Fintech Uang Teman PT Digital Alpha Indonesia Ternyata Belum Bayar Gaji Karyawan

 Karyawan dan eks karyawan PT Digital Alpha Indonesia atau UangTeman menuntut pembayaran tunggakan gaji, pajak, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada manajemen. Tuntutan kepada perusahaan fintech atau pinjaman online (pinjol) tersebut tertuang dalam petisi change.org dengan dukungan tanda tangan dari 399 orang.

"Sampai saat ini juga belum ada klarifikasi kepada kami, kenapa gaji kami belum dibayarkan? Pihak perusahaan juga tidak pernah mengumumkan perusahaan ini apakah akan bangkrut atau terus berjalan? Termasuk pengumuman kapan gaji dibayarkan," tulis petisi tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Ironinya, kasus ini mencuat di tengah hingar bingar pinjol legal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat. Terlebih, terjadi di saat pertumbuhan industri tengah positif.

Terbukti, outstanding pinjaman dari para pinjol legal telah mencapai Rp27,9 triliun per Oktober 2021. Realisasi tersebut naik 57,49 persen secara tahun berjalan dari Rp17,71 triliun per Januari 2021.

Jumlah penikmat dananya pun tak sedikit. Tercatat, ada 19,94 juta nasabah yang mendapat aliran pinjaman tersebut. Selain itu, kualitas pinjaman pun terbilang baik, di mana Rp25,39 triliun atau 91 persen dari total, masuk kategori lancar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai beberapa faktor yang membuat masalah tunggakan gaji karyawan terjadi UangTeman. Pertama, ia menduga pendanaan UangTeman dari investor mulai seret.

"Padahal, pendanaan investor menjadi bahan bakar bagi operasional perusahaan. Mungkin ini yang gagal didapatkan oleh UangTeman," ungkap Huda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/12). Kedua, ia menilai ada dampak dari persaingan ketat antar perusahaan pinjol di industri. Sebab, menurutnya, pemain di industri pinjol sudah mulai mengerucut, mana yang paling dominan dan tidak.

"Akibatnya, kinerja fintech secara umum yang bagus, ya hanya dinikmati segelintir perusahaan fintech p2p lending saja," ucapnya. Ketiga, mungkin ada masalah pada manajemen. Apalagi, menurut Huda, industri pinjol sebenarnya masih 'seumur jagung', sehingga tentu tata kelola dan manajemennya masih banyak kekurangan.

"Sudah tidak menjadi rahasia jika perusahaan digital di Indonesia masih kacau. Banyak sekali masalah yang timbul akibat kesalahan manajemen," imbuhnya. Permasalahan manajemen ini selanjutnya membuat perusahaan tidak siap menghadapi berbagai masalah lain dari sektor eksternal, seperti soal pendanaan dari investor dan persaingan dengan perusahaan sejenis. Alhasil, berbagai masalah ini berdampak ke karyawan.

"Iklim kerja yang 'perusahaan yang pertama' menjadikan hak karyawan belum dibayarkan. Padahal, urusan hak karyawan merupakan prioritas utama perusahaan," jelasnya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara sependapat dengan kemungkinan dampak persaingan yang ketat kepada masalah tunggakan gaji karyawan di UangTeman. Sebab, ia membaca memang saat ini industri dikuasai oleh beberapa pemain besar saja.

"Terbaca misalnya segmen paylater, itu mengerucut ke OVO Paylater, Shopee Paylater, Gopay Paylater, Kredivo Paylater, dan Akulaku Paylater. Untuk yang permodalan produktif ada Investree, Modalku, dan Koinworks," kata Bhima.

Kondisi ini membuat perusahaan pinjol lainnya hanya mendapat sedikit kue dari total keseluruhan pertumbuhan industri. Faktor lain, ia menduga karena ada ketidakcakapan perusahaan dalam mengendalikan kualitas pinjaman melalui program manajemen risiko. "Sama risk management untuk kendalikan kenaikan NPL (kredit bermasalah)," terang dia.

Dari berbagai faktor tersebut, Bhima memberi masukan kepada industri agar masalah serupa tidak terulang. Pertama, sebisa mungkin perusahaan pinjol punya program relaksasi dan restrukturisasi kepada nasabahnya.

Kedua, pinjol legal perlu memperketat skor penilaian pinjaman (credit scoring) kepada nasabah. Tujuannya, untuk memitigasi risiko gagal bayar pinjaman. "Ini bisa dengan fintech kerja sama dengan e-commerce misalnya, jadi bisa cek track record nilai transaksi, sudah berapa lama berjualan, atau kalau konsumen juga bagaimana," katanya.

Ketiga, kerja sama dengan perusahaan asuransi penjaminan untuk menjamin pinjaman yang diberikan ke nasabah. Keempat, penyaluran pinjaman berorientasi kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Kelima, pinjol perlu selektif dalam menyalurkan pinjaman, misalnya ke sektor-sektor yang sudah jelas masih bisa tumbuh, misalnya industri makanan dan minuman. Hal ini bisa mengurangi risiko pinjaman gagal bayar.

"Terakhir cari investor dengan banyak menggandeng lender institusi, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, ini bagus untuk stabilitas sumber pendanaan," pungkasnya.

Ekonomi Turki Diambang Kehancuran Karena Erdogan Menolak Suku Bunga Riba

 Mata uang lira kian anjlok pada Senin (20/12). Kejatuhan terjadi usai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutip ajaran Islam guna membenarkan keputusannya tak menaikkan suku bunga atau riba demi menstabilkan mata uang.

Erdogan membuat bank sentral Turki menurunkan biaya pinjaman secara tajam meski tingkat inflasi tahunan negara itu melonjak lebih dari 20 persen. Para ekonom memproyeksikan kebijakan tersebut bakal mengantarkan inflasi mencapai 30 persen atau lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Meski demikian, Erdogan tak goyah. Ia mengatakan bahwa keyakinannya sebagai seorang Muslim mencegahnya mendukung kenaikan suku bunga atau riba.

"Mereka mengeluh kami terus menurunkan suku bunga. Jangan berharap apa-apa lagi dari saya. Sebagai seorang Muslim, saya akan terus melakukan apa yang diperintahkan agama kami. Ini adalah perintah-Nya," ujar Erdogan seperti dikutip dari AFP, Senin (20/12).

Erdogan sebelumnya mengutip Alquran dalam menjelaskan mengapa dia percaya riba menyebabkan inflasi, bukan sebaliknya.

Sebagai informasi, suku bunga yang tinggi menjadi hambatan bagi aktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tapi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi yang tidak terkendali.

Akibat absennya fungsi pengendali moneter bank sentral, lira Turki kini kehilangan hampir setengah nilainya terhadap dolar AS dalam tiga bulan terakhir. Pada Senin (20/12) sore waktu setempat, lira turun lebih dari enam persen terhadap dolar AS. Pada awal Januari, US$1 bisa dipakai untuk membeli 7,4 lira. Namun saat ini, US$1 setara dengan 17,5 lira.

"Anda tidak dapat menjalankan ekonomi modern yang terintegrasi ke dalam ekonomi global atas dasar ini. Bahkan Arab Saudi tidak mencoba manajemen makro (ekonomi) yang sepenuhnya sesuai dengan syariah," kata Ekonom Timothy Ash dari BlueBay Asset Management.

Bank sentral Turki telah menurunkan empat kali suku bunga berturut-turut untuk menurunkan acuan suku bunga dari 19 persen menjadi 14 persen.

Para diplomat menduga kepemimpinan kuat yang 'menghalalkan' segala cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bakal memperpanjang kekuasaan Erdogan dalam pemilu yang dijadwalkan pada pertengahan 2023.

Erdogan bulan lalu meluncurkan 'perang ekonomi independen yang bertujuan untuk memutuskan ketergantungan Turki pada investasi asing dan biaya impor yang berfluktuasi, seperti minyak dan gas alam. Tetapi kebijakan tersebut menghadapi perlawanan dari para taipan bisnis yang sebagian besar mendukung Erdogan selama 19 tahun pemerintahannya.

Asosiasi Bisnis dan Industri Turki (TUSIAD) akhirnya mengeluarkan teguran keras terhadap Erdogan, sesuatu yang tak biasanya dilakukan. "Pilihan kebijakan yang diterapkan di sini tidak hanya menciptakan masalah ekonomi baru untuk bisnis, tetapi untuk semua warga kita," kata lobi bisnis besar itu.

Mereka mendesak Pemerintah Turki untuk meninjau 'kerusakan' ekonomi Turki dan segera menerapkan prinsip ekonomi dalam kerangka ekonomi pasar bebas. Menanggapi itu, Erdogan malah menyerang TUSIAD secara langsung dalam komentarnya yang disiarkan di televisi.

"Anda hanya memiliki satu pekerjaan: untuk memastikan investasi, produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan," ujarnya.

Menteri Keuangan Usulkan Perpajakan Berdasarkan Diskriminasi Gender di Forum G20

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Indonesia mengajukan usul soal pemberlakuan sistem perpajakan gender dalam pertemuan tahunan negara-negara G20 di Bali. Sistem perpajakan ini diklaim akan menguntungkan, khususnya bagi kaum wanita.

"Kami juga usulkan terkait perpajakan dengan gender, secara eksplisit memang belum dibahas namun secara kerangka tax and gender ini memberikan porsi yang lebih menguntungkan bagi wanita," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra dalam konferensi pers G20, Jumat (10/12).

Wempi menjelaskan keuntungan yang dimaksud ialah wanita dapat terjun ke pasar ketenagakerjaan dengan mendapat berbagai fasilitas yang disediakan dari perpajakan. Tidak hanya itu, salah satu contoh teknis keuntungan yang bisa diambil dari sistem perpajakan gender ini adalah maternity leave atau cuti kelahiran bagi wanita.

"Inti dari ketentuan ini secara umum adalah memberikan kebijakan afirmasi bagi gender, contoh teknisnya maternity leave agar wanita mendapatkan fasilitas perpajakan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih banyak," ucapnya. Walau masih menjadi isu perpajakan yang baru, tax and gender sudah diusulkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kepada Indonesia sebagai presiden G20 2022.

Ia menilai isu perpajakan gender disambut baik oleh delegasi dan anggota G20, sehingga pembahasan ini akan dibedah di level working group atau kelompok kerja. "Mungkin akan dilaporkan pada saat pertemuan di bulan Februari 2022," ujar Wempi.

Dalam G20 Indonesia, isu ini akan dibahas dalam kerangka sistem perpajakan internasional. Tidak hanya itu, Bank Indonesia menyebut negara-negara G20 tengah memperjuangkan kenaikan kuota dalam sistem voting yang berlaku di Dana Moneter Internasional (IMF). Pasalnya, sistem voting saat ini dinilai tidak merepresentasikan kondisi ekonomi global yang ada.

"Kalo negara besar akan setor (iuran) lebih besar jadi punya voting power lebih besar, negara kecil sebaliknya. Kalo posisi sekarang, belum refleksikan voting power yang cerminkan skala ekonomi negara tersebut," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam konferensi pers G20.

Ia mengibaratkan iuran negara ke IMF dengan iuran yang ada di koperasi. Apabila dana yang dibutuhkan koperasi sebesar Rp100, maka 10 anggota yang ada harus menyetorkan dana sebesar Rp10.

Dengan demikian, seluruh anggota memiliki kekuatan voting yang sama dan memiliki kemampuan meminjam yang sama kepada koperasi sebesar Rp10. Namun apa yang terjadi saat ini, negara besar lebih banyak menyetorkan iuran ke IMF, sehingga memiliki kekuatan voting yang lebih besar.

Budi mengatakan isu ini sudah menjadi komoditas lama yang kerap kali diperdebatkan dalam pertemuan negara-negara G20. Namun tidak menemui titik terang dan sering berakhir buntu. Kebuntuan terjadi dikala negara berkembang menginginkan kuota voting dinaikkan, namun negara maju tak mau mengalah, sebab posisinya harus dikorbankan dan dibagi ke negara berkembang.

Oleh karena itu, dalam pertemuan tahunan di Bali, isu ini dinilai penting untuk dibahas kembali agar sistem voting di IMF lebih sesuai dengan kondisi ekonomi global saat ini. "Diminta agar kuotanya dinaikkan, tetapi kenaikannya diminta untuk dibagi secara skala ekonomi yang representatif," ujarnya.

Selain itu, mata uang digital juga menjadi agenda prioritas dalam G20. "Juga dibahas nanti adalah terkait mata uang digital bank sentral. Ini yang juga sedang dibahas dalam topik prioritas kita," ujar Budi.

Aspek mata uang digital atau central bank digital currency (CBDC) yang akan dibahas ialah dampak ke makro ekonomi dan kebijakan moneter. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi alasan mata uang digital harus dikeluarkan juga menjadi pembahasan penting.

LPS Terapkan Sistem Pelaporan Data Nasabah Baru Bulan Depan

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal menerapkan cara pelaporan data simpanan dan penjaminan melalui sistem baru Single Customer View (SCV). Sistem ini mulai diterapkan kepada seluruh bank pada Januari mendatang.

Single Customer View (SCV) adalah sistem informasi menyeluruh terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada suatu bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan.

Tidak hanya itu, nantinya proses pelaporan yang dilakukan bank melalui aplikasi yang akan diluncurkan melalui 'SCV Client'. Sehingga proses validasi data bisa dilakukan di awal proses pengiriman data.

Direktur Sistem Informasi LPS Monang Siringo - Rino, menjelaskan aplikasi bakal diluncurkan pada bulan Desember ini dengan beberapa tahap. Mulai bulan Januari bank di Indonesia sudah mulai melakukan pelaporan SCV.

"Jadi ada soft launching dan grand launching, tapi Januari sudah bisa temen bank itu untuk mencoba," kata Monang, dalam Media Workshop LPS di Bandung, Jumat (10/12/2021). Nantinya ada masa enam bulan pertama masa pengenalan aplikasi itu pada bank yang diimplementasikan secara paralel. Jika masih gagal melakukan pelaporan SCV dalam waktu itu bank masih diperbolehkan menggunakan cara saat ini e-laporan.

Direktur Group Penanganan Klaim LPS, Ade Rahmat, menjelaskan aplikasi bakal diterapkan pada bank umum baik konvensional maupun syariah. Aplikasi SCV client diberikan secara gratis kepada bank.

"Nanti seluruh laporan SCV melalui aplikasi SCV client tadi," katanya.

Dia menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan pada para bank baik secara online maupun offline untuk penerapan sistem ini. Selain itu dalam masa uji coba LPS tidak akan memberlakukan denda keterlambatan pelaporan dalam masa uji coba selama enam bulan tadi.

"Tidak kena denda kalau gagal dalam pelaporan SCV Client tadi di masa enam bulan," jelasnya.

Adapun soal denda, Peraturan LPS Nomor 5 tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum, menyebut keterlambatan laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah atau Single Customer View (SCV.

Yakni data SCV per nasabah, denda sebesar Rp 1 juta per hari dan data ringkas SCV per bank denda sebesar Rp 1 juta per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.

Gubernur Banten Wahidin Halim Minta Pengusaha Ganti Buruh Yang Menolak Di Gaji Murah

 Gubernur Banten Wahidin Halim minta pengusaha untuk mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menurutnya, masih banyak pekerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Wahidin di Kota Serang, Senin (06/12).

Ia pun tidak mau ambil pusing aksi mogok kerja nasional yang dilakukan serikat buruh. Baginya aksi tersebut hanyalah bentuk luapan emosi dan kekecewaan atas kenaikan upah yang tidak sesuai dengan keinginan buruh.

"Biar aja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam Rp2,5 juta gajinya," katanya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan menilai pernyataan Wahidin merendahkan kaum pekerja.

"Dalam pandangan kami, pernyataan yang disampaikan Wahidin Halim itu melukai dan merendahkan martabat kaum buruh," ujar Emilia. Emilia mengingatkan buruh merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Karena buruh, kegiatan produksi perusahaan tetap bisa berjalan dan ekonomi bergerak.

Ia juga menilai pernyataan Wahidin mencerminkan sosok pejabat yang tak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Senada, kecaman sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat. Dengan nada keras, ia menyebut pernyataan Wahidin itu semakin menunjukkan mental arogan orang nomor satu di Banten itu.

"Pernyataan gubernur tersebut menunjukkan sikap yang arogan sebagai penguasa daerah dan giliran mau ada pilkada dia ngemis suara buruh," katanya. Sebelumnya, buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur setelah Wahidin meneken Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Banten pada 2022.

Walau demonstrasi dilakukan hingga malam hari, tidak membuat satupun perwakilan pemerintah menemui massa buruh yang kecewa dengan keputusan tersebut. Wahidin menyatakan tidak akan merubah keputusan upah minimum, sekalipun di demo oleh para buruh. Ia berdalih besaran upah minimum yang ditetapkan sudah sesuai dengan kajian dan penetapannya diikuti oleh perwakilan buruh.

Dalam Surat Keputusan tersebut Wahidin menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan besaran antara Rp2,7 juta hingga Rp4,3 juta. Bahkan 3 di antara 8 wilayah di Banten tidak alami kenaikan upah yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang.

Berikut besaran upah yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim :

1. Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.
2. Kabupaten Lebak naik 0,81 persen menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81.
3. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.
4. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.
5. Kota Tangerang naik 0,56 persen, menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37.
6. Kota Tangerang Selatan naik 1,17 persen, menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65.
7. Kota Cilegon naik 0,71 persen, menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64.
8. Kota Serang naik 0,52 persen, menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10.

Serikat buruh menyatakan kecewa atas pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyuruh perusahaan di wilayahnya mencari pegawai baru apabila karyawan menolak penetapan kenaikan UMP 2022 yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Mereka memandang pernyataan itu telah merendahkan kaum buruh.

"Dalam pandangan kami, pernyataan yg disampaikan Wahidin Halim itu melukai dan merendahkan martabat kaum buruh," Sekretaris Jenderal GSBI Emelia Yanti Siahaan Senin (3/12). Ia menambahkan buruh merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Karena buruh, kegiatan produksi perusahaan tetap bisa berjalan dan ekonomi bergerak.

Karena itulah, demi merespons pernyataan merendahkan itu, pihaknya akan melakukan aksi baik berupa demonstrasi maupun mogok kerja. "Bukan karena kami (buruh) suka melakukan. Tapi itu merupakan jalan yang harus ditempuh oleh kawan-kawan buruh, untuk bersuara dan menyampaikan tuntutan mereka. Sikap gubernur itu merupakan cerminan dari sikap pemerintah yang anti kritik, tidak demokratis, atau bahkan bisa disebut fasis," katanya.

Ia menambahkan pernyataan Wahidin mencerminkan, ia tidak mampu menyerap aspirasi rakyatnya sendiri. "Kalau benar begitu pernyataan yg disampaikan oleh Gubernur Banten, ini cerminan bahwa Gubernur Banten tidak memiliki pemahaman yg baik atas aspirasi kaum buruh," katanya.

Ekonomi Turki Babak Belur Dihajar Kebijakan Erdogan

 Nilai tukar lira babak belur usai bank sentral Turki memangkas suku bunga acuan di tengah lonjakan inflasi. Lira mengalami penurunan besar terhadap dolar AS pada Selasa (23/11) waktu setempat. Tercatat, lira anjlok lebih dari 15 persen terhadap dolar AS. Mata uang Turki itu telah kehilangan 40 persen dari nilainya tahun ini.

Penurunan tersebut juga menandai hari ke-11 berturut-turut merosotnya lira setelah Bank Sentral Turki memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada pekan lalu. Suku bunga acuan telah dipangkas 400 basis poin dari 19 persen menjadi 15 persen sejak September, meski inflasi berjalan 20 persen pada Oktober 2021.

Para ahli dan partai oposisi menuduh Presiden Recep Tayyip Erdogan melakukan intervensi politik dengan menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.

Erdogan telah lama memperjuangkan pandangan yang tidak lazim bahwa penurunan suku bunga dapat melawan kenaikan inflasi. Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga ketika inflasi melonjak untuk menghentikan ekonomi dari overheating.

"Kami pikir tekanan hanya akan mereda setelah perubahan kebijakan dan pertanyaan kuncinya adalah apakah ini akan ke arah yang lebih ortodoks atau tidak ortodoks," tulis ahli strategi Goldman Sachs Murat Unur dan Clemens Grafe dalam sebuah catatan penelitian seperti dikutip dari CNN Business, Rabu (24/11).

Meski demikian, Erdogan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dalam pidatonya awal pekan ini, dia membela kebijakan moneter pemerintahnya dan menggambarkannya sebagai "perang kemerdekaan" yang akan dimenangkan oleh Turki. Menurut Erdogan, suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi inflasi dan meningkatkan produksi serta ekspor.

"Tidak ada yang meragukan bahwa cara untuk meningkatkan lapangan kerja, yang merupakan prioritas kami di negara kami, adalah melalui investasi, produksi, ekspor, dan pertumbuhan," tulisnya dalam sebuat tweet pada Senin (22/11) waktu setempat.

Volatilitas lira ini menyebabkan Apple (AAPL) untuk sementara menghentikan penjualan online di Turki. Jatuhnya mata uang membuat penduduk mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membeli barang-barang impor. Dalam sebuah pernyataan, bank sentral mengatakan nilai tukar ditentukan oleh dinamika pasar bebas dan aksi jual tidak realistis dan sepenuhnya terlepas dari fundamental ekonomi.

Partai-partai oposisi telah mengkritik pengaruh pemerintah atas kebijakan bank sentral. "Tuan Erdogan berbicara, dolar meningkat. Tuan Erdogan berbicara, inflasi meningkat. Tuan Erdogan berbicara, negara kita semakin miskin. Apa pun yang Anda katakan, apa pun kebohongan yang Anda buat, kebenarannya jelas," kata Meral Aksener, pemimpin oposisi Partai Iyi.

Gejolak tersebut mengakibatkan beberapa protes kecil di ibu kota Ankara dan Istanbul.

Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed, yang merupakan pemimpin de facto Uni Emirat Arab (UEA), tiba di Ankara pada Rabu kemarin untuk melakukan pembicaraan dengan Erdogan setelah bertahun-tahun hubungan tegang. UEA mengumumkan dana investasi US$10 miliar untuk mendukung ekonomi Turki dan meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.

Pengusaha Real Estate Minta Insentif PPN Diperpanjang Hingga 2022

 Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) alias gratis PPN untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun atau apartemen dari semula berakhir pada 2021 menjadi 2022. Selain itu, gabungan pengusaha properti itu juga meminta agar pembelian apartemen mendapatkan fasilitas yang sama.

Ketua REI Paulus Totok Lusida mengatakan permintaan ini muncul karena masa pembangunan rumah tak bisa dilakukan secara singkat. Ia memberi gambaran, saat pemerintah memperpanjang gratis PPN dari Maret ke Agustus 2021 pengembang cuma bisa memasarkan rumah siap huni dalam 5 bulan.

Padahal, sebagian pengembang perlu waktu sampai 8 bulan untuk bisa membangun rumah. Kondisi ini kemudian terulang saat pemerintah memperpanjang gratis PPN rumah dari Agustus ke Desember 2021.

"Kenapa? Karena pembelian rumah pada Maret lalu kan habis di Agustus, lalu diperpanjang sampai Desember, tapi waktunya cuma 4 bulan, sedangkan bangun rumah butuh 8 bulan. Jadi kami usulkan ada perpanjangan langsung sampai akhir 2022 dan kami bisa bangun dulu," ujar Paulus di acara Economic Outlook 2022 bertajuk Arah Pergerakan Suku Bunga 2022, Senin (22/11).

Selain mempertimbangkan masa pembangunan rumah, ia mengatakan perpanjangan juga perlu agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa menikmati relaksasi ini. Masalahnya, menurut Paulus, saat ini kondisi keuangan mereka banyak yang belum pulih.

Hal ini tercermin dari realisasi penjualan dan pembelian rumah dengan harga Rp300 juta ke bawah yang turun sekitar 30 persen sepanjang tahun ini. Ia menduga hal ini terjadi karena kondisi keuangan mereka belum mendukung sehingga mereka menunda pembelian. Tapi, menurutnya, kalangan ini justru yang paling butuh rumah dan insentif dari pemerintah. Jika gratis PPN diperpanjang sampai tahun depan maka ia berharap masyarakat menengah ke bawah sempat menikmati insentif ini.

Paulus juga meminta pemerintah memperluas insentif gratis PPN ke penjualan apartemen. Pasalnya, saat ini insentif hanya berlaku untuk penjualan rumah tapak dan rusun. Sementara, menurutnya, banyak apartemen siap huni yang cocok mendapat gratis PPN ini. Selain itu, apartemen juga menjadi opsi hunian masyarakat kekinian. "Agar PPN DTP bisa dimanfaatkan untuk apartemen yang dijual dan lunas di 2022, tetapi realisasi bangunannya harus selesai pada akhir 2024 atau pembelian inden," katanya.

Di luar perpanjangan dan perluasan gratis PPN, REI juga meminta pemerintah dan regulator terkait memperluas pembiayaan perumahan bagi sektor informal. Sebab, ia mencatat backlog rumah di Indonesia masih berkisar 11 juta, di mana 65 persen kebutuhan berasal dari pekerja di sektor informal, seperti pedagang.

Kemudian, Paulus berharap pemerintah untuk mengurangi biaya-biaya yang memberatkan konsumen. Misalnya, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lainnya. Asosiasi juga ingin pemerintah segera merealisasikan bank tanah mengingat perizinan melalui platform satu pintu (online single submission/ OSS) belum berjalan lancar. REI juga meminta agar pemerintah memperbaiki regulasi terkait rusun hingga pembangunan transit oriented development (TOD) agar semakin menarik bagi pengembang dan masyarakat.

Tak ketinggalan, REI mendorong bank menurunkan bunga kreditnya agar masyarakat bisa mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

Data Menunjukan Kenaikan Upah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

 Hasil hitungan pemerintah terkait rata-rata kenaikan UMP 2022 dikritik kalangan buruh karena dianggap terlalu kecil. Pemerintah sendiri menghitung rata-rata kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%.

Beberapa pihak menilai hitungan rata-rata kenaikan UMP itu salah satunya juga memikirkan kondisi dunia usaha. Diharapkan dunia usaha yang sudah mulai bangkit dari pandemi tidak mendapatkan beban tambahan dengan kenaikan UMP yang terlalu besar.

Namun Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memiliki teori yang berbeda. Justru menurutnya kenaikan upah yang besar akan menjadi pendorong roda perekonomian berputar lebih cepat lagi yang akhirnya memancing masuknya investasi baru.

"Upah minimum yang naik di atas pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi akan memicu masuknya investasi baru. Karena ada permintaan barang dan jasa yang naik," terangnya. Bhima menjelaskan, para buruh rata-rata akan membelanjakan uangnya jika ada kenaikan upah. Porsi yang akan ditahan dan disimpan di bank diyakinin tidak banyak. Hal itu tentu akan berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat.

"Buruh itu kalau upahnya naik ga akan semua disimpan di bank, sebagian besar langsung dibelanjakan. Langsung masuk ke putaran ekonomi. Itu yang pengusaha harapkan juga," terangnya. Sebaliknya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memandang 2022 merupakan tahun dari pemulihan ekonomi setelah terpuruk dihantam pandemi.

"Dengan pulihnya ekonomi diharapkan pengangguran bisa kembali dikurangi," ucapnya.

Nah dengan momentum pemulihan ekonomi tersebut, Piter justru menilai dunia usaha jangan dulu dibebani dengan kenaikan UMP yang besar. Dia yakin jika momentum perbaikan ekonomi dan geliat dunia usaha kembali berjalan, maka lapangan pekerjaan akan tercipta.

"Dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut menurut Saya Dunia usaha jangan dibebani dulu dengan kenaikan UMP. Fokus Kita adalah pemulihan dan membuka lapangan kerja sebanyak mungkin," ucapnya. Oleh karena itu, Piter justru menilai kenaikan UMP sekitar 1% sudah pas dengan kondisi saat ini.

"Kenaikan UMP sebesar 1% menurut Saya cukup memadai. Yang penting bagaimana ekonomi bangkit kembali dan bisa menyerap banyak angkatan kerja," tutupnya.

Hore Upah Minimum Provinsi Naik Lagi .... Tapi Hanya 1,09 Persen

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Jauh dari tuntutan asosiasi buruh yang meminta 10 persen. Ibarat kata, realita dan ekspektasi upah 1 banding 10.

Namun, Kemnaker menekankan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi. Sebab, nanti gubernur yang akan menyesuaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa besaran UMP 2022 ini tidak bisa sesuai dengan keinginan buruh karena pemerintah harus mengikuti formula baru yang tertuang di PP dan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kendati begitu, Ida mengklaim formula ini bertujuan meminimalisir kesenjangan upah di antar wilayah dan mengentaskan kemiskinan. "Yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan upah wilayah lainnya yang rendah," kata Ida saat rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (15/11).

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi sangsi dengan klaim dan bocoran besaran rata-rata UMP 2022 dari pemerintah yang cuma 1,09 persen. Menurutnya, angka ini terlalu kecil. "Yang perlu dipertanyakan adalah angka 1,09 persen ini dapatnya dari mana?" ucap Tadjuddin.

Ia menduga angka ini cuma berdasarkan tingkat inflasi yang menjadi salah satu indikator dalam formula penyusunan upah minimum. Kalaupun benar, sambung dia, angkanya terlalu kecil karena tingkat inflasi secara tahunan sampai Oktober 2021 sudah 1,66 persen.

Ia juga mempertanyakan pertimbangan indikator lain dalam formula penyusunan upah yang tidak disertakan pemerintah. Pasalnya, menurut PP 36/2021, besaran UMP sejatinya juga didasari oleh beberapa indikator lain yang menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Misalnya, tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Nantinya, berbagai indikator ini membentuk batas atas dan batas bawah sebagai rentang kenaikan UMP 2022.

Sementara pada upah minimum kabupaten/kota (UMK), masih ada pertimbangan indikator lain selain UMP, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah yang bersangkutan. Menurut dia, berbagai formula ini tidak diterapkan.

"Di PP yang baru pakai banyak variabel yang kelihatannya ideal, bagus sekali, tapi kok pas implementasi yang muncul cuma seputar inflasi? Bahkan lebih rendah dari inflasi, ini perlu dipertanyakan karena apa yang ada di PP dan implementasi kok tidak kelop?" imbuhnya.

Tadjuddin menduga pemerintah mengambil jalan singkat mengeluarkan rata-rata UMP 2022 hanya sesuai dengan tingkat inflasi karena kesulitan mendapatkan data dari indikator lain, seperti tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Hal ini karena kedua data ini sejatinya tidak ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Alhasil, indikator yang digunakan cuma inflasi, meski hasil akhirnya pun justru di bawah inflasi. "Sebenarnya, dari dulu pembahasan UU Cipta Kerja, yang menyusun saja sudah khawatir data-data ini tidak ada di BPS, maka tidak heran jadinya begini, dasar yang dipakai ujung-ujungnya cuma inflasi. Maka dari itu, pemerintah harus bisa secara transparan membuka bagaimana cara mereka menghitung hingga dapat angka 1,09 persen ini," tuturnya.

Masalahnya, ada potensi buruh akan sulit melakukan pengeluaran karena kenaikan upah mereka di bawah kenaikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pokok dan lainnya. Ambil contoh UMP 2022 Provinsi DKI Jakarta, Kemnaker mengatakan UMP-nya masih yang tertinggi sebesar Rp4,4 juta. Maka, kenaikan upahnya kalau 1,09 persen cuma Rp47.960 per orang alias di bawah Rp50 ribu.

"Apa arti kenaikan kurang dari Rp50 ribu bagi buruh? Apa ini masuk akal? Ini hanya setara makan siang atau makan malam tambahan saja. Jangankan buruh, saya pun kecewa kalau keputusannya seperti itu," ungkapnya.

Kendati begitu, bukan berarti secara pintas pula untuk mengamini tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum 10 persen pada tahun depan. Sebab, menurutnya, tuntutan ini pun juga harus dijelaskan, dari mana datangnya hingga tiba-tiba 10 persen.

"Jadi kalau mau win-win solution ya pemerintah, buruh, dan pengusaha bertemu lagi, jelaskan pertimbangan masing-masing, kenapa 10 persen, kenapa 1,09 persen, lalu cari titik temu, ya bisa tengahnya mungkin 5 persen, tapi bisa juga dengan mempertimbangkan formula yang ada namun dengan negosiasi," jelasnya.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad juga meminta pemerintah secara terang-terangan membuka cara menghitung rata-rata kenaikan UMP 2022 yang cuma setara inflasi itu. Memang kondisi ekonomi Indonesia masih dalam proses pemulihan, sehingga permintaan belum tinggi dan tingkat inflasi masih rendah.

Tapi, menurutnya, hal ini tak bisa serta merta menjadi alasan pemerintah untuk menetapkan rata-rata kenaikan upah yang cuma setara inflasi. Apalagi, besaran upah untuk tahun depan yang kondisi ekonominya diproyeksi membaik dari tahun ini.

Selain itu, bagi Tauhid, pemerintah juga tidak boleh menyampingkan pertumbuhan positif dari beberapa sektor usaha, seperti kesehatan dan telekomunikasi, meski pariwisata dan transportasi masih sangat tertekan. Artinya, kenaikan rata-rata upah tetap harus dicari jalan tengah yang pantas bagi buruh dari berbagai sektor usaha. "Rata-rata pertumbuhan sektor usaha 3 persen, maka kenaikan upah buruh tidak bisa cuma 1 persen, meski ini dalam kondisi pemulihan ekonomi dan buruh minim daya tawar," kata Tauhid.

Ia juga mewanti-wanti pemerintah soal pemerataan upah, di mana pemerintah ingin beberapa daerah upahnya tidak kelewat tinggi dibandingkan yang lain. Menurutnya, keinginan seperti ini memang susah untuk diterapkan di Indonesia.

Alasan paling sederhana saja, misalnya karena harga bahan pokok di Papua memang berbeda dengan di Jawa Tengah. Maka, sudah seharusnya upah buruh di Papua lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. "Justru kalau dipaksa ingin sama, jadinya malah bukan fair (adil), justru tidak fair karena pertumbuhan dan standar kebutuhan hidup di masing-masing daerah berbeda," jelasnya.

Tadjuddin menilai kenaikan UMP 2022 ini sebenarnya bisa saja digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, karena memang perlu dijelaskan bagaimana cara menghitung formula kenaikan upah hingga cuma dapat besaran 1,09 persen. "Tentu bisa digugat, dipertanyakan ke MK," terang dia.

Menurutnya, masalah apakah sudah ada kerugian materiil seperti yang kerap dipertanyakan MK, hal ini bisa dicoba dulu. Bahkan, biarkan MK yang mempertimbangkan. "Meski belum berjalan (kebijakan upahnya), tapi bisa dilakukan kajian terhadap formula di UU, di PP dengan realitasnya. Jadi, nanti biar MK yang mempertimbangkan, dan cari titik temunya," kata Tadjuddin.

Sementara, Tauhid menyoroti dampak penetapan upah buruh ke perekonomian. Ia menilai kenaikan besaran upah yang terlalu rendah tidak baik untuk perekonomian karena berpotensi membuat permintaan semakin melemah dan dampaknya bisa ke pertumbuhan sektor usaha juga.

Sedangkan dampak lebih luas, akan mempengaruhi tingkat pemulihan daya beli dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama ini sudah tertekan pandemi covid-19. Hasil akhirnya tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. "Kenaikan upah yang terlalu rendah tidak bagus untuk perekonomian, meski kenaikan yang terlalu tinggi pun juga tidak baik, harus seimbang dan ada titik tengahnya," tutur Tauhid.

Di luar masalah besaran upah, sebetulnya perusahaan harus memikirkan tunjangan kesejahteraan buruh yang lainnya. Tujuannya, agar upah tidak menjadi tumpuan satu-satunya bagi buruh untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. "Yang tak kalah penting adalah perusahaan seharusnya bisa memberikan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial untuk tenaga kerja, anak mereka, bahkan hingga mereka pensiun," pungkasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut upah minimum provinsi (UMP) hanya akan naik sekitar 1,09 persen pada tahun depan. Daerah dengan UMP tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta sebesar Rp4,4 juta.  Sementara itu, daerah dengan UMP terendah dipegang oleh Jawa Tengah sebesar Rp1,81 juta.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11).

Namun demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Indah pun menyerahkan kenaikan UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah. "Yang ada dalam slide ini rata-rata penyesuaian upah minimum provinsi. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen. Hati-hati ya memahami ini," tegasnya.

Di lain sisi, Selasa (26/10), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengerahkan puluhan ribu buruh untuk melakukan aksi serentak di 24 provinsi. Salah satu tuntutannya adalah keinginan untuk menaikkan Upah Minimum Kota/Kabupaten hingga 10 persen.

"Kenaikan UMK 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," ujar Presiden KSPI Said Iqbal. Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz Wuhadji menilai tuntutan tersebut tidak realistis. Sebab dalam ketentuan yang baru, buruh tidak bisa meminta kenaikan upah dengan melakukan survei pasar sendiri.

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum pekerja saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sehingga PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah tidak lagi berlaku.

Meskipun Digaji Besar PNS Di Pajak Masih Saja Korupsi Milyaran

 Kasus mafia pajak membuat heboh. Beberapa hari lalu dua orang pegawai pajak yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak yang terlibat kasus suap dengan Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihak KPK menyebutkan jika sistem perpajakan di Indonesia sangat sulit dan menciptakan celah untuk berbuat kecurangan. Karena itu, sistem harus dibenahi agar tak ada lagi mafia-mafia pajak yang membuat rugi pemasukan untuk negara. Banyak modus yang digunakan untuk mengemplang setoran ke negara.

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan masalah kecurangan dan suap pajak faktornya beragam. "Ada yang menginginkan pembayaran pajak yang jauh lebih murah dibanding tarif normal," kata dia.

Modusnya adalah melakukan suap kepada oknum petugas pajak untuk rekayasa Surat Ketetapan Pajak.

Selanjutnya modus kedua adalah pelaku usaha ingin prosedur bayar dan lapor pajaknya lebih cepat sehingga membayar oknum untuk mengurus masalah pajaknya. Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako mengungkapkan sebenarnya hal itu hanya asumsi. "Seharusnya asas presumption innocence dikedepankan. Kalau celah memang ada, di asas jabatan petugas pajak atas bukti baru dari wajib pajak," kata dia saat dihubungi detikcom.

Ronny mengatakan celah ini muncul karena petugas pajak boleh membuat diskresi sesuai UU pajak dan UU nomor 30 tahun 2014. "Celah lainnya, sistem pajak kita belum sederhana, muncul celah plus adanya diskresi dari petugas atau penanggungjawab pajak," ujarnya.

Kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasuki babak baru. Dua orang yang terlibat dengan Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Wawan Ridwan yang sudah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Alfred Simanjuntak belum ditangkap.

Sebenarnya, kasus mafia pajak ini bukan kali pertama. Sudah ada banyak yang terungkap dan tertangkap. Paling fenomenal adalah Gayus Tambunan yang terjadi pada 2010 lalu. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengungkapkan kondisi sistem perpajakan yang sulit membuat celah untuk dicurangi.

"Sebenarnya rekan-rekan paham betul, sistem perpajakan di Indonesia. Kita ingatkan kembali 2010 siapa GT (Gayus Tambunan) itu dulu bagaimana caranya, modusnya dan disampaikan apakah ini perilaku dominan dari pemeriksa pajak dan konsultan pajak," kata dia, dalam konferensi pers, ditulis Sabtu (13/11/2021).

Gayus Tambunan

Gayus merupakan eks pegawai pajak dengan kasus suap yang paling fenomenal pada 2010 lalu. Gayus dulunya merupakan pegawai pajak golongan IIIa dan dia terlibat kasus makelar pajak dengan nilai Rp 28 miliar. Saat kasusnya terkuak, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura dengan menggunakan paspor baru untuk kabur bersama istrinya. Namun Gayus akhirnya menyerahkan diri.

Angin Prayitno Aji

Angin merupakan eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Angin didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Dia menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang ditotal mencapai Rp 15 miliar dan US$ 4 juta. Atau jika dijumlahkan menjadi Rp 57,1 miliar. Suap yang diterima dari Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas yang merupakan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations. Lalu dari Veronika Lindawati selaku kuasa PT Bank PAN Indonesia Tbk dan Agus Susetyo yang merupakan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama.

Dadan Ramdani

Dia adalah Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dadan terlibat kasus suap bersama Angin Prayitno Aji. Dadan menerima suap dari konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia dan PT Jhonlin Baratama sejak Januari 2018 - September 20219. Suap ini diberikan agar oknum melakukan rekayasa penghitungan pajak pada perusahaan pemberi suap.

Handang Soekarno

Handang terlibat kasus suap sebesar US$ 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Saat itu Handang merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak dari Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair. Saat itu Handang diminta untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Wawan Ridwan

Wawan Ridwan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan. Dia terlibat kasus suap dengan Angin Prayitno Aji. Dia diduga menerima suap sebesar SGD 625.000. Wawan juga disebut menerima uang dari beberapa wajib pajak lain yang diduga sebagai gratifikasi. Wawan menerima perintah khusus dari Angin Prayitno Aji untuk mengurus 3 perusahaan yang melakukan wajib pajak.

Alfred Simanjuntak

Alfred Simanjuntak adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. Dia merupakan rekan Wawan yang juga terlibat dalam kasus suap Angin Prayitno Aji. Alfred juga menerima arahan khusus dari angin terkait tiga wajib pajak yaitu PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia dan PT Jhonlin Baratama pada kurun waktu 2016-2017. Saat pemeriksaan, diduga ada kesepakatan pemberian uang agar pajak tidak sebagaimana mestinya.

Dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak yang terlibat kasus suap pajak dengan Angin Prayitno Aji yang sudah ditangkap beberapa bulan lalu.

Sudah tahu belum harta yang dimiliki kedua orang ini? Jika belum, berikut daftar hartanya.

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara (Sulselbartra).

Dia tercatat memiliki total harta sebesar Rp. 6.072.074.329. Paling besar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 4.767.725.000. Detailnya, dia memiliki dua unit rumah dan tanah di Bekasi dan Bandung, dan satu unit tanah di Lebak. Wawan punya satu motor dan mobil senilai Rp 523.500.000. Kemudian dia memiliki harta bergerak Rp 619.400.000 dan uang setara kas Rp 164.342.929. Wawan juga memiliki utang sebesar Rp 2.893.600.

Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II.

Alfred Simanjuntak punya harta sebesar Rp 1.548.563.035. Hartanya terdiri dari rumah dan tanah senilai Rp 650.000.000. Dia memiliki satu unit rumah dan satu unit tanah di Bekasi. Alfred juga memiliki satu unit rumah di Bandung Barat.

Kemudian, dia memiliki dua mobil dan satu motor sebagai kendaraan senilai Rp 288.000.000. Alfred tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp 142.000.000 dan uang setara kas sebanyak Rp 468.563.035.

Bukan cuma Wawan dan Alfred, Angin pun punya harta yang jauh lebih besar. Angin Prayitno Aji sebelumnya tercatat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP. Sebagai seorang pejabat negara, Angin juga tercatat sudah melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN yang dikutip Kamis (4/5/2021) dia memiliki total harta Rp 18,62 miliar.

Pelaporan harta kekayaan ini tercatat pada 28 Februari 2020. Harta yang dimilikinya beragam mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, hingga harta bergerak lainnya.

Dari Rp 18,62 miliar, harta yang berbentuk tanah dan bangunan totalnya Rp 14,91 miliar. Tanah dan bangunan itu berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara yang berbentuk alat transportasi dan mesin nilainya mencapai Rp 364,4 juta. Ada 3 mobil yang dimiliki, yaitu Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar. Sisanya ada kas dan setara kas sebesar Rp 2,21 miliar, dan harta lainnya senilai Rp 23,3 juta. Dengan begitu, Angin Prayitno Aji memiliki total harta Rp 18.620.094.739.

Badai Inflasi China Hantam Indonesia

 Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, China tengah mengalami inflasi. Badan Statistik Nasional China menyatakan, inflasi pada Oktober 2021 Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak 13,5%. Hal itulah yang menandakan inflasi di China tertinggi sejak 26 tahun lalu.

Lantas, apakah Indonesia akan ikut terkena inflasi tersebut? Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan RI juga akan terkena akibatnya. Menurutnya hal itu sulit dicegah.

"Pertama biaya produksi akan naik akibat kenaikan harga bahan bakar dan kedua dari impor bahan setengah jadi dari China. Indonesia masih mengandalkan banyak bahan setengah jadi dari China yang sekarang mengalami kenaikan cukup tajam," katanya kepada detikcom, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya, sudah diperkirakan sejak lama inflasi akan meningkat, bukan saja di China tapi juga di dunia. "Inflasi AS juga naik pesat, yang mana sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama. Di China, cuaca buruk menambah masalah dan inflasi meningkat. Yang lebih dikhawatirkan adalah Kenaikan indeks harga produsen yang mana tidak tercermin di inflasi," tambahnya.

Dia menyebut, salah satu pemicu utama melonjaknya inflasi dunia adalah kenaikan harga bahan bakar yang cukup tinggi seperti BBM dan batu bara. Hal itu membuat biaya produksi naik. Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira juga menyatakan, inflasi di China dapat berpengaruh pada ekonomi RI dalam jangka pendek. Katanya, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Karena jual beli barang di Indonesia sebagian merupakan hasil impor dari China.

"Inflasi di China bisa memiliki transmisi ke ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek. Mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan baku dan harga energi akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor asal China," kata Bhima. Menurutnya, sedikit saja perubahan harga di tingkat produsen China maka harga yang akan sampai di tingkat konsumen Indonesia otomatis akan lebih mahal.

"Barang barang elektronik, pakaian jadi dan makanan jadi salah satu yang sensitif terhadap gangguan biaya produksi di China. Itu baru dari sisi barang impor ya," ujarnya. Kemudian, dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi China mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Misalnya untuk komoditas seperti Gandum dan Jagung.

"Harga gandum dilansir dari Tradingeconomics terpantau naik 9,5% dibanding bulan lalu. Disusul jagung yang naik 8,5% pada periode yang sama bisa mempengaruhi harga pakan ternak. Masalah bertambah kompleks karena ada ancaman La Nina yang membuat produksi pangan dalam negeri menurun," pungkasnya.

Badan Statistik Nasional China menyatakan, data terbaru inflasi pada Oktober 2021 terlihat dari Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak hingga 13,5%. Hal itulah yang menandakan inflasi di China tertinggi sejak 26 tahun lalu.

"Pada bulan Oktober, kenaikan PPI meluas karena kombinasi faktor global yang diimpor dan ketatnya pasokan energi dan bahan baku domestik utama," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Sabtu (13/11/2021).

China juga menghadapi berbagai krisis yang berkaitan dengan inflasi. Tak hanya kasus COVID-19 yang kembali merajalela, negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu juga tengah menghadapi krisis properti, harga sayuran yang melambung tinggi, krisis energi hingga panic buying.

Dong Lijuan mengatakan, kenaikan harga sayuran hingga 16% pada Oktober lalu disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan naiknya biaya transportasi. Dia mengatakan, cuaca ekstrem telah merusak tanaman dan pihak berwenang telah mengakui bahwa biaya transit lintas wilayah dapat meningkat imbas dari pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di China.

Harga bensin dan solar, kata Dong, naik lebih dari 30%. Krisis energi yang saat ini melanda berbagai negara juga merupakan kontributor utama kenaikan inflasi harga produsen, karena biaya penambangan dan pemrosesan batubara telah meningkat.

CNN Business pun melaporkan, biaya barang yang keluar dari pabrik-pabrik China pun melonjak drastis hingga mencetak rekor baru. "Kami khawatir tentang peralihan dari harga produsen ke harga konsumen," kata Zhiwei Zhang, kepala ekonom Pinpoint Asset Management yang berbasis di Hong Kong.

"Perusahaan berhasil menggunakan persediaan input mereka sebagai penyangga untuk menghindari beban biaya yang lebih tinggi kepada pelanggan mereka sebelumnya, tetapi (sekarang) persediaan mereka telah habis," sambungnya.

Meningkatnya inflasi China memicu kekhawatiran global. Inflasi produsen dengan harga yang melonjak akan mendorong tekanan inflasi global. Kepala Strategi Valuta Asing untuk Mizuho Bank mengatakan, hal itu terjadi karena mengingat peran China sebagai pabrik dunia dan termasuk dalam rantai pasokan global. Dia memprediksi kondisi tersebut akan terjadi selama musim dingin.

"Inflasi produsen juga mungkin tetap tinggi untuk sementara, kemungkinan sepanjang musim dingin," tuturnya. Dia menambahkan, harga energi juga dapat terus meningkat. Selain itu, pihaknya memperkirakan inflasi konsumen pun dapat terus merangkak naik

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan China pada pekan lalu mengeluarkan pemberitahuan agar pemerintah daerah mendorong masyarakat 'menimbun' makanan dan kebutuhan sehari-hari karena cuaca buruk, kekurangan energi, dan pembatasan COVID-19 mengancam akan mengganggu pasokan.

Peringatan tiba-tiba itu memicu panic buying di supermarket hingga e-commerce Alibaba. Pihak berwenang mengaitkan kenaikan inflasi konsumen ini dengan melonjaknya biaya sayuran dan gas.

China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia tengah menghadapi inflasi yang disebabkan kenaikan harga sayuran, makanan eceran, krisis properti dan krisis energi. Inflasi yang terjadi di China merupakan tertinggi sejak 26 tahun lalu dan terus meningkat selama empat bulan terakhir.

Direktur Center of Economic and Law Studeis Bhima Yudhistira menyatakan, inflasi di China dapat berpengaruh pada ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Sudah menjadi rahasia umum, jual beli barang di Indonesia sebagian merupakan hasil impor dari China.

"Inflasi di China bisa memiliki transmisi ke ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek. Mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan baku dan harga energi akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor asal China," kata Bhima.

Menurutnya, sedikit saja perubahan harga di tingkat produsen China maka harga yang akan sampai di tingkat konsumen Indonesia otomatis akan lebih mahal. "Barang barang elektronik, pakaian jadi dan makanan jadi salah satu yang sensitif terhadap gangguan biaya produksi di China. Itu baru dari sisi barang impor ya," ujarnya.

Dia melanjutkan, dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi China mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Misalnya untuk komoditas seperti Gandum dan Jagung. "Harga gandum dilansir dari Tradingeconomics terpantau naik 9,5% dibanding bulan lalu. Disusul jagung yang naik 8,5% pada periode yang sama bisa mempengaruhi harga pakan ternak. Masalah bertambah kompleks karena ada ancaman La Nina yang membuat produksi pangan dalam negeri menurun," jelasnya.

Pihaknya menyarankan, agar pemerintah segera mengambil tindakan dengan memastikan stok pangan dalam negeri tercukupi. Sedangkan di sisi pengusaha, ia menyarankan untuk mulai mengamankan bahan baku atau mencari alternatif lain. "Jadi pemerintah harus siap sedia ya amankan stok pangan. Untuk pengusaha diminta amankan bahan baku atau cari alternatif yang lebih murah," katanya.

Ekonom Senior Indef Dradjad Wibawa menambahkan, China bisa 'mengekspor' inflasi ke seluruh dunia termasuk Indonesia karena perannya sebagai rantai pasok terbesar. Senada dengan Bhima, dia juga menilai harga-harga akan ikut terkerek naik.

"Apalagi, Indonesia masih defisit perdagangan dengan China. Efeknya Indonesia berisiko nebgalamu peningkatan inflasi dan harga-harga akan naik," ujarnya. Dia juga menuturkan, inflasi tersebut dapat berkaitan dengan investasi dan modal kerja di Indonesia. Meski begitu, perlu dikaji lebih mendalam terkait seberapa besar pengaruhnya dalam biaya modal.

"Indonesia sekarang semakin banyak memakai pembiayaan dari China. Inflasi di China bisa menaikkan cost of money dalam pembiayaan investasi dan modal kerja di Indonesia. Saya belum tahu seberapa besar, tapi yang jelas membuat biaya modal di Indonesia lebih mahal," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Statistik Nasional China mencatat data terbaru inflasi di Oktober 2021 terpantau dari Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak 13,5%. "Pada bulan Oktober, kenaikan PPI meluas karena kombinasi faktor global yang diimpor dan ketatnya pasokan energi dan bahan baku domestik utama," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Dong menambahkan, 36 dari 40 sektor industri yang disurvei mengalami kenaikan harga termasuk lonjakan harga pertambangan batubara dan ekstraksi minyak serta gas alam. Selain itu, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI), ukuran utama inflasi ritel, meningkat 1,5% pada Oktober atau naik 0,7% pada September. "Ini karena efek gabungan dari cuaca yang tidak biasa, ketidaksesuaian permintaan dan pasokan produk tertentu, serta kenaikan biaya modal," kata Dong.

Alasan Bank Tolak Pengajuan KPR Meskipun BI Checking Bagus

 Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit Yohanes Abimanyu mengungkapkan beberapa alasan bank tidak meloloskan pengajuan kredit atau pinjaman nasabah meskipun rekam jejak nasabah tersebut terbilang baik.

Pertama, nominal kredit yang diajukan membutuhkan agunan, namun bank melihat nilai agunan yang dibutuhkan terlalu besar. Sementara menurut bank, nasabah dianggap tidak memiliki kemampuan agunan sebesar nilai yang dibutuhkan.

"Kalau bank melihat bahwa agunan (yang dimiliki nasabah) tidak cukup untuk cover kredit dan agunan yang dibutuhkan, ini bisa jadi salah satu alasan kredit tidak bisa disetujui," ungkapnya pada bincang virtual bersama media, Kamis (21/10).

Kedua, nasabah belum pernah mengajukan kredit ke bank. Secara rekam jejak, ia mungkin tidak punya catatan menunggak cicilan atau kredit macet. Tapi, hal ini membuat bank juga tidak punya pengetahuan soal profil risiko nasabah.

"Kalau tidak ada credit scoringnya, bank mungkin perlu waktu untuk melihat profil debiturnya. Bank jadi perlu waktu lebih lama untuk tanya-tanya ini orang karakternya bagaimana, rajin bayar engga, cek dulu ke tempat kerjanya, tetangganya, dan lainnya. Beda dengan yang laporan credit scoring-nya sudah ada, sudah valid, bisa lebih mudah," jelasnya.

Ketiga, bank sengaja menahan penyaluran kredit yang agresif ke nasabah. Menurut Direktur Pefindo Biro Kredit Wahyu Trenggono, alasan ini muncul khususnya di masa pandemi covid-19. Sebab, risiko meningkat, sehingga bank harus lebih hati-hati dalam mengucurkan kredit ke nasabah.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini, kemampuan membayar nasabah, dan lainnya, bank agak menahan diri untuk kucurkan kredit secara agresif meski mungkin tidak ada masalah di credit scoring-nya, mereka selektif, ini bisa jadi alasan kenapa catatan bagus, tapi masih ditolak," kata Wahyu.

Tak cuma masyarakat secara individu, Yohanes mengatakan penolakan kredit bank kadang juga terjadi pada UMKM. Padahal, bisnis mereka kadang menjanjikan.

Menurut Yohanes, hal ini terjadi karena data UMKM masih cenderung minim di bank, meski jumlah mereka sangat banyak di Indonesia, yaitu mencapai 65 juta UMKM. Begitu juga dengan sumbangannya ke perekonomian yang sangat besar.

"Padahal data ini faktor penting untuk kita nilai kredit, tapi data UMKM ini sangat tersebar dan belum tersentralisasi sehingga bank masih belum bisa menganalisa," tuturnya.

Karenanya, Yohanes mengatakan nasabah dan masyarakat secara umum perlu memahami credit scoring atau kualitas kredit mereka untuk bisa bernegosiasi kepada bank saat mengajukan kredit. Apalagi, bila credit scoring nasabah sudah baik.

"Maka dari itu, masyarakat harus mulai paham soal pentingnya credit scoring, sehingga kalau credit scoring kurang baik, masyarakat bisa segera perbaiki, kalau sudah baik, bisa untuk meyakinkan bank," imbuh Yohanes.

Selain credit scoring, Yohanes mengatakan ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan nasabah agar pengajuan kredit mudah diterima. Mulai dari riwayat pengajuan kredit, riwayat pembayaran atau pelunasan kredit, dan lainnya. 

BTN Berhasil Bukukan Laba Bersih 1,52 Triliun Ditengah Pandemi

 PT BTN (Persero) Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp1,52 triliun pada kuartal III 2021. Laba bank BUMN itu naik 35,32 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp1,12 triliun.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan kenaikan laba bersih ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang naik 6,03 persen pada kuartal III 2021. Walhasil, total penyaluran kredit yang pada periode sebelumnya Rp254,91 triliun, kini mencapai Rp270,27 triliun.

"Ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang berhasil dan transformasi BTN," ucap Haru dalam konferensi pers, Kamis (21/10). Kenaikan kredit ini, sambung dia, khususnya ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang mencapai 11,74 persen. Jika ditotal, penyaluran kredit perumahan tumbuh 4,91 persen dari Rp231,34 triliun menjadi Rp242,69 triliun.

Di luar segmen perumahan, penyaluran kredit konsumer tercatat naik 21,28 persen menjadi Rp5,79 triliun. Lalu, kredit korporasi naik 89,77 persen menjadi Rp12,15 triliun. "Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN berada di atas rata-rata penyaluran kredit yang disalurkan perbankan nasional yang hanya naik 2,21 persen per September 2021," jelasnya.

Sementara, Haru menyebut rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross BTN turun dari 4,56 persen menjadi 3,94 persen. Meskipun NPL turun, tetapi manajemen tetap menaikkan rasio pencadangan sebesar 1.410 bps menjadi 125,46 persen.

Selanjutnya, Haru memaparkan dana pihak ketiga (DPK) naik 6,56 persen dari Rp273,3 triliun menjadi Rp291,26 triliun. Seluruh kinerja ini membuat aset perusahaan naik 3,1 persen menjadi Rp368,05 triliun.

"Kinerja positif yang diraih BTN ini tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder, terutama pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, OJK, dan BI," terang Haru.

Ia menambahkan bahwa perusahaan menyalurkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditempatkan sebesar Rp35 triliun. Hal ini disalurkan dalam bentuk KPR subsidi, non subsidi, hingga kredit BUMN.

"Dari dana PEN yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp35 triliun, BTN sudah menyalurkan dalam bentuk kredit termasuk KPR subsidi, KPR non subsidi, kredit ke UMKM, kredit konstruksi, kredit BUMN, dan kredit lainnya senilai total 93,44 triliun," tandas Haru.

Daftar Kelemahan Bank Syariah Dibanding Bank Konvensional

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan sejumlah kelemahan perbankan syariah yang harus diperbaiki jika ingin bersaing dengan perbankan konvensional. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Nyimas Rohmah mengungkapkan perbankan syariah di Indonesia hingga kini belum memiliki pembeda bisnis atau produk yang signifikan dengan perbankan konvensional.

Ia menilai perbankan syariah mesti punya keunikan model bisnis atau produk yang ditawarkan agar lebih terarah saat membidik calon pasar atau nasabahnya.

Kemudian, ia mengatakan indeks literasi dan inklusi keuangan atau perbankan syariah pun masih rendah. Data OJK menunjukkan literasi masyarakat soal keuangan perbankan syariah masih di bawah 9 persen, jauh ketinggalan dari perbankan konvensional yang mencapai 40 persen.

Lalu, angka inklusi keuangan syariah pun minim yakni 9,1 persen, jauh dari catatan inklusi bank konvensional yaitu 76,2 persen. Kelemahan lainnya, lanjut Nyimas, adalah tidak memadainya teknologi informasi (TI) perbankan syariah. Ia mengingatkan bagi pelaku perbankan syariah untuk memutakhirkan sistem TI mereka.

Apalagi, akibat pandemi covid-19 saat ini ekspektasi masyarakat soal perbankan digital pun tak lagi sama seperti dulu. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM perbankan syariah juga belum optimal. "Perbankan syariah masih punya beberapa kelemahan, antara lain model bisnis, kemudian indeks literasi dan inklusi yang masih rendah, kuantitas dan kualitas SDM serta TI yang belum memadai," jelasnya pada acara LIPI bertajuk Perbankan Syariah - Spin Off atau Leveraging, Kamis (14/10).

Di sisi lain, ia mencatat total aset keuangan syariah menembus Rp1.922,93 triliun per Juli 2021, hitungan ini tidak termasuk saham syariah. Angka tersebut baru 10,11 persen dari total aset perbankan nasional.

Pedagang Kecil Dengan Omzet Kotor 41 Jutaan Per Bulan Bebas Pajak

 Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan wajib pajak (WP) berstatus pedagang cilik atau UMKM yang memiliki batas peredaran bruto di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Sehingga, ia memastikan pedagang kecil seperti tukang bakso, pedagang kopi keliling, hingga pemilik warung sederhana tidak akan dipajaki pemerintah. Peredaran bruto adalah pendapatan kotor pelaku usaha sebelum dikurangi beban usaha lain-lain.

Dia menyampaikan ketentuan tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang resmi disahkan pada Kamis (7/10). "UU HPP ini memberikan keberpihakan kepada UMKM dengan sekarang memberikan batasan sama seperti Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (BPKP) Pribadi," ujarnya pada konferensi pers daring, Kamis (7/10).

Ia menyebut aturan direvisi dari UU PPh. Bila sebelumnya UMKM berpenghasilan kecil tidak mendapat perlakuan khusus, ia mengatakan di era UU HPP sekarang mereka mendapat pengecualian.

Sebelumnya, seluruh UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta mendapat perlakuan sama yaitu dikenakan PPh final 0,5 persen dari pendapatan kotor.

Sri Mulyani mengatakan pengecualian ini memberikan keadilan bagi pelaku usaha kecil. Ia menambahkan, untuk pelaku usaha kecil yang memiliki pendapatan di atas Rp500 juta, hanya pendapatan di atas Rp500 juta yang akan dikenakan pajak.

Misal, pedagang A memiliki pendapatan Rp700 juta, maka pendapatan yang dipajaki adalah Rp200 juta atau jumlah hasil dikurangi base line Rp500 juta. Dengan tarif 0,5 persen, maka A membayar pajak sebesar Rp1 juta pada tahun pajak tersebut.

"Apapun yang di atas Rp500 juta baru kena 0,5 persen," imbuhnya.

Saham Merck Naik Tajam Setelah Temukan Obat COVID 19

 Nilai saham perusahaan farmasi Merck melonjak setelah hasil uji klinis memperlihatkan pil anti Covid-19, Molnupiravir, memberikan hasil positif. Bahkan kenaikan harga saham Merck membuat saham sejumlah perusahaan farmasi papan atas yang membuat vaksin Covid-19 yang disebut mempunyai tingkat efikasi tinggi, antara lain Moderna, Pfizer serta BioNTech, mulai goyah.

Seperti dilansir Reuters, nilai saham Merck melonjak hingga 12.3 persen.

Sementara itu, nilai saham Moderna jatuh hingga 13 persen. Kemudian nilai saham Pfizer dan BioNTech di Amerika Serikat masing-masing jatuh 1.3 persen dan 11 persen. Merck Klaim Pil Covid Kurangi Risiko Kematian 50 Persen. Nilai saham perusahaan farmasi lain seperti AstraZeneca dan Novavax juga masing-masing turun 2 persen dan 16 persen setelah Merck mengumumkan obat Molnupiravir itu.

Menurut analis bursa saham, Michael Yee, lonjakan nilai saham Merck terjadi karena dipicu persepsi masyarakat yang merasa ada jalan keluar buat mereka menghindari Covid-19 dengan obat, ketimbang harus menjalani vaksinasi.

Merck memang tengah melakukan uji klinis tahap akhir obat itu. Hasil kajian memperlihatkan obat itu bisa menekan jumlah pasien infeksi Covid-19 yang harus dirawat di rumah sakit serta tingkat kematian. Pfizer yang juga pesaing Merck serta perusahaan farmasi asal Swiss, Roche Holding AG, yang menggandeng Atea Pharmaceuticals juga dilaporkan tengah mengembangkan obat anti-Covid-19. Merck Umumkan Pil Molnupiravir Bisa Obati Covid-19

Merck juga sempat membuat vaksin Covid-19 tetapi memutuskan menghentikan proses produksi. Akibatnya nilai saham mereka jatuh sebanyak 4 persen pada 2020 lalu. Akan tetapi, pengumuman pil Molnupiravir kembali mengerek nilai saham Merck.

"Merck dalam beberapa kesempatan seakan mati di mata para pemodal. Pengumuman obat itu memperlihatkan divisi penelitian dan pengembangan mereka tidak mati dan mereka bisa jadi yang pertama dalam merebut kesempatan yang bernilai miliaran dollar," kata Manajer Portofolio Bahl & Gaynor, Kevin Gade.

Daftar Gaji Resmi Karyawan Indomaret dan Alfamart

Besaran gaji pegawai Indomaret beredar di jagat maya. Gaji pegawai yang beredar lengkap beserta jabatannya. Besaran gaji pegawai Indomaret dipublikasikan situs upahminimum.com. Seperti dilihat detikcom, gaji terendah pegawai Indomaret sebesar Rp 2.500.000 per bulan. Kemudian, untuk yang tertinggi Rp 34.800.000 per bulan.

Dalam situs itu juga dijelaskan, sistem perhitungan gaji karyawan Indomaret sedikit berbeda dengan perusahaan lain. Selain gaji pokok, mereka mendapat bonus jika memenuhi target penjualan yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, Managing Director PT Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf tak bisa mengomentari data tersebut. Dia bilang, pihaknya tak pernah menyebarkan data soal gaji karyawan. "Kami tidak bisa komentar. Karena kalau soal gaji biasa sifatnya confidetial sehingga kami tidak pernah menshare data tersebut," katanya.

Berikut daftar gaji karyawan Indomaret menurut situs tersebut:

1. Asisten Kepala Toko Rp 2.500.000

2. Junior Supervisor Rp 4.000.000

3. Marchentdaiser Rp 4.000.000

4. Kasir Rp 4.000.000

5. Pramusniaga Rp 1.900.000-Rp 2.700.000

6. MDP Rp 5.000.000

7. IT Support Staff Rp 5.000.000

8. Akuntansi Rp 5.020.000

9. Accounting and Tax Supervisor Rp 5.100.000

10. Area Supervisor Rp 5.250.000

11. Management Development Program Rp 5.270.000

12. Management Trainee Rp 5.500.000

13. Junior Staff Rp 5.500.000

14. Brand Development Supervisor Rp 6.000.000

15. Programmer Rp 6.000.000

16. Wealth Management MDP Rp 6.000.000

17. Pelayanan Profesional Rp 6.000.000

18. Tax Manager Rp 6.000.000

19. IT Programmer and Analyst Rp 6.000.000

20. Management Rp 6.000.000

21. Head Store Rp 6.000.000

22. Pelayanan Kesehatan Rp 6.000.000

23. Teknologi Informatika Rp 6.150.000

24. Pendidikan/Pelatihan Rp 7.250.000

25. Internal Supervisor Rp 8.000.000

26. Project Supervisor Rp 8.000.000

27. Branch Inventory Control Manager Rp 8.000.000

28. Legal Rp 8.000.000

29. Marketing Junior Manager Rp 8.200.000

30. Pemasaran Rp 8.420.000

31. Area Manager Rp 9.550.000

32. Personal and General Affair Staff Rp 10.000.000

33. HRD Manager Rp 10.000.000

34. Merchandising Junior Manager Rp 10.000.000

35. IT Manager Rp 10.000.000

36. Franchise Manager Rp 10.000.000

37. Web Development Manager Rp 10.300.000

38. Junior Manager Rp 11.000.000

39. Operational Manager Rp 12.000.000

40. Junior Project Manager Rp 12.000.000

41. Accounting Manager Rp 12.000.000

42. Category Manager Rp 12.000.000

43. Finance Manager Rp 13.200.000

44. Development Manager Rp 13.500.000

45. Manager Rp 14.000.000

46. Assistant Manager Rp 14.000.000

47. Database Analyst Rp 16.500.000

48. Marketing Manager Rp 24.600.000

49. Branch Manager SME Rp 25.500.000

50. Branch Manager Rp 34.800.000.

Dari tahun ke tahun, Alfamart terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah toko hingga pelayanan yang disediakan. Hingga saat ini, masyarakat tak hanya dapat menikmati layanan belanja secara langsung, tapi juga dapat menikmati mudahnya berbelanja online di minimarketini secara online.

Selain itu, baru-baru ini brand jaringan minimarketini menyediakan layanan belanja online lewat aplikasi Whatsapp.

Alfamart sendiri merupakan salah satu jaringan toko swalayan terbesar yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Alfamart dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Melansir dari situs resmi Alfamart, perusahaan ini dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto yang baru mengawali usaha di bidang perdagangan dan distribusi. Setelahnya pada 2002, perseroan tersebut mengakuisisi 141 gerai Alfa minimart dan berganti nama menjadi Alfamart.

Melihat bagaimana besarnya bisnis yang dimiliki oleh perseroan ini, kira-kira berapa ya besaran gaji pegawai Alfamart? Melansir dari situs pilihprofesi.com, berikut besaran gaji yang di terima oleh para karyawan Alfamart dari setiap bulannya.

1. Manager - Rp. 9.200.000

2. Distribution Manager - Rp. 6.000.000

3. Logistic Junior Manager - Rp. 6.000.000

4. Training Manager - Rp. 6.000.000

5. Management Trainee - Rp. 4.200.000

6. Coordinator - Rp. 4.100.000

7. Art and Creative Staff - Rp. 4.000.000

8. Branch Coordinator - Rp. 4.000.000

9. IT Programmer and Analyst - Rp. 4.000.000

10. IT Risk and Assurance Staff - Rp. 4.000.000

11. IT Senior - Rp. 4.000.000

12. Planning and Development - Rp. 4.000.000

13. Recruitment Coordinator - Rp. 4.000.000

14. Teacher Trainer - Rp. 4.000.000

15. Warehouse Coordinator - Rp. 4.000.000

16. Area Coordinator - Rp. 3.800.000

17. Buyer - Rp. 3.200.000

18. Head - Rp. 3.200.000

19. Information Technology - Rp. 3.200.000

20. Area Manager - Rp. 2.500.000

21. Pemasaran - Rp. 2.500.000

22. Administrasi Kasir - Rp. 2.500.000

23. Operational Staff - Rp. 2.500.000

24. Payroll Admin - Rp. 2.500.000

25. Branch Inventory Control Manager - Rp. 2.500.000

26. Recruitment and Selection Officer - Rp. 2.500.000

27. Supply Chain Staffs - Rp. 2.500.000

28. IT Support - Rp. 2.400.000

29. Asisten Kepala Toko - Rp. 2.100.000

30. Kepala Toko - Rp. 2.100.000

31. Store Assistant - Rp. 2.000.000

32. Helper - Rp. 1.900.000

33. Kasir - Rp. 1.900.000

34. Picker - Rp. 1.800.000

35. Crew - Rp. 1.700.000

36. Sales - Rp. 1.600.000

37. Accounting Staff - Rp. 1.500.000

38. Finance Accounting - Rp. 1.500.000

39. Maintenance - Rp. 1.500.000

40. Maintenance Staff - Rp. 1.500.000

41. Merchandiser - Rp. 1.500.000

42. Purchasing Staff - Rp. 1.500.000

43. Safety Staff - Rp. 1.500.000

44. Security - Rp. 1.500.000

45. Staff Accounting - Rp. 1.500.000

46. Store Head Assistant - Rp. 1.500.000

47. Warehouse Staff - Rp. 1.500.000

48. Staff Finance - Rp. 1.400.000

49. Office Boy - Rp. 1.300.000

50. Koperasi Karyawan - Rp. 800.000

BLP Beauty Andalkan Penjualan Online Saat Pandemi Supaya Tidak Bangkrut

 Kondisi pandemi Covid-19 berdampak buruk pada seluruh sektor ekonomi di Indonesia, termasuk bidang kosmetik. Banyak toko kosmetik terpaksa tutup akibat pandemi. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, setidaknya 1.300 gerai ritel tutup sepanjang tahun lalu akibat himpitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dampak pandemi tak terkecuali dirasakan Lizzie Parra yang mendirikan BLP Beauty pada 2016 lalu. Sejak awal pandemi, BLP Beauty mengalami pasang surut dalam berbisnis. Namun perlahan pasti berkat strategi yang tepat untuk mempertahankan pelanggan, bisnisnya merangkak naik. Selain melakukan inovasi produk, BLP juga mengandalkan berbagai produk GoTo Financial untuk membantu mengelola administrasi, pembayaran, dan pemasaran bisnisnya.

Lizzie mendirikan BLP Beauty dengan tujuan untuk membuat produk make up lokal yang mampu menjawab kebutuhan perempuan Indonesia. Saat launching pertama kali, brand kecantikan lokal ini menarik antusiasme tinggi dari pelanggan. Stok yang diproyeksikan untuk sat tahun pun habis dalam satu bulan.

Banyaknya transkasi yang mencapai ribuan mengakibatkan website BLP sempat mengalami gangguan dan membuat karyawan BLP kesulitan melakukan verifikasi transaksi manual. BLP kemudian menggunakan Midtrans sebagai payment gateway untuk memproses pembayaran online di websitenya secara otomatis.

Selain itu, bagi BLP, toko offline juga penting untuk menghadirkan pengalaman interaksi langsung dengan brand ke pelanggan. BLP membuka 7 toko offline dengan menggunakan Moka sebagai kasir digitalnya, sehingga stok produk serta laporan penjualan dari semua toko offline dapat dimonitor dari manapun.

Monica Christa, CEO BLP Beauty mengatakan, "Seiring go digital menjadi sebuah keharusan untuk pelaku usaha, investasi di platform digital menjadi penting. Dengan menggunakan produk-produk digital yang tepat, kita bisa hemat waktu dan fokus ke hal-hal yang lebih strategis, karena semua pekerjaan yang manual dan repetitif bisa dikerjakan oleh sistem secara otomatis."

Tantangan baru terjadi ketika PSBB dan PPKM diberlakukan dan toko terpaksa ditutup sementara. Monika menambahkan strategi O2O (offline-to-online) dengan membuka website toko online lewat GoStore, yang bisa diakses lewat berbagai media sosial. Walau pelanggan tidak bisa datang ke mall, mereka tetap bisa bertransaksi dan mendapatkan barang yang otomatis diantar oleh GoSend ke rumah.

Kinerja BLP Beauty dalam mengembangkan bisnis kecantikan tanah air semakin mudah karena kehadiran GoTo Financial, entitas teknologi yang menyediakan layanan keuangan dan solusi bisnis bagian dari Grup GoTo. Hadirnya GoTo Financial ini untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui pembayaran, layanan keuangan dan solusi bisnis di dalam ekosistem ekonomi digital.

GoTo merupakan grup teknologi terbesar di Indonesia yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, serta layanan keuangan dan pembayaran melalui Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial.

Untuk bisnis dari berbagai skala, mulai dari UMKM, perusahaan rintisan, hingga korporasi, GoTo Financial menawarkan solusi bisnis lengkap melalui Midtrans (payment gateway terkemuka), Moka dan GoBiz Plus (jaringan Point of Sales terbesar di Indonesia), hingga platform GoBiz dan Selly yang dapat meningkatkan efisiensi usaha online.

Solusi komprehensif tersebut telah terbukti membantu pelaku usaha di mana ada tren kenaikan positif transaksi mitra usaha yang bergabung di ekosistem GoTo Financial, yaitu Midtrans, Selly, Moka, dan GoStore. Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat hingga tiga kali lipat jika dibandingkan sebelum pandemi. Total transaksi juga meningkat hingga hampir enam kali lipat.

Arsitektur Bangunan Pasar Milik Pemprov DKI Sebabkan Banyak Pedagang Merugi

 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkap tidak hanya COVID-19 yang telah merugikan pedagang pasar. Salah satunya yang merugikan adalah tata bangunan pasar yang dinilai malah merugikan pedagang.

"Pasar dibangun begitu aja akhirnya desainnya kemudian layout-nya, nanti yang di lantai atasnya nggak laku akhirnya jadi kumuh dan seterusnya. Karena apa, itu dibangun berdasarkan arsitek atau desain nya itu tidak sesuai dengan pasar," Ketua Umum APPSI, Sudaryono dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI dengan APPSI, Selasa (14/9/2021).

"Banyak pasar-pasar sekarang rugi bukan hanya karena COVID-19 tapi juga karena pembangunan yang kita tidak dilibatkan sehingga secara model itu nggak masuk," tambahnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pedagang pasar dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan pasar. Pembangunan pasar itu dilakukan dalam dua cara, pertama oleh pemerintah menggunakan APBN atau APBD dan kedua dibangun oleh pedagang pasar.

"Kami menginginkan, akan status hak kiosnya itu atau tempat usahanya menjadi hak guna bangunan strata title, jika kebijakan ini diberlakukan akan terasa adil bagi pedagang dan ada wujud kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat," tuturnya.

Selain pembangunan, pedagang juga meminta agar dilibatkan dalam pengelolaan pasar. Karena saat ini pihak pengelola pasar terus mendorong pedagang untuk memungut retribusi saja.

"Pasar dikelola secara profesional yang tidak hanya pasar itu dibangun terus pengelolanya narik-narik retribusi. Jadi kami ingin pedagang pasar itu juga diperlihatkan dalam pengelolaan pasar sehingga kalau yang mengelola ada keterlibatan pedagang di situ maka rasa, adil kalau kita ada di situ," jelasnya.

Lalu, kerugian lainnya bagi pedagang adalah adanya pedagang kaki lima (PKL). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua APPSI, Asnawi yang menurutnya adanya PKL di depan pasar sudah meningkatkan daya saing yang tidak sehat.

"Di pasar rakyat itu langsung berhadapan dengan teman-teman pedagang PKL. Itu malah secara internal kita sudah di berdaya saing sudah nggak sehat," ungkapnya.

Pedagang Mengadu ke DPR Karena Anies Baswedan Tidak Turunkan Sewa Kios PD Jaya Saat PPKM

 Pengelola dan Pedagang pasar mengungkapkan keluhannya kepada Komisi VI DPR RI. Salah satunya mengeluhkan banyak pedagang pasar yang tutup kiosnya. Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mengatakan banyak kios tutup karena dampak pandemi COVID-19. Dia mencontohkan di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan sekitar 30% kios sudah ditinggalkan pedagang.

"Kita di pasar-pasar pak ya, nggak usah di daerah, di Jakarta, di Mayestik yang tutup berapa pak, berapa kios? 30%-an. Apalagi di daerah," ujar Ketua Asparindo Joko Setiyanto, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR, Selasa (14/9/2021).

Ia mengatakan hal itu menurutnya karena minimnya bantuan yang diberikan kepada para pedagang. Misal tarif listrik tak turun sama sekali sehingga memberatkan para pedagang. "Listrik itu tarif aja tidak turun sama sekali, jadi ini penting sekali, karena komponen terbesar pak," katanya.

Lalu, di kesempatan yang berbeda. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkap sudah lebih dari 1.000 kios tutup di Pasar Jakarta. APPSI meyakini penutupan itu disebabkan karena pedagang tidak bisa membayar sewa akibat pandemi COVID-19.

"Saya mengambil contoh itu PD pasar jaya DKI Jakarta hari ini 1.000 lebih kios kosong di Jakarta sendiri. Nah ini pertanyaannya apakah kosong ini tidak mampu untuk bersaing dengan pedagang lain atau biaya kios, penyewaan kios tidak ada pengurangan dari pihak pengelola di dalam situasi pandemi sekarang ini," kata Robi perwakilan dari APPSI, kepada Komisi VI.

Saat kios-kios tutup itu, pedagang beralih ke pinggir jalan. Ia meyakini hal itu bukan karena kalah saing dengan pedagang lain, tetapi karena tidak mampu bayar sewa kios di masa pandemi ini.

"Kita mengambil sampel dua pasar yaitu Pasar Enjo dengan Pasar Klender, itu di luar areal pasar itu tetap ada pedagang pedagang liar. Dia jualan di luar areal pasar artinya bukan pedagang yang tidak mampu untuk bersaing di dalam pasar akan tetapi pembiayaan atau penyewaan harga kios tidak ada penurunan dari pihak pengelola," jelasnya.

Oleh karena itu, APPSI meminta untuk DPR berkoordinasi dengan pihak Pasar Jaya agar mengimbau pedagang kembali berjualan di kios-kios. "Pak bapak boleh cek di pasar Enjo dan pasar Klender itu di dalam pasar itu sendiri itu sunyi akan tetapi di luar areal itu ramai artinya ini timbul pertanyaan apakah pedagang ini tidak mampu untuk bayar kios atau tidak mampu untuk bersaing," pungkasnya.

Perubahan Iklim Global Zaman Milenial Akan Jadi Bencana Baru Untuk Gen Z

 Ada ancaman baru untuk dunia yang lebih besar di masa depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perubahan iklim atau climate change ini akan menjadi ancaman nyata dan berdampak untuk seluruh negara termasuk Indonesia. Ancaman climate change ini akan membayangi Indonesia pada 2045 mendatang atau di rentang 2030 - 2050. Sri Mulyani menyebut memang dampaknya sekarang sudah mulai terasa.

"Ada satu hal yang sekarang ini sedang dibahas dan menjadi persoalan pelik di dunia yaitu climate change. Ini akan jadi risiko yang nyata karena kebetulan waktu kita bicara tentang Indonesia 2045, kita akan bicara tentang timeline dari climate change," ujar dia beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menyebutkan pada rentang 2040-2050 tapi dunia tidak mampu menciptakan pembangunan dengan net zero emission maka akan terjadi kenaikan suhu.

Hal ini menyebabkan dampak yang buruk. Misalnya banjir besar yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian ada ancaman kebakaran hutan karena suhu bumi yang naik dan membuat kondisi lebih panas.

Dalam laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mengenai dampak climate change di south east Asia, Indonesia jadi salah satu negara yang dilihat akan mengalami dampak luar biasa dari mulai pemanasan yang bisa menjadi kebakaran hutan, hingga banjir yang bisa melanda kota-kota di Indonesia termasuk dalam hal ini kenaikan permukaan laut.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta generasi milenial khususnya dari Universitas Indonesia (UI) ikut membantu pemerintah memikirkan dari sekarang terkait kebijakan yang tepat untuk mempersiapkan dampak dari climate change.

"Ini akan jadi masalah yang sangat relevan, dimensi sosial, ekonomi dan tentu saja dari dimensi politik. Saya berharap milenial di FEB UI akan mencurahkan perhatian ke isu yang akan jadi salah satu tantangan besar pada generasi Anda dan ini harus dimulai dari sekarang dari sisi policy untuk penciptaan persiapan," ujar dia.

Daftar Greai Ramayana Yang Tutup Karena Penanganan Pandemi COVID 19

Sebanyak 19 gerai atau toko milik PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) gugur semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Itu adalah bukti nyata bahwa merebaknya virus Corona telah menghantam industri ritel. Dikutip dari dokumen yang diunggah Ramayana di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Ramayana menutup 13 toko pada tahun lalu, yaitu:

• R025 - Surya Kencana
• R030 - Banjarmasin
• R033 - Koja
• R078 - Baturaja
• R085 - Duri
• R088 - Payakumbuh
• R120 - Solo
• R126 - Bekasi Junction
• R130 - Grand Cakung
• RB07 - Cirebon
• RB09 - Yogyakarta
• RB10 - Kusuma Bangsa
• RB29 - Bali II

Kemudian di tahun ini, Ramayana telah menutup 6 toko, yaitu:

• R012 - Pasar Baru
• R013 - Kramatjati
• R024 - Pondokgede
• R032 - Tebet
• R054 - Palembang
• RB14 - Jembatan Merah

Namun selain menutup toko, Ramayana juga membuka beberapa toko baru di 2020, yaitu:

• R133 - CCM Semarang
• R134 - Cikupa II

Toko baru juga dibuka pada tahun ini di 2 lokasi, yaitu:

• R056 - Pekanbaru
• R135 - Kodim II

Pada awal 2020, Ramayana tercatat memiliki 117 toko, kemudian menjadi 106 toko di akhir 2020. Posisi saat ini tersisa 102 toko. Ramayana masih lebih beruntung ketimbang gerai Giant yang seluruhnya tutup per 1 Agustus 2021. Kini tidak ada lagi gerai Giant yang beroperasi. Pihak manajemen, yakni PT Hero Supermarket Tbk (HERO) sudah jauh-jauh hari mengumumkan hal itu.

Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket, Diky Risbianto menjelaskan barang-barang sisa yang kondisinya rusak dimusnahkan oleh pihak manajemen. Namun dia tak menjelaskan nasib barang yang masih dalam kondisi baik tapi tak terjual akan dioper ke gerai Hero atau dikemanakan.

Seluruh gerai supermarket Giant yang ditutup totalnya ada 395 gerai. Perusahaan induk Giant, PT Hero Supermarket bakal fokus mengembangkan IKEA, Guardian, hingga Hero Supermarket. Diky menyatakan potensi pertumbuhan dari tiga brand tersebut lebih tinggi dibandingkan Giant.

"Kami melihat potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dari IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Kami akan memfokuskan investasi kami dalam proses pengembangan ketiga brand tersebut," ungkap Diky kepada detikcom, 26 Mei 2021 lalu.

Diky mengatakan perusahaan sudah melakukan peninjauan strategis perusahaan, hasilnya pola belanja konsumen sudah beralih dari format hypermarket macam Giant. Diky menilai justru potensi pertumbuhan yang baik dengan performa positif terdapat pada bisnis layanan furnitur rumah tangga, kecantikan dan kesehatan, dan pasar premium kebutuhan sehari-hari. Ketiganya ada di IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket.

"Berdasarkan tinjauan strategis perusahaan, kami melihat peralihan konsumen Indonesia dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kami melihat potensi pertumbuhan yang baik dan performa positif di sektor layanan furnitur rumah tangga yang disediakan IKEA," papar Diky.

"Kecantikan dan kesehatan melalui Guardian, serta pasar premium untuk kebutuhan sehari-hari melalui Hero Supermarket," lanjutnya.  PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) menutup 19 gerai atau toko miliknya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada 2020 lalu. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan terkini?

Dikutip dari dokumen yang diunggah Ramayana di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Ramayana berhasil membukukan laba Rp 137,82 miliar pada semester I-2021, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp 5,361 miliar. Perusahaan ritel toko serba ada itu juga berhasil menekan biaya operasional pada semester I-2021 menjadi Rp 657,69 miliar dari sebelumnya Rp 670,30 miliar di semester I-2020.

Namun, ada beberapa hambatan yang dialami Ramayana sepanjang semester I-2021, yakni melemahnya ekonomi akibat Pandemi COVID-19, penurunan pendapatan/daya beli masyarakat, penutupan sementara dan pembatasan operasional gerai, dan penurunan pendapatan sewa.

Ada beberapa strategi yang dilakukan perusahaan, yaitu mengoptimalkan penjualan online, mempertahankan keberadaan gerai, restrukturisasi penggunaan space, remerchandising produk, melanjutkan konsep life-style mall, dan pengendalian biaya secara ketat.

Mark and Spencer Keluar Dari Prancis Karena COVID 19

Jaringan ritel Inggris Mark and Spencer Group Plc dilaporkan bakal mengurangi intensitas bisnisnya di Prancis. Beberapa toko di Prancis disebut bakal ditutup oleh jaringan ritel yang satu ini.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (13/9/2021), disebutkan Mark and Spencer menutup tokonya imbas dari kebijakan kontrol perbatasan ketat di Eropa. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi pasokan ke toko-tokonya di Paris.

Jaringan ritel ini diperkirakan akan menutup toko dan mungkin akan berhenti menjual beberapa produk populernya di Prancis. Diketahui, pengumuman soal penutupan toko ini bakal dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.

Belum ada informasi soal berapa banyak toko yang ditutup, namun Mark and Spencer punya 20 toko di Prancis. Penutupan toko juga akan sesuai dengan keputusan akhir pada komitmen dua mitra waralabanya di Prancis.

Mark and Spencer sendiri menolak berkomentar kepada surat kabar tentang penutupan toko. Mereka hanya mengatakan sedang melakukan tinjauan model dengan dua mitra ritelnya di Prancis.

"Kami mengoperasikan bisnis waralaba di Prancis dan sedang melakukan tinjauan model dengan dua mitra kami," kata seorang juru bicara sebelumnya.

Pelonggaran Kebijakan Perpanjangan PPKM Tidak Akan Mampu Pulihkan Ekonomi

 Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM di Jawa-Bali pada 7-13 September 2021 dan luar Jawa-Bali pada 7-20 September 2021. Kendati PPKM diperpanjang, tapi sejumlah aturan dilonggarkan dan berpotensi meningkatkan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Misalnya, aturan makan di tempat (dine in) di restoran yang semula cuma 30 menit, kini jadi 60 menit dengan kapasitas pengunjung 50 persen dari total. Pemerintah juga akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata bagi masyarakat.

Syaratnya, masyarakat yang ingin beraktivitas di tempat-tempat itu harus sudah divaksin dan terdeteksi di aplikasi PeduliLindungi. Tak ketinggalan, pemerintah akan menerapkan uji coba protokol kesehatan di pusat perbelanjaan atau mal di Bali, meski provinsi ini masih berada di PPKM Level 4.

Pun demikian, menurut Ekonom Indef Nailul Huda, berbagai pelonggaran ini belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia pada kuartal III 2021. Memang, pelonggaran aturan di mal dan restoran bisa saja sedikit meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Namun, belum tentu memberi peningkatan ekonomi yang besar. Sebab, masyarakat belum sepenuhnya percaya diri untuk beraktivitas di luar rumah. Begitu juga dengan uji coba pembukaan tempat wisata. "Nampaknya pembukaan pariwisata dan dine in tidak akan berdampak signifikan karena masih ada potensi penularan virus," ujar Huda.

Apalagi, penerapan protokol kesehatan di tempat wisata biasanya lebih minim ketimbang di mal. Secara historis, tempat wisata justru rentan menimbulkan kerumunan. Tengok saja, hari libur beberapa waktu lalu yang berujung lonjakan kasus. Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menuturkan ada temuan 1.625 orang positif atau kontak erat dengan pasien covid-19 yang masih berkeliaran di area publik yang terdeteksi dari aplikasi PeduliLindungi.

Hal ini bisa membuat masyarakat tetap khawatir untuk berpergian atau beraktivitas di luar rumah. "Seharusnya pemerintah tegas menindak oknum ini karena telah membahayakan orang lain," imbuhnya. Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga pesimis pelonggaran PPKM bakal berdampak signifikan pada perekonomian. Apalagi, pelonggaran ini diterapkan baru pada September atau akhir kuartal III 2021.

"Saat ini, memang belum bisa kita katakan pelonggaran ini signifikan terhadap perekonomian," terang Yusuf. Apalagi, indeks manufaktur (PMI) Indonesia belum kembali ke level ekspansi. Pada Agustus 2021, PMI Indonesia berada di posisi 43,7 atau naik dari 40,1 per Juli 2021. Namun, levelnya belum di atas 50 yang menunjukkan level ekspansi. "Selain masyarakat masih antisipatif, saat ini tidak ada momentum pendorong konsumsi secara umum," ungkapnya.

Di sisi lain, ia menilai tingkat kepercayaan masyarakat pada keamanan data dari aplikasi PeduliLindungi juga cukup mempengaruhi keinginan untuk melakukan mobilitas dan aktivitas di tempat publik. Hal ini berkaitan dengan viralnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa waktu lalu. "Pemerintah juga harus mendapatkan kepercayaan kembali masyarakat," jelasnya.

Proyeksinya, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 belum berubah dari asumsi semula di kisaran 3 persen sampai 4,5 persen atau lebih rendah dari kuartal II yang mencapai 7,07 persen. Sementara untuk setahun penuh, pertumbuhan diprediksi hanya berada di kisaran 3,5 persen.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan uji coba pembukaan tempat wisata. Sebab, ia tak ingin hal ini justru menimbulkan peningkatan kasus di tempat-tempat wisata. "Mengenai uji coba tempat wisata, ada baiknya pemerintah melakukan uji coba di wilayah dengan tingkat vaksinasi yang tinggi," tutur Josua.

Bila pemilihan tempat wisatanya tepat, maka hal ini setidaknya bisa memberikan peluang bagi sektor perdagangan ritel dan restoran untuk tumbuh, meski tingkat vaksinasi di beberapa daerah masih cukup rendah. Tak ketinggalan, ia tetap meminta pemerintah melakukan tracing dengan ketat agar masyarakat yang positif atau kontak erat covid-19 yang masih berkeliaran bisa dicegah atau diminimalisir. Begitu juga dengan penanganan penyebaran kasus covid-19 dan percepatan vaksinasi.

Ia memperkirakan bila segala penanganan ini dilakukan dengan cermat, bukan tidak mungkin dampak pertumbuhan ekonomi yang positif meningkat di kuartal IV 2021.

Bisnis Bank Digital Dengan Modal 10 Triliun Lagi Booming

  Pembentukan bank digital menjadi fenomena baru di industri perbankan nasional. Banyak perusahaan berbondong-bondong membeli bank konvensional dan mengubahnya jadi bank digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah mengeluarkan aturan baru soal bank digital. Hal itu melalui POJK No. 12/POJK.03/2021. Di tengah fenomena baru ini, ternyata sudah sejak lama bank digital ada di Indonesia. Bank apa sih itu?

Bank tersebut adalah Bank BCA. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengklaim sebetulnya bank yang dipimpinnya sudah sejak lama menjadi bank digital. Alasannya, sejauh ini transaksi perbankan di BCA hampir semua sudah melalui beragam layanan digital padahal bentuknya bank konvensional.

Jahja menyebut BCA telah lama menjadi bank digital plus-plus lewat beragam layanan digital yang dibuat dan dikelola pihaknya. Dia mengatakan bank digital hanya fokus untuk transaksi individual sedangkan layanan digital bank BCA mencakup berbagai keperluan. "Sebenarnya kalau orang ribut-ribut bank digital, kami BCA ini sudah bank digital sejak lama. Cuma kita ini digital plus-plus," ungkap Jahja dalam webinar Hari Pelanggan Nasional, Jumat (3/9/2021).

"Bedanya gini, kan bank digital itu cuma individual payment, nah kalau di BCA kan lengkap, ada ritel, transaksi komersil, korporasi, dan lain-lain," paparnya. Sebagai buktinya, Jahja memaparkan sebaran data transaksi perbankan BCA. Dia mengatakan dari 40 jutaan rata-rata transaksi per hari yang menggunakan layanan digital sudah mencapai 86,7%. Mulai dari internet banking hingga mobile banking.

"Dari 40 jutaan per hari ini hanya 0,7% yang ke cabang buat transaksi, di ATM juga cuma 12,6% Sisanya kemana? Internet Banking 26%, dan Mobile Banking 60,7%. Artinya 86,7% sudah digital," kata Jahja. "Makanya sebetulnya, Bank BCA ini sekarang bukan lagi bank konvensional tapi bank digital plus-plus," tegasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap membuat layanan bank digital. Hal itu dilakukan dengan mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia dan kemudian diubah namanya menjadi BCA Digital. Bank digital milik BCA ini punya aplikasi namanya Blu.

Nah pembentukan bank digital ini, menurut Jahja dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dia mengatakan masih ada juga market untuk bank digital makanya BCA juga meluncurkan layanan bank digital. "Tapi kami bikin juga bank digital, karena ada market yang missed yang harus didekati. Perkembangan teknologi ini penting untuk diikuti," ungkap Jahja.

Bank digital saat ini sedang ramai di industri perbankan nasional. Banyak perusahaan yang membeli bank konvensional dan menjadikannya bank digital. Mulai dari BCA yang membeli Royal Bank dan diubah menjadi BCA Digital sampai bank Neo Commerce yang merupakan transformasi dari Bank Yudha Bhakti. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan bank digital bisa menjadi pendorong transformasi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing bank.

Karena itu membuat bank digital dibutuhkan modal yang kuat. Dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 disebutkan syarat untuk mendirikan bank baru dengan model bisnis tradisional maupun full digital adalah minimum menyetor modal Rp 10 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengungkapkan jika aturan ini merupakan penguatan kelembagaan. Mulai dari syarat pendirian bank baru, aspek operasional, penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, proses bisnis termasuk layanan digital sampai pengakhiran usaha.

Heru juga menyebut POJK yang diterbitkan ini juga memperjelas definisi Bank Digital. Sehingga lebih mudah dipahami antara bank yang punya layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent hingga bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru. "Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank," kata dia dalam siaran pers, Kamis (19/8/2021).

Dia menyebut aturan ini tidak membebani bank tapi justru memayungi bank dengan pengaturan yang jelas untuk mendukung transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi, jaringan kantor serta memberi kesempatan bagi bank untuk bersinergi dalam rangka efisiensi dan perluasan layanan.

Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB). Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun.

Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp 10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital. Selanjutnya, untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank.

Daftar Nasabah Dinosaurus Bank BCA

 Layanan bank khususnya digital telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun, ada nasabah yang memanfaatkan layanan yang cenderung kuno atau produk 'dinosarus'. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, meski sudah banyak layanan yang canggih, pihaknya tak buru-buru menghapus layanan-layanan yang cenderung kuno itu seperti SMS dan phone banking. Sebab, kata dia, masih banyak nasabah yang kurang fasih menggunakan layanan digital terbaru.

Jahja menyebut, produk atau layanan tersebut sebagai produk dinosaurus. Jahja mengasosiasikan produk kuno dengan dinosaurus yang hidup di zaman purba.

"Masih ada nasabah ratusan ribu saya juga nggak ngerti, masih gunakan SMS Banking. Itu sudah jenis dinosaurus, phone banking itu semi dinosaurus. Masih banyak yang pakai itu, makanya kami pun tetap pertahankan," kata Jahja dalam webinar Hari Pelanggan Nasional, Jumat lalu (3/9/2021). Jahja mengaku pihaknya sudah melakukan edukasi besar-besaran agar menggunakan layanan perbankan digital terbaru BCA, namun tetap saja mereka tidak mau. Mereka sudah terbiasa dengan layanan tersebut.

"Mereka alasannya, 'Saya sudah biasanya pakai ini pak', kami ya ya sudah. Tapi ya sedikit-sedikit kami selalu arahkan ke feature baru dengan digitalisasi ini," kata Jahja.

Biasanya, nasabah seperti itu adalah nasabah-nasabah yang sudah tua. Meski lebih banyak nasabah BCA berada di umur 20-an alias anak muda, Jahja mengatakan fitur yang bersahabat untuk segala usia harus tetap dipertahankan. "Kita nggak bisa menyediakan produk yang friendly kepada milenialnya saja. Harus juga ke senior milenial dan colonial, banyak mereka nggak mau ikuti perkembangan," kata Jahja.

Jahja mengatakan, pemakaian produk dinosaurus itu tergantung nasabahnya. Menurutnya, ada nasabah yang sudah nyaman dengan layanan tersebut. "Tergantung nasabahnya ada orang yang istilahnya gaptek, dan nggak mau belajar atau sudah nyaman dengan itu jadi nggak mau coba produk baru," katanya. Ibarat mobil, dia mengatakan, cara kerja layanan yang diberikan berbeda. Namun, kata dia punya hasil yang sama.

"Seperti kalau punya mobil yang perseneling manual dengan mobil automatic, hasil sama, cuma yang baru lebih nggak repot," katanya. Sementara itu, Jahja mengatakan, produk yang lebih baru memiliki fitur yang lebih banyak dibanding produk tersebut.

"Kalau kaya SMS banking cuma bisa cek saldo dan transfer kalau yang my BCA bisa lihat kurs dan mutasi rekening dan lain-lain, sedangkan SMS banking kan nggak bisa," ujarnya.