Lini bisnis kredit mikro menjadi tumpuan bank-bank besar dalam mengurangi tekanan perlambatan pertumbuhan kredit. Laporan keuangan kuartal III 2016 PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, membuktikan bahwa kredit mikronya menjadi penggerak pertumbuhan selama sembilan bulan tahun ini berjalan.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, kredit mikro perseroan tumbuh 16,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan lini bisnis kredit mikro merupakan yang tertinggi ketimbang kredit korporasi dan konsumer, yakni 14,3 persen dan 13,5 persen.
“Kredit mikro tumbuh paling besar di antara kredit-kredit lain. Diikuti oleh kredit korporasi. Kredit mikro bisa dibilang lokomotifnya untuk pertumbuhan,” ujarnya, Rabu (25/10). Secara keseluruhan, kredit Bank Mandiri meningkat 11,50 persen, yaitu dari Rp560,6 triliun pada kuartal III tahun lalu menjadi sebanyak Rp625,1 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Setali tiga uang, BRI juga mencatatkan pertumbuhan kinclong karena melesatnya penyaluran kredit pada pelaku usaha mikro. Lini kredit mikro bertumbuh 20,3 persen dari sebesar Rp170,2 triliun di kuartal ketiga tahun lalu menjadi Rp204,8 triliun per September 2016. “Pertumbuhan penyaluran kredit juga terjadi di Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami bersyukur, tidak terjadi kanibal antara nasabah mikro Kupedes BRI dengan nasabah KUR. Ternyata, nasabah program keduanya sama-sama bertumbuh,” terang Asmawi Syam, Direktur Utama BRI.
Adapun, total kredit BRI mencapai 603,5 triliun per September 2016 atau meningkat 16,3 persen dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu. Pertumbuhan kredit perseroan tersebut melampaui rata-rata industri yang hanya sebesar 6,8 persen. Kredit mikro memang jadi penggerak pertumbuhan bisnis dua bank pelat merah di atas. Namun demikian, kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Induk usaha Adira Finance dan Adira Insurance tersebut justru tengah menahan laju pertumbuhan kredit mikro melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP). Kredit mikro melalui DSP bahkan tercatat rontok 29 persen pada kuartal III 2016 dibanding kuartal ketiga tahun lalu.
“Kami sedang fokus pada penahanan kualitas aktiva DSP. Pasalnya, banyak kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) disumbang dari bisnis kredit mikro. Banyak unit yang belum selesai ditangani atawa saat ini sedang pelunasan. Makanya, tak banyak kredit mikro baru,” tutur Vera Eve Lim, Direktur Bank Danamon.
Di sisi lain, lanjut dia, perseroan tengah mengembangkan bisnis usaha kecil dan menengah. Lini bisnis ini bahkan telah berkontribusi positif terhadap total portofolio perseroan. Hingga kuartal ketiga tahun ini, kredit UKM perseroan bertumbuh 6 persen menjadi Rp23,8 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp18,6 triliun sampai kuartal III 2016, naik 1,8 persen dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp18,3 triliun. Salah satu penyebab kinclongnya kinerja BRI adalah melesatnya penyaluran kredit mikro kepada pengusaha-pengusaha kecil sampai akhir September lalu.
Direktur Utama BRI Asmawi Syam mencatat penyaluran kredit bank pelat merah yang dipimpinnya mengalami pertumbuhan berkat meningkatnya pertumbuhan di segmen mikro. BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp603,5 triliun atau naik 16,3 persen dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan industri yang hanya mencapai 6,8 persen (per Agustus 2016).
Kredit mikro disebut Asmawi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Jika dibandingkan dengan kurtal III tahun lalu, jumlah kredit mikro yang disalurkan naik 20,3 persen dari sebesar Rp170,2 triliun menjadi Rp204,8 triliun. BRI juga mampu menambah basis nasabah pinjaman baru di segmen tersebut sebanyak 1 juta dari 7,6 juta menjadi 8,6 juta nasabah selama kuartal III.
"Pertumbuhan jumlah ini terutama terjadi di Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami bersyukur ternyata tidak terjadi kanibal antara nasabah mikro Kupedes BRI dengan nasabah KUR. Saya pikir banyak nasabah Kupedes yang beralih ke KUR, namun ternyata nasabah kedua program tersebut justru sama-sama bertumbuh," kata Asmawi, Selasa (25/10).
Hal lain yang menopang kinerja BRI sepanjang Januari-September 2016 adalah pendapatan bunga atau Net Interest Income (NII) yang mencapai Rp48,6 triliun atau tumbuh 16,8 persen year on year (yoy). Serta perolehan pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang mencapai Rp6,6 triliun atau tumbuh 25,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan fee based income tersebut didominasi oleh tambahan fee yang berasal dari jasa administrasi kredit sebesar 113,6 persen yoy menjadi Rp740 miliar kemudian diikuti oleh fee trade finance yang tumbuh 58,8 persen yoy menjadi Rp614 miliar, fee e-bankingsebesar Rp1,6 triliun atau tumbuh 42,2 persen yoy dan fee yang berasal dari jasa kegiatan perbankan lainnya.
"Hal ini mengindikasikan mulai nyamannya nasabah bertransaksi di e-channel milik BRI, sehingga fee based kami meningkat signifikan," ujar Asmawi Syam. Berkaca dari kinerja yang tumbuh di atas rata-rata industri, Asmawi optimistis BRI mampu mencetak pertumbuhan kredit dua digit hingga akhir tahun. Ia memproyeksikan pertumbuhan tahun ini bisa mencapai kisaran 13-14 persen atau tumbuh di atas proyeksi bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kendati demikian, Wakil Direktur BRI Sunarso menilai risiko perlambatan ekonomi hingga akhir tahun tetap harus diantisipasi. Meski mampu menekan rasio kredit bermasalah (NPL) gross ke level 2,2 persen, BRI tetap memasang strategi konservatif hingga akhir tahun. BRI justru menaikkan rasio pencadangan dari 150 persen menjadi 166 persen dengan total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp22,3 triliun hingga akhir tahun. Pencadangan tersbeut dirasa cukup untuk mengatasi kenaikkan NPL di tengah tren perlambatan kredit.
"Kami menilai cuaca belum begitu baik, oleh sebab itu kita sediakan payung sebelum terjadi apa-apa," ujarnya.
Friday, October 28, 2016
Bank Indonesia Akan Izinkan Tanah Wakaf Dijadikan Jaminan Sukuk
Bank Indonesia (BI) menginisiasi model pembiayaan melalui surat berharga syariah (sukuk) berbasis wakaf demi menyemarakkan aktivitas ekonomi syariah. Dalam model ini, nantinya tanah wakaf yang sudah bersertifikat bisa dijadikan jaminan (underlying) penerbitan sukuk.
Deputi Gubernur BI Hendar mengatakan, selama ini dalam paradigma masyarakat secara umum, tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial. Padahal jika dilihat lebih luas, tanah wakaf memiliki potensi atau nilai manfaat tanah yang sangat besar untuk mendorong perekonomian.
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini terdapat 4 juta hektare (ha) tanah wakaf yang tersebar di 400 ribu titik dengan nilai sekitar Rp 2.050 triliun. Selama ini, tanah tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan pemakaman yang justru membutuhkan biaya operasional besar setiap tahunnya.
"Meskipun dana itu potensinya besar, namun nyatanya belum dapat tergarap dengan baik," ujar Hendar di Surabaya, Kamis (27/10). Lebih jauh, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah BI Anwar Basori mengatakan melalui konsep sukuk linked wakaf, nantinya tanah wakaf yang selama ini menganggur bisa dibangun infrastruktur untuk kemudian disewakan dan memberikan hasil. Hasil dari sewa tersebut nantinya akan dibagi dan disalurkan untuk mendorong program sosial yang memberikan manfaat bagi umat, seperti pembangunan Rumah Sakit, pesantren hingga sekolah.
Bank sentral pun mendorong perusahaan-perusahaan BUMN Karya yang selama ini aktif menggarap proyek properti dan infrastruktur untuk memanfaatkan konsep tersebut. Nantinya para perusahaan BUMN karya bisa membangun infrastruktur di tanah wakaf yang pendanaan proyeknya berasal dari penerbitan sukuk.
"Kemudian di akhir periode kontrak, aset tadi akan dikembalikan ke Nazir,” kata dia. Ide menghubungkan tanah wakaf ke sukuk muncul lantaran instrumen syariah tersebut saat ini sudah sangat berkembang, meliputi sukuk berbasis proyek (PBS), SPNS, Sukri, Sukuk Dana Haji, dan sebaginya. Ia menyebut Singapura dan Kuwait sudah terlebih dahulu menerapkan sukuk berbasis wakaf.
"Ini juga upaya kami untuk memperdalam pasar keuangan syariah dalam negeri. Di Singapura dan Kuwait tanah wakaf sudah bisa dioptimalkan menjadi komersial namun tetap dalam prinsip syariah," ujarnya. Anwar mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN yang berminat menggunakan konsep sukuk linked wakaf untuk pengembangan proyeknya.
Untuk implementasi dan pengembangan model tersebut, BI akan bekerja sama dengan BWI, Badan Zakat Nasional (Baznas), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial mengingat selama ini karakeristik wakaf digunakan untuk tujuan sosial. Berdasarkan data bank sentral, pasar sukuk sudah sangat berkembang. Indonesia sudah menerbitkan sukuk hingga Rp560 triliun dengan outstanding per 6 Oktober mencapai Rp407 triliun. Untuk sukuk korporat sendiri sudah terbit Rp18,7 triliun dengan outstandingRp10,7 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan, Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk global terbesar di dunia dengan penerbitan mencapai US$10,15 triliun dengan outstanding US$9,5 miliar, dari total penerbitan sovereign sukuk US$45,17 miliar selama 2009-2016. Indonesia berada di atas Turki, Qatar, Singapura, Malaysia, UEA Dubai, Hong Kong, Bahrain, dan Afsel.
Ditambahkan, selama ini BI terus berupaya memperdalam transaksi pasar keuangan syariah yang masih berkisar antara Rp600 miliar-Rp1 triliun per harinya, di antaranya dengan menerbitkan beleid tentang sertifikat investasi mudarabah (siva), sertifikat perdagangan komoditas berprinsip syariah (sika), repo syariah, mini MRA syariah, hedging syariah serta NCD syariah.
“Transaksi pasar keuangan syariah masih dangkal, dibanding konvensional yang seharinya bisa mencapai Rp10-15 triliun,” kata dia.
Deputi Gubernur BI Hendar mengatakan, selama ini dalam paradigma masyarakat secara umum, tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial. Padahal jika dilihat lebih luas, tanah wakaf memiliki potensi atau nilai manfaat tanah yang sangat besar untuk mendorong perekonomian.
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini terdapat 4 juta hektare (ha) tanah wakaf yang tersebar di 400 ribu titik dengan nilai sekitar Rp 2.050 triliun. Selama ini, tanah tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan pemakaman yang justru membutuhkan biaya operasional besar setiap tahunnya.
"Meskipun dana itu potensinya besar, namun nyatanya belum dapat tergarap dengan baik," ujar Hendar di Surabaya, Kamis (27/10). Lebih jauh, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah BI Anwar Basori mengatakan melalui konsep sukuk linked wakaf, nantinya tanah wakaf yang selama ini menganggur bisa dibangun infrastruktur untuk kemudian disewakan dan memberikan hasil. Hasil dari sewa tersebut nantinya akan dibagi dan disalurkan untuk mendorong program sosial yang memberikan manfaat bagi umat, seperti pembangunan Rumah Sakit, pesantren hingga sekolah.
Bank sentral pun mendorong perusahaan-perusahaan BUMN Karya yang selama ini aktif menggarap proyek properti dan infrastruktur untuk memanfaatkan konsep tersebut. Nantinya para perusahaan BUMN karya bisa membangun infrastruktur di tanah wakaf yang pendanaan proyeknya berasal dari penerbitan sukuk.
"Kemudian di akhir periode kontrak, aset tadi akan dikembalikan ke Nazir,” kata dia. Ide menghubungkan tanah wakaf ke sukuk muncul lantaran instrumen syariah tersebut saat ini sudah sangat berkembang, meliputi sukuk berbasis proyek (PBS), SPNS, Sukri, Sukuk Dana Haji, dan sebaginya. Ia menyebut Singapura dan Kuwait sudah terlebih dahulu menerapkan sukuk berbasis wakaf.
"Ini juga upaya kami untuk memperdalam pasar keuangan syariah dalam negeri. Di Singapura dan Kuwait tanah wakaf sudah bisa dioptimalkan menjadi komersial namun tetap dalam prinsip syariah," ujarnya. Anwar mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN yang berminat menggunakan konsep sukuk linked wakaf untuk pengembangan proyeknya.
Untuk implementasi dan pengembangan model tersebut, BI akan bekerja sama dengan BWI, Badan Zakat Nasional (Baznas), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial mengingat selama ini karakeristik wakaf digunakan untuk tujuan sosial. Berdasarkan data bank sentral, pasar sukuk sudah sangat berkembang. Indonesia sudah menerbitkan sukuk hingga Rp560 triliun dengan outstanding per 6 Oktober mencapai Rp407 triliun. Untuk sukuk korporat sendiri sudah terbit Rp18,7 triliun dengan outstandingRp10,7 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan, Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk global terbesar di dunia dengan penerbitan mencapai US$10,15 triliun dengan outstanding US$9,5 miliar, dari total penerbitan sovereign sukuk US$45,17 miliar selama 2009-2016. Indonesia berada di atas Turki, Qatar, Singapura, Malaysia, UEA Dubai, Hong Kong, Bahrain, dan Afsel.
Ditambahkan, selama ini BI terus berupaya memperdalam transaksi pasar keuangan syariah yang masih berkisar antara Rp600 miliar-Rp1 triliun per harinya, di antaranya dengan menerbitkan beleid tentang sertifikat investasi mudarabah (siva), sertifikat perdagangan komoditas berprinsip syariah (sika), repo syariah, mini MRA syariah, hedging syariah serta NCD syariah.
“Transaksi pasar keuangan syariah masih dangkal, dibanding konvensional yang seharinya bisa mencapai Rp10-15 triliun,” kata dia.
Bank Permata Rugi Rp 1,2 Triliun
PT Bank Permata Tbk kembali mencatatkan kerugian. Setelah sempat merugi Rp376 miliar pada kuartal I 2016 dan Rp836 miliar pada paruh pertama tahun ini, kini perseroan merugi Rp1,2 triliun. Roy Arfandy, Direktur Utama Bank Permata mengatakan, perseroannya kembali mengalokasikan beban pencadangan dalam jumlah signifikan. “Yang mengakibatkan kerugian bersih sebesar Rp1,2 triliun,” ujarnya, Kamis (27/10).
Ia menerangkan, sesuai prinsip kehati-hatian, beban pencadangannya menyesuaikan kebutuhan demi menjamin portofolio pinjaman dan neraca keuangan tetap aman terjaga. Namun demikian, laba operasioal sebelum pencadangan tembus Rp2,9 triliun per September 2016 atau meningkat 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp2,8 triliun.
Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan pendapatan non bunga sebesar 21 persen yang ditopang bancassurance, wealth management dan biaya operasional yang terkendali. “Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa bisnis utama kami tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tekanan ekonomi makro, khususnya di sektor komersial,” terang Roy.
Sandeep Jain, Direktur Keuangan Bank Permata bilang, perseroannya terus menjalankan strategi untuk memperkuat landasan pertumbuhan bank, termasuk permodalan dan menjaga kesehatan likuiditas. “Salah satu pencapaian kami pada kuartal I 2016 adalah perseroan berhasil mencatat modal inti utama (common equity tier 1,CET-1) sebesar 15,5 persen dan rasio kecukupan modal 19,3 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah perseroan,” ungkapnya.
Tidak cuma itu, perseroan juga membukukan loan to deposit ratio sebesar 86 persen per akhir September 2016. Ini mencerminkan likuiditas perseroan tetap sehat. Menurut Jain, Bank permata konsisten untuk meningkatkan kualitas struktur pendanaannya, terbukti dari menguatnya rasio CASA alias dana murah hingga 43 persen. Tahun lalu, rasio CASA hanya 38 persen.
Adapun, dari sisi kredit, perseroan merasakan dampak perlambatan ekonomi makro yang tercermin dari penurunan sebesar 16 persen. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) meningkat 4,9 persen. “Kami mengetahui secara jelas resiko-resiko yang ada dan telah mengambil langkah-langkah yang terencana dengan baik untuk mengelola resiko tersebut, sejauh yang dapat kami prediksikan,” pungkas Jain.
Saat ini, fokus perseroan, ia menambahkan, meningkatkan kualitas aset, menjaga performa dari sisi pendapatan non bunga, sekaligus terus meningkatkan kualitas struktur pendanaan, pendapatan, dan efisiensi.
Dua pemegang saham utama perseroan, yakni PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank Plc diklaim tengah merencanakan peningkatan permodalan, menyusul kesuksesan rights issue senilai Rp5,5 triliun pada semester I 2016.
Ia menerangkan, sesuai prinsip kehati-hatian, beban pencadangannya menyesuaikan kebutuhan demi menjamin portofolio pinjaman dan neraca keuangan tetap aman terjaga. Namun demikian, laba operasioal sebelum pencadangan tembus Rp2,9 triliun per September 2016 atau meningkat 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp2,8 triliun.
Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan pendapatan non bunga sebesar 21 persen yang ditopang bancassurance, wealth management dan biaya operasional yang terkendali. “Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa bisnis utama kami tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tekanan ekonomi makro, khususnya di sektor komersial,” terang Roy.
Sandeep Jain, Direktur Keuangan Bank Permata bilang, perseroannya terus menjalankan strategi untuk memperkuat landasan pertumbuhan bank, termasuk permodalan dan menjaga kesehatan likuiditas. “Salah satu pencapaian kami pada kuartal I 2016 adalah perseroan berhasil mencatat modal inti utama (common equity tier 1,CET-1) sebesar 15,5 persen dan rasio kecukupan modal 19,3 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah perseroan,” ungkapnya.
Tidak cuma itu, perseroan juga membukukan loan to deposit ratio sebesar 86 persen per akhir September 2016. Ini mencerminkan likuiditas perseroan tetap sehat. Menurut Jain, Bank permata konsisten untuk meningkatkan kualitas struktur pendanaannya, terbukti dari menguatnya rasio CASA alias dana murah hingga 43 persen. Tahun lalu, rasio CASA hanya 38 persen.
Adapun, dari sisi kredit, perseroan merasakan dampak perlambatan ekonomi makro yang tercermin dari penurunan sebesar 16 persen. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) meningkat 4,9 persen. “Kami mengetahui secara jelas resiko-resiko yang ada dan telah mengambil langkah-langkah yang terencana dengan baik untuk mengelola resiko tersebut, sejauh yang dapat kami prediksikan,” pungkas Jain.
Saat ini, fokus perseroan, ia menambahkan, meningkatkan kualitas aset, menjaga performa dari sisi pendapatan non bunga, sekaligus terus meningkatkan kualitas struktur pendanaan, pendapatan, dan efisiensi.
Dua pemegang saham utama perseroan, yakni PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank Plc diklaim tengah merencanakan peningkatan permodalan, menyusul kesuksesan rights issue senilai Rp5,5 triliun pada semester I 2016.
Gelombang PHK Ancam Industri Perbankan Indonesia
Awan hitam nampaknya akan terus menaungi industri perbankan dalam negeri hingga akhir tahun. Usai pertumbuhan kredit diprediksi tidak akan mencapai dua digit tahun ini, isu efisiensi yang berujung pada pemangkasan pegawai juga harus menerpa industri yang asetnya mencapai lebih dari Rp6.000 triliun itu.
Sejumlah bank yang diketahui berencana merumahkan karyawannya di antaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank asal negeri Singa ini diketahui memang tengah mengencangkan ikat pinggang sejak 2014 lalu. Aksi efisiensi itu pun membuat Serikat Pekerja Danamon merancang aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi pada hari ini, Jumat (28/10).
Berdasarkan surat edaran yang diterima, Serikat Pekerja Danamon akan melakukan unjuk rasa mulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Dengan titik kumpul Gedung Bank Danamon Prapatan dan massa akan bergerak menuju Kantor Pusat Bank Danamon di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Terkait aksi ini, belum mendapatkan tanggapan resmi dari manajemen Danamon.
Dalam tuntutannya, Penanggung Jawab Serikat Pekerja Bank Danamon Abdoel Moedjib menuturkan, pekerja merasa kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang mengatasnamakan efisiensi. Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini pun menurutnya merupakan puncak dari upaya dialog yang tak kunjung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen Bank Danamon.
Adapun, salah satu tuntutan utama para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja adalah meminta perusahaan untuk berhenti melakukan PHK secara massal. Hal ini diduga dilakukan manajemen atas dasar kondisi salah satu lini bisnis Danamon yang terus merugi sehingga menggerogoti laba perusahaan.
"Hanya atas dasar kekhawatiran akan meruginya salah satu unit bisnis lalu dengan semena-mena karyawan di PHK dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka selalu menyampaikan ke karyawan bahwa Danamon sedang susah, rugi dan lain-lain, tapi faktanya malah bikin gedung baru, beli tanah lagi untuk gedung baru dan rekrut karyawan yang pro-hire pula," ujar Abdoel.
Juli lalu, Danamon diketahui memang baru saja meresmikan gedung kantor pusat baru yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Gedung ini merupakan konsolidasi unit dan fungsi dari beberapa gedung Danamon yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Untuk membangun menara dengan 21 lantai tersebut, Danamon harus menggelontorkan investasi sebesar Rp540 miliar.
Aksi perseroan tersebut dilakukan di tengah pertumbuhan kredit perseroan yang turun 9 persen sepanjang Januari hingga September tahun ini. Per akhir September lalu, Danamon pun akhirnya mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,516 triliun atau meningkat 33 persen kalau dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, yaitu Rp1,895 triliun.
Dalam paparan kinerja kuartal III Rabu (26/10) kemarin, Direktur Keuangan Danamon Vera Eve Lim mengatakan pertumbuhan laba bersih perseroan utamanya ditopang oleh peningkatan efisiensi perseroan yang berkelanjutan. Ia mengklaim biaya operasional turun enam persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya Danamon, ancaman PHK secara halus juga diterima oleh para karyawan HSBC Indonesia dan PT Bank Ekonomi Raharja (BER). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari aksi HSBC Group yang telah membeli saham mayoritas Bank Ekonomi Raharja pada 2005 silam.
Penggabungan atau disebut integrasi ini dilakukan dengan mekanisme pengalihan aset dan kewajiban (asset and liability transfer). Penggabungan ini untuk menyikapi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Penggabungan ini dilakukan dengan memindahkan aset dan kewajiban dari cabang HSBC Indonesia ke Bank Ekonomi.
Sehingga pada April 2017 mendatang HSBC Indonesia yang selama ini berstatus sebagai Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) secara perlahan akan berubah statusnya menjadi perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia (BHI).
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan, proses integrasi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi. Ia memperkirakan, dari proses integrasi tersebut akan terjadi overlapping (tumpang tindih) jabatan serta kelebihan tenaga kerja di bank.
Saat ini, HSBC Indonesia memiliki kurang lebih 3.500 karyawan, sedangkan Bank Ekonommi sendiri memiliki sekitar 1.950 karyawan. Karena dirasa terlalu gemuk, pemangkasan karyawan pun menjadi salah satu opsi yang ditempuh manajemen untuk menekan biaya operasional.
"Ini menciptakan kekhawatiran, faktanya di lapangan itu resah, karena pasti yang masuk banyak ke BHI adalah orang-orang bawaan HSBC Indonesia, seperti kepala cabang misalnya. Apakah nantinya ada kepastian kepala cabang Bank Ekonomi yang saat ini akan dijamin tetap menjadi kepala cabang? ternyata enggak. Yang mengisi pasti orang-orang dari HSBC," ujar Timboel .
Para Serikat Pekerja HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi pun mengajukan permintaan untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen, Namun menurut Timboel, permintaan tersebut tidak pernah mendapat sambutan dari manajemen HSBC. "Ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kelangsungan kerja kami, masa depan kami," katanya. Runding Berunding Status Karyawan
Sementara itu dalam media briefing pekan lalu, kuasa Hukum HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja Kemalsjah Siregar menjelaskan, perundingan baru bisa dilakukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud ialah perselisihan tentang hak, kepentingan pembuatan syarat kerja, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Apa yang menjadi tuntutan para Serikat Pekerja menurutnya tidak memuat substansi permasalahan industrial.
"Masalahnya begini apakah yang mereka (Serikat Pekerja) usung sebagai masalah itu merupakan perselisihan hubungan industrial? Kalau tidak, tidak ada kewajiban kedua perusahaan untuk berunding. Kalau minta berunding dan perundingan minta seluruh proses penawaran dan seluruh perubahan ketenagakerjaan ditunda mereka tidak punya hak itu," tukas dia.
Terkait dengan karyawan HSBC Indonesia, dia mengatakan semua karyawan tersebut akan diberikan penawaran pindah ke Bank Ekonomi. Karena bersifat penawaran, maka karyawan pun diperbolehkan menentukan pilihan apakah akan melanjutkan dengan berpindah ke Bank Ekonomi atau tidak. Apabila karyawan menerima permintaan tersebut maka tidak ada pembayaran pesangon karena masa kerjanya dibawa ke Bank Ekonomi.
Jika karyawan enggan pindah dan memilih tetap di HSBC Indonesia, maka status kepegawaian sang karyawan akan hilang seiring dengan hilangnya status HSBC sebagai bank KCBA. Ia memperkirakan status tersebut bisa hilang dalam kurun waktu dua tahun kedepan. "Ya otomatis akan hilang dong, karena HSBC sudah tidak ada lagi dan sudah berganti menjadi entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia atau HBI," jelasnya.
Cara seperti ini yang dianggap Timboel sebagai upaya pemaksaan dari manajemen kepada pegawai HSBC Indonesia. Menurutnya para pegawai dibuat seolah tidak bisa menghindar dari ancaman PHK jika menolak untuk bergabung dengan BHI. "Kami sendiri belum ada penjelasan dan kepastian, bagi yang stay maksimal dua tahun dibilang secara perlahan akan kehilangan pekerjaan. Ini kan namanya pemaksaan. Kami disuruh ikut ke BHI, dan tidak dikasih pilihan untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja sama Baru (PKB)," jelas Timboel.
Sejumlah bank yang diketahui berencana merumahkan karyawannya di antaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank asal negeri Singa ini diketahui memang tengah mengencangkan ikat pinggang sejak 2014 lalu. Aksi efisiensi itu pun membuat Serikat Pekerja Danamon merancang aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi pada hari ini, Jumat (28/10).
Berdasarkan surat edaran yang diterima, Serikat Pekerja Danamon akan melakukan unjuk rasa mulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Dengan titik kumpul Gedung Bank Danamon Prapatan dan massa akan bergerak menuju Kantor Pusat Bank Danamon di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Terkait aksi ini, belum mendapatkan tanggapan resmi dari manajemen Danamon.
Dalam tuntutannya, Penanggung Jawab Serikat Pekerja Bank Danamon Abdoel Moedjib menuturkan, pekerja merasa kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang mengatasnamakan efisiensi. Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini pun menurutnya merupakan puncak dari upaya dialog yang tak kunjung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen Bank Danamon.
Adapun, salah satu tuntutan utama para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja adalah meminta perusahaan untuk berhenti melakukan PHK secara massal. Hal ini diduga dilakukan manajemen atas dasar kondisi salah satu lini bisnis Danamon yang terus merugi sehingga menggerogoti laba perusahaan.
"Hanya atas dasar kekhawatiran akan meruginya salah satu unit bisnis lalu dengan semena-mena karyawan di PHK dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka selalu menyampaikan ke karyawan bahwa Danamon sedang susah, rugi dan lain-lain, tapi faktanya malah bikin gedung baru, beli tanah lagi untuk gedung baru dan rekrut karyawan yang pro-hire pula," ujar Abdoel.
Juli lalu, Danamon diketahui memang baru saja meresmikan gedung kantor pusat baru yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Gedung ini merupakan konsolidasi unit dan fungsi dari beberapa gedung Danamon yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Untuk membangun menara dengan 21 lantai tersebut, Danamon harus menggelontorkan investasi sebesar Rp540 miliar.
Aksi perseroan tersebut dilakukan di tengah pertumbuhan kredit perseroan yang turun 9 persen sepanjang Januari hingga September tahun ini. Per akhir September lalu, Danamon pun akhirnya mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,516 triliun atau meningkat 33 persen kalau dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, yaitu Rp1,895 triliun.
Dalam paparan kinerja kuartal III Rabu (26/10) kemarin, Direktur Keuangan Danamon Vera Eve Lim mengatakan pertumbuhan laba bersih perseroan utamanya ditopang oleh peningkatan efisiensi perseroan yang berkelanjutan. Ia mengklaim biaya operasional turun enam persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya Danamon, ancaman PHK secara halus juga diterima oleh para karyawan HSBC Indonesia dan PT Bank Ekonomi Raharja (BER). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari aksi HSBC Group yang telah membeli saham mayoritas Bank Ekonomi Raharja pada 2005 silam.
Penggabungan atau disebut integrasi ini dilakukan dengan mekanisme pengalihan aset dan kewajiban (asset and liability transfer). Penggabungan ini untuk menyikapi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Penggabungan ini dilakukan dengan memindahkan aset dan kewajiban dari cabang HSBC Indonesia ke Bank Ekonomi.
Sehingga pada April 2017 mendatang HSBC Indonesia yang selama ini berstatus sebagai Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) secara perlahan akan berubah statusnya menjadi perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia (BHI).
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan, proses integrasi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi. Ia memperkirakan, dari proses integrasi tersebut akan terjadi overlapping (tumpang tindih) jabatan serta kelebihan tenaga kerja di bank.
Saat ini, HSBC Indonesia memiliki kurang lebih 3.500 karyawan, sedangkan Bank Ekonommi sendiri memiliki sekitar 1.950 karyawan. Karena dirasa terlalu gemuk, pemangkasan karyawan pun menjadi salah satu opsi yang ditempuh manajemen untuk menekan biaya operasional.
"Ini menciptakan kekhawatiran, faktanya di lapangan itu resah, karena pasti yang masuk banyak ke BHI adalah orang-orang bawaan HSBC Indonesia, seperti kepala cabang misalnya. Apakah nantinya ada kepastian kepala cabang Bank Ekonomi yang saat ini akan dijamin tetap menjadi kepala cabang? ternyata enggak. Yang mengisi pasti orang-orang dari HSBC," ujar Timboel .
Para Serikat Pekerja HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi pun mengajukan permintaan untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen, Namun menurut Timboel, permintaan tersebut tidak pernah mendapat sambutan dari manajemen HSBC. "Ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kelangsungan kerja kami, masa depan kami," katanya. Runding Berunding Status Karyawan
Sementara itu dalam media briefing pekan lalu, kuasa Hukum HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja Kemalsjah Siregar menjelaskan, perundingan baru bisa dilakukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud ialah perselisihan tentang hak, kepentingan pembuatan syarat kerja, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Apa yang menjadi tuntutan para Serikat Pekerja menurutnya tidak memuat substansi permasalahan industrial.
"Masalahnya begini apakah yang mereka (Serikat Pekerja) usung sebagai masalah itu merupakan perselisihan hubungan industrial? Kalau tidak, tidak ada kewajiban kedua perusahaan untuk berunding. Kalau minta berunding dan perundingan minta seluruh proses penawaran dan seluruh perubahan ketenagakerjaan ditunda mereka tidak punya hak itu," tukas dia.
Terkait dengan karyawan HSBC Indonesia, dia mengatakan semua karyawan tersebut akan diberikan penawaran pindah ke Bank Ekonomi. Karena bersifat penawaran, maka karyawan pun diperbolehkan menentukan pilihan apakah akan melanjutkan dengan berpindah ke Bank Ekonomi atau tidak. Apabila karyawan menerima permintaan tersebut maka tidak ada pembayaran pesangon karena masa kerjanya dibawa ke Bank Ekonomi.
Jika karyawan enggan pindah dan memilih tetap di HSBC Indonesia, maka status kepegawaian sang karyawan akan hilang seiring dengan hilangnya status HSBC sebagai bank KCBA. Ia memperkirakan status tersebut bisa hilang dalam kurun waktu dua tahun kedepan. "Ya otomatis akan hilang dong, karena HSBC sudah tidak ada lagi dan sudah berganti menjadi entitas baru yakni PT Bank HSBC Indonesia atau HBI," jelasnya.
Cara seperti ini yang dianggap Timboel sebagai upaya pemaksaan dari manajemen kepada pegawai HSBC Indonesia. Menurutnya para pegawai dibuat seolah tidak bisa menghindar dari ancaman PHK jika menolak untuk bergabung dengan BHI. "Kami sendiri belum ada penjelasan dan kepastian, bagi yang stay maksimal dua tahun dibilang secara perlahan akan kehilangan pekerjaan. Ini kan namanya pemaksaan. Kami disuruh ikut ke BHI, dan tidak dikasih pilihan untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja sama Baru (PKB)," jelas Timboel.
Konflik antara para serikat pekerja dengan internal dua bank tersebut pun telah sampai ke telinga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan sengketa dua Serikat Pekerja dengan manajemen bank telah dimediasi dengan baik oleh Kementerian Tenaga kerja selaku regulator di bidang ketenagakerjaan.
Namun dari segi industri perbankan, Nelson menyebut di era perlambatan ekonomi saat ini, banyak bank yang akan memanfaatkan waktu untuk melakukan konsolidasi. Selama itu pula, ada kecenderungan bank untuk meningkatkan efisiensi salah satunya melalui pengurangan pegawai.
"Itu sangat tergantung dari strategi masing-masing bank dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Ada bank yang cenderung ingin ekspansi tapi ada juga bank yang sebaliknya, mengecilkan bisnisnya (downsizing)," ujar Nelson.
Ia mengatakan, OJK memberi arahan pada bank untuk tidak melakukan pengurangan karyawan. Namun jika terpaksa dilakukan bank harus menawarkan pada karyawan secara sukarela dan memberikan kompensasi yang memadai. "Kami selalu menegaskan itu kepada bank-bank, yang ingin melakukan downsizing jangan sampai menimbulkan permasalahan terkait isu SDM," jelasnya
Namun dari segi industri perbankan, Nelson menyebut di era perlambatan ekonomi saat ini, banyak bank yang akan memanfaatkan waktu untuk melakukan konsolidasi. Selama itu pula, ada kecenderungan bank untuk meningkatkan efisiensi salah satunya melalui pengurangan pegawai.
"Itu sangat tergantung dari strategi masing-masing bank dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Ada bank yang cenderung ingin ekspansi tapi ada juga bank yang sebaliknya, mengecilkan bisnisnya (downsizing)," ujar Nelson.
Ia mengatakan, OJK memberi arahan pada bank untuk tidak melakukan pengurangan karyawan. Namun jika terpaksa dilakukan bank harus menawarkan pada karyawan secara sukarela dan memberikan kompensasi yang memadai. "Kami selalu menegaskan itu kepada bank-bank, yang ingin melakukan downsizing jangan sampai menimbulkan permasalahan terkait isu SDM," jelasnya
Krisis Perbankan : Didenda 14 Milyar Dollar, Deutsche Bank AG PHK 3.000 Karyawan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank AG yang beroperasi di Indonesia pekan lalu guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank asal Jerman tersebut. Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar atas kasus mortgage-backed securities yang harus dilunasi sebelum masa pemilu Presiden AS berakhir.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
"Tentu saja kita pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kita (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Muliaman mengatakan OJK akan memantau khusus perkembangan kasus yang menimpa Deutsche Bank dan berharap kasus tersebut tidak akan menular terhadap lini bisnisnya di Indonesia. Ia menilai dari segi syarat likuiditas Deutsche Bank AG telah memenuhi ketentuan minimum modal bagi bank asing. Sebagai salah satu Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), Deutsche Bank diwajibkan memenuhi ketentuan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
CEMA merupakan alokasi dana usaha kantor cabang bank asing dari perusahaan induk yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.03/2016, OJK menetapkan CEMA minimum 8 persen dari total kewajiban bank asing setiap bulannya dan paling sedikit Rp1 triliun. CEMA itu seperti komitmen induk usaha untuk mem-back up anak usahanya di Indonesia, dan Deutsche Bank yang di sini sudah jauh di atas ketentuan itu," ujar Muliaman.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Selain di Indonesia, Deutsche Bank mempekerjakan lebih dari 100 ribu orang pegawai di lebih dari 70 negara di dunia yang beberapa diantaranya merupakan pusat keuangan dunia, seperti Frankfurt, London, New York, Paris, Madrid, Amsterdam dan lain-lain. Bank Indonesia ikut memantau perkembangan krisis keuangan yang menimpa bank perkreditan terbesar di Jerman, Deutsche Bank AG. Bank sentral juga mewaspadai imbas negatif yang mungkin merembet ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara di sela acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-3, Kamis malam (27/10). Menurut Mirza, Deutsche Bank merupakan salah satu bank terbesar di dunia sehingga masalah keuangan yang melandanya dapat berdampak ke sistem keuangan global. "Iya jadi concern dong. Bank-nya gede gitu," kata Mirza.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar sebelum atas kasus penjualan efek beragun aset properti (mortgage-backed securities) yang turut menyebabkan krisis keuangan di AS pada 2008. Untuk membayar pinalti tersebut, Deutsche Bank pun melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
Kasusnya kemudian melebar hingga menjerat enam manajer Deutsche Bank ke penjara pada awal Oktober 2016, karena terlibat fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi. Mirza menerangkan, kondisi keuangan Deutsche Bank saat ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisinya beberapa pekan lalu. Pembalikan positif harga saham Deutsche Bank di bursa Eropa dinilai Mirza sebagai indikator perbaikan kondisi keuangan bank asal Jerman itu.
"Kondisi Deutsche Bank pada tanggal 10 Oktober waktu diberitain itu dengan sekarang sudah berbeda. Paling gampang kalian lihat harga sahamnya di pasar Eropa. Kan sudah rebound," tuturnya. Dia pun menyambut baik rencana Deutsche Bank menjual anak perusahaannya untuk membayar denda. Menurutnya, itu merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan dana segar guna menutup sebagian kewajibannya ke Pemerintah AS.
"Kalau (anak usahanya) dijual kan malah dapat dana. Bagus dong," tandas Mirza. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diam-diam melakukan kajian mengenai potensi dampak kasus Deutsche Bank AG terhadap sistem keuangan Indonesia. "Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu," tulis Ojk seperti dikutip dari salinan hasil risetnya.
Menurut OJK, Deutsche Bank memiliki peranan yang cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. Pasalnya, bank Jerman tersbut menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di negeri ini. Tak hanya itu, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya tercatat berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. karenanya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank tersebut.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Bank raksasa asal Jerman, Deutsche Bank dikabarkan tengah melakukan moratorium terhadap perekrutan pegawai baru di seluruh dunia guna menekan biaya operasional. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang dekat dengan manajemen bank mengatakan Deutsche Bank tengah berusaha mendapatkan kepercayaan kembali dari para investor. Pasalnya kinerja keuangan bank tersebut sempat terjun bebas akibat tekanan yang dialami sejak pertengahan September lalu.
Otoritas di Amerika Serikat (AS) meminta bank ini membayar US$14 miliar karena kasus mortgage back securities. Sejak saat itu, Deutsche Bank tersebut terus meyakinkan investor dan karyawan, bahwa kondisi keuangannya kuat untuk menahan denda yang dikenakan.
Pekan lalu manajemen Deutsche Bank juga telah mengumumkan rencana pemangkasan karyawan sebanyak 1.000 karyawannya di Jerman. Menambah jumlah pekerja yang dirumahkan dari sebelumnya 3 ribu orang, yang diumumkan Juni lalu. Hingga akhir Juni tercatat Deutsche Bank memiliki 101.307 karyawan di Jerman.
"Kami secara konsisten terus mengimplementasikan strategi untuk membuat bank ini makin efisien. Kami menjanjikan, pengurangan karyawan akan dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan baik," kata Anggota Dewan Manajemen Deutsche Bank, Karl von Rohr, pekan lalu. Sebagai bagian dari upaya efisiensi tersebut, Deutsche Bank pada bulan September juga menyatakan telah setuju menjual anak usahanya, Abbey Life yang bergerak dalam bisnis asuransi jiwa dan dana pensiun dengan taksiran harga US$1,1 miliar.
Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde pun menyebut apa yang dilakukan oleh Deutsche Bank akan memberikan dampak sistemik terhadap sistem keuangan dunia. Tahun lalu, kondisi pasar keuangan dunia yang bergejolak telah memaksa Deutsche Bank menutup tahun dengan kejatuhan harga saham sebesar 50 persen karena serangkaian laporan keuangan yang buruk. Kamis kemarin, saham Deutsche Bank ditutup jatuh 3 persen di bursa saham Jerman.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat waswas terkait imbas dari kasus kecurangan (fraud) yang menyeret salah satu bank terbesar di dunia, Deutsche Bank AG. Pasalnya, bank tersebut cukup berkuasa di pasar modal Indonesia. Untuk diketahui, pada awal bulan Oktober 2016, enam manajer Deutsche Bank ditahan karena terkait fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi.
Berdasarkan paparan presentasi internal OJK, Deutsche Bank diketahui memiliki peranan cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. “Deutsche Bank menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di Indonesia,” ungkap OJK dalam presentasi tersebut. Lebih lanjut, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. “Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu,” papar OJK. Sebelumnya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank asal Jerman tersebut.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar atas kasus mortgage-backed securities yang harus dilunasi sebelum masa pemilu Presiden AS berakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman. "Tentu saja kami pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kami (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
"Tentu saja kita pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kita (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Muliaman mengatakan OJK akan memantau khusus perkembangan kasus yang menimpa Deutsche Bank dan berharap kasus tersebut tidak akan menular terhadap lini bisnisnya di Indonesia. Ia menilai dari segi syarat likuiditas Deutsche Bank AG telah memenuhi ketentuan minimum modal bagi bank asing. Sebagai salah satu Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), Deutsche Bank diwajibkan memenuhi ketentuan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
CEMA merupakan alokasi dana usaha kantor cabang bank asing dari perusahaan induk yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.03/2016, OJK menetapkan CEMA minimum 8 persen dari total kewajiban bank asing setiap bulannya dan paling sedikit Rp1 triliun. CEMA itu seperti komitmen induk usaha untuk mem-back up anak usahanya di Indonesia, dan Deutsche Bank yang di sini sudah jauh di atas ketentuan itu," ujar Muliaman.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Selain di Indonesia, Deutsche Bank mempekerjakan lebih dari 100 ribu orang pegawai di lebih dari 70 negara di dunia yang beberapa diantaranya merupakan pusat keuangan dunia, seperti Frankfurt, London, New York, Paris, Madrid, Amsterdam dan lain-lain. Bank Indonesia ikut memantau perkembangan krisis keuangan yang menimpa bank perkreditan terbesar di Jerman, Deutsche Bank AG. Bank sentral juga mewaspadai imbas negatif yang mungkin merembet ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara di sela acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-3, Kamis malam (27/10). Menurut Mirza, Deutsche Bank merupakan salah satu bank terbesar di dunia sehingga masalah keuangan yang melandanya dapat berdampak ke sistem keuangan global. "Iya jadi concern dong. Bank-nya gede gitu," kata Mirza.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar sebelum atas kasus penjualan efek beragun aset properti (mortgage-backed securities) yang turut menyebabkan krisis keuangan di AS pada 2008. Untuk membayar pinalti tersebut, Deutsche Bank pun melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman.
Kasusnya kemudian melebar hingga menjerat enam manajer Deutsche Bank ke penjara pada awal Oktober 2016, karena terlibat fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi. Mirza menerangkan, kondisi keuangan Deutsche Bank saat ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisinya beberapa pekan lalu. Pembalikan positif harga saham Deutsche Bank di bursa Eropa dinilai Mirza sebagai indikator perbaikan kondisi keuangan bank asal Jerman itu.
"Kondisi Deutsche Bank pada tanggal 10 Oktober waktu diberitain itu dengan sekarang sudah berbeda. Paling gampang kalian lihat harga sahamnya di pasar Eropa. Kan sudah rebound," tuturnya. Dia pun menyambut baik rencana Deutsche Bank menjual anak perusahaannya untuk membayar denda. Menurutnya, itu merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan dana segar guna menutup sebagian kewajibannya ke Pemerintah AS.
"Kalau (anak usahanya) dijual kan malah dapat dana. Bagus dong," tandas Mirza. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diam-diam melakukan kajian mengenai potensi dampak kasus Deutsche Bank AG terhadap sistem keuangan Indonesia. "Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu," tulis Ojk seperti dikutip dari salinan hasil risetnya.
Menurut OJK, Deutsche Bank memiliki peranan yang cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. Pasalnya, bank Jerman tersbut menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di negeri ini. Tak hanya itu, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya tercatat berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. karenanya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank tersebut.
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Bank raksasa asal Jerman, Deutsche Bank dikabarkan tengah melakukan moratorium terhadap perekrutan pegawai baru di seluruh dunia guna menekan biaya operasional. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang dekat dengan manajemen bank mengatakan Deutsche Bank tengah berusaha mendapatkan kepercayaan kembali dari para investor. Pasalnya kinerja keuangan bank tersebut sempat terjun bebas akibat tekanan yang dialami sejak pertengahan September lalu.
Otoritas di Amerika Serikat (AS) meminta bank ini membayar US$14 miliar karena kasus mortgage back securities. Sejak saat itu, Deutsche Bank tersebut terus meyakinkan investor dan karyawan, bahwa kondisi keuangannya kuat untuk menahan denda yang dikenakan.
Pekan lalu manajemen Deutsche Bank juga telah mengumumkan rencana pemangkasan karyawan sebanyak 1.000 karyawannya di Jerman. Menambah jumlah pekerja yang dirumahkan dari sebelumnya 3 ribu orang, yang diumumkan Juni lalu. Hingga akhir Juni tercatat Deutsche Bank memiliki 101.307 karyawan di Jerman.
"Kami secara konsisten terus mengimplementasikan strategi untuk membuat bank ini makin efisien. Kami menjanjikan, pengurangan karyawan akan dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan baik," kata Anggota Dewan Manajemen Deutsche Bank, Karl von Rohr, pekan lalu. Sebagai bagian dari upaya efisiensi tersebut, Deutsche Bank pada bulan September juga menyatakan telah setuju menjual anak usahanya, Abbey Life yang bergerak dalam bisnis asuransi jiwa dan dana pensiun dengan taksiran harga US$1,1 miliar.
Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde pun menyebut apa yang dilakukan oleh Deutsche Bank akan memberikan dampak sistemik terhadap sistem keuangan dunia. Tahun lalu, kondisi pasar keuangan dunia yang bergejolak telah memaksa Deutsche Bank menutup tahun dengan kejatuhan harga saham sebesar 50 persen karena serangkaian laporan keuangan yang buruk. Kamis kemarin, saham Deutsche Bank ditutup jatuh 3 persen di bursa saham Jerman.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat waswas terkait imbas dari kasus kecurangan (fraud) yang menyeret salah satu bank terbesar di dunia, Deutsche Bank AG. Pasalnya, bank tersebut cukup berkuasa di pasar modal Indonesia. Untuk diketahui, pada awal bulan Oktober 2016, enam manajer Deutsche Bank ditahan karena terkait fraud transaksi derivatif yang melibatkan bank tertua di Italia, Banca Monte dei Paschi.
Berdasarkan paparan presentasi internal OJK, Deutsche Bank diketahui memiliki peranan cukup besar di pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar modal. “Deutsche Bank menguasai pangsa 42 persen dari seluruh kelolaan kustodian di Indonesia,” ungkap OJK dalam presentasi tersebut. Lebih lanjut, jumlah saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Deutsche Bank dan kliennya berjumlah 24,5 persen dari kapitalisasi pasar.
Sementara di pasar primer Surat Berharga Negara (SBN), OJK mencatat bahwa Deutsche Bank rata-rata memenangkan lelang sebesar Rp1 triliun atau 6,5 persen dari rata-rata hasil lelang. “Perlu dicermati lebih lanjut dampak temporer di pasar modal jika aktivitas bisnis Deutsche Bank terganggu,” papar OJK. Sebelumnya, OJK mengaku telah memanggil manajemen Deutsche Bank yang beroperasi di Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas kasus penalti yang berpotensi mengganggu kinerja keuangan bank asal Jerman tersebut.
Department of Justice Amerika Serikat (DoJ AS) sebelumnya menuntut Deutsche Bank membayar denda sebesar US$14 miliar atas kasus mortgage-backed securities yang harus dilunasi sebelum masa pemilu Presiden AS berakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sebagai bank pemain global, kasus yang menimpa Deutsche Bank di negara Barrack Obama bisa berdampak sistemik terhadap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Untuk diketahui, guna menyanggupi pembayaran denda tersebut Deutsche Bank pun harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas 4 ribu karyawannya di Jerman. "Tentu saja kami pesan kepada mereka (Deutsche Bank) itu harus diselesaikan dan dijelaskan agar kemudian tidak muncul spekulasi, pada dasarnya mereka sudah ketemu kami (OJK) dan mereka bilang masih akan bernegosiasi dengan DoJ berapa mereka sanggup membayar," ujar Muliaman di kantornya, Selasa (18/10).
Di Indonesia, Deutsche Bank telah beroperasi sejak 1969. Bank ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya dengan mempekerjakan sekitar lebih dari 300 orang staf profesional. Bank tersebut menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan untuk perusahaan maupun institusi, pihak swasta, maupun pemerintahan. Jasa yang ditawarkan meliputi penjualan, perdagangan, penelitian dan penurunan utang dan ekuitas, merger dan akuisisi, produk manajemen risiko, serta perbankan transaksi.
Friday, October 21, 2016
Dua Tahun Jokowi Nilai Merah dan Kegagalan Bertebaran ... BI Pangkas Lagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menorehkan rapor merah atas upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki daya saing. Menurut Indef, selama dua tahun terakhir, indikator daya saing Indonesia semakin terpuruk.
"Karena, indikator daya saing memburuk, kami memberikan rapor merah atau C minus," ujar Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, Kamis (20/10). Hal ini sangat disayangkan, mengingat perbaikan daya saing merupakan salah satu agenda nawacita Jokowi.
Lebih lanjut, Eko Listyanto, peneliti Indef bilang, peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang dirilis World Economic Forum melorot dari 34 pada tahun 2014 menjadi 37 pada tahun 2015, dan 41 pada tahun ini. "Di kacamata global, peringkat daya saing Indonesia memburuk," kata Eko di tempat yang sama.
Penilaian GCI diambil berdasarkan belasan aspek kunci. Memburuknya peringkat Indonesia utamanya disebabkan oleh aspek institusi, kesehatan, dan pendidikan, inefisiensi pasar, ketersediaan teknologi, kecanggihan bisnis, termasuk inovasi yang belum menunjukkan perbaikan berarti.
Sebagai pembanding, India dalam tempo dua tahun berhasil menaikkan peringkat daya saing globalnya dari 55 pada tahun lalu menjadi 39 pada tahun ini. Dalam temuan itu, Indonesia cuma lebih baik dari India dalam aspek penyediaan kebutuhan dasar dan ukuran pasar. Tak hanya itu, paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi masih minim implementasi. Akibatnya, kemudahan melakukan bisnis di dalam negeri belum meningkat secara signifikan.
Tahun ini, Bank Dunia mencatat, peringkat kemudahan melakukan usaha (ease of doing business) Indonesia masih ada di posisi 109 atau jauh di bawah Malaysia (18), Thailand (49), Vietnam (90), dan Filipina (103). "Padahal, paket kebijakan ekonomi nyaris 80 persen bercerita untuk mendongkrak investasi dan menaikkan kegiatan ekonomi," imbuh Eko.
Turunnya daya saing Indonesia juga diperparah dengan peran industri manufaktur yang kian rontok. Sekalipun pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5 persen, tapi kontrobusi sektor industri pengolahan/manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi semakin mengalami penurunan.
"Posisi saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi tinggal 20 persen padahal di tahun 2001 nyaris 30 persen-an," terang dia. Implementasi hilirisasi industri juga masih minim, sehingga ketergantungan atas hasil ekspor komoditas belum dapat teratasi. Akibatnya, nilai ekspor Indonesia sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global.
Mengutip data keluaran Deloitte, kontribusi sektor manufaktur terhadap ekspor Indonesia masih rendah, yaitu hanya 40 persen. Sementara, Malaysia 62 persen, Thailand 73 persen, dan China 94 persen. Dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih menyisakan segudang pekerjaan rumah terutama di sektor pangan.
Pasalnya, sektor pangan yang menjadi fokus pemerintah melalui program Nawacita masih mengalami masalah lama, yaitu belum stabilnya harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan utama. "Belum [sesuai cita-cita Jokowi], kalau ditanya begitu, beliau menegur kami terus semua menteri untuk mengawasi itu. Mengawasi supaya harga pangan tidak terjadi gejolak," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (19/10).
Bagi Enggar, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan diterapkan pemerintah rupanya masih belum bisa membuat harga ditekan rendah, seperti yang diharapkan Jokowi. "Misalnya harga daging, beliau berikan teguran untuk segera diperhatikan betul. Karena turunnya sangat kecil. Beras juga, kemudian bawang relatif sudah oke," jelas Enggar.
Namun begitu, sebenarnya pemerintah sudah memberlakukan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.
Di mana UU tersebut mengatur harga acuan untuk tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Namun begitu, komoditas cabai saat ini justru mengalami kenaikan harga karena dipengaruhi cuaca sehingga harga acuan untuk cabai tak berlaku.
"Ada beberapa yang belum [terasa implementasinya], seperti cabai. Sekarang ada kenaikan yang cukup [tinggi], iklim mau dilawan bagaimana?" imbuh Enggar. Sementara untuk komoditas lain, misalnya daging sapi, kebijakan stabilitas pasokan dan harga belum terasa, lantaran implementasi membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya dampak terasa.
"Karena panjang perjalanannya. Itu membutuhkan waktu [impor] dari Australia ke sini. Kemudian digemukkan selama empat bulan, baru dipotong," ucapnya. Ia pun membeberkan, untuk komoditas daging sapi, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah pemerintah hingga akhirnya kebutuhan daging sapi masyarakat dapat tertutupi semuanya.
"Pertama, persediaan turun. Kedua, harga turun dan stabil. Ketiga, serap seluruh produksi dalam negeri. Tiga itu yang akan dilakukan," tutupnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah akan membentuk perencanaan jangka menengah hingga panjang untuk sektor pangan. Pasalnya, selama ini pemecahan masalah pangan masih berdampak singkat saja, yakni semata-mata kekurangan pasokan lalu langsung mengimpor.
"Untuk pangan perencanaan kita masih jangka pendek. Kita harus membangun jangka menengah," kata Darmin. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2016 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya. September lalu, bank sentral meyakini laju ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen hingga akhir September kemarin. Namun, masih rendahnya konsumsi masyarakat dinilai belum bisa meredam pengaruh lemahnya investasi swasta di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2016 cenderung tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Konsumsi membaik meskipun masih terbatas. Di sisi lain perbaikan investasi swasta khususnya non bangunan masih belum kuat," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Kamis (20/10). Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Makro dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, masih lemahnya ekspor juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2016.
Naiknya beberapa harga komoditas belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai batas bawah yang ditetapkan pemerintah atau di kisaran 4,9-5,3 persen.
“Kami melihat dengan indikator-indikator yang ada dari konsumsi, belanja pemerintah, ekspor pertumbuhannya memang lebih rendah dari yang diperkirakan," jelasnya. Juda mengatakan salah satu indikator masih lesunya pertumbuhan ekonomi tercermin dari anjloknya jumlah permintaan kredit perbankan. Transmisi melalui jalur kredit cenderung belum optimal.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan yang masih lemah, termasuk permintaan investasi dari korporasi yang belum kuat. Tercatat hingga September pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) hanya 6,5 persen atau lebih rendah dari Agustus yang mencapai 6,8 persen.
Namun demikian, transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan pada Agustus 2016 tercatat hanya sebesar 5,6 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Kendati permintaan kredit bank masih melambat.
"Karena, indikator daya saing memburuk, kami memberikan rapor merah atau C minus," ujar Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, Kamis (20/10). Hal ini sangat disayangkan, mengingat perbaikan daya saing merupakan salah satu agenda nawacita Jokowi.
Lebih lanjut, Eko Listyanto, peneliti Indef bilang, peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang dirilis World Economic Forum melorot dari 34 pada tahun 2014 menjadi 37 pada tahun 2015, dan 41 pada tahun ini. "Di kacamata global, peringkat daya saing Indonesia memburuk," kata Eko di tempat yang sama.
Penilaian GCI diambil berdasarkan belasan aspek kunci. Memburuknya peringkat Indonesia utamanya disebabkan oleh aspek institusi, kesehatan, dan pendidikan, inefisiensi pasar, ketersediaan teknologi, kecanggihan bisnis, termasuk inovasi yang belum menunjukkan perbaikan berarti.
Sebagai pembanding, India dalam tempo dua tahun berhasil menaikkan peringkat daya saing globalnya dari 55 pada tahun lalu menjadi 39 pada tahun ini. Dalam temuan itu, Indonesia cuma lebih baik dari India dalam aspek penyediaan kebutuhan dasar dan ukuran pasar. Tak hanya itu, paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi masih minim implementasi. Akibatnya, kemudahan melakukan bisnis di dalam negeri belum meningkat secara signifikan.
Tahun ini, Bank Dunia mencatat, peringkat kemudahan melakukan usaha (ease of doing business) Indonesia masih ada di posisi 109 atau jauh di bawah Malaysia (18), Thailand (49), Vietnam (90), dan Filipina (103). "Padahal, paket kebijakan ekonomi nyaris 80 persen bercerita untuk mendongkrak investasi dan menaikkan kegiatan ekonomi," imbuh Eko.
Turunnya daya saing Indonesia juga diperparah dengan peran industri manufaktur yang kian rontok. Sekalipun pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5 persen, tapi kontrobusi sektor industri pengolahan/manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi semakin mengalami penurunan.
"Posisi saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi tinggal 20 persen padahal di tahun 2001 nyaris 30 persen-an," terang dia. Implementasi hilirisasi industri juga masih minim, sehingga ketergantungan atas hasil ekspor komoditas belum dapat teratasi. Akibatnya, nilai ekspor Indonesia sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global.
Mengutip data keluaran Deloitte, kontribusi sektor manufaktur terhadap ekspor Indonesia masih rendah, yaitu hanya 40 persen. Sementara, Malaysia 62 persen, Thailand 73 persen, dan China 94 persen. Dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih menyisakan segudang pekerjaan rumah terutama di sektor pangan.
Pasalnya, sektor pangan yang menjadi fokus pemerintah melalui program Nawacita masih mengalami masalah lama, yaitu belum stabilnya harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan utama. "Belum [sesuai cita-cita Jokowi], kalau ditanya begitu, beliau menegur kami terus semua menteri untuk mengawasi itu. Mengawasi supaya harga pangan tidak terjadi gejolak," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (19/10).
Bagi Enggar, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan diterapkan pemerintah rupanya masih belum bisa membuat harga ditekan rendah, seperti yang diharapkan Jokowi. "Misalnya harga daging, beliau berikan teguran untuk segera diperhatikan betul. Karena turunnya sangat kecil. Beras juga, kemudian bawang relatif sudah oke," jelas Enggar.
Namun begitu, sebenarnya pemerintah sudah memberlakukan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.
Di mana UU tersebut mengatur harga acuan untuk tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Namun begitu, komoditas cabai saat ini justru mengalami kenaikan harga karena dipengaruhi cuaca sehingga harga acuan untuk cabai tak berlaku.
"Ada beberapa yang belum [terasa implementasinya], seperti cabai. Sekarang ada kenaikan yang cukup [tinggi], iklim mau dilawan bagaimana?" imbuh Enggar. Sementara untuk komoditas lain, misalnya daging sapi, kebijakan stabilitas pasokan dan harga belum terasa, lantaran implementasi membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya dampak terasa.
"Karena panjang perjalanannya. Itu membutuhkan waktu [impor] dari Australia ke sini. Kemudian digemukkan selama empat bulan, baru dipotong," ucapnya. Ia pun membeberkan, untuk komoditas daging sapi, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah pemerintah hingga akhirnya kebutuhan daging sapi masyarakat dapat tertutupi semuanya.
"Pertama, persediaan turun. Kedua, harga turun dan stabil. Ketiga, serap seluruh produksi dalam negeri. Tiga itu yang akan dilakukan," tutupnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah akan membentuk perencanaan jangka menengah hingga panjang untuk sektor pangan. Pasalnya, selama ini pemecahan masalah pangan masih berdampak singkat saja, yakni semata-mata kekurangan pasokan lalu langsung mengimpor.
"Untuk pangan perencanaan kita masih jangka pendek. Kita harus membangun jangka menengah," kata Darmin. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2016 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya. September lalu, bank sentral meyakini laju ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen hingga akhir September kemarin. Namun, masih rendahnya konsumsi masyarakat dinilai belum bisa meredam pengaruh lemahnya investasi swasta di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2016 cenderung tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Konsumsi membaik meskipun masih terbatas. Di sisi lain perbaikan investasi swasta khususnya non bangunan masih belum kuat," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Kamis (20/10). Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Makro dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, masih lemahnya ekspor juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2016.
Naiknya beberapa harga komoditas belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai batas bawah yang ditetapkan pemerintah atau di kisaran 4,9-5,3 persen.
“Kami melihat dengan indikator-indikator yang ada dari konsumsi, belanja pemerintah, ekspor pertumbuhannya memang lebih rendah dari yang diperkirakan," jelasnya. Juda mengatakan salah satu indikator masih lesunya pertumbuhan ekonomi tercermin dari anjloknya jumlah permintaan kredit perbankan. Transmisi melalui jalur kredit cenderung belum optimal.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan yang masih lemah, termasuk permintaan investasi dari korporasi yang belum kuat. Tercatat hingga September pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) hanya 6,5 persen atau lebih rendah dari Agustus yang mencapai 6,8 persen.
Namun demikian, transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan pada Agustus 2016 tercatat hanya sebesar 5,6 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Kendati permintaan kredit bank masih melambat.
Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Karena Inflasi Yang Tak Kunjung Naik
Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuannya BI 7-Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 basis poin (bps) dari semula 5 persen menjadi 4,75 persen pada Kamis (20/10). Pelonggaran tersebut juga berlaku bagi suku bunga deposit facility (DF) yang turun 25 bps dari 4,25 persen menjadi 4 persen, dan suku bunga lending facility (LF) yang turun 25 bps dari 5,75 menjadi 5,5 persen yang efektif per 21 Oktober 2016.
Dengan demikian sepanjang tahun ini, BI sudah enam kali menurunkan suku bunga acuan dengan akumulasi besaran 150 basis poin. "BI meyakini pelonggaran tersebut sejalan dengan stabilitas makroekonomi khususnya inflasi yang diperkirakan mendekati batas bawah dari kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang lebih baik dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar yang relatif stabil," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam konferensi pers, Kamis (20/10).
BI memperkirakan inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun diperkirakan akan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1 persen. Selain itu bank sentral juga mempertimbangkan sentimen global khususnya rencana kebijakan kenaikkan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) yang diprediksi hanya akan menaikkan suku bunganya satu kali tahun ini.
Di samping itu BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa dan India akan membaik seiring dengan peningkatan data ketenagakerjaan dan pendapatan di kedua negara tersebut. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mencatat surplus yang baik, defisit transaksi berjalan diprediksi berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
Sementara dari kondisi nilai tukar, BI mencatat mata uang rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Nilai tukar Rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp 13.110 per dolar AS. Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp 13.005 per dolar AS.
"BI meyakini pelonggaran kebijakan moneter dan prudensial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujarnya
Dengan demikian sepanjang tahun ini, BI sudah enam kali menurunkan suku bunga acuan dengan akumulasi besaran 150 basis poin. "BI meyakini pelonggaran tersebut sejalan dengan stabilitas makroekonomi khususnya inflasi yang diperkirakan mendekati batas bawah dari kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang lebih baik dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar yang relatif stabil," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam konferensi pers, Kamis (20/10).
BI memperkirakan inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun diperkirakan akan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1 persen. Selain itu bank sentral juga mempertimbangkan sentimen global khususnya rencana kebijakan kenaikkan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) yang diprediksi hanya akan menaikkan suku bunganya satu kali tahun ini.
Di samping itu BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa dan India akan membaik seiring dengan peningkatan data ketenagakerjaan dan pendapatan di kedua negara tersebut. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mencatat surplus yang baik, defisit transaksi berjalan diprediksi berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
Sementara dari kondisi nilai tukar, BI mencatat mata uang rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Nilai tukar Rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp 13.110 per dolar AS. Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp 13.005 per dolar AS.
"BI meyakini pelonggaran kebijakan moneter dan prudensial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujarnya
Rupiah Menguat Sampai Akhir Tahun Akibat Banjir Dana Asing Senilai 12 Milyar Dollar
Indonesia terus menerima aliran dana masuk dari luar negeri yang masuk ke pasar keuangan sepanjang tahun ini. Bank sentral mencatat sepanjang 2016, Indonesia menerima dana asing sebesar US$12,1 miliar atau Rp156 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari aliran masuk portfolio asing sepanjang 2015 yang hanya Rp50 triliun.
Kepala Departemen Kebijakan Makro Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, program repatriasi pengampunan pajak menjadi salah satu sentimen positif yang mendorong masuknya dana asing tersebut.
"Repatriasi dananya sudah masuk ke dalam sistem, kami perkirakan di kuartal IV secara bertahap akan masuk dan tentu saja puncaknya di akhir Desember 2016. Jadi trennya akan terus membaik," ujar Juda, Kamis (20/10). Masuknya dana asing tersebut turut mendongkrak angka cadangan devisa (cadev) Indonesia akhir September 2016 yang tercatat sebesar US$115,7 miliar, atau setara 8,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Dengan masuknya aliran dana asing tersebut, Juda memperkirakan nilai tukar rupiah bisa terjaga hingga akhir tahun. Nilai tukar rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp13.110 per dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp13.005 per dolar.
"Dari sisi ekternal, penguatan rupiah juga terkait dengan meredanya risiko global, sejalan dengan meredanya sentimen terkait timing kenaikan Fed Fund Rate pada September 2016. Ke depan, BI akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya," ujar Juda. Neraca transaksi berjalan baik dengan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. Untuk keseluruhan kuartal III 2016, defisit transaksi berjalan diperkirakan berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
Kepala Departemen Kebijakan Makro Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, program repatriasi pengampunan pajak menjadi salah satu sentimen positif yang mendorong masuknya dana asing tersebut.
"Repatriasi dananya sudah masuk ke dalam sistem, kami perkirakan di kuartal IV secara bertahap akan masuk dan tentu saja puncaknya di akhir Desember 2016. Jadi trennya akan terus membaik," ujar Juda, Kamis (20/10). Masuknya dana asing tersebut turut mendongkrak angka cadangan devisa (cadev) Indonesia akhir September 2016 yang tercatat sebesar US$115,7 miliar, atau setara 8,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Dengan masuknya aliran dana asing tersebut, Juda memperkirakan nilai tukar rupiah bisa terjaga hingga akhir tahun. Nilai tukar rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp13.110 per dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp13.005 per dolar.
"Dari sisi ekternal, penguatan rupiah juga terkait dengan meredanya risiko global, sejalan dengan meredanya sentimen terkait timing kenaikan Fed Fund Rate pada September 2016. Ke depan, BI akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya," ujar Juda. Neraca transaksi berjalan baik dengan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. Untuk keseluruhan kuartal III 2016, defisit transaksi berjalan diperkirakan berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
Wednesday, October 12, 2016
Industri Properti Indonesia Masih Lesu
Tingkat permintaan ruang perkantoran dinilai masih rendah hingga tahun 2020. Kendati demikian, beberapa perusahaan properti tak bergeming dan tetap melanjutkan proyek perkantoran.
Sebelumnya, lembaga konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mencatat, permintaan ruang perkantoran hingga kuartal III 2016 melemah, dan akan membaik pasca 2020. Lembaga tersebut mencatat tingkat okupansi kuartal III menurun menjadi 84 persen jika dibandingkan dengan tingkat okupansi sepanjang tahun 2015 sebesar 90 persen.
Direktur Keuangan PT Greenwood Sejahtera Tbk, Bambang Dwi Yanto mengatakan, saat ini perusahaan tengah fokus membangun dua proyek yang sudah dimulai sejak awal tahun, yakni tower II TCC Batavia dan proyek mixed-used Capital Square di Surabaya. Kedua proyek ini, lanjut Bambang, sudah masuk dalam proses perizinan konstruksi dan tender. Sehingga, pihaknya menargetkan pembangunan keduanya dapat selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2019.
"Untuk tahap pertama kayak pondasinya sudah, kami sekarang ke tahap berikutnya pengurusan perizinan untuk konstruksi dan nanti tinggal menyerahkan ke tender konstruksinya," ujar Bambang Gedung kantor tower II TCC Batavia ini akan dibangun dengan jumlah 52 lantai. Sementara, proyek mixed-used di Surabaya akan terdiri dari apartemen dengan 28 lantai, loft 28 lantai, dan perkantoran 30 lantai. Kemudian, nantinya proyek mixed-used ini juga akan dilengkapi dengan tempat perbelanjaan atau ritel dua lantai.
"Nah di bawahnya nanti ada ritel, untuk men-support agar orang yang tinggal di sana dapat berkegiatan lain misalnya ada hiburan dan lain-lain," terangnya. Kedua proyek ini menelan investasi kurang lebih Rp2,8 triliun, di mana masing-masing proyek senilai Rp1,4 triliun. Nantinya, semua jenis properti yang dibangun dalam mixed-used tersebut akan dijual 100 persen. Hingga saat ini, total pra penjualan (marketing sales) telah mencapai Rp160 miliar, kecuali gedung perkantoran.
"Kami tahan penjualan perkantoran karena kan sama-sama tahu hingga tiga tahun belakangan ekonomi melambat, jadi karena barangnya juga belum jadi ya kami belum jual dulu," kata Bambang. Kendati demikian, perusahaan tak akan menahan pembangunan gedung perkantoran yang sudah menjadi rencana sejak awal. Hal ini karena meski permintaan masih turun terhadap gedung perkantoran, tetapi gedung tower I TCC Batavia diakui perusahaan laris.
"Secara umum memang perkantoran sedang turun permintaannya tapi untuk area tertentu, area di sini masih diminati, tower I penuh," imbuhnya. Dengan kata lain, perusahaan masih optimis dengan perlambatan ekonomi yang tengah terjadi. Bambang menyatakan, perusahaan mengakali permintaan yang murah ini dengan memberikan service charge yang murah terhadap tenant, yakni hanya Rp20 ribu.
"Jadi kami investasi mahal tapi bagus, dan operation cost murah," jelasnya. Adapun, perusahaan akan menyewakan sebanyak 60 persen unit di gedung tower II TCC Batavia untuk menambah pendapatan berulang (recurring income) terhadap perusahaan. Sementara, 40 persen unitnya akan dijual. Hal ini karena perusahaan tengah menggalakkan pendapatan berulang agar pendapatan perusahaan dapat bertambah ketika tidak ada proyek existing yang dapat dijual.
Sementara, perusahaan lainnya yang juga memiliki proyek perkantoran yakni PT Intiland Development Tbk. Menurut sekertaris perusahaan, Theresia Rustandi, Intiland Tower di Jakarta masih dapat mempertahankan tingkat okupansinya pada angka di atas 50 persen. Theresia merinci, tingkat okupansi di Intiland Tower Jakarta masih bertahan, yakni 95 persen, sedangkan Intiland Tower di Surabaya sebesar 85 persen. Sementara, South Quarter di TB Simatupang 85 persen dan Spazio di Surabay sebesar 54 persen.
Meski begitu, Theresia tak menampik jika kebutuhan atau permintaan terhadap perkantoran memang masih stagnan. Namun, ia optimistis kondisi akan membaik seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional dan kebijakan amnesti pajak. "Kontraksi yang terjadi pada tingkat hunian maupun pasar sewa perkantoran hanya bersifat sementara dan kami yakin akan berangsur-angsur membaik," katanya.
Untuk harga sewanya sendiri, perusahaan akan terus menyesuaikan dengan kondisi pasar agar tak kehilangan tenant yang ada. Saat ini harga sewa yang ditetapkan perusahaan yakni Rp233.000 per meter persegi untuk Intiland Tower Jakarta, sedangkan Intiland Tower Surabaya sebesar Rp176.000 per meter persegi, South Quarter Rp280.000 per meter persegi, dan Spazio Rp136.000 per meter persegi.
"Kami selalu menganalisa dan memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan harga sewa. Sejauh ini, perusahaan belum menurunkan harga sewa," terangnya. Asal tahu saja, Intiland juga tengah mengembangkan proyek mixed-used yang juga menyediakan gedung perkantoran di Surabaya, yakni Praxis yang berlokasi di kawasan pusat bisnis Surabaya dan Spazio Tower yang menjadi pembangunan terbaru dari Spazio.
Nantinya, Praxis akan menyediakan 185 unit kantor dengan luas 21.568 meter persegi dan Spazio akan memiliki 232 unit ruang kantor dengan luas 24.111 meter persegi. "Praxis ditargetkan beroperasi pada tahun depan, sedangkan Spazio ditargetkan selesai kuartal III tahun depan," pungkas Theresia. Pencapaian pendapatan pra penjualan (marketing sales) beberapa perusahaan properti per akhir September ini secara rerata hanya mampu memenuhi 48 persen dari target sepanjang tahun 2016.
Menurut analis Mandiri Sekuritas Liliana S Bambang, hanya ada lima perusahaan properti yang diprediksi mampu melebihi setengah dari target marketing sales tahun ini. Perusahaan yang paling mendekati target yakni PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) yang telah memenuhi Rp1,68 triliun atau 70 persen dari target marketing sales Rp2,42 triliun.
Proyek teranyar dari Jaya Real Property adalah pembangunan rumah susun milik (rusunami) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpengahasilan rendah (MBR) di Tangerang Selatan. Di mana dalam tahap pertama, perusahaan akan membangun gedung pertama dengan jumlah 600 unit.
Emiten selanjutnya yakni PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang berhasil mengantongimarketing sales sebesar Rp2,26 triliun atau 65 persen dari target Rp3,5 triliun. Summarecon saat ini tengah mengembangkan empat proyek kota mandiri, yaitu Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, dan Summarecon Karawang.
Selain itu, Summarecon juga mengembangkan proyek di Jimbaran, Bali Selatan yang memiliki konsep lifestyle village. Asal tahu saja, ini pertama kalinya perusahaan mengembangkan proyek di luar Pulau Jawa. Nantinya, proyek yang dinamakan Samasta Lifestyle ini akan dibangun diatas lahan seluas 3,3 hektare (ha).
Untuk marketing sales PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) mencapai 1,93 triliun atau 63 persen dari target Rp3 triliun. Salah satu proyek Ciputra Surya yakni small office home officekedua di Ciputra World Surabaya. Di mana dalam proyek tersebut terdiri dari 320 unit dan ditargetkan serah terima dapat dilakukan pada 2020 mendatang.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) meraih 56 persen atau Rp1,72 triliun dari target Rp6,86 triliun. Saat ini Pakuwon Jati tengah membangun gedung perkantoran di Kota Kasablanka untuk dijual seluas 49.000 meter persegi dan untuk disewa seluas 33.000 meter persegi.
Kemudian, PT Bumi Serpong Damai (BSDE) Tbk mendapatkan marketing sales sebesar Rp3,92 triliun atau memenuhi 57 persen dari target Rp6,86 triliun hingga kuartal III ini. Rencananya, Bumi Serpong akan merilis dua apartemen mewah di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akhir tahun ini demi memanfaatkan momentum program amnesti pajak. Selain itu, perusahaan juga akan terus mengembangkan kompleks perumahan di BSD City hingga selesai.
Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang menuturkan, ada beberapa hal yang membuat properti masih melambat hingga kuartal III 2016 ini. Salah satunya yakni, belum kembalinya investor properti untuk belanja properti lagi. Hal ini karena ada dua jenis pembeli dalam properti, yakni orang yang ingin menggunakan properti tersebut dan orang yang hanya ingin berinvestasi.
"Nah yang belum kembali yang untuk investasi. Walaupun sudah banyak stimulus yang diberikan, tampaknya mereka memang masih menahan dulu karena pertumbuhan ekonomi belum dirasa tinggi, mereka takut," ungkap Edwin. Beberapa stimulus seperti kebijakan Loan to Value (LTV) dan penurunan tingkat suku bunga yang diperkirakan dapat mendongkrak penjualan properti nyatanya belum sepenuhnya berhasil. Hal ini, lanjut Edwin, dikarenakan masih banyak perbankan yang belum menurunkan suku bunganya.
"Untuk tingkat bunga, terutama KPR masih banyak bank yang belum menurunkan apalagi prosesnya berbelit-belit dalam mendapatkan kredit tersebut," paparnya. Untuk menyikapi hal itu, akhirnya beberapa perusahaan properti memutuskan untuk melakukan pembiayaan sendiri dengan memberikan fasilitas pembiayaan terhadap konsumennya demi mendorong penjualan dan memenuhi targetmarketing sales.
Sayangnya, Edwin enggan menyebutkan beberapa perusahaan tersebut. Yang pasti, lanjutnya, mereka yang melakukan hal tersebut merupakan perusahaan yang dalam kondisi stabil dan kuat. "Enggak semua yang diberikan bank itu menolong konsumen. Jadi perusahaan memberikan pembiayaan bagi yang kesulitan. Jadi perusahaan itu jual tapi juga menyiapkan pembiayaan seperti pinjaman terhadap konsumennya. Perusahaan itu yang modalnya kuat dan sistemnya sudah bagus," jelasnya.
Edwin berpandangan, sebagian perusahaan properti akan sulit mencapai target marketing sales sehingga ia meramalkan perusahaan properti akan menurunkan target mereka secara lebih realistis dengan melihat kondisi saat ini. Seperti diketahui, Summarecon telah menurunkan target marketing sales-nya dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
Kendati secara keseluruhan properti lesu, tetapi jenis properti dengan segmen kelas menengah ke bawah masih dapat dikatakan memiliki pasar saat ini. Sebagian besar pasar melirik properti dengan harga dibawah Rp1 miliar. Edwin memprediksi properti masih terus lesu hingga kuartal pertama tahun depan. Sementara, kebangkitan dimulai pada kuartal II 2017 seiring dengan mengalirnya dana repatriasi amnesti pajak.
"Menurut saya, dana repatriasi amnesti pajak tidak sebesar yang ditargetkan pemerintah, jadi dampaknya ke properti mungkin tidak signifikan. Ya menurut saya kuartal II tahun depan baru akan bangkit," pungkas Edwin.
Sebelumnya, lembaga konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mencatat, permintaan ruang perkantoran hingga kuartal III 2016 melemah, dan akan membaik pasca 2020. Lembaga tersebut mencatat tingkat okupansi kuartal III menurun menjadi 84 persen jika dibandingkan dengan tingkat okupansi sepanjang tahun 2015 sebesar 90 persen.
Direktur Keuangan PT Greenwood Sejahtera Tbk, Bambang Dwi Yanto mengatakan, saat ini perusahaan tengah fokus membangun dua proyek yang sudah dimulai sejak awal tahun, yakni tower II TCC Batavia dan proyek mixed-used Capital Square di Surabaya. Kedua proyek ini, lanjut Bambang, sudah masuk dalam proses perizinan konstruksi dan tender. Sehingga, pihaknya menargetkan pembangunan keduanya dapat selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2019.
"Untuk tahap pertama kayak pondasinya sudah, kami sekarang ke tahap berikutnya pengurusan perizinan untuk konstruksi dan nanti tinggal menyerahkan ke tender konstruksinya," ujar Bambang Gedung kantor tower II TCC Batavia ini akan dibangun dengan jumlah 52 lantai. Sementara, proyek mixed-used di Surabaya akan terdiri dari apartemen dengan 28 lantai, loft 28 lantai, dan perkantoran 30 lantai. Kemudian, nantinya proyek mixed-used ini juga akan dilengkapi dengan tempat perbelanjaan atau ritel dua lantai.
"Nah di bawahnya nanti ada ritel, untuk men-support agar orang yang tinggal di sana dapat berkegiatan lain misalnya ada hiburan dan lain-lain," terangnya. Kedua proyek ini menelan investasi kurang lebih Rp2,8 triliun, di mana masing-masing proyek senilai Rp1,4 triliun. Nantinya, semua jenis properti yang dibangun dalam mixed-used tersebut akan dijual 100 persen. Hingga saat ini, total pra penjualan (marketing sales) telah mencapai Rp160 miliar, kecuali gedung perkantoran.
"Kami tahan penjualan perkantoran karena kan sama-sama tahu hingga tiga tahun belakangan ekonomi melambat, jadi karena barangnya juga belum jadi ya kami belum jual dulu," kata Bambang. Kendati demikian, perusahaan tak akan menahan pembangunan gedung perkantoran yang sudah menjadi rencana sejak awal. Hal ini karena meski permintaan masih turun terhadap gedung perkantoran, tetapi gedung tower I TCC Batavia diakui perusahaan laris.
"Secara umum memang perkantoran sedang turun permintaannya tapi untuk area tertentu, area di sini masih diminati, tower I penuh," imbuhnya. Dengan kata lain, perusahaan masih optimis dengan perlambatan ekonomi yang tengah terjadi. Bambang menyatakan, perusahaan mengakali permintaan yang murah ini dengan memberikan service charge yang murah terhadap tenant, yakni hanya Rp20 ribu.
"Jadi kami investasi mahal tapi bagus, dan operation cost murah," jelasnya. Adapun, perusahaan akan menyewakan sebanyak 60 persen unit di gedung tower II TCC Batavia untuk menambah pendapatan berulang (recurring income) terhadap perusahaan. Sementara, 40 persen unitnya akan dijual. Hal ini karena perusahaan tengah menggalakkan pendapatan berulang agar pendapatan perusahaan dapat bertambah ketika tidak ada proyek existing yang dapat dijual.
Sementara, perusahaan lainnya yang juga memiliki proyek perkantoran yakni PT Intiland Development Tbk. Menurut sekertaris perusahaan, Theresia Rustandi, Intiland Tower di Jakarta masih dapat mempertahankan tingkat okupansinya pada angka di atas 50 persen. Theresia merinci, tingkat okupansi di Intiland Tower Jakarta masih bertahan, yakni 95 persen, sedangkan Intiland Tower di Surabaya sebesar 85 persen. Sementara, South Quarter di TB Simatupang 85 persen dan Spazio di Surabay sebesar 54 persen.
Meski begitu, Theresia tak menampik jika kebutuhan atau permintaan terhadap perkantoran memang masih stagnan. Namun, ia optimistis kondisi akan membaik seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional dan kebijakan amnesti pajak. "Kontraksi yang terjadi pada tingkat hunian maupun pasar sewa perkantoran hanya bersifat sementara dan kami yakin akan berangsur-angsur membaik," katanya.
Untuk harga sewanya sendiri, perusahaan akan terus menyesuaikan dengan kondisi pasar agar tak kehilangan tenant yang ada. Saat ini harga sewa yang ditetapkan perusahaan yakni Rp233.000 per meter persegi untuk Intiland Tower Jakarta, sedangkan Intiland Tower Surabaya sebesar Rp176.000 per meter persegi, South Quarter Rp280.000 per meter persegi, dan Spazio Rp136.000 per meter persegi.
"Kami selalu menganalisa dan memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan harga sewa. Sejauh ini, perusahaan belum menurunkan harga sewa," terangnya. Asal tahu saja, Intiland juga tengah mengembangkan proyek mixed-used yang juga menyediakan gedung perkantoran di Surabaya, yakni Praxis yang berlokasi di kawasan pusat bisnis Surabaya dan Spazio Tower yang menjadi pembangunan terbaru dari Spazio.
Nantinya, Praxis akan menyediakan 185 unit kantor dengan luas 21.568 meter persegi dan Spazio akan memiliki 232 unit ruang kantor dengan luas 24.111 meter persegi. "Praxis ditargetkan beroperasi pada tahun depan, sedangkan Spazio ditargetkan selesai kuartal III tahun depan," pungkas Theresia. Pencapaian pendapatan pra penjualan (marketing sales) beberapa perusahaan properti per akhir September ini secara rerata hanya mampu memenuhi 48 persen dari target sepanjang tahun 2016.
Menurut analis Mandiri Sekuritas Liliana S Bambang, hanya ada lima perusahaan properti yang diprediksi mampu melebihi setengah dari target marketing sales tahun ini. Perusahaan yang paling mendekati target yakni PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) yang telah memenuhi Rp1,68 triliun atau 70 persen dari target marketing sales Rp2,42 triliun.
Proyek teranyar dari Jaya Real Property adalah pembangunan rumah susun milik (rusunami) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpengahasilan rendah (MBR) di Tangerang Selatan. Di mana dalam tahap pertama, perusahaan akan membangun gedung pertama dengan jumlah 600 unit.
Emiten selanjutnya yakni PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang berhasil mengantongimarketing sales sebesar Rp2,26 triliun atau 65 persen dari target Rp3,5 triliun. Summarecon saat ini tengah mengembangkan empat proyek kota mandiri, yaitu Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, dan Summarecon Karawang.
Selain itu, Summarecon juga mengembangkan proyek di Jimbaran, Bali Selatan yang memiliki konsep lifestyle village. Asal tahu saja, ini pertama kalinya perusahaan mengembangkan proyek di luar Pulau Jawa. Nantinya, proyek yang dinamakan Samasta Lifestyle ini akan dibangun diatas lahan seluas 3,3 hektare (ha).
Untuk marketing sales PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) mencapai 1,93 triliun atau 63 persen dari target Rp3 triliun. Salah satu proyek Ciputra Surya yakni small office home officekedua di Ciputra World Surabaya. Di mana dalam proyek tersebut terdiri dari 320 unit dan ditargetkan serah terima dapat dilakukan pada 2020 mendatang.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) meraih 56 persen atau Rp1,72 triliun dari target Rp6,86 triliun. Saat ini Pakuwon Jati tengah membangun gedung perkantoran di Kota Kasablanka untuk dijual seluas 49.000 meter persegi dan untuk disewa seluas 33.000 meter persegi.
Kemudian, PT Bumi Serpong Damai (BSDE) Tbk mendapatkan marketing sales sebesar Rp3,92 triliun atau memenuhi 57 persen dari target Rp6,86 triliun hingga kuartal III ini. Rencananya, Bumi Serpong akan merilis dua apartemen mewah di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akhir tahun ini demi memanfaatkan momentum program amnesti pajak. Selain itu, perusahaan juga akan terus mengembangkan kompleks perumahan di BSD City hingga selesai.
Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang menuturkan, ada beberapa hal yang membuat properti masih melambat hingga kuartal III 2016 ini. Salah satunya yakni, belum kembalinya investor properti untuk belanja properti lagi. Hal ini karena ada dua jenis pembeli dalam properti, yakni orang yang ingin menggunakan properti tersebut dan orang yang hanya ingin berinvestasi.
"Nah yang belum kembali yang untuk investasi. Walaupun sudah banyak stimulus yang diberikan, tampaknya mereka memang masih menahan dulu karena pertumbuhan ekonomi belum dirasa tinggi, mereka takut," ungkap Edwin. Beberapa stimulus seperti kebijakan Loan to Value (LTV) dan penurunan tingkat suku bunga yang diperkirakan dapat mendongkrak penjualan properti nyatanya belum sepenuhnya berhasil. Hal ini, lanjut Edwin, dikarenakan masih banyak perbankan yang belum menurunkan suku bunganya.
"Untuk tingkat bunga, terutama KPR masih banyak bank yang belum menurunkan apalagi prosesnya berbelit-belit dalam mendapatkan kredit tersebut," paparnya. Untuk menyikapi hal itu, akhirnya beberapa perusahaan properti memutuskan untuk melakukan pembiayaan sendiri dengan memberikan fasilitas pembiayaan terhadap konsumennya demi mendorong penjualan dan memenuhi targetmarketing sales.
Sayangnya, Edwin enggan menyebutkan beberapa perusahaan tersebut. Yang pasti, lanjutnya, mereka yang melakukan hal tersebut merupakan perusahaan yang dalam kondisi stabil dan kuat. "Enggak semua yang diberikan bank itu menolong konsumen. Jadi perusahaan memberikan pembiayaan bagi yang kesulitan. Jadi perusahaan itu jual tapi juga menyiapkan pembiayaan seperti pinjaman terhadap konsumennya. Perusahaan itu yang modalnya kuat dan sistemnya sudah bagus," jelasnya.
Edwin berpandangan, sebagian perusahaan properti akan sulit mencapai target marketing sales sehingga ia meramalkan perusahaan properti akan menurunkan target mereka secara lebih realistis dengan melihat kondisi saat ini. Seperti diketahui, Summarecon telah menurunkan target marketing sales-nya dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
Kendati secara keseluruhan properti lesu, tetapi jenis properti dengan segmen kelas menengah ke bawah masih dapat dikatakan memiliki pasar saat ini. Sebagian besar pasar melirik properti dengan harga dibawah Rp1 miliar. Edwin memprediksi properti masih terus lesu hingga kuartal pertama tahun depan. Sementara, kebangkitan dimulai pada kuartal II 2017 seiring dengan mengalirnya dana repatriasi amnesti pajak.
"Menurut saya, dana repatriasi amnesti pajak tidak sebesar yang ditargetkan pemerintah, jadi dampaknya ke properti mungkin tidak signifikan. Ya menurut saya kuartal II tahun depan baru akan bangkit," pungkas Edwin.
Pegadaian Terjun Ke Bisnis Gadai Digital
PT Pegadaian (Persero) merambah bisnis tawaran gadai menggunakan aplikasi digital menyusul semakin ketat dan maraknya kompetisi bisnis gadai berbasis daring (online). Direktur Utama Pegadaian, Riswinandi mengakui, inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh kehadiran perusahaan layanan keuangan teknologi (fintech) yang ikut menawarkan jasa uang tunai melalui sistem gadai. Namun, ia menolak jika ekspansi bisnis tersebut dianggap sebagai kepanikan atau ketakutan kalah bersaing.
"Tidak apa-apa, jangan panik. Kita ikutin saja. Pegadaian mudah-mudahan tahun depan sudah punya gadai online," ujarnya di kantor pusat Pegadaian, Rabu (12/10). Rencananya, kata Riswinandi, Pegadaian akan menggunakan ssistem digital untuk setiap pengajuan aplikasi yang dilakukan oleh para nasabah. Namun, ia menekankan meski demikian perlindungan nasabah tetap menjadi prioritas.
Untuk itu, lanjutnya, nasabah tetap harus melakukan tatap muka untuk menyelesaikan transaksi khusus untuk barang agunan dengan nilai gadai yang cenderung besar. "Dengan sistem online diharapkan pelayanan kepada nasabah bisa lebih cepat, namun yang paling bagus penggadainya itu bertemu dengan perusahaannya, itu yang paling bagus, karena bagaimana pun itu barang yang digadaikan," jelasnya.
Selain itu, Riswinandi memastikan, perseroan akan tetap konsisten menggarap segmen masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai pangsa pasar utama perseroan. Ia mengatakan rencana mendigitalkan proses pengajuan aplikasi tersebut telah masuk dalam rencana kerja dan bisnis perseroan tahun depan . "Memang belum tuntas, kita sedang pikirkan cara apa yang paling baik bagi nasabah," jelasnya.
Riswinandi juga menanggapi positif upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin menertibkan usaha gadai pinggir jalan. Ia mengatakan pada dasarnya kehadiran perusahaan gadai harus dijamin oleh peraturan dan payung hukum dengan demikian keamanan dan kenyaman nasabah dalam bertransaksi bisa terjamin. Dengan kewajiban terdaftar di OJK, artinya para pelaku bisnis pegadaian harus tunduk kepada peraturan yang menyebutkan setiap perusahaan harus fokus terhadapa bisnis gadai dan tidak boleh merambah bisnis lain.
"Kami adalah milik negara, soal proteksi kami sudah lebih dahulu unggul. Terkait bisnis pegadaian memang harus fokus di gadai, fidusia, dan berkaitan fee based income," jelasnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur situs onlinepenyedia layanan pembiayaan jangka pendek non perbankan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK). Suku bunga super tinggi yang dibebankan oleh kreditur pemberi pinjaman online sempat mendapat perhatian masyarakat sejak layanan tersebut pertamakali muncul pertengahan 2015 lalu.
“Situs online penyedia layanan pembiayaan jangka pendek itu akan kita atur. Nantinya harus dibuatkan POJK dan akan diatur dalam industri keuangan non bank,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani di Jakarta, Selasa (8/3).
Firdaus mengungkapkan perwakilan dari beberapa pemilik situs pembiayaan, diantaranya uangteman.com dan modalku.com, telah bertemu dengannya guna menjelaskan proses bisnis pembiayaan itu. “Mereka (pengelola situs) juga mengundang saya untuk datang ke operational room(ruang beroperasi) tapi saya belum sempat saja,” ujarnya.
Dijelaskan Firdaus, pembiayaan melalui media online itu diberikan untuk jangka pendek, mulai dari sepuluh hari hingga sebulan. Jumlah pinjaman yang bisa dikucurkan maksimal berkisar Rp2 juta – Rp2,5 juta. “Dalam tempo dua jam pinjaman bisa dicairkan,” ujar Firdaus. OJK menurutnya maklum suku bunga pinjaman yang ditawrkan oleh situs pembiayaan lebih tinggi dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Pasalnya, peminjam tidak perlu menyertakan agunan.
Selain itu, pemberi pinjaman juga tidak bertemu langsung dengan calon peminjam uang. Kendati memiliki tim verifikasi, pemberi pinjaman hanya menggunakan informasi yang dicantumkan calon peminjam dalam dokumen aplikasi yang diisi secara online. “Untuk pinjaman sepuluh hari itu (bunganya) bisa sepuluh persen, tiga puluh hari itu bisa tiga puluh persen. Kalau ditanya mahal, (bunganya) mahal juga,” ujarnya.
Firdaus mengaku tidak bisa mengatur besaran bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Namun, tingkat bunga akan turun seiring dengan meningkatnya suplai likuiditas di pasar. “Sebentar lagi kan perizinan mengenai pegadaian, misalnya, (perizinan) gadai swasta akan kita keluarkan. Itu akan menambah likuditas di masyarakat. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga bisa memberikan pinjaman multiguna,” ujarnya
"Tidak apa-apa, jangan panik. Kita ikutin saja. Pegadaian mudah-mudahan tahun depan sudah punya gadai online," ujarnya di kantor pusat Pegadaian, Rabu (12/10). Rencananya, kata Riswinandi, Pegadaian akan menggunakan ssistem digital untuk setiap pengajuan aplikasi yang dilakukan oleh para nasabah. Namun, ia menekankan meski demikian perlindungan nasabah tetap menjadi prioritas.
Untuk itu, lanjutnya, nasabah tetap harus melakukan tatap muka untuk menyelesaikan transaksi khusus untuk barang agunan dengan nilai gadai yang cenderung besar. "Dengan sistem online diharapkan pelayanan kepada nasabah bisa lebih cepat, namun yang paling bagus penggadainya itu bertemu dengan perusahaannya, itu yang paling bagus, karena bagaimana pun itu barang yang digadaikan," jelasnya.
Selain itu, Riswinandi memastikan, perseroan akan tetap konsisten menggarap segmen masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai pangsa pasar utama perseroan. Ia mengatakan rencana mendigitalkan proses pengajuan aplikasi tersebut telah masuk dalam rencana kerja dan bisnis perseroan tahun depan . "Memang belum tuntas, kita sedang pikirkan cara apa yang paling baik bagi nasabah," jelasnya.
Riswinandi juga menanggapi positif upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin menertibkan usaha gadai pinggir jalan. Ia mengatakan pada dasarnya kehadiran perusahaan gadai harus dijamin oleh peraturan dan payung hukum dengan demikian keamanan dan kenyaman nasabah dalam bertransaksi bisa terjamin. Dengan kewajiban terdaftar di OJK, artinya para pelaku bisnis pegadaian harus tunduk kepada peraturan yang menyebutkan setiap perusahaan harus fokus terhadapa bisnis gadai dan tidak boleh merambah bisnis lain.
"Kami adalah milik negara, soal proteksi kami sudah lebih dahulu unggul. Terkait bisnis pegadaian memang harus fokus di gadai, fidusia, dan berkaitan fee based income," jelasnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur situs onlinepenyedia layanan pembiayaan jangka pendek non perbankan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK). Suku bunga super tinggi yang dibebankan oleh kreditur pemberi pinjaman online sempat mendapat perhatian masyarakat sejak layanan tersebut pertamakali muncul pertengahan 2015 lalu.
“Situs online penyedia layanan pembiayaan jangka pendek itu akan kita atur. Nantinya harus dibuatkan POJK dan akan diatur dalam industri keuangan non bank,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani di Jakarta, Selasa (8/3).
Firdaus mengungkapkan perwakilan dari beberapa pemilik situs pembiayaan, diantaranya uangteman.com dan modalku.com, telah bertemu dengannya guna menjelaskan proses bisnis pembiayaan itu. “Mereka (pengelola situs) juga mengundang saya untuk datang ke operational room(ruang beroperasi) tapi saya belum sempat saja,” ujarnya.
Dijelaskan Firdaus, pembiayaan melalui media online itu diberikan untuk jangka pendek, mulai dari sepuluh hari hingga sebulan. Jumlah pinjaman yang bisa dikucurkan maksimal berkisar Rp2 juta – Rp2,5 juta. “Dalam tempo dua jam pinjaman bisa dicairkan,” ujar Firdaus. OJK menurutnya maklum suku bunga pinjaman yang ditawrkan oleh situs pembiayaan lebih tinggi dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Pasalnya, peminjam tidak perlu menyertakan agunan.
Selain itu, pemberi pinjaman juga tidak bertemu langsung dengan calon peminjam uang. Kendati memiliki tim verifikasi, pemberi pinjaman hanya menggunakan informasi yang dicantumkan calon peminjam dalam dokumen aplikasi yang diisi secara online. “Untuk pinjaman sepuluh hari itu (bunganya) bisa sepuluh persen, tiga puluh hari itu bisa tiga puluh persen. Kalau ditanya mahal, (bunganya) mahal juga,” ujarnya.
Firdaus mengaku tidak bisa mengatur besaran bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Namun, tingkat bunga akan turun seiring dengan meningkatnya suplai likuiditas di pasar. “Sebentar lagi kan perizinan mengenai pegadaian, misalnya, (perizinan) gadai swasta akan kita keluarkan. Itu akan menambah likuditas di masyarakat. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga bisa memberikan pinjaman multiguna,” ujarnya
Anggaran Terselamatkan Karena Tax Amnesty
Kapasitas fiskal pemerintah meningkat dengan masuknya uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp92 triliun dalam tiga bulan terakhir, yang merupakan periode pertama kebijakan pengampuan pidana pajak. Penerimaan perpajakan pun terdongkrak naik dan sejauh ini berhasil menekan potensi defisit tahun ini, yang dibatasi sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit fiskal per 30 September 2016 sebesar Rp224,3 triliun atau 1,79 persen PDB. Realisasi ini lebih baik dibandingkan dengan posisi defisit periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp258,7 triliun atau 2,24 persen PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Komisi XI Depan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, keberhasilan program amnesti pajak periode pertama menjadi faktor utama yang meningkatkan kesehatan fiskal. Hal itu tercermin dari realisasi penerimaan perpajakan sembilan bulan terakhir, yang membukukan nilai Rp896,1 triliun atau 58,2 persen dari target total Rp1.539,2 triliun. Secara nominal terjadi peningkatan Rp95 triliun dibandingkan dengan realiassi penerimaan perpajakan Januari-September 2015 yang sebesar Rp800,9 triliun.
"Kalau dibandingkan realiasi tahun lalu yang sebesar 53,8 persen dari target, realisasi penerimaan perpajakan (hingga September 2016) ini agak lebih baik sedikit," tutur Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (12/10). Khusus yang bersumber dari penerimaan non pajak, secara nominal realisasinya mengalami penurunan sesuai dengan targetnya yang lebih rendah. Tercatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per September 2016 sebesar Rp183,8 triliun, turun dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun lalu Rp188,3 triliun. Kendati demikian, secara persentase pencapaian target terjadi peningkatan, dari 70 persen menjadi 75 persen.
Akumulasi keduanya membuat realisasi penerimaan negara naik, dari Rp990,3 triliun (56,2 persen) pada akhir September 2015 menjadi Rp1.081,2 triliun (60,5 persen).
Sementara dari sisi penyerapan anggaran belanja negara, eksekusi belanja tak seagresif penerimaan yang masuk. Hingga periode yang sama, tercatat realisasi belanja negara sebesar Rp1.305,5 triliun atau 62,7 persen dari total pagu Rp2.082,9 triliun. Sementara per September tahun lalu, realisasi belanja negara sebesar Rp1.249 triliun atau 62,9 persen dari total alokasi dana Rp1.984,1 triliun. Dengan jatah anggaran yang dinaikan signifikan, persentase pencapaiannya menjadi kurang maksimal meski secara nominal meningkat.
Berdasarkan pos belanja, penyerapan anggaran daerah yang turun menjadi penyebab utama. Sri Mulyani menilai wajar dengan adanya penundaan peyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah daerah. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp537,8 triliun hingga bulan ke sembilan atau 69,27 persen dari pagu Rp776,3 triliun. Sementara per September tahun lalu, daerah mampu menyerap jatah anggarannya sebesar Rp664,6 triliun atau 76,9 persen dari target .
"Ini bisa dimengerti karena untuk transfer ke daerah ini termasuk Dana Alokasi Umum ada yang kita tunda untuk empat bulan mulai bulan September, " jelas Sri Mulyani. Untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya tercacat sebesar Rp1.305,5 triliun atau 62,7 persen dari pagu anggarannya. Sedikit naik dibandingkan capaian September tahun lalu yang sebesar 92,7 persen, berkat eksekusi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan.
K/L hingga September lalu telah menghabiskan anggaran sebesar Rp428,6 triliun atau 55,8 persen dari pagu Rp767, 8 triliun. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, Rp384,7 triliun atau 48,4 persen dari target. Sri Mulyani mengklaim, hal itu berkat keberhasilan pemerintah mempercepat absorbsi anggaran belanja K/L. Sebaliknya pada pos belanja non K/L, penyerapan anggarannya turun dari Rp353 triliun (67,4 persen) menjadi Rp339,1 triliun (62,9 persen).
Bendahara negara berjanji tidak akan melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (k/l) atau menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah, dengan catatan program pengampunan pajak sampai akhir Maret 2017 sukses mendatangkan ratusan triliun dana segar bagi negara. Sampai pukul 09.33 WIB, Selasa (11/10) pagi ini, jumlah uang tebusan yang diterima pemerintah tercatat sebesar Rp93,4 triliun. Angka ini menutupi 56,6 persen target uang tebusan yang dipatok pemerintah yaitu Rp165 triliun.
Namun, duit milik wajib pajak (WP) peserta tax amnesty yang ditarik kembali ke dalam negeri tercatat masih jauh dari target Rp1.000 triliun yang diidamkan pemerintah. Dari Rp3.821 triliun jumlah harta yang dideklarasikan WP, yang berstatus duit repatriasi baru sebesar Rp143 triliun, alias 14,3 persen dari target.
Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto berharap sampai akhir masa berlakunya program amnesti pajak, jumlah uang yang masuk ke kas negara bisa lebih banyak. Hadiyanto mengakui, pemerintah juga memperoleh tambahan pemasukan dari uang tebusan. Dengan demikian, berbagai program pemerintah yang selama ini tertunda karena keterbatasan dana dapat segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan dengan Tax Amnesty, penerimaan dapat meningkat, tidak ada lagi pemotongan atau penundaan (anggaran) atau self blocking,” kata Hadiyanto, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Selasa (11/10). Pria yang sejak 2006 memimpin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berpendapat, dengan semakin banyak WP yang ikut tax amnesty maka realibilitas database perpajakan pemerintah semakin meningkat.
“Dengan program tax amnesty, banyak yang ikut declare. Banyak yang membantu meningkatkan reliability database, sehingga perencanaan penganggaran kita lebih kredibel,” jelasnya. Ia berharap, dengan modal perolehan dana tax amnesty maka roda perekonomian nasional dapat berputar dengan lebih baik. Sebagai tindak lanjut dari masuknya dana segar tersebut, Hadiyanto meminta aset tersebut dapat dikelola dalam berbagai instrumen investasi yang baik, yang telah disiapkan oleh pemerintah, bank persepsi, dan perusahaan-perusahaan properti sampai infrastruktur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal Agustus 2016 mengungkapkan pemerintah bakal memangkas anggaran belanja negara untuk kedua kalinya pada tahun ini, yang kali ini direncanakan sebesar Rp133,8 triliun. Langkah ini diambil guna meredam pelebaran defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan. Ketika itu, ia memperkirakan realisasi penerimaan perpajakan 2016 akan meleset sekitar Rp219 triliun dari target Rp1.539,2 triliun dalam APBNP 2016. Untuk menjaga kredibilitas APBN, ia mengusulkan agar anggaran belanja k/l serta transfer ke daerah dikurangi.
"Langkah yang tadi disampaikan dalam sidang kabinet adalah mengurangi belanja Rp65 triliun milik k/l dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun," jelas Sri Mulyani. Tidak hanya menyunat anggaran, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga menunda penyaluran DAU tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang diteken oleh Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.
Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam menunda penyaluran DAU, yakni perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun. Adapun daerah-daerah yang DAU-nya ditunda penyalurannya adalah yang proyeksi saldo kas akhir tahunnya masuk kategori sangat tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Menurut Sri Mulyani, sebagian DAU yang ditunda penyalurannya dapat dicairkan kembali pada sisa tahun ini jika realisasi penerimaan negara mencukupi
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit fiskal per 30 September 2016 sebesar Rp224,3 triliun atau 1,79 persen PDB. Realisasi ini lebih baik dibandingkan dengan posisi defisit periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp258,7 triliun atau 2,24 persen PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Komisi XI Depan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, keberhasilan program amnesti pajak periode pertama menjadi faktor utama yang meningkatkan kesehatan fiskal. Hal itu tercermin dari realisasi penerimaan perpajakan sembilan bulan terakhir, yang membukukan nilai Rp896,1 triliun atau 58,2 persen dari target total Rp1.539,2 triliun. Secara nominal terjadi peningkatan Rp95 triliun dibandingkan dengan realiassi penerimaan perpajakan Januari-September 2015 yang sebesar Rp800,9 triliun.
"Kalau dibandingkan realiasi tahun lalu yang sebesar 53,8 persen dari target, realisasi penerimaan perpajakan (hingga September 2016) ini agak lebih baik sedikit," tutur Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (12/10). Khusus yang bersumber dari penerimaan non pajak, secara nominal realisasinya mengalami penurunan sesuai dengan targetnya yang lebih rendah. Tercatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per September 2016 sebesar Rp183,8 triliun, turun dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun lalu Rp188,3 triliun. Kendati demikian, secara persentase pencapaian target terjadi peningkatan, dari 70 persen menjadi 75 persen.
Akumulasi keduanya membuat realisasi penerimaan negara naik, dari Rp990,3 triliun (56,2 persen) pada akhir September 2015 menjadi Rp1.081,2 triliun (60,5 persen).
Sementara dari sisi penyerapan anggaran belanja negara, eksekusi belanja tak seagresif penerimaan yang masuk. Hingga periode yang sama, tercatat realisasi belanja negara sebesar Rp1.305,5 triliun atau 62,7 persen dari total pagu Rp2.082,9 triliun. Sementara per September tahun lalu, realisasi belanja negara sebesar Rp1.249 triliun atau 62,9 persen dari total alokasi dana Rp1.984,1 triliun. Dengan jatah anggaran yang dinaikan signifikan, persentase pencapaiannya menjadi kurang maksimal meski secara nominal meningkat.
Berdasarkan pos belanja, penyerapan anggaran daerah yang turun menjadi penyebab utama. Sri Mulyani menilai wajar dengan adanya penundaan peyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah daerah. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp537,8 triliun hingga bulan ke sembilan atau 69,27 persen dari pagu Rp776,3 triliun. Sementara per September tahun lalu, daerah mampu menyerap jatah anggarannya sebesar Rp664,6 triliun atau 76,9 persen dari target .
"Ini bisa dimengerti karena untuk transfer ke daerah ini termasuk Dana Alokasi Umum ada yang kita tunda untuk empat bulan mulai bulan September, " jelas Sri Mulyani. Untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya tercacat sebesar Rp1.305,5 triliun atau 62,7 persen dari pagu anggarannya. Sedikit naik dibandingkan capaian September tahun lalu yang sebesar 92,7 persen, berkat eksekusi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan.
K/L hingga September lalu telah menghabiskan anggaran sebesar Rp428,6 triliun atau 55,8 persen dari pagu Rp767, 8 triliun. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, Rp384,7 triliun atau 48,4 persen dari target. Sri Mulyani mengklaim, hal itu berkat keberhasilan pemerintah mempercepat absorbsi anggaran belanja K/L. Sebaliknya pada pos belanja non K/L, penyerapan anggarannya turun dari Rp353 triliun (67,4 persen) menjadi Rp339,1 triliun (62,9 persen).
Bendahara negara berjanji tidak akan melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (k/l) atau menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah, dengan catatan program pengampunan pajak sampai akhir Maret 2017 sukses mendatangkan ratusan triliun dana segar bagi negara. Sampai pukul 09.33 WIB, Selasa (11/10) pagi ini, jumlah uang tebusan yang diterima pemerintah tercatat sebesar Rp93,4 triliun. Angka ini menutupi 56,6 persen target uang tebusan yang dipatok pemerintah yaitu Rp165 triliun.
Namun, duit milik wajib pajak (WP) peserta tax amnesty yang ditarik kembali ke dalam negeri tercatat masih jauh dari target Rp1.000 triliun yang diidamkan pemerintah. Dari Rp3.821 triliun jumlah harta yang dideklarasikan WP, yang berstatus duit repatriasi baru sebesar Rp143 triliun, alias 14,3 persen dari target.
Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto berharap sampai akhir masa berlakunya program amnesti pajak, jumlah uang yang masuk ke kas negara bisa lebih banyak. Hadiyanto mengakui, pemerintah juga memperoleh tambahan pemasukan dari uang tebusan. Dengan demikian, berbagai program pemerintah yang selama ini tertunda karena keterbatasan dana dapat segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan dengan Tax Amnesty, penerimaan dapat meningkat, tidak ada lagi pemotongan atau penundaan (anggaran) atau self blocking,” kata Hadiyanto, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Selasa (11/10). Pria yang sejak 2006 memimpin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berpendapat, dengan semakin banyak WP yang ikut tax amnesty maka realibilitas database perpajakan pemerintah semakin meningkat.
“Dengan program tax amnesty, banyak yang ikut declare. Banyak yang membantu meningkatkan reliability database, sehingga perencanaan penganggaran kita lebih kredibel,” jelasnya. Ia berharap, dengan modal perolehan dana tax amnesty maka roda perekonomian nasional dapat berputar dengan lebih baik. Sebagai tindak lanjut dari masuknya dana segar tersebut, Hadiyanto meminta aset tersebut dapat dikelola dalam berbagai instrumen investasi yang baik, yang telah disiapkan oleh pemerintah, bank persepsi, dan perusahaan-perusahaan properti sampai infrastruktur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal Agustus 2016 mengungkapkan pemerintah bakal memangkas anggaran belanja negara untuk kedua kalinya pada tahun ini, yang kali ini direncanakan sebesar Rp133,8 triliun. Langkah ini diambil guna meredam pelebaran defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan. Ketika itu, ia memperkirakan realisasi penerimaan perpajakan 2016 akan meleset sekitar Rp219 triliun dari target Rp1.539,2 triliun dalam APBNP 2016. Untuk menjaga kredibilitas APBN, ia mengusulkan agar anggaran belanja k/l serta transfer ke daerah dikurangi.
"Langkah yang tadi disampaikan dalam sidang kabinet adalah mengurangi belanja Rp65 triliun milik k/l dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun," jelas Sri Mulyani. Tidak hanya menyunat anggaran, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga menunda penyaluran DAU tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang diteken oleh Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.
Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam menunda penyaluran DAU, yakni perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun. Adapun daerah-daerah yang DAU-nya ditunda penyalurannya adalah yang proyeksi saldo kas akhir tahunnya masuk kategori sangat tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Menurut Sri Mulyani, sebagian DAU yang ditunda penyalurannya dapat dicairkan kembali pada sisa tahun ini jika realisasi penerimaan negara mencukupi
Monday, October 10, 2016
Daftar Reksadana Dengan Keuntungan Paling Besar Tahun 2016
Kinerja reksa dana masih cukup positif dalam setahun terakhir. Investasi di reksa dana saham mencatatkan keuntungan tertinggi dibandingkan reksa dana jenis lain seperti campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang, dan juga obligasi korporasi. Namun demikian, obligasi pemerintah ternyata mencatatkan kinerja tertinggi dibandingkan yang lainnya.
Mengutip data Infovesta, Selasa (11/10/2016), indeks kinerja reksa dana saham atau Infovesta Equity Fund Index tercatat naik 12,56% dalam setahun terakhir, terhitung sejak 30 Desember 2015-30 September 2016. Sementara kinerja reksa dana campuran atau Infovesta Balanced Fund Index tercatat naik 12,39%.
Sedangkan reksa dana pendapatan tetap atau Infovesta Fixed Income Fund Index tercatat naik 11,02%. Reksa dana pasar uang mencatatkan keuntungan paling rendah 3,73%. Kinerja obligasi korporasi hanya mencatatkan keuntungan 7,78% dalam setahun. Berbeda dengan obligasi pemerintah yang mencatatkan kinerja tertinggi yaitu 12,61%.
Berikut 5 reksa dana saham dengan keuntungan tertinggi (yoy):
5 reksa dana pasar uang dengan keuntungan tertinggi (yoy):
Kinerja reksa dana saham ini masih di bawah kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam setahun terakhir, IHSG tercatat mengalami pertumbuhan 16,80%. Meski demikian, secara bulanan atau MoM masih mencatatkan minus 0,40%.
Berikut 5 saham dengan kinerja tertinggi (yoy):
Mengutip data Infovesta, Selasa (11/10/2016), indeks kinerja reksa dana saham atau Infovesta Equity Fund Index tercatat naik 12,56% dalam setahun terakhir, terhitung sejak 30 Desember 2015-30 September 2016. Sementara kinerja reksa dana campuran atau Infovesta Balanced Fund Index tercatat naik 12,39%.
Sedangkan reksa dana pendapatan tetap atau Infovesta Fixed Income Fund Index tercatat naik 11,02%. Reksa dana pasar uang mencatatkan keuntungan paling rendah 3,73%. Kinerja obligasi korporasi hanya mencatatkan keuntungan 7,78% dalam setahun. Berbeda dengan obligasi pemerintah yang mencatatkan kinerja tertinggi yaitu 12,61%.
Berikut 5 reksa dana saham dengan keuntungan tertinggi (yoy):
- Archipelago Equity Growth naik 36,07%
- Sucorinvest Equity Fund naik 35,95%
- Sucorinvest Sharia Equity Fund naik 34,10%
- OSO Sustainability Fund naik 31,29%
- Panin Dana Telada naik 30,01%
- Net Dana Flexi naik 33,61%
- SAM Dana Berkembang naik 28,35%
- SAM Dana Bersama naik 26,08%
- I AM BUMN Balanced Plus Fund naik 24,99%
- Kiwoom Indonesia Optimum Fund naik 24,90%
- Mega Dan Pendapatan Tetap naik 24,04%
- Mega Dana Ori Dua naik 23,65%
- Bahana Prime Income Fund naik 21,67%
- Manulife Dana Tetap Utama naik 20,46%
- Pendapatan Tetap Abadi 2 naik 20,36%
5 reksa dana pasar uang dengan keuntungan tertinggi (yoy):
- Insight Money naik 6,31%
- Cipta Dana Cash naik 6,30%
- Sucorinvest Money Market Fund naik 5,94%
- Nikko Indonesia Money Market Fund naik 5,76%
- HPAM Ultima Money Market naik 5,72%
Kinerja reksa dana saham ini masih di bawah kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam setahun terakhir, IHSG tercatat mengalami pertumbuhan 16,80%. Meski demikian, secara bulanan atau MoM masih mencatatkan minus 0,40%.
Berikut 5 saham dengan kinerja tertinggi (yoy):
- Archipelago Equity Growth naik 36,07%
- Sucorinvest Equity Fund naik 35,95%
- Sucorinvest Sharia Equity Fund naik 34,10%
- OSO Sustainability Fund naik 31,29%
- KAM Kapital Optimal naik 22,86%
- Millenium MCM Equity Sektoral naik 21,91%
- OSO Sustainability Fund naik 2,07%
- Syailendra Equity Alpha Fund naik 2,07%
- Archipelago Equity Growth naik 1,66%
Penduduk Indonesia Buang 13 Juta Ton Makanan Layak Makan Setiap Tahun
Badan Pangan PBB (Food and Agriculture Organization of The United Nations/FAO) mencatat, sepertiga dari total makanan yang diproduksi di dunia terbuang percuma (food waste). Makanan terbuang ini terjadi selama proses produksi, distribusi, dan karena perilaku konsumsi manusia.
Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Mark Smulders mengungkapkan, di Indonesia sendiri, sebanyak 13 juta metrik ton makanan yang terbuang setiap tahunnya. "Dengan populasi sekitar 250 juta penduduk, kebutuhan makanan sekitar 190 juta metrik ton dan total makanan yang terbuang 13 juta metrik ton," jelas Smulders, saat ditemui di kantor perwakilan FAO, Menara Thamrin, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
"Ini artinya bahwa makanan yang terbuang tersebut, bisa untuk memberi makan hampir 11% populasi Indonesia, atau sekitar 28 juta penduduk setiap tahunnya. Angka yang hampir sama dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia," tambahnya. Dia mencatat, kontribusi besar terbuangnya makanan disumbang oleh hotel, restoran, katering, supermarket, gerai ritel, dan perilaku masyarakat yang gemar tidak menghabiskan sisa makanannya.
"Hotel, katering, supermarket, restoran, dan lainnya. Negara lain di luar Indonesia bahkan lebih buruk lagi. Makanan yang terbuang ini bisa memberi makan sepertiga penduduk dunia yang masih kelaparan," terang Smulders.
Diungkapkannya, perilaku membuang-buang makanan ini sulit dihilangkan tanpa adanya regulasi dari pemerintah. Beberapa negara, menurutnya, sudah mulai memberlakukan pengawasan dan peraturan ketat, termasuk sanksi, bagi mereka yang kedapatan membuang makanan dan perilaku masyarakat yang tak menghabiskan makanannya di tempat publik.
"Dengan kontrol dan pengawasan saya kira perlu. Termasuk dengan memberlakukan sanksi seperti denda. Kemudian dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik agar dapat mengurangi makanan yang terbuang sia-sia," pungkas Smulders
Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Mark Smulders mengungkapkan, di Indonesia sendiri, sebanyak 13 juta metrik ton makanan yang terbuang setiap tahunnya. "Dengan populasi sekitar 250 juta penduduk, kebutuhan makanan sekitar 190 juta metrik ton dan total makanan yang terbuang 13 juta metrik ton," jelas Smulders, saat ditemui di kantor perwakilan FAO, Menara Thamrin, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
"Ini artinya bahwa makanan yang terbuang tersebut, bisa untuk memberi makan hampir 11% populasi Indonesia, atau sekitar 28 juta penduduk setiap tahunnya. Angka yang hampir sama dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia," tambahnya. Dia mencatat, kontribusi besar terbuangnya makanan disumbang oleh hotel, restoran, katering, supermarket, gerai ritel, dan perilaku masyarakat yang gemar tidak menghabiskan sisa makanannya.
"Hotel, katering, supermarket, restoran, dan lainnya. Negara lain di luar Indonesia bahkan lebih buruk lagi. Makanan yang terbuang ini bisa memberi makan sepertiga penduduk dunia yang masih kelaparan," terang Smulders.
Diungkapkannya, perilaku membuang-buang makanan ini sulit dihilangkan tanpa adanya regulasi dari pemerintah. Beberapa negara, menurutnya, sudah mulai memberlakukan pengawasan dan peraturan ketat, termasuk sanksi, bagi mereka yang kedapatan membuang makanan dan perilaku masyarakat yang tak menghabiskan makanannya di tempat publik.
"Dengan kontrol dan pengawasan saya kira perlu. Termasuk dengan memberlakukan sanksi seperti denda. Kemudian dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik agar dapat mengurangi makanan yang terbuang sia-sia," pungkas Smulders
FAO : Produksi Pangan Indonesia Harus Naik 200 Persen Bila Tidak Ingin Bencana Kelaparan
Laju pertumbuhan penduduk dunia terus meningkat. Menurut Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organizations/FAO) yang mengutip data Departemen Sosial dan Ekonomi PBB, populasi dunia saat ini sekitar 7,3 miliar jiwa dan akan mencapai 8,3 miliar jiwa di 2030, sebanyak 9,7 miliar di 2050, dan 11,2 miliar di 2100. Kenaikan ini hampir semuanya terjadi di negara berkembang. Namun, masalah kekurangan pangan masih menjadi pekerjaan rumah di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Masalah kekurangan pangan masih banyak ditemukan di Indonesia Timur, dan sebagian di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemiskinan membuat sebagian penduduk belum bisa mengakses makanan yang cukup dan bergizi. Lantas, apa yang harus dilakukan agar laju pertumbuhan penduduk bisa diimbangi dengan ketersediaan pangan? Berikut petikan wawancara dengan Mark Smulders, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste di kantornya, Menara Thamrin, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Menurut data FAO, berapa populasi penduduk dunia saat ini?
Untuk data FAO, kami mengacu pada data Departemen Sosial dan Ekonomi PBB. Saat ini populasi dunia sebanyak 7,3 miliar dan akan mencapai 8,3 miliar di 2030. Sebanyak 9,7 miliar di 2050, dan 11,2 miliar di 2100. Kenaikan ini hampir semuanya terjadi di negara berkembang, dengan sekitar 70% penduduk tinggal di daerah perkotaan, bandingkan saat ini yang penduduk kota sekitar 54%.
Apakah pertumbuhan populasi ini berbanding lurus dengan produksi makanan?
Pertanyaannya apakah produksi makanan bisa dijaga di pertumbuhan populasi itu? FAO memperkirakan produksi makanan dunia harus ditingkatkan 60% untuk memberi makan 9 miliar penduduk di 2050. Di negara berkembang, produksi makanan harus naik dua kali lipatnya. Ini tak hanya masalah pertumbuhan penduduk, tetapi juga masalah menurunkan kemiskinan dan menyediakan makanan yang cukup baik. Termasuk peningkatan protein dengan lebih banyak memproduksi daging sapi, ikan, dan ayam
Bagaimana dengan di Indonesia, apakah ketersediaan pangan sudah sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk?
Ini sebuah tantangan besar, karena kita bicara bagaimana menyediakan makan untuk mereka, menjamin produksi makanan lebih banyak. Indonesia sekarang mendekati 260 juta penduduk. Indonesia masih terus tumbuh, dan tantangannya di banyak negara berkembang adalah pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, perlu menyediakan makanan lebih baik, lebih banyak protein. Produksi pangan memang harus naik 2 kali lipat agar ketersediaan makanan mencukupi untuk pertumbuhan penduduknya.
Apa saja tantangan yang perlu diantisipasi dalam menjaga ketersediaan pangan?
Tantangan saat ini adalah perubahan iklim yang mempengaruhi produksi makanan di Asia tenggara. Indonesia berbeda, karena negara besar dan kepulauan, perubahan iklim akan sangat mempengaruhi Indonesia seperti kekeringan panjang. Bencana kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, di Kalimantan dan Sumatera dan beberapa bagian di Papua. Kemudian pengaruh kekeringan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia Timur.
Masalah kekurangan pangan masih banyak ditemukan di Indonesia Timur, dan sebagian di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemiskinan membuat sebagian penduduk belum bisa mengakses makanan yang cukup dan bergizi. Lantas, apa yang harus dilakukan agar laju pertumbuhan penduduk bisa diimbangi dengan ketersediaan pangan? Berikut petikan wawancara dengan Mark Smulders, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste di kantornya, Menara Thamrin, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Menurut data FAO, berapa populasi penduduk dunia saat ini?
Untuk data FAO, kami mengacu pada data Departemen Sosial dan Ekonomi PBB. Saat ini populasi dunia sebanyak 7,3 miliar dan akan mencapai 8,3 miliar di 2030. Sebanyak 9,7 miliar di 2050, dan 11,2 miliar di 2100. Kenaikan ini hampir semuanya terjadi di negara berkembang, dengan sekitar 70% penduduk tinggal di daerah perkotaan, bandingkan saat ini yang penduduk kota sekitar 54%.
Apakah pertumbuhan populasi ini berbanding lurus dengan produksi makanan?
Pertanyaannya apakah produksi makanan bisa dijaga di pertumbuhan populasi itu? FAO memperkirakan produksi makanan dunia harus ditingkatkan 60% untuk memberi makan 9 miliar penduduk di 2050. Di negara berkembang, produksi makanan harus naik dua kali lipatnya. Ini tak hanya masalah pertumbuhan penduduk, tetapi juga masalah menurunkan kemiskinan dan menyediakan makanan yang cukup baik. Termasuk peningkatan protein dengan lebih banyak memproduksi daging sapi, ikan, dan ayam
Bagaimana dengan di Indonesia, apakah ketersediaan pangan sudah sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk?
Ini sebuah tantangan besar, karena kita bicara bagaimana menyediakan makan untuk mereka, menjamin produksi makanan lebih banyak. Indonesia sekarang mendekati 260 juta penduduk. Indonesia masih terus tumbuh, dan tantangannya di banyak negara berkembang adalah pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, perlu menyediakan makanan lebih baik, lebih banyak protein. Produksi pangan memang harus naik 2 kali lipat agar ketersediaan makanan mencukupi untuk pertumbuhan penduduknya.
Apa saja tantangan yang perlu diantisipasi dalam menjaga ketersediaan pangan?
Tantangan saat ini adalah perubahan iklim yang mempengaruhi produksi makanan di Asia tenggara. Indonesia berbeda, karena negara besar dan kepulauan, perubahan iklim akan sangat mempengaruhi Indonesia seperti kekeringan panjang. Bencana kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, di Kalimantan dan Sumatera dan beberapa bagian di Papua. Kemudian pengaruh kekeringan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia Timur.
Saturday, October 8, 2016
Hitungan Profit and Loss Kenaikan Tarif Jalan Tol Bandara Soekarno-Hatta
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) resmi mengumumkan tarif baru di ruas jalan tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo. Ruas tol tersebut merupakan ruas tol yang menghubungkan kota Jakarta dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Anggota BPJT, Koentjahjo mengatakan, penyesuaian tarif tol tersebut dilakukan berdasarkan angka inflasi di wilayah terkait selama dua tahun terakhir. Sebab, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga harus mengembalikan investasi sesuai dengan rencana bisnisnya.
Berdasarkan besaran inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada surat No. B180/BPS/6230/SHK/09/2016 tanggal 2 September 2016, maka didapat besaran inflasi di wilayah Jakarta 9,79%.
"Penyesuaian tarif kita peroleh, dari periode inflasi 1 September 2014 sampai Agustus 2016, kita recap, totalnya 9,79%. Dari angka itu, sesuai dengan perjanjian pengusahaan jalan tol, tarif baru adalah tarif lama dikali 1 plus inflasi. Sehingga diperoleh tarif tol yang sudah kita hitung," ujarnya saat pengumuman penyesuaian tarif bari tol Soedijatmo di Resto Saung Galah, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Dengan dilakukan penyesuaian tarif baru tersebut, Jasa Marga selaku operator juga diminta untuk terus melakukan perbaikan pelayanan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada pengguna. Diantaranya kondisi jalan, keselamatan, sistem rambu, kecepatan minimum waktu transaksi, lingkungan, dan rest area.
Direktur Operasi II Jasa Marga, Subakti Syukur mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penambahan Gerbang Tol Otomatis (GTO) sebagai upaya mengurangi antrean kemacetan. Jasa Marga juga akan menginvestasikan Rp 140 miliar untuk sejumlah pelebaran, perbaikan, dan penambahan 9 gardu baru di sepanjang jalan tol pada tahun depan.
"Tahun 2017 kita juga banyak melakukan perbaikan terutama pelebaran jalan. Terutama mengatasi antrean di gerbang Cengkareng maupun di simpang susun Penjaringan," tutur dia.
"Perbaikan lebih dari Rp 140 Miliar yang untuk perbaikan transaksi di gerbang Cengkareng maupun penjaringan. Dan buat keindahan juga," pungkasnya.
Berikut adalah perubahan tarif untuk masing-masing golongan di Ruas Tol Soedijatmo :
1. Golongan I, tarif naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 7.000 (naik 16,67%)
2. Golongan II, tarif naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.500 (naik 13,3%)
3. Golobgan III, tarif naik dari Rp 9.500 menjadi Rp 10.000 (naik 5,26%)
4. Golongan IV, tarif naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 12.500 (naik 8,7%)
5. Golongan V, tarif naik dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.000 (naik 7,14%)
Anggota BPJT, Koentjahjo mengatakan, penyesuaian tarif tol tersebut dilakukan berdasarkan angka inflasi di wilayah terkait selama dua tahun terakhir. Sebab, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga harus mengembalikan investasi sesuai dengan rencana bisnisnya.
Berdasarkan besaran inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada surat No. B180/BPS/6230/SHK/09/2016 tanggal 2 September 2016, maka didapat besaran inflasi di wilayah Jakarta 9,79%.
"Penyesuaian tarif kita peroleh, dari periode inflasi 1 September 2014 sampai Agustus 2016, kita recap, totalnya 9,79%. Dari angka itu, sesuai dengan perjanjian pengusahaan jalan tol, tarif baru adalah tarif lama dikali 1 plus inflasi. Sehingga diperoleh tarif tol yang sudah kita hitung," ujarnya saat pengumuman penyesuaian tarif bari tol Soedijatmo di Resto Saung Galah, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Dengan dilakukan penyesuaian tarif baru tersebut, Jasa Marga selaku operator juga diminta untuk terus melakukan perbaikan pelayanan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada pengguna. Diantaranya kondisi jalan, keselamatan, sistem rambu, kecepatan minimum waktu transaksi, lingkungan, dan rest area.
Direktur Operasi II Jasa Marga, Subakti Syukur mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penambahan Gerbang Tol Otomatis (GTO) sebagai upaya mengurangi antrean kemacetan. Jasa Marga juga akan menginvestasikan Rp 140 miliar untuk sejumlah pelebaran, perbaikan, dan penambahan 9 gardu baru di sepanjang jalan tol pada tahun depan.
"Tahun 2017 kita juga banyak melakukan perbaikan terutama pelebaran jalan. Terutama mengatasi antrean di gerbang Cengkareng maupun di simpang susun Penjaringan," tutur dia.
"Perbaikan lebih dari Rp 140 Miliar yang untuk perbaikan transaksi di gerbang Cengkareng maupun penjaringan. Dan buat keindahan juga," pungkasnya.
Berikut adalah perubahan tarif untuk masing-masing golongan di Ruas Tol Soedijatmo :
1. Golongan I, tarif naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 7.000 (naik 16,67%)
2. Golongan II, tarif naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.500 (naik 13,3%)
3. Golobgan III, tarif naik dari Rp 9.500 menjadi Rp 10.000 (naik 5,26%)
4. Golongan IV, tarif naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 12.500 (naik 8,7%)
5. Golongan V, tarif naik dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.000 (naik 7,14%)
Friday, October 7, 2016
Daftar Kenaikan Tarif Listrik Bulan Oktober 2016
12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme Tariff Adjustment (TA) kembali mengalami penyesuaian pada Oktober 2016. Nilai tukar Rupiah dan harga minyak (Indonesian Crude Oil Price/ICP), menjadi salah satu indikator penyesuaian tarif listrik bulan ini.
Permen ini menyatakan bahwa penyesuaian diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut.
Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Oktober 2016:
1. Rumah Tangga R-1/Tegangan Rendah (TR) daya 1.300 VA
2. Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA
3. Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA
4. Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas
5. Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA
6. Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA
7. Industri I-3/TM daya diatas 200 kVA
8. Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas
9. Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA
10. Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200 kVA
11. Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan
12. Layanan khusus TR/TM/TT.
Sementara itu, 25 golongan tarif lainnya tidak berubah. Pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan tarif tersebut. Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh Pemerintah
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2016 melemah sebesar Rp 46,18 dari sebelumnya (Juli 2016) sebesar Rp 13.118,82 menjadi Rp 13.165,00 per dolar.
- Harga ICP pada Agustus 2016 naik US$ 0,41/barrel, dari sebelumnya (Juli 2016) sebesar US$ 40,70/barrel menjadi US$ 41,11/barrel.
- Sementara itu, inflasi pada Agustus 2016 menurun 0,71%, dari sebelumnya (Juli 2016) sebesar 0,69% menjadi minus 0,02%.
Permen ini menyatakan bahwa penyesuaian diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut.
Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Oktober 2016:
- Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp Rp 1.459,74/kWh,
- Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp 1.111,34/kWh,
- Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp 994,80/kWh,
- Layanan Khusus menjadi Rp 1.630,49/kWh.
1. Rumah Tangga R-1/Tegangan Rendah (TR) daya 1.300 VA
2. Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA
3. Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA
4. Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas
5. Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA
6. Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA
7. Industri I-3/TM daya diatas 200 kVA
8. Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas
9. Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA
10. Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200 kVA
11. Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan
12. Layanan khusus TR/TM/TT.
Sementara itu, 25 golongan tarif lainnya tidak berubah. Pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan tarif tersebut. Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh Pemerintah
Thursday, October 6, 2016
Reksa Dana Tidak Menarik Bagi Repatriasi Tax Amnesty
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah dana repatriasi dalam rangka amnesti pajak yang masuk ke instrumen pasar modal, khususnya reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) hanya di bawah Rp100 miliar. Kepala Eksekutif Pasar Modal Nurhaida menyatakan, angka tersebut memang terbilang masih sangat rendah. Hal ini karena hampir 95 persen raihan dana repatriasi justru mengendap di perbankan.
"Ini bisa dimaklumi karena dana repatriasi awalnya memang harus masuk ke perbankan terlebih dahulu. Sampai sekarang baru sedikit yang masuk ke instrumen lain," ungkap Nurhaida, Kamis (6/10). Nurhaida melihat, dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan dana repatriasi baru akan mulai tersebar di berbagai instrumen investasi karena ada kebutuhan untuk melakukan investasi dari dana repatriasi yang masuk tersebut.
"Saya rasa sebulan dua bulan ke depan, gateway selain bank akan masuk juga dana repatriasi," imbuhnya. Meski ia baru melihat kecenderungan masuknya dana repatriasi dalam instrumen RDPT. Ia tak menampik adanya kemungkinan dana repatriasi yang sudah masuk terlebih dahulu ke pasar modal sebelum Undang-Undang (UU) Amnesti Pajak disahkan.
"Karena kan ada dana-dana yang masuk lebih awal, barangkali masuk di perbankan, mungkin juga sudah ada yang dimasukkan ke dalam beberapa produk. Tapi nanti kan kami lihat juga laporannya seperti apa," terangnya. Terlebih lagi, faktanya saat ini jumlah deklarasi dalam negeri lebih banyak dibandingkan dengan deklarasi luar negeri. Padahal, ia memprediksi jumlah deklarasi luar negeri jauh lebih besar.
“Lihat saja begitu ada kenaikan indeks, itu berarti ada banyak permintaan terhadap saham-saham. Nah kalau banyak permintaan berarti ada dana untuk membeli, dana yang dipakai untuk membeli saham-saham tersebut kemungkinan dari investor Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat mengakui adanya pertumbuhan pembelian atas investor asing (net buy) pada awal Agustus. Pada pekan pertama bulan tersebut, investor asing membukukan beli bersih senilai Rp7,62 triliun. Realisasi itu tumbuh dua kali lipat dibandingkan nilai bersih minggu terakhir Juli yakni Rp3,23 triliun.
Namun, saat itu Samsul tak bisa mengakui sepenuhnya bahwa hal tersebut merupakan dana repatriasi amnesti pajak. Menurutnya, hal tersebut akan diketahui pada akhir September.
"Ini bisa dimaklumi karena dana repatriasi awalnya memang harus masuk ke perbankan terlebih dahulu. Sampai sekarang baru sedikit yang masuk ke instrumen lain," ungkap Nurhaida, Kamis (6/10). Nurhaida melihat, dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan dana repatriasi baru akan mulai tersebar di berbagai instrumen investasi karena ada kebutuhan untuk melakukan investasi dari dana repatriasi yang masuk tersebut.
"Saya rasa sebulan dua bulan ke depan, gateway selain bank akan masuk juga dana repatriasi," imbuhnya. Meski ia baru melihat kecenderungan masuknya dana repatriasi dalam instrumen RDPT. Ia tak menampik adanya kemungkinan dana repatriasi yang sudah masuk terlebih dahulu ke pasar modal sebelum Undang-Undang (UU) Amnesti Pajak disahkan.
"Karena kan ada dana-dana yang masuk lebih awal, barangkali masuk di perbankan, mungkin juga sudah ada yang dimasukkan ke dalam beberapa produk. Tapi nanti kan kami lihat juga laporannya seperti apa," terangnya. Terlebih lagi, faktanya saat ini jumlah deklarasi dalam negeri lebih banyak dibandingkan dengan deklarasi luar negeri. Padahal, ia memprediksi jumlah deklarasi luar negeri jauh lebih besar.
“Lihat saja begitu ada kenaikan indeks, itu berarti ada banyak permintaan terhadap saham-saham. Nah kalau banyak permintaan berarti ada dana untuk membeli, dana yang dipakai untuk membeli saham-saham tersebut kemungkinan dari investor Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat mengakui adanya pertumbuhan pembelian atas investor asing (net buy) pada awal Agustus. Pada pekan pertama bulan tersebut, investor asing membukukan beli bersih senilai Rp7,62 triliun. Realisasi itu tumbuh dua kali lipat dibandingkan nilai bersih minggu terakhir Juli yakni Rp3,23 triliun.
Namun, saat itu Samsul tak bisa mengakui sepenuhnya bahwa hal tersebut merupakan dana repatriasi amnesti pajak. Menurutnya, hal tersebut akan diketahui pada akhir September.
68 Persen Deklarasi Tax Amnesty Berasal Dari Singapura Namun Hanya 1-2 Persen Dari Total Dana Bank Singapura
Riset sekuritas RHB melansir program amnesti pajak periode pertama tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perbankan Singapura. Buktinya, dana repatriasi yang terbang dari Singapura cuma sebesar S$8,3 miliar. Itu berarti, berkisar 1-2 persen dari dana kelolaan bank-bank di Singapura.
Selain itu, lebih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk mendeklarasikan hartanya. Hal itu terbukti dari aset WNI yang dideklarasikan di Singapura masih jauh dari aset yang direpatriasi, yakni sebesar Rp652,03 triliun.
"Kami percaya, akan ada lebih banyak dana repatriasi dari Singapura ke Indonesia ke depan. Tetapi, pengalaman periode pertama mengisyaratkan, aset repatriasi kecenderungannya tidak akan mengambil porsi besar dana kelolaan perbankan Singapura," ujar Leng Seng Choon, analis RHB, seperti dikutip dalam risetnya, Kamis (6/10).
Lebih jauh, RHB mengkalkulasi dana repatriasi pada periode pertama hanya sekitar 2,6 persen dari total dana kelolaan yang dimiliki tiga bank swasta terbesar Singapura, yaitu DBS, UOB, dan OCBC yang mencapai S$321 miliar.
Sebelumnya, sempat mencuat kabar soal upaya perbankan Singapura menjegal program amnesti pajak Indonesia. Salah satunya, perbankan Singapura bakal melaporkan transaksi repatriasi WNI kepada Kepolisian setempat. Hal itu dilakukan untuk mencegah tindak pencucian uang.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mendapatkan klarifikasi dari pemerintah Singapura dan bank sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) berbalik menyatakan dukungannya terhadap pagelaran pengampunan pajak pemerintah Indonesia.
"Dari sisi pemerintah Singapura, MAS mengatakan bahwa mereka menyarankan seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung atau mendorong kepada para nasabahnya untuk menggunakan kesempatan yang ada dalam tax amnesty di Indonesia, dalam rangka memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia," tutur Sri Mulyani belum lama ini.
Sebagai informasi, Singapura merupakan negara sebagai sumber aset repatriasi dan deklarasi luar negeri amnesti pajak terbesar. Untuk aset repatriasi, Singapura mengambil porsi 57,71 persen dari total aset repatriasi, Rp137 triliun. Sementara, untuk deklarasi luar negeri porsi Singapura mencapai 68,51 persen dari total aset deklarasi luar negeri, Rp952 triliun.
Selain itu, lebih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk mendeklarasikan hartanya. Hal itu terbukti dari aset WNI yang dideklarasikan di Singapura masih jauh dari aset yang direpatriasi, yakni sebesar Rp652,03 triliun.
"Kami percaya, akan ada lebih banyak dana repatriasi dari Singapura ke Indonesia ke depan. Tetapi, pengalaman periode pertama mengisyaratkan, aset repatriasi kecenderungannya tidak akan mengambil porsi besar dana kelolaan perbankan Singapura," ujar Leng Seng Choon, analis RHB, seperti dikutip dalam risetnya, Kamis (6/10).
Lebih jauh, RHB mengkalkulasi dana repatriasi pada periode pertama hanya sekitar 2,6 persen dari total dana kelolaan yang dimiliki tiga bank swasta terbesar Singapura, yaitu DBS, UOB, dan OCBC yang mencapai S$321 miliar.
Sebelumnya, sempat mencuat kabar soal upaya perbankan Singapura menjegal program amnesti pajak Indonesia. Salah satunya, perbankan Singapura bakal melaporkan transaksi repatriasi WNI kepada Kepolisian setempat. Hal itu dilakukan untuk mencegah tindak pencucian uang.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mendapatkan klarifikasi dari pemerintah Singapura dan bank sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) berbalik menyatakan dukungannya terhadap pagelaran pengampunan pajak pemerintah Indonesia.
"Dari sisi pemerintah Singapura, MAS mengatakan bahwa mereka menyarankan seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung atau mendorong kepada para nasabahnya untuk menggunakan kesempatan yang ada dalam tax amnesty di Indonesia, dalam rangka memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia," tutur Sri Mulyani belum lama ini.
Sebagai informasi, Singapura merupakan negara sebagai sumber aset repatriasi dan deklarasi luar negeri amnesti pajak terbesar. Untuk aset repatriasi, Singapura mengambil porsi 57,71 persen dari total aset repatriasi, Rp137 triliun. Sementara, untuk deklarasi luar negeri porsi Singapura mencapai 68,51 persen dari total aset deklarasi luar negeri, Rp952 triliun.
Targetkan 20 Juta Wajib Pajak ... Pemerintah Permudah Tax Amnesty Untuk UKM
Pemerintah memberikan relaksasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pengampunan pajak. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak partisipasi pengusaha mini dalam program tersebut. Sebelumnya, pada periode pertama amnesti pajak yang berakhir pada 30 September 2016 lalu, wajib pajak UMKM yang meminta amnesti hanya sebanyak 69,5 ribu peserta.
Padahal, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mencapai 600 ribu wajib pajak. Selain itu, DJP meyakini masih banyak pengusaha UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepala Sub Direktorat Peraturan KUP Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dodi Syamsu Hidayat mengungkapkan, relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk Wajib Pajak Tertentu.
Aturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi pada Senin (3/10) lalu. "Khusus untuk UMKM kami sudah sisir satu-satu dan kami akan berikan banyak kemudahan," tutur Dodi dalam acara Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Menara Bidakara 2, Kamis (6/10).
Relaksasi pertama, kata Dodi, pelaku UMKM diperkenankan untuk menyampaikan daftar harta tambahan yang diungkap dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) secara manual atau tulisan tangan, bukan dalam bentuk digital/softcopy. Hal ini akan mempermudah pelaku UMKM yang belum familiar dengan penggunaan komputer. "Nanti kami yang menyelesaikan atau menyalin di kantor kami. Mereka hanya perlu tulis tangan, kami akan rekam itu sepanjang list datanya tidak lebih dari 20 item," ujarnya.
Berikutnya, pelaku UMKM juga diperkenankan untuk menyerahkan SPH secara kolektif melalui perwakilan dari asosiasi atau perkumpulan yang diikuti oleh pelaku UMKM. "Nanti asosiasi menunjuk orang yang diberikan kuasa untuk menyerahkan SPH secara kolektif," ujarnya.
Pelaku UMKM menyerahkan daftar rincian harta dan utang minimal berisi nama, kode, tahun, dan nilai harta/utang; Surat Setoran Pajak (SSP) uang tebusan; SSP Tunggakan Pajak bagi yang memiliki; SSP Pajak yang tidak seharusnya dibayar bagi WP bukper dan penyidikan; serta fotokopi SPT PPh terakhir.
Tanda terima akan diterima oleh peserta maksimal 20 hari kerja setelah SPH diterima petugas pajak. Kemudian, Surat Keterangan Pengampunan Pajak akan diterima maksimal 10 hari setelah tanda terima SPH diterima oleh wajib pajak. Namun, berbeda dengan peserta reguler, SPH kolektif harus diserahkan ke kantor pajak tertentu - minimal tingkat kabupaten - seperti Kantor Pusat DJP maupun Kantor Wilayah (Kanwil) DJP.
Batas akhir penyampaian SPH kolektif adalah 31 Januari 2016, lebih cepat dari batas akhir berlakunya program, 31 Maret 2017. Hal itu untuk memberikan waktu setidaknya dua bulan bagi peserta amnesti pajak UMKM untuk melengkapi lampiran harta terkait. Sebagai informasi, berdasarkan Undang-undang Pengampunan, Wajib Pajak UMKM dengan omzet usaha dibawah Rp4,8 miliar bisa mengikuti program amnesti pajak dengan tarif uang tebusan yang berlaku rata hingga program amnesti pajak berakhir.
Jika nilai aset WP UMKM sampai dengan Rp10 miliar maka tarifnya 0,5 persen dari nilai harta yang diungkap. Sementara, jika nilai asetnya lebih dari Rp10 miliar maka tarif uang tebusannya naik menjadi dua persen. Tarif ini berlaku hingga program amnesti pajak berakhir yaitu pada 31 Maret 2017.
Tak puas dengan pencapaian periode pertama, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi membidik hampir 20 juta wajib pajak (WP) dalam program pengampunan pajak tahap berikutnya. Sejak 18 Juli hingga akhir September 2016, Ken mengatakan jumlah WP yang ikut serta dalam program amnesti pajak sebanyak 365.836 orang. Jumlah tersebut baru sekitar 2 persen dari total WP terdaftar.
"Saya belum puas, bahkan saya sulit dipuaskan. Karena WP yang ikut hanya 2,09 persen dari total 20,1 juta WP," ungkap Ken di Kantor Wilayah DJP Besar, Sudirman, Kamis (6/10). Otomatis, lanjut Ken, DJP masih harus menjaring 98 persen WP terdaftar yang belum berpartisipasi. Padahal, salah satu tujuan tax amnesty adalah memperluas basis data perpajakan negara.
Menurutnya, menjaring 19,6 juta WP yang belum taat membayar pajak merupakan tugas besar DJP pada periode tax amnesty hingga Maret 2017. "Masih ada sisa 98 persen yang belum ikut. Ini yang jadi tugas kita untuk terus mengejarnya," imbuh Ken. Tak hanya dari segi keikutsertaan WP, Ken juga belum puas dengan nilai penerimaan amnesti pajak, yang sesuai dengan jumlah surat setoran pajak (SSP) baru sebesar Rp97,2 triliun. Sebab, potensi penerimaan jauh lebih besar dari pada angka tersebut.
"Kalau bisa 10 lipat dari Rp97 triliun itu, baru saya puas," tambahnya. Untuk itu, ia memastikan tak akan memberi ruang istirahat bagi anak buahnya guna mencapai target amnesti pajak. Setelah menjaring WP besar, Ken mengatakan DJP akan memperluas sasaran dengan menyasar para pengusaha muda dan asosiasi pengusaha berbasis Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Segmentasi ini dikejar karena dianggap memiliki potensi yang besar dalam menyumbang penerimaan negara.
"UMKM jangan di pandang sebelah mata. Mereka penopang ekonomi Republik Indonesia makanya kita beri berbagai kemudahan agar mereka bisa ikut," ujar Ken. Sebelumnya, DJP memberikan sejumlah kemudahan bagi UMKM. Pertama, UMKM dapat memberikan Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan tulis tangan atau manual. Kedua, pelaku UMKM dapat menyerahkan SPH secara kolektif melalui perwakilan dari asosiasi atau perkumpulan yang diikuti oleh pelaku UMKM.
Padahal, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mencapai 600 ribu wajib pajak. Selain itu, DJP meyakini masih banyak pengusaha UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepala Sub Direktorat Peraturan KUP Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dodi Syamsu Hidayat mengungkapkan, relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk Wajib Pajak Tertentu.
Aturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi pada Senin (3/10) lalu. "Khusus untuk UMKM kami sudah sisir satu-satu dan kami akan berikan banyak kemudahan," tutur Dodi dalam acara Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Menara Bidakara 2, Kamis (6/10).
Relaksasi pertama, kata Dodi, pelaku UMKM diperkenankan untuk menyampaikan daftar harta tambahan yang diungkap dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) secara manual atau tulisan tangan, bukan dalam bentuk digital/softcopy. Hal ini akan mempermudah pelaku UMKM yang belum familiar dengan penggunaan komputer. "Nanti kami yang menyelesaikan atau menyalin di kantor kami. Mereka hanya perlu tulis tangan, kami akan rekam itu sepanjang list datanya tidak lebih dari 20 item," ujarnya.
Berikutnya, pelaku UMKM juga diperkenankan untuk menyerahkan SPH secara kolektif melalui perwakilan dari asosiasi atau perkumpulan yang diikuti oleh pelaku UMKM. "Nanti asosiasi menunjuk orang yang diberikan kuasa untuk menyerahkan SPH secara kolektif," ujarnya.
Pelaku UMKM menyerahkan daftar rincian harta dan utang minimal berisi nama, kode, tahun, dan nilai harta/utang; Surat Setoran Pajak (SSP) uang tebusan; SSP Tunggakan Pajak bagi yang memiliki; SSP Pajak yang tidak seharusnya dibayar bagi WP bukper dan penyidikan; serta fotokopi SPT PPh terakhir.
Tanda terima akan diterima oleh peserta maksimal 20 hari kerja setelah SPH diterima petugas pajak. Kemudian, Surat Keterangan Pengampunan Pajak akan diterima maksimal 10 hari setelah tanda terima SPH diterima oleh wajib pajak. Namun, berbeda dengan peserta reguler, SPH kolektif harus diserahkan ke kantor pajak tertentu - minimal tingkat kabupaten - seperti Kantor Pusat DJP maupun Kantor Wilayah (Kanwil) DJP.
Batas akhir penyampaian SPH kolektif adalah 31 Januari 2016, lebih cepat dari batas akhir berlakunya program, 31 Maret 2017. Hal itu untuk memberikan waktu setidaknya dua bulan bagi peserta amnesti pajak UMKM untuk melengkapi lampiran harta terkait. Sebagai informasi, berdasarkan Undang-undang Pengampunan, Wajib Pajak UMKM dengan omzet usaha dibawah Rp4,8 miliar bisa mengikuti program amnesti pajak dengan tarif uang tebusan yang berlaku rata hingga program amnesti pajak berakhir.
Jika nilai aset WP UMKM sampai dengan Rp10 miliar maka tarifnya 0,5 persen dari nilai harta yang diungkap. Sementara, jika nilai asetnya lebih dari Rp10 miliar maka tarif uang tebusannya naik menjadi dua persen. Tarif ini berlaku hingga program amnesti pajak berakhir yaitu pada 31 Maret 2017.
Tak puas dengan pencapaian periode pertama, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi membidik hampir 20 juta wajib pajak (WP) dalam program pengampunan pajak tahap berikutnya. Sejak 18 Juli hingga akhir September 2016, Ken mengatakan jumlah WP yang ikut serta dalam program amnesti pajak sebanyak 365.836 orang. Jumlah tersebut baru sekitar 2 persen dari total WP terdaftar.
"Saya belum puas, bahkan saya sulit dipuaskan. Karena WP yang ikut hanya 2,09 persen dari total 20,1 juta WP," ungkap Ken di Kantor Wilayah DJP Besar, Sudirman, Kamis (6/10). Otomatis, lanjut Ken, DJP masih harus menjaring 98 persen WP terdaftar yang belum berpartisipasi. Padahal, salah satu tujuan tax amnesty adalah memperluas basis data perpajakan negara.
Menurutnya, menjaring 19,6 juta WP yang belum taat membayar pajak merupakan tugas besar DJP pada periode tax amnesty hingga Maret 2017. "Masih ada sisa 98 persen yang belum ikut. Ini yang jadi tugas kita untuk terus mengejarnya," imbuh Ken. Tak hanya dari segi keikutsertaan WP, Ken juga belum puas dengan nilai penerimaan amnesti pajak, yang sesuai dengan jumlah surat setoran pajak (SSP) baru sebesar Rp97,2 triliun. Sebab, potensi penerimaan jauh lebih besar dari pada angka tersebut.
"Kalau bisa 10 lipat dari Rp97 triliun itu, baru saya puas," tambahnya. Untuk itu, ia memastikan tak akan memberi ruang istirahat bagi anak buahnya guna mencapai target amnesti pajak. Setelah menjaring WP besar, Ken mengatakan DJP akan memperluas sasaran dengan menyasar para pengusaha muda dan asosiasi pengusaha berbasis Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Segmentasi ini dikejar karena dianggap memiliki potensi yang besar dalam menyumbang penerimaan negara.
"UMKM jangan di pandang sebelah mata. Mereka penopang ekonomi Republik Indonesia makanya kita beri berbagai kemudahan agar mereka bisa ikut," ujar Ken. Sebelumnya, DJP memberikan sejumlah kemudahan bagi UMKM. Pertama, UMKM dapat memberikan Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan tulis tangan atau manual. Kedua, pelaku UMKM dapat menyerahkan SPH secara kolektif melalui perwakilan dari asosiasi atau perkumpulan yang diikuti oleh pelaku UMKM.
BI: Konsumsi Rumah Tangga dan Permintaan Kredit Menanjak
Bank Indonesia (BI) menyebut konsumsi rumah tangga akan menguat dan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Hal itu ditunjukan dengan indeks Keyakinan Konsumen pada kuartal III 2016 sebesar 112,5, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 111,6. Konsumen tercatat lebih percaya diri terhadap perbaikan ekonomi dalam negeri.
"Kondisi enam bulan ke depan, konsumen di level optimistis. Artinya mereka yakin bahwa enam bulan ke depan pendapatan mereka akan lebih baik, entah itu terkait penghasilan maupun ekspektasi ketersediaan lapangan kerja," ujar Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, Kamis (6/10). Hendy menjelaskan, dengan posisi indeks tersebut, maka diproyeksikan konsumsi rumah tangga akan meningkat pada kuartal III-2016. Tercatat pada kuartal II-2016, dengan indeks 111,6 maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,04 persen.
"Dengan indikator ini, maka dapat diasumsikan konsumsi rumah tangga bisa lebih tinggi dari kuartal II," ujar Hendy. Adapun menurut BI, pendukung pertumbuhan konsumsi adalah dari sisi penghasilan saat ini, yang mayoritas konsumen menganggap cukup. Sementara di sisi lain, konsumen masih pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama, seperti perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan peralatan elektronik.
"Mereka masih di level pesimistis untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dan pembelian barang tahan lama, walaupun sebenarnya ada perbaikan dari 94 menjadi 95," terangnya. Jika dilihat dari kondisi keuangan konsumen, maka survei BI juga menyebut porsi pendapatan responden yang digunakan untuk konsumsi pada September 2016 turun 0,5 persen dari bulan sebelumnya menjadi 70,4 persen. Konsumen juga memperkirakan pertumbuhan jumlah tabungan tidak akan setinggi bulan sebelumnya
Bank Indonesia (BI) memproyeksi permintaan kredit yang signifikan akan terjadi dalam waktu enam bulan ke depan. Hal tersebut bisa terjadi jika seluruh indikator ekonomi makro dalam kondisi yang stabil seperti saat ini. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebut saat ini beberapa indikator makro tengah menunjukan perbaikan. Nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat serta tingkat inflasi yang rendah dan terkendali dinilai menjadi sentimen positif untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan perencanaan bisnis ke depannya.
"Kalau situasi ini aman terus terkendali terus. Harusnya kredit bisa tumbuh lagi dalam enam bulan mendatang. Itu bisnis siklus dan perbankan yang normal," ujar Mirza dalam seminar, Kamis (6/10). Mirza tidak menampik kenyataan pertumbuhan kredit perbankan sepanjang tahun ini cukup mengecewakan. Secara tahunan pertumbuhan kredit hingga Agustus hanya mencapai 6,7 persen dengan total penyaluran kredit mencapai Rp4.178,6 triliun.
Kinerja tersebut melambat dibandingkan posisi Juli yang masih tumbuh 7,6 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan sepanjang tahun (year to date) pertumbuhan kredit hanya mencapai 2,8 persen. Berkurangnya permintaan kredit dengan denominasi valuta asing dinilai menjadi penyebab turunnya permintaan kredit secara nasional.
"Jika dirinci permintaan kredit rupiahnya memang tumbuh, tapi permintaan valas turun signifikan. Ini akibat berkurangnya kegiatan ekspor dan impor," jelas Mirza. Kendati demikian, Mirza optimistis situasi perekonomian global akan semakin membaik dalam waktu mendatang. Pasalnya, ia mengatakan pola kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia mulai bisa dibaca.
Tahun ini, BI memprediksi The Fed hanya akan menaikkan Fed Rate satu kali pada akhir tahun nanti. Tahun 2017 pun diproyeksi menjadi peluang bagi Indonesia untuk melanjutkan pemulihan (recovery) ekonomi. Dengan latarbelakang optimisme tersebut bank sentral memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai angka 5,1-5,5 persen.
"Kondisi enam bulan ke depan, konsumen di level optimistis. Artinya mereka yakin bahwa enam bulan ke depan pendapatan mereka akan lebih baik, entah itu terkait penghasilan maupun ekspektasi ketersediaan lapangan kerja," ujar Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, Kamis (6/10). Hendy menjelaskan, dengan posisi indeks tersebut, maka diproyeksikan konsumsi rumah tangga akan meningkat pada kuartal III-2016. Tercatat pada kuartal II-2016, dengan indeks 111,6 maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,04 persen.
"Dengan indikator ini, maka dapat diasumsikan konsumsi rumah tangga bisa lebih tinggi dari kuartal II," ujar Hendy. Adapun menurut BI, pendukung pertumbuhan konsumsi adalah dari sisi penghasilan saat ini, yang mayoritas konsumen menganggap cukup. Sementara di sisi lain, konsumen masih pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama, seperti perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan peralatan elektronik.
"Mereka masih di level pesimistis untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dan pembelian barang tahan lama, walaupun sebenarnya ada perbaikan dari 94 menjadi 95," terangnya. Jika dilihat dari kondisi keuangan konsumen, maka survei BI juga menyebut porsi pendapatan responden yang digunakan untuk konsumsi pada September 2016 turun 0,5 persen dari bulan sebelumnya menjadi 70,4 persen. Konsumen juga memperkirakan pertumbuhan jumlah tabungan tidak akan setinggi bulan sebelumnya
Bank Indonesia (BI) memproyeksi permintaan kredit yang signifikan akan terjadi dalam waktu enam bulan ke depan. Hal tersebut bisa terjadi jika seluruh indikator ekonomi makro dalam kondisi yang stabil seperti saat ini. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebut saat ini beberapa indikator makro tengah menunjukan perbaikan. Nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat serta tingkat inflasi yang rendah dan terkendali dinilai menjadi sentimen positif untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan perencanaan bisnis ke depannya.
"Kalau situasi ini aman terus terkendali terus. Harusnya kredit bisa tumbuh lagi dalam enam bulan mendatang. Itu bisnis siklus dan perbankan yang normal," ujar Mirza dalam seminar, Kamis (6/10). Mirza tidak menampik kenyataan pertumbuhan kredit perbankan sepanjang tahun ini cukup mengecewakan. Secara tahunan pertumbuhan kredit hingga Agustus hanya mencapai 6,7 persen dengan total penyaluran kredit mencapai Rp4.178,6 triliun.
Kinerja tersebut melambat dibandingkan posisi Juli yang masih tumbuh 7,6 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan sepanjang tahun (year to date) pertumbuhan kredit hanya mencapai 2,8 persen. Berkurangnya permintaan kredit dengan denominasi valuta asing dinilai menjadi penyebab turunnya permintaan kredit secara nasional.
"Jika dirinci permintaan kredit rupiahnya memang tumbuh, tapi permintaan valas turun signifikan. Ini akibat berkurangnya kegiatan ekspor dan impor," jelas Mirza. Kendati demikian, Mirza optimistis situasi perekonomian global akan semakin membaik dalam waktu mendatang. Pasalnya, ia mengatakan pola kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia mulai bisa dibaca.
Tahun ini, BI memprediksi The Fed hanya akan menaikkan Fed Rate satu kali pada akhir tahun nanti. Tahun 2017 pun diproyeksi menjadi peluang bagi Indonesia untuk melanjutkan pemulihan (recovery) ekonomi. Dengan latarbelakang optimisme tersebut bank sentral memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai angka 5,1-5,5 persen.
IHSG Stagnan dan Dollar Melonjak Menunggu Spekulasi Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indeks Harga Saham Perdagangan (IHSG) diprediksi bergerak dalam rentang konsolidasi dibayangi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah akibat spekulasi kenaikan suku bunga Negeri Paman Sam. Kepala Riset First Asia Capital David Sutyanto menyatakan, pasar saham Wall Street tadi malam bergerak variatif ditutup stagnan menyusul antisipasi pasar atas data tenaga kerja AS yang akan keluar akhir pekan ini.
Selain itu, harga minyak mentah kembali menguat hingga menembus US$50 per barel turut mempengaruhi pergerakan Wall Street tadi malam. David merinci, indeks Dow Jones ditutup melemah tipis 0,07 persen di 18.268,50, sedangkan indeks S&P ditutup naik 0,05 persen di level 2.160,77. Menurut David, saham-saham berbasiskan energi bergerak positif, sedangkan saham sektor produk kesehatan dan perdagangan ritel koreksi.
"Fokus pasar kembali pada rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed pada akhir tahun ini, menyusul data-data ekonomi AS yang keluar akhir-akhir ini turut mendukung rencana kenaikan tersebut. Spekulasi kenaikan bunga di AS membuat dolar AS menguat dan harga obligasi turun," terang David dalam risetnya, Jumat (7/10). Sementara, IHSG bergerak fluktuatif pada perdagangan kemarin dan berakhir ditutup melemah ke level 5.409 atau terkoreksi 11,3 poin (0.21 persen).
Perdagangan kemarin lebih didominasi saham-saham lapis dua dan tiga. Sementara, aksi beli terutama melanda saham sektor tambang batubara, sedangkan saham-saham unggulan cenderung koreksi. "Koreksi IHSG kemarin tidak sejalan dengan pergerakan bursa kawasan Asia yang umumnya bergerak di teritori positif," imbuh David.
Pada perdagangan hari ini, David memprediksi IHSG bergerak dalam rentang support 5.380 dan resisten 5.450 dengan peluang berbalik menguat (rebound) terbatas. "Pelemahan rupiah diprediksi terjadi, sehingga IHSG akan bergerak dalam rentang konsolidasi," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Riset NH Korindo Securities Reza Priyambada memprediksi jika IHSG tak dapat bertahan pada level 5.400 maka IHSG akan tertekan hari ini. Selain itu, IHSG juga bergantung pada kembalinya aksi beli pelaku pasar hari ini. "Pergerakan IHSG membuka peluang pelemahan lanjutan jika gagal bertahan di area 5.400 serta tidak diiringi oleh kembalinya aksi beli dan berbagai sentimen yang kurang positif," ungkap Reza dalam risetnya.
Dolar AS menguat pada perdagangan Kamis (6/10) terhadap sekeranjang mata uang, mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari dua bulan dan menekan harga emas. Pasalnya, optimisme data tenaga kerja yang kuat memberikan dukungan kenaikan suku bunga AS, yang mungkin terjadi akhir tahun ini.
Sementara, indeks saham acuan S&P 500 berakhir nyaris lebih tinggi saat imbal hasiltreasury AS naik ke level tertinggi dalam tiga minggu karena investor memasang posisi jelang laporan tenaga kerja AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Seperti dilansir dari Reuters, data awal pada Kamis menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran secara tak terduga turun minggu lalu, mendekati level terendah dalam 43 tahun.
Adapun harga minyak terus menanjak, dan menembus level US$50 per barel, didorong oleh pertemuan informal antara produsen terbesar di dunia untuk menurunkan produksinya dan anjloknya persediaan minyak mentah AS. Nilai tukar dolar AS naik ke angka tertinggi terhadap yen dalam sebulan, dan menguat terhadap poundsterling dalam tiga dekade, di tengah kekhawatiran keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Terhadap sekeranjang mata uang, mata uang Negeri Paman Sam itu naik 0,6 persen.
Data pekerjaan AS yang kuat bisa memastikan ekspektasi kenaikan suku oleh bank sentral AS (Federal Reserve) akhir tahun ini. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan nonfarm payrolls AS naik 175 ribu. Menurut CME FedWatch, pelaku pasar bertaruh 64 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember, naik sedikit dari hari sebelumnya.
"Jika Anda melihat data ekonomi selama sebulan terakhir, cukup banyak yang lebih baik. Dan dalam beberapa hal lebih baik dari ekspektasi. Semua data tampaknya akan mendorong The Fed untuk bergerak," kata Walter Todd, kepala investasi Greenwood Capital Associates.
Di pasar saham AS, indeks Dow Jones Industrial Average turun 12,53 poin atau 0,07 persen ke level 18.268,5 dan indeks S&P 500 naik 1,04 poin atau 0,05 persen ke 2.160,77. Sementara indeks Nasdaq Composite turun 9,17 poin atau 0,17 persen ke level 5.306,85. Saham Apple menguat, didukung oleh optimisme tentang iPhone, berbeda dengan saham Wal-Mart Stores, yang terkena imbas ekspektasi kinerja keuangan buruk.
Harga minyak Brent ditutup naik 1,3 persen pada US$52,51 per barel. Sementara harga minyak WTI ditutup naik 1,2 persen pada ke US$50,44 per barel, melampaui US$50 untuk pertama kalinya sejak Juni. "Fakta bahwa harga minyak mentah berada di sekitar US$50 saya pikir adalah positif untuk pasar saham. Itu mungkin konfirmasi lain yang memberikan nada positif terhadap aktivitas ekonomi masa depan," kata Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services di Hammond, Indiana.
Selain itu, harga minyak mentah kembali menguat hingga menembus US$50 per barel turut mempengaruhi pergerakan Wall Street tadi malam. David merinci, indeks Dow Jones ditutup melemah tipis 0,07 persen di 18.268,50, sedangkan indeks S&P ditutup naik 0,05 persen di level 2.160,77. Menurut David, saham-saham berbasiskan energi bergerak positif, sedangkan saham sektor produk kesehatan dan perdagangan ritel koreksi.
"Fokus pasar kembali pada rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed pada akhir tahun ini, menyusul data-data ekonomi AS yang keluar akhir-akhir ini turut mendukung rencana kenaikan tersebut. Spekulasi kenaikan bunga di AS membuat dolar AS menguat dan harga obligasi turun," terang David dalam risetnya, Jumat (7/10). Sementara, IHSG bergerak fluktuatif pada perdagangan kemarin dan berakhir ditutup melemah ke level 5.409 atau terkoreksi 11,3 poin (0.21 persen).
Perdagangan kemarin lebih didominasi saham-saham lapis dua dan tiga. Sementara, aksi beli terutama melanda saham sektor tambang batubara, sedangkan saham-saham unggulan cenderung koreksi. "Koreksi IHSG kemarin tidak sejalan dengan pergerakan bursa kawasan Asia yang umumnya bergerak di teritori positif," imbuh David.
Pada perdagangan hari ini, David memprediksi IHSG bergerak dalam rentang support 5.380 dan resisten 5.450 dengan peluang berbalik menguat (rebound) terbatas. "Pelemahan rupiah diprediksi terjadi, sehingga IHSG akan bergerak dalam rentang konsolidasi," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Riset NH Korindo Securities Reza Priyambada memprediksi jika IHSG tak dapat bertahan pada level 5.400 maka IHSG akan tertekan hari ini. Selain itu, IHSG juga bergantung pada kembalinya aksi beli pelaku pasar hari ini. "Pergerakan IHSG membuka peluang pelemahan lanjutan jika gagal bertahan di area 5.400 serta tidak diiringi oleh kembalinya aksi beli dan berbagai sentimen yang kurang positif," ungkap Reza dalam risetnya.
Dolar AS menguat pada perdagangan Kamis (6/10) terhadap sekeranjang mata uang, mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari dua bulan dan menekan harga emas. Pasalnya, optimisme data tenaga kerja yang kuat memberikan dukungan kenaikan suku bunga AS, yang mungkin terjadi akhir tahun ini.
Sementara, indeks saham acuan S&P 500 berakhir nyaris lebih tinggi saat imbal hasiltreasury AS naik ke level tertinggi dalam tiga minggu karena investor memasang posisi jelang laporan tenaga kerja AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Seperti dilansir dari Reuters, data awal pada Kamis menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran secara tak terduga turun minggu lalu, mendekati level terendah dalam 43 tahun.
Adapun harga minyak terus menanjak, dan menembus level US$50 per barel, didorong oleh pertemuan informal antara produsen terbesar di dunia untuk menurunkan produksinya dan anjloknya persediaan minyak mentah AS. Nilai tukar dolar AS naik ke angka tertinggi terhadap yen dalam sebulan, dan menguat terhadap poundsterling dalam tiga dekade, di tengah kekhawatiran keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Terhadap sekeranjang mata uang, mata uang Negeri Paman Sam itu naik 0,6 persen.
Data pekerjaan AS yang kuat bisa memastikan ekspektasi kenaikan suku oleh bank sentral AS (Federal Reserve) akhir tahun ini. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan nonfarm payrolls AS naik 175 ribu. Menurut CME FedWatch, pelaku pasar bertaruh 64 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember, naik sedikit dari hari sebelumnya.
"Jika Anda melihat data ekonomi selama sebulan terakhir, cukup banyak yang lebih baik. Dan dalam beberapa hal lebih baik dari ekspektasi. Semua data tampaknya akan mendorong The Fed untuk bergerak," kata Walter Todd, kepala investasi Greenwood Capital Associates.
Di pasar saham AS, indeks Dow Jones Industrial Average turun 12,53 poin atau 0,07 persen ke level 18.268,5 dan indeks S&P 500 naik 1,04 poin atau 0,05 persen ke 2.160,77. Sementara indeks Nasdaq Composite turun 9,17 poin atau 0,17 persen ke level 5.306,85. Saham Apple menguat, didukung oleh optimisme tentang iPhone, berbeda dengan saham Wal-Mart Stores, yang terkena imbas ekspektasi kinerja keuangan buruk.
Harga minyak Brent ditutup naik 1,3 persen pada US$52,51 per barel. Sementara harga minyak WTI ditutup naik 1,2 persen pada ke US$50,44 per barel, melampaui US$50 untuk pertama kalinya sejak Juni. "Fakta bahwa harga minyak mentah berada di sekitar US$50 saya pikir adalah positif untuk pasar saham. Itu mungkin konfirmasi lain yang memberikan nada positif terhadap aktivitas ekonomi masa depan," kata Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services di Hammond, Indiana.
Subscribe to:
Posts (Atom)