Wamenaker Tolak Jelaskan Tangan Setan Dibalik Pailitnya Sritex

Pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) memasuki babak baru. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) menuding ada 'tangan setan' yang sengaja bermain dalam proses kepailitan Sritex.

Sebagai informasi, Sritex dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Oktober lalu karena digugat oleh salah satu krediturnya, PT Indo Bharat (IBR).

Manajemen Sritex lalu mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Kini, Sritex terus mengupayakan proses hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) agar status pailit dicabut.

"Dugaannya dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan

Saat dikonfirmasi siapa sosok tangan setan yang dimaksud, Noel enggan menjelaskan. Ia hanya menyebut pihak yang dimaksud pasti akan terungkap seiring berjalannya waktu.

"Nanti juga ketahuan kok," ujar Noel saat ditemui ujar konferensi pers.

Pada kesempatan itu Noel juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap buruh Sritex tetap sama, yakni menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya rasa sikap presiden tidak berubah yaitu tidak ada PHK," tegasnya.

Wamenaker Bakal Kunjungi Sritex Lagi Pekan Depan

Noel juga menyebut pemerintah ingin memberi ketenangan bagi buruh usai MA menolak kasasi Sritex. Oleh karena itu, Noel berencana mendatangi pabrik Sritex pekan depan.

"Kita akan datang ke Sritex, minggu depan kita lihat. Jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya, resah. Makanya kami harus menjamin bahwa jangan sampai pas keputusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Tugas negara kan harus memastikan agar kawan-kawan buruh atau pekerja tidak terkena PHK," bebernya.

Lalu jika skenario terburuk atau PHK terjadi maka pemerintah memastikan kesiapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi buruh. Pemerintah juga menyiapkan pasar tenaga kerja bagi buruh Sritex yang kena PHK.

"Pertama, pasti kami akan menyiapkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Kedua, soal pasar kerja, kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK, tapi itu skenario terburuk ketika itu terjadi PHK," sebut Noel

Balai Latihan Kerja (BLK) juga disiapkan untuk melatih buruh yang kena PHK. BLK tersebar di wilayah seperti Semarang dan Solo untuk meredam dampak dari badai PHK.

Pada kesempatan itu, Noel juga meminta manajemen Sritex berkomitmen tidak melakukan PHK. Keberlanjutan usaha juga perlu diperhatikan, yang mana kegiatan operasional terus berjalan.

"Pasca keputusan MA ini semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK, karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK," tutup Noel.

Pemerintah akan mendorong upaya restrukturisasi terhadap raksasa tekstil RI, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), usai Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi atas perkara pailit. Putusan MA ini membuat status pailit perusahaan menjadi berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya memastikan bahwa penanganan Sritex masih terus berjalan. Selaras dengan itu, pihaknya juga mendorong untuk dilakukannya restrukturisasi.

"Sritex tetap berjalan. Upayanya restructuring (restrukturisasi)," kata Airlangga, ditemui di Alam Sutera, Tangerang, Minggu 

Mengutip laman OJK, restrukturisasi adalah langkah perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ketika pinjamannya sudah cair, maka debitur harus membayar seluruhnya sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Namun, dalam kondisi tertentu debitur mengalami kejadian tak terduga secara tiba-tiba, sehingga sulit untuk membayar kewajibannya. Alhasil, pihak pemberi pinjaman (bank atau lembaga pembiayaan) memberikan restrukturisasi sebagai bentuk keringanan agar debitur dapat melunasi pinjamannya.

Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Grup, Slamet Kaswanto, mengatakan setidaknya ada sebanyak 15.000 karyawan yang terdampak kondisi pailit ini. Karyawan tersebut merupakan bagian dari empat perusahaan antara lain Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Yang total karyawannya (Grup Sritex) kan sebesar 50 ribu itu. Jadi, yang terdampak itu empat perusahaan, sekitar 15 ribu karyawan," ujar Slamet.

Menurutnya, hingga saat ini perusahaan belum mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun memang karena proses pailit yang berjalan, perusahaan terkendala dalam memperoleh suplai bahan baku sehingga operasional tidak dapat berjalan optimal.

"Karena belum ada izin going concern itu, yang terjadi, karyawan pada saat ini sudah tidak bekerja disebabkan karena tidak ada bahan baku untuk membuat produksi itu. Nah sebagian yang masih bekerja adalah menyelesaikan atau bahan baku yang masih ada masih bisa dikerjakan," ujarnya.

Slamet memperkirakan, ada sekitar 3.000 karyawan dari empat perusahaan tersebut yang saat ini dirumahkan. Mayoritas dari mereka ialah karyawan yang menangani proses pemintalan benang. Kondisi ini disebabkan karena ketersediaan bahan baku benang yang kian menipis sehingga proses spinning tidak dapat dilakukan.

"Nah proses yang dirumahkan itu dibayar 25% upahnya. Tapi kalau yang masih bekerja penuh tetap dibayar penuh," kata Slamet.

Sementara itu, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA yang menolak permohonan kasasi dan telah melakukan konsolidasi internal. Selaras dengan itu, Sritex juga telah memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dar menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun," ujar Iwan, dalam keterangan tertulis

Iwan juga menegaskan, pengajuan PK ini ditempuh Sritex tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex. Ia menambahkan, selama proses pengajuan kasasi ke MA, Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK

Pemerintah Andalkan Konsumsi Masyarakat Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ditengah Kenaikan PPN 12 Persen

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah optimis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara CNN Indonesia Business Summit: Driving Indonesia's Economy Towards 8 % Growth

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satu indikator yang menjadi andalan Pemerintah adalah konsumsi dan investasi yang ditargetkan untuk mencapai Rp1.900–Rp 2.100 untuk 2025, dan Rp13.000 triliun dalam 5 tahun.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan melalui investasi tersebut, Pemerintah perlu memperhatikan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. 

Guna meningkatkan investasi, Pemerintah terus berupaya membangun berbagai infrastruktur untuk mendorong pusat ekonomi, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.

“Jadi logistik adalah kunci, produktivitas juga kunci kedua, itu nanti dikaitkan dengan bonus demografi. Ketiga daya beli masyarakat, mendorong kelas menengah itu menjadi menengah atas,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa salah satu Kawasan Industri yang dapat menjadi percontohan yakni Kawasan Industri di Weda Bay yang merupakan pusat hilirisasi dimana nikel akan diolah menjadi bahan batu baterai, baterai sel, dan berbagai produk lain, dengan investasi sebesar USD15 miliar dolar dan dalam waktu 6 tahun memiliki eskpor sebesar USD7 miliar. 

Selain itu, terdapat pula 22 KEK yang perlu untuk terus didorong, terlebih terkait efisiensi logistik.

Selain mendorong kebijakan hilirisasi, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa salah satu sektor yang turut dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yakni pariwisata. 

Untuk dapat membuka akses dan kian menarik minat wisatawan, maka Pemerintah akan terus mendorong konektivitas terutama transportasi jalur udara.

Selanjutnya, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu menjadi aspek penting dalam meningakatkan daya saing yang akan terus didorong oleh Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan. 

Peningkatan investasi dalam pengembangan pendidikan juga terus diupayakan Pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan internasional seperti Apple Academy dan King’s College London. Berbagai program pelatihan juga ditawarkan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi melalui kebijakan Kartu Prakerja.

“Pertama, Pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini optimis kalau kita bisa mencapai 8% dalam 5 tahun. Yang kedua, tentu Pak Presiden Prabowo bekerja cepat dan dalam waktu kurang dari 60 hari atau tepat 60 hari sudah diluncurkan 15 paket ekonomi, sudah diputuskan kenaikan UMP yang 6,5%. Nah ini menjadi modal kita untuk menarik investasi ke depan, bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memang dalam pergaulan dunia ini sangat dihargai,” pungkas Menko Airlangga.

Berdasarkan Data Sektor Pertanian Paling Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen

 Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengungkapkan enam bahaya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku per 1 Januari 2025.

Penilaian Arif muncul saat hadir di CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (20/12). Dia mengatakan kenaikan PPN ini berdampak ke sektor pertanian hingga produktivitas pangan.

Berikut sederet dampak kenaikan PPN versi rektor IPB.

Sektor pertanian terdampak

Arif menggambarkan kenaikan PPN di bidang pertanian akan menurunkan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP).

"PPN 12 persen ini akan berdampak kepada sektor pertanian. Secara ekonomi, dampaknya akan membuat GDP (PDB) riil turun 0,03 persen, ekspor akan menurun 0,5 persen, dan inflasi akan naik 1,3 persen," kata Arif.

Penurunan produksi pangan

Dia lalu menyoroti kenaikan PPN dari waktu ke waktu. Sejak 2000, tarif PPN stagnan di angka 10 persen. Kemudian pada 2022, PPN naik menjadi 11 persen dan kembali melonjak tahun depan.

Menurut Arif kenaikan tersebut bisa menggerus produktivitas pangan.

"Kenaikan 1 persen PPN, ternyata dampaknya memang bisa pada penurunan produksi, seperti misalnya rumput laut, tebu, itu salah satu 10 besar. Kemudian kelapa sawit, teh, jambu mete, kopi, dan lain sebagainya," ungkap Arif.

Harga bahan pokok melejit

Dia juga meyakini kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga bahan pokok, seperti daging unggas, beras hingga susu.

"PPN yang naik ini juga akan meningkatkan harga, harga unggas akan naik 0,3 persen. Kemudian harga susu segar yang akan menjadi komponen dalam makanan bergizi gratis juga akan naik. Padi juga akan naik harganya, meskipun tidak besar, 0,08 persen," ucap Arif.

Tenaga kerja di sektor pertanian turun

Lebih lanjut, Arif menjabarkan kenaikan PPN juga disebut akan berdampak ke penurunan tenaga kerja di sektor pertanian.

"PPN juga berdampak pada penurunan tenaga kerja, tenaga kerja rumput laut, karet, tebu, kelapa sawit, jambu, dan lain sebagainya," ungkap dia.

Meningkatkan penerimaan negara

Di sisi lain, Arif mengakui dalam jangka pendek kebijakan ini bisa meningkatkan penerimaan negara.

Wanti-wanti inflasi

Dia mengatakan kenaikan PPN yang berdampak ke sektor pertanian bisa menyebabkan kenaikan inflasi 1,3 persen.

Di kesempatan itu, Arif juga menekankan perhitungan matang terhadap efek berganda atau multiplier effect yang lebih masif dari kebijakan fiskal tersebut.

Hal ini terutama disebabkan ada beberapa bahan pokok premium yang awalnya dibebaskan kemudian dikenakan PPN seperti daging dan beras premium.

"Saya berharap pemerintah benar-benar menghitung betul dampak dari PPN ini terhadap inflasi, tenaga kerja, ekspor, serta kenaikan harga komoditas," ujar dia.

Pemerintah akan memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Mereka berdalih kenaikan ini untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah Bisa Turunkan PPN Hingga 5 Persen Sesuai Undang Undang

 Wakil Ketua Komisi XI DPR dari F-PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sebetulnya dapat mengusulkan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia menjelaskan ketentuan ini tertuang UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV, PPN rentang perubahan tarif itu berada di angka 5-15 persen.

"Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12 persen. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5 persen sampai dengan 15 persen (bisa menurunkan maupun menaikkan), sesuai UU HPP Pasal 7 Ayat (3), pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan persetujuan DPR," kata Dolfie dalam keterangan tertulis

Dalam Pasal 7 Ayat (1) memang disebutkan bahwa PPN 11 persen berlaku mulai 1 April 2022. Lalu, PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Namun, Pasal 7 Ayat (3) berbunyi, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Dolfie menyebutkan pertimbangan kenaikan atau penurunan tarif PPN bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Ia mengatakan pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN.

Menurutnya, jika pemerintahan Prabowo tetap ingin menaikkan PPN jadi 12 persen, maka mesti dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

"Maka hal-hal yang harus menjadi perhatian adalah kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan masyarakat meningkat, pelayanan publik yang semakin baik," tegasnya.

Dolfie pun menyatakan UU HPP merupakan inisiatif pemerintah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diusulkan ke DPR.

"UU HPP merupakan UU inisiatif pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP," kata Dolfie yang juga jadi Ketua Panja RUU tersebut.

Dolfie menyebutkan saat itu sebanyak delapan fraksi partai di DPR RI menyetujui RUU HPP menjadi undang-undang. Hanya PKS yang menolak. Ia mengatakan RUU itu diketok pada 7 Oktober 2021.

"UU HPP, bentuknya adalah omnibus law, mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. UU ini juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon," tuturnya.

Konsumsi Rumah Tangga Turun Di Titiak Terendah Sejak 2014

 Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengungkapkan sejumlah fakta tentang perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini merespon kenaikan PPN 12% yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia yang dituangkannya dalam surat terbuka.

Dalam surat terbuka buat pemerintah tersebut, Nailul Huda mengungkapkan adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2014 mencapai 5,15%. Sedangkan tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 4,8%.

"Padahal klaim Pemerintahan Jokowi, inflasi berada di situasi terkendali rendah. Namun konsumsi rumah tangga kita terus merosot yang menandakan masyarakat enggan mengonsumsi barang lebih banyak," katanya dalam keterangan Surat Terbuka untuk Pemerintah: Kenaikan Tarif PPN Menyesatkan yang dilihat

Bahkan dalam surat tersebut, Nailul Huda menceritakan bahwa ada masyarakat yang ingin menikmati kopi sachet saja, mereka harus berhutang ke warung tetangga.

"Sedangkan warung tetangga tersebut mungkin juga tengah bingung mau nolak namun akan sepi pembeli, jika di-iya-kan bagaimana mereka akan mendapatkan modal hari itu. Saya yakin kondisi ini tidak terjadi di satu dua warung saja, namun terjadi di hampir setiap warung kecil tiap gang di Indonesia," katanya.

Kemudian, Nailul mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia tengah dalam kondisi memasang sabuk kencang-kencang karena pendapatan mereka naik terbatas. Sementara beban yang harus ditanggung mulai dari PPN naik dari 10% menjadi 11% dan kenaikan harga Pertalite sebesar 30% pada 2022 lalu.

Ia menggambarkan kondisi keuangan masyarakat kelas menengah 'lebih besar pasak daripada tiang", yang mana pengeluaran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan pendapatan mereka. Hal ini lantaran kenaikan gaji masyarakat kelas menengah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat lebih tinggi.

"Rata-rata upah minimum regional tahun 2022 berapa? Hanya 1,09 persen. Bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhannya? Balik lagi kepada yang saya sampaikan di awal, yaitu berhutang," katanya.

Selanjutnya, pengangguran akibat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 64.751 orang di-PHK per 18 November 2024. Angka ini meningkat 11,7% dibandingkan November 2023 dan berpotensi bertambah lagi.

Ia menjelaskan, faktor penyebabnya ialah faktor daya beli masyarakat tengah melemah. Bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga secara umum secara berturut-turut.

Bahkan menurutnya, kondisi saat ini sama dengan krisis yang terjadi di 1997-1998. Di mana permintaan barang turun, yang mengakibatkan produksi juga disesuaikan. Produksi yang ambruk membuat perusahaan melakukan PHK demi efisiensi produksi.

Ia pun tak luput menyinggung adanya rencana pemerintah yang menaikkan PPN 12% untuk barang mewah yang mulai diterapkan 1 Januari 2025. Hal ini kata Nailul, makin membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin turun dengan beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Investasi Rp 12 Triliun Masuk Di Industri Digital Jakarta

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi masuk sebesar Rp12 triliun untuk tiga klaster industri digital yang ada di Jakarta.

Klaster ini disebut sebagai Jakarta Industrial Digital Parkway (JIDP) yang dibangun sebagai kawasan industri digital modern yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan teknologi digital membawa perubahan yang sangat besar, terutama bagi pebisnis di sektor industri.

"Pebisnis sekarang tidak lagi perlu memiliki pabrik. Dengan memiliki brand, mereka bisa merancang proses produksi hingga pemasaran tanpa harus memiliki fasilitas fisik sendiri," ujar Eko dalam acara Industrial Wrapped 2024 di Cibis Park, Rabu (18/12).

Jakarta Industrial Digital Parkway memang dirancang sebagai katalisator menuju Industri 4.0, mengintegrasikan berbagai aktivitas berbasis teknologi seperti pengembangan aplikasi, pengolahan data, layanan keamanan informasi, hingga e-commerce.

Jakarta Industrial Digital Parkway sendiri terdiri dari tiga kluster yakni Koridor Simatupang dengan nilai investasi Rp424 miliar, Koridor Kuningan sebesar Rp3,87 triliun, dan Koridor Sudirman senilai Rp7,71 triliun.

Selain klaster industri digital, Kemenperin juga berupaya memperkuat ekosistem melalui kolaborasi dengan beberapa kampus yang memiliki pendekatan inovatif. Sebab, generasi muda (Gen Z) dinilai paling aktif dalam mengikuti perkembangan informasi digital.

"Saya telah bekerja sama dengan beberapa kampus yang menuntut mahasiswanya untuk mendirikan industri atau usaha kecil sebagai syarat kelulusan, bukan hanya melalui skripsi," jelasnya.

Menurut Eko, apalagi saat ini industri digital tumbuh lebih besar daripada industri manufaktur, maka Kemenperin akan terus mendorong konsep industrial Parkway lebih banyak di Indonesia.

"Kami coba kembangkan konsep digital industrial Parkway itu untuk bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik, sehingga mereka bisa tumbuh terjaga, bisa menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan kami mengajak pemerintah dan pemerintah daerah dan lembaga terkait itu untuk bisa mendorong lebih kuat lagi," pungkasnya.

Daya Beli Masyarakat Akan Turun Drastis Akibat Efek Multiplier PPN 12 Persen

 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir daya beli masyarakat makin tertekan oleh kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Tantangan juga yang signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat menjelang tahun 2025 ini juga harus jadi perhatian kita," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan.

Ia mulanya memaparkan berbagai indikator mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat yang mempengaruhi perekonomian nasional, salah satunya deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) di level 121,1 pada Oktober 2024 atau mencapai titik terendah sejak Januari 2023. Diikuti pula dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang juga di level terendah di level 109,9.

Terlebih, terjadi penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 20204.

Padahal, konsumsi pengeluaran dari penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Tantangan ke depan tentunya akan semakin berat dengan besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah. Ini juga perlu digarisbawahi kembali, dan juga dengan tambahan-tambahan seperti PPN dan lain-lain yang diperkirakan akan menambah tekanan daya beli masyarakat," ujarnya.

Karenanya, ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius untuk merumuskan strategi efektif dalam memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat pada 2025.

Rupiah Kembali Jatuh Kelevel Rp 16.321 Per Dolar

 Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.312 per dolar AS pada Kamis (19/12) sore. Mata uang Garuda melemah 215 poin atau minus 1,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.277 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,88 persen, ringgit Malaysia minus 0,77 persen, baht Thailand minus 0,28 persen, dan yuan China minus 0,19 persen.

Sedangkan dolar Hong Kong menguat 0,01 persen dan dolar Singapura plus 0,07 persen.

Sementara, mata uang di negara maju terpantau kompak menguat. Dolar Australia plus 0,36 persen, euro Eropa plus 0,41 persen, dolar Kanada menguat 0,12 persen, dan franc Swiss menguat 0,31 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah terpantau bergerak melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen risk off di pasar ekuitas.

"Terjadi kekhawatiran akan prospek pemangkasan suku bunga The Fed tahun depan," katanya

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pelemahan rupiah berlanjut pada Jumat (20/12) besok di kisaran Rp16.300 - Rp16.370 per dolar AS.

Pelemahan dipicu langkah Bank Sentral Jepang (BoJ) mempertahankan suku bunga. Kebijakan menandakan bahwa mereka lebih banyak hati-hatian atas prospek ekonomi Jepang dan arah inflasi.

"Langkah BOJ mengecewakan beberapa investor yang berharap kenaikan suku bunga pada bulan Desember," katanya. 

Selandia Baru Dilanda Resesi Ekonomi Denga Pertumbuhan Minus 1 Persen

 Ekonomi Selandia Baru mengalami resesi setelah tercatat minus 1 persen pada kuartal III 2024 (qtq). Angka itu lebih rendah dari prediksi pasar yang memperkirakan kontraksi 0,2 persen.

Laju ekonomi kuartal II juga direvisi dengan mencatat penurunan sebesar 1,1 persen. Dua kuartal berturut-turut mengalami penurunan adalah definisi teknis dari resesi. Jika mengesampingkan pandemi, ini adalah penurunan dua kuartal terbesar sejak kemerosotan ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1991.

"Ini jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan siapa pun," ujar Ekonom Capital Economics Abhijit Surya seperti dilansir Reuters, Kamis (19/12).

Usai angka pertumbuhan ekonomi dirilis, dolar Selandia Baru menyentuh titik terendah baru dalam dua tahun di NZ$0,5614 per dolar, setelah sebelumnya turun 2,2 persen setelah pelonggaran kebijakan hawkish dari The Federal Reserve AS.

Lihat Juga :

Kena PPN, Transaksi dengan Uang Elektronik Lebih Mahal Tahun Depan?

Kontraksi laju ekonomi memperkuat alasan bank sentral Reserves Bank of New Zealand (RBNZ) untuk pemotongan suku bunga yang lebih agresif, setelah sebelumnya memangkas 125 basis poin menjadi 4,25 persen.

"Mengingat keadaan ekonomi yang buruk, kami sekarang berpikir risiko kecenderungan ke arah pemotongan yang lebih besar sebesar 75bp pada bulan Februari," terang Surya.

"Kami lebih yakin dari sebelumnya bahwa Bank akan memangkas suku bunga di bawah netral, akhirnya menjadi 2,25 persen," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis menuding kebijakan bank sentral berperan atas kontraksi ekonomi.

Lihat Juga :

Bahlil Pastikan PPN 12 Persen Tak Akan Buat Harga BBM Naik

"Penurunan tersebut mencerminkan dampak inflasi yang tinggi terhadap perekonomian," ujar Willis dalam sebuah pernyataan.

Pelemahan terjadi di seluruh industri, khususnya pada bidang manufaktur, utilitas, dan konstruksi. Pengeluaran rumah tangga dan pemerintah turun pada kuartal tersebut, sementara investasi dan ekspor juga tersendat.

Untuk laju ekonomi tahun berjalan, output turun tajam sebesar 1,5 persen, penurunan paling tajam sejak pandemi dan jauh di luar perkiraan penurunan sebesar 0,4 persen.

Mengingat populasi negara kepulauan Pasifik Selatan tersebut tumbuh sebesar 1,2 persen menjadi 5,35 juta sejak awal tahun hingga September, PDB per kapita turun lebih besar lagi sebesar 2,1 persen.

Analis masih berharap bahwa yang terburuk telah berakhir bagi perekonomian, mengingat RBNZ telah memangkas biaya pinjaman sebesar satu persen penuh pada kuartal ini.

Survei ANZ terhadap bisnis yang dirilis pada Kamis menunjukkan pemulihan lebih lanjut dalam aktivitas pada Desember.

Ekonomi Selandia Baru mengalami resesi setelah tercatat minus 1 persen pada kuartal III 2024 (qtq). Angka itu lebih rendah dari prediksi pasar yang memperkirakan kontraksi 0,2 persen.

Laju ekonomi kuartal II juga direvisi dengan mencatat penurunan sebesar 1,1 persen. Dua kuartal berturut-turut mengalami penurunan adalah definisi teknis dari resesi. Jika mengesampingkan pandemi, ini adalah penurunan dua kuartal terbesar sejak kemerosotan ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1991.

"Ini jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan siapa pun," ujar Ekonom Capital Economics Abhijit Surya seperti dilansir Reuters, Kamis (19/12).

Usai angka pertumbuhan ekonomi dirilis, dolar Selandia Baru menyentuh titik terendah baru dalam dua tahun di NZ$0,5614 per dolar, setelah sebelumnya turun 2,2 persen setelah pelonggaran kebijakan hawkish dari The Federal Reserve AS.

Kontraksi laju ekonomi memperkuat alasan bank sentral Reserves Bank of New Zealand (RBNZ) untuk pemotongan suku bunga yang lebih agresif, setelah sebelumnya memangkas 125 basis poin menjadi 4,25 persen.

"Mengingat keadaan ekonomi yang buruk, kami sekarang berpikir risiko kecenderungan ke arah pemotongan yang lebih besar sebesar 75bp pada bulan Februari," terang Surya.

"Kami lebih yakin dari sebelumnya bahwa Bank akan memangkas suku bunga di bawah netral, akhirnya menjadi 2,25 persen," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis menuding kebijakan bank sentral berperan atas kontraksi ekonomi.

"Penurunan tersebut mencerminkan dampak inflasi yang tinggi terhadap perekonomian," ujar Willis dalam sebuah pernyataan.

Pelemahan terjadi di seluruh industri, khususnya pada bidang manufaktur, utilitas, dan konstruksi. Pengeluaran rumah tangga dan pemerintah turun pada kuartal tersebut, sementara investasi dan ekspor juga tersendat.

Untuk laju ekonomi tahun berjalan, output turun tajam sebesar 1,5 persen, penurunan paling tajam sejak pandemi dan jauh di luar perkiraan penurunan sebesar 0,4 persen.

Mengingat populasi negara kepulauan Pasifik Selatan tersebut tumbuh sebesar 1,2 persen menjadi 5,35 juta sejak awal tahun hingga September, PDB per kapita turun lebih besar lagi sebesar 2,1 persen.

Analis masih berharap bahwa yang terburuk telah berakhir bagi perekonomian, mengingat RBNZ telah memangkas biaya pinjaman sebesar satu persen penuh pada kuartal ini.

Survei ANZ terhadap bisnis yang dirilis pada Kamis menunjukkan pemulihan lebih lanjut dalam aktivitas pada Desember.

APINDO : Semua Barang Kena PPN 12 Persen Kecuali Sembako ... Hanya Penamaannya Berbeda

 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersuara soal kengototan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 nanti.

Komentar salah satunya mereka berikan terhadap pemberlakuan PPN. 

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (19/12) mengatakan bahwa pemerintah memang mengatakan PPN tidak berlaku untuk semua, tapi untuk barang premium.

Tapi katanya, sejatinya semua produk dan jasa dikenakan PPN 12 persen mulai 2025. 

"Sebenarnya itu bukan bahan premium, secara menyeluruh memang kena 12 persen tapi ada beberapa bahan pokok sembako yang tidak terkena. Jadi sebenarnya dasarnya semua barang akan terkena (PPN) 12 persen," ujar Shinta.

"Bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12 persen. Hampir semua jenis barang dan jasa-jasa, kecuali bahan pokok dan sembako," imbuhnya lebih lanjut.

Shinta mengatakan kengototan itu berpotensi akan membuat semuanya menjadi berat. Pemerintah katanya, memang menggelontorkan sejumlah insentif untuk mengantisipasi dampak itu. 

Tapi, insentif tidak akan berdampak banyak. Insentif juga katanya, tidak dinikmati dunia usaha. Salah satunya insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja sektor padat karya bergaji di bawah Rp10 juta.

Ia menilai kebijakan itu tidak memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

"(Stimulus) PPh 21 itu bagus, cuma ini diberikannya memang untuk pekerja. Jadi yang kena manfaat itu adalah pekerja yang gajinya di bawah Rp10 juta. Jadi ini tidak membantu pelaku usahanya, industri padat karya itu enggak kebantu," ujarnya. 

Shinta meminta pemerintah seharusnya juga membebaskan PPh Badan bagi pelaku usaha agar industri padat karya ikut terbantu dari tekanan kenaikan PPN 12 persen.

"Dan kita enggak minta untuk semua sektor. Tapi paling enggak industri padat karya ini bisa terbantu kalau PPh Badannya ini dibantu," imbuhnya.

Selain pembebasan PPh bagi pekerja bergaji Rp4,8 juta hingga Rp10 juta, Shinta juga menilai stimulus diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk sektor padat karya juga minim manfaatnya bagi pelaku usaha.

"Ini 50 persen, tapi yang dilakukan pemerintah sekarang adalah pemberian stimulus untuk hanya kecelakaan kerja. Jadi sangat kecil sekali gitu, lain banget dengan konsep BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini cuma salah satu bagian daripada kecelakaan kerja, ini terlalu kecil dan hampir tidak terasa," tutur Shinta.

Lebih lanjut, Shinta meyakini tekanan inflasi akan meningkat di awal 2025 didorong oleh sejumlah faktor, termasuk implementasi kenaikan PPN menjadi 12 persen. Namun, Apindo memproyeksikan inflasi di 2025 tetap terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia (BI).

"Tekanan inflasi dipercayakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP (upah minimum provinsi), implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman di kuartal I, terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran," tuturnya.

Promo 12.12 Shoppe Tingkatkan Penjualan UMKM Hingga 700 Persen

 Brand lokal dan UMKM di platform Shopee mengalami peningkatan penjualan yang signifikan mencapai hingga 7 kali lipat pada momen campaign 12.12 beberapa waktu lalu.

Peningkatan transaksi pada brand lokal dan UMKM juga terjadi di saluran Shopee Live. Penjualan yang terjadi di Shopee Live meningkat bahkan hingga 9 kali lipat.

Beberapa kategori produk yang jadi primadona pembeli saat campaign 12.12 di antaranya atasan dan tas wanita, kosmetik wajah dan parfum, serta produk kebersihan dan binatu.

Selain fitur live, fitur lain seperti Shopee Affiliate juga mendorong aktivitas pengguna Shopee pada momen campaign 12.12 tersebut. Shopee Affiliate disebut mengalami peningkatan jumlah klik hingga 5 kali lipat.

Lebih lanjut, laporan e-Conomy SEA 2024 terbaru yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, peningkatan digital ekonomi ini menobatkan Indonesia sebagai negara dengan GMV terbesar di Asia Tenggara dengan kontributor terbesar berasal dari sektor ecommerce.

Sektor ecommerce menyumbang ekonomi digital Indonesia dengan GMV mencapai US$65 miliar. Angka tersebut tumbuh 11 persen dari tahun sebelumnya dengan GMV US$59 miliar.

Pertumbuhan sektor e-commerce didorong oleh inovasi platform e-commerce besar dalam fitur-fitur, di antaranya video commerce seperti Shopee Live, yang meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja.

Monica Vionna, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan keberhasilan Shopee selama kampanye 12.12 tak terlepas dari dukungan luar biasa para pengguna, dedikasi dari para brand lokal dan UMKM, dan kolaborasi para konten kreator yang tanpa henti mempersiapkan strategi terbaik mereka.

Hasil kolaborasi dari seluruh ekosistem Shopee membuat perjalanan kampanye akhir tahun 12.12 Birthday Sale menjadi sangat mengesankan dan tak terlupakan dalam menutup 2024.

"Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi positif dan kepercayaan yang luar biasa dari para pengguna, penjual, dan kreator dalam ekosistem Shopee. Ke depannya, kami berharap Shopee dapat terus menjadi kawan setia bagi brand lokal, pengusaha UMKM, dan masyarakat Indonesia secara luas, untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan, meraih peluang, hingga mencapai pertumbuhan kolektif yang berkelanjutan," kata Monica.

Prabowo Hentikan Proyek Pembangunan Infrastruktur Agar Dana APBN Bisa Cukup

 Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru dihentikan dulu. Arahan ini turut berdampak kepada proyek jalan tol.

Hal itu diungkapkan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo. Dia bilang rencana pembangunan proyek jalan tol baru akan ditahan dulu sambil melihat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025.

"Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan," kata Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta.

Meski begitu, Sony menyebut tol-tol yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.

"Jadi tol-tol yang terkait dengan konstruksi, yang sudah mulai FS (feasibility study), yang sudah mulai pelelangan, itu akan tetap berjalan. Ini informasi juga buat teman-teman media, karena ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak," tegasnya.

Sony mencontohkan proyek pembangunan tol baru yang masih dalam rencana dan akan tertahan yakni Tol Puncak dan ruas tol Kulonprogo-Cilacap. Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipastikan jalan terus.

"(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tau, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden 'Puncak karena sudah urgent, jalan', baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu," ucapnya.

Sony menyebut pembangunan proyek tol baru seperti Tol Puncak bisa jalan jika memang ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya.

"Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silakan. Tapi kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu. (Tol Puncak) sudah ada (swasta yang minat) tapi kita masih mengkaji kelayakannya," pungkasnya.

Neraca Perdagangan Indonesia Surplus Tapi Rupiah Tetap Anjlok Terhadap Dollar

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$4,42 miliar pada November 2024. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan Oktober yang surplus US$2,48 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan realisasi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan November 2023 yang surplus US$2,41 miliar.

"Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (16/12).

Surplus ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$24,01 miliar lebih tinggi dari impor yang tercatat US$19,59 miliar per November 2024.

Ekspor

Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$24,01 miliar sepanjang November 2024. Realisasi ini turun 1,70 persen dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar US$24,42 miliar.

Seluruh sektor ekspor juga tercatat turun. Industri pengolahan tercatat US$18,27 miliar atau turun 0,92 persen dibandingkan Oktober yang sebesar US$18,44 miliar.

Sektor pertambangan dan lainnya tercatat sebesar US$3,84 miliar atau turun 3,19 persen dari bulan sebelumnya US$3,97 miliar. Kemudian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga turun 13,37 persen dari US$670 juta pada Oktober menjadi US$580 juta pada November.

Impor

Impor Indonesia tercatat sebesar US$19,59 miliar sepanjang November 2024. Angka ini anjlok 10,71 persen dibandingkan Oktober yang sebesar US$21,94 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$2,57 miliar dan nonmigas sebesar US$17,02 miliar.

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$3,55 miliar atau turun 10,77 persen dari bulan sebelumnya US$3,98 miliar. Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$14,02 miliar atau turun 11,97 persen dari Oktober sebesar US$15,92 miliar.

Kemudian sektor barang modal tercatat US$2,02 miliar atau turun 0,84 persen dari Oktober 2024 yang sebesar US$2,04 miliar.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,11 persen, peso Filipina melemah 0,32 persen, ringgit Malaysia minus 0,02 persen, yuan China 0,11 persen, dan rupee India 0,03 persen.

Di sisi lain baht Thailand menguat 0,16 persen, dolar Singpura plus 0,01 persen, yen Jepang 0,03 persen, dan dolar Hong Kong 0,02 persen.

Sementara, mata uang di negara maju terpantau kompak menguat. Poundsterling Inggris menguat 0,10 persen, dolar Australia plus 0,11 persen, dan euro Eropa 0,08 persen.

Lalu dolar Kanada menguat 0,06 persen dan franc Swiss menguat 0,16 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah terpantau bergerak datar terhadap dolar AS yang membalikkan pelemahan awal. Menurutnya, pergerakan rupiah didukung oleh data perdagangan surplus dan ekspor Indonesia yang lebih besar dari perkiraan.

"Namun data penjualan ritel China yang lebih lemah menahan penguatan rupiah lebih lanjut," ujar Lukman.

Sri Mulyani Bandingkan PPN Indonesia Jauh Lebih Rendah Dengan Negara Berekonomi Buruk

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan negara lain.

Hal itu disampaikan usai pemerintah resmi menetapkan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sama emerging atau dengan negara di region maupun dalam G20," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Dia membandingkan dengan sejumlah negara berkembang seperti Brasil dengan PPN 17 persen, sedangkan rasio pajaknya 24,67 persen. Lalu PPN di Afrika Selatan sebesar 15 persen dengan rasio pajak mencapai 21,4 persen.

"India 18 persen PPN dengan tax ratio mereka di 17,3 persen. Kemudian Turki 20 persen PPN-nya dengan tax ratio 16 persen," katanya.

Kemudian, PPN di Filipina 12 persen dengan rasio pajak 15,6 persen. Lalu PPN Meksiko sebesar 16 persen dengan rasio pajak sebesar 14,46 persen.

"Jadi Indonesia saat ini dengan (PPN) 11 persen tax ratio kita masih di 10,4 persen bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain. Tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia," ujarnya lebih lanjut.

Meski demikian, ada juga sejumlah negara yang tarif PPN nya di bawah Indonesia. Mereka adalah; Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dan Australia yang tarif PPN hanya 10 persen

Tarif PPN Indonesia juga masih jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura dan Thailand yang masing masing hanya 9 persen dan 7 persen.

Ancaman Pertumbuhan Ekonomi Dibalik PPN Naik 12 Persen

 Pemerintah Indonesia tetap menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dalihnya adalah kenaikan ini menjadi amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Insentif Rp265,6 triliun pun digelontorkan untuk meredam jerit rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kompak menenangkan masyarakat yang gelisah. Keduanya menyebut barang pokok macam daging, telur, ikan, dan susu bakal bebas dari pungutan jumbo itu.

"Maka pemerintah yang membayar, biayanya diestimasi Rp265,6 triliun agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat

Jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan pemakaian air juga dibebaskan dari PPN 12 persen.

Kendati, tepung terigu, gula industri, dan Minyakita tetap dipungut pajak dengan selisih kenaikan 1 persennya ditanggung pemerintah.

Cukup banyak paket stimulus ekonomi yang ditawarkan pemerintah. Contoh lainnya, yaitu insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) yang mencapai Rp144,7 triliun serta jenis pajak lain senilai Rp35,2 triliun.

"Jadi, kalau kita lihat tahun depan Rp265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," klaim Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono menjelaskan konsep yang ditawarkan adalah PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP). Transaksi barang dan jasa tahun depan tetap terutang PPN, tapi dana untuk membayarnya diambil dari pos belanja negara sektor pajak.

Menurutnya, insentif ini tergolong dalam indirect government spending policy. Pemerintah sebenarnya masih bisa menambah skema lain berupa direct government spending policy jika paket stimulus ini dirasa kurang.

"Bentuknya berupa bantuan langsung tunai atau bantuan sejenis lainnya untuk masyarakat yang terdampak," kata Prianto kepada CNNIndonesia.com.

Skema PPN DTP dianggap bisa membuat masyarakat punya dana lebih. Ini terjadi karena uang yang seharusnya dipakai membayar pajak bisa dialokasikan untuk menambah konsumsi di dalam negeri.

Prianto mengatakan kebijakan ini seharusnya bisa meredam dampak kenaikan PPN, yakni dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Akan tetapi, dirinya mewanti-wanti bahaya yang bakal dirasakan dua sektor utama.

Pertama, sektor properti yang diprediksi bakal terdampak kuat kenaikan pajak ini. Kedua, industri otomotif yang juga berpotensi terpukul cukup dalam pada tahun depan.

"Secara umum, pembeli kedua sektor tersebut merupakan konsumen akhir. Dengan demikian, mereka menjadi penanggung PPN," tegasnya.

"Ketika daya beli masyarakat turun, kedua sektor tersebut (properti dan otomotif) akan terdampak langsung karena penjualannya dapat menurun. Efek domino dapat terjadi di ekosistem dari kedua sektor tersebut sehingga dampaknya akan lebih luas lagi," wanti-wanti Prianto.

Ia lalu memberikan contoh hitungan sederhana dampak yang bakal dirasakan masyarakat dengan naiknya PPN menjadi 12 persen. Prianto menggunakan pemisalan pembelian barang yang tetap dipungut pajak.

Contohnya, seseorang bernama Badu mempunyai uang Rp1 juta. Ia ingin membeli produk yang harganya Rp100 ribu per unit.

1. Jika tarif PPN tetap 11 persen, Badu bisa membeli 9 unit produk tersebut.

(Rp100 ribu+Rp11 ribu) X 9 unit= Rp999 ribu

Badu pun masih punya uang kembalian Rp1.000

2. Sedangkan ketika PPN naik menjadi 12 persen, Badu cuma bisa membeli produk incarannya sebanyak 8 unit.

(Rp100 ribu+Rp12 ribu) X 8 unit= Rp896 ribu

Uang Rp1 juta miliknya memang masih tersisa Rp104 ribu, tapi tak bisa dipakai membeli 1 unit produk lagi seharga Rp112 ribu yang sudah termasuk PPN 12 persen.

Kontradiksi Sikap Negara

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik keras pernyataan jajaran anak buah Presiden Prabowo Subianto. UU Nomor 42 Tahun 2009 dijadikan landasan untuk membantah dalih pemerintah tersebut.

Celios menegaskan klaim pemerintah membebaskan PPN untuk bahan pokok sudah lama diatur dalam uu tersebut. Apa yang ditunjukkan di publik saat ini dianggap hanya manuver politik demi meredam kritik, kenyataannya tarif PPN tetap dinaikkan serta menyasar sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

"Kenaikan PPN menjadi 12 persen menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka," kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam rilis resminya.

"Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan. Hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan," tegasnya.

Media menegaskan Sri Mulyani hanya bermain kata, seakan-akan pemerintah hadir mendukung kebijakan progresif dengan mengecualikan semua barang pokok dari pungutan pajak. Padahal, kebijakan semacam itu sudah ada sejak 2009 lalu.

Celios juga menekankan kenaikan pajak ini berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat, termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor. Di lain sisi, pemerintah malah memberikan insentif PPN DTP 3 persen untuk pembelian kendaraan hybrid.

Langkah tersebut menunjukkan kontradiksi sikap negara. Ini mempertegas bahwa Kabinet Merah Putih pro-orang kaya dengan memaksa kelas menengah membeli mobil hybrid di saat ekonomi melambat.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan juga mewanti-wanti ancaman perlambatan ekonomi. Ia menegaskan ini terjadi karena pengecualian PPN bukanlah barang baru, sedangkan di sisi lain pemerintah memungut pajak dari konsumsi harian masyarakat.

Ia mencontohkan PPN 12 persen dikenakan untuk kebutuhan fesyen hingga jasa hiburan, di mana ini merupakan konsumsi warga Indonesia sehari-hari. Di saat yang sama, daya beli masyarakat mengalami pelemahan.

"Selain itu, dengan adanya kenaikan PPN juga berpotensi memicu inflasi lebih tinggi," kata Dwi.

"Pada dasarnya, industri yang menggunakan bahan baku terkena PPN akan terdampak biaya dan pendapatannya. Meskipun pemerintah menerapkan PPN 12 persen secara selektif, nyatanya banyak bahan baku atau bahan setengah jadi yang terkena PPN," bebernya.

Ia dengan tegas menyatakan bahwa aksi pemerintah ini menyasar kelas atas dan kelas menengah. Dwi mengakui bahwa kelas atas tak terlalu terpengaruh kenaikan PPN.

Akan tetapi, kelas menengah amat terdampak kebijakan ini. Ia mengatakan barang dan jasa yang dikonsumsi kelompok ini tetap dipungut PPN 12 persen yang berpotensi menggerus konsumsi, sedangkan di lain sisi pendapatan kaum menengah mandek.

"Memang insentif yang diberikan cukup banyak. Namun, masalah saat ini adalah daya beli yang sangat lemah," ucapnya.

"Insentif tersebut hanya menetralisir kenaikan PPN 12 persen. Jika insentif tersebut tidak efektif, pemerintah perlu memikirkan ulang terkait insentif atau menunda penerapan PPN 12 persen tersebut," tegas Dwi.

Horee ... Ormas Islam Muhamadiyah Dapat Jatah Tambang Batubara Milik Adaro Energy Tbk

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Muhammadiyah kemungkinan besar akan mendapat jatah lokasi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

"Kalau saya tidak lupa, itu punya Adaro, kemungkinan besar," kata Menteri Bahlil ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur dikutip Antara.

Bahlil mengatakan perizinan untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.

"Sedang berproses," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar," ujarnya.

Pemerintah menyediakan enam lahan tambang batu bara yang untuk dikelola ormas keagamaan. Keenamnya adalah tambang bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Saat ini, baru eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang ditetapkan untuk dikelola oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang paling awal menyetujui pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan.

Pemberian izin khusus bagi ormas untuk mengelola lahan tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Rupiah Makin Jatuh ... Tembus Rp. 16.008 per Dolar Amerika

 Dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat terhadap sejumlah mata uang dunia. Meski begitu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut kinerja rupiah masih lebih baik dibandingkan mata uang negara lainnya.

Pernyataan ini disampaikan Perry di tengah kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS. Dikutip dari Bloomberg, mata uang Paman Sam makin perkasa dan sempat berada di level Rp 16.008

"Memang seluruh negara mengalami depresiasi, tapi depresiasi rupiah termasuk yang kecil," katanya dalam seminar nasional KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.

Menurutnya, tren positif dolar AS terjadi setelah kemenangan Donald Trump di Pilpres AS. Perry menjelaskan, AS mengeluarkan surat utang negara yang cukup besar dan meningkatkan defisit fiskalnya menjadi 7,7%.

Hal itu menyebabkan banyak investor memindahkan portofolionya ke pasar Amerika Serikat. Kondisi ini, sebut Perry, dikenal dengan istilah capital reversal.

"Amerika utang pemerintah sangat tinggi, karena itu seluruh dunia makanya transfer portofolio investasinya Ke Amerika, ini bahasa Inggrisnya capital reversal, itu sedang terjadi," ujarnya.

Dengan utang yang tinggi dan suku bunga tinggi hal ini berdampak pada penguatan dolar AS. Indeks dolar juga mengalami penguatan dari sebelumnya 101 menjadi 107 setelah Trump menang.

"Karena utangnya sangat besar dan juga suku bunga yang sangat tinggi, makanya dolarnya sekarang sedang super kuat. Dolar yang sebelum Trump terpilih itu adalah mata uang dolar dibandingkan negara-negara maju 101 sekarang 107," imbuhnya.

"Jadi menguat hanya lebih 1,5 bulan sekitar hampir 7-6%. Semua negara itu kena, itulah angin yang sedang kita hadapi di era baru ini dan akan berlangsung dalam 5 tahun kepemimpinan Trump dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi," tutupnya

OJK Resmi Umumkan Hutang Pinjol Tidak Perlu Dibayar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengungkapkan ada kecenderungan baru di masyarakat yang sengaja tidak membayar utang pinjaman online (pinjol), khususnya yang ilegal, karena bisa hangus dengan sendirinya. Benarkah demikian?

Dalam catatan, berdasarkan sudut hukum perdata pinjol ilegal itu adalah tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat maupun syarat subjektif dan objektif seperti diatur dalam hukum perdata. Karena hal ini pinjaman yang diterima sedari awal tidak sah di mata hukum dan boleh saja untuk tidak dibayarkan.

Meski begitu perlu diingat bila hal ini tidak berlaku untuk utang pinjol legal yang tercatat di OJK. Sebab setiap pinjaman dari pinjol legal telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sehingga pinjaman yang diberikan sah di mata hukum.

Selain itu setiap pinjaman yang disalurkan juga mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditetapkan OJK ataupun AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia),dari suku bunga hariannya sampai praktik penagihan hutang kepada nasabah.

Salah satunya seperti yang tertulis dalam Lampiran III SK Pengurus AFPI 02/2020 poin C angka 3 huruf (d), tertulis setiap penyedia layanan pinjol memang dilarang untuk melakukan penagihan secara langsung kepada debitur atau peminjam uang secara langsung.

"Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman," tulis aturan itu.

Jadi masa pinjol menagih utang pengguna layanan maksimal 90 hari. Sayangnya, hal ini seringkali hal ini malah membuat pengguna layanan salah mengerti dan mengira utang-utangnya hangus secara otomatis.

Padahal bagi debitur yang gagal bayar lebih dari waktu 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui OJK.

Tidak hanya itu, pihak pinjol juga berhak menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur yang masih berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bila pengguna layanan pinjol memiliki utang yang belum dibayarkan lewat dari 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang menagih secara langsung. Namun bukan berarti utang debitur secara otomatis hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar.

Perlu diingat setiap kredit macet, pihak penyelenggara pinjol berhak melaporkan kepada OJK melalui SLIK OJK atau yang dulu dikenal dengan BI Checking.Hal ini tentu akan membuat pengguna kesulitan jika ingin mengajukan pinjaman lain di kemudian hari.

3 Pengusaha Indonesia Yang Tidak Lagi Menjadi Orang Terkaya Di Indonesia

 Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya Indonesia 2024.

Dari daftar tersebut, sejumlah pengusaha yang sebelumnya masuk jajaran orang terkaya di Indonesia pada tahun lalu, kini harus terdepak.

Mengutip Forbes, berikut daftar pengusaha yang terdepak dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024.

Benny Suherman

Benny Suherman merupakan sosok konglomerat pemilik jaringan bioskop terbesar di Indonesia Cinema XXI.

Forbes menempatkan Benny pada peringkat ke-43 pada daftar orang terkaya Indonesia 2023 dengan total kekayaan US$1,1 miliar atau setara Rp17,61 triliun. 

Eddy Katuari dan keluarga

Eddy William Katuari merupakan bos dari Wings Group. Ia dikenal sebagai taipan dengan harta mencapai US$1,03 miliar atau Rp16,48 triliun.

Forbes mencatat William sebagai orang terkaya nomor 46 di Indonesia pada tahun lalu.

Sabana Prawirawidjaja dan keluarga

Sabana Prawirawidjaja merupakan bos dari perusahaan produsen susu PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Forbes mencatat kekayaan bersih Sabana Prawirawidjaja dan keluarganya sebesar US$940 juta atau setara Rp14,89 triliun.

Pada tahun lalu, ia menduduki peringkat 50 orang terkaya Indonesia.

Keuntungan Sinar Mas Naik 302,73 Triliun Tahun 2024 Dari Laba Pusat Data dan Energi Panas Bumi

 Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia tahun ini. Dari 50 nama yang dirilis, terdapat konglomerat Tanah Air yang mencatatkan keuntungan paling tinggi, yakni Keluarga Widjaja.

Melansir Forbes, kekayaan Keluarga Widjaja melonjak hingga 75 persen menjadi US$18,9 miliar atau setara Rp302,73 triliun (asumsi kurs Rp16.017 per dolar AS).

Mereka pada tahun ini menduduki peringkat keempat dalam daftar orang terkaya RI setelah saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), perusahaan energi dan infrastruktur andalan grup Sinar Mas milik keluarga tersebut, meroket lebih dari tujuh kali lipat tahun ini.

Lonjakan saham didorong oleh diversifikasi perusahaan ke energi panas bumi dan pusat data. Per Jumat (13/12), saham DSSA diperdagangkan di level Rp40.250. Padahal, awal tahun lalu harganya hanya Rp7.700 per saham.

Keluarga Widjaja mewarisi kerajaan bisnis Eka Tjipta Widjaja, konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas. Sejak menutup usia pada 2019 silam, Eka Tjipta mewariskan perusahaannya kepada anak-anaknya.

Sinar Mas Land juga menjadi perusahaan pengelola Bumi Serpong Damai atau BSD City. Selain itu, kekayaan keluarga ini berasal dari bisnis di bidang kertas, jasa keuangan, kesehatan, agribisnis, dan telekomunikasi.

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra Eka Tjipta yang meneruskan bisnis keluarganya usai sang ayah meninggal.

Berdasarkan situs Sinar Mas, Franky merupakan CEO Golden Agri-Resources Ltd, yang merupakan anak usaha grup tersebut. Ia bersama dua saudaranya, Indra dan Muktar Widjaja saling mengisi posisi tertinggi di Sinar Mas Group.

Namun, konflik internal menyulut keluarga Eka Tjipta pada 2020 lalu, di mana salah satu anaknya Freddy Widjaja menggugat kelima kakak tirinya terkait hak waris senilai Rp672,61 triliun. Bahkan, pengacara Freddy melaporkan Franky Cs dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun lalu.

Mengutip CNBC Indonesia, Sinar Mas diduga melawan hukum dengan menghindari pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri.

Selain merugikan Freddy Widjaja, para terlapor diklaim berpotensi menipu atau menggelapkan uang Rp1 triliun dan pajak Rp40 triliun.

Pengusaha Wajib Bayar Lembur Karyawan Yang Masuk Pada Tanggal Merah

  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pengusaha membayar upah kerja lembur kepada pekerja yang masuk di hari libur nasional atau hari libur resmi. Hal ini disampaikan jelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2024/2024.

Kemnaker sudah mengeluarkan surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/6 HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan.

"Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur," tulis SE tersebut 

Dijelaskan bahwa libur nasional merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus. Dengan ketentuan tetap harus membayar upah lembur.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

"Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional atau hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha," terang SE tersebut.

Kemudian untuk pelaksanaan cuti bersama, disebutkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang- undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.

Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/Saudari untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan di wilayah Saudara/Saudari. Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani," jelas SE itu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri meminta pekerja dan pengusaha dapat mematuhi SE tersebut. SE diterbitkan jelang periode libur Natal dan tahun baru 2024/2025.

"Kemnaker berharap pekerja dan pengusaha dapat mematuhi SE tersebut dan sama-sama kita sambut libur natal dan tahun baru dengan suka cita," ujar Indah 

Pertama Kali Terjadi Dominasi Chip Intel Ditumbangkan

  Dahulu, Intel adalah produsen chip komputer terbesar di dunia dan teknologinya terdapat di hampir setiap PC. Misi mantan CEO legendaris Intel, Andy Grove, adalah agar Intel melakukan lebih dari sekadar memasok komponen, tapi juga mendorong masa depan komputasi di mana PC digunakan untuk segala hal.

Intel mungkin telah memprediksi evolusi PC, tetapi gagal dalam komputasi mobile dan ledakan AI. Kini, perusahaan ikonik AS itu sedang kepayahan, harga sahamnya anjlok dan harus banyak melakukan PHK.

Saham Intel mencapai titik tertinggi sepanjang masa lebih dari 24 tahun lalu, di 31 Agustus 2000. Beberapa tahun terakhir, saham tersebut anjlok 68% dari rekornya. Bulan Agustus, Intel mengatakan akan memberhentikan 15% stafnya sebagai upaya memangkas biaya USD 10 miliar.

CEO Pat Gelsinger dinilai gagal memperbaiki keadaan sehingga dipaksa mundur. Sekarang, investor dan pengamat mempertanyakan apakah Intel dapat kembali ke posisi terdepan. "Peluang mereka kembali ke masa kejayaan, pada titik waktu ini, tampak sangat suram," kata Angelo Zino, analis teknologi di CFRA Research.

Gangguan dominasi Intel pertama kali terlihat sekitar tahun 2010. iPhone pertama diluncurkan tiga tahun sebelumnya, dan Apple memilih perancang chip Inggris yang kurang dikenal ARM, sebagai otaknya. Mendadak, smartphone menjadi hal besar. Karena ARM siap dengan teknologinya, ia cepat melampaui Intel sebagai pembuat chip seluler.

Tak hanya itu, Apple dan pembuat perangkat lainnya memberikan pukulan lain kepada Intel dengan mengganti prosesornya di beberapa PC dengan chip ARM yang lebih efisien. Pesaing lain seperti AMD, juga mencuri pangsa pasar dalam bisnis PC.

Saat Gelsinger mengambil alih tahun 2021, ia ditugaskan menghidupkan kembali kemampuan manufaktur canggih Intel dan mengembalikan perusahaan pada kecepatan inovasi. "Gelsinger melakukan pekerjaan hebat dalam hal itu," kata Zino.

Namun, saat ia fokus pada peningkatan manufaktur, pergeseran teknologi mendasar lainnya sedang berlangsung, yaitu AI. Nvidia, dulu pesaing kecil Intel yang membuat unit pemrosesan grafis (GPU), melesat karena chip-nya mendukung kebutuhan pemrosesan data besar kecerdasan buatan.

Nvidia sekarang menjadi perusahaan paling bernilai kedua di dunia, nilai pasarnya sebesar USD 3,4 triliun atau 33 kali lebih tinggi dari Intel sebesar USD 104 miliar.

Intel, sekali lagi, tak punya produk untuk bersaing dengan kompetitor seperti Nvidia dan AMD dalam AI. Chip akselerator AI bernama Gaudi yang dirilis Intel tahun ini tak mendapatkan daya tarik yang diharapkan perusahaan.

Pada saat yang sama, Gelsinger malah menggeber pabrik Intel untuk memproduksi prosesor bagi para pesaing seperti Apple, yang membuatnya bersaing lebih langsung dengan raksasa pembuat chip TSMC. Namun, hal itu pun dibayangi oleh penundaan. Menjadi tugas berat bagi CEO baru nanti untuk membuat Intel kembali bangkit.

Nvidia Raup Laba Bersih 303 Triliun Dalam 3 Bulan Di Tahun 2024

 Dominasi Nvidia di chip kecerdasan buatan (AI) tak main-main. Selain terus mengerek nilai sahamnya hingga menembus valuasi USD 3 triliun, cuan yang mereka raup pun jumlahnya tak main-main.

Dalam laporan keuangan terbarunya, mereka mencatatkan pemasukan sebesar USD 35,08 miliar dalam kuartal terakhir. Dari pemasukan itu, pemasukan bersihnya mencapai USD 19,04 miliar, atau sekitar Rp 303,6 triliun, naik dari USD 9,24 miliar pada kuartal yang sama setahun sebelumnya.

Namun sahamnya memang ditutup menurun 1%, kemungkinan karena mereka kesulitan memenuhi banyaknya pesanan chip AI yang masuk. Perusahaan asal Amerika Serikat itu mengaku butuh beberapa kuartal untuk memproduksi semua pesanan chip Blackwell terbarunya.

"Tantangan yang kami hadapi adalah seberapa cepat kami bisa memenuhi permintaan, menyiapkannya, dan memasukkannya ke pasar," kata Colette Kress, CFO Nvidia, dalam pertemuan dengan para analis, seperti dikutip .

Pencapaian ini adalah bukti terkini bahwa banyak perusahaan yang menggelontorkan miliaran dolar untuk teknologi AI generative. Dan, chip AI Nvidia yang ada di balik bermacam keperluan AI generative itu, dari mulai chatbot, menulis kode software, sampai menyelesaikan penelitian untuk obat baru.

Sosok kunci di balik kehebatan Nvidia ini adalah Jensen Huang, CEO sekaligus pendiri Nvidia yang baru-baru ini datang ke Jakarta. Huang menghabiskan bertahun-tahun untuk mengembangkan software dan server yang membuat chip GPU bisa dipakai untuk melatih sistem mengenali gambar, memprediksi kata, dan lain sebagainya.

"Industri komputer sudah berubah secara fundamental. Dari industri yang membuat software, kita sudah menjadi industri yang membuat kecerdasan buatan," kata Huang di Jepang beberapa waktu lalu.

Selain datang ke Indonesia, Huang beberapa minggu terakhir juga mendatangi India dan Jepang. Di negara-negara itu, ia mengajak pemerintahan dan perusahaan untuk berinvestasi dalam membangun data center.

Ancaman PHK Dibalik Kenaikan UMP 6,5 Persen

 Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Besaran kenaikan upah pekerja ini dipukul rata bagi seluruh provinsi di Indonesia.

Penetapan kenaikan sebesar 6,5 persen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

Atas kenaikan ini, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani merasa kenaikan UMP 6,5 persen terlalu tinggi. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional, terutama di sektor padat karya.

"Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru," ujar dia dalam keterangan resmi.

Kenaikan UMP memang selalu menjadi polemik antara buruh dan kalangan pengusaha.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai angka kenaikan 6,5 persen adalah keputusan moderat yang tak hanya mempertimbangkan kemampuan pengusaha, namun juga memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan buruh.

"Kenaikan upah minimum ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan dan kesejahteraan pekerja. Kami mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam memihak rakyat pekerja," tegas Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan resmi.

Merespon kekhawatiran pengusaha, pemerintah bahkan berencana untuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) usai menetapkan kenaikan UMP 6,5 persen.

"Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12), melansir Antara.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun membeberkan skema khusus bagi pengusaha yang tak mampu bayar kenaikan 6,5 persen UMP di 2025. Ia menegaskan langkah yang ini bukan berbentuk Satgas PHK.

"Memang beda. Kalau Satgas PHK itu kita masih perlu matangkan karena itu lebih besar lagi, perlu melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan seterusnya," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

"Kalau ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang saat ini kesulitan finansial. Sehingga kalau penerapan UMP (2025) itu sekarang, bisa jadi mereka tidak mampu," imbuhnya.

Yassierli mengungkapkan ia bersama Airlangga bakal berkomunikasi dengan pengusaha untuk mencari jalan keluar. Ia yakin ada banyak opsi yang bisa ditempuh bagi perusahaan yang sulit membayar besaran UMP 2025.

Lantas, benarkah kenaikan UMP 6,5 persen berisiko pada PHK massal seperti yang ditakutkan para pengusaha?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendapat usulan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen sudah cukup moderat, di mana angka itu tidak terlalu tinggi dan cukup pro terhadap pekerja.

Bahkan, kenaikan UMP dinilai seharusnya lebih tinggi dari 6,5 persen, seperti di atas 7 persen-8 persen. Menurut Ronny, kenaikan besaran UMP yang lebih tinggi diperlukan karena kondisi daya beli masyarakat yang terus menurun.

"Nah, ini cuma masalah perang narasi aja antara pihak pemerintah, pengusaha, dan pihak pekerja. Ini dalam hemat saya, yang diusulkan oleh pemerintahan (Presiden) Prabowo 6,5 itu sudah cukup moderat. Tidak terlalu tinggi dan cukup pro juga terhadap pekerja," ujar Ronny

"Karena Prabowo juga ingin ada kebijakan untuk menetralisasi itu. Seperti rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pencabutan subsidi BBM dan lain-lain. Jadi mungkin ada risiko itu (PHK)," imbuhnya.

Ronny menilai risiko tersebut akan semakin berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, juga terhadap performa dan kinerja perusahaan itu sendiri. Semakin perusahaan meminta kenaikan UMP tidak terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat juga akan terpengaruh, terutama para pekerja, yang pada akhirnya mempengaruhi performa perusahaan.

Ia menjelaskan sebagian pekerja adalah konsumen dari perusahaan. Sehingga menurutnya, kenaikan UMP hingga 7 persen-8 persen sebenarnya justru malah akan membantu perusahaan. Sebab, hal itu akan membantu mendongkrak daya beli pekerja hingga keluarganya, yang kemudian digunakan untuk mengkonsumsi produk dari perusahaan itu sendiri.

"Mulai dari produk tekstil, produk manufaktur yang lain, produk jasa, dan lain-lain, akan dipakai juga ke situ," tuturnya.

Menurut Ronny, ancaman PHK untuk saat ini hanya berbentuk narasi. Ia melihat pengusaha kemungkinan akan berpikir juga untuk melakukan PHK ke pekerja dalam jumlah besar, karena pasti akan mempengaruhi terhadap produksinya.

Hal itu tentu menjadi risiko bagi perusahaan. Sebab, jika produksi berkurang, Ronny mengatakan berarti bisnis para pengusaha akan mengecil.

"Dan ini kan harus dipikirkan oleh pengusaha. Sehingga dalam jangka panjang menurut saya narasi yang paling pas bahwa kenaikan UMP yang cukup tinggi menurut pengusaha, walaupun menurut saya itu sangat moderat bahkan rendah, itu akan mempengaruhi pada ujungnya kepada performa perusahaan, karena akan membantu daya beli pekerja," jelasnya.

Maka itu, Ronny menilai seharusnya kenaikan UMP bisa mencapai 7 persen-8 persen untuk mengembalikan daya beli masyarakat, menyesuaikan dengan pendapatan mereka. Ditambah dengan inflasi yang sudah bertubi-tubi terjadi dalam dua tahun terakhir.

"Banyak biaya hidup bertambah tanpa diikuti oleh kenaikan pendapatan secara signifikan. Sehingga naik 6,5 pun ya cukup membantu. Karena kalau daya beli masyarakat membaik, itu pasti bagus buat perusahaan. Bagus buat investasi dan lain-lain," pungkasnya.

Senada, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menganggap kenaikan UMP 2025 menjadi 6,5 persen sudah cukup memadai.

Menurutnya, rumus kenaikan UMP menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan masih tetap berlaku karena undang-undang baru belum diundangkan. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha dan pekerja sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah 2025.

Ia pun melihat kenaikan UMP berada di level 6,5 persen dilatarbelakangi oleh inflasi yang berada di sekitar 4 persen-5 persen dan pertumbuhan ekonomi per provinsi di level 4 persen-6 persen.

"Sekarang ini dunia usaha memang mengalami tekanan berat dengan produktivitas dan daya saing yang rendah, tidak mampu bersaing dengan barang-barang impor," ujarnya.

"Namun dengan kenaikan UMP 6,5 persen itu, pengusaha selayaknya dapat menyesuaikan diri, tidak perlu melakukan PHK," imbuh Payaman.

Selain itu, Payaman menilai tidak perlu juga untuk menetapkan Upah Minimum Padat Karya dam Upah Minimum Padat Modal.

"Untuk usaha padat modal tidak perlu diatur, silahkan serikat pekerja dan pengusaha merundingkan upah terendah di perusahaan masing-masing. Karena sudah ditetapkan oleh MK. Upah Minimum Sektoral boleh dilanjutkan seperti di masa lampau," ujar dia.

Setali tiga uang, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen bisa mendorong konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat. Dunia usaha malah bisa terdampak positif dari kenaikan permintaan agregat ini.

"Jadi saya rasa tidak ada PHK seperti yang disampaikan oleh pengusaha. Kecuali, ya usahanya memang sudah tidak bisa bersaing sehingga tidak mampu memanfaatkan permintaan agregat," ucap Nailul.

Bahkan, ia merasa pemerintah tidak perlu sampai membentuk Satgas PHK. Menurutnya, hal tersebut justru bisa menjadi landasan pengusaha melakukan pemecatan terhadap pekerjanya.

"Pemerintah seharusnya membuat penyehatan dengan perlindungan dunia usaha seperti pembatasan impor. Bukan malah memberikan pertumbuhan upah minimum yang rendah atau membentuk Satgas PHK," ujarnya.

Apple Wajib Bangun Pabrik Di Indonesia Bila Ingin Jualan iPhone

 Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan Apple wajib membangun pabrik di Indonesia, jika ingin iPhone 16 bisa dijual di RI.

Hal itu disampaikan Agus di depan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani hingga para CEO perusahaan yang hadir di CNBC Award di Hotel Westin Jakarta, Rabu (11/12) malam.

"Kami belum bisa kasih sertifikasi izin edar di Indonesia. Sekarang sedang kerja sama dengan pak Rosan, kami ingin yang pasti Apple bawa investasi di Indonesia harus berbentuk fasilitas produksi atau pabrik," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menekankan bahwa pihaknya terus memastikan perusahaan yang boleh masuk ke Indonesia harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan penghargaan yang diterima dalam CNBC Award sebagai Leading Policy Maker in Strengthening Local Components and Providing Support to Local Companies. Penghargaan diberikan langsung oleh Chairman and Founder CT Corp Chairul Tanjung (CT).

Kendati, ia menekankan capaian yang dilakukan bukan berkat kerja sendiri, melainkan bersama dengan para pegawai di Kementerian Perindustrian yang bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Saya sampaikan penghargaan yang sangat pantas bukan hanya kami yang pantas adalah seluruh pegawai di Kemenperin bersama kami kekeh dan konsisten berkaitan dengan nilai TKDN, yang pasti penghargaan ini diberikan abang kita pak CT memperkuat semangat kita berjuang untuk dalam negeri majukan produk-produk nasional," pungkasnya.

Produsen iPhone 16, Apple sudah menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, jumlah yang bakal diinvestasikan mencapai US$ 1 miliar atau Rp 15,9 triliun.

Rosan menyebut raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) itu berencana merealisasikan investasinya pada 2026. Namun pemerintah ingin Apple merealisasikannya lebih cepat yakni 2025.

"Dari Kementerian Perindustrian juga inginnya supaya realisasi mulai pembangunan pabrik 2025, dan mereka mulai investasi itu realisasinya 2026. Itu hanya perbedaan waktu dan sekarang sedang kita push ke sana untuk bisa ada realisasi 2025, tapi mereka sudah menampilkan secara tertulis kepada kami," kata Rosan di sela acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2025 di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta Selatan

Rosan menyebut pemerintah terus berkomunikasi secara intens dengan pihak Apple. Selama ini tawaran investasi Apple dilakukan secara tertulis melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.

"Kemarin sangat intens setiap hari dengan pihak Apple. Karena ada perbedaan waktu, mereka malam kita tidur, mereka tidur kita malam, tapi mereka sudah menyampaikan secara tertulis, tapi baru melalui WA dulu poin-poinnya. Dan poin itu juga sudah disampaikan ke Kementerian Perindustrian," bebernya.

Poin yang dimaksud mencakup bentuk investasi yang akan dilakukan hingga vendor yang akan dibawa ke Indonesia.

"Jadi kalau komitmennya itu tidak usah diragukan lagi karena mereka sudah memberikan secara detail, dan harapannya vendornya ini, vendor pertama yang akan mereka bawa jadi masih ada vendor-vendor lain. Karena dari satu iPhone 16 aja itu ada 320 vendor," tutur Rosan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Apple berencana membangun fasilitas pabrik di Indonesia. Hal itu sudah sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia yang mendorong Apple mendirikan pabrik.

"iPhone InsyaAllah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia," kata Agus di Surabaya.

Menurut Agus, Apple sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM soal rencana investasi. Nilai yang siap digelontorkan Apple mencapai US$ 1 miliar atau Rp 15,8 triliun.

Vietnam Turunkan PPN Jadi 8 Persen Untuk Saigin Indonesia

 Pemerintah Vietnam menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025.

Ini terjadi usai Majelis Nasional menyetujui perpanjangan penurunan PPN sebesar 2 persen hingga akhir Juni 2025 . Kebijakan diskon PPN ini berlaku sejak 2022.

Perpanjangan kebijakan penurunan PPN ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah Vietnam ingin harga barang dan jasa turun agar ekonomi tumbuh.

Berdasarkan laporan Vietnam News, beberapa barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10 persen akan terus menikmati tarif 8 persen selama enam bulan ke depan.

Namun, penurunan PPN ini tidak berlaku untuk sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan layanan yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan turunnya PPN sebesar 2 persen akan membuat penerimaan negara berkurang sekitar US$1,02 miliar atau sekitar Rp16,29 triliun (asumsi kurs Rp15.970) pada paruh pertama 2025.

Namun, pemerintah Vietnam optimis penurunan PPN ini akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

Kebijakan penurunan PPN di Vietnam telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung industri, serta mendorong konsumsi setelah pandemi Covid-19.

Hasilnya, pada tahun tersebut daya beli masyarakat lebih cepat pulih. Total penjualan eceran barang dan jasa melonjak hingga 19,8 persen dibandingkan 2021.

Lalu pada 2023, penurunan PPN menjadi 8 persen ini juga berkontribusi pada peningkatan penjualan eceran barang dan jasa sebesar 9,6 persen.

Kebijakan penurunan PPN ternyata berhasil mengerek pertumbuhan ekonomi Vietnam. Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspor dan penjualan eceran yang kuat.

Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997. Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen.

Lajunya juga lebih kencang dari 2021, yang hanya tumbuh 2,58 persen akibat penerapan lockdown yang turut menekan perekonomian mereka, serta berdampak pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.

Cara Menghitung Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Yang Baru

 Siap-siap! Pemerintah akan menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pemberlakuan opsen pajak itu sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Untuk diketahui, berdasarkan undang-undang tersebut, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

Lebih lanjut, opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, opsen PKB dan opsen BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Berikut simulasi penghitungan opsen PKB dan opsen BBNKB.

Contoh kasus:

Seorang Wajib Pajak A di Kota X Provinsi Y membeli kendaraan bermotor baru dengan NJKB Rp 300.000.000 dan bobot 1 (berdasarkan Permendagri tentang NJKB). Provinsi Y menetapkan tarif PKB sebesar 1 persen dan BBNKB sebesar 8 persen. Maka, perhitungan PKB, opsen PKB, BBNKB dan opsen BBNKB sebagai berikut:

Besaran PKB dan Opsen PKB

Untuk diketahui, rumus penentuan PKB adalah tarif PKB X (NJKB X Bobot). Berdasarkan data di atas, maka PKB kendaraan tersebut sebesar:

1% X (Rp 300 juta X 1) = Rp 3.000.000

Selanjutnya, besaran opsen PKB ditentukan dengan mengalikan tarif opsen PKB (66%) dengan besaran PKB. Dalam kasus itu, berarti opsen PKB kendaraan tersebut sebesar:

66% X Rp 3 juta = Rp 1.980.000.

Berarti, total PKB + Opsen PKB yang harus dibayarkan pemilik mobil tersebut sebesar: Rp 4.980.000.

Besaran BBNKB dan Opsen BBNKB

Sementara itu, untuk menentukan BBNKB adalah mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB. Dalam kasus di atas, maka BBNKB kendaraan tersebut adalah:

8% X Rp 300 juta = Rp 24 juta.

Lalu, untuk besaran opsen BBNKB ditentukan dengan mengalikan tarif opsen BBNKB (66%) dengan besaran BBNKB. Dalam kasus di atas, berarti opsen BBNKB kendaraan tersebut:

66% X Rp 24 juta = Rp 15.840.000.

Maka, total BBNKB + Opsen BBNKB yang harus dibayarkan pemilik kendaraan tersebut sebesar: Rp 39.840.000.

Perlu dicatat, untuk mengakomodir tarif opsen ini, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pajak kendaraan bermotor ditetapkan maksimal sebesar 1,2 persen untuk kendaraan pertama dan maksimal 6 persen untuk pajak progresif. Sedangkan tarif BBNKB paling tinggi sebesar 12 persen.

Jadi, misalnya Provinsi A sebelumnya menetapkan tarif PKB sebesar 1,75%, di aturan baru harus turun menjadi maksimal 1,2%. Sehingga, diharapkan adanya opsen ini tidak terlalu membebani pemilik kendaraan.

Proyek Jalan Flyover Shangri-La Jakarta Pusat Telah Capai 90,14 Persen

  PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan progres signifikan pada Proyek Flyover Bridge Connecting Shangri-La Hotel & Shangri-La Residences di Jakarta Pusat. Adapun pengerjaan proyek ini telah mencapai progres signifikan sebesar 90,14% hingga November 2024.

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menyampaikan proyek ini merupakan bagian penting dari upaya pengembangan infrastruktur di kawasan Shangri-La.

WSBP dipercaya untuk membangun jembatan layang yang menjadi penghubung antara Shangri La Hotel dan Shangri-La Residences dengan panjang jalan 90 meter, kecepatan rencana 30 km/jam, serta lebar lajur 3 meter dengan konfigurasi dua lajur.

"Proyek yang dimulai pada Januari 2024 dengan target penyelesaian pada Januari 2025. Dengan progres yang sudah dikerjakan hingga saat ini WSBP optimis dapat menyelesaikan tepat waktu dan tentu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan konstruksi untuk pelanggan kami," ujar Fandy dalam keterangan tertulis.

Hingga saat ini, Fandy mengatakan berbagai pekerjaan utama telah diselesaikan, termasuk pemasangan Bored Pile sebanyak 47 titik, Pile Cap sebanyak 16 buah, Ground Beam sebanyak 7 buah, Kolom sebanyak 26 buah, Beam dengan total volume 208 m³, serta PT Beam (in situ girder) sebanyak 2 buah.

Dengan sistem operasi tertutup dan konstruksi perkerasan berupa composit pavement, proyek ini juga dilengkapi satu unit jembatan yang telah direncanakan secara matang.

Adapun mobilisasi produk yang dilakukan meliputi pengiriman beton menggunakan Truck Mixer, besi dengan Truck Trailer, solar menggunakan truk tangki, serta material alam dengan Dump Truck.

Fandy pun memastikan setiap tahap pengerjaan dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia yang andal dan teknologi konstruksi terkini untuk menjaga kualitas dan efisiensi.

Pasalnya, lanjut Fandy, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa konektivitas di kawasan Shangri-La, tetapi juga membuka peluang kontrak baru bagi WSBP di masa depan. Salah satu peluang yang diantisipasi adalah pekerjaan Boundary Wall pada sisi utara dan selatan Shangri-La Residences yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025.

"Keberhasilan proyek ini menjadi bukti nyata dari kemampuan WSBP dalam mengelola proyek konstruksi yang kompleks dan strategis dari pihak swasta. Proyek ini juga menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat portofolio bisnis WSBP sebagai One Stop Solution di industri beton," tambah Fandy.

Fandy menambah, WSBP terus berupaya menyelesaikan proyek ini tepat waktu dengan tetap menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi.

WSBP pun berharap dapat terus dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur lainnya, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, di dalam dan luar negeri.

Operator Ojek Online Siap Bagi Bagi Data Dengan Pemerintah

 Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan operator ojek online (ojol) bersedia membagikan data mitra pengemudinya kepada pemerintah.

Maman menyebutkan operator yang sudah pasti bersedia memberikan data adalah Grab Indonesia, Gojek hingga Maxim.

"Alhamdulillah, sebagian besar perusahaan operator Ojek Online mereka bersedia (memberikan data)," ujar Maman di kantornya.

Menurut Maman, data pengemudi yang diperoleh akan langsung disinkronkan dengan milik Pertamina (Persero). Sehingga, saat pengemudi mengisi BBM di SPBU langsung terdata.

"Mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka," jelasnya.

Maman sebelumnya menyampaikan bakal memanggil operator ojol untuk meminta data pengemudi yang terdaftar di mereka. Pasalnya, pemerintah membutuhkan data tersebut untuk memperbolehkan pengemudi ojol tetap 'minum' BBM subsidi.

"Kami akan panggil beberapa perusahaan-perusahaan, operator Grab dan Gojek, Maxim. Kita akan minta data-data saudara-saudara kita yang sebagai ojol yang terdaftar. Kita akan verifikasi, kita koneksikan," ujar Maman dalam konferensi pers di Kantornya usai bertemu asosiasi Ojol, Jumat (6/12).

Maman menyebutkan ada 120 juta pengguna motor di Indonesia. Namun, tak semua masuk ke kategori UMKM dan boleh minum Pertalite Cs sehingga dibutuhkan data dari para operator.

Untuk pengguna motor biasa yang bisa menggunakan BBM bersubsidi tentunya akan disesuaikan dengan aturan Kementerian ESDM yang saat ini tengah direvisi.

"Penggunaan motor roda dua itu di Indonesia kurang lebih ada sekitar 120 juta. Bagi motor di luar ojol, tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori (UMKM)," pungkasnya.

Sah ... UMP Di Jakarta Jadi 5,39 Juta Per Bulan

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 naik 6,5 persen menjadi Rp5,39 juta.

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan penetapan UMP 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2024 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

"Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen," ujar Teguh di Kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

"Sehingga UM Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761," sambungnya.

Besaran nilai UMP ini juga berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Pemprov Jakarta sendiri telah menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi pada awal pekan ini untuk menentukan besaran UMP Jakarta 2025.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sudah dikeluarkan dan kemarin juga ada rakor inflasi dimana diawal paparan dari Bapak Menaker sampaikan bahwapemerintah daerah termasuk DKI paling lambat harus mengumumkan UMP tanggal 11 Desember," ujar Teguh di Jakarta, Selasa (10/11) kemarin, seperti dikutip Antara.

Besaran kenaikan upah tahun depan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen.

Kenaikan upah minimum nasional dijadikan pertimbangan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum sektoral.

Daftar Lengkap UMP Yang Naik 6,5 Persen Tahun 2025

Sejumlah provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Berdasarkan aturan tersebut, pengumuman UMP 2025 harus dilakukan paling lambat pada 11 Desember 2024. Dari data yang dihimpun , sebanyak 18 dari 38 provinsi di Indonesia telah mengetok palu UMP 2025 per pukul 11.00 WIB Rabu (11/12).

Seluruh provinsi tersebut menaikkan UMP sebesar 6,5 persen, sesuai formula yang ditentukan Permenaker 16/2024.

Berikut daftar provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan UMP 2025:

1. UMP Kalimantan Tengah Naik 6,5 persen atau Rp212.005,04 dari Rp3.261.616,00 menjadi Rp 3.473.621,04 (Keputusan Gubernur)

2. UMP Kalimantan Utara Naik 6,5 persen atau Rp 218.507 dari Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160 (Keputusan Gubernur)

3. UMP Kalimantan Barat Naik 6,5 persen atau Rp175.669 dari Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.285 (Keputusan Gubernur)

4. UMP Kalimantan Timur Naik 6,5 persen atau Rp218.456 dari Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.314 (Keputusan Dewan Pengupahan)

5. UMP Kalimantan Selatan naik 6,5 persen atau Rp213.382 dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194 (Keputusan Dewan Pengupahan)

6. UMP NTB Naik 6,5 persen atau Rp158.864 dari Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931 (Keputusan Dewan Pengupahan)

7. UMP Sulawesi Tenggara Naik 6,5 persen atau Rp187.587 dari Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551 (Keputusan Gubernur)

8. UMP Sulawesi Tengah Naik 6,5 persen atau Rp178.302 dari Rp2.736.698 menjadi Rp2.915.000 (Keputusan Dewan Pengupahan)

9. UMP Riau Naik 6,5 persen atau Rp214.151.22 dari Rp3.294.625 Rp3.508.776,22 (Keputusan Gubernur)

10. UMP Sulawesi Selatan Naik 6,5 persen atau Rp223.229 dari Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527 (Keputusan Gubernur)

11. UMP Papua Barat Naik 6,5 persen Rp221.500 dari Rp3.393.500 menjadi Rp 3.615.000 (Keputusan Dewan Pengupahan)

12. UMP Papua Naik 6,5 persen atau Rp261.578 dari Rp4.024.270 naik menjadi Rp4.285,850 (Keputusan Dewan Pengupahan)

13. UMP Aceh Naik 6,5 persen atau Rp224.944 dari Rp3.460.672 naik menjadi Rp3.685.616 (Keputusan Dewan Pengupahan)

14. UMP Lampung Naik 6,5% atau Rp176.573 dari Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.070 (Keputusan Dewan Pengupahan)

15. UMP DKI Jakarta Naik 6,5 persen atau Rp329.380 dari Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.761 (Keputusan PJ Gubernur)

16. UMP Sumatera Barat Naik 6,5 persen atau Rp182.744 dari Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193 (Keputusan Gubernur)

17. UMP Maluku Utara Naik 6,5 persen atau Rp208.000 dari Rp3,200.000 menjadi Rp3.408.000 (Keputusan PJ Gubernur)

18. UMP Gorontalo Naik 6,5 persen atau Rp209.413 dari Rp3.012.318 menjadi Rp3.221.731 (Keputusan Gubernur)

Nilai Tukar Rupiah Anjlok Jadi Rp 15.899

 Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp15.899 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Rabu (11/12) pagi. Mata uang Garuda turun 28 poin atau minus 0,18 persen.

Sedangkan mata uang Asia lain masih sanggup melawan dolar AS. Yen Jepang naik 0,11 persen, dolar Singapura menguat 0,04 persen, dan baht Thailand melesat 0,31 persen, yuan China naik 0,12 persen, ringgit Malaysia amblas 0,02 persen, peso Filipina naik 0,02 persen, dan won Korea Selatan naik 0,080,85 persen.

Di lain sisi, mata uang utama negara maju dominan dibuka melemah. Poundsterling Inggris naik 0,03 persen, euro Eropa plus 0,03 persen, franc Swiss naik 0,01 persen, dolar Australia menguat 0,03 persen, dan dolar Kanada tumbuh 0,06 persen.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong memperkirakan rupiah akan jatuh hari ini. Pasalnya, dolar AS kokoh setelah survey yang menunjukkan sentimen bisnis AS yang membaik.

"Investor juga mengantisipasi data inflasi AS malam ini yang diperkirakan akan naik dari 2,6 persen ke 2,7 persen (yoy)," katanya.

Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp15.850 sampai Rp15.950 per dolar AS pada hari ini.

Pengunjung Turun 40 Persen Sejumlah Pasar Akan Gratiskan Tarif Parkir

 Pedagang pasar berencana menggratiskan tarif parkir bagi para pengunjung. Hal ini mereka lakukan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat, terutama di pasar rakyat.

Ketua Harian dan Hubungan Antar Lembaga Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Andrian Lamemuhar mulanya mengeluhkan daya beli masyarakat yang sangat menurun. Menurutnya, jumlah pengunjung pasar sudah berkurang 40 persen sejak pandemi covid.

"Kami sudah banyak nanti bikin konsep-konsep di pasar rakyat kami, salah satunya melibatkan semua koperasi pasar kami untuk menggratiskan parkir, nanti ditanggung oleh koperasi pasar, supaya orang tertarik kembali datang ke pasar," ujar Lame dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Menjelang HBKN Nataru 2024/2025 di Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Ketika ditanya lebih lanjut seusai acara, Lame menegaskan pihaknya memang berencana agar seluruh pengunjung pasar digratiskan parkirnya, khususnya di DKI Jakarta.

"Itu nanti bekerja sama dengan koperasi pedagang pasar yang ada di pasar-pasar setempat. Jadi nanti para pengunjung bisa gratis," tutur dia.

Ia mengungkap uji coba tarif parkir gratis di pasar akan dimulai sekitar pertengahan Desember 2024 di Pasar Cibubur. Nantinya, Lame mengatakan uji coba bakal dilakukan di pasar-pasar seluruh Indonesia.

Lame pun mengungkap retribusi parkir nantinya akan ditanggung oleh pihak koperasi pasar dengan bekerja sama dengan pengelola pasar.

"Nanti diambil dari keuntungan penjualan yang ada di pedagang pasar, untuk anggota koperasi pedagang pasar," ujarnya.

"Nanti di seluruh Indonesia akan diuji coba semua biar orang tertarik lagi. Karena selama ini kan pasar parkiran mahal, harganya juga kalah sama online," imbuh Lame.

Kenaikan PPN 12 Persen Digunakan Untuk Kompensasi Kenaikan Gaji PNS Dengan Potensi 80 Triliun Per Tahun

 Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Sinyal kuat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia sudah memastikan kenaikan PPN tersebut akan diumumkan pada pekan depan.

"Nanti diumumkan minggu depan, disimulasikan dulu," ujar dia ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (3/12), melansir detikfinance.

Ia menyatakan pengumuman tak hanya soal PPN, namun juga kebijakan insentif fiskal untuk 2024. Sebelum itu, pihaknya akan melaporkan hasil kajian dan simulasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh persetujuan.

Selain Airlangga, kepastian juga diungkap Kemenkeu. Dalam kesempatan berbeda, Kemenkeu menyatakan kenaikan PPN akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu Parjiono mengatakan kendati PPN naik, pemerintah tetap memprioritaskan daya beli.

"Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pengecualian atau exception-nya sudah jelas untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan sektor terkait lainnya," kata Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh INDEF di Jakarta,.

Ia menegaskan penerapan PPN 12 persen akan tetap diiringi dengan penguatan subsidi sebagai jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Sementara itu, insentif perpajakan akan difokuskan kepada kelas menengah dan atas.

Rencana kenaikan itu pun memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan. Meskipun itu didalihkan sudah menjadi amanat undang-undang, mereka memandang bahwa kenaikan PPN berpotensi mencekik masyarakat yang sekarang tengah tercekik daya belinya.

Reaksi keras salah satunya disuarakan oleh kalangan buruh. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan mogok kerja apabila kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu tidak dibatalkan.

"Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia," kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal.

Said Iqbal menilai rencana pemerintah menaikkan PPN akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil. Buruh memprediksi kenaikan PPN akan menurunkan daya beli secara signifikan dan mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih dalam. Selain itu juga menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 8 persen.

Said Iqbal berpendapat kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa. Sementara itu, kata dia, kenaikan upah minimum tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat.

"Bagi Partai Buruh dan KSPI, kebijakan ini mirip dengan gaya kolonial yang membebani rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak," tegas dia.

Tak hanya buruh, pengusaha turut keberatan kalau PPN 12 tetap berlaku. Mereka mengungkap dampak ngeri apabila PPN naik menjadi 12 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan meski PPN hanya naik 1 persen, dampaknya bisa langsung terasa ke harga makanan dan minuman.

Harga makanan dan minuman bisa naik 2-3 persen.

"Dampaknya besar sekali karena kenaikan 1 persen itu akan dirasakan oleh konsumen. Apalagi FMCG (fast moving consumer goods) pangan itu price sensitif. Picu kenaikan harga 2 sampai 3 persen yang harus dibayar konsumen," ungkap Adhi

Hal sama juga disuarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka juga sudah meminta pemerintah menunda kenaikan PPN mulai tahun depan tersebut. Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin khawatir jika PPN naik, maka tingkat inflasi juga ikut terkerek.

"Tapi kami tidak pada posisi eksekutif. Kita hanya merekomendasikan coba dipikir ulang, dipikir ulang, ditinjau ulang (kenaikan PPN)," katanya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Tapi pemerintah hingga kini terlihat belum mendengarkan suara-suara keberatan itu. Mereka beralasan kenaikan tarif PPN dibutuhkan untuk menjaga kesehatan keuangan negara. 

Maklum, secara umum, PPN atau pajak konsumsi memang menjadi salah satu kontributor penerimaan utama negara selain pajak penghasilan (PPh). Adapun PPN menyumbang sekitar 17 persen hingga 29 persen dari total pendapatan.

Lantas, apa sebenarnya faktor di balik 'kengototan' pemerintah untuk menaikkan PPN 1 persen di 2025?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira curiga pemerintah ngotot mengerek PPN menjadi 12 persen karena mereka tahu rasio pajak menurun pada 2025.

Pasalnya, pemerintah juga melakukan banyak hal lain seperti menurunkan PPh Badan dari 22 persen ke 20 persen hingga menerapkan pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III.

Menurut Bhima, kebijakan-kebijakan ini justru bisa berpotensi menurunkan rasio pajak karena membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah.

"Belum lagi insentif-insentif fiskal yang jumlahnya terus menggelontor tanpa terkendali. Dan ini juga akan menjadi beban berat bagi rasio pajak," ujar dia

Bhima mengatakan sejatinya pemerintah punya opsi lain; mengenakan pajak karbon.

Namun menurutnya, pemerintah sendiri juga belum berani menerapkan alternatif pajak karbon, yang tidak mengganggu daya beli. Pemerintah katanya, lebih memilih jalan mudah dengan menaikkan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen dengan alasan mematuhi undang-undang.

Padahal, Bhima menilai kenaikan ini akan berefek cukup luas. Hampir semua kalangan masyarakat bisa tersengat efek kenaikan PPN ini. 

"Kalau pemerintah ngotot karena ingin mengejar kenaikan rasio pajak yang lebih tinggi, itu akan mendistorsi ekonomi dan bahkan pertumbuhan ekonomi bisa jatuh di kisaran 4 persen tahun 2025, makin jauh dari target ekonomi tumbuh 8 persen," imbuh Bhima lebih lanjut.

Selain itu, dirinya juga menduga kengototan dipicu analisis bahwa defisit APBN semakin melebar, bahkan hampir menyentuh level 3 persen imbas program 'populis' pemerintahan Prabowo, seperti; makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, hingga 3 juta rumah per tahun.

Program-program ini ia nilai memiliki kontribusi terhadap kenaikan dari belanja pemerintah yang berakibat pelebaran defisit anggaran. Apalagi ada pula utang jatuh tempo pemerintah yang tembus Rp800 triliun pada 2025 mendatang.

Ia berpendapat utang ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Sebab, utang jatuh tempo ditambah bunga utang memiliki total sekitar Rp1.350 triliun yang harus pemerintah bayar dan cari uang dari berbagai sumber, salah satunya pajak.

Bhima meminta pemerintah untuk tidak bersikap egois terkait hal ini.

"Jangan hanya karena melihat dari sisi kebutuhan fiskal, tapi juga kenaikan tarif ini pastinya menyedot likuiditas dari masyarakat dan mengganggu perekonomian, bahkan konsumsi rumah tangga yang terganggu justru akan blunder kepada pendapatan pajak-pajak lainnya," jelasnya.

"Jadi mau mengejar kenaikan tarif, konsumsi rumah tangga terdampak, kelas menengahnya lebih banyak berhemat, lebih banyak mengurangi konsumsi," imbuh Bhima.

Ia menegaskan hal ini ujungnya akan berimbas kepada penurunan PPh, penurunan bea cukai, hingga penerimaan-penerimaan pajak lainnya.

"Jadi kenaikan tarif PPN ini juga mengirim sinyal pemerintah ada arogansi dan egois ya, dari sisi mengamankan kantong pemerintah merugikan kantong masyarakat," tutur Bhima.

Sementara itu, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action (ISEAI) Ronny P Sasmita menyebut kenaikan PPN tetap dilakukan pada 2025 karena pemerintah sudah merasa mengkompensasi daya beli masyarakat dengan beberapa kebijakan.

Kebijakan pertama, upah minimum provinsi (UMP) yang sudah diresmikan naik 6,5 persen pada 2025, dibandingkan tahun ini hanya 3 persenan.

Kedua, pemerintah sudah memberikan jaminan kenaikan gaji guru. Ketiga, pajak UMKM yang tidak naik.

"Jadi dengan begitu, pemerintah merasa sudah memberikan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat yang diperkirakan penghasilannya akan tertekan karena kenaikan PPN," tutur Ronny.

Faktor lainnya, Ronny menilai pemerintah memerlukan kenaikan PPN untuk dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan di atas. Menurutnya, secara umum hal itu agar terkesan impas atau neutralized.

Ia memperkirakan kenaikan PPN bisa mendatangkan penerimaan negara sekitar Rp80 triliun.

"Sehingga bisa berlebih, meskipun dipakai untuk kenaikan pendapatan guru. Sementara kenaikan UMP ditanggung pengusaha, tanpa membebani APBN," ucap dia.

Jadi pada intinya, kata Ronny, meskipun sudah ada kebijakan 'kompensasi' daya beli, pemerintah tetap akan 'menang banyak' alias akan mendapatkan tambahan penerimaan negara.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat kengototan pemerintah menaikkan tarif PPN ke 12 persen tak hanya dipicu oleh undang-undang.

Menurutnya, kondisi APBN pada 2025 yang masih dihadapkan pada potensi kenaikan beban belanja menjadi alasannya.

Hal ini terjadi imbas ada beberapa pos belanja yang sifatnya masih bisa berubah, termasuk di dalamnya program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, hingga  utang jatuh tempo mulai 2025 hingga 2029 yang akan terjadi secara bertahap.

Dalam kondisi tersebut, Yusuf menilai pemerintah relatif sulit untuk tetap menjaga target defisit anggaran di angka 2,5 persen terhadap PDB jika tak ada langkah yang sifatnya bisa mendorong penerimaan secara lebih baik.

Namun, ia merasa bahwa alasan-alasan tersebut perlu dikritisi. Misalnya, terkait regulasi atau ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Menurut kami sebenarnya ketentuan dan regulasi tersebut sudah atau dapat ditunda sementara waktu, misalnya dalam bentuk peraturan pengganti undang-undang di mana nantinya pemerintah menetapkan penundaan tarif baru sampai dengan batas waktu yang akan disepakati nanti," ujar Yusuf.

Sementara untuk kepentingan belanja, menurutnya, sebenarnya pemerintah bisa melakukan beberapa cara. Pertama, melakukan realokasi anggaran pada pos-pos yang sebenarnya dapat dialokasikan atau ditunda sementara waktu untuk pos yang bersifat lebih urgent.

Kedua, upaya mendorong penerimaan juga dapat dilakukan melalui proses intensifikasi pemeriksaan.

"Di mana kita tahu pemerintah sebenarnya sudah punya administrasi perpajakan ini bangun dan kita juga paham di tahun depan ada sistem core tax administration yang saya kira bisa memberikan efek terhadap kemampuan peningkatan penerimaan pajak pada level tertentu," pungkasnya.