (Solaria) agar tetap berjalan dengan baik, Aliuyanto menerapkan prinsip bahwa setiap hambatan harus diselesaikan dengan ilmu dan kemampuan.

Cara Mendapatkan 10 Juta Dari BPJS Ketenagakerjaan Secara Gratis

 Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang paling banyak digunakan oleh peserta adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui program JHT, peserta bisa mendapatkan sampai Rp 10 juta meskipun belum memasuki usia pensiun. Lantas, bagaimana cara mendapatkan Rp 10 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan hari tua atau singkatnya JHT adalah program perlindungan yang memberikan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Acuan pencairan JHT saat ini masih mengacu ke peraturan lama. Artinya, peserta BPJS Ketenagakerjaan tak perlu menunggu usia 59 tahun untuk mencairkan dana JHT. Pencairan JHT bisa dilakukan sebelum peserta memasuki usia pensiun (59 tahun) atau masih menjadi tenaga kerja aktif. Namun, pencairan ini hanya dapat dilakukan sebagian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan pengambilan JHT sebagian.

Terdapat beberapa kriteria bagi peserta BPJS ketenagakerjaan yang ingin mengajukan klaim JHT sebagian, antara lain:

Klaim JHT Sebagian 10%

Peserta dengan minimal kepesertaan 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki usia pensiun. Adapun, berikut merupakan persyaratan untuk melakukan klaim JHT sebagian 10%.

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya

- NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

Namun, perlu diketahui jika pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

Klaim JHT Sebagian 30%

Peserta dengan minimal kepesertaan 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah. Adapun, berikut merupakan persyaratan untuk melakukan klaim JHT sebagian 10%.

Syarat Klaim JHT 30% untuk Pengambilan Rumah secara Cash

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.

3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli).

4. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta).

Syarat Klaim JHT 30% untuk Pengambilan Rumah secara Kredit

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.

3. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta).

4. Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:

a. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit.

b. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit.

c. Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit.

Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. KTP pasangan atau KK.

2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rumah atau Apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

Selain klaim JHT sebagian, peserta yang sudah mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap dapat melakukan klaim JHT secara penuh. Berikut merupakan cara klaim JHT secara penuh.

Cara mencairkan dana JHT lewat online

1. Buka laman pencairan BPJS Kesehatan di https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

2. Isi data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

4. Ketika mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

5. Selanjutnya, peserta akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

6. Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.

7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah peserta lampirkan di formulir.

Cara mencairkan dana JHT langsung ke kantor cabang

1. Datang ke kantor cabang terdekat.

2. Bawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

3. Ambil Antrian.

4. Nomor antrian akan dipanggil untuk wawancara.

5. Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, peserta akan menerima tanda terima.

6. Proses selesai.

7. Tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening.


Cara mencairkan dana JHT melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

1. Buka menu JHT pada aplikasi JMO dan pilih klaim JHT.

2. Jika telah memenuhi syarat akan muncul 3 checklist hijau dan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya.

3. Pilih salah satu opsi penyebab melakukan klaim.

4. Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan.

5. Lakukan swafoto sesuai dengan ketentuan.

6. Lengkapi data NPWP dan nomor rekening bank milik peserta lalu lanjutkan ke halaman rincian saldo JHT.

7. Jika seluruh data telah sesuai, silahkan klik tombol konfirmasi untuk menyelesaikan proses klaim.

Khusus untuk pengajuan melalui aplikasi JMO, batasan saldo maksimal pengajuan klaim JHT adalah sebesar Rp 10 juta. Jika saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan melebihi nominal tersebut maka peserta dapat melakukan pengajuan pencairan dana melalui Kantor Cabang atau secara online melalui Lapak Asik.

Demikian merupakan informasi cara mendapatkan Rp 10 juta dari BPJS ketenagakerjaan melalui program jaminan hari tua (JHT).

Tuesday, January 21, 2025

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Laporkan Kekayaan Senilai Rp 5,4 Triliun

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri akhirnya melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.

"Total harta kekayaan Rp 5.435.833.014.169," demikian laporan harta kekayaan yang dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id.

Widiyanti melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000. Dengan perincian:

  1. Tanah dan bangunan seluas 3.630 meter persegi (m2)/3.068 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp68.153.450.000.
  2. Tanah dan bangunan seluas 1.150 m2/48 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp18.752.250.000.
  3. Tanah dan bangunan seluas 474 m2/10 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp7.688.470.000.
  4. Bangunan seluas 328 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp4.406.720.000.
  5. Tanah dan bangunan seluas 847 m2/326 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp14.539.035.000.
  6. Tanah dan bangunan seluas 1.340 m2/300 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp22.577.700.000.
  7. Tanah dan bangunan seluas 980 m2/30 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp15.910.650.000.

Widiyanti juga melaporkan aset kendaraan senilai Rp19.463.000.000.

Dengan perincian:

  1. Mercedes Benz S63 Tahun 2014, hasil sendiri, Rp2.964.000.000
  2. Toyota Vellfire 3.5 AT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp506.000.000
  3. Bentley Continental GT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp2.879.000.000.
  4. Land Rover Range 5.0 Autobiography A/T Tahun 2013, hasil sendiri, Rp2.387.000.000
  5. Mobil Bentley Flying Spur W12 Tahun 2022, hasil sendiri, Rp4.577.000.000
  6. Lexus LM350H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp2.500.000.000
  7. Lexus LS500H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp3.650.000.000.

Widiyanti juga mencatatkan melaporkan harta bergerak lainnya sejumlah Rp43.814.169.039; surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235, dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

Dengan harta yang mencapai Rp 5,4 triliun, dari catatan detikTravel, Widiyanti Putri menjadi menteri Prabowo Subianto dengan harta kekayaan terbanyak, disusul Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani.

Prabowo Setujui PSN Perumahan Untuk MBR

 Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek strategis nasional (PSN) perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di puluhan titik di Indonesia.

Usulan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dia mengatakan pemerintah akan menyediakan hunian murah untuk rakyat di atas tanah-tanah negara.

"Tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah," kata Maruarar dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Maruarar menyebut PSN ini akan mempercepat proses pembangunan hunian. Dengan demikian, tanah-tanah negara yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat.

Pria yang akrab disapa Ara itu tak membeberkan lokasi-lokasi mana yang akan digunakan untuk PSN perumahan MBR itu.

Namun, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkap hal serupa. Adik Presiden Prabowo itu berkata ada sejumlah tanah milik Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pertahanan yang bakal digunakan untuk membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat.

Tanah-tanah itu di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara.

"Seratus persen, 3 juta rumah itu (rumah untuk) MBR," ucap Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).


Berkat PSN ... WIKA Berhasil Bukukan Penjualan 20,66 Triliun Di Bulan Desember 2024

 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil membukukan kontrak baru Rp20,66 triliun hingga Desember 2024. Mayoritas kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan gedung yang mencapai 42 persen.

Lalu, sektor industri penunjang konstruksi berkontribusi 32 persen, EPCC (engineering, procurement, construction, and commissioning) sebesar 20 persen, dan properti sebesar 6 persen.

Dikutip dari keterangan pers, Selasa (21/1), hingga akhir 2024, WIKA tengah mengerjakan 75 proyek konstruksi di seluruh Indonesia. Sebanyak 42 proyek di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 8 proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun beberapa proyek strategis nasional baru yang diraih WIKA di Desember 2024 antara lain proyek pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket VI senilai Rp544 miliar dan pekerjaan lanjutan Bendungan Jragung senilai Rp187 miliar.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) menjelaskan seluruh proyek tersebut memiliki skema pembayaran bulanan dengan uang muka, sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara mandiri serta fokus pada pengelolaan kas yang lebih efisien.

Menurutnya, perolehan proyek-proyek strategis nasional baru tersebut juga turut meningkatkan optimisme dan peran strategis WIKA dalam mendukung Asta Cita pemerintah dan kontribusi WIKA untuk kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"WIKA memiliki dua peran penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sebagai agent of development pemerintah, WIKA melalui pembangunan proyek strategis nasional akan membawa Indonesia mencapai swasembada ekonomi, pangan dan energi," kata Budi Waskito.

"Sebagai Value Creation Company, WIKA melalui proyek EPCC hilirisasi dan industrialisasi akan menciptakan nilai tambah bagi produk dalam negeri," tambahnya.

Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket VI

Proyek pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket VI merupakan bagian integral dari proyek besar untuk mengelola sumber daya air, mengurangi risiko banjir, serta mendukung pasokan air baku dan irigasi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Bendungan ini dirancang untuk mengendalikan banjir di daerah aliran sungai (DAS) Selabung dan DAS Komering, menyediakan air baku untuk 13 kecamatan, serta mengatur debit Sungai Komering untuk irigasi pertanian.

Selain itu, bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan 2x20 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sumber listrik dari luar daerah. WIKA berkomitmen untuk menerapkan prinsip ESG (environment, social, governance) dalam setiap tahap pengerjaan proyek ini.

Langkah-langkah ramah lingkungan yang dilakukan antara lain penggunaan motor listrik, penerangan solar cell, penghijauan area yang terdampak, serta pengelolaan limbah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui upaya ini, WIKA mendukung pembangunan berkelanjutan melalui infrastruktur hijau.

"Kami percaya bahwa proyek Bendungan Tiga Dihaji tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam menerapkan solusi infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Ini sejalan dengan upaya WIKA dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Budi Waskito.

Monday, January 20, 2025

Profil PT Intan Agung Makmur Pemilik Izin Pembangunan Pagar Laut Tangerang

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid akhirnya membuka tabir soal pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.

Ia menyebut wilayah laut yang dibatasi pagar itu ternyata bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Nusron merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB. Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi HGB laut itu adalah PT Intan Agung Makmur.

Nusron menyebut dari total 263 bidang tanah yang besertifikat HGB, sebanyak 234 bidang di antaranya dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur.

Dari penelusuran perusahaan ini ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 6 Juni 2023, dengan Surat Keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM bernomor AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023.

Perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Inspeksi PIK 2 Nomor 5, Kecamatan Kosambi. Bisnisnya, mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan hunian dan komersial.

Saham perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya, yang masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar Rp2,5 miliar.

Berdasarkan data perusahaan, dua sosok penting yang memimpin PT Intan Agung Makmur, yakni Belly Djaliel yang menjabat direktur perusahaan dan Freddy Numberi sebagai komisaris.

Belly dikenal sebagai perwakilan dari Agung Sedayu Group.

Sementara, Freddy Numberi dikenal luas di kalangan pemerintahan. Ia pernah menjadi menteri kelautan dan perikanan (KKP) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di dunia bisnis, Freddy juga tercatat sebagai salah satu direktur Agung Sedayu Group.

Terkait informasi ini,  telah menghubungi Corporate Secretary and Investor Relations PIK 2 (PANI) Christy Grasella untuk mengklarifikasi terkait kepemilikan sertifikat HGB ini. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

Selain itu, juga meminta konfirmasi ke kuasa hukum pengembang PSN PIK 2 Muannas Alaidid terkait dengan persoalan kepemilikan HGB tersebut sejak sore tadi. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons.

Sebelumnya, Muannas membantah tudingan sebagai pemilik pagar laut misterius tersebut.

"Bukan PIK 2 yang pasang, fitnah itu. Coba tanya, (apa) tujuannya buat PIK pasang begituan?" kata dia

Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan ternyata tercatat sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui wilayah laut yang dibatasi pagar itu ternyata bersertifikat. Ia pun menjabarkan siapa saja yang tercatat mengantongi HGB tersebut.

Nusron merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB. Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi HGB laut itu, yakni PT Cahaya Inti Sentosa dengan kepemilikan 20 bidang lahan di area perairan.

PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK 2), emiten properti di bawah Agung Sedayu Group milik Aguan.

Mengacu pada laporan keuangan PIK 2 periode kuartal III-2024, emiten berkode PANI itu tercatat perusahaan memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33 persen saham di CISN.

"Berdasarkan akta notaris nomor 86 dari Edison Jingga S.H, M.H, tanggal 13 Desember 2023, perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar Rp4.159.500.000 (88.500 saham) yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33 persen," bunyi laporan tersebut.

Selain CISN, entitas usaha bernama PT Intan Agung Makmur juga tercatat memiliki sertifikat HGB pagar laut.

Menteri ATR/BPN Nusron menyebut dari total 263 bidang tanah yang besertifikat HGB, sebanyak 234 bidang di antaranya dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur.

Dari penelusuran perusahaan ini juga ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Aguan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 6 Juni 2023, dengan Surat Keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM bernomor AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023.

Perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Inspeksi PIK 2 Nomor 5, Kecamatan Kosambi. Bisnisnya, mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan hunian dan komersial.

Saham perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya, yang masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar Rp2,5 miliar.

Tuesday, January 14, 2025

Coretax Mampu Tingkatkan Pajak Senilai Rp 1.500 Triliun Dari Monitoring Transaksi Masyarakat

 Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek implementasi Coretax di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan coretax ia klaim bisa menambah penerimaan negara sebesar Rp1.500 triliun. Upaya membuka peluang dan mengoptimalkan potensi pajak ini akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

"Saya memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax," kata Luhut dalam keterangan resmi, Selasa (14/1).

"Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik. Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi," tambahnya.

Di lain sisi, penerapan coretax ia klaim bisa meningkatkan rasio pajak sebesar 2 persen poin serta menutup tax gap 6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini disebut sejalan dengan paparan Bank Dunia.

Luhut menekankan digitalisasi merupakan elemen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Eks menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu mendukung penuh implementasi coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.

Ia kemudian menyinggung soal sistem informasi DJP di masa lalu yang masih terbatas. Luhut membeberkan teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Ketua DEN itu juga menekankan pentingnya integrasi coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi. Namun, Luhut mengingatkan aspek keamanan data tetap harus menjadi prioritas utama.

"Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real time antara coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini," jelas Luhut.

"Melalui implementasi coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan," tandasnya.


Pasar Unilever Indonesia Anjlok 4 Persen Akibat Boikot atau Turun 38,5 Persen Sejak Pandemi

 Pangsa pasar perusahaan multinasional, Unilever, di Indonesia makin anjlok imbas aksi boikot. Porsinya yang hilang digantikan oleh produk lokal yang makin beragam.

Mengutip Reuters, Selasa (14/1), per Oktober 2024, Unilever mengungkapkan pangsa pasarnya di Indonesia anjlok menjadi 34,9 persen pada kuartal ketiga dari 38,5 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Padahal, penjualan di Indonesia cukup besar. Sepanjang 2023, Unilever bahkan meraup penghasilan US$2,39 miliar atau setara Rp38,71 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS), berkontribusi 3,8 persen terhadap penjualan grup.

Meski memiliki merk-merek besar seperti deodoran Axe, es krim Cornetto, dan bumbu penyedap Royco, Unilever tetap tidak mampu mempertahankan kejayaannya. Terlebih, produk lokal yang mengisi kekosongannya dijual lebih murah.

Menurut firma riset Kantar, merek Royco, Lifebuoy, dan Sunlight milik Unilever termasuk dalam 10 merek konsumen teratas di Indonesia pada 2020. Selama pandemi covid-19, laporan laba menunjukkan Unilever menaikkan harga secara tajam untuk mengimbangi kenaikan biaya.

Pada 2023, hanya Royco yang bertahan di 10 besar dengan produsen deterjen lokal SoKlin, Wings Group, dan produsen biskuit Roma, Mayora Indah.

Unilever juga menghadapi persaingan dari perusahaan kecantikan halal lokal, Wardah milik Paragon, Aice, yang membuat es krim, dan pemain internasional baru seperti Skintific dari China.

Unilever juga menghadapi tantangan di platform penjualan online, sebotol sabun cair ukuran 400 mili liter yang dibuat oleh merek Nuvo milik Wings Group dijual dengan harga sekitar 20 persen lebih murah daripada sabun cair Lifebuoy milik Unilever dengan ukuran yang sama.

Kemudian, sebotol deterjen cair SoKlin milik Wings ukuran 700 ml dijual dengan harga sekitar 7 persen lebih murah daripada deterjen Rinso milik Unilever.

Pada Oktober lalu, Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menyatakan perusahaan tengah berupaya mengubah strategi penjualan, termasuk mereview harga saat ini.

"Dapat dilihat bahwa kami tengah menghadapi situasi yang penuh tantangan, tetapi kami memahami dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya sambil terus beradaptasi dengan lanskap pasar yang berkembang pesat," ujarnya.

Menurutnya, penurunan penjualan merata di semua jenis produk mereka. Diakui, serangan Israel ke Gaza sehingga memicu aksi boikot salah satu penyebabnya.

"Penurunan pangsa pasar terjadi di hampir semua kategori karena beberapa hal, salah satunya adalah sentimen konsumen yang negatif," ujar Yap.


Monday, January 13, 2025

Dirjen Pajak Akhirnya Buka Suara Terhadap Rencana Amnesti Pajak 2025 Jilid 3

 Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara terkait dengan rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah mendalami terkait rencana tersebut. Terlebih, itu adalah usul dari DPR RI.

"Terkait Rancangan Undang-undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut," ujarnya

Sebelumnya, wacana tax amnesty jilid III mulai muncul dari usulan resmi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dari 41 rancangan undang-undang (ruu) yang diajukan, salah satunya pengampunan pajak ini untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Untuk RUU tentang Pengampunan Pajak tertulis bahwa itu adalah usulan yang diajukan oleh Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan di Gedung Senayan.

Tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang selama ini belum melakukan kewajibannya, baik karena lupa ataupun mengemplang pajaknya.

Pertama kali dilakukan pada 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017, kala pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu tarif yang ditetapkan berbeda mulai dari 2 persen hingga 10 persen.

Saat itu ditegaskan bahwa kebijakan hanya akan dilakukan satu kali seumur hidup dan waktunya bagi pengemplang pajak untuk bertobat dengan melaporkan hartanya sebelum terciduk oleh Ditjen Pajak dan harus membayar denda hingga 100 persen.

Namun, nyatanya tax amnesty jilid II kembali dilakukan. Meski saat itu pemerintah menyebutnya dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dilaksanakan pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Untuk tax amnesty jilid II itu, pemerintah membagi menjadi dua kelompok. Pertama, bagi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty jilid I tapi ternyata masih ada hartanya yang belum dilaporkan dan kedua, bagi wajib pajak yang belum sempat ikut pengampunan pajak untuk harta periode 2016-2020.

Tarifnya pun berbeda dari lima tahun lalu. Pada kali kedua ini lebih tinggi yakni 6-11 persen (kebijakan I) dan 12-18 persen (kebijakan II).


Indonesia Sudah Siap Hadapi Perang Dagang Dengan Amerika Setelah Trump Dilantik

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah kebal dengan tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan merespons soal ancaman Presiden AS Terpilih Donald Trump yang ingin menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara, termasuk aliansi BRICS yang diikuti Indonesia baru-baru ini.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan AS selama ini sudah memungut banyak tarif dalam perdagangan dengan Indonesia. Artinya, ancaman Trump bukan barang baru.

"Bagi kita, (hubungan dagang Indonesia) dengan Amerika, Amerika mengenakan tarif ke kita," ungkapnya selepas Business Competitiveness Outlook 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan

"Jadi, kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia," tegas Airlangga.

Ia mencontohkan beberapa barang yang dipungut tarif impor oleh Negeri Paman Sam. Misalnya, baju, sepatu, dan berbagai komoditas lain yang diekspor Indonesia.

Airlangga lantas menyinggung beda perlakuan dengan negara Asia Tenggara lain. Ia menyebut ada tetangga Indonesia yang justru tak dipungut tarif oleh AS.

"Sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam," ucap Airlangga membandingkan.

"Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan. (Kerja sama) bilateral bisa dalam bentuk free trade agreement (FTA), bisa bentuk lain juga," tambahnya soal upaya yang dilakukan Indonesia.

Donald Trump tampak serius dalam memungut tarif impor tinggi. Bahkan, ia sampai berniat melakukan deklarasi darurat ekonomi nasional demi memuluskan aturan tarif impor baru.

Nantinya, tarif baru diatur via UU Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional atau The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Ini secara sepihak memberi wewenang kepada presiden AS untuk mengelola impor selama keadaan darurat nasional.

Sementara itu, penasihat Trump sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan Pasal 338 UU Perdagangan AS. Langkah ini memungkinkan presiden untuk mengenakan 'bea baru' atau 'bea tambahan' terhadap negara-negara yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap perdagangan AS.


Penghapusan Utang Hanya Untuk UMKM dan Bukan KUR

 Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkapkan tunggakan macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) tak masuk dalam program hapus utang pelaku UMKM oleh pemerintah.

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Lantas apa alasannya?

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan program KUR tidak masuk dalam kategori yang dihapuskan utanngnya karena sudah dijamin oleh lembaga asuransi seperti Jamkrindo dan Askrindo.

"Kenapa ada pertanyaan kok yang KUR tidak masuk dalam penghapus tagihan? Karena semua yang masuk dalam program KUR dijamin oleh asuransi," kata Maman dalam unggahan di akun Instagram @kementerianumkm.

Selain itu, pinjaman KUR juga mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah sehingga bunganya rendah, yakni 6 persen dari suku bunga rata-rata 13 persen hingga 15 persen sebelum disubsidi.

Pemerintah menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total Rp2,5 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor

Ia menyampaikan langkah ini merupakan awal dari target pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

"Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67 ribuan," kata Maman.

Hapus buku merupakan tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sementara, hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih.

"Artinya, nasabah yang sudah hapus buku bisa diputihkan, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pembiayaan," ujarnya.

Maman menyampaikan program hapus tagih ini mendapatkan dukungan dari Kementerian BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ia menyebut penghapusan piutang itu takkan merugikan pihak bank lantaran daftar itu sudah masuk kategori hapus buku.

Peluncuran program hapus tagih ini dijadwalkan digelar pada pekan kedua Januari, yang rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan launching ada 3 ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan, lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insya Allah pak presiden hadir," ucap dia.

Thursday, January 9, 2025

Susunan Direksi dan Komisaris XL Smartfren Sehabis Merger

 Susunan direksi XLSmart, operator hasil merger XL Axiata dan Smartfren, beredar luas. Dari foto yang menyebar itu tampak jajaran petinggi jabatan dari kedua operator seluler berdampingan.

Pada foto yang sama terlihat ada Merza Fachys yang sebelumnya menjabat President Director Smartfren yang diapit oleh David Arcelus Oses dan Yessy D. Yosetya dari XL Axiata.

Ada juga sosok dari Axiata Group yang didapuk sebagai President Director & CEO Rajeev Sethi. Ia merupakan CEO Robi Axiata Bangladesh, anak usaha Axiata. Selain itu, ada pula Andrijanto Muljono yang sebelumnya menjadi Chief Commercial Officer Smartfren dan Feiruz Ikhwan dari Direksi XL Axiata.

Dalam pertemuan yang belum diketahui kapan berlangsungnya itu, juga terungkap susunan direksi XLSmart, sebagai berikut ini:

Dewan Komisaris XLSmart

  • Krisnan Cahya
  • Sean Quek
  • Viviek Sood
  • David Robert Dean
  • Nik Rizal Kamil

Dewan Direksi XLSmart

  • President Director & CEO: Rajeev Sethi
  • Director & Chief Financial Officer: Antony Susilo
  • Director & Chief Technology Officer: Shurish Subbamaniam
  • Director & Chief Commercial Officer: David Arcelus Oses
  • Director & Chief Regulatory Officer: Merza Fachys
  • Director & Chief Information Officer: Yessy D. Yosetya
  • Director & Chief Enterprises and Strategic Relationship: Adrijanto Muljono
  • Director & Chief Strategy and Home: Feiruz Ikhwan
  • Director & Chief Human Resources Officer: Jeremiah Ratadhi

Terkait informasi tersebut, baik XL Axiata dan Smartfren belum mengonfirmasi kebenarannya. Sebab, susunan direksi XLSmart merupakan ranah dari para pemegang saham masing-masing perusahaan.

"Pemilihan susunan direksi mergeco (XLSmart) tersebut merupakan kewenangan dan hasil kesepakatan bersama antar pemegang saham (Axiata dan Sinarmas)," ungkap Group Head Corporate Communications & Sustainability XL Axiata, Reza Mirza kepada detikINET, Jumat (10/1/2025).

Adapun, Smartfren sampai berita ini ditayangkan belum memberikan komentarnya.

Sebelumnya, proses merger XL Axiata dan Smartfren ini begitu ramai di lingkungan internal hingga mantan CEO XL Axiata Dian Siswarini mengundurkan diri. Tak lama berselang jajaran direksinya turut menyusul, Abhijit Navakelar, dan terbaru Rico Usthavia Frans dan I Gede Darmayusa.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memberikan respons persetujuan terhadap merger XL Axiata dan Smartfren yang melahirkan operator seluler baru bernama XLSmart.

41 Persen Perusahaan Lakukan PHK Massal Karena Sudah Memakai AI

 Sebanyak 41 persen perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030 lantaran pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI).

Hal tersebut tertuang dalam laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis Rabu lalu.

"Kemajuan dalam AI dan energi terbarukan membentuk kembali pasar (tenaga kerja) mendorong peningkatan permintaan untuk banyak teknologi atau peran spesialis sambil mendorong penurunan untuk yang lain, seperti desainer grafis," kata World Economic Forum seperti dikutip dari CNN.

Dalam laporan itu, Saadia Zahidi selaku direktur pelaksana Word Economic Forum menyoroti peran AI generatif dalam membentuk kembali industri dan tugas di semua sektor. Teknologi ini dapat membuat teks asli, gambar, dan konten lainnya sebagai respons terhadap permintaan dari pengguna.

Petugas layanan pos, sekretaris eksekutif, dan petugas penggajian termasuk pekerjaan yang diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah tercepat di tahun-tahun mendatang, baik karena penyebaran AI atau tren lainnya.

Sebaliknya, keterampilan AI semakin diminati.

Menurut survei terbaru yang dilakukan tahun lalu, hampir 70 persen perusahaan berencana untuk merekrut pekerja baru dengan keterampilan untuk merancang perangkat dan penyempurnaan AI, dan 62 persen bermaksud merekrut lebih banyak orang dengan keterampilan untuk bekerja lebih baik dengan AI.

Laporan tersebut mengatakan dampak utama teknologi seperti AI generatif pada pekerjaan mungkin terletak pada potensinya untuk "meningkatkan" keterampilan manusia melalui kolaborasi manusia dengan mesin, daripada penggantian langsung terutama mengingat pentingnya keterampilan yang berpusat pada manusia.

Namun, banyak pekerja telah digantikan oleh AI. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan teknologi, termasuk layanan penyimpanan file Dropbox dan aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo, telah menyebut AI sebagai alasan untuk melakukan PHK.

Bank BNI Salurkan Kredit 25 MIlyar Untuk Pekerja Migran Indonesia

 PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar

Rp25 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 900 sepanjang 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dalam program pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan bagi PMI, salah satunya melalui KUR.

Bank pelat merah ini aktif membantu pemerintah dalam menyalurkan KUR kepada PMI sejak 2015.

"Dukungan BNI bagi Pekerja Migran Indonesia akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran," kata Royke dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/1).

Sejak 2015 hingga akhir 2024, total KUR kepada PMI yang disalurkan BNI mencapai Rp900 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 48 ribu. PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR PMI. Kemudian disusul oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Bunga KUR yang dibayarkan oleh PMI, kata Royke, sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 6 persen per tahun.

Penyaluran KUR PMI oleh BNI mengacu kepada ketentuan pemerintah maupun peraturan kementerian atau badan terkait serta analisa perbankan. Ke depan, Royke berharap adanya dukungan regulasi termasuk dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) dalam mengoptimalkan penyaluran KUR PMI ke depan.

"Isu yang membutuhkan dukungan KPPMI antara lain menjadikan KUR sebagai pilihan utama sumber pembiayaan pra penempatan dan penegasan ketentuan zero cost di negara penempatan PMI," tutur Royke.

Royke menambahkan bahwa KUR merupakan bukti nyata hadirnya BNI sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi PMI untuk bisa memperoleh layanan keuangan selama mereka bekerja di luar negeri hingga kembali pulang menetap di Tanah Air.

"Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar sehingga diharapkan adanya sinergi antara kebijakan, sistem dan pelaksanaan yang tepat agar penyaluran pembiayaan kepada PMI dapat berjalan lancar," ujarnya.


Wednesday, January 8, 2025

Bukalapak Cash Out ... Tutup Marketplace dengan Uang Kas Senilai Rp 19 Triliun

 Bukalapak masih memiliki kas sebesar Rp19 triliun setelah mengumumkan menutup layanan marketplacenya yang selama ini menjadi wadah bagi berbagai penjualan produk.

Head of Media & Communications Bukalapak Dimas Bayu mengatakan dengan kondisi ini kondisi keuangan perusahaan masih kuat.

"Menurut laporan keuangan Q324 (kuartal III tahun 2024), Bukalapak mencatatkan kas, setara kas, dan investasi yang likuid sebesar Rp19 triliun," ujar Dimas dalam keterangan resmi Bukalapak Kamis (9/1).

Dimas menekankan sisa dana yang masih dimiliki perusahaan akan digunakan untuk menjalankan usaha yang fokus pada penjualan nonfisik.

"Dana ini akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perseroan dan entitas anak perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham," jelasnya.

Penutupan marketplace Bukalapak efektif berlaku mulai hari. Pantauan di website resmi kode emiten BUKA ini, menu yang tersedia hanya pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan lapak gaming serta investasi emas.

"Meskipun terjadi perubahan dalam fokus produk, kami ingin meyakinkan bahwa platform Marketplace Bukalapak, baik aplikasi maupun situs web serta Mitra Bukalapak akan tetap beroperasi dan dapat diakses oleh para pengguna dan konsumen untuk layanan lainnya yang telah ada sebelumnya," tegas Dimas.

Harga saham Bukalapak anjlok nyaris 5 persen pada perdagangan siang ini, Rabu (8/1) usai mengumumkan tutup bisnis marketplace.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, saham emiten berkode BUKA ini jatuh 4,92 persen ke level Rp116 per lembar pada pukul 15.00 WIB.

Saham BUKA ditutup di harga Rp122 per lembar pada perdagangan kemarin. Hari ini harga sahamnya bergejolak jatuh dan sempat berada di titik terendah Rp113 per lembar.

Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Agustus 2021, dengan harga IPO Rp850 per saham.

Bukalapak resmi menutup layanan marketplace mulai hari ini, Selasa (7/1). Pengumuman itu disampaikan dalam blog resminya.

Perusahaan menyetop penjualan produk fisik seperti handphone, produk fesyen, peralatan rumah tangga, makanan dan lainnya. Namun, pembeli masih bisa berbelanja hingga 9 Februari 2025.

Bukalapak menyatakan penutupan marketplace ini merupakan upaya transformasi untuk fokus pada produk virtual seperti token listrik, pulsa, iuran BPJS Kesehatan hingga pajak.

"Kami ingin menginformasikan bahwa Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya untuk meningkatkan fokus pada Produk Virtual. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan Produk Fisik di Marketplace Bukalapak," tulis Bukalapak.

Bukalapak menyadari penutupan marketplace ini akan berdampak pada usaha para pedagang. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk membuat proses transisi ini berjalan sebaik mungkin.

Pedagang di Bukalapak masih dapat mengunggah produk baru hingga Kamis, 9 Februari 2025 pukul 23.59 WIB untuk produk fisik di Bukalapak. Namun per 1 Februari 2025, Bukalapak akan menonaktifkan fitur untuk menambahkan produk baru dalam etalase.

"Mulai 1 Februari 2025, fitur untuk menambahkan produk baru akan dinonaktifkan. Pelapak tidak dapat menambah produk baru setelah periode ini," bunyi pengumuman itu.

Semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret pukul 23:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet.

Terkait uang penjual, Bukalapak akan melakukan pengembalian dana otomatis.

"Semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret 2025 pukul 23:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet," pungkas Bukalapak.


Setelah layanan arketplace ditutup, pembeli ke depannya hanya dapat melakukan transaksi produk virtual.

Produk virtual yang dijual Bukalapak nantinya:

- Pulsa Prabayar

- Paket Data

- Token Listrik

- Listrik Pascabayar

- Prakerja

- Bukasend

- Angsuran Kredit

- BPJS Kesehatan

- Air PDAM

- Telkom

- Pulsa Pascabayar

- TV Kabel & Internet


OJK Cabut Izin Usaha BCA Multi Finance

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT BCA Multi Finance.

Pencabutan tertuang dalam KEP-65/D.06/2024. Pencabutan izin berlaku efektif mulai 1 September 2024 lalu.

"Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan Nomor 135 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.09-0246695 tanggal 1 September 2024," kata OJK dalam keterangan resmi di situs mereka.

OJK menyatakan pencabutan izin BCA Multi Finance dilakukan sehubungan penggabungan Usaha PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance.

OJK menyatakan sejak tanggal efektif penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance, PT BCA Finance selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham.

Mereka juga bertanggung jawab atas karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya.

"Dalam cakupan yang paling luas, dari PT BCA Multi Finance sebagai akibat dari penggabungan dimaksud," kata mereka.


Rupiah Kembali Melemah Rp 16.238 Per Dolar Amerika

 Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.238 per dolar AS pada Kamis (9/1) pagi. Mata uang Garuda melemah 28 poin atau 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,15 persen, baht Thailand melemah 0,05 persen, yuan China menguat 0,01 persen, peso Filipina melemah 0,27 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,28 persen.

Dolar Singapura melemah 0,01 persen dan dolar Hong Kong juga melemah 0,02 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sementara, mayoritas mata uang utama negara maju berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 0,01 persen, poundsterling Inggris melemah 0,02 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen.

Sedangkan, dolar Australia melemah 0,23 persen, dan dolar Kanada juga melemah 0,01 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas pernyataan hawkish the Fed dalam risalah pertemuan FOMC.

"Walau demikian, data pekerjaan AS ADP yang lebih lemah memberikan beberapa dukungan kepada rupiah," ujar Lukman 

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.150 per dolar AS - Rp16.300 per dolar AS.


Monday, January 6, 2025

Indonesia Resmi Bergabung Dengan BRICS

 Indonesia sangat ingin bergabung menjadi anggota blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Organisasi dunia yang jadi pesaing G7.

Indonesia pun telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam konferensi tingkat tinggi di forum itu pada 22-24 di Kazan, Rusia.

"Pengumuman itu menandai awal mula proses Indonesia menjadi anggota BRICS," demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis tahun lalu.

Keinginan berbalas. Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

Lalu apa untung dan manfaat bagi Indonesia jika gabung BRICS?

Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai langkah RI mendaftar ke BRICS sebagai tindakan positif.

"Untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang secara ekonomi terus berkembang," ungkap Yon saat dihubungi

Selama ini, kata Yon, Indonesia lebih banyak berinteraksi dengan negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Padahal secara geografis Indonesia lebih dengan dengan negara kawasan selatan yang biasa dikenal Global South.

Jika resmi bergabung, Yon memandang Indonesia akan terhindar dari isolasi negara selatan.

"Salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan, Indonesia tak terlalu isolasi dari kondisi geografisnya. Seperti Filipina yang cenderung Pro Amerika yang menjadi persoalan," kata dia.

Senada, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menilai positif keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS.

Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak didominasi negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD).

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Ia menyebut Indonesia bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD ataupun dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Menurut Hikmahanto, yang paling penting Indonesia diuntungkan.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan," pungkasnya.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal itu disampaikan oleh pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1).

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang.

Awalnya, BRICS bernama BRIC. Nama tersebut dicetuskan oleh Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian pada 2001.

BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.

Dari situ, Rusia kemudian menyerukan pertemuan keempat negara tersebut pada 2009. Usulan itu disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu sekaligus menjadi KTT BRIC resmi pertama. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan blok tersebut atas undangan dari China.

Dari sinilah nama BRIC berubah menjadi BRICS seperti yang kita kenal saat ini.

BRICS dibentuk atas dasar bahwa lembaga-lembaga internasional terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat dan tidak lagi melayani negara-negara berkembang.

Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, G7), dan Dewan Keamanan PBB.

Anggota BRICS kemudian bertambah pada KTT 2023, dengan undangan yang diberikan kepada enam negara yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, setelah Javier Milei menjadi presiden Argentina, ia mengumumkan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan BRICS. Kendati, negara-negara lain menjadi resmi menjadi anggota pada 2024.

Tangis Sri Mulyani Usai Gagal Dapat Rp 75 Triliun Dari Kenaikan PPN 12 Persen

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai usai Direktorat Jenderal Pajak dipastikan gagal mengantongi potensi penerimaan Rp75 triliun, menyusul batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar," tegas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani itu paham bahwa Kemenkeu perlu memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Kendati, ia juga berkaca dari pengalaman sebelumnya.

"Dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan oleh undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan. Tapi di sisi lain, kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang," tandasnya.

PPN semula bakal dinaikkan dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025. Jika ini dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengklaim negara bisa meraup pemasukan sampai Rp75 triliun.

Akan tetapi, sikap pemerintah berubah menyusul berbagai desakan dan protes masyarakat. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan pada 31 Desember 2024 malam bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun mengamini bahwa penerimaan negara sebanyak itu resmi hilang. Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

"Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa," ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

Sementara itu, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu irit bicara soal bagaimana negara mengejar sumber penerimaan baru. Ia hanya mengulang apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.

Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Strateginya gimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak)," ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

"Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita gak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi," tambahnya.


Sunday, January 5, 2025

Profil Pemilik Gran Indonesia Berharta Rp 723,8 Triliun

 Mal Grand Indonesia menjadi salah satu pusat perbelanjaan populer di Jakarta. Banyak produk bemerek kawakan dari berbagai belahan dunia yang bisa dibeli di Grand Indonesia.

Mal tersebut cukup megah yang berdiri di kompleks multiguna komersial seluas 262.226 meter persegi. Masyarakat memang kerap menjadi destinasi berkunjung bagi siapapun lantaran di dalamnya terdapat mal kelas atas, perkantoran dan hotel.

Mal Grand Indonesia berdekatan dengan Hotel Indonesia. Bahkan keduanya saling terhubung melalui akses. Hotel Indonesia sendiri merupakan hotel bersejarah yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden ke-1, Sukarno pada 1962.

Sukarno mendirikan hotel tersebut di tengah kota sebagai akomodasi para atlet dan wisatawan yang datang dalam rangka Asian Games 1962. Karenanya hotel ini menjadi salah satu hotel bintang lima pertama dan tertua di Tanah Air.

Akibat memiliki nilai sejarah tinggi, pemerintah sempat menjadikannya sebagai cagar budaya pada 1993. Namun, seiring waktu terjadi kepengurusan Hotel Indonesia yang dimiliki BUMN, PT Hotel Indonesia Natour.

Pada 2004, terjadilah peralihan pengurus dari BUMN itu kepada pihak swasta, yakni PT Grand Indonesia. PT Grand Indonesia sendiri dimiliki oleh konglomerat pedagang rokok Djarum sekaligus pemilik bank swasta terbesar BCA, yakni Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Peralihan ini terjadi dalam skema BOT (Build, Operate & Transfer) selama 30 tahun. Mengutip Kompas, nantinya Djarum melalui Grand Indonesia harus mengembangkan kompleks tersebut, termasuk membayar kompensasi tahunan kepada PT. Hotel Indonesia Natour sebesar Rp 355 miliar pada 30 tahun pertama.

Di bawah kepengurusan Hartono bersaudara inilah terjadi perbaikan besar dan menyeluruh di kompleks Hotel Indonesia. Dalam situs resmi perusahaan, Hartono sukses membangun pusat perbelanjaan Grand Indonesia Shopping Town, menara BCA, Kempinski Private Residences, dan tak lupa merevitalisasi Hotel Indonesia.

Pada 2007, proses pembangunan itu mulai bisa dinikmati masyarakat dan menjadi destinasi utama masyarakat, khususnya ke Mall Grand Indonesia. Di sana terdapat beragam pilihan dari mulai restoran, retail, dan hiburan. Bahkan, berkat upaya kepengurusan ini, kompleks Hotel Indonesia menjadi landmark ibukota Jakarta.

Keberhasilan menyulap Hotel Indonesia tentu menjadi portofolio positif bagi Hartono, sekaligus menambah mesin pendulang uang dirinya selain Grup Djarum dan BCA. Kini, pedagang rokok itu sukses berada di posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Total hartanya mencapai US$ 47,7 miliar atau setara Rp 723,8 triliun.

Filipina Raja Manufaktur Baru ASEAN ... Indonesia Semakin Terbelakang

 Aktivitas manufaktur di ASEAN relatif stagnan disepanjang 2024. Beberapa negara mengalami penurunan namun beberapa negara lainnya justru tampak relatif terus membaik bulan demi bulan.

Data dari S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur di ASEAN mengalami ekspansi baik dalam output maupun pesanan baru tetap berlanjut pada Desember 2024. Selain itu, aktivitas pembelian meningkat untuk mendukung kebutuhan bisnis yang lebih tinggi. Hal yang paling positif adalah tekanan inflasi yang moderat pada Desember 2024.

PMI Manufaktur ASEAN dari S&P Global tercatat berada di wilayah ekspansi setiap bulan sejak Januari, dengan pembacaan Desember sebesar 50,7, sedikit turun dari 50,8 pada November, menunjukkan peningkatan sektor yang moderat.

Pertumbuhan sepanjang 2024 rata-rata mencapai 51,0. Komponen dasar dari PMI mengungkapkan peningkatan berkelanjutan dalam dua dari lima segmen terbesar, yaitu pesanan baru dan output.

Pesanan baru mengalami pertumbuhan selama 10 bulan berturut-turut, dengan peningkatan terbaru yang menunjukkan kenaikan moderat yang juga merupakan yang terkuat dalam kuartal ini. Namun, pesanan ekspor baru tetap menjadi hambatan, dengan penurunan pada Desember memperpanjang periode kontraksi saat ini menjadi 31 bulan.

Kendati demikian, penerimaan pesanan baru yang berkelanjutan dan sedikit lebih cepat secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan output yang solid dan kuat secara historis.

Laju pertumbuhan ini secara umum konsisten dengan yang terlihat pada November. Produsen ASEAN terlibat dalam aktivitas pembelian untuk bulan kedua berturut-turut pada Desember. Laju pertumbuhan ini merupakan yang tercepat sejak Agustus.

Namun demikian, inventaris pra-produksi terkuras selama enam bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa input langsung digunakan untuk produksi. Selain itu, perusahaan juga menggunakan persediaan barang jadi mereka, karena stok inventaris pasca-produksi dikurangi untuk bulan kedua puluh berturut-turut pada Desember, dan itu pun dengan kecepatan yang solid.

Ekonom di S&P Global Market Intelligence, Maryam Baluch mengatakan "Sektor manufaktur ASEAN mengalami keuntungan yang moderat saat tahun berakhir, dengan indeks utama tetap stabil pada bulan Desember. Tren permintaan membaik, mendukung pertumbuhan dalam produksi dan aktivitas pembelian. Lebih positif lagi, tekanan harga mereda, membalikkan intensifikasi bulan sebelumnya.

PMI Manufaktur Filipina naik menjadi 54,3 pada Desember 2024, dari 53,8 pada November. Pembacaan terbaru ini menandai pertumbuhan aktivitas pabrik terkuat sejak April 2022, didorong oleh ekspansi tajam dalam pesanan baru dan output, seiring dengan peningkatan penjualan luar negeri untuk pertama kalinya dalam lima bulan. Akibatnya, perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian mereka pada laju tercepat dalam hampir dua tahun.

Sementara itu, kinerja vendor terus memburuk secara tajam, meskipun pada tingkat yang lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya. Ketenagakerjaan menurun untuk pertama kalinya dalam empat bulan, dengan penurunan tunggakan pekerjaan terbesar dalam 13 bulan.

Jika dilihat secara rinci, manufaktur di Filipina terus mengalami peningkatan sejak Januari hingga Desember 2024 yakni dari 50,9 menjadi 54,3. Bahkan disepanjang 2024, PMI Manufaktur Filipina tidak pernah tercatat mengalami kontraksi. Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara ASEAN lainnya yang masih mengalami kontraksi di bulan-bulan tertentu.

Sementara Indonesia dan Malaysia tampak tidak cukup baik dalam hal manufaktur disepanjang 2024 lalu terkhusus memasuki semester II-2024.

Terkhusus bagi Indonesia, PMI Manufaktur pada semester II-2024 tampak lebih rendah dibandingkan semester I-2024 yakni 52,58 vs 49,56. Hal ini terjadi mengingat Indonesia sempat mengalami masa kelam pada Juli hingga November 2024 dengan PMI Manufaktur yang selama lima bulan beruntun masuk dalam kategori kontraksi alias di bawah level 50.

 PMI manufaktur Indonesia ada di 51,2 pada Desember 2024. Angka ini memastikan PMI Indonesia kembali ke jalur ekspansif setelah terkontraksi selama lima bulan.

Seperti diketahui, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama lima bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), Oktober (49,2), dan November 2024 (49,6)

Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama lima bulan beruntun adalah pada awal pandemi Covid-19 2020 di mana aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus.



Lemahnya aktivitas manufaktur di Indonesia pada semester II-2024 diikuti dengan beberapa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak adanya peningkatan penjualan atau dengan kata lain, kinerja manufaktur Indonesia terpantau lesu.


Faktor lain yang menekan lemahnya industri manufaktur Tanah Air yakni banjirnya barang impor khususnya yang berasal dari China.


Fenomena overproduction produk China terjadi di tengah konsumsi domestik China yang lesu. Maka dari itu, barang-barang di China pada akhirnya diekspor dan membanjiri pasar dunia termasuk Indonesia.


Alhasil barang-barang China yang murah namun memiliki kualitas yang cukup baik menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berujung pada tidak lakunya produk dalam negeri.

Saturday, January 4, 2025

Bisnis Konsumer dan Korporasi Bank BNI Alami Pertumbuhan Pesat Tahun 2024

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024. Ekspansi pada segmen korporasi dan konsumer, serta penguatan jaringan global merupakan bagian dari kontribusi BNI untuk negeri.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi BNI untuk melompat lebih tinggi di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

"Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, BNI berhasil menutup 2024 dengan menjaga pertumbuhan kinerja ditopang oleh ekspansi agresif di sektor korporasi dan konsumer. Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kinerja ke depan," kata Royke dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2025).

Pada segmen konsumer, BNI mampu mencetak pertumbuhan kredit 14,6% Year on Year (YoY) hingga September 2024, ditopang oleh personal loan, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kartu kredit. Sedangkan kredit segmen korporasi naik 15,1% YoY dengan kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari perusahaan BUMN. Namun demikian, korporasi swasta blue chip masih mendominasi portfolio kredit BNI. Beberapa top tier client dari sektor swasta diantaranya Indofood Group dan Sinar Mas.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), kehadiran aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI yang diluncurkan 5 Juli 2024, telah mampu meningkatkan transaksi dana ritel tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengguna wondr by BNI telah mencapai lebih dari 5 juta dengan active rate 2 kali lipat lebih banyak dari BNI Mobile Banking.

"wondr by BNI yang dilahirkan dari dedikasi anak-anak muda BNI di Innovation Hub Sarinah itu, telah berkontribusi terhadap perbaikan struktur dana murah kami yang semakin didominasi oleh transaksi segmen ritel," ujar Royke.

Tidak hanya itu, BNI juga meningkatkan kapasitas digital perbankan untuk segmen korporasi dan bisnis lewat BNIdirect. Relaunching BNIdirect versi terbaru dilakukan pada 9 Oktober 2024 bertepatan dengan forum investasi tahunan BNI Investor Daily Summit. Forum investasi tersebut berhasil menghadirkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia saat itu dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"BNI siap berkolaborasi pada era digital yang menuntut bank untuk terus berinovasi, menghadirkan fitur-fitur yang lebih relevan. Inovasi kami ini tidak hanya mengikuti tren melainkan sebagai pelopor," tutur Royke.

Kemajuan digital perbankan BNI juga diaplikasikan melalui layanan kantor cabang yang kian modern. BNI telah menjadi pelopor hadirnya layanan Banking Cafe yang dimulai sejak 2022 dan hingga kini sudah berada di 22 lokasi di Indonesia. BNI Banking Cafe mengemas layanan kantor cabang perbankan menjadi lebih santai dengan menggandeng sejumlah coffee store, di mana separuh di antaranya bertempat di universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.

Royke menambahkan, sejumlah pencapaian tidak hanya dilakukan di dalam negeri tapi juga penguatan jaringan di luar negeri. Pada 5 September 2024, BNI membuka Kantor Perwakilan di Sydney, Australia sekaligus menjadi jaringan ke-9 dan mengukuhkan BNI sebagai bank global yang merepresentasikan Indonesia di dunia.

Sebulan setelahnya, BNI memindahkan Kantor Luar Negeri (KLN) pertama yakni di Singapura ke pusat bisnis strategis dengan memperoleh hak penamaan sebuah gedung menjadi BNI Tower di Raffles Place, tak jauh dari ikon Singapura, Marina Bay Sands.

"BNI akan terus memperkuat perannya sebagai orkestrator bisnis Indonesia ke pasar global melalui perluasan jaringan dan penguatan kapabilitas bisnis internasional," tutup Royke.

Syarat Baru Pinjam Dari Pinjol Per 2025 Dengan Bunga Hingga 100 Persen Per Tahun

  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang syarat mengambil atau memberikan pinjaman online (pinjol). Syarat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Penerapan aturan baru ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

"Selain itu, aturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang tumbuh sehat, efisien dan berkelanjutan, perlindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalisir potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri LPBBTI," terang OJK dalam keterangan resmi dikutip Kamis, (2/1/2025).

Selain itu kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria pemberi dana dan penerima dana dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi pemberi dana dan penerima dana baru, dan/atau perpanjangan, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.

Selain itu, OJK saat ini sedang mempersiapkan pengaturan terkait dengan skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL). Hal ini antara lain dalam rangka menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang (debt trap) bagi pengguna PP BNPL yang tidak memiliki literasi keuangan yang cukup memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta sekaligus guna pengembangan dan penguatan industri Perusahaan Pembiayaan.

OJK juga meminta kepada perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL harus menyampaikan notifikasi kepada nasabah/debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Pokok-pokok pengaturan ini mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL hanya diberikan kepada nasabah/debitur dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027," imbuh OJK.

Berikut syarat mengambil/memberikan pinjol sesuai aturan OJK

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan

3. Kemudian untuk pemberi dana akan dibedakan menjadi Pemberi Dana Profesional dan Pemberi Dana Non Profesional, terdiri atas:

a. Pemberi Dana Profesional terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI. Selain itu, orang perseorangan luar negeri (non residen); pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing.

b. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain lembaga jasa keuangan, orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran suku bunga pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman daring (pindar) bagi perusahaan pembiayaan mulai 1 Januari 2025. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan SE tersebut mengatur antara lain penetapan batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih membutuhkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan termasuk dari sektor LPBBTI dan kondisi industri LPBBTl yang masih memerlukan dukungan kuat pendanaan dari Pemberi Dana (Lender), serta untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-LPBBTI, tersedianya pendanaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan sektor produktif dan UMKM sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTl 2023-2028," kata Ismail dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi Penyelenggara LPBBTl, pihaknya mengatur besaran suku bunga pinjol yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Berikut penetapan batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTl per hari.

Tenor Kurang Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,3%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,275%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%

Tenor Lebih Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,2%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,1%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%.

Syarat Pemberi Dana Maupun Peminjam:

1. Di atas usia 18 tahun dan sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta.

3. Pemberi Dana Profesional, terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI;

4. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain angka 1) di atas, dan orang

perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun,

dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Sebagai informasi, sebelumnya, OJK menetapkan besaran bunga pinjol atau pindar konsumtif sebesar 0,3% per hari pada 2024 dari yang semula 0,4%. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layana